PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 258/HK/2015 TENTANG
PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PADA LOKASI DESA/KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PENDAMPINGAN SISTEM
PERTANIAN TERINTEGRASI (SIMANTRI) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban
pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) Kabupaten Karangasem dipandang perlu menetapkan gabungan kelompok tani pada lokasi desa/kelompok sasaran kegiatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pada Lokasi Desa/Kelompok Sasaran Kegiatan Pendampingan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) Kabupaten Karangasem Tahun 2015; Mengingat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Ta^bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
(2)
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
^
Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa
kali,
terakhir
dengan
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 4);
9.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Karangasem
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Nomor 6);
Daerah
Kabupaten
Karangasem
(3)
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
Kabupaten Karangasem 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4);
11.
Peraturan Bupati
Tahun 2014
Karangasem Nomor 45
tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Menetapkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada lokasi Desa/Kelompok Sasaran Kegiatan Pendampingan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) Kabupaten Karangasem Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Keputusan Bupati ini. KEDUA
Gapoktan sebagaimana dimaksud pada
Diktum
Kesatu bertugas untuk . mengelola anggaran yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan teknis serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Bupati Karangasem melalui Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem. KETIGA
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
(4)
KEEMPAT
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 30 Maret 2015
BUPATI KARANGASER^,
^^VWVtAyt/65
T
^ IWAYAN GEREDEG Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura. 2. Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem di Amlapura. 3. StafAhli Bidang Pembangunan Kabupaten Karangasem di Amlapura
4. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura. 5. Asisten Ekonomi Pembangunan Setda. Kabupaten Karangasem di Amlapura
6. Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Karangasem di Amlapura. 7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem di Amlapura.
8. Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem di Amlapura.
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem di Amlapura.
10. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karangasem di Amlapura.
11. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Karangasem di Amlapura.
12. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Karangasem di Amlapura.
13. Gapoktan bersangkutan.
^
' ' *
I
\ *
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 258/HK/2015 TENTANG
PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK
TANI (GAPOKTAN) PADA LOKASI DESA/KELOMPOK SASARAN
KEGIATAN PENDAMPINGAN SISTEM PERTANIAN TERINTEGRASI
(SIMANTRI) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
DAFTAR NAMA GAPOKTAN PADA LOKASI DESA/KELOMPOK SASARAN KEGIATAN PENDAMPINGAN SISTEM PERTANIAN TERINTEGRASI (SIMANTRI) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015 LOKASI GAPOKTAN
NO.
NAMA
KECAMATAN
DESA
GAPOKTAN/ POKTAN
KETERANGAN
1
2
3
4
5
I
Rendang
Pempatan
Poktan Geliang Lestari
Bam
Pempatan
Poktan Tunas Merta
Baru
Pempatan
II
Abang
Datah
III
Bebandem
Jungutan
Bebandem
Poktan Temak Padang Asah
Baru
Poktan Jati Rahayu
Baru
Poktan Ternak Giri
Winangun Sari
Baru
Poktan Banyu Mekar
Baru
[BUPATI KARANGASEM^ ^ IWAYAN GEREDEG
