KAJIAN LPIKP TERKAIT KINERJA KPK! PROF. DR. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M. DIREKTUR LPIKP
S
1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap KPK
tahun 2009 s.d 2013! 2. Laporan Tahunan KPK 2013 dan 2014! 3. Laporan Keuangan ICW 2005 s.d 2014
(audited)! 4. Laporan Tahunan ICW 2010 s.d 2014!
1 5/11/15
Rujukan UU S UU RI NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK! S UU RI NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN
NEGARA! S UU RI NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA! S UU RI NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA! S UU RI NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PNBP ! S PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT KEUANGAN NEGARA
DAN PNBP!
5/11/15
2
UU KPK 2002 DALAM PETA STRATEGI KPK 2011-2015 u
Koordinasi dan Supervisi (Korsup) hanya ditujukan terhadap penanganan korupsi oleh POLRI dan Kejaksaan (Pasal 6 a dan b) – tercantum Korsup Pencegahan (Road Map 2011-2023)?"
u
Pencegahan Terintegrasi – Pasal 6 d jo Pasal 13"
u
Penindakan Terintegrasi sesuai dengan Pasal 6 a,b, dan c jo Pasal 7-9, 11, dan Pasal 12"
u
Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi? “terhadap fokus area yg telah dilakukan Penindakan, akan dilakukan improve (recovery) melalui Pencegahan. Atau sebaliknya, Penindakan akan dilakukan apabila Pencegahan tidak efektif” (Road Map KPK, halaman 9)"
u
Apakah P & P Terintegrasi tsb sudah dilaksanakan?"
5/11/15
3
TEMUAN (1): Keuangan & Kekayaan Negara yang Berasal dari Fungsi Pencegahan yang Dimiliki oleh KPK pada Sektor Hulu Migas ! “Penyelamatan keuangan dan kekayaan negara dari sektor hulu migas dari Tahun 2009 sampai dengan Desember 2013 adalah sebesar Rp186.629.439.310.000,00 dan USD1.570.358.610,00 berasal dari inventarisasi aset KKKS, koreksi pembebanan Investment Credit Suban Phase II, penempatan dana Abandonment and Site Restoration (ASR) ke rekening bersama BPMIGAS–KKKS, pembayaran pajak migas yang tertunggak, dan penyelamatan atas dugaan penyimpangan alokasi gas bumi Program Amurea II. ! Sedangkan khusus untuk tahun 2013 terdapat penyelamatan keuangan Negara dari sektor hulu migas sebesar USD74.629,71 yang berasal dari penempatan dana ASR dan sebesar USD757.623,62 yang berasal dari Penyelamatan atas Dugaan Penyimpangan Alokasi Gas Bumi Program Anumera II.” ! Dikutip dari Catatan BPK atas Laporan Keuangan KPK tahun 2013, Hal. 21 5/11/15
4
SANDINGAN ROAD MAP : RENSTRA Road Map 2011-2023
Renstra 2011-2015
1. Pencegahan terintegrasi" 2. Penindakan terintegrasi" 3. Pencegahan & penindakan terintegrasi"
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran hanya ada 4 Deputi:" 1. 2. 3. 4.
Ø USULAN: Road Map 3 diperkuat dgn revisi UU KPK "
Ø USULAN: Deputi PIPM menjadi Deputi PI dan Deputi PM" 5
5/11/15
Deputi Penindakan" Deputi Pencegahan" Deputi INDA" Deputi PIPM"
TEMUAN (2):
Potensi Kerugian Negara di Sektor Industri Ekstraktif!
Dalam Laporan Tahunan tahun 2011, ICW melaporkan bahwa di sektor industri ekstraktif, ICW menemukan 5 kasus, dengan perincian sebagai berikut:" No.
PERIODE
INVESTIGASI KASUS
KERUGIAN NEGARA
1"
Kekurangan pembayaran royalti PT Newmont Nusa Tenggara "
2004 – 2010 "
Rp 2,136 triliun"
2"
Kekurangan pembayaran royalti PT Freeport Indonesia "
2002 – 2010 "
Rp 1,591 triliun"
3"
Tunggakan pajak penghasilan migas dari 33 perusahaan (lihat lampiran)"
Hingga 2010 "
Rp. 5,247 triliun"
4"
Penyerobotan kawasan hutan untuk kepentingan bisnis kelapa sawit di daerah Sambang Ketapang dan Bengkayan, Kalimantan Barat "
Perolehan izin lokasi dan izin usaha perkebunan pada rentang waktu 2003 – 2010 "
Rp. 1,15 triliun"
5"
Penyalahgunaan izin lokasi kawasan hutan di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah "
Perolehan izin lokasi pada rentang waktu 2004 – 2005 "
Rp. 7,99 triliun"
Sumber: Laporan Tahunan ICW tahun 2011, Hal. 18 5/11/15
6
ANALISIS LPIKP atas TEMUAN ICW (1)! S Terdapat temuan ICW nilai kerugian negara selama 2004
s.d 2010 dari PNBP terutang sebesar IDR12.867 triliun berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan dengan kewajiban untuk membayar sanksi administrasi sebesar 2% selama 24 bulan (Pasal 5 ayat 3 PP RI no 29 tahun 2009). " S PP No.29 tahun 2009 Pasal 6 (3) menetapkan “sanksi
administrasi berupa denda (2% per bulan) dikenakan untuk paling lama 24 bulan”. Setelah 24 bln berjalan maka PNBP terutang tidak dikenai sanksi administrasi 2%." S Merujuk pada temuan di atas, LPIKP berpendapat bahwa
sesungguhnya PNBP terutang setelah 24 bln tetap merupakan kerugian negara." 5/11/15
7
ANALISIS LPIKP atas TEMUAN ICW (2)! S Tunggakan pajak dari 33 perusahaan
migas sebesar IDR 5,247 triliun." S Sanksi administrasi berupa denda sebesar
50% dari pajak terutang (Pasal 13 ayat 3 (a) UU KUP), sehingga total kewajiban bayar 33 perusahaan tersebut adalah IDR 7,870 triliun." S Total kerugian negara seluruhnya menjadi
sebesar IDR26,914 triliun (+ sanksi administrasi)." 5/11/15
8
ANALISIS LPIKP atas TEMUAN ICW (3)! S Tunggakan pajak dari 33 korporasi tersebut merupakan
salah satu faktor dari kegagalan pencapaian target penerimaan negara dari pajak selama lima tahun terakhir. (Analisis dari sisi Ekonomi akan dipaparkan pada Sesi berikut)! S LPIKP melihat dari sudut hukum, bahwa peristiwa
tersebut menunjukkan telah terjadi pembiaran oleh semua pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan, sehingga batas waktu daluarsa sebagaimana ditentukan dalam UU KUP (5 lima tahun) terlampaui.! 5/11/15
9
Menurut Dirjen Pajak: Target APBN-P IDR1.294,2 triliun.! Kekurangan per akhir tahun 2015: IDR120 triliun! ! Total Temuan (1) = IDR205 triliun! Laporan ICW = IDR18,114 triliun! ! TOTAL Kerugian Negara = IDR223,114 triliun ! ! Nilai tersebut seharusnya bisa menutupi short-fall per akhir tahun 2015! 5/11/15
Majalah TEMPO, Edisi 18 Oktober 2015
ANALISIS LPIKP atas TEMUAN ICW (4)! S Atas dasar hal tersebut LPIKP berpendapat bahwa kerugian
negara yang berasal dari tunggakan pajak penghasilan migas dari 33 perusahaan termasuk ke dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU RI no. 31 tahun 1999, dengan ancaman pidana sekurangkurangnya 4 tahun, atau 1 tahun, dan paling lama 20 tahun, dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah."
Ø Pendapat LPIKP tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Eddy O.S Hiariej bahwa “Dalam konteks pidana pajak khususnya terkait tunggakan pajak, pada dasarnya sudah dapat dijadikan bukti permulaan (Buper) untuk penyidikan adanya tindak pidana pajak.” (Korespondensi dengan Prof. Eddy O.S Hiariej, tertanggal 4 September 2015)
5/11/15
10
ILUSTRASI
PEMANFAATAN NILAI KERUGIAN NEGARA
DENGAN IDR 1.000.000.000.000(SATU TRILIUN)! S ILUSTRASI 1:! Dalam bidang PENDIDIKAN DASAR/LANJUTAN: Untuk membangun sekolah di daerah, dengan standar biaya pada tahun 2011 nilai 1 triliun rupiah setara 30.000 gedung sekolah. (KOMPAS, 12 April 2011)."
S ILUSTRASI 2: " Dalam bidang PENELITIAN di Perguruan Tinggi dengan nilai proyek sebesar IDR800.000.000 untuk multi-year project, maka dengan nilai 1 triliun akan menghasilkan 1250 proyek penelitian."
S ILUSTRASI 3: ! Dalam bidang KESEHATAN, pada tahun 2010 biaya untuk membangun Puskesmas kelas Poned (Pelayanan Obstretik dan Neonatal Emergensi Dasar) 1,5 miliar rupiah (Jabar). Maka dengan nilai 1 triliun rupah, dapat membangun 667 unit Puskesmas kelas Poned, atau 1(satu) Provinsi memperoleh ± 20an unit Puskesmas kelas Poned" " 5/11/15
11
Penjelasan mengenai LapKeu KPK dan ICW! akan diuraikan pada Sesi Kajian tentang KEUANGAN KPK/ICW!
S 5/11/15
14
KONTRIBUSI LPIKP DALAM PENYUSUNAN DRAFT RENSTRA KPK !
S 5/11/15
15
PERAN STRATEGIS KPK DALAM PEMBANGUNAN SIN – ROAD MAP 2011- 2023!
! PILAR Sistem Integritas Nasional (SIN)! 12 5/11/15
PERAN STRATEGIS KPK DALAM PEMBANGUNAN SIN – ROAD MAP 2011- 2023 § Sistem Integritas Nasional (SIN)—ADAPTASI OECD—yang berpijak pada:! Ø Tatanan Hukum! Ø Pembangunan Berkelanjutan! Ø Kualitas Hidup!
§ SIN berfondasi pada Politik-Ekonomi-Sosial-Budaya! § KPK termasuk salah satu dari 14 Pilar! § TIGA DIMENSI PADA SETIAP PILAR:
ROLE – TRANSPARANSI – AKUNTABILITAS – KAPASITAS (RTAK)! !
§ Pertanyaan:! Ø Apakah KPK sudah menggunakan Indikator kinerja berbasis RTAK? Indikator ! Komentar: ! Ø Peran KPK dalam Sistem Integritas Nasional (SIN) diposisikan sebagai penggerak dan penentu keberhasilan SIN melalui monitoring terhadap K/L melalui bantuan CSO " 5/11/15
13
Penelitian & Pengembangan
Pengukuran! Kegiatan: Pengukuran Indeks Penegakan Hukum (IPH)! S IPH adalah salah satu metoda pengukur keberhasilan capaian setiap fase dalam Road Map KPK, selain ukuran Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi. ! S IPH dikembangkan dan digunakan untuk menilai tingkat
keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dalam pemberantasan korupsi.! S Kegiatan yang dilakukan pada tahun ini adalah untuk
mengukur Indeks Penegakan Hukum (IPH) KPK tahun 2013 dan memberikan saran perbaikan terkait bisnis proses penanganan kasus korupsi di KPK! Sumber: Laporan Tahunan KPK 2013 dan 2014 5/11/15
14
PENINDAKAN 2014
Sumber: Laporan Tahunan KPK 2014
15 5/11/15
Komentar atas LapTah KPK 2014! S Perhatikan data dari Penyelidikan ke Penyidikan! S Perhatikan data dari Penyidikan ke Penuntutan!
! S Perhatikan data dari Penuntutan sampai Putusan
Inkracht! S Perhatikan data dari putusan Inkracht sampai
Eksekusi! 16 5/11/15
KORSUP PENINDAKAN 2014
Sumber: Laporan Tahunan KPK 2014 5/11/15
17
Korsup Berdasarkan UU KPK 2002! S Koordinasi dgn instansi yg berwenang melakukan
pemberantasan tipikor! S Supervisi terhadap instansi yg berwenang melakukan
tipikor! S KORSUP BUKAN PADA TUGAS PENCEGAHAN DAN
MONITORING! S KONSEP KORSUP = HANYA KOORDINASI,
SUPERVISI DAN SAMPAI PADA PENGAMBIL-ALIHAN PERKARA – PASAL 9 ! 5/11/15
18
BOBOT MASING-MASING SUB INDIKATOR DALAM INDEKS PENEGAKAN HUKUM! 10%
10% 20%
30%
30%
Rasio Persentase Penyelesaian Laporan TIndak Pidana Korupsi" Rasio Persentase Penyelidikan yang menjadi Penyidikan" Rasio Persentase Penyidikan yang menjadi Tuntutan " Conviction Rate ! Execution Rate ! Sumber: Laporan Tahunan KPK 2013 dan 2014 5/11/15
19
RATIO INDEKS PENEGAKAN HUKUM (input) LITBANG KPK
SARAN LPIKP
1. RASIO PENYELESAIAN
LAP.TPK
!
1)
!10%!
2. RASIO LID – DIK
!20%!
3. RASIO DIK – TUT
!30%!
4. CONVICTION R
!30%!
5. EXECUTION R
!10%!
2) 3)
RASIO 1 dan 2 ! RASIO 3 ! RASIO C + E !
30%! 20%! 50%!
" ALASAN:" a) RASIO 1 & 2 adalah ENTRY-POINT KEBERHASILAN! b) RASIO DIK ke TUT HARUS 100% (karena KPK dilarang SP3)! c) RECOVERY ASET NEGARA = KEBERHASILAN C + E"
"
PERTANYAAN: TIDAK TERBACA HAMBATAN2 EKSEKUSI! 5/11/15
20
FAKTA PENANGANAN PERKARA 2013–2015
Kegiatan7LID;DIK;TUT7KPK7Tahun720137&720147Dalam7Angka 2013
PENYELIDIKAN
2014
Tenggat7waktu7 Tenggat7waktu7 maks.7penahanan:7 maks.7penahanan:7 607Hari7 507Hari7 PENYIDIKAN
PENUNTUTAN
Inkracht Eksekusi Penyelidikan
Aktual Kumulasi Aktual Kumulasi
81
70
102
41
73
Tenggat7waktu7 Tenggat7waktu7 maks.7penahanan:7 maks.7penahanan:7 607Hari7 507Hari7 PENYIDIKAN
PENUNTUTAN
Aktual Kumulasi Aktual
40
44
80
58
95
45
Inkracht Eksekusi
Kumulasi
77
40
48
Sumber: Laporan Tahunan KPK 2013 dan 2014, diolah kembali: LPIKP
Catatan: 1. Perhatikan angka aktual dan angka akumulasi. 2. Tabel di atas memungkinkan terjadi ‘carry over’ dalam proses LID-DIKTUT
5/11/15
21
PENYIDIKAN! Ø Dalam Lap. Tahunan KPK 2013 (hal.59), tertulis: “Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 102 (seratus dua) perkara– ANGKA KUMULASI–yang terdiri dari perkara sisa tahun 2012 sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara, dan perkara tahun 2013 sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara”! Ø Dalam Lap. Tahunan KPK 2014 (hal.68), tertulis: “Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) perkara–ANGKA KUMULASI–yang terdiri dari perkara sisa tahun 2013 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perkara, dan perkara tahun 2014 sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara! "
Sumber: Laporan Tahunan KPK tahun 2013 & 2014 5/11/15
22
u PENUNTUTAN!
Sumber: Laporan Tahunan KPK tahun 2013 & 2014
Ø Dalam Lap. Tahunan KPK 2013 (hal.68), tertulis: “Kegiatan
penuntutan dilaksanakan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perkara–ANGKA KUMULASI–yang terdiri dari perkara sisa tahun 2012 sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara, dan perkara tahun 2013 sebanyak 41 (empat puluh satu) perkara”! Ø Dalam Lap. Tahunan KPK 2014 (hal.72), tertulis: “Kegiatan
5/11/15
penuntutan dilaksanakan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) perkara–ANGKA KUMULASI–yang terdiri dari perkara sisa tahun 2013 sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara, dan perkara tahun 2014 sebanyak 45 (empat puluh lima) perkara”! 23
SIMPULAN SEMENTARA PENINDAKAN 1. Telah terjadi "carry-over" proses penyidikan dan penuntutan, jika merujuk ‘perkara sisa’ dalam Laporan Tahunan KPK 2013 dan 2014! 2. Dalam hal terjadi "carry-over” tersebut, belum tercantum dengan jelas tentang: Apakah tersangka dikenakan penahanan sementara atau tidak dikenakan penahanan sementara? Pertanyaan ini terkait,! 3. UU KPK melarang KPK melakukan SP3, dan " 4. BATAS WAKTU PENAHANAN SEMENTARA dari DIK dan TUT= 110 HARI ! 24 5/11/15
u Contoh: Jika setiap perkara melibatkan 2 orang atau lebih
(vide Pasal 55 KUHP), maka:! S untuk tahun 2013, ada 64 perkara (penyidikan & penuntutan) sisa tahun 2012, berarti yang terlibat ada 128 tersangka! S untuk tahun 2014, ada 69 perkara (penyidikan& penuntutan) sisa tahun 2013, berarti yang terlibat ada 138 tersangka! u Sesuai dengan KUHAP dan Kewenangan KPK berdasarkan UU
No. 30 tahun 2002, KPK dapat melakukan penahanan terhadap tersangka dengan tenggat waktu sebagai berikut:! S Tenggat waktu penahanan dalam penyidikan = 60 hari! S Tenggat waktu penahanan dalam penuntutan = 50 hari! S Total tenggat waktu yang diperbolehkan untuk DIK & TUT tidak lebih dari 110 hari! 5/11/15
25
ANALISIS LPIKP (2) u Strategi Road Map KPK 2011-2023 yang merujuk pada adaptasi
OECD dan Renstra 2011-2015 belum mempertimbangkan prinsip due process of law sebagaimana diatur dalam KUHAP, dan diatur dalam ICCPR 1996 (UU no.12 tahun 2005).! u Jika “SIN akan berdampak pada tatanan hukum (rule of law),
pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan kualitas hidup (quality of life), yang mencerminkan tercapainya kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara,” tentunya ‘tatanan hukum’ dan ‘kualitas hidup’ tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena terkait perlindungan HAM para tersangka/terdakwa. (Ratifikasi ICCPR, Bab XA UUD 1945, UU no.35/1999)! u Strategi penindakan KPK hanya didasarkan pada kuantitas
proses penanganan perkara, tetapi belum mewujudkan
kualitas aspek perlindungan HAM tersangka.! 5/11/15
26
KEDUDUKAN INDIKATOR KINERJA
INDIKATOR KINERJA!
SASARAN & TUJUAN!
5/11/15
27
Metode Penyusunan!
LOGIC MODEL THEORY DAMPAK
Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome
Apa yang ingin diubah
OUTCOME
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output
Apa yang ingin dicapai
OUTPUT
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)
KEGIATAN
Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan
Apa yang dikerjakan
Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output
Apa yang digunakan dalam bekerja
Metode ! Pelaksanaan!
INPUT
Sumber : Framework for Managing Program Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
5/11/15
28
ANALISIS LPIKP (3) Ø Renstra Indikator Keberhasilan dari Perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) dengan sejumlah indikator keberhasilan belum tampak pada Laporan Tahunan KPK tahun 2013 dan 2014. "
Ø Laporan Tahunan KPK 2013 & 2014 berisi sejumlah informasi—khususnya mengenai implementasi Pasal 6 UU 30 tahun 2002 tentang KPK—menunjukkan output (keluaran), bukan outcome (manfaat/capaian).!
Ø Arah Kebijakan dalam Renstra KPK 2011-2015: “Pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak eksternal lebih mengarah pada aspek strategis dan berdampak signifikan (hasil/outcome, dampak/impact) bagi organisasi maupun instansi yang di-trigger dan akan dievaluasi secara berkala oleh pimpinan.” " 5/11/15
29
ANALISIS LPIKP (4) Ø Dalam Laporan Tahunan KPK 2013 dan 2014, khusus bidang koordinasi telah melaporkan jumlah penanganan perkara yang telah dikoordinasikan dengan dan supervisi terhadap lembaga POLRI dan Kejaksaan. !
Ø LPIKP berpandangan bahwa laporan tersebut hanya mengindikasikan KUANTITAS perkara TIDAK SESUAI dengan ketentuan Pasal 6 UU KPK yang menempatkan KPK sebagai lembaga trigger-mechanism atas POLRI dan Kejaksaan. ! ü Contoh: Setelah koordinasi dan supervisi oleh KPK terhadap
POLRI dan Kejaksaan, baik di pusat maupun daerah, belum diketahui hasil evaluasi KPK terhadap dua institusi tersebut dalam penanganan perkara korupsi sejak penyidikan sampai ke penuntutan, yang menurut UU KPK wajib dilaksanakan secara berkala.! 5/11/15
30
ANALISIS LPIKP (5) Ø Analisis (4) dikuatkan dengan Simpulan Pemeriksaan BPK, a.l: “Namun demikian, penanganan sumber daya dan proses evaluasi dan monitoring masih perlu ditingkatkan, terutama terkait eksaminasi penanganan TPK.” (LHP BPK-RI atas Pengelolaan Fungsi Penindakan TPK pada KPK)"
Ø Dari simpulan pemeriksaan BPK tersebut, membuktikan bahwa belum ada SOP yang terintegrasi mengenai mekanisme pengawasan penanganan perkara."
Ø Dalam konteks eksaminasi penanganan TPK, terjadinya selisih jumlah perkara TPK dalam penyidikan dan penuntutan sehingga menunjukkan kelemahan KPK dalam MONEV, dan Eksaminasi penanganan TPK." 5/11/15
31
KAJIAN ATAS LHP BPK TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN KPK
S 5/11/15
36
S 5/11/15
37
KINERJA PENGELOLAAN FUNGSI PENINDAKAN TPK (1)! “Simpulan Pemeriksaan BPK: … BPK menyimpulkan bahwa perencanaan strategis KPK telah komprehensif dan terukur serta pelaksanaan fungsi penindakan telah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). Namun demikian, penanganan sumber daya dan proses evaluasi dan monitoring masih perlu ditingkatkan, terutama terkait eksaminasi penanganan TPK dan audit atas kegiatan lawful interception serta pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang. Pelaksanaan audit atas kegiatan lawful interception terakhir dilaksanakan oleh Tim Pengawas pada Tahun 2009. Untuk periode selanjutnya, KPK telah mengirim surat Nomor: R-1215/01-34/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang meminta Menkominfo untuk melakukan audit atas kegiatan lawful interception. Namun, melalui surat Nomor: 180/M.KOMINFO/04/2012 tanggal 30 April 2012, Menkominfo menyatakan bahwa audit atas lawful interception tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terkendala landasan hukum pembentukan Tim pengawas yang menurut Menkominfo telah batal demi hukum dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 5/PUUVIII/ 2010 tertanggal 24 Februari 2011. BPK berpendapat bahwa audit atas kegiatan lawful interception di KPK perlu dilaksanakan secara akuntabel oleh suatu peer review dari lembaga penegak hukum sejenis sesuai dengan best practices internasional.” (Dikutip dari LHP Kinerja atas Pengelolaan Fungsi Penindakan TPK pada KPK, BPK-RI)" 5/11/15
32
Lanjutan…! § Merujuk hasil pemeriksaan BPK tersebut di atas ternyata
sejak 2009 tidak lagi ada audit dari Kemenkominfo terhadap ‘lawful interception’ yang dilakukan KPK. " § Merujuk hasil pemeriksaan BPK tsb dapat disimpulkan
bahwa penyadapan (interception) yang dilakukan KPK sejak 2009 s.d 2013 s/d saat ini adalah ‘unlawful’ interception. " § Simpulan LPIKP sesuai dengan Hasil Pemeriksaan BPK:" “Belum optimalnya audit terhadap lawful interception menyebabkan akuntabilitas proses interception yang dilakukan KPK belum sepenuhnya terpenuhi. Masalah ini disebabkan belum terdukungnya SDM yang berkompetensi untuk melakukan eksaminasi tindak pidana korupsi dan belum adanya SOP Eksaminasi dan belum dikaji dan diterbitkannya aturan tentang audit atas lawful interception yang tetap menjamin kerahasiaan dan tidak mengganggu pelaksanaan penindakan TPK.”
(LHP Kinerja atas Pengelolaan Fungsi Penindakan TPK pada KPK)! 5/11/15
33
KINERJA PENGELOLAAN FUNGSI PENINDAKAN TPK (2)! “BPK berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara otomatis menghilangkan upaya dilaksanakannya proses penjaminan atas kegiatan lawful interception di KPK. BPK memandang surat Menkominfo Nomor: 180/M.KOMINFO/04/2012 atas surat KPK Nomor: R-1215/0134/2012 semestinya tidak menunda adanya upaya KPK untuk tetap menjalankan fungsi akuntabilitas pada kegiatan lawful interception yang seharusnya dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku, dalam hal ini Permenkominfo Nomor 11/Per/MKominfo/02/2006 mengingat Permenkominfo dimaksud bukanlah merupakan peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UU 11/2008 karena Peraturan Menkominfo ditetapkan 2 (dua) tahun sebelum diundangkannya UU 11/2008 dan belum dilakukan pencabutan.” (LHP Kinerja atas Pengelolaan Fungsi Penindakan TPK pada KPK, hal.79-80)"
§ LPIKP menyimpulkan dari hasil riksa BPK: tindakan
penyadapan oleh KPK selama 5(lima) tahun berjalan tidak memenuhi asas kepastian hukum,asas akuntabilitas dan asas proporsionalitas (Pasal 5 UU KPK)" 34 5/11/15
KINERJA PENGELOLAAN FUNGSI PENINDAKAN TPK (3)! “pada periode 2009-2011 penetapan indikator kinerja masih bersifat besaran kuantitatif daripada kualitatif dalam bentuk kompleksitas kasus atau perkara yang ditangani. Hal ini berpotensi mendorong pelaksana KPK untuk lebih mengutamakan pencapaian target penanganan jumlah kasus/perkara daripada penekanan pada penyelesaian kasus atau perkara yang kompleks.” (LHP Kinerja atas Pengelolaan Fungsi Penindakan TPK pada KPK)"
§ LPIKP berpendapat bahwa selama periode tersebut di atas, KPK
belum memiliki KPI (Key Performance Index) dalam penanganan perkara sehingga belum dapat disimpulkan adanya keberhasilan (output) dan dampak/manfaat (outcome).! § Dari opini BPK tersebut, LPIKP menyimpulkan bahwa KPK lebih
mengutamakan target capaian kuantitatif daripada kualitatif sehingga masih rentan dalam memenuhi asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan proporsionalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU KPK. ! 35
5/11/15
4 “[…] Hampir seluruh SOP diusulkan oleh unit kerja masingmasing, namun belum didukung dengan due-process yang jelas dan akuntabel, sehingga duplikasi atau kekosongan pengaturan proses berpotensi terjadi.” (LHP Kinerja atas Pengelolaan Fungsi Penindakan TPK pada KPK, BPK-RI)"
§ Dari pernyataan BPK tersebut, LPIKP
berpendapat bahwa KPK belum memiliki managerial leadership dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. !
36 5/11/15
Pengembalian Kekayaan Negara : Penerimaan PNBP Fungsional
KPK! Tahun!
PNBP Yang disetor ke Kas Negara/Daerah (Rupiah)!
2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" Total"
75,081,048,628.00 " 192,430,877,162.00 " 102,008,175,766.00 " 121,655,680,319.00 " 122,047,032,261.00 " 115,223,285,116.00 " 728,446,099,252.00 "
Sumber: Laporan Keuangan KPK 2009-2014. Diolah kembali oleh LPIKP
Dengan fokus pada bidang penindakan dan penyidikan selama ini seharusnya jumlah kekayaan negara yang berhasil dikembalikan oleh KPK kepada negara selalu meningkat tiap tahun. Dengan hanya total IDR728 miIiar kerugian negara yang disetorkan ke kas negara selama 6 tahun (2009-2014) dan Total Realisasi Anggaran selama periode yang sama (IDR3,02 triliun) menunjukkan anggaran yang dialokasikan lebih besar dibandingkan pemasukan pada penerimaan.! 5/11/15
37
S 5/11/15
44
KEPATUHAN KPK TERHADAP PER-UU (1)! Hasil inventarisasi temuan BPK terkait Kepatuhan KPK terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:"
1. Penyetoran uang rampasan ke Kas Negara terlambat antara 7 s.d 584 hari, dengan nilai IDR134.671.506.477."
2. Penagihan piutang uang gratifikasi belum optimal." 3. Eksekusi denda pidana yang tidak berhasil " 4. Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan belum optimal." 5. Penyerahan uang titipan gratifikasi senilai IDR110.200.000 yang menjadi milik negara tidak sesuai dengan ketentuan."
6. Terdapat jeda waktu antara penerimaan putusan dengan penyerahan uang rampasan kepada Bendahara Penerima."
7. Penjualan beberapa barang rampasan yang berlarut-larut." Sumber: BPK-RI, LHP – Kepatuhan KPK Tahun 2013; BPK-RI, LHP SPI-LK KPK Tahun 2011 5/11/15
38
KEPATUHAN KPK TERHADAP PER-UU (2)
Ø
5/11/15
Dari 7 (Tujuh) temuan BPK tersebut, LPIKP berpendapat bahwa KPK belum memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, khususnya terkait masalah penyetoran gratifikasi dan pengelolaan uang/ barang rampasan. !
39
ANALISIS LPIKP (6) Ø LAPTAH KPK 2004-2014 masih sebatas pada OUPUT belum pada OUTCOME.!
Ø Indeks [Keberhasilan] Penegakan Hukum baru disusun pada tahun 2013. "
Ø KPK efektif tahun 2003, jadi selama 10 tahun belum memiliki indikator kinerja. Pertanyaan: Bagaimana menilai kinerja tanpa ada indikator kinerja?! 40 5/11/15
ANALISIS LPIKP (7) Ø Outcome KPK, yang seharusnya, antara lain: " 1. Efek jera: Menurunnya jumlah perkara korupsi" 2. Ada kenaikan signifikan pengembalian kerugian negara
sehingga berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak" 3. Terbangunnya Sistem Pencegahan Korupsi: Kinerja
K/L yang sudah didasarkan pada sistem akuntabilitas kinerja & keuangan yang bebas KKN" 4. Melalui fungsi Korsup, kinerja POLRI dan Kejaksaan
meningkat secara signifikan! 41 5/11/15
1. Outcome Outcome sesuai UU KPK 2002 dan UU Tipikor 2001 tercapai jika proses mencapai OUTPUT didasarkan pada ASAS-ASAS KPK (Pasal 5 UU KPK 2002)! 2. Penegasan bahwa Mekanisme pengambilan keputusan (LidàDikàTut àEksekusi) dilakukan oleh Pimpinan KPK secara kolektif (Pasal 21 ayat 5)! 3. Penegasan bahwa Pimpinan KPK = Penyidik dan Penuntut Umum (Pasal 21 ayat 4)! 5/11/15
42
4. Penegasan bahwa Pimpinan KPK Penanggung Jawab Tertinggi KPK! 5. Pelaksanaan SOP untuk LID, DIK,TUT dan EKSEKUSI wajib DIAWASI INTENSIF oleh Pimpinan KPK ! 6. MEKANISME GELAR harus dgn SOP yg ketat; Bukan cap stempel KEHENDAK PIMPINAN KPK SAJA! 7. Ketentuan tenggat waktu daluwarsa 2(dua) tahun untuk pengenaan sanksi administratif untuk pajak terhutang/ kurang bayar (Pasal 6 (3) PP 29 tahun 2009) HARUS dicabut. Pencabutan ketentuan aquo merupakan pertambahan NILAI yang signifikan dalam PNBP dari sektor HULU MIGAS! 43 5/11/15
SARAN TINDAK LANJUT
(3)! 8. Pengawasan Internal KPK melalui:! Ø Pembentukan Deputi Pengawasan Internal bertanggung jawab langsung pada Ketua KPK! Ø
Pembentukan Deputi Pengaduan Masyarakat!
Ø
Penghapusan Penasehat Ahli dan pembentukan Dewan Etik dan Pengawas !
9. Transparansi rekruitment calon pegawai KPK! 10. Revisi UU KPK untuk memperkuat KPK sebagai Lembaga ad hoc yang berfungsi trigger mechanism bagi POLRI dan Kejaksaan yang bertujuan mengembalikan Harta Kekayaan Negara"
5/11/15
44
SARAN TINDAK LANJUT
(4) ! S ERADICATION OF CORRUPTION SHOULD SHIFT
THE PARADIGM FROM “REPRESSIVE APPROACH” TO “PREVENTIVE AND RESTORATIVE APPROACH”---- WHY? ! S LAPTAH KPK 2003-2014: PNBP FUNGSIONAL KPK
MENCAPAI IDR 728 MILIAR; DIBANDINGKAN DENGAN KEJAKSAAN IDR 6 TRILIUN DAN POLRI IDR 2 TRILIUNàPENJELASAN LEBIH JAUH PADA SESI PAPARAN LAPKEU KPK! 5/11/15
45
“JANGANLAH KAMU MENCAMPURADUKKAN KEBENARAN DENGAN KEBATILAN DAN JANGANLAH KAMU SEMBUNYIKAN KEBENARAN SEDANGKAN KAMU MENGETAHUINYA”. (Surat Al-Baqarah, Ayat 42)! “MAKA JANGANLAH UCAPAN MEREKA MENYEDIHKAN KAMU. SESUNGGUHNYA KAMI MENGETAHUI APA YANG MEREKA RAHASIAKAN, DAN APA YANG MEREKA NYATAKAN”.
( Surat Yasin, Ayat 76)!
S
Selamat bekerja untuk
bangsa & negara! PROFESIONAL, AMANAH, ISTIQOMAH DAN TAWADHU. AMIN YA ROB ALLAMIN
S
