PEMERINTAH & PELAKSANAAN HAM di DAERAH
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
Dr. KURNIASIH, SH, M.Si DIREKTUR PRODUK HUKUM DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2016
N K R I
SE
8 (30,7%)
Perbandingan Jumlah Daerah Otonom Sebelum Desentralisasi 1999 Dengan Sesudah Desentralisasi 1999
SU DA HD ES EN TR AL ISA SI
Luas Wilayah 1.913.578,68 km2 Jumlah Penduduk 251.857.940 Jiwa
19 99
182 (77,8%) 39 (66,1%) KALIMANTAN
SUMATERA
1.614 (29,5%)
IRIAN JAYA
JAVA
SE
BE LU M
2.477 (41,7%)
DE SE N
14.659 (24,5%)
TR AL ISA S
Data Kecamatan, Keluarahan dan Desa Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2013
I1 99
9 2
HAM DALAM PERSEPEKTIF UUD 1945 Pasal 27 ayat 1
Pasal 28
Equality before the law
Freedom of expression
Pasal 29 ayat 2
Freedom of religion
HAM DALAM PERSEPEKTIF UUD 1945 Pasal 30 ayat 1
Bela negara
Pasal 31 ayat 1
Hak memperoleh Pendidikan
Pasal 32
Melestarikan Kebudayaan
HAM DALAM PERSEPEKTIF UUD 1945 Pasal 33
Perekonomian Nasional Untuk Kemakmuran Rakyat
Pasal 34 Kesejahtraan Sosial
HAM MENURUT UU 39 TAHUN 1999
1. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. 2. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal. 3. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.
ASAS ASAS DASAR HAM 1. Negara menjunjung tinggi HAM 2. Tiap orang dilahirkan bebas 3. Hak hidup tidak disiksa • kebebasan pribadi • Beragama • Tidak diperbudak 4. Pribadi yang sama dimata hukum 5. Hak adat, identitas budaya, tanah ulayat dilindungi 6. Hak internasional yang sudah diterima menyangkut HAM menjadi hak Nasional 7. P e r l i n d u n g a n p e m a j u a n H A M t a n g g u n g j a w a b pemerintah.
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA Patuh pada undang-undang
Wajib bela negara
Wajib menghormati hak asasi orang lain
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH Wajib menegakkan Hak Asasi Manusia;
Kewajiban meliputi bidang hukum, ekososbud, hankam, dll
CONTOH HAK ASASI MANUSIA 1
4
Hak untuk hidup. 2 Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama Hak untuk memperoleh pendidikan
5
3
Hak untuk hidup bersamasama seperti orang lain.
Hak untuk mendapatkan pekerjaan.
HAM & KEBEBASAN DASAR MANUSIA BERDASARKAN UU 39TAHUN 1999 1. Hak hidup 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak memperoleh keadilan 5. Hak kebebasan pribadi 6. Hak atas rasa aman 7. Hak kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintahan 9. Hak wanita (pasal 45 s/d 51 UU 39 Tahun 1999) 10. Hak anak (pasal 52 s/d 62 UU 39 Tahun 1999)
UU 23 TAHUN 2014 DALAM PERSEPEKTIF PERUU HAM
1
Kewenangan Pememrintah Daerah Menyusun Perda
2
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan‐ peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
3
Pasal 17 Ayat 1 UU 23 Tahun 2014 Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
UU 23 TAHUN 2014 DALAM PERSEPEKTIF PERUU HAM
4
Pasal 236 Ayat 1, 3, & 4 UU 23 Tahun 2014 1.Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. 3.Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a.Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b.Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang‐undangan yang lebih tinggi. 4.Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan.
5
Termuat dalam 32 Urusan Pemerintahan yang di desentralisasikan, wujud penjawatan percepatan kesejahtraan Rakyat amanah UUD 1945 dan merealisasikan Visi Misi Nawacita “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019”.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
TERIMA KASIH
