Status Hukum Direktur* *) di Korporasi/Perusahaan/badan Oleh
:
usaha/badan sosial
Umar Kaslm
kelompok hukum keperdataan (privatrechfl,
Pendahuluan'
namun karena adanya campur
tangan
alam dunia bisnis di berbagai macam ienis
Pemerintah (dalam memberikan perlindungan)
usaha, pada iabatan untuk
kepada pekeria dalam hukum perburuhan,
pimpinan
(W
Pucuk
management\ dipergunakan
maka klasifikasl hukum perburuhan
lebih
istilah (nomenclatuuf) dlrektur. Demiklan iuga
(kental) sebagai hukum publik agar bargaining
pada beberapa korporasi seperti badan-badan
position
usaha sosial atau lembaga'lembaga
(pengusaha) dapat diseimbangkan dari pada
badan pendidikan,
unit
sosial,
si pekerja dengan maiikan
(murni) sebagai hukum perdata.
usaha pada suatu
perusahaan, badan usaha yayasan atau koperasi, baik badan hukum atau bukan badan
Pada badan hukum perseroan terbatas (PT
hukum, atau suatu kegiatan usaha
atau perceroan\, baik pada perseroan terbatas
yang
tertutup -beslooten vennootschappeft,
merupakan tembaga nasional atau internasional
iuga
menggunakan
istilah direktur
perseroen terbatas terbuka
untuk
atau
-openbaar
PT. Tbk, atau pada
pengurus induk atau pucuk pimpinannya. Yang
vennoonchappen
meniadi persoalan, bagaimanakah status hukum
perusahaan perseroan Badan Usaha Milik
seorang direktur di berbagai macam ienis usaha
Negara (BUMN) PT. (percerol', Undang'
ia
(Direktur tersebut)
undang mengenal Perseroan Terbatas atau
seorang pekeria dengan suatu hubungan keria
UUPT (UU Nomor 1 Tahun 1995) dan UU
yang tunduk pada hukum perburuhan, ataukah
mengenai BUMN
tersebut?, Apakah
ia iustru
UU Nomor 19
Tahun
tegas menyebutkan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan (: dipimpin) oleh Direksi (pasal 79). Direksi merupakan suatu dewan yang terdiri dari 2OO3) secara
pengusaha yang shtu sama lainnya
hubungan hukumnya adalah (murni) hukum perdata ?.
seorang atau lebih direktur/anggota Direksi
Walaupun klasifikasi hukum perburuhan (hukum ketenagakeriaan) termasuk datam
(board of direaors). Direksi ini adalah 29
salah
satu dari tiga serangkaiorgan perceroan selaln
stichting-, badan/lembaga-lembaga
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan
(NGO, non government organization)
Komisaris.
la
diangkat (dan diberhentikan)
sosial
atau
badan usaha pendidikan, koperasi, unit usaha
oleh RUPS (pasal 80 io pasal 9l ). Namun,
koperasi, dana pensiun,
persoalan dalam praktek, ternyata ada iabatan
lembaga nasional atau lnternasional dan lain-
(di suatu perseroan) pada level to\middle
lain, iuga menggunakan istilah direktur untuk
ntanagemenf dengan
istilah
badan/lembaga-
manager pucuk pimpinan atau perwakilannya
Direktur,
di lndonesia.
memimpin suatu unit tertentu, yang diangkat bukan oleh RUPS, melainkan ia diangkat oleh
top managemenf. Direktur tersebut mungkin
Banyaknya penggunaan istilah direktur pada
diangkat oteh Presiden Direktur/Direktur
berbagai macam dan ienls institusi tersebut,
Utama, atau oleh salah seorang Direktur dalam
menjadi sulit dan tentunya tidak mudah untuk
of directors perseroan. Atau
menentukan status hukumnya, apakah sebagai
pengangkatannya mungkin diamanatkan dalam
pekeria dalam hubungan keria atau bukan. Dan
Anggaran Dasar dengan memberi kewenangan
tentunya tidak dapat digeneralbir
kepada iaiaran Direksi untuk menbangkatnya.
semua Direktur tersebut adalah sama dan
iaiaran board
bahwa
dengan demikian status hukumnya iuga sama,
Sebaliknya ada Direktur (anggota Direlai)
karena lstllah Direktur hakekatnya hanya suatu
diangkat oleh RUPS, akan tetapi bukan dari
sebutan (nomenclatuuft pada pucuk pimpinan
diantara (para) stock holder atau pendiri,
atau top management untuk
menentukan
dari karyawan karter (baca:
status hukum seorang direktur, haruslah dilihat
pekeria) dari internal perseroan, atau dari
kasus demi kasus. lnilah yang akan diuraikan
professional manager dari luar perseroan.
dalam tulisan berikut ini.
metainkan
Kemudian dalam corporate
law
Direktur Pada Perseroan Terbatas'
istilah
pimpinan pada suatu perusahaan/badan usaha
Ketentuan mengenai status hukum seorang
yang tidak berbentuk perseroan terbatas, tapi
Direktur Pada perusahaan yang berbentuk
bentuk hukumnya berupa Persekutuan
pe$eroan diatur dalam UUPT dan UU
Kommanditer Commanditaire Vennootschap
mengenai BUMN. Menurut UUPT (Pasal
(CV),
angka
Persekutuan Firma 'Vennootschap
dalam suatu PT terdapat
3
organ
perseroan, yakni RUPS, Direksi dan Komisasi.
onder Firma (Firma), Perusahaan Umum (Perum), badan/unitunit usaha
2)
1
Tlap organ perseroan tersebut memiliki fungsi
yayasan
30
masing-masing
dan mempunyai
kedudukan
melakukan perbuatan yang dapat menunjang
yang paralel. Yang satu tidak berada dibawah
atau memperlancar tugas-tugasnya
yang lainnya.
batas-batas yang diperkenankan atau dalam
dalam
ruang lingkup tugas dan kewaiibannya (intra RUPS adalah personifikasi dari para pemegang
virus) sesuai dengan kebiasaan, kewaiaran dan
saham (shareholder) yang merupakan organ
kepatutan (Hukum
yang mempunyai kewenangan mengangkat dan
22O dan 226).
memberhentikan
2000.
hal.
dengan
Direksi
Selaniutnya UUPT/UU-BUMN
mencantumkan namanya dalam Anggaran Dasar perseroan yang termuat
Perusahaan,
mengatur
mengenai pengangkatan dan pemberhentian
dalam Akta
Pendirian dan perubahan-perubahannya (pasal
Direksi/anggota Direksi, bahwa
I
personifikasi perseroan, Direksi diangkat oleh
io pasal 12). Sedangkan Direksi adalah orang
RUPS dan bertanggung iawab penuh
kepercayaan 'fiduciary duties yang merupakan
dari
perseroan,
sebagai
atas
mewakili
pengurusan perseroan untuk kepentingan dan
perseroan dalam segala tindakannya (persona
tuiuan perseroan serta mewakili perseroan,
personifikasi standi
in iudicio). Dan Komisaris adalah
baik
di
dalam maupun
di luar pengadilan.
personifikasi dari Dewan Pengawasan internal
Sebaliknya Direksi sewaktu'waktu dapat
perseroan.
diberhentikan oleh RUPS dengan menyebutkan
Apabila dirinci, ada tiga kelompok tugas utama
alasannya.
Direksi yakni: perhma, tugas atas
dasar
pemberhentian (anggota) Direksi tersebut,
pelimpahan kepercayaan (trust and confidence,
hanya dapat diambil setelah anggota Direksi
fiduciaryduties); kedua, tugas atas
dasar
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
kecakapan, kehati'hatian dan ketekunan (duties
membela diri dalam RUPS. Dengan keluarnya
of skill care and diligence); dan ketiga,
keputusan RUPS mengenai pemberhentian
tugas
Walaupun
keputusan
atas dasar yang diamanatkan oleh undang'
anggota Direksi yang bersangkutan,
undang, statutory duties. Dalam pelaksanaan
kedudukannya sebagai angota Direksi berakhir
tugasnya, seorang anggota Direksi tidak hanya
seiak keluarnya keputusan tersebut. (Pasal 80
terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan
io
Pasal
maka
82 dan 91 UUPT).
dalam maksud dan tuiuan serta kegiatan usaha Dasar,
Menjawab pertanyaan, bagaimana hubungan
melainkan iuga dapat mengambil prakarsa guna
hukum antara RUPS dengan Direksi, apakah
mewuiudkan kepentingan perseroan dengan
hubungan hukum tersebut
perseroan sesuai dengan Anggaran
3l
merupakan
hubungan keria atau hubungan (perianiian)
bekerja dengan menerima upah atau imbalan
perdata?, apakah RUPS mengangkat Direksi
dalam bentuk lain. (pasal 1 angka 3).
dalam kapasitasnya sebagai pemberi
keria
UU
kepada pekeria, atau sebagai pemberian kuasa
Pengertian pengusaha dalam
kepada kuasa, ataukah
ternyata tidak mencakup RUPS dikatagorikan
kewenangan
Pelimpahan
sebagai pengusaha
dari yang berwenang kepada
yang
tersebut
meruPakan
personifikasi (para) pemegang saham, sehingga
pemegang amanat?.
RUPS
tidak dapat
dikatakan
sebagai
ketenagakeriaan, UU
pengusaha. Demikin iuga pengertian pekeria.
Ketenagakeriaan (UU Nomor 13 Th. 2003)
Direksi jelas tidak bekeria pada RUPS dengan
mengatur mengenai hubungan keria antara pemberi keria dan pekeria. dalam pasal I
menerima upah/imbalan. Tidak ada unsur'
angka 15 disebutkan bahwa hubungan keria
pekeriaan, adanya upah dan perintah. Antara
adalah hubungan antara pengu.saha dengan
RUPS dan Direktur tidak memenuhi syarat
pekeria/buruh berdasarkan perianiian keria,
adanya hubungan keria. Tugas yang diemban
yang mempunyai unsur-unsur pekeriaan, upah
Direksi bukanlah berupa pekeriaan (tertentu)
dan perintah.
yang diberikan oleh RUPS. Demikian
Dar! sisi hukum
unsur hubungan keria yang terdiri dari adanya
iuga
upah yang diterima oleh Direksi bukan sebagai
imbalan yang diberikan oleh RUPS,
Yang dimaksud dengan pengusaha (dalam konteks
UU
dan
amanat yang diterima oleh Direksi bukanlan
Ketenagakeriaan) adalah orang
itu tidak dibuat
perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
perintah dari RUPS. Semua
yang menialankan suatu perusahaan milik
dalam suatu perianiian keria, melainkan diatur
sendiri; orang perseorangan, persekutuan, atau
dan
badan hukum yang secara berdiri sendiri
perseroan yang merupakan suatu perianiian
menialankan perusahaan bukan miliknya; orang
perdata. Dalam pasal
perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
peraturan mengenai pembagian tugas dan
yang berada di lndonesia mewakili perusahaan
wewenang setiap anggota Direksi serta besar
sebagaimana dimaksud
diatas
,
UUPT
bahwa
perianiian (priuatrechfi. Dengan demikian
5).
Dan yang dimaksud dengan pekeria/buruh adalah setiap orang yang angka
81
Dasar
dan ienis penghasilan Direksi ditetapkan tersendiri oleh RUPS berdasarkan hukum
yang
berkedudukan di luar wilayah lndonesia (pasal
1
dituangkan Dalam Anggaran
dapat dikatakan bahwa hubungan
hukum
antara RUPS dengan Direksi tidak memenuhi 32
unsur-unsur hubtrngan keria
pengangkatan seorang Direktur dalam iaiaran
seba:gairnana
Direksi oleh RUPS, ia merupakan personifikasi
diatur dalam hukum ketenagakeriaan.
perseroan, Direksi bertindak
dalam
Mengenai persoalan, apakah hubungan hukum
kapasitasnya sebagai pemegang amanat
antara Direksi dengan RUPS adalah hubungan
(fiduciary duties) yang bertanggung jawab guna
pemberian kuasa?. Meniawab pertanyaan
menialankan tugas dan pengurusan perseroan
tersebut, perlu melihat pengertian pemberian
untuk kepentingan dan tuiuan perseroan serta
kuasa dalam KUHPer. 'Burgerllik Wetboek'
mewakili perseroan baik di dalam maupun di
yaknl perianiian dengan mana
luar pengadilan, Perbuatan Direksi
seseorang
(dalam
memberikan kuasa kepada orang lain yang
segala tindakannya) untuk dan atas nama
menerimanya
untuk (dan atas namanya) menyelenggarakan suatu urusan (1792),
perseroan adalah sebagai penerima amanat dan
pemberlan kuasa mana teriadi dengan percuma
dari RUPS. Namun kuasa tersebut bukan kuasa tertentu dan untuk
(17941. Berdasarkan ketentuan
KUHPeT
tindakan yang bersifat khusus, akan tetapi
tersebut nampak bahwa hubungan hukum
kuasa umum berupa amanat dan kepercayaan
antara Direksl dengan RUPS bukan hubungan
untuk bertindak dalam koridor yang
pemberian kuasa, walaupun
ditentukan dalam Anggaran Dasar (intra virus).
penerima kuasa
terdapat
(beberapa) unsur-unsur pemberian
telah
kuasa.
pelimpahan
Dengan demikian sepintas tampak bahwa
kewenangan?, Untuk hal ini, tentu harus dilihat
hubungan hukum antara Direksi dengan RUPS
kapasitas RUPS dalam bertindak
(disamping) terdapat unsur'unsur hubungan
Lantas, apakah merupakan
dan
iuga ada
kewenangan serta amanat yang diterima oleh
pemberian kuasa,
Direksi/anggota Direktur.
pelimpahan kewenangan,
unsur'unsur
dan
(sepintas)
terdapat unsur-unsur hubungan keria. Dalam Dalam hukum perdata, dikenal ada tiga macam
suatu hubungan keria, apabila ada
suatu
cara dan kapasitas seseorang bertindak secara
perianiian (termasuk perianiian
keria)
hukum. Pertama, seseorang dapat bertindak
menimbulkan pertentangan, apakah suatu
untuk diri sendiri; kedua, dapat bertindak
perianiian yang dibuat para pihak merupakan
untuk dan atas nama orang atau pihak lain
perianiian keria atau bukan, harus dilihat satu
berdasarkan kuasa; dan ketiga seseorang dapat
persatu dan kasus demi kasus. Ketentuan
(ex offrcio).
hukum perburuhan dalam KUHPer.l Burgerliik
Dalam hubungannya dengan penuniukan dan
Wetboek memberi way out dalam Bab Vlla
bertindak karena iabatannya
33
tentang Persetujuan Untuk Pekeriaan (pasal
UUPT (dan UU-BUMN) fo UU Pasar Modat,
Melakukan
16014 menyebutkan
bahwa
dan bukan hubungan kerja yang diatur dalam
apabila suatu perianiian mengandung unsur-
UU Ketenagakeriaan. Oleh karenanya
unsur sebagai perianjian perburuhan beserta
Direktur pada
PT / peneroan,
bukan pekerja.
unsur-unsur suatu perjanjian jenis lal4, maka berlakutah keduanya, baik ketentuan perianjian
Pengangkatan Anggota
Direki'
perburuhan, maupun ketentuan perianlan laln tersebut. Jika terdapat pertentangan dianara
UUPT dan UU BUMN mengatur bahwa yang
keduanya, maka berlakulan perlanilan
dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah
perburuhan. Ketentuan dalam pasal I 6O1c
orang-perseorangan
tersebut memberikan kesan
adanya
melaksanakan perbuatan hukum, dan tidak
perlindungan bagi para plhak yang terlkat
pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota
dalam suatu perianiian (termasuk perianiian
Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan
keria) yang tidak ielas substansi
hubungan
suatu perseroan dinyatakan pailit 3!ag orang
pengaturannya, dan dapat
menlmbulkan lnterpretasl yang bermacam.
yang pernah dlhukum karena melakukan tlndak pldana yang meruglkan keuangan
macam sehlngga dapat
menlmbulkan
Negara dalam waktu llma tahun sebelum
bagl pihak-plhak yang terkait
pengangkatannya. Seballknya badan hukum
hukumnya
serta
persellslhan
yang
mampu
dalam perianilan tersebut.
(rechtpercoon) atau perkumpulan tldak dapat
Namun tidak demikian halnya dengan hubungan hukum Dlrekur dengan RUPS.
diangkat menfadl (anggota) Direksi dari suatu
Pengaturan mengenal hubungan hukum antara
natuurlfikepercoon (Pasal
PTlperseroan.
Direksi dengan RUPS ielas dasar dan acuan suatu pengaturannya dalam
UU. Dengan
pengangkatan
untuk mendudukl
kewarganegaraan, sepanlang
dlatur dalam UU mengenal Ketenagakerfaan.
ada
labatan
la
seorang
natuurl[kepercoon. lnl dapat dlartlkan bahwa
pemberhentlan
oleh RUPS
79 ayat(3) UUPT).
Dlreksl/anggota Dlreksl, termasuk pembatasan
dalam UUPT dan UU.BUMN, dan bukan
Direksi/anggota Direksi
harus
aturan atau ketentuan mengenal pembatasan
pembe rhe ntlan Di re ksl / anggota Dlreksl, dlatur
dan
dlsyaratkan
Dengan demlklan dalam UUPT tldak
kata
laln, pengaturan mengenal pengangkatan dan
Pengangkatan
Tapl
pengangkatan Direksl/anggota Dlreksl oleh
adalah
RUPS bebas, tidak terbatas hanya orang-orang
(murni) hubungan hukum keperdataan yang
dari diantara pendiri atau para pemegang
diatur dalam Hukum Perdata, khususnya 34
holdei
saia, tetapi RUPS dapat
segera ditentukan hak-haknya (dapat dengan
mengangkat siapa saia yang dipercaya dan
suatu pernyataan) atau dilakukan penyelesaian
untuk menduduki iabatan Direksi/anggota Direksi di perusahaan yang
hubungan hukum (PHK, pemutusan hubungan
bersangkutan, termasuk mengangkat karyawan
hak-haknya
karier (baca: pekeria) dari internal perseroan
ketenagakerjaan, sebelum berubah status
arau professional manager dari luar perseroan,
hubungan hukumnya menjadi
baik (diangkat) untuk iangka waktu tertentu,
hukum lain (perdata). Sebaliknya
atau untuk iangka waktu (sesuai) yang
RUPS mengangkat seorang
ditintukan dalam Anggaran Dasar.
menager meniadi Direktur (angota Direksi),
saham (share
dikehendaki
perianiian keria) dan kemudian membayar
Bahkan
berdasarkan
hukum
hubungan apabila
profesional
menurut Pasal 3, Keppres No. 75 Th. 1995,
maka dalam
seorang yang berasal
Direktur/anggota Direksi, status hubungan
darl
warganegara
asingpun -yang memenuhi syarat
pengangkatannya meniadi
yang
hukum profesioan manager tersebut, bukan
ditentukan-, dapat diangkat meniadi anggota
hubungan hukum ketenagakeriaan melainkan
Dlreksi.
hubungan hukum keperdataan.
Dengan
status hubungan
hukum
menyandang
Telah disebutkan bahwa
Direksi/seorang
keperdataan sebagai anggota Direksi, bagi
anggota Direksi bukanlah pekeria, dan bahwa
seorang profeslonal manager iika (suatu saat)
pengangkatan anggota Direksi tldak terbatas
teriadl pemberhentian (bukan PHK) oleh RUPS, terutama pemberhentian yang
hanya orang-orang dari diantara pendiri atau
para pemegang saham (share holdei
sala,
menyimpang dari kesepakatan dan ketentuan,
tapi dimungkinkan dipilih dan diangkat darl seorang karyawan karier. Apabila
oleh para pihak penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum perdata (UUPT) dan
seorang
karyawan karier diangkat oleh RUPS meniadi
Direktur (angou Direksi), maka
tidak meniadi kompetensi hukum perburuhan
seiak
berdasarkan
pengangkatannya meniadi Direktur/anggota
Direksi, status
UU Nomor 22 Tahun 1957 io
UU Nomor 12 Tahun 1964.
hubungan hukumnya- yang
(semula) hubungan hukum ketenagakeriaan
Berbeda halnya dengan Tenaga Keria Asing
berubah meniadi hubungan
(TKA) yang bekeria di lndonesia,
hukum
yang
status
menduduki jabatan tertentu sebagai pekeria
hubungan hukum tersebut, maka bagi anggota
biasa atau akan menduduki jabatan sebagai
Direksi dari karyawan karier tersebut, perlu
anggota Direksi (board
keperdataan. Dengan perubahan
35
of
directof\,
baik
"Wakil Direktur", namun sejatinya ia
anggota Direksi dari profesional manager atau
sebagai
anggota Direksi dari share holder, Perusahaan/
adalah manager dalam suatu unit tertentu atau
pengusaha yang akan mempekeriakan atau
untuk suatu tugas tertentu. Direktur tersebut
menggunakannya (:Pengguna
TKA)
dahulu harus membuat dan
bukan diangkat dalam dan oleh
terlebih
RUPS,
melainkan (mungkin) diangkat oleh Direktur
mengesahkan
oleh
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing,
Utama/Presiden Direktur atau
RPTKA (kecuali TKA tertentu) dan meminta
seorang anggota Direksi
lzin Keria Tenaga Asing (IKTA).
/plmpinan perusahaan/badan usaha/badan sosial yang bersangkutan. Sebagai contoh,
Disarnping
itu, untuk mempekeriakan TKA,
Tbk., Direktur Keuangan dan Pemasaran Koperasi Anu, Direktur Penelitian dan
syarat ketenagakeriaan, maupun syarat-syarat
lainnya.Walaupun
dan
syarat'syarat
beberapa
Pengabdian Masyarakat Universitas
syarat
Direktur Human Resource
dikecualikan baginya misalnya (antara lain)
Anu,
atau
Development
Centre, Yayasan Anu, dan lain-lain.
Tenaga Kerja Asing yang merupakan .rrlare
Kedudukan Direktur seperti contoh tersebut
holder dan akan menduduki iabatan anggota
Direksi.
Pengurus
Direktur Legal Division Head PT. Bank Anu
harus memenuhi syarat yang ditentukan, baik
keimigrasian, kepolisian
atau
salah
adalah Direktur yang (hanya) mempunyai
la tidak dipersyaratkan adanya
hubungan keria dengan perusahaan yang
pembatasan iangka waktu dalam RPTKA dan
tidak dipersyaratkan untuk didamping tenaga
keria Indonesia sebagai pendamping (dalam
diangkat oleh Direktur Utama atau
salah
seorang anggota Direksi
atau
Pengurus/pimpinan perusahaan/badan usaha
rangka transfer knowledge ).
/badan sosial untuk dan atas
nama
sosial
yang
perusahaan/badan/badan
mengangkatnya. Demikian
Direktur pada suatu Perusahaan lbadan'
iuga
apabila
mengangkat seorang Wakil Direktur yang
Dalam praktek sering
di
bukan diangkat oleh RUPS, akan tetapi
temukan adanya
seorang yang menduduki posisi toq managemenf memimpin suatu unit tertentu
diangkat oteh seorang Direktur untuk suatu
pada suatu korporasi, perusahaan/badan usaha dengan sebutan (nomenclatuul)
sebagai orang kepercayaan pimpinan.
"Direktur". Demikian iuga ada yang diangkat
UU
tugas tertentu yang bersifat khusus
atau
Direktur seperti contoh tersebut tidak diatur
dalam UUPT/UU-BUMN, atau
mengenai suatu badan usaha/badan sosial 36
seperti koperasi, yayasan. Namun karena ada
unsur-unsur hubungan keria sebagaimana
Apabila diperselisihkan apakah pengangkatan
diatur dalam hukum ketenagakeriaan (UU memenuhi
"Direktur" tersebut merupakan hubungan keria, aftu pelimpahan kewenangan atau
syarat adanya hubungan keria, maka direktur'
pemberian kuasa, tentu harus dikaii,dicermati
direktur seperti tersebut adalah benar'benar
dan dilihat
pekerja, dan baginya berlaku dan tunduk
dimaksud dalam pasal 1601 c KUHPer.
pada hukum ketenagakeriaan.
seperti tersebut
Nomor 13 Tahun 2003) dan
unsur-unsurnya sebagaimana
di
atas. Apabila terdapat
pertentangan diantara apakah
sebagai
Berbeda halnya apabila RUPS mengangkat
perianiian perburuhan atau
Wakil Direktur dan mencantumkannya dalam
unsur-unsur perianiian
Anggaran Dasar dan Perubahanperubahannya, maka ia bukan pekeria. la
berlakulan perianiian perburuhan kecuali
masuk dalam board
of Director dan
statusnya
mengandung
ienis lain,
maka
terdapat bukti'bukti (ielas) sebagai hubungan perdata.
sama seperti Direktur pada perseroan yang
Direktur Pada Koperasi'
diangkat oleh RUPS. Ada lagi dalam praktek,
seseorang diangkat
(oleh RUPS)
meniadi Berdasarkan
anggota Direksi dalam suatu perseroan hanya sebagai "boneka".
lni teriadi
UU Perkoperasian (UU No. 25
Tahun 1992), organ Koperasi adalah
biasanya dalam
Rapat
suatu ketentuan hukum tertentu, atau untuk
Anggota Tahunan (RAT), Pengurus dan Pengawas. RAT adalah organ tertinggi, dan
meniadikan sebagai suatu strategi terhadap
RAT adalah organ yang
penyeludupan hukum
untuk menghindari
memPunYai
anggota Direksi lainnya dan terhadap pemegang'pemegang saham lguna
kewenangan mengangkat Pengurus. Hubungan
kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu
perdata sepefti halnya RUPS dan Direksi pada
untuk memenuhi sualu guorum (seperti pada)
Perseroan. Namun dalam praktek, pada suatu
derivatif action dalam menyikapi suatu
Koperasi terutama yang ruang lingkup usaha
kebiiakan dari para pemegang
saham
dan kegiatan bisnisnya sudah relatif besar dan
lperseroan. Persoalan "boneka" tersebut tidak
menialankan bisnis secara professional, sering
karena
teriadi oleh Pengurus (yang dipilih oleh RAT)
merupakan penyimpangan
menuniuk seorang profesionat manager untuk
akan disingging dalam tulisan disamping hal
itu
antara RAT dan Pengurus adalah hubungan
ini,
memimpin Koperasi dengan sebutan (istilah)
hukum, iuga pembuktiannya tidak mudah. 37
Direktur. Direktur
ini bukan diangkat oleh
RAT, melainkan diangkat oleh
(hanya) -inbreng menyerahkan uang, barang
Dewan
atau tenaga sebagai pemasukan (modal) dalam
Pengurus yang mungkin (memang) sudah
persekutuan (getdschieter, stitle vennoots,
diamanatkan dalam Anggaran Dasar Kopersi
sleeping partners). Sedangkan
yang memberikan kewenangan kepada Pengurus untuk (apabila perlu) dapat
komplementer adalah sekutu keria yang
mengangkat Direktur sebagai
meniadi pengurus dalam persekutuan.
disamping mungkin
manager
iuga ikut
sekutu
-
inbreng,
memimpin koperasi secara profesional, walau
board
of dlrector tetap
Sekutu keria menialankan CV secara aktlf dan
berada pada Dewan
menfadl pengurus (complementaries)
Pengurus. Direktur tersebut bukan dan tidak
bertanggung iawab kepada RAT.
dari
persekutuan. Salah seorang (atau beberapa)
la adalah
(oleh
orang yang dlangkat dan dlpekerfakan oleh
darl sekutu kerla tersebut dlsepakatl
Pengurus, maka status hukum Dlrektur
kommandlter dan komplementer) dltunluk
Koperasl tersebut adalah pekerla
hukum
memimpln CV dengan sebutan (noomenclatuufl "Direktur". Hubungan
(ketenagakeriaan) dengan Pengurus. Demikian
hukum sekutu komandlter dengan Dlrektur CV
halnya apabila (salah satu) unit usaha Koperasi
yang merupakan sekutu komplementer, diatur
mengangkat manager profeslonal dengan
dalam Kltab Undang.undang Hukum Dagang
sebutan Direktur, la adalah pekerla. Kecuali
khususnya pasal
dalam hal Koperasi mendirikan suatu. badan
lex specialls dari hukum perdata (KUHPer).
hukum perseroan yang mayoritas sahamnya
Dengan
dimiliki (penyertaan) Koperasi, maka Direktur
hubungan hukum sekutu komanditer dengan
pada perseroan tersebut statusnya sama dengan Direktur pada perseroan terbatas
sekutu komplementer adalah
mempunyai
hubungan
yang
19
sld 21 yang merupakan
kau lain pengaturan mengenai merupakan
kompetensi dan wilayah hukum keperdataan
lainnya. la bukan Pekeria.
dan bukan hubungan keria yang merupakan
Direktur Pada Perseroan Kommanditer'
wilayah hukum ketenagakeriaan. Dengan demikian Direktur pada suatu CV bukan pekeria.
Dalam suatu
CV dikenal ada dua macam Direktur Pada Firma'
sekutu, yakni sekutu komanditer dan sekutu
komplementer (sekutu
keria).
Sekutu
komanditer adalah sekutu tidak keria yang 38
sekutu memasukkan modal sesuai kemampuan
PNS, atau karyawan dari lingkungan perusahaan (PERUM) atau proffesional
dan bagiannya masing'masing. Semua sekutu
manager dari luar. Yang jelas diatur adalah
mempunyai kedudukan yang sama dalam
mengenai pengangkatan dan pemberhentian
menialankan Firma, sehingga satu dengan yang
Direksi ditetapkan oleh Menteri
lain tidak perlu (saling) memberi kuasa. Dalam
bertanggung-iawab
menjalankan Firma, salah seorang firman
dengan mekanisme
(biasanya) dituniuk memimpin dan benindak
pertauran-perundang-undangan yang berlaku
keluar untuk dan atas nama Firma
(pasal
Dalam persekutuan Firma, semua
(para)
dengan
di
bidang BUMN
dan
yang sesuai
ketentuan
atau
49 jo pasal 46).
sebutan Managing Partners atau Direktur Firma. Hubungan hukum Direktur
Anggota Direksi PERUM diangkat berdasarkan
Firma
tersebut dengan (para) sekutu lainnya diatur
dalam pasal
16 sld 35 KUHD.
Dengan
pertimbangan keahlian,
integritas
kepemimpinan, pengalaman,
keiujuran,
demikian hubungan hukum tersebut adalah
perilaku yang baik serta dedikasl yang tinggi
dan bukan
untuk memaiukan dan menlngkatkan PERUM
hubungan hukum perdaa
45 ayat 2).
hubungan hukum ketenagakeriaan. Oleh
(pasal
karenanya Direktur pada sebuah Flrma fuga
PERUM dilakukan melalui mekanisme uil
bukan pekeria.
kelayakan dan kepatutan (pasal
Direktur pada Perusahaan
Pengangkaun Dlreksl
45 ayat 3).
Yang dapat diangkat meniadi Direktur sebagai
Umum
anggota Direksl PERUM sama anggota Direksl
(PERUM)
pada perseroan
terbatas, yaknl, orang
Menurut UU-BUMN, organ PERUM terdiri
yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, dan tidak pernah
)----*.
dari Menteri, Direksi dan Dewan
dinyatakan pailit atau meniadi angota Direksi
(pasal 37). Dengan demikian PERUM menggunakan istilah Direksi (board of
atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang
t-
Directoll yang terdiri darl seorang
perseroan atau PERUM dinyatakan pailit, atau
Bentuk badan hukum
ini agak spesifik.
perorangan
Pengawas
dinyaukan bersalah menyebabkan
lebih
suatu
Direktur sebagai sebagai Dewan Direksi, yang
orang yang tidak pernah dihukum
merupakan top managemenf PERUM. Tidak
melakukan tindak pidana yang merugikan
diielaskan lebih laniut siapa'siapa yang dapat
keuangan Negara (pasal
diangkat meniadl anggota Direksi, apakah dari
anggota Direksi yang dinyatakan lulus uii 39
45 ayat I ).
karena
Calon
kelayakan
dan kepatutan waiib
Lembaga Swadaya Masyarakat (NCO),
menanda
:
lMF, lLO,
tangani kontrak manajemen (statement of
Lembaga-lembaga lnternasional
corporate intent) sebelum
WHO dan lain-lain, juga menggunakan istilah
ditetapkan
Direktur untuk pimpinan pusat atau kantor-
pengangkatannya sebagai angota Direksi.
kantor perwakilannya di lndonesia. Hubungan Dari ketentuan-ketentuan tersebut, ielas bahwa
hukum antara badan-badan atau
anggota Direksi dapat diangkat dari unsur
lembaga tersebut dengan Direktur (yang
manapun atau siapapun sepaniang memenuhi
memimpinnya) adalah hubungan hukum
ketentuan dan peraturan perundang'undangan
ketenagakerjaan. Kecuali mungkin ditentukan
dan telah lulus
frt
lain oleh masing-masing pihak berdasarkan perjanjian. Mereka adalah professional
proper test. Apabila
diangkat dari PNS, berlaku ketentuan pemberhentlan dan pengalihan PNS berdasarkan
manageryang diserahi tugas memimpin badan
UU Pokok-pokok Kepegawaian
(UU Nomor
I
Tahun 1974
atau lembaga dimaksud. Banyak lagi badan-badan dan lembaga lembaga
sebagaimana
baik bersifat sosial atau profit oriented menyebut top manager-nya dengan istilah Direktur untuk yang dalam tulisan ini tidak dapat disebutkan satu demi satu. Oleh
telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun
1999). Apabila diangkat dari
karyawan
(internal PERUM), maka seiak saat itu putus
hubungan kerianya dengan PERUM
lembaga-
dan
pekeria
karenanya untuk menentukan status hukum
kemudian berubah status hukumnya meniadi
seorang yang meniabat sebagai Direktur, harus
(murni) hubungan perdata. Apabila diangkat
disebutkan satu persatu dan dilihat kasus demi
dari profesional manager berlaku
kasus. Tidak dapat digeneralisir status Direktur
dibayarkan hak-haknya sebagai
dan
ketentuan
hubungan hukum Perdata
adalah sama pada semua badan usaha atau unit
seiak
usaha atau badan-badan dan lembaga-lembaga
pengangkatannya sampai pemberhentiannya.
Dengan demikian Direksi
/
tertentu tapi di lihat secara kasuistis.
anggota Direksi
pada PERUM bukan pekeria. la merupakan Penutup'
organ PERUM, sehingga berlaku ketentuan hukum perdata.
Sebagai catatan penutup, kedudukan seorang
Direktur pada Badan-badan atau Lembaga'
direktur dalam PTlperseroan, apakah perkeria
lembaga lain'
atau bukan, telah diielaskan dalam Surat Edaran Dirien Perlindungan dan Perawatan 40
t
Tenaga Keria
a/n Menteri
yang diberi kuasa bertindak untuk dan
Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Koperasi Nomor 482/DD-
ll/Kps.ls/7
3
nama perseroan;
23 April 1973 perihal
Status seorang Direktur Perusahaan. Surat
Direktur yang yang tidak diangkat oleh RUPS,
Menakertranskop tersebut belum dicabut dan
namun diangkat oleh Direksi, Direktur Utama
ini berlaku. Namun pada waktu
/Presiden Direktur atau Pengurus/pimpinan
dibuatnya surat tersebut pengaturan mengenai
suatu perusahaan/badan usaha/badan sosial
perseroan masih mengacu kepada Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
untuk memimpin badan atau suatu unit tertentu dengan "sebutan" Direktur, yang
berikut segala perubahannya terakhir dengan
demikian adalah pekerja dan berlaku hukum
UU Nomor 4 Tahun 1971. Namun
ketenagakerjaan.
sampai saat '
tanggal
atas
PT /
prinsip mengenai status hukum
yang
seorang
Direktur, masih sama dan masih
dapat
Direktur pada suatu
CV yang
diiadikan pedoman dan acuan dalam
kasus
hubungan keperdataan antara (para) sekutu
pemutusan hubungan keria anggota Direksi
kommanditer dengan sekutu komplementer, ia
pada perseroan terbatas dan
badan-badan
bukan pekeria. Demikian juga dengan direktur
usaha/unit usaha lainnya yang tidak ielas status
Perum yang merupakan salah satu organ
hukumnya.
Perum dan diatur tersendiri dalam UUBUMN, ia bukan pekerja. Firma yang
Kesimpulan'
mempunyai hubungan keperdataan antara para
mempunyai
sekutu yang tergabung didalammnya dengan menunjuk salah satu firman bertindak untuk
Menentukan status hukum seorang Direktur di
berbagai macam
I
t
jenis
usaha/korporasi
dan atas nama Firma sebagai Direktur, maka
tersebut, harus dikaii dan dilihat kasus per'
Direktur yang memimpin Firma tersebut
kasus.
la diangkat oleh siapa dan
bagaimana
(
Managing Panners) bukanlah pekeria;
hubungan hukumnya pada saat pengangkatan.
Direktur pada perseroan terbatas
yang
Sebaliknya Direktur pada suatu koperasi, unit
diangkat oleh RUPS dan hubungan hukumnya
usaha koperasi atau yayasan yang diangkat
(antara Direktur dengan RUPS) diatur
oleh Badan atau Dewan Pengurus, ia
(tersendiri) dalam hukum perdata, khususnya
pekeria,
UUPT dan UU-BUMN. Yang demikian bukan
keria dan berlaku hukum
pekerja, akan tetapi pemegang amanat RUPS
Demikian iuga dengan direktur pada berbagai
4t
ia
adalah
mempunyai hubungan (hukum) ketenagakerjaan.
teftentu, Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Hukum baik nasional, maupun internasional ia adalah Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, pekerja, kecuali ditentukan lain dan ielas status Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
badan-badan atau lembaga-lembaga
'
hukum yang
mengaturnya.
1999; Nurpurwosutjipto, S.H., H.M.N., Pengertian
Demikian gambaran umum tentang
hukum Direktur
status
di berbagai macam ienis
Pokok Hukum Dagang
dengan
firma, perusahaan umum, badan/unit
Semoga
koperasi atau yayasan dan lain-lain. bermanfaat.*
usaha
n
Bentuk'bentuk
Perusahaan, Penerbit Diambatan, Jakarta,
usaha, baik pada perseroan terbatas, 1995. perusahaan perseroan (p.t. persero), Undang'undang Nomor perseroan kommanditer, perseroan
'
1
Tahun 1995
8
Tahun lggs
tentang Perseroan Terbatas;
Undang'undang
Nomor
tentang Pasar Modal;
Undang'undang Nomor
13 Tahun 2OO3
tentang Ketenagakeriaan;
DAFTAR
KEPUSTAKAAN
Undang'undang
Nomor
lg
Tahun
2OO3
tentang Badan Usaha Milik Negara;
Ahmad Yani 8t Gunawan Widiaja,
Perseroan
Terbatas, Penerbit PT Raia Grafindo Jakarta,
Persada, 1995
2000;
l.G. Ray
Widiaya, S.H.,
Keputusan Presiden
R.l. Nomor 75
Tahun
tentang Penggunaaan Tenaga Keria
warga Negara Asing Pendatang;
M.A., Hukum
Kitab Undang'undang Hukum Perdata.
Jakarta,
Kitab Undang'undang Hukum Dagang.
perusahaan, Penerbit Megapoin,
2000; ,:'i,
Penulls : Umar Kaslm Kasubag lnformasi Hukum pada Biro Hukum dan KLN,
Depnakertrans.
42
