SINERGITAS PEMEMRINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Dr. KURNIASIH, SH, M.Si DIREKTUR PRODUK HUKUM DAERAH DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2016
INSTRUMEN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN PERATURAN DAN/ATAU KEPUTUSAN PERSONIL ATAU PEGAWAI ANGGARAN SUBSIDI
PERIJINAN
PERDA Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan Pasal 17 Ayat 1 UU 23 Tahun 2014 Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 236 Ayat 1, 3, & 4 UU 23 Tahun 2014 1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. 3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENDANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMDA Pasal 282 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.
3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 298 Ayat 1 Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
DASAR HUKUM
1
UU No. 12 TAHUN 2011 Tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PER-UU-AN
2
UU No. 23 TAHUN 2014 Tentang PEMERINTAHAN DAERAH
3
PERMENDAGRI No. 80 TAHUN 2015 Tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
4
PERATURAN KEMENTERIAN TEKNIS
KEDUDUKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang mjd kewenangan daerah provinsi (dibiayai dari APBD) melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat (dibiayai APBD)
Membentuk perda
Dibantu perangkat daerah
WAKIL PEMERINTAH PUSAT
Pelaksana urusan pemerintahan umum (APBN)
Dibiayai APBN
Tidak membentuk perda Dibantu instansi vertikal (kesbangpol kemendagri)
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan tugas lain (Pasal 91) Melaksanakan tugas dan wewenang lain selain yang diatur dalam Pasal 91
Tidak membentuk perda Dibantu perangkat gubernur sbg wakil Pemerintah Pusat Dibiayai APBN
6
“PEMBATALAN PERATURAN DAERAH” PERDA DAPAT DIBATALKAN OLEH PEMERINTAH APABILA BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI PERMENDAGRI 80 TAHUN 2015 Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkada, PB KDH, dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
PEMBATALAN PERDA & PERKADA
Pasal 249
PEMDA
PROVINSI
KAB/KOTA
APABILA MASIH MEMBERLAKUKAN PERDA YG SUDAH DI BATALKAN MAKA AKAN DIKENAKAN SANKSI
SANKSI ADMINSTRATIF
SANKSI PENUNDAAN EVALUASI RANPERDA
SANKSI ADMINISTRATIF DIKENAI KPD KDH & ANGGOTA DPRD BERUPA TDK DIBAYARKAN HAK-HAK KEUANGAN YG DIATUR DLM KETENTUAN PERUUAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN SANKSI TDK DITERAPKAN PD SAAT PENYELENGGARAN PEMDA MSH MENGAJUKAN KEBERATAN KPD PRESIDEN UTK PERDA PROV DAN KPD MDN UTK PERDA KAB/KOTA
PENYELENG PEMDA MSH MEMB’LAKUKAN PERDA MENGENAI PAJAK PDRD PROV YG DI BATALKAN O/MDN DAN KAB/KOTA OLEH GUB (GSWPP), DIKENAKAN SANKI PENUNDAAN ATAU PEMOTONGAN DAU DAN/ATAU DBH
PEMBATALAN PERDA & PERKADA
Pasal 251
PERDA & PERKADA PROVINSI
PERDA & PERKADA KAB/KOTA
BERTENTANGAN DGN KETENTUAN P’UUAN YG LBH TINGGI KEPENTINGAN UMUM KESUSILAAN
BERTENTANGAN DGN KETENTUAN P’UUAN YG LBH TINGGI KEPENTINGAN UMUM KESUSILAAN
DIBATALKAN
DIBATALKAN
MDN MELL KEPUTUSAN MENTERI
GUBERNUR (GSWPP) MELL KEPUTUSAN GUBERNUR
apabila tdk dibatalkan GUB maka MDN yg membatalkan
JANGKA WAKTU 7 HARI STLH KEPUTUSAN PERDA KDH MENGEHENTIKAN PELAKS PERDA DPRD B’SAMA KDH MENCABUT PERDA
PERKADA KDH MENGEHENTIKAN PELAKS PERDA KDH MENCABUT PERDA
APABILA TDK DPT MENERIMA KEPUTUSAN TSB DGN ALASAN YG DIBENARKAN DPT MENGAJUKAN KEBERATAN KPD PRESIDEN PALING LAMBAT 14 HARI SEJAK KEPTUSAN DITERIMA
APABILA TDK DPT MENERIMA KEPUTUSAN TSB DGN ALASAN YG DIBENARKAN DPT MENGAJUKAN KEBERATAN KPD MDN PALING LAMBAT 14 HARI SEJAK KEPTUSAN DITERIMA
PEMBATALAN 3.143
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
111
PERDA/PERKADA DIBATALKAN MENDAGRI
1.765
PERDA/PERKADA DIBATALKAN GUBERNUR
1.267
INDIKATOR PERDA YANG MENGHAMBAT BIROKRASI DAN PERIZINAN INVESTASI
1 1. Terkait pajak/pungutan atau retribusi yang memberatkan pelaku ekonomi; 2. Terkait perijinan yang memberatkan pelaku usaha; 3. Ketenagakerjaan; 4. Substansinya tumpang tindih dengan peraturan lain yang terkait; 5. Terkait Retribusi Pelayanan Kependudukan (KTP); 6. Perda Tahun Jamak; 7. Terkait Sumbangan Pihak Ketiga; 8. Pengalihan Urusan Sesuai Lampiran UndangUndang 23 TAHUN 2014; 9. Terkait Putusan MK: • Retribusi Menara Telekomunikasi • Pajak Hiburan Tetang Olah Raga Golf • Alat Berat • Sumber Daya Air.
2 1.Bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; 2.Kepentingan umum dan kesusilaan
DEREGULASI MENUJU KEMUDAHAN BERINVESTASI KONSEKUENSI PERALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (IZIN TAMBANG, SEKOLAH LANJUTAN, KEHUTANAN, PAJAK DAERAH)
2%
32%
38%
PELAYANAN PUBLIK (KTP, PENDIDIKAN GRATIS, IMB BERJANGKA WAKTU, CONTOH KOTA BEKASI, KAB KARAWANG)
IMPLIKASI PUTUSAN MK (MENARA TELEKOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN PAJAK HIBURAN)
RETRIBUSI JASA UMUM (HO, PENDAFTARAN ULANG)
15%
13%
LAIN-LAIN (PENULISAN LEGAL DRAFTING/DELEGASI BLANKO)
REKAPITULASI 3.143 DEREGULASI KONSEKUENSI PERALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (IZIN TAMBANG, SEKOLAH LANJUTAN, KEHUTANAN, PAJAK DAERAH)
1164
RETRIBUSI JASA UMUM (HO, PENDAFTARAN ULANG)
972
IMPLIKASI PUTUSAN MK (MENARA TELEKOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN PAJAK HIBURAN)
462
PELAYANAN PUBLIK (KTP, PENDIDIKAN GRATIS, IMB BERJANGKA WAKTU, CONTOH KOTA BEKASI, KAB KARAWANG)
379
LAIN-LAIN (PENULISAN LEGAL DRAFTING/DELEGASI BLANKO)
55
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
WHAT NEXT 1. OPTIMALISASI ASSISTENSI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 2. CAPACITY BUILDING a. DPRD & Pemerintah Daerah b. Bimtek & Sosialisasi c. Penguatan SEKWAN 3. MENETAPKAN 4. MENGELUARKAN SE 5. MONITORING & EVALUASI a. RADIOGRAM NO. T.188.34/615/OTDA b. Pelaksanaan Awal Bulan Pebruari - April 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH
