PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PERSEPEKTIF DESENTRALISASI
Dr. KURNIASIH, SH, M.Si DIREKTUR PRODUK HUKUM DAERAH DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2016
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUD 1945
DPR
MPR
MA
PRESIDEN/ WAPRES
DPD
KPU
MK
BPK KY
Kementerian Negara
BANK SENTRAL
DAERAH
PUSAT
Dewan Pertimbangan TNI/POLRI
PROVINSI
Lingkungan Peradilan Umum
PEMDA
DPRD
Agama
Militer
KAB/KOTA
PEMDA
DPRD
TUN
PERWAKILAN BPK PROV
4
TATARAN NORMATIF PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945
• Melindungi segenap bangsa & tumpah darah Indonesia • Memajukan kesejahteraan umum • Mencerdaskan kehidupan bangsa • ikut melaksanakan ketertiban dunia
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
KEMENTERIAN NEGARA (PASAL 17)
PEMERINTAHAN DAERAH
KEWENANGAN PEMDA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
UU 23/2014 TTG PEMEINTAHAN DAERAH
KEKUASAAN PEMERINTAHAN Pasal 5
1
2
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.
3
Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.
4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
KEKUASAAN PEMERINTAHAN Pasal 6 Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.
Pasal 7
1
Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.
2
Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pasal 17 UU 23 TAHUN 2014
1
Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2
Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3
Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4
Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
DESENTRALISASI DLM KORIDOR UU PEMDA
UU 22 THN 1999
Pasal 133 Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang ini, diadakan penyesuaian.
UU 32 THN 2004
Pasal 237 Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.
UU 23 THN 2014
Pasal 407 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.
ASAS HUKUM UMUM 1. Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori (tinggi mengesampingkan rendah) 2. Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis (khusus mengesamingkan umum) 3. Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori (Perat Terkini mengesampingkan Perat yg terdahulu) 4. Asas Non Retroaktif (tdk boleh berlaku surut kecuali (lihat UU 12/14)) 5. Asas Rasionalitas (argumentasi yang jelas tertuang dalam N.A)
PERDA DAN OTONOMI KEDUDUKAN: 1. Konstitusionalitas otonomi (Psl 18 UUD45) 2. Instrumen pencapaian tujuan otda (Mengatur dan Mengurus) 3. Road map mencapai tujuan (terrefleksi dalam RPJMD)
RAMBU-RAMBU: 1. Proses transformasi 2. Tertib regulasi 3. Batas kewenangan 4. Kejelasan isi
MATERI: 1. Urusan pemerintahan (Psl 236. UU 23/14) 2. Kekhususan daerah 3. Penjabaran PUU (diperintahkan o/ UU K/L dan lainnya )
PERDA DAN PERKADA Pasal 236
1 2
Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
3
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
4
Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
dan
Tugas
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
PERDA DAN PERKADA Pasal 237
1
Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2
Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
3 4
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.
PERDA (Pasal 236) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah
Materi Muatan Perda : 1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; 2. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 3. Materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
PRODUK HUKUM DAERAH
PENGATURAN
1.PERDA ATAU NAMA LAINNYA 2. PERKADA 3. PB KDH 4. PERATURAN DPRD
PENETAPAN (Konkrit, Individual, final)
1. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH 2. KEPUTUSAN DPRD 3. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD 4. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
Tahapan Pembentukan (Prosedural) Perda 1 2
3
Perencanaan
Penyusunan
6
Penetapan
7
Pengundangan
8
Penyampaian Perda paling lama 7 hari setelah ditetapkan kpd provinsi
Pembahasan
4
Fasilitasi
5
Nomor Register
EVALUASI RANCANGAN PERDA Tata Ruang RPJPD APBD
T E N T A N G
Pajak dan Retribusi RPJMD APBDP
Pertanggjawaban pelaksanaan APBD Pasal 245 Ayat (5) : Hasil Evaluasi rancangan Perda Provinsi dan Kab/Kota disetujui dan diikuti dengan pemberian nomor register. MUTATIS MUTANDIS RANPERDA KABUPATEN/KOTA
PENYAMPAIAN PERDA & PERKADA Gubernur wajib menyampaikan Perda/Perkada paling lama 7 hari dan yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri
Bupati/walikota wajib menyampaikan Perda/Perkada paling lama 7 hari dan yang tidak menyampaikan Perda Kab/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Produk Hukum Daerah akan dibatalkan, apabila bertentangan dengan, :
Ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi
kepentingan umum
kesusilaan
SANKSI BG DAERAH YANG MASIH MEMBERLAKUKAN PERDA YG TELAH DIBATALKAN
(1) Sanksi Administratif
kepada KDH dan Anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan per-UU-an selama 3 bulan :
(2) Penundaan evaluasi rancangan Perda (3) Kab/Kota yg masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau
pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah
KESIMPULAN 1. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mengawal produk hukum Daerah 2. Melakukan capacity buillding DPRD dan birokrat Pemda 3. Melakukan kajian terhadap substansi rancangan Produk Hukum Daerah (Asistensi) 4. Nomor Rehister sebagai tahapan pembentukan Perda tidak akan didahului dengan asistensi apa bila dipandang ada substansi yang perlu dianggap perlu diberikan apabila dianggap bertentangan. 5. Langkah-langkah capacity buillding terhadap pembentukan Perda dan mekanisme koordinasi Produk Hukum Daerah a. Berita acara pertemuan (Koordinasi) b. Membentuk E-Perda c. Membentuk E-Registrasi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH
