Jurnal komunikasi, ISSN 1907-898X Volume 7, Nomor 2, April 2013
Status Kelembagaan RTRI dalam Perspektif Hukum
Denico Doly Peneliti Muda bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Setjen DPR RI.
Abstract Public Service Broadcaster (LPP) in Indonesia is organized by Radio Republik Indonesia (RRI) and Televisi Republik Indonesia (TVRI). The main problem that these institutions have to face is the Indonesian state institution system does not recognize the status of LPP. This situation leads to other problems that hinder the development of LPP RRI and LPP TVRI. The merger between LPP RRI and LPP TVRI to become RTRI is one of the efforts in solving the problems. The status of RTRI as an independent public service broadcasting should be mentioned clearly in the regulation. Therefore, RTRI as a state institution will be independent and serves public demands on public broadcasting. Keywords: RTRI, state institutions, public broadcasting
Abstrak Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di Indonesia diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Permasalahan utama dari LPP RRI dan LPP TVRI adalah status kelembagaan yang tidak dikenal dalam sistem lembaga negara di Indonesia. Permasalahan ini kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan lain yang menghambat perkembangan LPP RRI dan LPP TVRI. Penggabungan LPP RRI dan LPP TVRI menjadi RTRI merupakan salah satu bentuk upaya menyelesaikan masalah dalam tubuh LPP RRI dan LPP TVRI. Status lembaga RTRI nantinya harus disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai lembaga negara. Sehingga RTRI nantinya sebagai lembaga negara yang bersifat independent dan bertugas untuk memenuhi kebutuhan publik akan penyiaran publik. Kata Kunci: RTRI, lembaga negara, penyiaran publik
Pendahuluan
wujud dari adanya wacana penggabungan
Nama Radio Televisi Republik Indonesia
kedua lembaga tersebut.
(RTRI) mungkin masing terdengar asing
Wacana penggabungan RRI dan
bagi masyarakat umum. Akan tetapi, di
TVRI menjadi satu lembaga sebenarnya
kalangan dua lembaga Radio Republik
sudah lama terdengar. Hal ini diperoleh
Indonesia (RRI) dan Televisi Republik
dari
Indonesia (TVRI), sebutan RTRI sudah
Undang-Undang tentang Penyiaran (RUU
cukup akrab. Penyebutan ini merupakan
Penyiaran).
hasil
penyusunan RTRI
Rancangan merupakan 113
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
penggabungan Lembaga Penyiaran Publik
pemerintah yang
(LPP) RRI dan LPP TVRI. Penggabungan
LPP, LPP TVRI, dan LPP RRI. Ketiga
tersebut
melakukan
peraturan ini yakni Peraturan Pemerintah
efesiensi dan sekaligus memaksimalkan
(PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang
fungsi
Penyelenggara
dilakukan dari
untuk
LPP
untuk
memenuhi
mengatur
Penyiaran
mengenai
Lembaga
kebutuhan publik akan penyiaran publik.
Penyiaran Publik, PP Nomor 12 Tahun
Selama ini fungsi dari LPP RRI dan LPP
2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
TVRI
Radio Republik Indonesia, dan PP Nomor
belum
secara
maksimal
dilaksanakan, hal ini dikarenakan LPP
13
RRI dan LPP TVRI mengalami kendala
Penyiaran
dalam
kelembagaannya.
Indonesia. Ketiga peraturan pemerintah
Akibatnya, berbagai fungsi dari LPP
ini merupakan bagian dari amanat UU
sendiri
Hambatan
Penyiaran untuk mengatur mengenai LPP.
dalam pengelolaan kelembagaan ini juga
Pasal 1 angka 2 PP 11 Tahun 2005
pengelolaan menjadi
melemah.
Tahun
2005
tentang
Lembaga
Publik
Televisi
Republik
diakibatkan dari ketidakjelasan regulasi
mengatur
yang mengatur mengenai LPP RRI dan
publik adalah lembaga penyiaran yang
LPP TVRI.
berbentuk badan hukum yang didirikan
LPP RRI dan LPP TVRI saat ini
bahwa
lembaga
penyiaran
oleh negara, bersifat independen, netral,
diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-
tidak
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
memberikan layanan untuk kepentingan
Penyiaran
yang
masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa
menentukan bahwa LPP terdiri atas RRI
yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU
dan
Penyiaran.
TVRI
(UU
Penyiaran)
yang
stasiun
pusat
komersial,
dan
berfungsi
penyiarannya berada di ibukota Negara
Meski sudah termaktub dalam PP,
Republik Indonesia. Bentuk kelembagaan
namun hingga saat ini LPP RRI maupun
LPP diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU
LPP TVRI masih menghadapi berbagai
Penyiaran yang mengatakan bahwa LPP
kendala. Salah satunya berkaitan dengan
merupakan
yang
masalah pembiayaan. Sejak TVRI dan RRI
berbentuk badan hukum yang didirikan
dibentuk, permasalahan utamanya yaitu
oleh negara, yang bersifat independen,
anggaran yang diterima tidak mencukupi
netral, tidak komersial, dan berfungsi
untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang
memberikan layanan untuk kepentingan
dilakukan
masyarakat di Indonesia. Amanat dalam
(Morissan, 2009: 99). Hal inilah yang
pasal 14 ayat (1) ini ditujukan kepada
kemudian menyebabkan TVRI dan RRI
Pemerintah Indonesia.
kehilangan penonton ataupun pendengar.
lembaga
penyiaran
oleh
kedua
lembaga
ini
Pada tanggal 18 Maret 2005,
Permasalahan yang sudah cukup lama
Pemerintah mengeluarkan tiga peraturan
terjadi di TVRI dan RRI ini membuat
114
Denico Doly, Status Kelembagaan RTRI dalam Perspektif Hukum
berbagai program acara TVRI dan RRI
ini merupakan lembaga-lembaga negara
menjadi semakin surut pemirsanya. Akar
yang dikenal di Indonesia.
masalah anggaran ini adalah tidak atau belum
dikenalnya
kelembagaan
LPP
lembaga
penyiaran
LPP
ini belum dikenal sebagai lembaga yang
menimbulkan hambatan bagi lembaga ini
dapat memperoleh APBN berdasarkan
untuk mendapatkan anggaran yang ada
ketentuan
dalam
Keuangan Negara. Hal ini dikarenakan
Anggaran
Negara
ada
sebagai
publik. Status lembaga penyiaran publik
Belum
yang
bersatus
di
Indonesia.
negara
dalam
LPP RRI dan LPP TVRI selama ini
dikenalnya
Pendapatan
Belanja
yang
terdapat
dalam
UU
(APBN).1
lembaga penyiaran publik masih bersifat
Pasal 6 ayat (2) huruf b UU Nomor
“abu-abu”, belum jelas ke mana arahnya.
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 15 ayat (1) huruf b UU Penyiaran
menyebutkan
kekuasaan
mengatakan bahwa sumber pembiayaan
pengelolaan keuangan negara dikuasakan
LPP berasal dari APBN dan APBD. Akan
kepada menteri/pimpinan lembaga selaku
tetapi pada kenyataannya anggaran yang
Pengguna
Barang
diberikan oleh negara untuk LPP berasal
yang
dari APBN pada mata anggaran 69 atau
dalam
Belanja Lain-Lain.2 Apabila dilihat dari
bahwa
Anggaran/Pengguna
kementerian
negara/lembaga
dipimpinnya.
Sedangkan
Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b
UU
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
seharusnya LPP diberikan mata anggaran
lembaga adalah lembaga negara dan
tersendiri dalam APBN. Tidak jelasnya
lembaga
status kelembagaan LPP menyebabkan
pemerintah
nonkementerian
negara.
Penyiaran,
maka
dapat
dilihat,
lembaga ini tidak mendapatkan anggaran
Lembaga negara yang dikenal di
dana seperti yang seharusnya.
Indonesia cukup beragam. Lembaga tinggi
Permasalahan lain yang muncul
negara yang dikenal dan disebutkan
yaitu mengenai sumber daya manusia
dalam UUD 1945 antara lain MPR, DPR,
(SDM) di LPP RRI dan LPP TVRI.
DPD,
Perekrutan SDM baru sebagai pengganti
Presiden
dan
Wakil
Presiden,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
SDM
dan BPK. Sedangkan lembaga negara dan
dikarenakan
LPP
komisi negara yang bersifat independent
keberadaannya
dan
antara
keikutsertaannya
lain:
Komisi
Yudisial,
Bank
lama
sulit
dilakukan.
Hal
tidak juga
tidak
dalam
jelas jelas suatu
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia,
kementerian.
POLRI, KPU, Kejaksaan Agung, KPK dan
menyebabkan LPP belum dapat menerima
Komnas HAM. Lembaga-lembaga negara
SDM
1
pelengkapan dan peralatan penyiaran.
“Ketua Komisi I: RRI dan TVRI diatur dalam aturan Khusus”, http://infosketsa.com (url?) , diakses tanggal 19 November 2012.
2
baru
Hal
ini
inilah
maupun
yang
regenerasi
Ibid.
115
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
Permasalahan-permasalahan atas
menjadi
Lembaga Negara Bantu
dalam
Dalam kamus Hukum Fockema
memberikan dukungan bagi bangsa dan
Andrea yang diterjemahkan oleh Saleh
negara melalui program siaran yang
Adiwinata dkk, kata “organ” diartikan
disiarkan oleh LPP. Pentingnya LPP bagi
sebagai alat perlengkapan (Libryanto,
bangsa
harus
2008: 44). Alat perlengkapan adalah
didukung oleh kebijakan Pemerintah dan
organ atau majelis yang terdiri dari orang-
juga
orang yang berdasarkan undang-undang
dan
hambatan
di
negara
kebijakan
Indonesia
melalui
peraturan
perundang-undangan.
Kebijakan-
atau
anggaran
dasar
berwenang
kebijakan ini dapat memberikan dorongan
mengemukakan
bagi LPP untuk tumbuh dan berkembang,
kehendak
sehingga bisa menjadi salah satu lembaga
perantaraan alat perlengkapan itu, badan
penyiaran yang dapat diandalkan oleh
hukum ikut mengambil bagian dalam lalu
masyarakat.
lintas hukum.
DPR
RI
bersama
dengan
Pemerintah
telah
menyusun
program
legislasi
nasional
tahun
2009-2014.
Adapun salah satu program tersebut yaitu perubahan UU Penyiaran. Perubahan UU Penyiaran menjadi salah satu prioritas tahun 2011 dan 2012 untuk dibahas bersama oleh DPR RI dengan Pemerintah. Salah satu hal yang menjadi konsentrasi perubahan UU Penyiaran yaitu mengenai status kelembagaan LPP itu sendiri. Status yang jelas akan memberikan dampak yang signifikan
terhadap
LPP
dalam
mengembangkan program-program siaran yang telah ada dan yang akan ada. Kejelasan status kelembagaan LPP juga dapat mendorong popularitas LPP itu sendiri sehingga dapat bersaing dengan
atau
badan
merealisasikan
hukum.
Dengan
Hans Kelsen mengatakan bahwa istilah “organ negara” untuk menyebut lembaga negara. Menurut Kelsen, barang siapa yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tata hukum adalah suatu organ.
Fungsi
ini,
apakah
berupa
perbuatan norma atau penerapannya, pada
akhirnya
kepada
semuanya
pelaksanaan
Parlemen
yang
ditujukan
sanksi
hukum.
menetapkan
undang-
undang pidana, dan warga negara yang memilih parlemen adalah organ-organ negara,
termasuk
hakim
yang
menghukum si penjahat serta individu yang
sesungguhnya
melaksanakan
hukuman tersebut (Libryanto, 2008: 4546).
lembaga penyiaran swasta. Berdasarkan
Menurut Jimly Asshiddiqie (2004:
fakta tersebut, artikel ini akan membahas
12), UUD 1945 pasca perubahan resmi
status lembaga RTRI dalam perspektif
menganut pemisahan kekuasaan dengan
hukum.
mengembangkan mekanisme checks and balances yang lebih fungsional. Dengan
116
Denico Doly, Status Kelembagaan RTRI dalam Perspektif Hukum
konsep pemisahan kekuasaan tersebut,
Amerika Serikat, lembaga seperti ini
format kelembagaan negara RI meliputi:
tercatat berjumlah lebih dari 30 dan pada
MPR, DPR, dan DPD sebagai Parlemen
umumnya jalur pertanggungjawabannya
Indonesia; Mahkamah Konstitusi dan
secara
Mahkamah
Kongres Amerika Serikat (Asshiddiqie,
Agung
sebagai
pemegang
kekuasaan kehakiman; dan Presiden dan Wakil
Presiden
pemerintahan
sebagai
Adapun
dikaitkan
dengan
2006: 79).
kepala
eksekutif.
fungsional
Menurut
HAS
perkembangan
Natabaya,
ada
mengenai
klasifikasi
negara.
Pertama,
keberadaan BPK dan Komisi Yudisial
lembaga-lembaga
dapat dikatakan tidak berdiri sendiri.
berdasarkan
Keberadaan masing-masing beserta tugas-
kewenangan
tugas
haruslah
diberikan oleh UUD dan ada kewenangan
dikaitkan dan terkait dengan tugas-tugas
lembaga negara yang tidak diberikan oleh
dan kewenangan lembaga yang menjadi
UUD melainkan oleh UU. Klasifikasi ini
mitra kerjanya. BPK terkait dengan DPR
dilakukan mengingat adanya kewenangan
dan DPD, sedangkan Komisi Yudisial
Mahkamah
dengan Mahkamah Agung.
menyelesaikan sengketa antar lembaga
dan
kewenangannya
Selain
lembaga-lembaga
negara
kewenangannya. lembaga
negara
Konstitusi
Ada yang
untuk
negara yang kewenangannya diberikan Kedua,
tersebut, bentuk keorganisasian negara
oleh
modern
klasifikasi lembaga negara berdasarkan
dewasa
perkembangan
ini
yang
juga
mengalami
pesat.
Ada
Undang-Undang
Dasar.
dua
pembagian lembaga negara utama (main
tingkatan, pertama Tentara, organisasi
state’s organ) dan lembaga negara bantu
Kepolisian dan Kejaksaan Agung, serta
(auxiliary
Bank Sentral. Sedangkan pada tingkatan
tersebut mengacu pada pengelompokan
kedua ada Komnas HAM, KPU, Komisi
berdasarkan
Ombudsman, KPPU, KPK, KKR, dan KPI.
(Montesquieu dan John Locke) dan ajaran
Lembaga-lembaga ini digolongkan dalam
catur praja Van Vollenhoven (Saly, 2007:
Badan-Badan
Eksekutif
33).
independen.
Komisi
yang
organ).
Pembagian
trias
ajaran
politica
lembaga
Menurut Jimly Asshiddiqie (2006:
semacam ini selalu diidealkan bersifat
79), di negara-negara demokrasi yang
independen
telah mapan, seperti di Amerika Serikat
dan
atau
bersifat
state’s
seringkali
memiliki
fungsi yang campur-sari, yaitu semi-
dan
legislatif dan regulatif, semi administratif,
lembaga negara baru. Lembaga-lembaga
dan
baru tersebut biasa disebut sebagai state
bahkan
semi-judikatif.
Dalam
Perancis,
banyak
pertumbuhan
kaitannya dengan hal ini, terdapat istilah
auxiliary
independent self regulatory bodies yang
institutions yang bersifat penunjang. Di
juga berkembang di banyak negara. Di
antara
organs,
atau
lembaga-lembaga
itu
auxiliary kadang117
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
kadang ada juga yang disebut sebagai self regulatory
agencies,
supervisory
bodies,
lembaga
yang
independent atau
lembaga-
menjalankan
fungsi
Pembentukan
lembaga-lembaga
negara mandiri di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting, yaitu (Tauda, 2012: 89):
campuran (mix-function) antara fungsi-
1. Tidak adanya kredibilitas lembaga-
fungsi regulatif, administratif, dan fungsi
lembaga yang telah ada sebelumnya
penghukuman yang biasanya dipisahkan
akibat
tetapi justru dilakukan secara bersamaan
korupsi yang sistemik, mengakar, dan
oleh lembaga-lembaga baru tersebut.
sulit untuk diberantas.
Dari apa yang dikemukakan oleh
adanya
2. Tidak
asumsi
mengenai
independennya
lembaga-
HAS Natabaya dan Jimly Asshiddiqie,
lembaga negara yang karena alasan
maka penulis berpendapat bahwa lembaga
tertentu tunduk di bawah pengaruh
negara bantu dibentuk oleh suatu negara
suatu kekuasaan tertentu.
berdasarkan undang-undang. Lembaga tersebut dimaksudkan untuk membantu tugas dan fungsi dari suatu lembaga atau negara tersebut. Lembaga negara bantu di Indonesia
yang
sudah
dibentuk
berdasarkan undang-undang contohnya yaitu
Komisi
Pemberantasan
Korupsi
(KPK). KPK dibentuk untuk membantu Kepolisian
dan
Kejaksaan
dalam
Setelah adanya perubahan UUD Tahun 1945, di Indonesia kini banyak lembaga negara yang dibentuk baik oleh undang-undang,
negara
yang
bahkan
dengan keputusan presiden. Lembagalembaga ini dibentuk karena adanya kebutuhan bagi negara untuk memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada. Selain itu, kelahiran lembagalembaga negara mandiri itu merupakan
telah
demokrasi
baik
karena
persoalan
internal maupun eksternal. 4. Adanya
pengaruh
global
yang
menunukkan adanya kecenderungan lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri (state auxiliary
agency)
lembaga
(institutional
watchdog) yang
dianggap
sebagai
suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki. 5. Adanya tekanan dari lembaga-lembaga lembaga-lembaga
dalam
atau
pengawas
lembaga-lembaga
menyelesaikan persoalan ketatanegaraan
prasyarat
yang dihadapi (Yazid, 2004).
demokratisasi.
118
untuk
dilakukan dalam masa transisi menuju
internasional
ada
ada
melakukan tugas-tugas yang harus
bentuk ketidakpercayaan publik terhadap yang
lembaga-lembaga
beberapa negara untuk membentuk
memerangi tindak pidana korupsi.
konstitusi,
3. Ketidakmampuan
bagi
untuk
membentuk
tersebut era
baru
sebagai menuju
Denico Doly, Status Kelembagaan RTRI dalam Perspektif Hukum
Komponen dalam Sistem Hukum Lawrence
M.
Friedman
yang dikemukakan oleh Friedman yaitu substansi hukum.
menjelaskan bahwa ada tiga komponen penting dari sebuah sistem hukum (legal
Substansi
system), yaitu structure, substance, dan
Negara
culture.
Untuk
Hukum
dan
Lembaga
menggambarkan
Berbagai negara di dunia baik di
kinerjanya, ketiga komponen tersebut
Eropa, Australia, Afrika, Asia, maupun
dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin,
Amerika, memiliki lembaga penyiaran
maka substansi hukumnya adalah “apa
publik. Sebut saja British Broadcasting
yang dihasilkan atau dikerjakan oleh
Corporation (BBC) yang dimiliki oleh
mesin itu”. Sementara, budaya hukum
Inggris, American Broadcasting Company
adalah
yang
milik United State of Amerika, NHK milik
memutuskan untuk menghidupkan atau
Jepang ataupun KBS milik Korea Selatan,
mematikan,
bagaimana
merupakan lembaga-lembaga penyiaran
mesin itu digunakan”. Bagi Friedman
yang cukup sukses di negaranya dalam hal
(1984: 5-14) yang terpenting adalah fungsi
memenuhi kebutuhan masyarakat akan
dari hukum itu sendiri yaitu sebagai
penyiaran publik. Keberadaan LPP ini
kontrol sosial (ibarat polisi), penyelesaian
menjadi
“apa
atau
siapa
saja
menetapkan
sengketa
(dispute
distribusi
barang
sangat
penting,
hal
ini
settlement)
skema
dikarenakan berbagai hal, yaitu (Sendjaja,
dan
(goods
2006):
jasa
distributing scheme), dan pemeliharaan
a.
sosial (social maintenance).
Dalam
konteks
demokratisasi
kehidupan berbangsa dan penguatan sistem
civil society, maka sejatinya publik
hukum yang dikatakan oleh Friedman
berhak mendapatkan siaran yang
yaitu substansi hukum. Substansi hukum
lebih mencerdaskan, lebih mengisi
adalah aturan, norma, dan pola perilaku
kepala dengan sesuatu yang lebih
nyata manusia yang berada di dalam
bermakna.
Salah
satu
komponen
sistem. Substansi juga bisa berarti produk
b.
Setiap
warga
negara
berhak
yang dihasilkan oleh orang yang berada di
memperoleh
dalam sistem hukum itu,
mencakup
mencerdaskan tanpa adanya batasan
keputusan yang mereka hasilkan, aturan
geografis, ataupun batasan sosio-
baru yang mereka susun. Substansi juga
politis.
mencakup
living
law
(hukum
yang
c.
siaran
yang
LPP merupakan entitas penyiaran
hidup), dan bukan hanya aturan yang ada
yang memiliki concern lebih terhadap
dalam kitab undang-undang (Friedman,
identitas dan kultur nasional.
1984: 8-9). Dalam tulisan ini, penulis akan memerapkan satu dari tiga komponen
d.
Demokratisasi media meniscayakan adanya suatu lembaga penyiaran yang 119
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
bersifat
independen,
baik
dari
Indonesia
dan
dibentuk
oleh
UU
keluarnya
UU
kepentingan negara maupun dari
Penyiaran.
kepentingan komersil.
Penyiaran, RRI dan TVRI mempunyai
Berdasarkan
apa
dikemukakan
di
atas,
berpendapat
bahwa
yang
berbagai bentuk seperti Perjan ataupun
penulis
Persero. Akan tetapi setelah keluarnya UU
tersebut
Penyiaran, maka RRI dan TVRI dikenal
maka
hal-hal
Sebelum
jarang sekali ditemui dalam kegiatan
sebagai
penyiaran yang dilakukan oleh lembaga
Pengaturan akan LPP RRI dan LPP TVRI
penyiaran
lembaga
ini kemudian diatur lebih lanjut dalam
penyiaran swasta. Hal ini dikarenakan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
lembaga penyiaran yang bersifat komersil
2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
lebih
komersil
atau
mementingkan
rating
dan
Lembaga
Penyiaran
Publik.
(PP LPP), Peraturan Pemerintah Nomor
pendapatan. Lembaga penyiaran komersil
12
pada umumnya tidak mementingkan isi
Penyiaran
siaran. Unsur hiburan lebih menonjol
Indonesia (PP LPP RRI), dan Peraturan
daripada
Pemerintah
usur
pendidikan.
Lembaga
Tahun
2005
tentang
Lembaga
Publik
Radio
Republik
Nomor
13
Tahun
2005
penyiaran swasta lebih mementingkan apa
tentang
yang diinginkan oleh masyarakat namun
Televisi Republik Indonesia (PP LPP
belum
TVRI). Ketiga peraturan pemerintah ini
tentu
merupakan
hal
yang
dibutuhkan oleh masyarakat.
Lembaga
Penyiaran
Publik
merupakan aturan pelaksana dari UU
Isi siaran yang ditayangkan oleh
Penyiaran. Dalam peraturan pemerintah
lembaga penyiaran komersil ini terkadang
tersebut disebutkan secara rinci mengenai
menjadi
suatu
tugas, fungsi dan kewenangan LPP RRI
sebab
lembaga
permasalahan
sendiri,
penyiaran
dapat
melakukan pembentukan opini publik.
dan LPP TVRI. LPP
RRI
dan
LPP
TVRI
Pada titik ini, LPP sebagai salah satu
merupakan salah satu lembaga yang
lembaga penyiaran yang bertujuan untuk
cukup penting bagi kelangsungan hidup
mempersatukan
berbangsa dan bernegara. Pentingnya
bangsa
dan
negara,
mempunyai tugas memberikan informasi,
keberadaan
pendidikan, dan hiburan yang dibutuhkan
Indonesia
oleh masyarakat. Kebutuhan masyarakat
Indonesia, hal ini dapat dilihat dari
ini penulis artikan sebagai informasi yang
dukungan yang diberikan oleh Pemerintah
benar
pendidikan
pada saat ini yaitu dengan adanya teknik
kebudayaan dan sosial, dan hiburan yang
penyiaran yang dapat dilakukan oleh LPP
mendidik masyarakat.
yaitu dengan sistem teknologi digital. LPP
dan
LPP
berimbang,
dan
LPP
dirasakan
bagi oleh
masyarakat Pemerintah
TVRI
RRI dan LPP TVRI merupakan lembaga
merupakan lembaga penyiaran publik di
penyiaran yang pertama kali melakukan
120
RRI
LPP
Denico Doly, Status Kelembagaan RTRI dalam Perspektif Hukum
penyiaran digital.3
dengan
sistem
Bentuk
teknologi
dukungan
Isi
siaran
dewasa
ini
lebih
dari
mengarah kepada hal-hal yang minim
Pemerintah Indonesia ini menjadikan LPP
dampak positif bagi masyarakat. Terdapat
RRI dan LPP TVRI menjadi lembaga
pula informasi yang tidak berimbang atau
penyiaran yang harus berada berada di
tayangan debat kusir tanpa solusi. Hal ini
depan lembaga penyiaran lainnya.
kemudian
Kehadiran LPP RRI dan LPP TVRI
yang
Penyiaran
menjadikan
Indonesia
(KPI)
Komisi sibuk
merupakan wujud nyata bagi bangsa
melakukan berbagai pengawasan isi siaran
Indonesia
lebih
yang dilakukan oleh berbagai lembaga
membutuhkan informasi yang berimbang,
penyiaran. Isi siaran radio ataupun televisi
akurat dan terpercaya, pendidikan dan
yang mengandung kekerasan, pelecehan,
juga hiburan yang sehat. Saat ini kegiatan
ataupun SARA menjadi sasaran utama
penyiaran yang dilakukan oleh lembaga
KPI.
penyiaran
bahwa
masyarakat
selain
penyiaran
LPP
publik, menyuguhkan berbagai informasi
merupakan
yang dirasakan oleh masyarakat sendiri
dimiliki oleh publik, dan bertugas untuk
sebagai informasi yang tidak berimbang.
memberikan apa yang dibutuhkan oleh
Padahal, informasi ini dapat memberikan
publik. Akan tetapi sampai dengan saat ini
efek
LPP RRI dan LPP TVRI masih memiliki
buruk
bagi
lembaga
masyarakat
dimana
terjadinya pembentukan opini publik. Selain
informasi
yang
tidak
RRI
dan
lembaga
LPP
TVRI
penyiaran
yang
berbagai permasalahan. Namun karena permasalahan
regulasi
dan
status
berimbang, tayangan yang ada sekarang
kelembagaan, hingga saat ini LPP belum
ini cenderung mengarah kepada tindakan
dapat secara pasti membentuk badan
kekerasan ataupun pelecehan terhadap
hukum.
hak-hak masyarakat. Contoh saja siaran
berimplikasi terhadap tugas, fungsi, dan
yang ditayangkan dalam kemasan acara
kewenangan LPP RRI dan LPP TVRI.
Hal
ini
kemudian
yang
komedi di salah satu televisi swasta di
Anggaran bagi LPP RRI dan LPP
Indonesia. Dalam acara komedi tersebut
TVRI juga terbatas. Ini menjadikan isi
menayangkan
siaran yang dilakukan oleh LPP RRI dan
kekerasan
berbagai yang
tindakan
bertujuan
untuk
LPP
TVRI
tidak
mengalami
mengundang tawa penonton. Hal ini
perkembangan yang signifikan. Walaupun
memang sebagai lelucon oleh sebagian
teknologi yang digunakan oleh LPP RRI
orang,
dan
namun
di
sisi
lain
dapat
LPP
TVRI
sudah
mengalami
menimbulkan dampak negatif bagi anak-
kemajuan, akan tetapi isi siaran masih
anak maupun orang dewasa.
dianggap belum dapat memberikan hasil
3
yang maksimal. Akibatnya, LPP RRI dan
“selamat datang televisi digital di Indonesia”, http://teknologi.kompasiana.com, diakses tanggal 21 November 2012.
121
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
LPP TVRI tidak bisa berkembang dalam
(KPPU), dan lain sebagainya dengan jelas
pengelolaan kegiatan penyiaran.
disebutkan dalam peraturan perundang-
Komisi I DPR RI saat ini sedang melakukan
pembahasan
undangan.
Dalam
Pasal
3
Undang-
Rancangan
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Undang-Undang tentang Penyiaran (RUU
KPK, misalnya, dengan jelas disebutkan
Penyiaran). RUU ini membahas mengenai
KPK adalah lembaga negara yang dalam
penggabungan antara LPP RRI dan LPP
melaksanakan tugas dan wewenangnya
TVRI,
bersifat
dan
nantinya
mungkin
akan
independen
bernama RTRI. Pembentukan RTRI ini
pengaruh
kemudian
Disebutkannya
diamanatkan
dalam
RUU
dan
bebas
kekuasaan KPK
dari
manapun.
sebagai
lembaga
Penyiaran untuk diatur lebih lanjut dalam
negara yang dengan tegas disebutkan
undang-undang tersendiri.4
dalam undang-undang, membuat KPK
Tujuan
dari
pembentukan
UU
dapat
melakukan
fungsi,
tugas
dan
tentang RTRI adalah untuk memenuhi
wewenangnya secara penuh. Ketegasan
kebutuhan publik akan penyiaran publik.
status sebagai lembaga negara mandiri ini
Selain itu, pengelolaan manajemen LPP
juga
akan
Dengan
interfensi pihak manapun. Seharusnya,
diaturnya RTRI dalam UU tersendiri,
LPP RRI dan LPP TVRI juga memiliki
diharapkan permasalahan yang ada dalam
kejelasan status dan kebebasan seperti ini.
LPP
menjadi
RRI
lebih
dan
terselesaikan,
efektif.
LPP
salah
TVRI
satunya
dapat adalah
kejelasan status kelembagaan RTRI. Status
kelembagaan
membuat
KPK
Pembentukan
terbebas
lembaga
dari
negara
pada LPP RRI dan LPP TVRI melalui undang-undangtersendiri
merupakan
ataupun
salah satu jalan keluar bagi kedua lembaga
badan hukum suatu institusi merupakan
ini dalam menyelesaikan permasalahan-
kepastian hukum yang harus didapat oleh
permasalahannya. Pemberian anggaran,
institusi tersebut. Kepastian kelembagaan
struktur organisasi dan juga kepegawaian
atau badan hukum ini dapat berimplikasi
dapat terselesaikan dengan adanya status
terhadap tugas, fungsi dan kewenangan
kelembagaan
dari institusi tersebut. Status kelembagaan
anggaran dapat dilakukan dikarenakan
di
Komisi
LPP RRI dan LPP TVRI sebagai lembaga
Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi
negara diberi kepercayaan penuh untuk
Pemilihan
mengelola anggarannya.
Indonesia Umum
seperti (KPU),
Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi
Pengawas
Persaingan
Usaha
yang
jelas.
Pemberian
Friedman menjelaskan, ada tiga komponen dalam sistem hukum, salah satunya
adalah
substansi
hukum.
4
Hal ini tercantum dalam Pasal 29 ayat (3) RUU Penyiaran yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Radio Televisi Indonesia diatur dengan undang-undang.
122
Substansi hukum dapat berarti bahwa suatu produk hukum yang dihasilkan oleh
Denico Doly, Status Kelembagaan RTRI dalam Perspektif Hukum
orang yang berada di dalam sistem hukum
masyarakat harus dapat mengimbangi isi
itu, mencakup keputusan yang mereka
siaran yang
hasilkan, aturan baru yang mereka susun.
penyiaran swasta yang sekarang ini dinilai
Pengaturan mengenai keberadaan LPP
isi siarannya kurang sehat dan mendidik
merupakan salah satu produk hukum yang
masyarakat.
harus
diciptakan
oleh
pemerintah
bersama dengan DPR RI.
dilakukan oleh
Lembaga
lembaga
penyiaran
publik
mempunyai karakteristik yang berbeda
Penguatan kelembagaan LPP RRI
dengan karakteristik yang dimiliki oleh
dan LPP TVRI sebagai lembaga negara,
lembaga
harus diperjelas dan ditegaskan dalam
Adapun kekhasan karakteristik lembaga
peraturan
penyiaran
perundang-undangan
yang
dalam hal ini yaitu UU Penyiaran sebagai induk
dari
Penyiaran
pembentukan
yang
Perubahan UU
ada
di
Lembaga Indonesia.
a.
publik
Punya
visi
untuk
b.
lembaga negara, struktur organisasi dan
kebutuhan publik.
harus
diatur
memperbaiki
Punya misi untuk menjadi forum diskusi,
yang
antaranya
dan hubungan antarbangsa.
sebagai lembaga negara. Pembentukan
substansi
di
kualitas kehidupan publik, bangsa
salah satu momentum dalam memberikan
sistem pembiayaan yang jelas merupakan
swasta/komersil.
(Rachmiatie, 2006: 284):
Penyiaran merupakan
penguatan kepada LPP RRI dan LPP TVRI
penyiaran
c.
artikulasi
dan
pelayanan
Ada pengakuan signifikan terhadap
dalam
pengawasan dan evaluasi oleh publik
peraturan mengenai LPP RRI dan LPP
sebagai khalayak dan partisipan yang
TVRI. Undang-undang yang mengatur
aktif
mengenai RTRI kelak seharusnya berisi tentang bentuk kelembagaan, susunan organisasi, dan juga kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh RTRI. Untuk
melakukan
Sementara indikator yang khas dari
LPP
lembaga
sehingga
berbeda
penyiaran
swasta
dengan yaitu
(Rachmiatie, 2006: 284): kegiatan
penyiaran publik, maka RTRI nantinya
a.
berdasarkan potensi ekonomi, namun
harus berorientasi kepada kepentingan
dengan
publik dalam menyiarkan isi siarannya. Isi
pertimbangan
informasi;
siaran yang dilakukan oleh RTRI harus
misalkan
pemerataan daerah
terpencil/blank spot.
memenuhi berbagai kriteria seperti isi siaran yang memiliki unsur pendidikan,
Akses publik: didirikan tidak hanya
b.
Dana Publik : menggunakan dana
kebudayaan, informasi yang berimbang
pemerintah dalam bentuk APBN dan
dan juga hiburan yang sehat. Isi siaran
APBD.
yang berorientasi kepada kepentingan 123
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
c.
Akuntanbilitas
publik:
mempertanggungjawabkan
program
dengan ukuran moral dan tata nilai publik
d.
accountanbility);
(moral
informasi
dan
masyarakat
pendidikan
yang
berada
kepada
di
daerah
perbatasan. Hal ini untuk mencegah terjadinya
perpindahan
penduduk
mempertanggungjawabkan keuangan
ataupun
(financial accountanbility).
tetangga oleh masyarakat perbatasan.
Keterlibatan publik: ada kerjasama seluas-luasnya
dengan
pemihakan
kepada
negara
Kejelasan status kelembagaan LPP
berbagai
menjadi salah satu bentuk penguatan LPP
kelompok
di
masyarakat,
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
mengundang
serta
menyambut
wewenangnya.
keterlibatan publik.
Pemberian
status
kelembagaan itu juga harus dituangkan lembaga
dalam peraturan perundang-undangan.
penyiaran sesungguhnya sudah dirasakan
Hal ini untuk memberikan kepastian
oleh
masa
hukum kepada LPP dalam melaksanakan
penjajahan. LPP RRI merupakan salah
tugasnya. Status LPP sebagai lembaga
satu lembaga penyiaran yang memberikan
negara merupakan penguatan terhadap
dukungan
LPP
Peranan
LPP
masyarakat
sebagai pada
secara
saat
penuh
terhadap
dalam
melaksanakan
visi
dan
kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat
misinya. Menurut pendapat penulis, LPP
dilihat
secara
layak untuk diberikan status sebagai
langsung mengenai pidato kemerdekaan
lembaga negara, hal ini dikarenakan
yang
fungsi, tugas dan wewenang dari LPP
dengan
pemberitaan
disampaikan
oleh
Presiden
adalah untuk kepentingan bangsa dan
Soekarno. Saat ini peranan dari LPP yaitu untuk mempersatu seluruh masyarakat di Indonesia. Siaran yang dilakukan oleh LPP harus dapat menjangkau seluruh wilayah
Indonesia
termasuk
sampai
seluruh pelosok tanah air. Kedaulatan negara Indonesia pada saat sekarang ini juga menjadi tugas dari LPP sebagai lembaga penyiaran. Wilayah perbatasan Indonesia
menjadi
permasalahan
tersendiri, tidak terjangkaunya siaransiaran yang
dilakukan oleh
lembaga
penyiaran swasta harus dapat diatasi oleh LPP. 124
LPP
harus
dapat
memberikan
negara yang berorientasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Penutup LPP
mempunyai
tugas
untuk
memberikan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat Indonesia. Meski demikian, keberadaan LPP RRI dan LPP TVRI saat ini dinilai belum dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik. Hal ini dikarenakan
belum
adanya
kejelasan
mengenai status badan hukum LPP RRI dan LPP TVRI.
Denico Doly, Status Kelembagaan RTRI dalam Perspektif Hukum
Untuk
dan
Friedman, Lawrence M. 1984. American
terhadap
Law: An Introduction. New York:
mempertegas
memberikan
penguatan
kelembagaan dari RRI dan TVRI, maka perlu ada perubahan mendasar dari segi
W.W. Norton & Company. Hakim,
Lukman.
Kedudukan
2010.
peraturan perundangan yang berlaku,
Hukum
yaitu perubahan UU Penyiaran. Selain
Indonesia. Malang: PPS UB, Puskasi
perubahan UU Penyiaran, maka perlu juga
Univ.
mengubah kelembagaan LPP RRI dan LPP
Setara Press.
TVRI yaitu dengan menggabungkan RRI dengan TVRI menjadi satu lembaga yang nantinya
disebut
Perubahan
ini
memberikan
dengan
RTRI.
diharapkan
dapat
penyelesaian
terhadap
permasalahan-permasalahan
yang
hukum,
Negara
Widyagama
Malang
salah
Jakarta: Rajagrafindo Persada. Morissan, M.A. 2009. Manajemen Media Penyiaran: Radio
dan
Strategi
Mengelola
Televisi.
Jakarta:
satu
Libryanto, Romi. 2008. Trias Politica dalam
yaitu mengenai status kelembagaan dari
Indonesia. Makasar: PuKAP.
lembaga
penyiaran
penyiaran
publik
publik.
atau
Adapun
penegasan itu yaitu dengan menyebutkan secara pasti bahwa lembaga penyiaran publik lembaga
dilakukan negara
oleh
RTRI
yang
dan
Judhariksawan. 2010. Hukum Penyiaran.
substansi penting yang perlu ditegaskan penyelenggara
di
Kencana Prenada Media Group.
dihadapi oleh RRI dan TVRI. Secara
Komisi
Struktur
Ketatanegaraan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan
Penyiaran
Lembaga Penyiaran Publik.
sebagai
didirikan
oleh
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang
negara yang bersifat independen.
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
Daftar Pustaka Asshiddiqie,
Jimly.
Kelembagaan
2004.
Format
Negara
dan
Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Tata
Sekertariat
Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
1945. Yogyakarta: FH UII Press.
Hukum
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Negara,
Jakarta:
Jenderal
dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Rachmiatie,
Atie.
2006.
“Konsistensi
Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik”. MediaTor, Vol. 7 No. 2, 2006.
Republik Indonesia. 125
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
Saly, Jeane Neltje. 2007. “Hubungan Antar
Lembaga
Negara
dalam
T.M.
Komisi-komisi
Luthfi.
Nasional dalam Konteks Cita-cita
Perspektif Pasca Amandemen UUD
Negara
1945”. Jurnal Legislasi Indonesia,
disampaikan
Volume 4 Nomor 3 September 2007.
Terbatas dengan tema Eksistensi
Jakarta
Sistem
:
Direktorat
Peraturan
Jenderal
Perundang-undangan
Departemen Hukum dan HAM RI. Sendjaja, Sasa Djuarsa. 2006. “Badan
Hukum.
Reformasi
2/vol.XIV/Mei 2006.
Independen: Eksistensi Independent Agencies
sebagai
Kekuasaan
Baru
Cabang
dalam
Ketatanegaraan.
Sistem
Yogyakarta:
Rajawali.
Penyiaran,
Lembaran
di
Jakarta,
9
dalam
aturan
Khusus”. Diakses
tanggal 19 November 2012. _____. “Kualitas Acara Televisi Kita Masih
Buruk”.
http://duniatv.blogspot.com. tanggal
21
November
2012. _____. “Menguatkan RRI sebagai Radio Publik”.
2002
139,
Tambahan
http://sugengwin.staff.umm.ac.id
Negara
Republik
. Diakses tanggal 19 November
Nomor
Indonesia Tahun 2002 Nomor 4252. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Nasional,
http://infosketsa.com.
Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran
1945,
_____. “Ketua Komisi I: RRI dan TVRI
Diakses
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Aryaduta,
diatur
Tauda, Gunawan A. 2012. Komisi Negara
Negara
UUD
Hukum
September 2004.
No.
Diskusi
diselenggarakan oleh Konsorsium
Lembaga Penyiaran Publik”. Jurnal Birokrasi
dalam
Pascaamandemen
Hotel
dan
Makalah,
Kelembagaan
Hukum TVRI dan RRI Sebagai Bisnis
Komisi
Pemberantasan
2012. _____.
“Pemusatan
Kepemilikan
Lembaga Penyiaran dapat Giring
Korupsi, Lembaran Negara Republik
Opini
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
http://www.medanbisnisdaily.co
Tambahan
m/news/read/2012/01/10/75590.
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4250. Wiryawan, Hari . 2007. Dasar-Dasar
126
Yazid,
Publik”.
Diakses tanggal 30 Oktober 2012. _____.
“Penyatuan
TVRI
dan
RRI
diwacanakan”.
Hukum Media. Yogyakarta: Pustaka
http://www.kpi.go.id.
Pelajar.
tanggal 19 November 2012.
Diakses
Denico Doly, Status Kelembagaan RTRI dalam Perspektif Hukum
_____. “Selamat Datang Televisi Digital di Indonesia”. http://teknologi.kompasiana.com. Diakses tanggal 21 November 2012
127
Jurnal komunikasi, Volume 7, Nomor 2, April 2013
128
