ISSN 2086 - 0986
Edisi ·28 Tahun VIII • April· Juni 2016
KOKOH DALAM ORGANISASI KOKOH DALAM USAHA
FGD LPJKP Jateng : , Pe~u Dorongan untuk Pengusaha Kecil , SertifikasiTenaga Kerja Langsung Ke Lokasi
lPIKP loteng loksonokon Survoilen BUlK ,
. :.
.
.
.
-
.
~~-.
• INFO 22-24 LPJKP Jateng Kerjasama
4 • Editorial
.INFO
dengan UNPANO Semarang
5-6 Permen PU PR No.: 51fPRTfMf2015 • Pengurus Periode 2011- 2015 Masih Sisa Sekerja • Pengurus Periode 2016 - 2020 Desember 2016 Sudah Harus Terbentuk
.DINAMIKA 35-37 Aparatur Desa Ikuti Uji
fp;;;;;;.
Kompetensi Jalan dan Jembatan
"'-~=-----.
.INFO 7-9
Di Indonesia, Terdapat 74 Ribu Desa Tertinggal
• LAPORAN UTAMA 25-28 Pekerja Konstruksi
.....
• INFO 10-12 Oi Jateng,
• KARANGAN KHAS 38-40 Rumah Tahan Banjir
Harus Bersertifikat
.DINAMIKA
~~
3.300 BU Ajukan Perubahan
• PROFIL 13-15 H. Mulyono Hadipranoto: Tak Kenai Kata Menyerah
.WACANA 16-18
19-20
21-22 23-24
Pengguna Jasa Jangan Remehkan Setiap Laksanakan Peke~aan Fakultas Teknik UNDIP Akan Bekali Lulusan Dengan SKA
.WACANA 29-32 LPJKP Jateng Laksanakan Survailen BUJK
.DINAMIKA 33-34 Masih Ada Persyaratan
LPJKP Jateng Kerjasama dengan UNPAND Semarang Jangan Lacurkan Kompetensi
Tenaga Kerja Konstruksi yang Berlebihan
41-43
Siamet Riyadi, SE : Ketua OPP ITAKI dan APKINOO Jateng Periode 2016-2021 44-45 FGD LPJKP Jateng : , Perlu Dorongan Untuk Pengusaha Keeil , Sertifikasi Tenaga Ke~a Langsung Ke Lokasi
46-47 48-49 50
Rakor LPJKP Jateng DenganAKTK Normalisasi BKT Akan Dimulai Tahun 2017 Serba-Serbi
PENERBIT : LPJK PROV. JAWA TENGAH. PENDIRI : Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Jawa Tengah (LPJKD) Periode 2008-2012. PEMIMPIN UMUM : Ir. HM Satya Joewana. WK. PEMIMPIN UMUM: Dr. Ir. Kartono Wibowo, MT, MM. DEWAN REDAKSI : Ir. HM Satya Joewana, Soepartono, Dr. Ir. Kartono Wibowo, MT, MM, Ir. Harsono Wuryanto, MSc, Ir. AY. Hari Susilo, Ir. L Agus Tinaryo, Ir. OF Witjaksono HR, DipI.HE, Ir. Bagyo Surono. PEMIMPIN REDAKSI: Drs. Hardjanto MS, REDAKTUR : Adiyanto, Pudyo S. GRAFIS : Nur Rokhim. TATA USAHA IIKLAN : Nur Atimah, SE. H. Kadirin, SIRKULASI : Anton Budiharjo, ST. ALAMAT REDAKSI : JI Gubernur Budlono No.: 9 Semarang Telp. 024.8506365. FAX. 024.8506364. Web: www.pilarjakon.com Email:
[email protected] Redaksi menerima sumbangan lulisan, folo, artikel alau lulisan lain yang sesuai dengan isi majalah. Tulisan alau artikel dengan formal dua spasi, maksimal 4 hal merupakan pendapal pribadi penulis yang setelah disumbangkan (dikrim) memberikan hak pada redaksi unluk menayangkannya.
PILAR JAKUN • Edisi 28· Tahun VIII, April- Juni 2016
D
wa, tahun 2016 di mana sudah mulai dilak~anakan perdagangan bebas ASEAN atau MEA, memang belum dirasakan pengaruhnya di dunia jasa konstruksi. Semuanya nampak masih berjalan seperti biasanya. MEA tidak perlu dikhawatirkan atau ditakuti. Justru sebaliknya, MEA harus diambil manfaatnya. Utamanya guna lebih memacu semangat masyarakat jasa konstruksi, dalam meningkatkan kemampuan SDM-nya dan juga dalam faktor permodalannya.
A
SBU, seperti dikatakan Direktur Bina Kompetensi dan Produktifitas Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dr.lr.Masrianto,MT, agar sama - sama melakukan instrospeksi atau evaluasi, perlu menjadi renungan bersama. Bagi daerah (pravinsi) yang bisa menerima dan menerbitkan sertifikat dar! luar daerah nya. Demikian pula sebaliknya, yang daerahnya sendiri ditinggalkan.
Memiliki sertifikat bagi para pekerja konstruksi, selain memenuhi ketentuan Undang-Undang No.: 18 tahun 1999 tentang Persaingan memang tidak akan bisa Jasa Konstruksi, juga sangat penting artinya dihindari. Hanya yang benar-benar siap yang bagi para pekerja. Dengan memiliki sertifikat, akan mampu menghadapi persaingan. Untuk bisa memberikan bukti atau gambaran akan ini, kami menyambut baik langkah Lembaga kemampuan atau keahliannya, di bidang kePengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Prav ahlian atau keterampilan tertentu. Namun Jateng yang di awal Januari melaksanakan sangat disayangkan, karena sertifikat menjadi kegiatan survailen BUJK, guna mengetahui kebutuhan yang sangat penting bagi pekerja sampai seberapa jauh BUJK dalam melaku- konstruksi, banyak pihak yang menawarkan kan usahanya di bidang jasa konstruksi. kemudahan pembuatan sertifikat. Bahkan laApakah sesuai dengan kualifikasi maupun manya pun hanya sehari. klasifikasinya. Di tengah usaha Diljen Bina Kons Langkah melaksanakan survailen (pe- truksi Kementerian PUPR dalam usahanya nilaian) ternyata hasilnya memberikan gam- meningkatkan jumlah pekerja konstruksi berbaran situasi BUJK di Jateng. Ada BUJK yang sertifikat, mengingat dari jumlah tenaga kerrangkap jabatan, ada yang tenaga kerjanya ja konstruksi yang jumlahnya jutaan orang, SKT maupun SKA dari Luar Jawa Tengah, hanya sekitar 10 persen lebih yang memiliki sehingga bisa menimbulkan pertanyaan, ada sertifikat, tentunya adanya tawaran kemudah apa. Apakah mencari di Jateng suiit, sehing- an memperoleh sertifikat sangat memprihaga mencari di luar Jawa Tengah, yang lebih tinkan. Perlu kita renungkan bersama apa mudah. Apalagi saat ini merebak di media so- yang disampaikan Direktur Bina Kompetensi sial adanya tawaran bagi yang menginginkan dan Praduktifitas Ditjen Bina Konstruksi Kememperaleh Sertifikat Keahlian (SKA) de menterian PUPR Dr. Ir. Masrianto, MT, jangan ngan biaya tertentu dan sehari selesai. sampai ada yang melacurkan kompetensi. Bagi yang mengeluarkan SKA,SKT dan
II
Edisi 28· Tahun VIII- April- Juni 2016. PIlAR IIKON
SOSIALISASI : Kasubdit Kelembagaan Direktorat Kelembagaan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PU dan PR Sutjipto, S.Sos, MSi tengah menyampaikan materi ten tang Permen No: 51, di depan peserta Sosialisasi yang diikuti Pengurus LPJKP Jateng, Unsur Asosiasi Perusahaan, Unsur Asosiasi Profesi, Unsur Perguruan TinggilPakar dan Unsur Pemerintah.
Peserta Sosialisasi yang diikuti Pengurus LPJKP Jateng, unsur Asosiasi Perusahaan, unsurAsosiasi Profesi, unsur Perguruan Tinggil Pakar dan unsur Pemerintah.
PILAR JIKON • Edisi 28 •Tahun VIII· April· Juni 2016
K
ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Peraturan Menteri PU dan PR No : 51/PRT/M/2015 tertanggal 15 Desember 2015, tentang Tata Cara Pemilihan Pe ngurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang merupakan acuan hukum dalam melaksanakan proses pemilihan pengurus perla de 2016 - 2020. Permen yang lang sung ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M.Basuki Hadimulyono ini, terdiri dari tiga Bab dan 12 Pasal. "Permen ini, juga merupakan penyempurnaan dari Permen sebe lumnya yakni Permen PU No : 101 PRT/M/2019 dan Permen No: 361 PRT/M/2015," demikian dikatakan Kasubdit Kelembagaan Direktorat Kelembagaan Ditjen Bina Kons truksi Kementerian ~U dan PR
II
Sutjipto, S.Sos, MSi, Selasa (5/4) di Hotel ~antika Premier Semarang, pada Sosialisasi Permen PUPR No : 51/PRT/M/2015. Sosialisasi tersebut, yang berlangsung sehari, diikuti Pe ngurus LPJK Prev Jateng ma sing-masing Ketua Ir. HM Satya Joewana, Wakil Ketua I Soepartono. Wakil Ketua II Dr. Ir. Kartono Wibowo, MT, MM. Wakil Ketua III Ir. Harsono Wuryanto, MSc dan anggota Pegurus Ir. AY Hari Susi10. Manager Eksekutif Bapel LPJK Ir. OF. Witjaksono, HR, Dipl, HE, Manager Umum Hariyanto, ST, serta Manajer Registrasi Anton Budiharjo, ST dan Manager Diklat Nur Atimah, SE. Selain itu hadir pula perwakilan Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Prefesi, Perguruan Tinggi/Pakar dan unsur pemerintah, Ketua LPJK Prev Jateng Ir. HM Satya Joewana mengatakan sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat jasa konstruksi, dapat memahami dengan seksama isi • dan materi Permen PU No: 51, yang dikeluarkan dalam rangka menata pembentukan kepengurusan LPJK periode 2016 -2020. Guna keperluan pembentukan kepengurusan baru, diharapkan agar nanti dari unsur - unsur yang terkait, dalam mengirimkan calon - calon pengurus, dapat mengi rimkan yang terbaik Sutjipto lebih lanjut menga takan sesuai dengan Permen No. : 51, untuk kepengurusan periode 2016 - 2020, bulan Desember 2016 sudah harus terbentuk di seluruh provinsi di Indonesia dan diharapkan mulai tahun 2017 sudah bisa langsung bekerja sesuai dengan tugasnya. Pengurus baru pada periode ini, tambahnya beban tugasnya akan lebih berat, mengingat bahwa pembangunan infrastruktur sudah menjadi prio ritas dalam pemerintahan sekarang ini. "Untuk kepengurusan di tingkat Provinsi, nanti diharapkan pelantikannya oleh Gubernur," tambahnya. Diungkapkan pula, pada
D
Kiri ke kanan : Manajer Umum Haryanto, ST, Manager Eksekutif Bapel Ir. DF. Witjaksono, HR, Dipl, HE dan Manajer Registrasi Anton BUdiharjo, ST dari Bapel LPJKP Jateng
Permen No : 51, telah diakomodasi berbagai permasalahan dari hasil evaluasi pelaksanaan pemilihan pengurus LPJK periode 2011 - 2015, sekaligus menjawab kekurangan - kekurangan yang masih terdapat pada Permen - permen sebelumnya, yang semuanya ditampung dalam tiga lampirannya. Menurut dia, penyempurnaan dalam Permen 51, terutama adanya klausul yang menyatakan bahwa (1) Menteri berhak menambah/mengurangi jumlah pengurus LPJK Nasional dalam .keadaan tertentu dengan mekanlsme sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pada lampiran III Permen No: 511 PRT/M/2015. (2) Keadaan tertentu tersebut yaitu akibat adanya keresahan masyarakat jasa konstruksi dan diperlukannya percepatan pembangunan infrastruktur nasio nal dan (3) mengakomodir apabila terjadi keterlambatan proses pemllihan pengurus lembaga, baik tlngkat Naslonal maupun Provinsi, maka kepengurusan tetap dapat berjalan hingga terbentuknya pe ngurus yang baru. "Dengan ada nya Permen No: 51 ini, maka keberadaan dan fungsi Pengurus LPJK periode 2011 - 2015, tetap
dapat melaksanakan tugasnya, biarpun periode kepengurusannya sebenarnya sudah habis," kata Kasubdit Kelembagaan Su tjipto, S.Sos, MSi. Dikatakan komposisi ke pengurusan LPJK nantinya untuk tingkat Nasional sebanyak 16 orang dan tingkat provinsi seba nyak 8 orang, Kepengurusan, terdiri dari unsur Asosiasi Badan usa ha, Unsur Asosiasi Profesi, Unsur Perguruan Tinggi/Pakar dan untuk pemerintah. Sementara dalam pelaksanaan tugasnya ada 5 yaitu melakukan dan mendoreng penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahli an kerja dan mendorong serta meningkatkan peran arbitrase, media si dan penilai ahli di bidang jasa konsatruksi "Sesuai dengan Permen 51, pengurus LPJK Nasional dan Provinsi, selambat-Iambatnya 12 bulan sejak diundangkanyan Pemen ini, pengurus sudah harus terbentuk dan dikukuhkan," tegas Sutjipto. * 01 *
Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni 2016. PILAR JAKON
Di In~one~io,
Terdopot 14 Ri~u De~o Tertinggol •
Direktur Bina Kompetensi dan Produktifitas Ditjen Bina Kons truksi Kementerian PUPR Dr. Ir. Masrianto, MT menyerahkan Bu ku Rumah Kokoh sebagai pan duan mudah membangun rumah kepada Sekda Pemda Kab. Grobogan Sugiarlo
ajah masyarakat De sa Karangsari Kecamatan Brati Kabu paten Grobogan, ber binar-binar. Tidak saja, karena tidak lama lagi kalau ingin pergi keluar desa, tidak perlu lagi menyeberangi sungai Lusi dengan perahu tambang. Pasainya, sebuah jembatan gantung, yang menghubungkan Desa Karangsari dengan Desa Putat Kecamatan Purwodadi, sudah nampak di depan mata. Dua tiang pancang di dua sisi sungai sudah terpancang kokoh. Jembatan dibangun de ngan dana bantuan dari Pemda Prov Jateng, memiliki lebar 1,5 m dengan panjang sekitar 1,5 km, sudah terbayang. Hanya karena dana bantuan dari Pemprov Jateng sekitar Rp 1 milyard masih kurang, sehingga untuk penye
W
DIALOG: Kiri ke kanan Bupati Grobogan Sri Sumarni, SH, MM, Direktur Bina Kompetensi dan Produktifitas Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dr. Ir. Masrianto, MT dan Ketua LPJK Prov Jateng Ir. HM Satya Joewana, tengah berdialog ten tang pembangunan infrastruktur.
lesaiannya masih memerlukan tambahan biaya sekitar Rp 1,5 milyard. "Tambahan dana untuk penyelesaian jembatan gantung ini, sudah diajukan dan sudah masuk dalam perubahan APBD," tutur Supati Grobogan Sri Sumarni, SH, MM dalam penjelasannya kepada Direktur Bina Kompetensi
PIW lOON. Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni 2016
dan Produktifitas Ditjen Bina Kons truksi Kementerian PUPR Dr.lr. Masrianto, MT, ketika meninjau pelaksanaan pembangunan jembatan, Kamis (7/4), seusai menghadiri pembekalan bagi Tim Pe ngelola Kegiatan Konstruksi bagi aparat pemerintahan Desa yang telah memiliki SKT yatlg berlang-
a
Bupati Grobogan Sri Sumarni,SH,MM beserta Direktur Bina Kompe tensi dan Produktifitas Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dr. Ir. Masrianto, MT, usai mencoba naik perahu tambang yang selama ini menjadi media transportasi masyarakat Desa Karangsari
sung di Aula Pemda Grobogan. Masrianto yang dalam kunjungannya juga disertai Ketua LPJK Prov Jateng Ir. HM Satya Joewana beserta pengurus lainnya, menyambut baik prakarsa dari aparat Desa Karangsari, membangun jembatan gantung yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bahkan setelah mencoba menuju ke Desa Karangsari dengan menaiki perahu tam bang bersama Bupati Grobogan, di sampaikan saran apakah lebar jembatan bisa ditambah menjadi sekitar 1,8 meter, sehingga nantinya bisa dilalui mobil, khususnya untuk mobil ambulance. Namun setelah mendapatkan penjelasan bahwa tidak bisa ditambah lebar nya, ia tidak keberatan. "Ya dak apa-apa kalau tidak bisa ditambah lebarnya. Yang penting jembatan gantung ini bisa bermanfaat guna kemajuan masyarakat ," katanya. Pembangunan jembatan gantung tersebut semuanya direncanakan dan dikerjakan oleh Tim Pengelola Konstruksi (TPK) Desa Karangsari. Di Grobogan. Pemda Grobogan sendiri mengeluarkan ketentuan mereka yang ditunjuk menjadi anggota TPK, harus sudah bersertifikat. Untuk ini,
D
Pemda dengan dana dari APBD nya sejak 2014 telah memberikan pembekalan dan melaksanakan uji sertifikasi. Dalam pembekalan dan uji kompetensi guna memperoleh SKT tingkat III, Pemda Grobogan bekerja sama dengan LPJK Prov Jateng. Tercatat sudah sebanyak 247 orang berasal dari TPK 247 Desa yang mengikuti uji kompetensi, namun masih terdapat 26 Desa yang TPK nya belum bersertifikasi. Uji kompetensi guna mem peroleh sertifikat bagi aparat pemerintah desa, yang dilaksanakan Pemda Grobogan sudah memberikan gambaran nyata. Seperti pembangunan jembatan gantung di Desa Karangsari meru pakan wujud keberhasilan TPK Desa Karangsari dalam melaksanakan kegiatan konstruksi di desanya. Kegiatan ini terlaksana, karena mereka yang terlibat ba nyak diantaranya yang sudah memiliki sertifikat keterampilan. "Pelaksanaan pembekalan dan uji kompetensi bagi aparat pemerintahan Desa, berhasil dilaksanakan berkat kerja sama dengan LPJK Prov Jateng dan Dinas terkait," kata Kepala Pembangunan Setda Grobogan Drs. Siswanto, MM.
Edisi
Pada pembekalan bagi Tim Pengelola Kegiatan, yang diikuti 247 aparat Desa, Bupati Grobogan Sri Sumarni, SH, MM dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Sugianto mengatakan Grobogan merupakan Kabupaten kedua di Jateng yang terluas setelah Cilacap. MemiIiki 19 Kecamatan dan 273 Desa serta 7 km, dengan kondisi tanah yang tidak stabil menyebabkan kondisi tanah tidak stabi!. Karena situasi seperti itu, tuturnya menyebabkan dari ruas jalan kabapaten sepanjang 890,010 km, yang sudah baik kondisinya baru mencapai 362,461 km atau sekitar 40,73 persen. "Untuk ini, maka anggara Desa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, guna mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi ". Mengenai anggaran untuk Desa, disampaikan dalam tahun anggaran 2016 besarnya mencapai Rp 348 milyard lebih, dengan perincian dana desa (DD) Rp 179 milyard lebih, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 116 milyard lebih, bantuan keuangan khusus Desa Rp 30 milyard lebih, bagi hasil pajak dan restribusi daerah Rp 7 milyard lebih dan bantuan keuangan provinsi Rp 13 milyard lebih. " Alokasi anggaran tersebut, belum termasuk dana yang berasal dari pendapatan asli Desa yang jumlahnya bervariasi pada tiap-tiap desa," kata Bupati seraya menambahkan guna mendukung pelaksannaan pembangunan Desa maka Pemda Grobogan telah membuat payung hukum. Bupati Sri Sumarni, SH, MM juga mengungkapkan ba nyaknya anggaran yang dikucurkan ke Desa, apabila tidak didukung sumberdaya manusia yang handal, tentu akan menyebabkan pelaksanaannya menjadi terhambat. Untuk ini perlunya peningkatan kompetensi SDM sangat diperlukan. Utamanya dalam memberikan pemahaman dan peningkatan dalam kemampuan pengelolaan
.~_
16 • PIW JAKOII
kegiatan konstruksi di Desa. Agar semua bisa berjalan dengan baik, maka sudah jadi program peme rintah daerah, seluruh Desa telah memiliki sekurang-kurangnya 1 pemegang SKTK untuk setiap 1 TPK. Dari Pinggiran : Dirjen Sina Konstruksi Kementerian PUPR Ir. Yusid Toyib, M.Eng.Sc dalam kesempatan sama melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Direktur Sina Kompetensi dan Produktifitas Dr. Ir. Masrianto, MT mengatakan sesuai dengan Nawa Cita Presi den Joko Widodo yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari Pinggiran. Dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Upaya memerangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pemba ngunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan pedesaan. Diberikan gambaran, saat ini terdapat 74.093 Desa, yang tertinggal sebanyak 20.167 (27,22 persen), yang berkembang 51.022 (68,86 persen) dan yang mandiri hanya sekitar 2.904 (3,02 persen). Sementara infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan penyediaan mandi cuci kakus (mck) yang memadai kerap menjadi kendala kemajuan desa. Demikian pula keberadaan jalan yang baik menjadi prasyarat untuk menyalurkan hasil bumi ke luar desa dan sebaliknya menyalurkan barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat desa. "Akibat jalan yang buruk, menjadi hambatan dalam menyalurkan hasil bumi dari Desa. Hasil bumi ini menjadi tak berharga lantaran tak bisa dipasarkan keluar desa lantaran jaIan yang buruk," ujar Dirjen. Oleh sebab itu, sasaran
Bupati Grobogan Sri Sumarni, SH, MH (tiga dari kiri) berdiafog dengan warga Desa Karangsari didampingi Direktur Bina Kompetens,. dan Produktifitas Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dr. fr. Masnanto, MT (kiri)
yang ingin dicapai pemerintah dalam membangun Indonesia dari desa tahun 2015-2019 antara lain berkurangnya 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Meningkatnya paling sedikit 2.000 Desa berkembang menjadi Desa mandiri. Sasaran tersebut, dikata kan Dirjen akan dicapai dengan tujuh (7) progam prioritas yaitu pemenuhan standar pelayanan minimum di desa, penanggulang an kemiskinan dan pengembang an usaha ekonomi masyarakat desa, pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong keterkaitan desa-kota, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, pengawalan implementasi UU Desa secara sitimatis, penguatan pemerintah desa dan pembangunan SDM, keberdayaan dan modal social budaya masyarakat desa. Dalam kaitan ini, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru mahan Rakyat berkons tribusi untuk mendukung program prioritas pembangunan desa antara lain dengan program prioritas pemenuhan standar pelayanan minimum di desa yang diwujudkan dalam kegiatan pemberda yaan peru mahan swadaya dan
PILAR JAKON • Edisi 28· Tahun VIII' April- Juni 2016
pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman. Dengan program prioritas pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong keterkaitan desa-kota yang diwujudkan dalam kegiatan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, air tanah, rawa dan tambak serta pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. Oleh sebab itu, Dirjen dalam sambutannya juga menyambut baik inisiatif Pemda Grobogan yang telah melaksanakan kegiatan sertifikasi bagi aparat Desa, bekerjasama dengan LPJK Prov Jateng. "Pembekalan dan Uji Kompetensi guna memperoleh sertifikat keterampilan, sangat penting, agar semua yang terkait dalam kegiatan konstruksi dapat memahami peraturan jasa kons truksi dan teknis konstruksi, demi keberhasilan TPK dalam melaksanakan tugasnya," kata Yusid Toyib seraya menyampaikan kepada semua peserta akan diberi buku Rumah Kokoh sebagai panduan mudah membangun runah, Suku ini dapat dimanfaatkan seba gai petunjuk teknis pembedayaan perumahan swadaya. *01*
D
Di )oteng, J300 BU Ajukon Perubohon
Ketua Pengarah USBU LPJKP Jateng yang juga Ketua Tim Survailen H. Mulyono Hadipranoto (berdiri), tengah menyaksikan Asesor Badan Usaha dalam me/aksanakan tugas (survailen) kepada Badan Usaha.
Perkembangan jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi di Indonesia, harus diakui memang sangat pesat. Jumahnya terus meningkat, Namun demikian, kebanyakan badan usaha tersebut hanya berkualifikasi keeil. Bahkan jumlah BU kualifikasi keeil ini, meneapai sekitar 94 persen dari jumlah BU yang tereatat dan terdata serta mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU). Sementara, pemerintah setiap tahunnya dalam mengalokasikan anggaran guna membangun berbagai infrastruktur terus meningkat. Ribuan paket pekerjaan di bidang infrastruktur diluneurkan dan tentunya banyak memberikan kesempatan bagi badan Usaha Jasa Konstruksi, guna memperebutkan pekerjaan. Namun tentunya, hanya bagi BU yang memenuhi persyaratan. Tidak hanya memiliki SBU saja, akan tetapi juga bisa memenuhi kualifikasinya.
Edisi 28 •Tahun VIII· April- Juni 2016. PIlAR lAIlDN
Peserta Survailen
ini, di era MEA kesem kenaikan tingkat (kualifikasi), patan memperoleh pe perubahan administrasi, penga kerjaan makin sangat juan baru dan sebagainya, terbuka. Badan Usaha dalam kurun waktu 2015, Asing maupun tenaga kerjanya, hanya sekitar 3.300 dari 37 bisa masuk ke Indonesia, untuk Asosiasi Perusahaan. "Jumlah dapat memperoleh pekerjaan. tersebut, di luar jumlah BU yang Persaingan tentunya akan makin melakukan registrasi," demikian ketat dan guna menghadapi antara lain dikatakan Ketua persaingan tersebut, diharapkan Tim Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi di Badan Usaha (USBU) Lembaga Indonesia terus mau berbenah Pengembangan Jasa Konstruksi diri. Baik dalam meningkatkan Provinsi (LPJKP) Jateng, H. kinerja SOM-nya maupun juga Mulyono Hadipranoto, Rabu dalam permodalannya. Akan (10/2) di Gedung B Satker lebih baik lagi, kalau Badan Oincipkataru Jateng, di tengah Usaha Jasa Konstruksi, juga pelaksanaan kegiatan Survailen mau meningkatkan kualifikasi (penilaian ulang) Badan Usaha. Kegiatan Survailen, kata nya, sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan dengan Mulyono yang juga Ketua Tim nilai konstruksi yang besar, Survailen, diikuti 29 Badan Usa ha Jasa Konstruksi, yang di pilih makin terbuka. Oi Jateng sendiri, Badan secara acak di wilayah eks.Kars Usaha (BU) Jasa Konstruksi Semarang dari 17 Asosiasi Peru yang mengajukan perubahan, sahaan. Kegiatan ini, tambahnya
K
PIlAR JAKON • Edisi 28 - Tahun VIII- April- Juni 2016
bertujuan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap BU, memantau dan mengevaluasi klasifikasi dan kualifikasi Serti fikat Badan Usaha (SBU) apakah telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan LPJKN. Juga terhadap peraturan lainnya, termasuk menilai kinerja badan usaha yang didasarkan pada SBU yang dimiiki. Masih terbatasnya BU yang mengajukan perubahan, lebih lanjut dikatakan memberi kan gambaran sebenarnya ten tang keadaan BU itu sendiri. Pa dahal, di satu sisi pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun, anggaran yang dikucurkan peme rintah terus meningkat. Ribuan paket pekerjaan infrastruktur banyak dilaksanakan. Seperti di Jateng sendiri, lebih dari 6000 paket pekerjaan infrastruktur. Kenapa masih sedikit BU yang
m
mengajukan perubahan, menja di suatu pertanyaan tersendiri. "Untuk itu, LPJKP Jateng mela kukan survailen:' katanya. Adapun langkah survailen, dikatakan Mulyono meliputi bebe rapa hal diantaranya memastikan bahwa kualifikasi dan klasifikasi yang dimiliki badan usaha mendukung kegiatan dalam memperoleh pekerjaan. Menilai kinerja Badan Usaha dalam penggunaan SBU. Memastikan Badan Usaha masih memenuhi persyaratan sesuai dengan klasifikasi dan kualifiasinya. Mem berikan rekomendasi tindakan perbaikan atau temuan laporan ketidaksesuaian dan membuat rekomendasi hasil survailen Badan Usaha kepada USBU Nasional dan USBU Provinsi untuk kemudian dilaporkan ke LPJK baik tingkat nasional maupun provinsi. la menambahkan melalui survailen, diharapkan akan da pat dihasilkan data yang benar benar valid tentang keadaan Badan Usaha yang sesungguh nya. Apakah, keadaan sekarang, masih sesuai dengan persya
Peserta Survailen
ratan sebagaimana ketentuan. Hal ini penting, tuturnya demi ke lancaran BU itu sendiri dalam melaksanakan kegiatannya. Ja ngansampai, tidakbisamengikuti pelelangan barang/jasa, hanya karena pesyaratannya tidak bisa
Ketua Tim Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov~nsi (LPJKP) Jateng, H. Mulyono Hadipranoto (tengah) berdlalog dengan peserta survailen
II
dipenuhi. Wakil Ketua I LPJK Prov Jateng Soepartono dalam ke sempatan sama mengemukakan survailen merupakan kewajiban yang dilaksanakan LPJKP sesuai dengan Peraturan Lembaga No,: 8 tahun 2012. Untuk kegiatan ini, Badan Usaha (BU) Jasa Konstruksi diharapkan bisa memberikan respon yang baik. Disamping juga memberikan data yang benar-benar akurat dan bisa dipertanggung jawab kan, sehingga tidak ditemukan kesalahan-kesalahan yang berar ti. "Survalilen, juga akan dilak sanakan di 5 eks Kars lainnya di Jateng:' kata Soepartono seraya menambahkan untuk BU yang diundang dan tidak hadir, akan ditinjau dan didatangi langsung, guna melihat keadaan perusa haannya. * ms *
Edisi 28 •Tahun VIII· April- Juni 2016. PILAR IIKON
H. Mulyono Hadipranoto :
TAH HINAl HATA MINllRAH Menyaksikan bangunan gedung, yang sampai sekarang masih terlihat kokoh memang menyenangkan. Padahal, bangun an itu dibuat sekitar tahun 1978. Kalau dihitung sejak dibangun sampai sekarang, kira kira usianya sudah mencapai sekitar 38 tahun. [tulah sebuah bangunan yang terletak di daerah Srondol Semarang, yang kini dikenal seba gai Gedung Diklat Pemda Prov Jateng. Awalnya, gedung tersebut dibangun untuk Kampus APDN Jateng. "Kalau saya lewat dan menyaksikan Gedung Diklat tersebut, saya selalu teringat bahwa gedung ini merupakan awal saya bekerja di dunia jasa konstruksi, sejak lulus sekolah dan juga bangga mendapatkan kepercayaan untuk ikut mengerjakannya," tutur H. Mulyono Hadipranoto di Kantor BPD Gapensi Jateng di Semarang beberapa hari lalu, seraya menambahkan rasa bangganya juga karena ternydta gedung masih dalam keadaan baik, kokoh dan terawat.
ria kelahiran Nganjuk 21 Januari 1960, yang sekarang juga mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua Pengarah Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov ( LPJKP) Jateng, dalam perbincangannya dengan "Pilar Jakon" mengungkapkan pula bahwa sejak duduk di bangku sekolah memang cita - citanya ingin jadi seorang wiraswasta atau bekerja di sektor swasta. Padahal, ayahnya Tjokro Karya bekerja sebagai PNS di RS Karyadi Semarang. Jadi, begitu lulus STM Negeri I-III Semarang tahun 1978, masuk ke dunia jasa konstruksi lewat PT. Sarana Dwipa. Begitu diterima, langsung
P
mendapatkan tugas pertamanya ikut menanganani pembangunan Gedung APDN Semarang, yang selesai dikerjakan tahun 1980. Sejak itu, Pak Mul begitu panggilan akrabnya terus mendapatkan kepercayaan dan juga tugas - tugas baru, Tahun 1980 - 1981 menjadi pelaksana Proyek PLTA Garung Wonosobo & Mrica Banjarnagara. Tahun 1981 pelaksana Base Camp Jratunseluna Kudus, Tahun 1982 Kepala Divisi Perencanaan Direksi PT Sarana Dwipa. Juga berbagai proyek lainnya, seperti pembangunan simpang lima plaza Semarang. Menjadi proyect manager pembangunan Pusdiklat BKK Jateng. Wakil Proyect Manager Pembangunan
PIlAR JAKDN • Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni 2016
Gedung BPD Tower Semarang. Project Manager Pembangunan Fakultas Teknik Arsitektur Undip. Project Manager Pembangunan Fakultas TeknikArsitektur UGM dan berbagai pembangunan lainnya. Berkat ketekunan dan juga semangat kerjanya yang begitu tinggi, tak mengherankan ketika dalam usia 32 tahun, ditarik masuk ke jajaran Direksi PT. Sarana Dwipa. Bahkan akhirnya tahun 1993 -1995 mendapatkan kepercayaan menjadi Direktur PT. Sarana Dwipa dan sejak 1995 ditetapkan sebagaiDirektur Utama sampai sekarang, biarpun nama PT nya sudah beruibah menjadi PT Sarana Karya Teknika. "Saya sebenarnya juga tidak menyangka kalau waktu itu, di
m
usia masih 32 tahun mendapatkan kepereayaan dan ditarik menjadi anggota Direksi," ujar Bapak tiga orang anak masing-masing anak pertama Ratna Putri Indrasari Mul yaningtyas, SH, MKN dan sekarang sudah menjadi Notaris di Semarang. Anak kedua Ir.lndra Hadi Mulyaning Wahyu dan anak ketiga, Ir.Anandita Indrazeni Mulyaning Sareswati. Namun demikian, biar masih muda, kepereayaan yang diberikan tidak disia-siakan. Keberhasil an demi keberhasilan diraihnya, karena dalam hidupnya mempu nyai prinsip "tak pernah rnenyerah". Apapun persoalan yang dihadapi, sernuanya akan dihadapi dan juga dieari jalan perneeahannya, Pa salnya, ia meyakini dengan benar kalau mau berusaha, tentu akan mendapatkan jalan keluar. "Sebenarnya saya ini, juga senantiasa berpegang pada pesan orang tua yaitu dalam kehidupan agar Nrimo Ing Pandum," ujar Pak Mul yang kini sangat gernbira dengan tambahan keluarganya yaitu seorang eueu lelaki, anak dari anak pertamanya.
Dalam perbincangan yang berlangsung dengan penuh keterbukaan, di tengah terpaan udara dingin dari AC di ruang kerjanya, diungkapkan bahwa biarpun nrimo ing pandum, akan tetapi setiap ada permasalahan alau persoalan yang dihadapi, ia tak kenai kata menye rah. Semuanya dihadapi dan selalu diusahakan eara pemeeahannya, Alhasil, berkat prinsip hidupnya yang dipegang teguh sampai sekarang semua persoalan yang pernah dihadapi dan dialami dapat dise lesaikan dengan baik. Yang pen ting dalam setiap penyelesaian ja ngan sampai merugikan orang lain. "Saya ini punya musuh satu saja sudah merasa kebanyakan. Dalam hidup ini, akan lebih baik kalau kita mempunyai kawan atau sahabal sebanyak-banyaknya," kala Pak Mul yang merasa berunlung sampai sekarang lidak mempunyai seorang musuh pun. Tak Bawa Pulang Pekerjaan : Dunia kerja, yang sesuai dengan eila-cila memang meng
SURVAILEN BADAN USAHA JASA KONSTRUKS TAHUN 2015 WILAYAH EKS KARISIDENAN PEKALO LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVlN5· J~'NA TENGAH
H. Mulyono Hadipranoto selaku Ketua Pengarah USBU LPJKP Jateng (kanan), dalam kegiatan Suravi/en BUJK di Eks Kars. Peka/ongan didampingi dari kiri Wakil Ketua /I LPJKP Jateng Dr. Ir. Kartono Wibowo, MT, MM, Prof. Ir. Siamet Imam Wahyudi, DEA selaku Kordinator Suravi/en BUJK di Eks Kars. Peka/ongan
II
asyikan dan menyenangkan. Seper Ii halnya Pak Mul. Begilu lulus STM, masuk kerja dan eoeok, apapun yang jadi lugasnya dikerjakan dengan baik dan penuh langgung jawab. Namun demikian, di lengah dunia kerjanya yang begitu menan tang, ia masih menyempatkan diri menambah ilmu dengan mengikuti pendidikan di Fakultas Teknik Undip jurusan Sipil dan juga Program Master Bussiness of Administration. Tidak hanya melalui lembaga pendidikan formal saja, ia menambah ilmu, akan tetapi juga melalui pendidikan non formal. Di pendidikan non formal ini, antara lain pernah mengikuti seminar Nasional Revitalisme Lingkungaan Permukiman dan Kawasan Kuno Universitas Diponegoro tahun 1992. Masih di tahun yang sarna, diikuti pula Seminar Prospek Bisnis dan Polilik Pasea Pemilu dan IGGI, instilut, Europe University. Tahun 1993, diikuti pula Kursus Finansial Management Workshop PT Pembangunan Jaya. Tahun 2000, sempal pula mengikuti Seminar Inlernasional Paradigma dan Slrategi Pengelolaan Infrastruklur Undip dan berbagai kegiat an laiinya. Semangat kerjanya memang tinggi, apalagi sejak menikah de ngan Lis Indrayati yang dinikahinya sekitar tahun 1984, semangat kerjanya makin meningkat. Pasalnya, dengan berani membentuk keluarga baru, tentu tanggung jawabnya juga menjadi lebih bertambah besar. Lebih-Iebih setelah dari hasH pernikahannya ini, ia dikaruniai liga orang anak dan sekarang sudah bertambah seorang eueu. Selama mengayuh biduk rumah langga, juga beriangsung dengan baik, aman dan lenteram. Pak Mul, biarpun kesibukannya seabreg ternyata bisa membagi waktu, antara waktu unluk kerja dan untuk keluarga. Apa resepnya dalam membina rumah tangga, sehingga rumah tangganya bisa berjalan
Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni 2016. PIlAR IAKUM
harmonis, tenteram sehingga ketiga anaknya dapat menyelesaikan pendidikan strata I yang semuanya di Undip, padahal dunia kerjanya yaitu konstruksi sering memaksa nya tidak pulang ke rumah, sambil tersenyum. Bapak tiga orang anak ini mengungkapkan tidak ada resepnya. Yang ada saling percaya mempercayai saja. "Disamping itu, saya tidak pernah membawa pulang pekerjaan ke rumah. Pekerjaan saya selesaikan dulu. Kalau sampai malam, ya beritahu isteri, pulangnya malam. Jadi kalau sudah di rumah, ya waktunya untuk keluarga," kata Pak Mulyono seraya menambahkan dalam usaha membina dan menumbuhkan rasa kebersamaan, setiap makan malam selalu diusahakan untuk bersama -sama sekeluarga. Bahkan kalau keluar rumah pun juga bersama. Dan lagi, Sabtu dan Minggu, sampai sekarang ini digunakan untuk keluarga. Tak bisa dipungkiri, kesibukannya memang luar biasa, apalagi sejak mendapat kepercayaan menjadi Direktur Utama PT. Sarana Dwipa sejak tahun 1995 sampai sekarang (sekarang Sarana Dwlpa sudah berubah menjadi Sarana Karya Teknika), tak mengurangi minatnya untuk juga aktif dalam kegi atan organisasi dan juga kegiatan sosial. Dibidang kegiatan organisasi sesuai dengan bidang pekerjaannya maka menjadi anggota Gapensi Kota Semarang menjadi pilihannya. Di Gapensi Kota Semarang ini pada tahun 1993-1997 menjadi Ketua Bidang Teknik. Di Gapensi ini, kariernya juga terus menanjak. Tahun 1997-2001 memjadi Bendahara dan tahun 2001 2005 menjadi Ketua II BPC Gapensi Kota Semarang. Kiprahnya di Gapensi, makin terus berkembang. Bahkan akhirnya, dalam perjalanannya terpilih menjadi anggota pengurus BPD Gapensi Jateng. Beberapa jabatan pernah diembannya antara lain wakil sekre taris umum, ketua BSA Gapensi,
Ketua UWD juga di Gapensi dan sampai sekarang jabatan sebagai Wakil Ketua Umum III BPD Gapensi Jateng masih diembannya. Selain di Gapensi, ia juga aktif di berbagai oragnisasi lainnya seperti KAD IN dan pernah menjadi Ketua Bidang Konstruksi, Real Estate dan Konsultan Kadin Kota Semarang. Di KADIN ini, mulai 2011 sarnpai sekarang menjadi Wakil Ketua KADIN Jateng. Selain itu, di beberapa cabang olahraga menjadi Sekretaris Urnurn PGI Jateng mulai 2008 sampai sekarang. Di organisasi induk olahraga yaitu KONI Jateng, jabatan sebagai Bendahara Umum pernah diembannya tahun 2011-2013 dan sejak 2013 - 2017 jabatan yang diembannya meningkat menjadi Sekretaris Umum. Seabreg kegiatannya sehari-hari, ternyata tidak rnengurangi minat pria yang juga penggemar olahraga Golf ini untuk ikut berki prah di bidang kegiatan sosial. Tercatat pernah menjadi Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Yayasan Masjid Baiturrahman Semarang. Menjadi Ketua Bidang Pembangunan Yayasan Islamic Center Jateng. Menjadi Bendahara MUI Jateng. Menjadi Ketua II Pemberdayaan Aset Masjid Agung Semarang. Jabatan di bidang sosial yang masih diembannya sampai sekarang yaitu sebagai Ketua Komite Sekolah di SMA Negeri 3 Sernarang dan juga di SMP Negeri 2 Semarang. "Tugas sebagai Komite Sekolah di dua sekolah tersebut, rnemang tetap saya pegang karena memang masih dipercaya," ujar Mulyono Hadi pranoto yang dalam kegiatan sosiaInya ternyata juga diikuti istrinya Lis Indayati yang berkecirnpung dalam Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Ya Tama Firmdaus. Dalam melakukan kegiatan sosial ini, ternyata juga mempunyai beberapa anak asuh, yang semua kebutuhan hidupnya dicukupi sampai dengan pendidi-
PILAR IAKDN • Edisi 28 •Tahun VIII •April- Juni 2016
kannya. Menarik memang mencermati, perjalanan pria kelahiran Nganjuk ini. Banyak hal terungkap dalam perbincangan. Perbincangan makin rnenarik ketika disinggung tugas dan tanggung jawabnya seba gai Ketua Pengarah USBU LPJKP Jateng. Sebagai Ketua Pengarah, yang terpilih setelah melalui penilaian sebagai utusan dari BPD Gapensi Jateng, Mulyono Hadi pranoto yang sudah tidak asing lagi dengan dunia jasa konstruksi, mengatakan bahwa kalau semua nya berusaha dan beke~a dengan benar, sesungguhnya dunia usaha konstuksi sangat cerah. Prospeknya besar, mengingat setiap tahunnya anggaran pembangunan infrastruktur yang dikucurkan pemerintah baik melalui APBN, APBD Tk I maupun II makiR meningkat. Badan Usaha yang berge rak dalarn bidang jasa konstruksi, tegasnya dalam melaksanakan atau menjalankan usahanya harus benar-benar mengikuti ketentuan yang dikeluarkan pernerintah. Jangan sampai, pengusaha jasa konstruksi tidak mernaharni. Untuk ini, ia menyatakan menyambut baik dengan dilaksanakan Survailen (Penilaian) BUJK di Jateng yang dilaksanakan LPJKP Jateng, Biarpun BUJK yang dipilih untuk mengikuti survailen dipilih secara acak, akan tetapi bisa memberikan gambaran keadaan BUJK sesungguhnya. Bahwa ternyata banyak diantara BUJK yang belum melakukan ketentuan yang berlaku dan juga beberapa kekurangan lainnya." Survailen ini, sangat berrnanfaat bagi ke dua belah pihak dan mudah-mudahan hasilnya bisa menjadi rumusan kebijakan, yang dapat menunjang agar BUJK dapat lebih baik lagi. Apalagi, persaingan sudah tidak bisa dielakkan lagi " kata H. Mulyono Hadipranoto.• har'
III
Pengguna Jasa Jangan Remehkan Setiap laksanakan Pekeriaan "Kalau pulang ke tempat kelahiran saya di desa, saya masih melihat bangunan sa luran irigasinya tetap seperti dulu. Bangunannya masih kokoh dan dalam keadaan baik. Padahal, sejak saya kecil bangunan itu sudah ada dan menjadi tempat bermain ketika itu. Jadi berapa usia bangunan irigasi itu, kita semua bisa menggambarkan. Pertanyaannya,kenapa bangunan yang sudah puluhan tahun dan setiap harinya dialiri air, masih nampak kokoh. Tidak seperti sekarang, bangunan belum berusia lama, sudah mulai nampak rusak. Apakah karena biaya kurang. Apakah karena pengerjaannya yang tidak benar dan sebagainya. "
ASS /I Selaku Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Jateng Ir. Djoko Sutrisno, MSi.
ekilas, ungkapan yang disampaikan Asisten II Sekda Jateng yang juga Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Jateng Ir. Djoko Sutrisno, MSi ketika membuka acara Sosialisasi dan Deseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi, Selasa (2 Feb) lalu di Hotel Patra Jasa Semarang, sepertinya merupakan satu sinyalemen tentang bagaimana hasil kerja dari para kontraktor. sekarang ini. Yaitu pekerjaan yang dihasilkan tidak tepat kualitasnya. Atau kurang sebagaimana diharapkan yaitu menghasilkan bangunan yang tepat waktu dan juga kualitasnya, sehingga ba ngunan bisa bertahan lama. Hal itu, diminta untuk menjadi renung an bersama. Jangan sampai bia ya yang dikeluarkan pemerintah
S
menjadi sia - sia. Kita harus ingat, tegasnya bahwa uang yang dike luarkan pemerintah pada hakikatnya merupakan uang rakyat Harus diakui, katanya lebih lanjut bahwa dalam dua dasa warsa terakhir, jasa konstruksi nasio nal telah menjadi salah satu potensi pembangunan dalam mendukung perluasan lapangan usa ha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan negara. Untuk ini, maka potensi jasa kons truksi nasional perlu ditumbuh kembangkan agar lebih mampu berperan dalam pembangunan nasional. Bagi para pelaksana yang mendapat kepercayaan melaksanakan pembangunan, diharapkan agar tidak bersikap meremehkan setiap pekerjaan yang jadi tanggung jawabnya. " Setiap pelaksana yang di-
Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni 2016. PIlAR IUON
Ketua LPJKP Jateng Ir. HM Satya Joewana beri tanggung jawab, harus benar - benar mencermati dengan benar setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Apakah semuanya sudah sesuai dengan ketentuan perundangan atau tidak," kata Djoko Sutrisno dengan lugas. Semua yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan, kata Ass II Sekda Jateng, harus taati perundangan yang berlaku. Pasalnya, jangan sampai karena tidak tahu atau kurang memahami dan juga bersikap meremehkan, akan berakhir ke ranah hukum. Agar semua beban tugas dan pekerjaan pembangunan berjalan dengan baik, para pengguna jasa hendaknya menugaskan mereka yang benarbenar bisa bekerja profesional. Demikian pula, dalam menentukan berapa SDM yang harus dilibatkan dalam setiap pekerjaan konstruksi, juga tidak berlebihan, sehingga bisa merepotkan penyedia jasa. Dilaporkan Kasi Pemberdayaan Balai Pemberdayaan Dan Pengawasan Jasa Konstruksi (BP2JK) Dinas Cipkataru Jateng Sugito, ST, MT selaku ketua penyelenggara, kegiatan yang berlangsung dua hari mulai 2 sId 3
Februari, diikuti 80 orang peserta, dari Dinas yang terkait dengan jasa konstruksi dari 35 Kab/Kota se Jateng' dan sebagainya. Kegiatan sarna juga dilaksanakan 4 sId 5 Februari yang dikuti para penyedia jasa. Kegiatan bertujuan agar pengguna jasa maupun penyedia jasa dapat memahami dan melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai amanat dan perundangundangan jasa konstruksi. Hadir dalam pembukaan selain Kepala Dinas Cipkataru Jateng Ir. Maladi-
yanto, MT juga Pengurus lengkap LPJKP Jateng terdiri Ketua Jr. HM Satya Joewana, Wakil ketia I Soepartono, Wakil Ketua II Dr.lr. Kartono Wibowo, MT, MM. Wakil Ketua '" Ir. Harsono Wuryanto, MSc dan anggota pengurus Ir. AY. Hari Susilo. Ass II Sekda Ir. Djoko Sutrisno, MSi mengemukakan pula jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan. Hal ini, terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dalam jasa konstruksi. Peningkatan jumlah pengusaha jasa konstruksi ini, tegasnya ternyata belum diikuti dengan peningkat an kualifikasinya dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana diharapkan. Kepada para pengguna jasa diingatkan agar dalam melaksanakan tugas tetap berpegang pada ketentuan perundangan yang berlaku. Kalau membuat ketentuan persyaratan lelang
"
If
'I
I
~
Para peserta dari penyedia jasa
PIW JAKON • Edisi 28· Tahun VIII •April- Juni 2016
_
Kiri ke kanan : Kasi Pemberdayaan BP2JK Dinas Cipkataru Jateng Sugito, ST, MT, Wakil Ketua f LPJKP Jateng Soepartono, Wakil Ketua II LPJKP Jateng Dr. fr. Kartono Wibowo, MT, MM dan Anggota Pengurus LPJKP Jateng fr. AY Hari Susilo untuk sebuah pekerjaan, jangan suai dengan harapan. Yaitu tepat Joewana yang pada kesempatan dibuat yang neko-neko serta ber- mutu dan juga kualitas," demikian tersebut pada pokoknya menyamlebihan. Suat saja sesuai dengan Ass II selaku Ketua Tim Pembina paikan LPJKP Jateng akan memketentuan atau aturan yang ber- Jasa Konstruksi Jateng Ir. Djoko berikan dUkungan sepenuhnya pelaksanaan pembangunan infralaku. Hindari pula pencairan dana Sutrisno, MSi. yang menumpuk pada triwulan Memberikan pula sambutan struktur di Jateng.• har • ke IV, karena hal ini merepotkan Ketua LPJKP Jateng Ir. HM Satya semua pihak. "Dari pengalaman pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2015, ada beberapa yang gagal lelang dan juga gagal bangunan. Pegalaman semacam ini, jangan sampai terulang pada pelaksanaan pemba ngunan infrastruktur pada tahun anggaran 2016," tambahnya. Oleh sebab itu, kepada SP2JK diharapkan agar dapat senantiasa memonitor pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Jateng. Apakah semuanya sudah sesuai dengan semua peraturan perundangan yang berlaku. Hal in! perlu. Karena dari pengalaman, pernah terjadi tindak pemalsuan dokumen yang digunakan dalam pelelangan barangl Wakil Ketua f LPJKP Jateng Soepartono tengah memberikan jasa. "Hindari tindakan kong ka- penjefasan tentang Perundang-undangan dan peraturan di bidang lingkong, sehingga semua peker- jasa konstruksi jaan konstruksi hasilnya akan se
Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni 2016. PILAR JAKON
esiapan SDM Jasa Kons lruksi yang bersertifikatkeahlian (SKA) maupun bersertifikal keleram pilan (SKT) mullak dan sudah lidak bisa dilawar lagi. Apalagi di era pasar bebas ASEAN (MEA) yang secara efeklif sesuai dengan kesepakatan bersama 10 negara anggota ASEAN, mulai dilaksanakan tahun 2016. Sementara SDM Jasa Konslruksi di Indonesia, masih sedikil yang memiliki sertifikat sebagaimana kelenluan perundangan. Apalagi memiliki sertifikat yang selara dengan negara - negara anggota ASEAN. Tugas menyiapkan SDM Jasa Konslruksi yang bersertifikal ini lentunya menjadi tanggung jawab bersama anlara pemerintah dengan masyarakal jasa konstruksi. "Dengan makin meningkalnya luntutan pembaangunan infrastruklur, tenlunya harus disiapkan SDM konslruksi yang berkompenlen untuk meme nuhi kebutuhan yang diperlukan," kala Direktur Bina Kompelensi dan Praduklifitas Diljen Bina Konslnuksi Kemenlerian PU dan PR Dr.lr. Masrianlo, MT d idepan peserta pembekalan sertifikasi keahlian bagi calon-calon wisuda wan lulusan Fak Teknik Univer silas Diponegoro (UNDIP) Sema rang. la menambahkan pula, guna memenuhi kebuluhan SDM Jasa Konslruksi salah satu usaha dalam waktu 5 lahun ke depan, Direktoral Jendral Bina Konslruksi Kemenlerian PU dan PR, sedikit nya harus dapat mencapai largel (menyediakan) sebanyak 750 ri bu SDM Konslruksi bersertifikal kompelensi. SDM Kons Menyediakan lruksi bersertifikal kompelensi, tenlunya
K
fokulto~ leknik UNDIP Akon Bekoli lulu~on Dengon ~HA
Direktur Bina Kompetensi dan Produktifitas Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dr. Ir. Masrianto, MT (keempat dari kiri) bergambar bersama dengan Dekan Fak Teknik UNDIP dan Pengurus LPJKP Jateng
lifitas rakyaldan daya saing di pasar internasio nal," kala Masrianlo seraya menyalakan kegembiraannya dengan langkah-Iangkah yang diambil Fakullas Teknik UNDIP, yang dinilai langgap dengan siluasi yang dialami Indonesia dalam menyiap kan SDM Konslruksi yang benar - benar bisa diandalkan. Fak Teknik UNDIP melaksa nakan kegialan pembekalan ser lifikasi bagi calon wisudawan Fak Teknik menuju MEA 2016, dilaporkan dilaksanakan berkal kerjasama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konslruksi Provinsi (LPJKP) Jaleng. Kegial an yang berlangsung di Aula Fak Teknik, Jum'al (22/1) dilaporkan Kelua Jurusan Teknik Sipil Sumbogo, diikuli sekilar 250 orang lulusan Fak Teknik. Pembekalan dimaksudkan, agar lulusan Fak Teknik Undip, nanlinya lidak hanya berbekal ijazah formal saja, akan lelapi juga mengantongi Sertifikal Keahlian (SKA). Kelua Lembaga Pengem bangan Jasa Konslruksi Prav (LPJKP) Jaleng Ir. HM Satya Joewana mengalakan masalah tenaga kerja di bidang konslruksi, sesuai dengan Undang - Undang No.: 18 Tahun 1999 lenlang Jasa Konslruksi, semua orang/peroangan yang berkecimpung dalam dunia jasa konstruksi, harus bersertifikat. Sekarang ini, lambahnya lanpa mempunyai bekal sertifikal akan Dari kiri kenan Ketua LPJKP Jateng Ir. HM Satya Joewana, Anggota sulil mencari pekerjaan. Apalagi di dunia Pengurus LPJKP Jateng Ir. AY Hari Susilo, Direktur Bina Kompetensi dan kerja jasa konslruksi. Disamping juga Produktifitas Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PU PR Dr. Ir. Masrianto, mulai 2016 ini sudah dilaksanakan era perdagangan bebas di ASEAN atau MEA. MT, dan Dekan Fak Teknik UNDIP Agung Wibowo, tengah berdialog "Untuk ini, kesempatan. pembekalan tentang kompetensi tenaga kerja konstruksi.
PILAR IAKON •
bukan hal yang mudah dilaksanakan. Semuanya memer lukan keseriusan semua pihak yang berkepenlingan dengan pembangunan infrastruklur. Untuk ini, langkah Fakullas Teknik UNDIP membekali lulusannya dengan sertifikal keahlian (SKA) perlu disambul dengan baik. "Pembe rian kesempalan memperaleh pendidikan, pelalihan dan serti fikasi kompelensi ini, dapal men jadi bagian dari SDM konslruksi yang kompelen, praduktif dan berdaya saing, sesuai dengan bulir ke 6 Nawacila Presiden RI yailu meningkatkan praduk
Edisi 28 • Tahun VIII, April- Juni 2016
hendaknya dapat diikuti dengan sebaik - baiknya," katanya. la menambahkan pula,kerjasama dengan Fak Teknik, merupakan salah satu usaha guna menyiapkan tenaga ahli dibidang jasa konstruksi. Disamping itu, juga terbuka kesempatan beke~a sama dalam bidang penelitian, yang juga merupakan salah satu tugas pokok LPJK. Dekan Fakultas Teknik UNDIP Agung Wibowo dalam kesempa tan sama menyampaikan stan dardisasi profesi sekarang su dah tidak bisa dihindari lagi. Guna menghadapi era MEA 2016 ini, maka Fak Teknik Undip melakukan berbagai strategi baru, agar lulusan Fak Teknik .Undip bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri. Jangan sampai, karena tidak mengikuti perubahan yang terjadi begitu cepat diberbagai bidang, maka lulusan Fak Teknik Undip hanya menjadi penonton saja. "Lulusan perguruan kita, jangan sampai kalah dengan lulusan perguruan tinggi dari luar," ujarnya. Oleh sebab itu, guna menghadapi berbagai perubahan yang begitu cepat, maka pihaknya melakukan berbagai usaha. Salah satunya, adalah bekerja sama dengan LPJKP Jateng, guna memberikan pembekalan kepada lulusan Fak Teknik. Nantinya, berbekal ijazah formal dan SKA, diharapkan lulusan Fak Teknik Undip, bisa langsung terjun ke dunia ke~a konstruksi dan tidak canggung lagi. "Kami berharap, praktek kerja mahasiswa Fakultas Teknik selama dua bulan, yang dilaksanakan di dunia kerja,bisa diakui dan bisa dimanfaatkan dalam memperoleh SKA." Direktur Bina Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi Kemen terian PUPR Dr.lr.Masrianto, MT ketika memberikan pembe kalan menyam paikan sejalan dengan arahan Menteri PU dan PR serta sejalan dengan Nawacita yang ditetapkan Presiden RI mengenai pentingnya pembangunan kemandirian dan kedaulatan negara, maka pembangunan infras truktur dan sektor konstruksi yang handal dan berdaya saing menjadi hal yang sangat penting. Kita memasuki era kompetensi dan dalam era ini bukan proteksi yang dikedepankan, akan tetapi kompetensi. Khususnya dibidang konstruksi yang handal dan berdaya saing menjadi hal yang sangat penting. Ditegaskan pula, dalam era kompetensi, tidak mungkin menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk itu, bentuk kompetensi harus lebih cepat, Lebih murah dan lebih baik. Dalam rangka mewujudkannya, diperlukan langkah tepat dan kerja keras
dari semua pihak yang tertibat dalam melakukan terobosan atau inovasi untuk meningkatkan kesiapan pemba ngunan infrastruktur dan sektor industri pada era pasar tunggal MEA. " K~a semua harus menyadari karena besamya pasar konstruksi di Indonesia, maka menjadi wajar kalau para pengusaha maupun SDM konstruksi, banyak yang ingin masuk ke Indonesia," kata Masrianto seraya memberikan gambaran pasar konstruksi Indonesia terbesar se ASEAN dan nilai konstruksi sekitar Rp 3.471 triliun. Menurutnya, guna menghadapi masuknya para pengusaha dan SDM dari negara lain, diperlukan peran aktif pembinaan konstruksi untuk mensinergikan kekuatan nasional dalam mem pertahankan pasar nasional dan merebut pasar konstruksi regional. Peran aktif tersebut, tuturnya harus diwujudkan me lalui dukungan kebijakan yang pro terhadap penyedia jasa lokal yang tidak bertentangan dengan kebijakan Iiberalisasi perdagangan yang sudah disepakati bersama. Faktor Kunci : Direktur Bina Kompetensi dan Produktifitas Konstruksi dalam bagian lain mengemukakan pulabahwa SDM konstruksi meru pakan salah satu faktor kunci dankekuatan nasional dalam pemba penyelenggaraan berbagai ngunan. TIdak terkecuali investasi, pengelolaan infrastruktur dan properti berbagai produk sektor konstruksi. Keberhasilan investasi infrastruktur oleh pemerintah dan investasi properti oleh swasta atau ke~asama pemerintah dan swasta serta masyarakat membutuhkan sektor konstruksi yang kokoh, handal dan berdaya saing tinggi, yang mampu menyelenggarakan konstruksi secara efisien. Juga efektif dan berkeadilan serta menghasilkan produk konstruksi berkualitas, bermartabat dan berke lanjutan. Kaitannya dengan pertum buhan nilai konstruksi, disampai kan pula bahwa nilai konstruksi rata-rata 21 persen/per tahun. Namun pertumbuhan ini tidak diimbangi oleh pertumbuhan rata-rata tenaga kerja konstruksi yang hanya sebesar 6 persen. Dari total tenaga kerja di tahun 2014, tuturnya yang jumlahnya sebanyak 7,3 juta (data BPS 2014), jumlah tenaga ke~a bersertifikat tidak lebih dari 10 persen. Dari kenyataan tersebut, tertihat bah wa pencapaian infrastruktur berkualitas, bermartabat dan berkelanjutan yang berstandar internasional memiliki Quality of Services
yang tinggi, serta memperhatikan keles tarian Iingkungan sangat memertukan transformasi melalui perce patan sertifikasi kompetensi SDM Konstruksi dengan melibatkan stakeholder melaku kan langkah strategis. Menyinggung peranan Perguruan TInggi. Masrianto yang juga lulusan dari Fak Teknik Undip, menegaskan bahwa Perguruan TInggi merupakan salah satu stekeholder yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk men cetak sebanyak-banyaknya sa~a na teknik (ASMET) yang berkua litas dan dapat menjadi tenaga ahli yang kompeten sehingga pembangunan infrastruktur dapat be~alan dengan baik. "Dalam menyikapi terbentuknya pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), hendaknya dapat disikapi secara proporsional," katanya seraya memberikan himbauan agar para pelaku konstruksi tidak kawatir secara berlebihan. Namun sebaliknya, juga tidak mengabaikannya. Untuk ini, kita semua pertu mempersiapkan dirimelalui pelatihan, sertifikasi kompetensi SDM konstruksi, harmo nisasi regulasi, penguatan struktur usaha, meet-macth induslri kons truksi, ke~asama regional dan sebagainya. la memberikan penegasan pula, bahwa pemerintah tidak mungkin dapat melakukannya sendiri, namun memerlukan kerja sama yang sinergi dengan se luruh pemangku kepentingan jasa dan industri konstruksi nasional. "Langkah Fak Teknik Undip mem berikan bekal sertifikasi keahlian merupakan satu langkah yang sangat berarati dan juga luar biasa. Karena secara langsung dapat mempercepat kompetensi dalam menambah jumlah SDM konstruksi bersertifikat," demi kian Dr. Ir. Masrianto, MT. la me nyampaikan pula harapan agar dalam waktu dekat Fak Teknik Undip dapat melakukan MoU dengan Kementerian PUPR atau lembaga-Iembaga lain, demi mem percepat pertambahan tenaga kerja konstruksi yang mempunyai kompetensi. Pada acara pembekalan di sampaikan pula materi tentang berbagai perundangan yang me nyangkut Konstruksi oleh Wakil Ketua I LPJKP Jateng Soepartono. Selain itu disampaikan pula tentang Etika Profesi oleh Ir. AY Hari Susilo anggota pengurus LPJKP Jateng dan dua pengurus lainnya masing-masing Wakil Ketua II Dr. Ir. Kartono Wibowo, MT, MM dan Wakil Ketua III Ir. Harsono Wuryanto, MSc me nyampaikan materi tentang Ma najemen Proyek dan tentang Sertifikasi Keahlian. *har*
Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni
2016. PIW JAlOII
L
embaga Pengembangan Jasa Konslruksi Provinsi (LPJKP) Jaleng, dalam usahanya meningkalkan jumlah lenaga konslruksi yang mempunyai sertifikal keahlian (SKA), melalui FakullasFakullas Teknik yang lerdapal di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasla, gaungnya makin kencang. Banyak Fak Teknik dari berbagai PTN maupun PTS yang menggalang kerjasaama. Melalui kerjasama yang juga didukung sepenuhnya dan Asosiasi Profesi, nanlinya bagi para lulusan Fak Teknik akan memperoleh Sertifikal Keahlian (SKA) dengan bidang keahlian masing-masing, selelah sebelumnya memperoleh pendidikan dan pelalihan selama 50 jam. Alokasi waklu 50 jam ini, merupakan pengganli kelenluan unluk memperoleh SKA lingkal Muda yailu harus mempunyai pengalaman kerja selama minimal selama salu lahun. Disamping ilu, kesadaran perlunya memiliki Sertifikal Keahlian (SKA) maupun Sertifikal Kelerampilan (SKT), makin meningkal di kalangan lembaga - lembaga pendidikan. Pasalnya, di era global apalagi MEA dengan dilaksanakannya sejak awal 2016, maka dirasakan penlingnya membekali lulusan lidak hanya dengan ijazah formal, akan lelapi juga dengan sertifikat.
LPJKP Ja_en KerJasama denlan I_PI DSemaranl
Rektor UNPAND Semarang Ir. Djoko Saryono, MSc (kiri) dan Ketua LPJKP Jateng Ir. HM Satya Joewana (kanan) tengah menandatangani naskah kerjasama di bidang pelatihan bagi lulusan UNPAND guna memperoleh SKA. Ikut menyaksikan berdiri dari kiri ke kanan Dosen Fak Teknik Soehartono, Dekan Fak Teknik Agustien, Wakil Ketua II LPJKP Jateng Dr. Ir. Kartono Wibowo, MT, MM, Manager Eksekutif Sapel Ir. DF Witjaksono, HR, Dipl.HE dan Manager Diklat Nur Atimah,SE.
Dengan memiliki sertifikal keahlian, diharapkan nantinya mereka benarbenar siap memasuki dunia kerja. Makin meningkatnya kesada ran perlunya mem bekali lulusan
Suasana pertemuan UNPAND Semarang dengan LPJKP Jateng
PIlAR JUDK • Edisi 28· Tahun VIII, April - Juni 2016
dengan sertifikat keahlian, membuat Unversitas Pandanaran Semarang (UNPAND), melakukan kerjasama dengan LPJKP Jateng. Melalui kerjasama ini, nantinya lulusan Fak leknik UNPAND setelah mengikuli pendidikan dan pelatihan, akan bisa mendapatkan sertifikat keahlian, sesuai dengan bidang keahliannya. "Melalui ker jasama dengan LPJKP Jateng ini, lulusan Fak Teknik UNPAND diharapkan siap memasuki dunia industri maupun dunia kerja dan juga siap menghadapi tantangan serta persaingan, dalam dunia kerja konstruksi," kata Rektor UNPAND Semarang Ir. Djoko Saryono, MSc. Naskah kerjasama ditanda tangani Rektor UNPAND Sema rang Ir. Djoko Saryono, MSc dan Ketua LPJKP Jateng Ir. HM Satya Joewana, berlangsung Rabu (3 /2) di kantor LPJKP Jateng di jl.
II
•
Gubernur Budiono Semarang. Penandatanganan disaksikan ja jaran UNPAND masing-masing Dekan Fak Tenik Agustien dan Soehartono Dosen Fak Teknik. Sementara. dari LPJKP Jateng, Wakil Ketua " Dr. Ir. Kartono Wibowo, MT, MM. Manager Eksekutif Bapel LPJKP Jateng Ir. DF Witjaksono, HR, Dipl, HE dan Manager Diklat Nur Atima, SE. Kerjasama dengan LPJKP Jateng, kata Rektor UNPAND karena memiliki sertifikat sudah merupakan satu keharusan, k~' rena memang sudah menjadi tuntuan dar; dunia usaha/industri maupun dunia kerja. "Dengan kerjasama ini, nantinya kami berharap lulusan UNPAND khususnya dari Fakultas Teknik, yang jurusannya sesuai dengan kebutuhan dunia jasa konstruksi, dapat memperoleh Sertifikat Keahlian (SKA)," katanya seraya menambahkan sampai saat ini UNPAND Semarang, dengan jumlah Mahasiswanya sekitar 4.000 orang lebih, sudah dibekali dengan berbagai tambahan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan cara ini, nantinya lulusan UNPAND akan siap memasuki dunia kerja dan menghadapi persaingan. Ir. Djoko Saryono, MSc juga mengungkapkan dalam usaha memajukan UNPAND pihaknya sudah mencanangkan keterbukaan. Untuk keterbukaan ini, dibuka IEBS (Integrated Edu Businessted Service). Melalui IEBS ini, semua pihak dan juga bagi kalangan UNPAND sendiri, bisa mengakses seluas-Iuasnya. Bukan masanya lagi, semua hanya berkutat di kandang sendiri. "Kami menginginkan agar lulusan UNPAND nantinya bisa benarbenar bisa mendarmabaktikan keahliannya, demi kepentingan bangsa dan negara," katanya. Ketua LPJKP Jateng Ir.
m
KETUA LPJKP Jateng Ir. HM Satya Joewana (kanan) dan Wakil Ketua /I LPJKP Jateng Dr. Ir. Kartono Wibowo, MT, MM (kiri)
HM Satya Joewana mengatakan pihaknya menyambut baik dilak sanakan ke~asama dengan UNPAND Semarang. Dengan ter jalinnya kerjasama, berarti akan makin mempercepat usaha pe nambahan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian (SKA). Hal ini sangat penting, karena sampai saat ini tenaga kerja konstruksi yang memiliki SKA maupun SKT masih sangat sedikit. Padahal, dalam era global dan juga MEA, memiliki sertifikat merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar. PIt. Wakil Ketua II LPJKP Jateng Dr. Ir. Kartono Wibowo. MT, MM dalam kesempatan sama mengungkapkan bagi lulusan tingkat Sarjana (S1) untuk memperoleh SKA tingkat muda, semestinya sesuai dengan ketentuan, harus sudah memiliki pengalaman kerja di dunia jasa konstruksi sekitar 1 tahun. Namun demikian, atas ketentuan yang dikeluarkan Kementerian PUPR, pengalaman bisa digantikan de ngan pelatihan selama 50 jam. Dengan ketentuan ini, diharapkan dari kalangan perguruan tinggi da pat memaanfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Untuk memper oleh SKA ini, LPJKP juga meng
gandeng Asosiasi Profesi," tam bahnya. Kaitannya dengan penyiap an SKA bagi lulusan Perguruan Tinggi, katanya LPJKP Jateng juga sudah menjalin kerjasama dengan PTN yaitu UNDIP, UNNES dan POLINES. Sedang dari PTS antara lain UNISSULA, UMS dan UNIKA. Selain itu, untuk seminar yang berkaitan dengan jasa konstruksi tingkat Internasional juga telah bekerja sama dengan UNISSULA, UMS dan UNIKA. Sementara untuk seminar tingkat Nasional dengan DPD HPJI Ja teng. Dikatakan pula, LPJKP Jateng membuka seluas-Iuasnya peluang untuk bekerjasama dengan berbagai pihak, utamanya dengan Perguruan Tinggi. Tidak saja dalam pendidikan dan pelatihan, akan tetapi juga dalam bidang penelitian, khususnya penelitian yang menyangkut bidang jasa konstruksi. "Hasil penelitian Inl, nantinya bisa dipublikasikan bersama dan LPJKP Jateng siap memberikan dukungan sepenuhnya," demikian Dr. Ir. Kartono Wibowo, MT, MM. *ms *
Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni 2016. P1W JAKON
Jooooo lo(urkoo Hompeteosi Direktur Bina Kompetensi dan Produktifitas Ditjen Bina Konstruksi Kemente rian PUPR Dr. Ir. Masriato, MT menyatakan sangat terkejut mendengar bahwa akhir - akhir ini, marak di media sosial adanya penawaran bagi mereka yang menginginkan memperoleh Sertifikat Keahlian (SKA) untuk tingkat Muda dan Madya. Bagi yang berminat, bisa mengirimkan persyaratan seperti ijazah, surat pengalaman kerja dan sebagainya, cukup hanya dalam bentuk copy saja dan bisa diki rimkan lewat media on line. Satu hari selesai dengan biaya SKA Muda sebesar Rp 1,5juta dan Madya Rp 2,5 juta. "Wah, saya baru mendengar sekarang. Dan kalau hal itu benar, sangat disayangkan. Pasalnya, bagaimana mereka bisa melakukan ceking apakah data - data yang disampaikan benar atau tidak. Asli atau palsu, " tambahnya.
Direktur Bina Kompetensi dan Produktifitas Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dr. fr. Masrianto, MT memberikan sambutan pembekafan bagi aparatur desa di Kab. Grobogan
enurut Masrianto dalam penjelasannya yang di sampaikan Kamis (7/4) di Semarang sebelum kembali ke Jakarta setelah melakukan kunjungan kerja di Grobogan dalam rangka memberikan pembekalan bagi Tim Pengelola Kegiatan Kons truksi bagi aparatur Desa se Kab. Grobogan, semestinya sesuai dengan ketentuan dan beberapa persyaratan yang semestinya dipenuhi, bagi pekerja konstruksi yang menginginkan memperoleh sertifikat. Diakui, untuk sertifikat keahlian, memang bisa portofolio. Namun demikian, Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) harus benar - benar teliti dan memiliki kepekaan. Apakah persyaratan yang disampaikan benar atau tidak. Asli atau palsu. "Kalau untuk memperoleh sertifikat keahlian hanya melalui me-
M
PILAR JAKON • Edisi 28 • Tahun VIII, April- Juni 2016
dia on line dengan biaya tertentu dan satu hari selesai, memang perlu dipertanyakan," katanya seraya menegaskan agar jangan sampai lacurkan kompetensi. la menambahkan, sertifikat merupakan satu bukti yang memberikan gambaran akan keahlian seseorang dalam bidang keahli an tertentu. Disamping sertifikat bagi tenaga kerja konstruksi, merupakan amanat Undang Undang No : 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Masalah lain yang juga cukup menggelitik adalah juga mudahnya seseorang yang berdomisili di satu provinsi, begitu mudah memperoleh sertifikat keterampilan dari provinsi lain. Hal ini sudah terbukti di Jateng, dari hasil pelaksanaan survailen (penilai) terhadap BUJK yang dilaksanakan LPJK Prov Jateng, terdapat 2.634 memiliki SKT dan 816 memiliki SKA
m
yang berasal dari luar Prov Jateng. Ketentuan yang mengatur hal itu memang tidak ada. Namun demikian, menjadi pertanyaan kenapa mencari dari luar Jateng. Kaitan dengan persoalan tersebut, Dr. Ir. Masrianto, MT menga takan akan melakukan cheking ke pihak yang mengelurkan peraturan tentang pengeluaran atau penerbitan sertifrkat, yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstnuksi Nasional (LPJKN). Namun demikian, ia minta kepada masing - masing LPJK Provinsi untuk dapat melakukan instrospeksi atau melakukan evaluasi. Bagi yang mengeluarkan, apa yang menjadi dasar, bisa mengeluarkan sertifikat. Padahal, mereka tidak me ngetahui secara langsung siapa yang meminta sertifrkat. Sementara bagi provinsi yang bersangkutan di mana menjadi domisili peminta, apakah memang sudah memenuhi ketentuan yang berlaku atau tidak. Atau ada hal - hal lain yang dirasakan menyulitkan _ bagi yang menginginkan sertifrkat, sehingga mereka lebih memilih yang mudah. "Semua ini menjadi masuk an bagi Direktirat Bina Kompetensi dan Produktifrtas, agar permasalahan penerbitan SKT maupun SKA ini benar - benar sesuai ketentuan, sehingga pekerja konstruksi makin mantap dan
Kiri ke kanan : Wakil Ketua I LPJKP Jateng Soepartono, Direktur Bina Kompetensi dan Produktifitas Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PU PR Dr. Ir. Masrianto, MT, Sekda Pemda Grobogan Sugiarto, Kepala Bagian Pembangunan Kab. Grobogan Drs. Siswanto, MM. berdia/og usai pembukan pembekalan bagi aparatur desa se Kab. Grobogan
bisa bersaing. Disamping juga benarbenar bisa menunjukkan kerja nyata dilapangan sesuai dengan keterampil an maupun keahlian, sebagaimana dinyatakan dalam SKT dan SKA," kata Masrianto. Dalam penjelasannya Direktur Bina Kompetensi dan Produktifr tas, yang juga didampingi Ketua LPJK Prov jateng Ir. HM Satya Joe wana, Wakil Ketua III Ir. Harsono Wuryanto, MSc dan anggota pengurus Ir. AY Hari
-
.
Kiri ke kanan : Direktur Bina Kompetensi dan Produktifitas Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dr. Ir. Masrianto, MT, Anggota Pengurus LPJKP Jateng Ir. AY Hari Susilo, dan Wakil Ketua 11/ LPJKP Jateng Ir. Harsono Wuryanto, MSc
m
Susilo, juga menyatakan dalam usaha meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifrkat, terus mengalami peningkatan yang sangat signifrkan, Untuk tahun 2015 untuk tenaga ke~a konstruksi bersertifrkat terampil dan ahli bertambah sekitar 500 ribu. Dan untuk tahun 2016, pihaknya menargetkan dapat menambah sekitar 650 ribu lebih. Sementara untuk tenaga ahli yang bersertifrkat setara ASEAN Chartered Professiona/ Engineer (ACPE) meningkat menjadi 630 orang dan bagi keahlian arsitektur yang memperoleh sertifrkat ASEAN Arsitek (AA) sebanyak 84. "Jumlah ini, sudah terbanyak di ASEAN biarpun kalau dibanding dengan penyebaran jumlah penduduk Indonesia, masih sangat kurang," demikian Dr. Ir. Masrianto, MT. Sementara Ketua LPJK Prov Jateng Ir. HM Satya Joewana ketika diminta penjelasannya tentang pengeluaran/penerbitan maupun re gistrasi SKT/SKA dan SBU, menga takan semuanya dilaksanakan se suai dengan ketentuan lembaga yang ada. LPJK Prov Jateng meginginkan SKT/SKA dan SBU yang dikeluarkan benar-benar kredibel, akuntabel dan bermartabat. Disamping semuanya sesuai dengan kompetensinya. *har*
Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni
2016. PILAR JAKUN
•
•
e er 0 ons ru SI • orus erse I
Ass II Sekda Jateng Ir. Djoko Ketua LPJKP Jateng Ir. Sutrisno, MSi Satya Joewana onon, pengalaman ada lah guru yang balk. Me ngaca pada pengalaman, tetunya bisa jadi cermin guna melangkah yang lebih baik. Oemikian pula pengalaman pekerjaan di dunia jasa konstruksi dalam tahun 2105, hendaknya dapat dijadikan referensi dalam perencanaan pelaksanaan peker jaan kostruksi di tahun 2016. Jangan sampai, kesalahan yang sarna terulang kern bali. Pasal nya, pekerjaan infrastruktur setiap ta hun anggarannya makin besar. Makin besarnya anggaran disedia kan pemerintah, tentunya juga mernbuka kesempatan seluas-
luasnya bagi para pengusaha dibidang jasa konstruksi. "Oi Jateng, dalam pelaksanaan peker jaan infrastruktur dalam tahun 2015, ada beberapa pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran. Ada yang pelaksanaan lelang sampai tiga kali. Ada yang pekerjaannya tidak selesai pada waktunya dan sebagainya," demikian antara lain dikatakan Asisten II Sekda Prov Jateng, yang juga Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Jateng Ir. Ojoko Soetrisno, MSi. dalam sambutannya Selasa (19/1) di Hotel Amanda Hill Bandungan, • ketika membuka Workshop Penen tuan Kebutuhan Tenaga Kerja Kons truksi Oalam Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi. HM Menurut dia, kalau sampai pekerjaan tidak selesai, tentu
0
K
Wakil Ketua /I LPJKP Jateng Dr. Ir. Kartono Wibowo, MT, MM (kanan) tengah memimpin jalannya sidang pada Workshop LPJKP Jateng
PILAR JAKON • Edisi 28 - Tahun VIII- April- Juni 2016
m
nya akan merugikan, baik bagi masyarakat maupun juga peme rintah. Tanpa menyebutkan lokasi nya, ia menunjukkan ada peker jaan pembangunan di sebuah rumah sakit yang tidak dapat diselesaikan, tepat pada waktunya sesuai dengan kontraknya. Sam pai akhir kontrak, pekerjaan hanya selesai sekitar 57,58 persen. "Kenyataan seperti ini, tentunya membawa dampak, tidak baik bagi masyarakat maupun pemerintah karena bangunan yang direncanakan tidak dapat di selesaikan dan dimanfaatkan," ujarnya seraya menambahkan bahwa masalah itu sekarang masih dalam penyelesaian. Untuk itu, kepada para penyedia jasa diharapkan senan tiasa memenuhi ketentuan per un dangan yang berlaku. Disamping juga dapat memperhatikan tentang kelengkapan atau sarana kerjanya. Utamanya demi keselamatan • kerja para pekerjanya. Juga tidak lupa mengasuransikan tenaga Ass /I Sekda Jateng Ir. Djoko Sutrisno,MSi (keJima dari kiri), bergambar bers_ _ kerjanya, sehingga kalau terjadi Jateng, Sugito, Sf, MT Kasi Pemberdayaan BP2JK Dinas Cipkataru Jateng, l sesuatu, sudah ada jaminan ker LPJKP Jateng, If. HM Satya Joewana Ketua LPJKP Jateng, If. Rizal Kepala Ba' Pengurus LPJKP Jateng. janya. Mengenai tenaga kerja dengan Perda Jasa Konstruksi bersertifikat. "Masalah tenaga konstruksi itu sendiri, diakui No: 16 Tahun 2014, Prav Jateng, kerja konstruksi bersertifikat ini memang belum semuanya mem maka mulai tahun 2016 ini semua hendaknya menjadi perhatian kita punyai sertifikat, Padahal. Sesuai tenaga kerja konstruksi, harus bersama, agar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Jateng, dapat dihasilkan pekerjaan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat," kata Djoko Soetrisno. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan penghargaan kepada LPJKP Jateng, yang telah menyelenggarakan workshop ten tang penentuan kebutuhan tenaga kerja konstruksi, Melalui workshop ini, tambahnya hendaknya mam pu menjawab permasalahan tenaga kerja konstruksi, yang selama ini terjadi antara lain pada tahapan pengadaan pekerjaan konstruksi, Kunarto, Sf, MT dari Dinas PSDAJateng, tengah memberikan materi dokumen pengadaan pekerjaan berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan di konstruksi mempersyaratkan se jumlah tenaga konstruksi yang Jingkungan kantornya.
II
Edisi 28 •Tahun VIII . April- Juni 2016. PIlAR JAKON
gan ( dari kiri ke kanan) Ir. Liliek Ekoprijono Ketua Pengarah USTK LPJKP no Wuryanto, MSc Wakil Ketua 11/ LPJKP Jateng, Soepartono Wakil Ketua I Perkeretaapian Klas 1 Jawa Bagian Tengah dan Ir. AY Hari Susilo anggota bersertifikat baik SKNSKT yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa. Yang menjadi pertanyaan sekarang, tuturnya adalah pijakan ketentuan, kriteria apa seorang PPK atau Pokja ULP (Panitial Pejabat Pengadaan) menentukan kebutuhan yang wajar dan propor siona!. Berapa jumlah, klasifikasil kualifikasi tenaga ahli/terampil yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan konstruksi. Sementara bagi penyedia jasa peserta lelang yang akan mengambil bag ian dalarn pelelangan sering mengeluh. Pasalnya, karena Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mensyaratkan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat SKAI SKTterkesan berlebihan. Padahal, pada satu sisi kondisi tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat SKN
SKT yang dimiliki oleh penyedia terbatas. "Melalui workshop ini, saya harapkan dapat dihasilkan pedoman yang dapat dijadikan pegangan, baik bagi pengguna
enentuan Kebut alam Penyeleng lP
jasa rnupun penyedia jasa, dalam rangka pereneanaan maupun pelaksanaan pekerjaan kons truksi," ujar Djoko Sutrisno. Pada bagian lain, ia juga rnenyinggung agar workshop disamping dapat jadi ajang silatu rahmi para pemangku kepentingan di bidang jasa konstruksi, baik pengguna maupun penyedia jasa konstruksi dan juga stakeholder, dapat menelorkan ide-ide pen gem bangan jasa konstruksi yang lebih progesif. "Saya harapkan LPJKP Jateng mampu berperan dala rangka mengayomi anggo tanya dengan memfasilitasil menyelenggarakan kegiatan di bi dang jasa konstruksi, sehingga tereipta dunia usaha jasa konstruksi kokoh, kuat, handal dan kondusif, khususnya di Provinsi Jawa Tengah," demikian Ass II Sekda Prov Jateng, selaku Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Jateng. Dilaporkan Ketua Panitia Workshop, yang juga Wakil Ketua I LPJKP Jateng Soepartono, • workshop berlangsung selama tiga hari sampai Kamis dan diikuti 70 orang peserta, terdiri dari perwakilan SKPD Jateng yang terkait dengan Jasa Konstruksi, Dekan Fak teknik, Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi,
ga Kerja Kon tru I rJaan Konstruksi .. n
h
Anggota Pengurus LPJKP Jateng Ir. AY Hari Susilo (kanan) tengah memimpin sidang pada workshop LPJKP Jateng.
PIlAR JAKON • Edisi 28· Tahun VIII, April- Juni 2016
Wakil Ketua I LPJKP Jateng Soe partono
(USBU), Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) dan Unit Layanan Pelelangan (ULP) Prov Jateng. Workshop bertujuan untuk memberikan panduan dan persepsi yang sama kepada pengguna jasa (PAlKPAlPKlULPI Pokja ULP dan PejabatlPanitia Pengadaan) dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang wajar dan proporsional dalam penyelenggaraan pekerjaan kons truksi. Disamping itu, tambahnya juga guna menjawab kesimpang siuran selama ini, karena belum adanya ketentuan yang baku. Juga guna mngeleminir terjadinya penentuan persyaratan tenaga kerja konstruksi yang berlebihan, di satu sisi menyadari akan ketersediaan tenaga kerja kons truksi bersertifikat masih belum memadai. Dikatakan pula, ada lima sasaran yang ingin dicapai dengan workshop. Pertama, mem fasilitasi pengguna jasa dalam hal ini PAlKPAlPPKlULP/Pokja ULP dan PejabatlPanitia Pengadaan dalam menentukan kebutuhan tenaga konstruksi bersertifikat dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi terkait dengan klasi fikasi/subkualifikasi maupun kuali fikasi/subkualifikasinya. Kedua, untuk memberikan kesempatan lebih Juas kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk dapat
fI
mengikuti proses pelelangan pekerjaan konstruksi lebih banyak dengan memanfaatkan tenaga kerja konstruksi yang dimilikinya. Ketiga, menghindari terjadinya penggunaan tenaga konstruksi bersertifikat oleh beberapa Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam menangani beberapa paket pekerjaan konstruksi secara bersamaan, Keempat, penentuan kebutuhan tenaga kerja konstruksi dalam penyelenggaraan peker jaan konstruksi yang wajar dan proporsional dan kelima, memberikan dorongan kepada tenaga kerja konstruksi untuk memiliki sertifikat kompetensi, baik terampil maupun ahli karena dibutuhkan dalam penye lenggaraan konstruksi. "Dalam workshop ini, diharapkan dapat dihasilkan buku panduan penen tuan kebutuhan tenaga kerja konstruksi pada penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, yang nan tinya dapat membantu para pengguna dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja konstruksi dalam penyelenggaraan peker jaan konstruksi secara wajar dan proporsional," kata Soepartono seraya memberikan gambaran bahwa di Jateng sampai Desem ber 2015, terdapat 7.460 orang yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dengan rincian di bidang keahlian arsitektur 9,72 persen, sipil 58,30 persen, mekanikal
2,74 persen, elektrikal 10,81 persen, tata Iingkungan 4,04 persen, manajemen pelaksanaan 3,14 persen dan lain-Jain 11,26 persen. Untuk tenaga kerja konstruksi bersertifikat terampil (SKT) terdapat sebanyak 17.019 orang dengan rincian di bidang keterampilan arsitektur 30,47 persen, sipil 57,27 persen, mekanikal 3,43 persen, elektrikal 3,74 persen, tata Iingkungan 4,18 persen dan lain-lain 1 persen. Khusus untuk Badan Usaha (BU) Jasa Konstruksi terdapat sekitar 12.814 BU. Jumlah tersebutterdiri dari BU Kecil (K1) 70 persen, BU Kecil (K2) 11 persen. BU Kecil (K3) 14 persen, BU Menengah (M1) 3 persen dan BU Menengah (M2) 2 persen. Ketua LPJKP Jateng Jr. HM Satya Joewana dalam kesempatan sama menyampaikan kegiatan workshop yang diseJeng garakan LPJKP Jateng adalah daJam rangka menjawab berbagai kesimpang siuran yang terjadi, dalam masalah penentuan tenaga kerja. la mengharapkan, kepada para Pimpinan Asosiasi Perusahaan maupun Asosiasi Profesi, nantinya dapat menyebar luaskan hasilnya kepada para anggota masing-masing, sehingga pembangunan Infrastruktur di Jateng, makin baik, berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat. *har*
Peserta workshop LPJKP Jateng.
Edisi 28· Tahun VIII, April- Juni 2016. PILAR lAIION
lPIKP loteng loksonokon SUfvoilen BUlK • Ditemukan Rangkap Jabatan di BUJK • Ada Tenaga Kerja Konstruksi SKT nya dari Luar Jateng embaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prav (LPJKP) Jateng, dalam rangka melaksanakan ke tentuan Peraturan Lembaga No : 12 Tahun 2012, telah melaksana kan kegiatan Survailen (penilaian) kinerja Badan Usaha Jasa Kons truksi (BUJK), dalam penggunaan SBU. Dari sekitar 10 ribu lebih BUJK yang tercatat dan telah memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU) diambil secara acak sebanyak 151 BUJK. Pelak sanaan Survailen tersebut, dilak sanakan di enam wilayah eks Karesiden, masing- masing eks. Kars Semarang di selenggarakan di Gedung B Satker Dincipkataru Jateng Semarang, hadir Ketua Pengarah USBU LPJKP Jateng H. Mulyono Hadipranoto. Eks Kars Pati di Hotel New Merdeka. Kars Surakarta di Hotel Ibis Surakarta, dalam kegiatan ini
L
SURVAlLEN BADAl U AHA JASA KONSTRUKSI 1AHlJN 2015 Vt1LA:, r SIDENAN SURAKARTA LEMBAGA PlNGE",....A, 'GAN JASA KONSTRUKSI PRO\'!'"I ;t..WA TENGAH
Kiri ke kanan : Ketua Pelaksana USBU LPJKP Jateng, Ir. Bagyo Surono, Pengu rus LPJKP Jateng Ir. AY Hari Susilo, Ketua LPJKP Jateng Ir. HM Satya Joewana, Ketua Pengarah USBU LPJKP Jateng H. Mulyono Hadipranoto, dan Ketua Tim Survailen Ir. Suhendro Trinugroho, MT, pada acara pembukaan Survailen di Eks Kars. Surakarta
hadir Ketua LPJKP Jateng Ir. HM Satya Joewana dan Ir. AY Hari Susilo selaku Koordinator. Eks
Peserta survailen di Kabupaten Magelang
PIlAR JAIlOR. Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni 2016
Kars Kedu di Hotel The OXALIS Regency Magelang, hadir Wa kil Ketua III LPJKP Jateng Ir. Harsono Wuryanto, MSc selaku Koordinator. Kars Pekalongan di Hotel Santika Pekalongan, hadir Wakil Ketua II LPJKP Jateng Dr. Ir. Kartono Wibowo, MT, MM selaku Koordinator dan eks Kars Banyumas di Hotel Horison Pur wokerto, hadir Wakil Ketua I LPJKP Jateng Soepartono selaku Koodinator. Melalui survailen diharapkan dapat diketahui sampai seberapa jauh kualifikasi dan klasifikasi dapat mendukung BUJK dalam mencari pekerjaaan. Juga guna mendapatkan kepastian apa kah BUJK masih memenuhi persyaratan. "Hasil survailen
II
semoga kegiatan survailen ini membawa perbaikan serta kemajuan bersama," kata Guna wan Wibisono Ketua DPD GA RANSI Jateng di tengah-tengah pelaksanaan survailen BUJK untuk eks. Kars Pekalongan di Hotel Santika Pekalongan.
Peserta sUlVailen di Kota Pekalongan
ini nanti, akan jadi rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang," kata Wakil Ketua I LPJKP Jateng Soepartono dalam perbincangan dengan "Pilar Jakon" di Hotel Horison di tengah - tengah berlangsungnya survailen BUJK untuk wil.eks Kars Banyumas yang diikuti 29 BUJK. Dari kegiatan survailen yang melibatkan tidak kurang dari 26 orang Asesor Kemampuan Badan Usaha (ASKBU) dari Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) LPJKP Jateng, banyak temuan - temuan yang diperoleh. Temuan yang diperoleh seperti diungkapkan Soepartono antara lain masih adanya rangkap jabatan. Padahal, sesuai dengan ketentuan tidak boleh terjadi perangkapan jabatan dalam satu jenis usaha, misalnya PJBU (pe nanggung jawab badan usaha) merangkap PJK (penanggung jawab klasifikasi). Ada juga pengalaman pekerjaan yang tidak sesuai dengan sub kualifikasi. Administrasi kurang memenuhi legal aspek. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) tidak sesuai dengan SBU dan berbagai temuan lain, termasuk salah satu di antaranya adalah masalah keuangan.
Mengikuti kegiatan survalien BUJK yang dilaksanakan LPJKP Jateng, dalam mengemban ama nah dari LPJKN bahwa setiap tahun harus dilaksanakan survai len, memang menarik. Ternyata dari kegiatan yang dilaksana kan, banyak masukan diperoleh. Kegiatan ini pun, juga direspon positif oleh BUJK. Salah satu di antaranya disampaikan Tap sin Direktur PT. Bina Muda Pekalongan. "Survailen ini baik dan sangat positif bagi BUJK," ujarnya seraya menambahkan melalui survailen juga bisa disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan BUJK dalam menjalankan kegiatan usahanya. Di antaranya dalam pengurusan SBU masih dirasakan lama. Juga konversi sub kualifikasi banyak yang tidak pas dengan situasi di lapangan. Salah satu Asosiasi Perusa haan yang terlihat aktif mengikuti survailen juga menyambut baik. Pasalnya melalui survailen akan bisa diperoleh gambaran yang sebenarnya. Sampai seberapa jauh BUJK disiplin dalam melaksa nakan peraturan yang berlaku. "GARANSI (Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia) Jateng, menyambut sangat positif dan
SKT dari Luar Jateng : Hal lain yang menarik dan perlu dicermati pula, ternyata banyak di antara BUJK yang ada di Jateng dalam usahanya memanfaatkan tenaga kerja dengan sertifikat tenaga kerja konstruksi yang diterbitkan dari luar provinsi Jateng. Sampai akhir Februari, tercatat ada sekitar 2.634 tenaga kerja konstruksi terampil yang memiliki SKT dari luar Jateng. Sedang yang menggunakan Sertifkat Keahlian (SKA) sebanyak 816. Padahal, dari sekitar 10 ribu badan usaha jasa konstruksi di Jateng, jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki SKT sebanyak 18 ribu lebih dan SKA sebanyak 7.600. "Banyaknya tenaga kerja konstruksi yang memiliki SKT dan SKA dari luar provinsi Jateng yang digunakan oleh para pengusaha jasa konstruksi dalam mengurus SBU-nya, patut disayangkan. Padahal, jika dilihat dari jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat di provinsi Jateng, semestinya mencukupi," demikian antara lain dikatakan Wakil Ketua I LPJK Provinsi Jateng Soepartono, ketika diminta tanggapannya dengan adanya BUJK di Jateng yang banyak menggunakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat dari luar Jateng. Soepartono lebih lanjut me nyatakan banyaknya tenaga kerja konstruksi yang sertifikatnya berasal dari luar Jateng, memang menimbulkan pertanyaan yang cukup menggelitik dan perlu ditelusuri, kenapa? Apakah ada kesulitan atau hal-hal lain dalam mengurus sertifikat keterampilan maupun sertifikat keahlian kons
Edisi 28 •Tahun VIII· April- Juni 2016. PIlAR JAKON
truksi. Padahal, selama ini LPJK Provinsi Jateng dalam fasilitasi sertifikat keterampilan, sertifikat keahlian dan sertifikat badan usaha, sudah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan lembaga dan standar pelayanan minimal (SPM). "Ke depan, ka mi mengharapkan agar BUJK Jateng, dapat memanfaatkan tenaga kerja konstruksi yang sertifikatnya berasal dari Jateng," tuturnya seraya menambahkan bahwa dalam proses SBU rnemang dipersyaratakan bahwa BUJK harus memiliki Penanggung Jawab Teknik (PJT), Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) dan Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU). Khusus untuk PJT dan PJK ini, harus memiliki sertifikat keterampilan atau keahlian. Masalah sertifikat tenaga kerja baik untuk tingkat terampil maupun ahli memang menarik untuk disimak. Namun, seperti disampaikan Wakil Ketua I LPJKP Jateng Soepartono, bahwa memang tidak ada aturannya bahwa warga Jateng misalnya SKT dan SKA nya juga dari Jateng. Seseorang bisa saja meneari SKT maupun SKA di mana saja. Jadi, kalau seseorang merasa lebih mudah memperaleh
SKT maupun SKA di luar Jateng, ya tidak bisa dieegah. Padahal, kalau dirunut untuk memperoleh SKT maupun SKA harus melalui Asosiasi Prafesi terlebih dahulu dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Memiliki sertifikat memang sudah menjadi keharusan bagi pekerja konstruksi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No : 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Namun demi kian, toh belum semua tenaga konstruksi bisa memenuhi keten tuan perundangan yang berlaku dengan berbagai alasan. Jumlah tenaga kerja konstruksi di Indo nesia yang memiliki sertifikat masih sangat sedikit. Padahal jumlah tenaga kerja konstruksi sudah lebih dari tujuh juta lebih Kenyataan masih sedikitnya tenaga kerja konstruksi ini, yang saat sekarang terus diusahakan peningkatannya. Terkait dengan tenaga kerja konstruksi bersertifikat, Wakil Ketua I LPJKP Jateng Soepartono juga mengingatkan kepada para pengusaha jasa konstruksi, agar dapat memberikan kesempatan kepada tenaga kerjanya, untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini, tegasnya sangat penting
karena hanya dengan bekal se rtifi kat akan bisa bersaing. Kita harus ingat, dalam era MEA tenaga kerja konstruksi asing bebas masuk ke Indonesia.
Beri Kesempatan : Pelaksanaan survailen BUJK yang dilaksanakan LPJKP Ja teng, rasanya memang tepat dengan situasi sekarang, di mana pemerintah mempunyai kebijakan memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Terbukti, dana yang digelontorkan melalui APBN terus meningkat setiap tahunnya. Demikian halnya dengan Jawa Tengah, dana pembangunan infra setruktur terus meningkat. Tereatat, untuk tahun anggaran 2016APBD Jateng menyediakan anggaran Rp 2,4 triliun. Padahal, dalam tahun anggaran 2013, dana yang diku eurkan baru sekitar Rp 700 milyard. Peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur, mem berikan gambaran nyata akan tekad pemerintah Jateng, guna mewujudkan sarana maupun prasarana yang baik, khususnya di bidang jalan dan jembatan. Diyakini, kalau transportasi berja Ian Ianear, tentu akan menun jang pula kelanearan roda per ekonomian. Melihat kebijakan pemerin tah, yang memprioritaskan pemba ngunan infrastruktur, tentunya membuat prospek pengusahajasa SURVAILEN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI konstruksi makin eerah. Ribuan laDTIV 2015 WILAYAH EKS KARlSIDENAN paket prayek infrastruktur tersebar LEMBAGA PENGEfvlEAN6AN JASA KONSTRUKSI di berbagai daerah. Banyaknya PROVIt\;SI J ""A TENGAH pekerjaan infrastruktur, tentunya memberikan kesempatan bagi pengusaha jasa konstruksi untuk ikut berpartisipasi. Apalagi di Iingkungan BUJK di Jateng, se bagian besar kualifikasinya kecil (K1, K2 dan K3). Apakah BUJK Kualifikasi Kecil ini, juga bisa ikut menikmatinya, masih menjadi satu pertanyaan. Pasalnya, da lam era sekarang ini, BUJK dari PEMBUKAAN : Kifi ke kanan Kuswan Hassan Ketua Survailen BUJK eks. Kafs mana saja bisa mengikuti lelang Banyumas, Wakil Ketua I LPJKP Jateng Soepartono, Ketua Pengarah USBU pengadaan barang/jasa. LPJKPJateng H. Mulyono Hadipranoto dan Ketua Pelakana USBU If. Bagyo SUfO no, pada pembukaan survailen BUJK eks. Kafs Banyumas. Fenomena seperti itu,
PILAR JAIlOI • Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni 2016
ED
memang dirasakan sangat tidak adi!. Kemungkinan, bahwa banyak paket pekerjaan infrastruktur yang ada, bisadikerjakan oleh BUJKdari daerah lain, bahkan dari Provinsi lain.Untuk ini, memang diperlukan satu langkah guna melindungi BUJK Kualifikasi Keeil, agar bisa ikut berperan serta. Jangan sampai mereka, hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Sementara, kalau pemenang lelangnya dari luar daerah atau luar provinsi, belum tentu hasilnya sebagaimana diharapkan. Ketua LPJKP Jateng Ir. HM Satya Joewana ketika diminta pen dapatnya tentang perlindungan untuk pengusaha jasa konstruksi kualifikasi keeil ini, dengan tegas menyatakan sangat baik. Pasal nya, kalau mereka tidak dapat per lindungan dan kesempatan, tentu usahanya akan mati. Pengguna Jasa, tambahnya harus bisa melindungi serta memberi kesem patan kepada pengusaha kecil ini, demi kelangsungan hidup usaha dan juga keluarganya. "Sepanjang ketentuan yang ada memperbolehkan, apa salahnya pengusaha keeil yang ada di daerah diberikan kesempatan. Selain satu daerah, juga penga wasannya akan lebih mudah," katanya di sela - sela pelaksanaan Survailen BUJK untuk wit eks. Kars Surakarta. Persoalan pembangunan in frastruktur ini, memang menarik untuk dikaji. Dari pengalaman pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun sebelumnya, bisa dijadikan gambaran. Bahwa be lum semua BUJK mempunyai komitmen yang sama. Yaitu pekerjaannya harus tepat waktu dan juga kualitas. Seperti kesan masyarakat, jalan baru dibangun tidak lama rusak. Bangunan baru saja selesai dan diresmikan penggunaannya, tidak lama retakretak dan sebagainya. Bahkan Gubernur Jateng sendiri, pernah memergoki dalam kunjungan di satu daerah, melihat pembangun
m
LEMBAGA PENGH.1 PROVI
JASA KONSTRUKSI TENGAH
PEMBUKAAN : Kiri ke kanan Ketua Pengarah USBU LPJKPJateng H. Mulyono Hadipranoto, Wakil Ketua 11/ LPJKP Jateng Ir. Harsono Wuryanto, MSc, Ketua Pelaksana Survailen eks. Kars Kedu Sugito, ST, MT, Ketua Pelaksana USBU LPJKP Jateng Ir. Bagyo Surono
an jalan dengan beton, yang tidak memenuhi persyaratan. Terkait dengan masalah pembangunan agar hasilnya ber kualitas, Wakil Ketua III LPJKP Jateng Ir. Harsono Wuryanto, MSe di aeara survailen BUJK eks. Kars Kedu, menyampaikan perlunya Penanggung Jawab Teknik (PJT) adalah seseorang yang memang ahli di bidangnya dan memiliki sertifikat. Pemilik BUJK, boJeh siapa saja dengan latar belakang pendidikannya. Akan tetapi untuk PJT harus memang yang benarbenar ahli. Pembangunan akan berjalan lanear dan berkualitas, tambahnya apabila semuanya me ngikuti kaidah teknik yang ada. Disamping itu, ia juga me nyampaikan harapan agar BUJK dalam melaksanakan pekerjaan yang diperolehnya, jangan hanya semata meneari keuntungan. Masalah keuntungan ini, tuturnya tentunya sudah dimasukkan da lam pereneanaan pembangunan. Jadi, jangan sampai mengurangi atau mengubah spek yang ada, demi meraih keuntungan yang lebih banyak. "kalau sampai terjadi hal seperti ini, ya jangan harapkan hasil pembagunan akan
berkualitas dan tahan lama," kata Harsono yang juga pengurus DPD HPJI Jateng. KetuaPengarahUSBULPJKP Jateng Mulyono Hadipranoto yang seeara langsung menyaksikan jalannya survailen di semua eks. Kars di Jateng, dengan disertai Ketua Pelaksana USBU Ir. Bagyo Surono, ketika diminta tanggapannya mengatakan survailen banyak manfaatnya. Pasalnya, kedua belah pihak dapat saling koreksi. Dari kegiatan survailen ini, juga makin membuka para pengusaha jasa konstruksi, bahwa ternyata masih banyak kekurangannya. Banyak pula, yang tidak bisa melaksanakan ketentuan lembaga, misalnya adanya ketentuan yang tidak mem perbolehkan rangkap jabatan dan sebagainya. Survailen BUJK yang dilak sanakan LPJKP Jateng, telah ter laksana dengan baik. Hasilnya ju ga sudah diperoleh. Tinggal kini, tertumpang harapan semoga hasil yang diperoleh bisa membawa perubahan dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah. * har *
Edisi 28 •Tahun VIII· April- Juni 2016. PIW JAIlON
Masih Ada Persyaratan Tenaga Herja Honstruksi yang Berlebihan Oi Jawa Tengah masih banyak pekerjaan konstruksi yang nitai konstruksinya besar-besar, yang dikerjakan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dari luar Jawa Tengah. Hal ini bisa terjadi, karena di Jateng BUJK yang kualifikasinya besar hanya sekitar 1 persen. Sementara paling besar sekitar 94 persen adalah kualifikasinya kecit dan sisanya sekitar 5 persen kualifikasinya menengah. "Untuk ini, perlu perhatian bagi masyarakat SERAHKAN : Ketua LPJKP Jateng Ir. HM Satya Joewana didam jasa konstruksi, agar dapat pingi anggota pengurus LPJKP Jateng Ir. AY Hari Soesi/o, Wakil ketua I Soepartono menyerahkan sertifikat tanda te/ah mengikuti memberikan dorongan workshop kepada peserta. agar ada peningkatan kualifikasi BUJK dari kecit orkshop yang dibuka tenaga kerja konstruksi yang ke besar, sehingga para Ass II Sekda Jateng cenderung berlebihan dan tidak BUJK di Jateng bisa ikut yang juga Ketua proporsional. Padahal, seperti dike Tim Pembina Jasa tahui situasi pekerja konstruksi bersaing memperoleh pekeryaankons~uks4
yang nilai konstruksinya besar," demikian antara lain disampaikan Wakit Ketua I LPJK Prov Jateng Soeparlono, Kamis (21/1) di Hotel Amanda Hill Bandungan, seusai penutupan Workshop Penentuan Kebutuhan Tenaga Kerja Ahli dan Terampit (SKA dan SKT) pada penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
W
Konstruksi Prov Jateng Ir. Djoko Soetrisno, MSi, diikuti 70 orang dari pemangku kepentingan jasa konstruksi Jawa Tengah, SKPD Provinsi Jawa Tengah, Dekan Fak Teknik PTN/PTS se Jateng, Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi dan sebagainya, bertujuan memberikan panduan dan persepsi yang sama kepada pengguna jasa dan pejabatlpanitia pengadaan dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang wajar dan proporsional da lam pekerjaan konstruksi. Lebih lanjut dikatakan Soepartono, situasi yang diha dapi BUJK masih ditambah lagi dengan adanya persyaratan
PIW IDOl. Edisi 28 • Tahun VIII •April- Juni 2016
di Jateng sendiri, khususnya yang mempunyai SKA dan SKT masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhan. Apalagi pembangunan infrastruk tur yang dilaksanakan pemerintah, makin tahun anggaran yang disediakan semakin meningkat pesat "Melalui workshop ini, diha rapkan hal-hal seperti ini dapat dieliminir," katanya. Terkait dengan hasil work shop, ia mengatakan sangat baik serta menggembirakan. Pasalnya, dari seluruh stake holder peserta tercapai kesepakatan tentang be rapa kebutuhan tenaga kerja kons truksi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dengan
II
ma yang dihasilkan dalam work shop, yang diikuti pengguna jasa maupun penyedia jasa, tentu akan dapat menjadi pegangan bersama. Ketua LPJK Prav Jateng Ir. HM Satya Joewana dalam sambutannya ketika menutup workshop menyampaikan peng hargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi semua peserta, atas pemikiran-pemikiran tentang bagaimana sebaiknya pelaksana an pekerjaan pembangunan di bi dang jasa konstruksi. "Hasil work Wakil Ketua I LPJKP Jateng Soepartono (kiri), Ketua LPJKP Jateng shop ini nanti, akan disampaikan Ir. HM Satya Joewana (dua dari kanan), dan Anggota Pengrus ke Ketua Tim Pembina Jasa LPJKP Jateng Ir. AY Hari Susilo (kanan), bergambar bersama Konstruksi Jateng dan juga Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabl dengan Peserta Workshop Kota dan juga seluruh masyarakat jasa konstruksi," katanya seraya adanya kesepakatan, yang nanti Keairan, Bidang Keciptakaryaan, mengharapkan dengan adanya nya akan dijadikan panduanl Bangunan Gedung, Bidang Meka panduan/pegangan semua yang pegangan, baik pengguna jasa nikal dan Elektrikal meliputi insta berkepentingan dalam pelaksana maupun penyedia jasa, akan lasi mekanikal dan elektrikal, Me an pembangunan konstruksi, baik bisa melaksanakan pekerjaan ngenai nilai, sifat prayek, faktor pengguna jasa maupun penyedia konstruksi dengan lebih baik lagi. resiko, kendala dan durasi peJak jasa, akan mempunyai pemaham sanaan dan sebagainya. "Dengan an dan kesamaaan pandangan, Lebih tepat mutu dan kualitas. Beberapa bidang pekerjaan rumusan ini, maka berapa se dalam penentuan berapa tenaga yang berhasil dirumuskan seperti benarnya tenaga kerja konstruksi kerja yang bersertifikat ahli dikatakan Soepartono antara lain yang dibutuhkan, akan bisa maupun keterampilan, dalam meliputi bidang ke Bina Margaan diketahui dengan benar," tutur Soe setiap pelaksanaan pekerjaan Jalan dan Jembatan. Bidang partono seraya menambahkan konstruksi. * har * Sipil keairan, bangunan Sipil dengan adanya rumusan bersa
Anggota Pengrus LPJKP Jateng Ir. AY Hari Susilo (kiri) menyerahkan cinderamata kepada peserta Workshop
ED
Manajer Eksektuif Bapel LPJKP Jateng Ir. DF Witjaksono HR, Dipl HE mengucapkan selamat pada peserta Workshop disaksikan Manajer Umum Haryanto, ST Edisi 28 •Tahun VIII· April- Juni 2016. PILAR JAKON
Apara_ur Desa Iku_i 'Ii Kompe_ensi Jalan dan Jemba_an Selama menjadi Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) selama enam tahun, baru sekarang ini mendapatkan kesempatan mengikuti Bimbingan Teknik dan Uji Kompetensi, guna memperoleh Sertifikat Keterampilan Tenaga Kerja (SKT) bidang jalan dan jembatan. Pernyataan lugu disertai rasa kegembiraan itu disampaikan Ali Maskur (37) yang beralamatkan di Plosorejo RT 2 RW 7 Kecamatan Tawangrejo Purwodadi, seusai mengikuti uji tertulis yang diselenggaran dalam rangka Bim bingan Teknik (Bintek) dan Uji Kompetensi guna memperoleh Sertifikat Keterampilan Tenaga Kerja (SKT) tingkat III, yang diselenggarakan Pemkab Grobogan bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov (LPJKP) Jateng. idak hanya Ali Maskur yang merasakan kebaha giaan. Akan tetapi juga teman-teman sesama apa ratur Desa lainnya yang juga mendapatkan kesempatan. Bah kan dari 110 aparatur desa dan lembaga ketahanan masyarakat desa, salah satu diantaranya ada lah seorang wanita. Wiwik Sao dah (41) adalah seorang Ibu yang ternyata juga menjadi Kaur Pemerintahan. Jabatan yang su dah diembannya selama 6 tahun itu, ternyata tidak canggung dilak sanakan. Berkat ketekunan dan kesungguhannya dalam melak sanakan tugas, untuk kali pertama ditunjuk dan dipercaya mewakili Pemerintahan Desa Watupawon
Kecamatan Penawangan, di mana Wiwik tinggal, untuk mengikuti Bintek dan Uji Kompetensi. "Kesem patan ini tidak akan disia-siakan dan semoga saya berhasil lulus serta mendapatkan sertifikat," tu turnya. Bintek berlangsung selama tiga hari mulai 10 sId 13 Maret, seperti disampaikan Kabag Pem bangunan Setda Grobogan Drs. Siswanto, MM bertujuan membe rikan informasi dam pemahaman kepada perangkat desa dan lembaga ketahanan masyarakat desa, yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK), terkait adanya regulasi terhadap pengadaan barang dan jasa di desa di bidang konstruksi. Regulasi ini, merupakan hal baru bagi aparat
..
T
• •
Peserta Bimbingan Teknik dan Uji Kompetensi guna mempero/eh Sertifikat Keterampilan Tenaga Kerja di Kabupaten Grobogan
PILAR JAKON • Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni 2016
II
Kabag Pembangunan Setda Grobogan Drs.Siswanto,MM berdialog dengan peserta Bintek/Uji Kompetensi, yang diikuti 110 orang perangkat Desa dari 14 Kecamatan se Kab Grobogan desa, sehingga harus benar-benar dipahami dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi di desa. "Persyaratan untuk dapat menjadi atau ditunjuk menjadi anggota TPK harus memiliki SKT," tambah nya. Selain itu, kata Siswanto kegiatan bintek dan uji kompe tensi juga bertujuan agar penga daan barang/jasa di desa, khu susnya pekerjaan konstruksi, da pat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ber laku serta berhasil sesuai dengan perencanaan. Melalui Bintek ini diharapkan perangkat desa bisa mengelola serta menjalankan dan mempertanggung jawabkan dana yang cukup besar yang diberikan ke desa-desa. "Sekarang ini, tiap - tiap Desa menerima kucuran dana yang cukup besar dari pemerintah, baik yang berasal dariAPBN,APBDTk.IAPBDTk.II dan sebagainya, yang jumlahnya mulai ratusan juta sampai milyard rupiah," katanya. Berhasil: Besarnya nilai uang yang
II
dikucurkan pernerintah, seperti dikatakan Kabag Pembangunan Setda Grobogan, memang menja dikan pihak pemerintah daerah harus benar-benar bisa menga wasinya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai, karena tidak hatihati atau ketidak tahuan dalam pengelolaannya, akan berakibat fatal. Yaitu bisa terseret ke ranah hukum. Dalam pemanfaatan dana
yang diterima Desa, di Grobogan memang di tekankan untuk perce patan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan lainnya. Kenapa jalan, karena diakui bahwa jalan jalan di pedesaan atau antar desa satu dengan yang lain, banyak di antaranya yang dalam keadaan kurang baik. Dengan percepatan pembangunan infrastruktur ini, di harapkan nantinya jalan di desa serta antar desa satu dengan yang lain menjadi baik. Kalau jalan-jalan keadaannya baik serta nyaman, tentu akan memperlancar roda perekono mian. Kalau roda perekonomian lancar, tentu selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan ma syarakat. Guna mewujudkan impian membangun jalan yang baik dan benar, maka diperlukan tenaga - tenaga yang memang mempunyai keterampilan atau keahlian di bidang jalan. Besarnya dana yang bersifat khusus dalam tahun anggaran 2016 untuk percepatan pemba ngunan infrastruktur serta pemba ngunan lainnya, dikatakan Bupati Grobogan Bambang Pudjiono,SH dalam sambutan tertulisnya ketika membuka Bintek dan Uji Kom
Soni Arifianto dari USTK LPJKP Jateng memberi penjelasan saat berlangsung Bintek Uji Kompetensi
Edisi 28· Tahun VIII, April· Juni 2016. PIW IAKON
petensi, Jum'at (10/3) di Riptaloka Setda Grobogan, bahwa dana yang dialokasikan kepada 146 Desa untk 277 Paket kegiatan konstruksi mencapai Rp 30.945.000;000,"Untuk tahun anggaran menda tang bantuan keuangan kepada desa dapat lebih ditingkatkan lagi, baik yang bersumber dari APBN, APBD Prov Jateng mau pun APBD Pemda Grobogan," kata Bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Pemda Grobogan Sugiyanto. Bupati juga menambahkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pemda telah membuat payung hukum yang menjadi dasar pelak sanaannya di antaranya adalah Peraturan Bupati No.: 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Dikatakan, kebijakan tersebut apabila tidak diiringi dengan pe ningkatan kompetensi sumber daya manusia yang memadai, tentu akan menyebabkan pelak sanaannya menjadi terhambat. "Untuk ini, saya menyambut baik dilaksanakannya Bintek dan Uji Kompetensi bagi perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, guna meningkatkan kemam puan para aparat desa di bidang jasa konstruksi," ujar Bambang Pudjiono seraya menyampaikan harapan agar semua peserta Bintek dan Uji Kompetensi dapat mengikuti kegiatan sampai selesai dan dapat memahami substansi nya. Mengakhiri sambutannya Bu pati mengharapkan agar segera dilaksanakan pencairan bantuan keuangan sesuai dengan keten tuan. Baik yang dilaksanakan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia. Diintruksikan pula, paket pekerjaan yang su dah direncanakan agar segera dilaksanakan, mengingat sudah memasuki akhir dari Triwulan Pertama tahun anggaran 2016. "Jangan sampai terlena dengan
Peserta Bintek Uji Kompetensi praktek pasang paving
waktu yang terlihat masih panjang. hukum," ujarnya. Pelaksanaan Bintek dan Uji Pasalnya, untuk pekerjaan beton membutuhkan pematangan umur. Kompetensi guna memperoleh Waktunya agar benar-benar diper SKT tingkat III yang secara hatikan termasuk pekerjaan yang langsung disaksikan Manajer membutuhkan proses pelelang Diklat LPJKP Jateng Nur Atimah, • an," demikian Bupati Grobogan SE, pada hari pertama kepada seraya menekankan agar laporan peserta diberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan dapat se terkait kebijakan dan teknis cara rutin disampaikan kepada pelaksanaan pengadaan barang/ SKPD teknis, melalui Camat, jasa di Desa. Hari kedua berisi sebagai dasar evaluasi dan teori dan simulasi pekerjaan yang dilanjutkan praktek singkat monitoring. Ketua LPJKP Jateng Ir. HM pekerjaan jalan, pembuatan jalan Satya Joewana mengatakan ke memakai paving. Sementara hari giatan Bintek untuk aparat Desa ketiga dilaksanakan uji tertulis dan Lembaga Kemasyarakatan dan wawancara. Dalam kegiatan Bintek ini, Desa di Grobogan adalah yang pertama kali dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Pemda yang ada di Jateng, (USTK) LPJKP Jateng menurun bahkan mungkin se Indonesia. kan enam orang Asesor Kemam "Bintek seperti ini sangat penting puan Tenaga Kerja (AKTK) dari BP artinya, khususnya dalam menam Dikjur Dinas Pendidikan Jateng bah wawasan perangkat desa, dengan Koordinator Drs. Sutego, yang mempunyai tanggung ja SPd, ST, MPd. Ke enam asesor wab besar, mengingat besarnya yang diterjunkan masing-masing kucuran dana yang diberikan Hj. Ruliwiyati, Harmanto, Alip, ke desa. Jangan sampai karena Tarmudi, Tohar dan Supramono. * ms * kurang memahami, terjadi kesalah an yang bisa berakibat ke ranah
PILAR JAKON • Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni 2016
RUMAH TAHAN BANJIR Oleh: Parfi Khadiyanto Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT UNDIP - Semarang
Manusia adalah jenis makhluk yang mempunyai kemampuan adaptasiyang sangat besar. Hampir semua jenis habitat dihuni oleh manusia, yaitu dari daerah pantai sampai
pada pegunungan Andes yang tinggi, dari hutan tropis, gurun, padangpasiryang panas, lembab, dan kering sampai daerah arktik yang dingin dipenuhi es, terdapat manusia. Dengan kemampuan adaptasinya yang besar, populasi manusia terus bertambah, dan siap untuk menduduki habitat baru (Sarwono, 1992).
M
enurut Douglas (2000:48, dalam Building Adapta tion), disebutkan bah wa pilihan untuk bertahan dan melakukan adaptasi pada Iingkung permukiman itu dikarenakan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu (1) kepen tingan ekonomi penghuni; (2) kondisi fisik lingkungan; dan (3) nilai (fungsi) Iingkungan. Menurut dia (Douglas), tiga faktor tersebut memiliki derajat kepentingan yang
II
sama, yaitu kalau suatu lingkungan tidak memiliki nilai ekonomi bagi penghuni, baik secara langsung maupun tak langsung, pasti tidak akan dipertahankan, penghuni akan segera pindah ke tempat lain. Kalau kondisi fisik Iingkungan kurang bersahabat, rawan ter hadap bencana, pasti juga akan ditinggalkan. Dan yang terakhir, kalau nilai (fungsi) Iingkungan yang seharusnya semakin lama
semakin baiklnaik, tetapi justru makin lama makin jeleklturun, pasti juga akan ditinggalkan. Akan tetapi di Semarang, khususnya sekitar kawasan industri, adalahjusru kebalikannya, nilai kawasan menurun tetapi makin tam bah besar saja jumlah pendatang yang masuk, daya tampung dan daya dukungnya sudah mencapai titik jenuh, masih saja menjadi tempat tUjuan untuk bermukim. Dalam bermukim di Genuk yang selalu tergenang banjir rob, masyarakat melakukan penyesuaian bentuk rumah, melakukan perubahan bentuk bangunan dan lingkungan. Itulah adaptasi, yang dalam beberapa teori tentang permukiman belum dijamah. Ada kemampuan adap tasi yang dimiliki manusia untuk bermukim disembarang wilayah, meski tampaknya lokasi tersebut tidak memenuhi syarat, tetapi mereka tetap nyaman bermukim di lokasi tersebut. Kenaikan laut pasang atau yang dikenal dengan istilah rob akan lebih parah lagl dampaknya, apabila disamping kenaikan air laut secara nyata, juga terjadi kenaikan yang nisbi, yaitu kenaik an laut pasang akibat terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence). Kota Semarang memiliki wi
Edisi 28 • Tahun VIII· Apnl- Juni 2016. PILAR IAlOII
Sumber http://www.tubasmedia.com/ada wisata rumah di tengah laut
layah yang sedang mengalami penurunan tanah, laju penurunan tanah mencapai lebih dari 8 cm per tahun. Semarang memang lang ganan banjir, terutama banjir rob (air laut pasang). Sejak dulu kala, Semarang sudah terkenal akan banjirnya. Sejarah banjir di Kota Sema rang tidak dapat menghilangkan catatan banjir yang terjadi pada tahun 1913. Jalan Bojong yang sekarang dikenal dengan Jalan Pemuda tergenang air. Catatan kelam selanjutnya terjadi 1990. Tanggul Banjir Kanal Barat jebol menewaskan 86 orang dan kerugian mencapai sekitar Rp 8,7 miliar, saat itu. Hampir seabad, masyarakat di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini dipaksa hidup dengan banjir pada setiap musim
hujan. Bahkan saat ini tidak musim hujan pun sejumlah kawasan tergenang air. Tidak heran jika Belanda menyusun konsep pengendali banjir dengan membangun Banjir Kanal Barat (BKB) pada tahun 1892 dan Banjir Kanal Timur (BKT) tahun 1900. Saat ini banjir yang selalu menghantui Semarang adalah banjir laut pasang (rob). Air laut pasang (rob) adalah naiknya posisi permukaan per airan laut atau samudera yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Ada tiga sumber gaya yang saling berinteraksi, yaitu: laut, matahari, dan bulan. Menurut Trevor (dalam buku Oceans, Tide and Surges - 2008: 100) dinyatakan bahwa, apabila posisi bumi, bulan, dan matahari terletak dalam satu garis,
PIW lAIlON • Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni 2016
maka akan terjadi peningkatan kenaikan air laut yang tertinggi, sedangkan apabila posisi bulan dan matahari dalam kedudukan 90° dimana bumi ada di titik nol, akan terjadi pasang laut terendah. Semakin dekat posisi bulan terhadap bumi, maka semakin kuat tarikan gravitasi, sehingga akan mengakibatkan tingginya air laut pasang. Dalam satu tahun, posisi kedekatan bulan dengan bumi berbeda-beda, demikian pula dengan posisi kedekatan matahari dengan bumi, maka pada bulan-bulan tertentu akan terjadi kenaikan air laut pasang di atas normal. Setiap bulan, akan terjadi dua kali kenaikan air laut pasang, yaitu saat bulan purnama, di mana posisi bumi ada di tengah-tengah antara matahari dan bulan, dan ketika awal/akhir
II
Sumber: http://seputarsemarang.com/kampoeng Rawa Ambarawa, rumah makan dan wisata apung
perhitungan tanggal posisi bulan (bulan sabit). Di dua posisi itulah akan terjadi air laut pasang, yang oleh masyarakat Semarang dikenat sebagai rob. Dalam bahasa Jawa Kawi (Suparlan Kamus Indonesia Kawi, 1991), disebutkan bahwa rob sebenarnya bermakna genangan banjir yang tenang, bukan sekedar banjir yang datangnya dari air laut pasang saja, asalkan banjir tersebut tidak bergemuruh menimbulkan gelombang dan arus yang deras, disebut sebagai rob. Tetapi karena pada daerah pesisir yang berlahan rendah (Low Elevation Coastal Zone) selalu tergenang banjir taut pasang, sudah kaprah kemudian setiap ada air laut pasang disebut sebagai rob, datangnya sedikit demi sedikit dan tidak bergemuruh. Pasang laut ini, sangat mempengaruhi wilayah permukiman di sekitar pantai. Indonesia menempati ranking
II
tinggi jumlah penduduk yang Indonesia yang mayortas berupa terkena dampak langsung atas air memang sudah seharusnya kenaikan air laut pasang. Ranking mempelajari dan menyusun ran tertinggi adalah Cina dengan cang bangun rumah tahan banjir, 143.880.000 jiwa, dikuiti oleh India bukan sekedar rumah tahan dengan jumlah 63.188.000 jiwa, gempa saja. Bangladesh dengan 62.524.000 Beberapa bentuk rumah jiwa, Vietnam 43.051.000 jiwa, apung yang terdapat di beberapa kemudian Indonesia dengan wilayah di Indonesia yang dib jumlah penduduk 41.610.000 angun oleh masyarakat secara jiwa (Bicknell, J - Adapting Cities swadaya sebenarnya bisa menjadi to Climate Change, 2009). Dari inspirasi untuk pengembangan 41 juta jiwa lebih yang terkena rumah tahan banjir di Indonesia. dampak lang sung kenaikan air Semarang dan Jawa Tengah laut, porsi penduduk di wilayah bisa mencontoh model bangunan urban lebih besar dibandingkan tahan banjir tersebut, tentu saja dengan yang di wilayah rural. dengan modifikasi. Saya kira sudah saatnya Ada berbagai macam bentuk rumah apung di Indonesia, Perguruan Tinggi yang ada di beberapa Perguruan Tinggi sudah Jawa Tengah ini berkolaborasi banyak yang mencoba mendisain dengan institusi terkait dibidang rumah apung ini. Tujuannya pembangunan peru mahan untuk adalah agar masyarakat yang membuat model rumah tahanban senang menghuni daerah banjir jir yang praktis, indah, dan nya tidak mengalami banyak kerugian man. 0 oleh banjir tersebut. Wilayah
Edisi 28 • Tahun VIII· April- Juni 2016. PIlAR JAIION
lamet Riyadi, SE dalam Musyawarah Daerah ke 2, ITAKI dan APKINDO Jateng, yang diselengga rakan di Semarang (18/3) lalu telah terpilih sebagai Ketua Umum periode tahun 2016 - 2021. Untuk kepengurusan di Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) ITAKI Jateng, ia dibantu lin Irnayati sebagai Wakil Ketua Umum. Sisrnedy sebagai Sekretaris Umum dan Ratna Nuthidayati, A.Md sebagai Bendahara Umum.
S
Siamet Riyadi, SE
Ketua DPP ITAKI don APHINDO )oteng Periode 1016 - 1011
Asisten 11 Setda Jateng selaku Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Jateng Ir. Djoko Sutrisno, MSi (enam dari kanan) bergambar bersama dengan pengurus DPP ITAKI dan DPP A PKIND 0 Provo Jateng
Kepengurusan ini juga dilengkapi dengan biro-biro antara lain Organisasi dan Pembinaan Daerah dengan Ketua Sofyan, Sertifikat dan Pelatihan dengan Ketua Muhammad Fathu Suhaili, ST, Teknologi Konstruksi dengan Ketua Kusdiono, ST, Hukum dan Hubungan. Masyarakat dengan Ketya Hasyim Firdaus dan Hubungan Antar Lembaga dengan Ketua Siamet Riyono. Sementara dalam DPP
APKINDO Jateng, Siamet Riyadi, SE dibantu lin Irnayati sebagai Wakil Ketua Umum, Muhammad Fathu Suhaili, ST dan Siamet Riyono masing-masing sebagai Sekretaris Umum dan Wakil, Levi Andriyani dan Hasyim Firdaus masing-masing sebagai Bandahara Umum dan wakil. Kepengurusan juga dilengkapi dengan beberapa departemen antara lain Organisasi dan Pem binaan Daerah dengan Ketua
PllU JAKON • Edisi 28 • Tahun VIII •April -Juni 2016
beserta Wakilnya Destriana Ibnu Hajardani dan Hasyim Firdaus, Sertifikat dan Pelatihan, dengan Ketua dan Wakil Kusdiono, ST dan Siti Aisyah Teknologi Konstruksi dengan Ketua dan Wakil Sofyan dan Yulianto, Hukum dan Hubung an Masyarakat dengan Ketua Saripin dan Hubungan Antar Lembaga dengan Ketua dan Wakil Desta Adpamungky, SE dan Subekhi. Baik DPP ITAKI maupun
m
DPP APKINDO Jateng, Sabtu (19/3) di Hotel Dalu Semarang, telah dilantik oleh Dr. Kandidat Simbolon ST, MT Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) ITAKI dan oleh Tengku Abdul Hanan Ketua Umum Dewan Pim pinan Nasional (DPN) APKINDO. Pelantikan DPP ITAKI dan APKINDO, yang ditandai dengan penyerahan Pataka ITAKI dan APKINDO, selain disaksikan ang gota serta pengurus kedua Asosiasi tersebut, juga Asisten II Setda Jateng selaku Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Jateng Ir. Djoko Sutrisno, MSi. Asisten Ekonomi dan Pemba ngunan Sekda Jateng yang juga Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Jateng Ir. Djoko Sutrisno, MSi dalam kesempatan tersebut menyatakan menyambut baik dengan terbentuknya kepe ngurusan dua Asosiasi sebagai hasH Musyawarah Daerah (Musda) yaitu ITAKI dan APKINDO. Untuk ini, diharapkan agar kedua ang gota Asosiasi tersebut, dapat membangun serta meningkatkan kebersamaan. Pasalnya, pada kenyataan di lapangan, banyak di antara Asosiasi yang tidak
Ketua DPN ITAKI serahkan panji/pataka ITAKI kepada Ketua DPP ITAKI Jateng rukun, baik antara sesama pe ngurus maupun dengan para anggotanya. "Kalau sampai terja di hal seperti itu, tentu akan merugikan diri sendiri, karena pada sekarang maupun yang akan datang, persaingan sesama pengusaha jasa konstruksi sema kin meningkat," tambahnya. Kalau suasana di antara sesama pengusaha jasa konstruk si ada kebersamaan, katanya
lebih lanjut tentu akan membuka banyak kesempatan dalam ber usaha. Disampaikan gambaran bahwa pada saat sekarang ini, khususnya di Jateng, kondisi badan usaha jasa konstruksi masih perlu ditingkatkan. Teruta ma pada sektor tenaga kerja baik dari tingkat pendidikan maupun keterampilannya. Hal ini penting, demi menghadapi tahun liberalisasi perdagangan jasa yang sudah didepan mata. Semua BUJK harus betul - betul siap dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kita harus ingat, semua harus siap menghadapi persaingan dengan badan usaha konstruksi asing yang sudah masuk ke Indonesia. "Jumlah BUJK Asing yang masuk ke Indonesia, setiap tahunnya cenderung meningkat. Tahun 2010 tercatat sekitar 195 dan sampai tahun 2014 jumlahnya sudah mencapai 295. Selama lima tahun peningkatan jumlah BUJK Asing yang masuk meningkat 50 persen. BUJK yang masuk ke Indonesia, di antaranya dari Ketua DPN APKINDO serahkan panji/pataka kepada Ketua DPP Jepang, Korea Selatan. China, APKINDO Provo Jateng Eropa dan Amerika," kata Djoko
m
Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni 2016. PILAR IUON
Sutrisno. BUJK Besar: Terkait dengan peranan BUJK, Ass II juga mengingatkan kepada para pengusaha jasa konstruksi di Indonesia, agar terus mau meningkatkan diri, baik dalam bidang sumber daya manusianya maupun juga dalam teknologinya, karena perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi. Masalah peningkatan ini, disampaikan pula mengingat pasar konstruksi masih dikuasi oleh BUJK berkualifikasi besar yang jumlahnya hanya sekitar 1 persen dari BUJK yang jumlah keseluruhan meneapai sekitar 130 ribu. Peningkatan kelas atau kuali fikasi badan usaha ini, menjadi tantangan bersama. Bagaimana bisa meningkatkan kualifikasi dari menengah dan keeil menjadi besar, sehingga dapat memiliki daya saing. Disamping itu, diberi kan pula gambaran bahwa BUJK di Indonesia masiih didominasi BUJK yang bersifat umum. Jum lahnya mencapai sekitar 88 persen dari BUJK yang ada. Sementara jumlah BUJK yang bersifat spesialis baru 12 persen. Padahal, keeenderungan di Ne gara-Negara maju, jenis BUJK didominasi oleh BUJK Spesialis. Mengenai pasar konstruksi di Jateng sendiri, Djoko Sutrisno me ngemukakan sangat besar. Jateng, dalam pembangunan infrastruktur setiap tahun senantiasa menaik an anggarannya, mengingat arti pentingnya keberhasilan pemba ngunan demi meningkatkan kese jahteraan masyarakat. Tahun 2013 anggaran untuk pembangunan infrastruktur baru sekitar Rp 700 milyard. Tahun 2014 menjadi Rp1,4 Triliun. Tahun 2015 menjadi Rp 2,1 Triliun dan tahun 2016 menjadi Rp 2,4 Triliun. "Makin meningkatnya jumlah anggaran
Disaksikan Ass /I Sekda Provo Jateng, dan Ketua DPN APKINDO, Siamet Riyadi, SE menandatangani naskah pengangkatan seba gai Ketua DPP APKINDO Provo Jateng pembangunan infrastruktur ini, tentu menjadi peluang yang eukup besar bagi BUJK di Jateng," ujarnya seraya menambahkan agar semua BUJK yang mau ikut memperoleh pekerjaan, harus benar - benar mengikuti segala ketentuan yang berlaku. la mengingatkan, perlunya BUJK mengikuti segala ketentuan yang berlaku, karena berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2015, terjadi beberapa pelaksanaan pemba ngunan infrastruktur yang berma salah. Baik masalah eksternal maupun internal, di lingkungan penyedia jasa. Bahkan sampai ada yang sampai ke ranah hukum dan sampai sekarang belum selesai. Oleh sebab itu, kepada peng guna jasa maupun penyedia jasa, sama-sama diharapkan untuk dapat membangun kepercayaan bersama, agar mandat yang dibe rikan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hasil pekerjaan yang dikerjakan, sesuai dengan harapan bersama yaitu berkua litas. Sesuai dengan spek yang
PILAR IAKON • Edisi 28 • Tahun VIII •April- Juni 2016
telah dibuat. Jangan sampai, hanya karena ingin mengejar keuntungan yang besar, ada yang pekerjaannya tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan, Ke depan jasa konstruksi akan sangat prospektif. Kabinet Kerja Indonesia, yang bertekad untuk mensejahterakan bangsa Indonesia melalui 9 program prioritas (NAWA CITA) yang berlandaskan pada nilai - nilai Paneasila dan Trisakti dan telah diterbitkannya Pepres No. : 13 Tahun 2016 tentang pereepatan Proyek Strategis Nasional yang bertujuan mempereepat pelak sanaan proyek strategis nasio nal bagi kepentingan dan peman faatan umum. "Kalau ingin berha sil, organisasi harus bisa bersikap dan bertindak profesional," kata P.-sisten Ekonomi dan Pembangun an Sekda Jateng yang juga Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Jateng Ir. Djoko Sutrisno, MSi. la menambahkan ITAKI dan APKINDO hendaknya dapat mem berikan manfaat bagi pengem bangan jasa konstruksi di Jateng. * ms *
II
FGD lPJK Prov Joteng : ·Perlu Dorongan Untuk Pengusaha Kecil ·Sertifikasi Tenaga Kerja Langsung Ke Lokasi ermasalahan yang dihadapi para pengusaha jasa konstruksi, sepertinya tidak ada habisnya. Tidak saja terkait dengan makin banyaknya jumlah BUJK, akan tetapi juga dalam menghadapi persaingan yang makin lama makin ketal. Menghadapi era persaingan ini, BUJK mau tidak mau harus bisa meningkatkan diri. Baik modal maupun juga Sumber Daya Manusianya. Kalau tidak mau meningkatkan diri, tentunya ke depan akan sulit menghadapi persaingan. Untuk mencoba membedah persoalan BUJK ini dan juga mencapai jaIan keluar yang sebaik-baiknya, agar BUJK tetap bisa berpastisipasi dalam era pembanguan yang dilaksanakan pemerintah yang makin tahun dana yang dikucurkan makin bertambah besar, Focuc Group Discussion Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prav Jateng, kembali menggelar pertemuan di Hotel Grasia Semarang. FGD LPJKP Jateng yang berlangsung sehari dengan tema "permasalahan dan alternatif solusi pengembangan jasa konstrksi" dihadiri 11 pimpinan BUJK di Jateng, yang mewakili kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar. Diskusi yang berlangsung hangat, secara langsung dipandu Wakil Ketua II LPJKP Jateng Dr. Ir. Kartono Wibowo, MT, MM. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan berbagai hal yang menyangkut dan harus dihadapi oleh para pengusaha jasa kons truksi.
P
CD
Wakil Ketua 1/ LPJKP Jateng Dr. Ir. Kartono Wibowo, MT, MM Harus diakui, memang mengurai permasalahan yang dihadapi BUJK memang tidak mudah. Semuanya memerlukan keseriusan dan juga kemauan dari para pengusaha itu sendiri untuk mau melakukan perubahan dan usaha untuk meningkatkan diri, Permasalahan yang biasanya dihadapi, seperti diungkapkan Dr.lr. Kartono Wibowo, MT, MM ada dua yaitu masalah internal perusahaan dan juga bagaimana menghadapi permasalahan eksternal. Untuk permasalahan internal, ada beberapa variabel yang harus diperhatikan, antara kain meliputi sasaran, nilai dan budaya perusahaan. Struktur dan sistem manajemen, Relantionship/hubungan kerja dan yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia di perusahaan. Sementara dalam permasalahan eksternal, juga ada beberapa
variabel yang harus dihadapi mi salnya lingkungan mikra perusahaan, persaingan usaha dan lingkungan mikro. Diskusi makin hangal. Banyak tanggapan yang terlontar, yang pada umumnya mereka sama - sama menyatakan guna meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan visi misi dan budaya perusahaan serta peningkatan kualitas kinerja khususnya dibagian penelitian dan pengembang an, perlu diseminarkan. Melalui seminar ini, nantinya diharapkan para pengusaha BUJK akan bisa memperaleh gambaran nyata. Selama ini, seperti diungkapkan dan diakui, bahwa pendirian usaha di bidang jasa konstruksi, selesai dengan diterimanya Sertifikat Badan Usaha (SBU), Bahkan banyak di antara pengusaha jasa konstruksi, yang umumnya kualisifikasinya kecil, tidak memiliki staf. Kalau pun toh ada, ha nya sekedar sebagai persyaratan teknis saja. Sementara dalam perkembangannya, dunia usaha jasa konstruksi, makin sarat de ngan persaingan dan guna menghadapinya memerlukan dukungan sarana dan prasarana serta SDM yang kual. Perlu DUkungan ; Mau maju dan bersaing memang mernerlukan modal dan SDM yang handal. Terkait dengan masalah permodalan ini, diakui pula oleh para pegusaha jasa konstruksi. Hanya permasala hannya mereka merasa kalau mau menambah modal dengan cara merninjam ke Bank bunga nya dirasakan terlalu beral. Mere
Edisi 28 • Tahun VIII· April- Juni 2016. PIlAR JAKON
Pekerja konstruksi perlu memiliki sertifikat ka memberikan gambaran bagamana para pengusaha konstruksi di negara lain, bisa berkembang pesat, karena berkat dukungan pinjaman yang bunganya sangat rendah. Untuk ini, mereka menyampaikan harapan agar ada dukungan, bagaimana para peng usaha jasa konstruksi bisa memperoleh pinjaman lunak. Pinjaman dengan jangka panjang, disam ping juga bunga yang ringan. Sepertinya, masalah yang disampaikan dan dihadapi para pengusaha jasa konstruksi tentang pinjaman ke Bank dan bu nga yang besar, memang klise, Namun kenyataan seperti itulah yang dihadapi dan permasalahan bunga yang besar ini, tentunya akan menyulitkan pengusaha jasa konstruksi untuk meningkatkan serta mengembangkan perusahaannya. "Masalah tingkat suku bunga yang tinggi ini, hendaknya menjadi perhatian dan LPJKP Jateng dapat membantu mencari pemecahannya," tutur beberapa pengusaha jasa konstruksi. Peserta FGD juga sama -sama sepakat agar para pengu saha jasa konstruksi senantiasa diberi tambahan ilmu tentang du-
nia jasa konstrksi yang dikemas dalam kegiatan - kegiatan diskusi. Guna lebih meningkatkan kemampuan SDM jasa konstruksi, mereka juga mengusulkan agar dapat dilaksanakan sertifikasi tenaga kerja terampil langsung di lokasi di mana para pekerja melakukan pekerjaan, sehingga tidak merepotkan para pekerja. Pasalnya, para pekerja konstruksi yang berada digaris depan ini,
kebanyakan penghasiJan hari itu, ya untuk keperluan kehidupan sehari-sehari. Sehingga kalau harus meninggalkan pekerjaan untuk mengikuti uji sertifikasi, mereka akan keberatan. Penyelenggaraan FGD sendiri, mereka juga mengusulkan agar lebih sering diselenggarakan, karena dengan sering meJakukan diskusi, akan makin banyak pengetahuan atau penga laman yang bisa diserap. Hanya saja, FGD hendaknya diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi nya. Karena pada kenyataannya, persoalan yang dihadapi antara pengusaha dengan kualifikasi yang berbeda tidak sama. Kalau diskusi sama - sama kualifikasi nya, tentu akan mempermudah daJam usaha mencari penyelesaiannya. Banyak hal yang terungkap dalam FGD yang diselenggarakan LPJKP Jateng. Hasil yang diperoleh dan dapat disimpulkan daJam FGD ini, dikatakan Wakil Ketua II LPJK Jateng Dr.lr. Kartono Wibowo, MT, MM akan dijadikan bahan sebagai tindak lanjut program pengembangan jasa konstruksi. • ms •
Pembangunan gedung bertingkat perlu modal dan tenaga ahli bersertifikat
'IW JAlDN • Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni 2016
Rokor lPIHP loteng Dengou AHTH • •
Terbentuk Forum AKTK SKT/SKA Harus Kredibel, Akuntabel dan Bermartabat
ersaingan di dunia pekerja jasa konstruksi, makin lama makin ketal. Dalam era persaingan ini, hanya mereka-mereka yang memiliki kompetensi yang akan mampu menghadapi persaingan. Untuk ini, maka para pekerja jasa konstruksi, mau tidak mau harus terus berusaha meningkatkan kemampuannya, se hingga bisa berkompetisi dengan para tenaga kerja konstruksi dari Negara lain, yang dalam era MEA ini bisa ikut terjun, memperebutkan pekerjaan. Kunci menghadapi era per saingan ini, salah satu di antaranya adalah para pekerja konstruksi harus memiliki sertifikat, baik serti fikat keterampilan tenaga kerja (SKT) maupun sertifikat keahlian (SKA). Akan lebih baik lagi, kalau para pekerja konstruksi Indonesia memiliki sertifikat yang setara atau diakui setingkat ASEAN. Para pekerja konstruksi bangsa Indonesia, semestinya sudah memahami benar, betapa pentingnya
P
memiliki sertifikal. Pasalnya, pekerja konstruksi harus memiliki sertifikat sudah diamanatkan dalam UndangUndang No : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Namun, mungkin karena sesuatu hal banyak diantara para pekerja konstruksi di Indonesia belum memiliki sertifikal. Terbukti dari data yang ada, para pekerja konstruksi di Indonesia yang ber sertifikat baru sekitar 10 persen dari jumlah tenaga konstruksi, yang jumlahnya sudah sekitar 7 juta lebih. Kekurangan tenaga kerja bersertifikat, memang menjadi tantangan tersendiri baik bagi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang sesuai Undang-Undang diberi kewenangan mengeluarkan atau menerbitkan sertifikal. Juga bagi pemerintah ba sendiri. Sekarang, sudah nyak usaha dilaksanakan oleh pemerintah, asosiasi - asosiasi jasa konstruksi dan berbagai lembaga lain di Iingkungan masyarakat jasa konstruksi, yang terus berusaha meningkatkan jumlah para pekerja
Ketua LPJKP Jateng Ir. Satya Joewana
HM
Ketua Pengarah USTK LPJKP Jateng Ir. Liliek Ekoprijono
Ketua Pelaksana USTK Ir. Hendro Pratomo, MM
Peserta Rakor LPJKP Jateng dengan AKTK USTK
CD
konstruksi agar memiliki sertifikal. Guna lebih memantapkan pelaksanaan pemberian sertifikal, Lembaga Pengembangan Jasa Ja Konstruksi (LPJK) Provinsi teng, baru banJ ini di Hotel New Puri Garden Semarang, telah
Edisi 28· Tahun VIII' April- Juni 2016. PILAR IAKON
menyelenggarakan Rapat Koordinasi ,(Rakor) dengan Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK). Melalui rakor ini diharapkan, adanya kesamaan visi dan misi dalam pelaksanaan uji kompetensi. Dalam rakor tersebut, yang jugadihadiriseluruh Pengurus LPJKP Jateng. Ketua Pengarah USTK Ir. Liliek Prijono, Ketua Pelaksana USTK Ir. Hendro Pratomo, MM dan para Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK), Ketua LPJKP Jateng Ir. HM Satya Joewana menyatakan --"'I. menyambut baik pelaksanaan rakor Peserta Rakor LPJKP Jateng dengan AKTK USTK demi menyatukan visi dan misi dalam pelaksanaan uji kompetensi. ujarnya lakukan pengecekan kepa lahan minor antara lain berkas Rakor ini perlu, katanya karena da pihak yang menerbitkan data PDS tidak ditandatangani petugas banyak di antara Asesor yang misalnya pengalaman kerja dan data base verifikator/vasilidator. masih baru, sehingga diperlukan sebagainya. Juga pencocokan anta Hasil verifikasi dan vasilidasi tidak leveling untuk menjelaskan langkah ra persyaratan ijazah, dan untuk ditulis di berita acara verifikasi kerja dalam proses assesment. lebih meyakinkan dapat dilakukan dan vasilidator. Pimpinan Asosiasi "Fungsi Asesor sangat penting, uji melalui IT (skype atau tilpon), Profesi tidak tandatangan dan tidak karena dalam pelayanan sertifikasi apabila tatap muka kesulitan berstempel. Surat permohonan permohonan SKT dan SKA harus dilaksanakan. Khusus untuk tenaga dan pernyataan kebenaran data melalui uji kompetensi yang di terampil, perlu dilaksanakan terlebih tidak ditandatangani. Riwayat pen assesment oleh AKTK melalui dahulu dengan pembekalan, uji didikan dan pekerjaan tidak diisi USTK," tutur Satya Joewana seraya tulis dan praktek TUKlMTU. "Para dan ditandatangani (menyesuaikan memberikan penegasan agar dalam asesor diharapkan benar - benar permohonan) dan sebagainya. melaksanakan tugasnya Asesor mempelajari dengan mendalam, Untuk kesalahan mayor pada harus benar-benar dilaksanakan segala ketentuan yang berlaku pemberkasan SKNSKT antara lain dengan baik serta sesuai dengan dalam ketentuan pengeluaran berita acara verifikasi dan validasi ketentuan, sehingga SKT dan SKA sertifikat, sehingga assesment yang permohonan di PDS data Asesi tidak yang dikeluarkan LPJKP Jateng dikeluarkan bisa dipertanggung sama dengan berkas. Klasifikasi dan benar-beriar Kredibel, Akuntabel jawabkan," kata Soepartono. kualifikasi, data identitas Asesi lidak dan Berrnanfaat. Ketua Pelaksana USTK diisi. Riwayat pekerjaam, jumlah LPJKP Jateng Ir. Hendro Pratomo, dan jenis referensi tidak sesuai Harus Yakin : MM dalam penjelasannya menga dengan yang dipersyaratkan. Juga Wakil Ketua I LPJKP Jateng takan leveling asesor diperlukan penggunaan materai masih materei Soepartono dalam kesempatan karena masih adanya kekurang lama (permohonan sebelum tanggal sama menyampaikan untuk penilaian taatan dan ketelitian para asesor 31 Maret 2015, penggunaan materei dalam rangka pemberian sertifikat, dalam pemberkasan. Juga masih lama masih diperbolehkan) paling sedikit 3 orang untuk setiap adanya perbedaan dan kekurang Yustinus Eka Wiyana, ST, bidangnya. Adapun jumlah Asesor siapan AKTK dalam melaksanakan MT perwakilan AKTK menyampaikan Kompentensi Tenaga Kerja (AKTK) assesment. Selain itu, para asesor dalam rangka menyatukan visi di Jateng, untuk bidang Arsitektur 12 masih pula kurang menyikapi dan misi dalam pelaksanaar. uji orang asesor, Sipil 99 orang asesor, perkembangan baru dalam dunia kompetensi, para asesor telah sama Mekanikal 8 orang asesor, Elektrikal ke~a jasa konstruksi. "Asesor - sama sepakat membentuk Forum 11 asesor, Teknik Lingkungan 3 harus benar - benar mencermati AKTK, Forum ini, yang terbentuk orang asesor dan Manajemen kelengkapan berkas permohonan dalam pertemuan yang dilaksanakan Pelaksanaan 4 asesor. yang diajukan dan harus sesuai di Resto Kampung Kopi Banaran Dikatakan pula, sertifikasi urutannya," tambahnya, Diutarakan Ungaran, diketuai Yustinus Eka dan registrasi SKNSKT tenaga kerja pula, dalam pengamatan ada dua Wiyana, ST, MT dan Wakilnya konstruksi agar kerdibel, akuntabel kesalahan dalam pemberkasan Maksus, ST. Sekretaris Purwanto, dan bermartabat, maka asesor dalam pengajuan permohonan SKA dan ST, MT dan Drs. Siswanto, MT. melaksamakan uji kompetensi "porto SKT, yaitu kesalahan Minor dan Bendahara Ir. Ni Komang Ayu, MSi folio" harus yakin terhadap dokumen kesalahan Mayor. dan Ir. FX. Dhani Saputra. * ms * yang diajukan, Jika diperlukan, Diberikan gambaran, kesa
PIlAR JAIlON • Edisi 28 •Tahun VIII •April- Juni 2016
DIALOG: (ki-ka) Pemimpin Redaksi Koran Pagi Wawasan Gunawan Permadi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, PIt Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Ayu Entis, Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi, Rektor UPGRIS Dr Muhdi MHum, menjadi pembicara dalam Rembug Gayeng III bertema "Mencapai Komitmen Banjir Kanal Timur" yang dilaksanakan oleh Koran Pagi Wawasan dan UPGRIS di Balairung UPGRIS.
R
embug Gayeng Banjir Kanal Timur (BKT) yang di selenggarakan Hari an Wawasan dengan UPGRIS Semarang, akhirnya men dapatkan titik temu atau kepastian, ketiga kegiatan diselenggarakan untuk yang ketiga kalinya, belum lama ini di Kampus UPGRIS. Ke pastian akan dilaksanakan norma Iisasi BKT disampaikan secara langsung oleh Direk1ur Sungai dan Pantai Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hari Suprayogi. "Masalah normalisasi BKT sudah pasti akan dilaksanakan pada tahun
anggaran 2017," tuturnya, yang mendapatkan sambutan hangat dari sekitar 250 orang peserta rembug gayeng, di mana salah satunya adalah orang nomor satu di Jateng, yaitu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Menurut Hari Suprayogi, penanganan terpadu banjir Kota Semarang, untuk Semarang bagi an Barat, telah diselesaikan dengan pembangunan Waduk Jatibarang. Juga normaliasi Banjir Kanal Ba rat serta peningkatan drainase Kali Baru Kali Semarang dan Kali Asin. Sedang untuk mengatasi permasalahan Semarang bagi an timur, seperti banjir dan
kekurangan air baku, tahun 2015 BBWS Pemali Utara Juana, telah melakukan Studi Sistem Sungai Dolok-Penggaron, Detail Engineering Design (OED) Ban jir Kanal Timur, Studi tentang Penurunan Muka Air Tanah dan OED Bendung Delok Ditegaskan studi tersebut, akan ditindak lanjuti dengan pekerjaan konstruksi BKT, yang direncanakan akan dimulai pada awal 2017. Harapannya, dengan dilaksanakannya pembangunan tersebut, akan mengurangi banjir di daerah Semarang Bagian Timur, penambahan debit air baku untuk Semarang Bagian Timur dan Kab.
Edisi 28· Tahun VIII· April- Juni 2016. PIlAR JAKON
Demak dan juga penataan konser vasi di daerah hulu Bendung. "Jika dihitung secara keseluruhan bantaran BKT mencapai sekitar 15 km, Namun untuk tahap awal pembangunan normalisasi BKT, dimulai dari jembatan Majapahit hingga ke muara, dengan pan jang sekitar 8 km mencakup dua ribu bidang tanah," kata Hari sera ya menambahkan rencana DED BKT diharapkan bisa selesai Juni 2016. Tidak hanya itu. Dikemu kakan pula, selain DED pihak Kementerian PU dan PR juga be rupaya segera menyelesaikan Land Acquisition And Resettle ment Action Plan (LARAP) atau Rencana Kerja Pengadaan Tanah, yaitu rencana pembebasan lahan dan relokasi pemukiman warga, Baru kemudian, tambahnya disiap kan ana lisa dampak Iingkungan (amdal), sembari menunggu Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). "Me mang semuanya masih cukup panjang rencana program yang disusun, namun kami optimis pada pertenganan tahun 2017 proses pembangunan fisik sudah bisa dimulai." Pada kesempatan rembug gayeng ke III yang berlangsung di Balairung Kampus UPGRIS, ia mengakui belum bisa mengetahui secara pasti anggaran yang diperlukan. Pasalnya DED BKT masih belum selesai. Namun, kata Hari, diperkirakan untuk ta hap awal dana yang dibutuhkan diperkirakan sekitar Rp 500 milyard. Sembari menunggu pembangunan tahap awal, kita juga simultan, untuk fokus dari Pucanggading hingga nyambung ke jembatan Majapahit. Kita opti mis, semuanya tinggal menunggu anggarannya. Selain itu, karena ini lintas kabupaten/kota, maka akan sepenuhnya dibantu oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jateng
Suasana Rembug Gayeng
untuk dipercepat. Sementara sosialisasi akan dibantu oleh Pe merintah Kabupaten/Kota. Jadi semuanya saling membantu, Optimis: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang serius mengikuti rem bug gayeng Banjir Kanal Tinur (BKT) yang diselenggarakan sejak pertamanya kali, juga mengung kapkan rasa optimismenya. Beliau pada kesempatan tersebut, juga memaparkan bahwa roodmap atau rencana revitalisasi KBT sudah ada, Tinggal menunggu pelaksanaannya saja. Gubernur juga menyata kan keyakinannya jika masyarakat yang selama ini tinggal di se panjang BKT sadar bahwa mere ka sebenarnya menempati tanah Negara. "Saya sempat menda tangi warga disekitar bantara BKT dan ketika saya tanya mereka, jawabaannya hampir seragam. Yaitu, mereka sadar kalau me nempati tanah Negara dan ber sedia pindah jika pembangunan BKT dilaksanakan," katanya sam bil menambahkan bahwa masya rakat juga menyampaikan perta nyaan kelanjutan nasibnya jika dipindah. Masalah ini yang harus dapat kita jawab. Pada satu sisi, Ganjar Pranowo menilai pembangunan
PIW IAKDN • Edisi 28· Ta u VIII, Ap ·1- Juni 2016
BKT merupakan persoalan kecil. Persoalan terbesar yang harus di hadapi sebenarnya adalah bagai mana mengubah perilaku masya rakat untuk peduli dan menjaga sungai. "Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah ke sungai ini harus kita ubah, mencontoh Yogyakarta dengan tiga M yakni madep, mundur dan munggah. Artinya, dalam memba ngun rumah atau bangunan harus menghadap ke sungai (madep), sebab jika membelakangi sungai, perilaku kita akan membikin sungai menjadi tempat sampah. Mundur berarti tidak membangun di atas bantaran sungai, sedangkan munggah dapat diartikan posisi bangunan ke atas atau vertical. Mantan anggota komisi II DPR RI yang kini jadi orang nomor satu di Jateng ini, menyampaikan pula untuk mewujudkan edukasi tentang sungai tersebut, semua lapisan masyarakat diajak untuk melakukan aksi nyata, Termasuk kalangan mahasiswa dan akade misi. Dalam acara rembug gayeng Ke III yang berlangsung penuh se marak, yang dipandu Pimpinan Redaksi Wawasan Gunawan Per madi, dilakukan penandatanganan komitmen yang dilakukan Kemen terian PU dan PR, Pemprov Ja teng dan Pemkot Semarang. 'ms'
CD
AGENDA KEGIATAN PENGURUS LPJKP JATENG BULAN JANUARI 2016 Tonggol
Tempot
Kegioton
1.
04
2. 3.
07 14 14 19-21 21 21 22 23 26 28
Kantor LPJKP Jateng Ruang Satker Hotel Dafam Semarang Kantor LPJKP Jaten9 Hotel Amanda Hills Bandungan Hotel Amanda Hills Bandungan Hotel Amanda Hills Bandungan Kamput Fak. Teknik UNDIP Hotel Grasia Semarang Hotel Kesambi Semarang Kantor LPJKP Jaten9
Rapat persiapan Workshop Tenaga Ke~a Konstruksi Audiensi Pengurus LPJKP Jateng dengan Paguyuban AKTK Menghadiri Undangan MUSDA III PAKLINA Jateng Rapat Plena Pengurus LPJKP Jateng Workshop Penentuan Kebutuhan Tenaga Konstruksi Rakor Membahas Surat Dewan Komite Lisensi Rakor Persiapan Survailen USBU Menghadiri Pembekalan Wisuda Fak. Teknik UNDIP Menghadiri Undangan Rakor APAKSINDO Jateng Rekonsiliasi IKK (BPS) Rapat Kom;si Fasilitas; Penyelenggara Jakon
No.
4.
5 6. 7.
8. 9. 10. 11.
Januari 2016 Januari 2016 Januari 2016 Januari 2016 Januari 2016 Januari 2016 Januari 2016 Januari 2016 Januari2016 Januari 2016 Januari 2016
Suasana pertemuan LPJKP Jateng dengan UNPAND Semarang Kiri ke kanan: Pengurus LPJKP Jateng Ir. AY Hari Susilio, Ketua LPJKP Jateng Ir. HM Satya Joewana pada acara Bintek Uji Komdi Kantor LPJKP Jateng JI. Gubernur Budiono No. g Semarang petensi Sertilikat Keterampilan Konstruksi Bagi Perangkat Desa Kab. Grobogan AGENDA KEGIATAN PENGURUS LPJKP JATENG BULAN FEBRUARI 2016 No.
Tonggal
Tempat
Kegiatan
1. 2. 3.
01 02 03
Februori 2016 Februori '2016 Februari 2016
Kantor LPJKP Jateng Hotel Potra Jasa Semarang Kantor LPJKP Jateng
4. 5. 6. 7. 8.
04
Februari 2016 10 Februari 2016 13 Februari 2016 15-18 Februari 2016 16-17 Februari 2016
Hotel Patra Jasa Semarang Ruang Rapat B Satker New Puri Garden Batam-Malaysia Kab. Grobogan
20 Februari 2016 23 Februari 2016 25-29 Februari 2016
Hotel Inna Garuda Yogyakarta Hotel IBIS Solo Balam
Kunjungon Ketuo LPJKP NTT Ke LPJKP Joteng Undangan Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Konstruksi Penandatanganan MoU Ke~asama LPJKP Jateng dengan Univers~as Pandanaran Semarang. Undangan Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Konstruksi Pelaksanaan Survailen Badan Usaha Leveling AKTK Mengikuti acara Ke~asama ISIIC dan FGTH Sosialisas; Pertauran Penyelenggaran Peke~aan Konstruksi bagi Aparat Desa se Kab. Grobogan 20 Acara Sosialisasi Permen PU No. 51 dan HUT LPJKP DIY Pelaksanaan Survailen USBU Kars. Surakarta Hadir pertemuan Seminar Nasionai dan LPJKP Se Indonesia
9. 10. 11.
AGENDA KEGIATAN PENGURUS LPJKP JATENG BULAN MARET 2016 No. 1. 2. 3. 4 5. 6 7. 8. 9.
Tonggal
Tempat
Kegioton
1-2 Maret 2016 08 Maret 2016 10 Maret 2016 14-15 Maret 2016 17 Maret 2016 22 Maret 2016 23 Maret 2016 23-24 Maret 2016 29 Maret 2016
Kab. Blora Hotellntereontinental Jakarta Ruang Aula C Pemkot Smg Hotel Horison Banyumas Wisma Papandayan Provinsi Kab. Pati Kab.Kudus Grand Kemang Jakarta Surakarta
Fasilitasi Uji Kompetensi Sertifikat Tukang Batu Umum Seminar Revolusi Mental Jakon Koordinasi Persiapan Uji Kompetensi Siswa SMK 2016 Pelaksanaan Survailen Badan Usaha Menghadiri Musda ASPERTANAS Jateng Rakor TPJK Bakorwill Asesement Kegiatan Uji Kompetensi Sertifikasi Undangan Sosialisasi Permen 51/PRT/m?2015 RakorTPJK Bakorwilll
Edisi 28 • Tahun VIII· April- Juni 2016. PILAR JAKON
1. Sugit0.ST.M7' Ketua P-enye lenggara Survailen BWJK eks Kars KeroJu (kin/beMiri) dan Wakil Kefwa /II b/ilJ/!iP- JatenfJ If. /CIarSliJnfii Wuryante, MS0, menyaksi an jalannya SUlv@i1en. 2. Wakil Ketua /I bRJKP- Jateng [Jr. If. Kaftone WiDew@, MT; MM tengah menyaksikanjalannya Survailen BlJJK di Eks. Kars /ilekalongan. 3. Ketua bP-JKP- Jateng Ir. /CIM Satya Joewana (berdiri kifi) diaampingi anggota pengurus LPJKP Jateng Ir. AY /Clan Susilo tengah menyaksikan jalannya Survailen ai Eks. Kars Surakafta.
4. Ketua Ji!engarah USBU loPJK/2 Jateng yang juga Ke tua Tim Survailen Mu/yana Hadipranato (berdiri), te ngah menyaksikan Asesor Kemam{luan Badan Usalia {fa/am me/aksanakan tugas (survailen) di eks. Kars Semarang. 5. Wakil Ketua I LPJKP Jateng Soeparlone, (eerairi kiri) {fiaampingi Ketua Pelaksana USBU Ir. Bagy0 Surono sedang menyaksikan jalannya survailen BUJK yang dilaksanakan olen Asesor Kemampuan Badan Usaha (AKBIJ) di fiks Kars Banyumas.
