April-Juni 2016

Edisi 2/ Tahun II/ April-Juni 2016 ISSN : 2460 - 3813

media pemersatu umat

Bersama Menepis Radikalisme Bidang Penmad :

Prestasi Penting Kejujuran adalah Utama

9

Dinamika Daerah :

22

Sosialisasi Pengisian Instrumen Akreditasi

Artikel :

28

Alqur’an dan Darurat Narkoba

Edisi 2/Tahun II/April-Juni 2016

1

Salam Redaksi Edisi 2/ Tahun II/ April-Juni 2016 ISSN : 2460 - 3813

Assalamualaikum wr wb Pembaca Budiman! Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan sekalian Alam yang selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya semoga kita mampu menjadi ASN-ASN yang berprestasi, beristiqomah dalam mengabdi bangsa dan Negara. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan keharibaan beliau, Baginda Nabiyullah Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliaulah kita mampu mengetahui kebaikan dan keburukan. Jika tanpa perjuangan Beliau tentu keburukan itu akan merajalela. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amiin. Pembaca Budiman! Majalah yang ada di tangan pembaca ini merupakan terbitan tri wulan ke dua tahun 2016. Majalah yang berfungsi untuk menelurkan ide dan gagasan melalui sebuah tulisan dan menjadi wadah berkarya bagi ASN Kemenag Se Jawa Tengah juga menjadi media tepat untuk menyampaikan sebuah gagasan. Edisi ini kami mengangkat tema ”PKI akan Bangkit Lagi”. Tema itu kami angkat karena bersamaan dengan peringatan hari pendidikan nasional adanya isu-isu terkait isu komunisme. Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan ideologi lainnya.Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut “Marxisme-Leninisme”. Ada kemungkinan Indonesia menjadi negara komunis andai saja PKI berhasil berkuasa di Indonesia. Namun hal tersebut tidak menjadi kenyataan setelah terjadinya pelanggaran HAM super berat dan pembantaian manusia secara sia-sia oleh tentara dan kelompok-kelompok agama terhadap orang-orang yang dicurigai dan dituduh mempunyai hubungan dengan PKI pada pertengahan tahun 1960-an. Hal ini juga membawa kesengsaraan luar biasa bagi para warga Indonesia dan anggota keluarga yang dituduh komunis meskipun belum tentu kebenarannya. Hal ini merupakan halaman terhitam sejarah negara Indonesia. Secara hukum, mempelajari komunisme diperbolehkan dalam konteks pendidikan, tetapi dilarang jika ada upaya penyebaran paham itu di lingkungan masyarakat. Konteks inilah yang harus dipahami secara komprehensif dalam meberikan respon kepada salah satu fenomena sebuah kelompok, aliran. Akhirnya dengan diterbitkannya majalah ini mudah-mudahan dapat menjadi pendorong dalam melakukan inovasi, untuk itu kami menyadari di edisi ini terdapat banyak kekurangan yang kami torehkan dalam coretan di Majalah ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Selamat membaca ! (Ali) Wassalamualaikum wr wb

media pemersatu umat

Awas, PKI Bangkit Lagi? Bidang Penmad :

9

22

Daftar Isi

Prestasi Penting Kejujuran adalah Utama

Dinamika Daerah :

Artikel :

28

Alqur’an dan Darurat Narkoba Redaksi....................................................... Sosialisasi Pengisian Instrumen Akreditasi

Salam 2 1 Pembinaan............................................................. 3 Laporan Utama...................................................... 5 Laporan Khusus..................................................... 8 Bidang PENMAD.................................................. 9 Bidang PONTREN................................................. 10 Bidang PAIS........................................................... 11 Bidang PHU........................................................... 12 Bidang URAIS....................................................... .14 Bidang PENAIS..................................................... 15 Bimas Kristen........................................................ 16 Bimas Katolik........................................................ 18 Bimas Hindu.......................................................... 19 Khonghucu............................................................. 20 Dinamika Daerah.................................................. 22 Artikel..................................................................... 28 KUB. ....................................................................... 36 Karya Umat .......................................................... 38 Prestasi .................................................................. 40 Terapan................................................................... 42 Lensa Foto.............................................................. 43 Edisi 2/Tahun II/April-Juni 2016

Penanggung Jawab : Badrus Salam ; Redaktur : Ali Fakhrudin, Budiawan, Gentur Rachma Indriadi, Suripah, Martina Wulandari; Penyunting / Editor : Muhammad Saronji ; Design Grafis : Djati Prasetyo, Seno Kurniawan ; Sekretariat : Yudi Prasetyo,

Penerbit: Subbag Informasi & Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Alamat Redaksi : Jalan Sisingamangaraja No 5 Semarang - 50232 Telp : 024-8412547, 8412548, 8412552 Fax. 024-8315418, EMAIL : [email protected] Majalah Bulanan SEJAHTERA Diterbitkan oleh : Subbag Informasi & Humas Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah

2

Redaksi SEJAHTERA menerima sumbangan dalam bentuk tulisan, foto ilustrasi dan lainnya yang sesuai dengan misi Majalah SEJAHTERA. Ketikan 1,5 spasi maks 2 hal kuarto, disertai identitas resmi penulis. Redaksi berhak merubah tulisan tanpa mengurangi substansinya. Demi perbaikan penerbitan, redaksi mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

Keterangan Cover Depan : Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah H Ahmadi menandatangani Nota Kesepahaman Anti Radikalisme dengan Kapolda Jateng, Condro Kirono.


Pembinaan

Menjadi Pioner dalam Pembangunan Zona Integritas

D

emi penyelenggaraan pemerincukup tinggi. Dengan demikian satuan tahan yang baik dan pelayanan kerja ini diharapkan dapat benar-benar masyarakat yang semakin primenjadi pioner dalam pembangunan Zona ma, pemerintah secara terus Integritas di Kementerian Agama , bukan menerus melakukan ikhtiar, antara lain hanya sekadar kelinci percobaan. dengan menerbitkan Peraturan Presiden Apa Itu Zona Integritas Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang Design Reformasi Birokrasi yang mendiberikan kepada instansi pemerintah gatur tentang pelaksanaan program yang pimpinan dan jajarannya memreformasi birokrasi. Ada tiga sasaran punyai komitmen untuk mewujudkan utama yang akan dicapai, sebagaimana zona/wilayah bebas dari korupsi (WBK) dirumuskan dalam grand design tersedan wilayah birokrasi yang bersih dan but, yaitu peningkatan kapasitas dan melayani (WBBM). Oleh akuntabilitas organisasi, pemerintah Ada dua tahapan yang harus dilakuMuhammad Saidun yang bersih dan bebas dari Korupsi, kan, yaitu Pertama, Pencanangan, yang Kolusi dan Nepotisme, serta peningkatan berupa deklarasi/pernyataan dari pimpipelayanan publik. nan bahwa instansinya telah siap membangun Zona Jika Reformasi Birokrasi telah berhasil, maka diharap- Integritas, menandatangani dokumen Pakta Integritas kan akan dapat terwujud birokrasi yang efisien, hemat oleh pimpinan dan semua/sebagian besar ASN, melalui anggaran, bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, deklarasi kepada masyarakat, agar semua pihak dan transparan dan akuntabel, terdesentralisasi, teropti- masyarakat umumnya dapat mengawal, mengawasi malkan sumberdaya yang bersih, teroptimalkan kinerja dan berperan serta dalam pelaksanaan reformasi pemerintahan yang baik (governance), selalu dapat birokrasi, pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas memperbaiki sistem, dan dapat meningkat mutu pe- pelayanan publik. layanan yang prima kepada masyarakat. Tahapan Kedua, proses Pembangunan ZI itu sendiri, Untuk menerjemahkan maksud tersebut, diterbitkanlah dengan menyelenggarakan program/kegiatan yang Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang dapat menjadi komponen pengungkit, yaitu manaPedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK jemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan dan WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Daerah, yang kemudian disempurnakan penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun pelayanan publik. 2014 tentang hal yang sama, yang menjadi pedoman Untuk manajemen perubahan, diharapkan dapat bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berubah secara sistematis dan konsisten mekanisme dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah kerja, berubah pola pikir (mind set), serta budaya kerja Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, dan Melayani (WBBM). menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaDalam rangka melaksanaan Peraturan Presiden dan ran pembangunan zona integritas. Dengan Penataan Permen PAN & RB tersebut, Kementerian Agama telah Tatalaksana, diharapkan akan meningkat penggunaan mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan, WBK dan WBBM pada bulan Desembar 2012, dengan meningkat efisiensi dan efektivitas manajemen pediterbitkannya Instruksi Menteri Agama Nomor 1 merintahan menuju WBK/WBBM. Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Penataan Manajemen SDM, diharapkan akan meningkat Integritas Menuju WBM dan WBBM di Lingkungan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur, transKementerian Agama. Sebagai langkah awal, telah me- paransi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur, netapkan dari beberapa Satuan Kerja di Kementerian disiplin SDM aparatur, efektivitas manajemen SDM Agama sebagai pilot project. Beberapa pertimbangan aparatur, dan profesionalisme SDM aparatur menuju yang menjadi sebab sebagai sasaran pilot project, WBK/WBBM. antara lain ; satuan kerja tersebut dianggap sebagai Penguatan Akuntabilitas Kinerja, diharapkan akan unit yang strategis dalam melakukan pelayanan pub- meningkat kinerja instansi pemerintah dan meningkat lik, mengelola sumber daya yang cukup besar, serta pula akuntabilitasnya. Dengan Penguatan Pengawasan, memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang diharapkan akan meningkat kepatuhan terhadap pe Edisi 2/Tahun II/April-Juni 2016

3

Pembinaan ngelolaan keuangan Negara, meningkat efektivitas pengelolaannya, meningkat pula status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara, dan menurun tingkat penyalahgunaan wewenang pada instansi pemerintah. Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, diharapkan akan meningkat kualitas pelayanan publik, sehingga lebih cepat, lebih murah, aman, dan mudah dijangkau, meningkat jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi, dan meningkat pula indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil dari pencanangan dan penyelenggaraan kegiatan sebagai proses pembangunan Zona Integritas tersebut akan diketahui dari Indikator Hasil, yaitu pertama, terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, dengan menggunakan ukuran nilai persepsi korupsi berdasarkan hasil survei eksternal, dan presentase penyelesaian TLHP. Kedua, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, yang diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan berdasarkan survei eksternal. Beberapa Tantangan Untuk melaksanakan program-program yang bisa menjadi komponen pengungkit pembangunan Zona Integritas tersebut, sebenarnya menghajatkan anggaran secara khusus, karena memang membutuhkan program-program terobosan yang lebih progressif dan beda dari satuan kerja lainnya, tetapi jika tidak tersedia, dan nyatanya memang tidak tersedia, maka terpaksa bisa diintegrasikan dengan kegiatan yang telah terprogramkan. Inilah tantangan pertama yang harus dihadapi. Beberapa tantangan yang lain diantaranya adalah masih banyaknya SDM ASN Kementerian Agama yang masih memiliki mind set dan culture set yang tidak selaras dengan semangat dan nafas pembangunan Zona Integritas, dan belum juga memenuhi kualifikasi dan kompetensi standar yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Disisi lain masih ada stigma negatif dari masyarakat akan buruknya moralitas, karakter dan kinerja aparatur sipil negara Kementerian Agama, sehingga kadangkala membuat sebagian ASN Kementerian Agama menjadi patah arang untuk mencoba berubah untuk menjadi lebih baik. Cepatnya perkembangan dan perubahan teknologi dan informasi yang seringkali tidak bisa diimbangi dengan kemampuan, kualitas dan kompetensi aparatur sipil negara Kementerian Agama, juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Disisi lain, kemajuan teknologi itu juga melahirkan banyaknya godaan-godaan yang sangat memikat nafsu syahwat melalui berbagai media elektronik dan media sosial lainnya, yang seringkali menjerumuskan ASN Kementerian Agama kepada pola hidup konsumtif, boros dan hedonistik/ materialistik, sehingga menjebaknya untuk menghalalkan segala cara yang seringkali tidak halal dan syubhat. Untuk itulah dibutuhkan pembinaan, ketauladanan dari pimpinan sebagai role model dan pengawasan/penegakan aturan yang lebih intens agar secara bertahap tantangantantangan tersebut dapat teratasi. Lima budaya kerja Kementerian Agama, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan ketauladanan, sangatlah perlu untuk betul-betul diperjuangkan agar dapat diterapkan.

4


Pembinaan dan pengawasan juga perlu dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi, termasuk dengan pendekatan dan bahasa agama. Menjadi Pioner Dibentuknya Kementerian Agama, lima bulan setelah Proklamasi kemerdekaan RI, adalah suatu bukti bahwa agama merupakan elemen yang amat penting dan terkait secara fungsional dengan kehidupan bernegara. Para founding fathers negara pada saat itu menyadari perlunya pengaturan dan kebijakan negara terkait dengan urusan agama oleh sebuah lembaga kementerian, yaitu Kementrian Agama. Kementerian Agama dibentuk dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan isi UUD 1945 khususnya Pasal 29 dan dalam rangka melindungi kepentingan agama dan ummat beragama. Dibentuknya Kementerian Agama, sebenarnya juga menjadi penghargaan atas sikap umat Islam yang telah bersedia menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu ”dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Satu sisi Kementerian Agama mempunyai fungsi terkandung sebagai salah satu perekat tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan disisi lain Kementerian Agama sesungguhnya mempunyai fungsi yang sangat strategis dan mulia, sebagai jaminan dan pengawal agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (agama), mengamalkan nilai-nilai dan syari’at agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, serta agar bangsa Indonesia senantiasa menjadikan agama sebagai spirit, motivasi dan etos kerja dalam mengisi kemerdekaan negeri ini dengan pembangunan. Inilah sesungguhnya fungsi terkandung yang sebenarnya justru menjadi marwah Kementerian Agama . Karena itulah menjadi wajar jika masyarakat menaruh harapan atau bahkan tuntutannya begitu tinggi kepada Kementerian Agama dan aparaturnya, melebihi tuntutan mereka kepada Kementerian lainnya. Bagi masyarakat, dosa karena suatu kesalahan yang dilakukan oleh aparatur Kementerian Agama, nilai dosanya akan berlipat ganda, dibandingkan dosa karena kesalahan yang sama yang dilakukan oleh aparatur lainnya. Situasi ini sebenarnya menjadi pengendali yang cukup efektik bagi aparatur Kementerian Agama agar tidak begitu mudah melakukan kesalahan. Kalau kita menilik gool akhir yang diharapkan dalam proses pembangunan Zona Integritas, maka sesungguhnya itu pulalah nilai-nilai yang semestinya menjadi salah satu gool akhir dan harus ditegakkan oleh Kementerian Agama. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN misalnya, adalah nilai yang secara jelas dan tegas diperintahkan oleh agama manapun. Demikian pula meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, juga secara gamblang merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam ajaran-ajaran agama manapun. Kementerian Agama adalah pengawal dilaksanakannya nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (agama), maka Kementerian Agama lah sepatutnya yang menjadi pioner dan berdiri di garda paling depan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Semoga..

Laporan UTAMA

Awas, PKI Bangkit Lagi? DALAM beberapa bulan terakhir ini, masyarakat Indonesia dan umat Islam khususnya, melihat fenomena paham Partai Komunis Indonesia (PKI) akan dan berusaha bangkit lagi di Bumi Pertiwi ini. Partai terlarang tersebut berupaya meraih simpati masyarakat Indonesia lewat sejumlah aksi simpatik. Misalnya, memperjuangkan dan membela hak-hak buruh melalui demo di area publik, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Gambar dan ikon PKI pun bermunculan di sela-sela demo buruh tersebut.

S

elain itu, sejumlah orang yang menamakan aktivis hak asasi manusia (HAM) menyuarakan perlunya pembongkaran kuburan massal terkait dugaan pembunuhan massal terhadap orang-orang komunis pada masa lalu. Alasannya pun, seakan masuk akal yakni demi rekonsiliasi nasional. Inti dari upaya provokasi tersebut adalah mereka ingin mendapatkan pengakuan dari elemen bangsa ini, khususnya pemerintah bahwa PKI tidak bersalah. TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia pun dituntut

harus dicabut. Kalau pengakuan ini mereka dapat dan TAP MPRS itu jadi dicabut, maka selanjutnya tidak ada alasan lagi untuk melarang pendirian PKI di Indonesia. Gerakan dan provokasi yang mengindikasikan PKI akan bangkit lagi tersebut, mendapat reaksi keras dari kalangan umat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan FPI. Barisan Serba Guna Ansor (Banser), badan otonom NU tersebut, misalnya sejak dini sudah membentengi untuk menentang dan menolak PKI kembali bangkit. Pasalnya, kalau sampai PKI tumbuh dan berkambang lagi di Indonesia, maka kehidupan beragama di Tanah Air ini akan terancam. Selain itu, korban pun hampir dapat dipastikan akan berjatuhan. Karena itu, ormas-ormas Islam belakangan bersatu padu untuk membendung tumbuh dan berkambangnya lagi PKI di Bumi Nusantara ini. Masukan dan saran kepada pemerintah agar tidak memberikan lampu Edisi 2/Tahun II/April-Juni 2016

5

Laporan UTAMA

Said Aqil Siraj

hijau bagi bangkitnya PKI juga terus disampaikan. Peringatan dini kepada seluruh masyarakat Indonesia juga kencang disuarakan. Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menyatakan menolak beredarnya atribut atau simbol palu arit berlambang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi perhatian masyarakat. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj pun menegaskan, PBNU sangat menolak munculnya fenomena tersebut. “Jelas kami menolaknya,” tegas Said dalam siaran persnya. Seperti diketahui, beberapa kali atribut PKI muncul di hadapan publik. Salah satunya pada saat karnaval peringatan HUT Ke-70 tahun Indonesia di Pamekasan, Jawa Timur. Dalam karnaval tersebut

muncul kelompok pelajar yang mengenakan atribut PKI lengkap dengan gambar para pimpinan, seperti Aidit. Tak hanya itu, bendera berlogo palu arit beredar di Salatiga. Kiai Said mengungkapkan PBNU selamanya berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa dan berkonsentrasi untuk menggarap generasi-generasi muda nahdiyyin yang berbakat dan dapat memberikan sumbangsih yang baik bagi Islam. Dalam konteks saat ini, PBNU akan mengukuhkan pilar-pilar kebangsaan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45. Indikasi kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) lewat berbagai aksi provokasi akhir-akhir ini juga memunculkan keprihatinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah. Lembaga wadahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim ini menyerukan agar pemerintah menegakkan hukum secara tegas terhadap fenomena kebangkitan organisasi terlarang tersebut, termasuk di Jawa Tengah. “Ketegasan pemerintah saat ini ditunggu untuk mematikan kembali kemunculan eks PKI, sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Jangan terkesan pemerintah malah memberi peluang untuk bangkit kembali,” kata Wakil Ketua Umum MUI Jawa Tengah Prof Dr H Ahmad Rofiq MA di Semarang, baru-baru ini. Empat Indikasi Prof Dr Ahmad Rofiq didampingi Komisi Hukum Dr Abu Rokhmad MAg dan Komisi

Sejumlah umat Islam menolak PKI bangkit lagi.

6


Ahmad Rofiq

Infokom Isdiyanto Isman, menyebut ada empat indikasi kebangkitan eks PKI akhir-akhir ini. Pertama, tuntutan pihak yang mengatasnamakan anak-cucusimpatisan-pembela PKI agar negara meminta maaf kepada PKI akibat peristiwa 1965 sebagai syarat rekonsiliasi nasional. Kedua, tuntutan agar pemerintah mengusut kuburan massal anggota PKI 1965. Ketiga, maraknya penyelenggaraan seminar, diskusi, pertemuan-pertemuan yang digagas dan dilaksanakan oleh pihak yang mengatasnamakan anakcucu-simpatisan-pembela HAM PKI secara massif, sistematis dan terbuka. Keempat, marak dan tersebarluasnya simbol, logo, dan hal ihwal yang

Laporan UTAMA berhubungan dengan PKI. Menurut Ahmad Rofiq, terhadap empat indikasi tersebut, MUI Jateng menilai pemerintah belum bertindak apa pun dan malah terkesan melupakan peristiwa PKI 1948 dan 1965. Respons yang diberikan antarpejabat tinggi negara juga berbeda-beda. Sehingga publik menangkap kesan seolah-olah pemerintah memberi peluang bagi anak-cucu PKI dalam menuntut haknya. Menyikapi hal di atas, lanjut Prof Rofiq, MUI Jateng merekomendasikan tujuh hal, antara lain menolak pendapat pihak yang mengatasnamakan anak-cucu-simpatisanpembela PKI yang menyatakan negara dan umat Islam sebagai pelaku kekerasan pada 1965. Justru sebaliknya, PKI yang melanggar HAM berat berupa pembunuhan massal terhadap para jenderal, kiai, santri, dan umat beragama dengan sangat kejam. “Pemerintah harusnya tidak lupa terhadap peristiwa pemberontakan PKI di Madiun 1948 dan G30 S/PKI 1965, PKI mencoba kudeta dan hendak mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis,” katanya. MUI Jateng juga merekomendasikan pemerintah agar tegas menyikapi bangkitnya kembali PKI di tengah masyarakat. Dasarnya TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. MUI Jateng menolak penilaian Komnas HAM yang menyatakan negara dan umat Islam sebagai pelaku kekerasan terhadap PKI. MUI menegaskan negara dan umat Islam justru menjadi korban kekerasan yang dilakukan PKI baik peristiwa 1948 di Madiun maupun peristiwa G 30 S PKI 1965. Selanjutnya, pemerintah, DPR, TNI/ Polri dan masyarakat diminta satu kata dalam menyikapi munculnya kembali PKI sebagai partai dan ideologi yang sangat membahayakan Pancasila dan NKRI. Para tokoh agama dan pimpinan ormas Islam wajib bersatu menyuarakan kepentingan umat Islam dan menjaga tetap utuhnya Pancasila dan NKRI. Para kiai, ustaz dan khatib agar menyampaikan ceramah agama yang sejuk dan aktif menginformasikan tentang bahaya komunisme yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menginginkan agar semua

Ryamizard Ryacudu

pihak tidak terprovokasi dengan isu-isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurut dia, tak perlu ada pihak-pihak yang memancing emosi dan memicu pertumpahan darah. “Saya selalu ingatkan, saya tidak ingin ada ributribut, apalagi pertumpahan darah,” ujar Ryamizard. Pihaknya mengajak masyarakat untuk turut membangun negara, bukan malah merusak negara. Adapun saling memprovokasi dengan isu kebangkitan PKI dianggap justru merusak negara. “Jangan ada yang memancing emosi. Lama-lama bisa terpancing juga,” kata dia. Ryamizard meminta masyarakat fokus untuk membangun bangsa, serta setia dan cinta dengan Pancasila, UndangUndang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua komponen bangsa, memiliki tugas untuk membela

negara. Ia menjelaskan, bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara dengan mengaktualisasikan hal yang terbaik bagi bangsa sesuai dengan profesinya masing-masing. Namun, realitas di lapangan justru masih banyak yang memersepsikan bahwa bela negara adalah tugas TNI. Penanganan, tidak cukup hanya dilakukan oleh TNI, tetapi oleh semua warga negara Indonesia untuk mengatasi ancaman-ancaman yang masuk ke Tanah Air. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa negara di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan korban serta keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam tragedi 1965. Hal itu disampaikan Luhut dalam Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, akhir bulan lalu. “Anda harus paham ini, bahwa kita, negara ini tidak akan pernah minta maaf pada pemberontakan 1965. Sekali lagi saya minta para pelatih (Bela Negara) juga paham, bahwa kita tidak pernah ada pikiran sedikit pun untuk minta maaf pada PKI itu,” kata Luhut. Pihaknya menuturkan, terkait isu komunisme negara punya parameter sebagai acuan, yakni TAP MPRS 1966, UU No 27 Tahun 1999 dan TAP MPR 2003 tentang larangan partai komunis dan paham marxisme di Indonesia. Dia mengingatkan para peserta Bela Negara agar tidak terpengaruh isu yang berkembang di publik. (Mohammad Saronji)

Pengunjuk rasa menginjak-injak atribut PKI. Mereka menolak PKI bangkit lagi. Edisi 2/Tahun II/April-Juni 2016

7

Laporan KHUSUS

R

Raker Kemenag 2016 Sekaligus MoU Anti Radikalisme dengan Kapolda

apat Kerja Jajaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang telah berlangsung 23-25 Mei 2016, yang bertempat di hotel Mgsetos Semarang, seyogyanya di buka oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin (LHS) namun berhalangan hadir, akhirnya pembukaan diwakili oleh KaKanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Ahmadi. Raker Kantor Kemenag Provinsi di Tahun 2016 mempunyai peran strategis untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2015, dan menyusun strategi implementasi program 2016 terhadap kesesuaian dalam hasil perencanaan yang telah ditetapkan. Rapat Kerja merupakan upaya menciptakan kesamaan persepsi dalam membangun kemitraan, menjadi wahana evaluasi dalam pelaksanaan tugas, menggali berbagai persoalan mengemuka dari masing-masing daerah di Jawa Tengah. Termasuk melakukan evaluasi serapan anggaran yang telah dicapai pada kurun waktu tahun anggaran 2016 di masing-masing semester anggaran.

Sistem penganggaran pada tahun 2016

selaras dengan Rencana Undang-Undang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU-APBN) 2016 sudah disahkan menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU-APBN) oleh Pemerintah bersama DPR RI. Tahun 2016, anggaran Kemenag Jateng untuk tahun 2016 sebesar Rp.5.769.179.492. APBN tahun 2016 memang mengalami beberapa kali perubahan. Ada yang dipotong dan ada juga yang ditunda. Pemotongan terhadap APBN didasarkan atas kenyataan bahwa pendapatan negara tahun 2016 diperkirakan tidak akan dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh ketidaktercapaian pendapatan dari sektor pajak, surplus hasil ekspor belum menjadi penyumbang signifikan bagi pendapatan negara. Selain itu juga krisis ekonomi yang menjadi penyebab lemahnya ekspor Indonesia ke negara lain.

Pemotongan anggaran fungsi pendidikan APBN 2016 memang sangat besar sehingga kondisi untuk unit eselon I pendidikan Islam mempunyai persoalan misalnya bahwa RKP

8

untuk rehabilitasi lembaga pendidikan dan penambahan ruang/kelas baru dan peningkatan sarana prasarana pendidikan madrasah pastilah tidak akan tercapai. Sesungguhnya sama-sama dituntut untuk meningkatkan pelayanan pendidikan melalui program perluasan akses dan pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Akan tetapi perlakuan anggaran kita yang sungguh belum berkeadilan akan menyebabkan keterlambatan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Dalam rangka membangun Kementerian Agama keterlibatan aparatur Kementerian Agama khususnya para ASN yang ada di Kanwil maupun kankemenag untuk aktif dalam merspon kebijakan akan lebih mampu mendekatkan diri kepada masyarakat serta mampu memberikan respon dan tanggapan terhadap kebutuhan, solusi problematika sosial, baik dari segi tatakelola, pelayanan, dan pengabdian yang menjadi keluhan masyarakat. Karena Kemanag adalah institusi dari lahir mempunyai motto ikhlas beramal. Kebutuhan Layanan Kebutuhan layanan yang terdapat dalam Rapat Kerja di lingkungan Kemenag Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemetaan sesuai kebutuhan dari masing-masing unit bidang dan pembimas, sesuai dengan kondisi perencanaan masing-masing berdasarkan basis eselon. Sebagai penguatan pengetahuan dan referensi menejemen para peserta rakor juga diberi materi dari pejabat eselon Kemenag RI, birokrat (Gubernur), melalui materi; meneguhkan revolusi mental, Reformasi Birokrasi dan Penguatan peran Kementerian Agama, Peningkatan Kualitas Pengawasan untuk meningkatkan Kinerja yang Berintegritas, mewujudkan Aparatur Sipil Negara Yang Bersih melalui Pencegahan Korupsi, Penanggulangan Radikalisme, dan Pembinaan Umat Beragama.(panduan rakor; 2016). Dalam proses Rapat Kerja (Raker) membahas sekitar tatakelola pemerintahan, layanan pendidikan, keagamaan, layanan dan pendidikan pembimas Kristen, Katholik, Hindu dan Budha dengan melalui sidang komisi kemudian diplenokan secara masal, saling mengkritisi dan memberi masukan. Raker 2016, sesuai isu dan Tugas Fungsi Kemenag ; meningkatkan tatakelola pemerintahan yang menjadi penekanan


adalah implementasi KMA No. 09/2016 terkait persuratan bagian kebijakan terbaru yang harus diketahui oleh seluruh satker Kemenag. Bidang Pendidikan yang menjadi perhatian utama adalah mempertahankan strategi peningkatan pelaksanaan RKP pendidikan (PIP dan BOS), Implementasi Standart Nasional Pendidikan dan Kualitas Madrasah (kelembagaan, kurikulum, sarana dan prasarana, peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan, yang terpenting lagi membangun secara komunal untuk mentransformasi islam yang rahmatan lil’alamin dengan menolak radikalisme dan terorisme dikalangan pelajar untuk membekali dalam membentuk siswa yang berkarakter. Dan untuk memperkuat secara kelembagaan bagaimana Kementerian Agama bersama masyarakat untuk memberi pemahaman Islam yang rahmatan lil’alamiin dan menolak radikalisme. Sebagai langkah nyata Kemenag Provinsi Jawa Tengah bekerjasana dengan Kapolda Jateng untuk melakukan pendampingan ke masyarakat dalam menolak radikalisme. Sebab Radikalisme sebuah aliran yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu, dan selama ini bertentangan dengan ideologi dan agama bangsa Indonesia. Kemudian bidang Keagamaan, skala prioritas adalah peningkatan layanan KUA, dampak modernisasi dari gerakan LGBT, pergaulan Bebas dan Penyalahgunaan Narkoba, meningkatkan peran penyuluh untuk mengantarkan islam yang rahmatan lil’alamiin, Inovasi layanan Haji dan Umroh. Sedangkan untuk Pembimas adalah melakukan penyelesaian tunjangan Profesi Guru, implentasi SNP Mapel Agama, penguatan lembaga keagamaan dan isu-isu kerukunan dan toleransi umat beragama. Hasil rapat kerja agar dapat mendorong sistem tatakelola dan organisasi yang baik sangat perlu kekuatan komunal setiap ASN yang terdapat dalam satker, sebab secara keseluruhan membutuhkan pemetaan sesuai skala kebutuhan kelembagaan, dan keterkaitan koordinasi secara vertikal yang terdapat dalam Kemenag. Maka dengan pola kerjasama yang bagus dalam merekomendasikan usulan untuk kebijakan hasil raker tetap harus menjadi tolok ukur menejemen baik membuat perencanaan, regulasi, dan kebutuhan real lembaga. (ali)

Bidang PENMAD

Prestasi Penting, Kejujuran adalah Utama Oleh Dr H Nur Abadi, MPd

Tampaknya harus ekstra hati-hati dalam memberikan menu pendidikan utamanya kurikulum kepada anak. Seperti moto pada Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2015/2016 madrasah berlomba-lomba meraih prestasi, namun yang lebih penting hasil ujian nasional tidak hanya pada aspek pengetahuan akan tet api lebih lanjut ada aspek integritas madrasah yang harus ditanamkan.

M

adrasah Jawa Tengah pada tahun 2015 kemarin menduduki peringkat ke dua nasional setelah Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah disampaikan pada saat pelepasan Naskah UN SMP/MTs beberapa waktu yang lalu di PT Pura Baru Tama Kudus. Pemerintah selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga selalu melakukan pembenahan-pembenahan dari berbagai hal, yaitu dengan meningkatkan program-program yang bersentuhan langsung kepada kebutuhan peserta didik seperti BOS, BSM, PIP. Revolosi mental yang dicanangkan oleh presiden Repulik Indonesia Bp. Joko Widodo, langsung diimplementasikan pada kebijakan Ujian Nasional yaitu dengan dilaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) begitu juga dengan menetapkan Indek Integritas Ujian Nasional pada UN yang dimulai satu tahun

yang lalu atau diawali kepemerintahan Jokowi. Banyak hal yang diperoleh dari pelaksanaan UNBK yaitu, Minimnya kemungkinan soal yang terlambat datang, tertukar dan ketidakjelasan hasil cetak soal, Proses pengumpulan dan penilaian jauh lebih mudah, Hasil ujian nasional dapat diumumkan jauh lebih cepat, UNBK mendorong terwujudnya efektifitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan UN. UNBK dan Jujur Pada tahun pelajaran 2015/2016 madrasah yang ada di Jawa Tengah baru empat madrasah yang melaksanakan UNBK ini. Dari empat madrasah tersebut adalah MTsN 01 Surakarta, MTs Raoudlotul Mubtadiin Balaikambang Nalumsari Jepara, MA Raoudlotul Mubtadiin Balaikambang Nalumsari Jepara dan MA Raden Said Mejobo Kudus. Hal ini masih kecil sekali bila dibandingkan dengan yang belum melaksanakan UNBK di Jawa Tengah. Jumlah lembaga yang mengikuti Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 terdiri dari 620 MAN/ MAS, 1.645 MTsN/MTsS dan Ujian Madrasah sebanyak 3.973 MI. Sebagaimana monitoring dari Tim Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah ke beberapa daerah, yaitu hari pertama ke Kabupaten Kendal dan dilanjutkan hari kedua ke Kabupaten Kudus, hari ketiga Kota Salatiga, hari keempat ke Kabupaten Demak, dan hari kelima Kabupaten Semarang. Secara prosentase madrasah yang melaksanakan UNBK bila dibandingkan dengan sekolah masih jauh kesenjangannya, sehingga direkomendasikan supaya kedepan dipersiapkan untuk mengikuti UNBK madrasah jawa Tengah semakin bertambah. Dari hasil pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional berjalan dengan lancar. Yang perlu diantisipasi kedepan bila ada siswa yang tidak ikut UN supaya diadakan pendekatan baik kepada anak maupun orang tuanya diberikan pemahaman sehingga belajar yang

tinggal beberapa hari supaya diselesikan dengan mengikuti UN. Data Hasil Berdasarkan data dari hasil ujian dari Kemendikbud, didalamnya juga sudah termasuk peringkat madrasah untuk provinsi, adapun madrasah yang menempati peringkat-peringkat teratas dalam perolehan nilai UN 2016 Jenjang Madrasah Aliyah di Jawa Tengah diantaranya adalah Jurusan IPA Secara berturut-turut sebagai berikut (1) Madrasah Aliyah Walisongo Pecangaan Jepara, (2) Madrasah Aliyah N Demak (3) Madrasah Aliyah Al Irsyad Gajah Demak (4) Madrasah Aliyah NU Raudlatul M (5) Madrasah Aliyah Daarul Ulum. Adapun Jurusan IPS secara berturut-turut sebagai berikut; (1) Madrasah Aliyah Al Irsyad Gajah, Demak (2) Madrasah Aliyah N Demak (3) Madrasah Aliyah N 2 Kudus (4) Madrasah Aliyah An Nur (5) Madrasah Aliyah Safinatul Huda Kedung, Jepara. Untuk MA – Jurusan Bahasa secara berturut-turut sebagai berikut; (1) Madrasah Aliyah Al Irsyad Gajah, Demak, (2) Madrasah Aliyah NU Banat, Kudus (3) Madrasah Aliyah N 2 Kudus, (4) Madrasah Aliyah N 1 Salatiga (5) Madrasah Aliyah N 1 Semarang. Sedangkan MA – Jurusan Agama secara beruturut-turut sebagai berikut; (1) Madrasah Aliyah Matholiul Huda Bugel, (2) Madrasah Aliyah N 2 Kudus (3) Madrasah Aliyah Al Hikmah 2 Benda, Kabupaten Tegal (4) Madrasah Aliyah Al Madinah serta (5) MA Al Irsyad. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah SWT pelaksanaan Ujian Nasional madrasah pada tahun ini tidak ada persoalan yang mengganggu terhadap prestasi maupun integritas penyelenggaraan baik tingkat provinsi, kabupaten kota maupun satuan pendidikan. Prestasi yang telah madrasah peroleh ini semoga menjadikan motivasi bagi madrasah yang lainnya. Begitu juga prestasi ini semoga diiringi dengan hasil Indek Integritas yang tinggi juga. (ali)


9

Bidang PD PONTREN

Pesantrenku Bersih Pesantrenku Sehat

P

Oleh Bidang Pd Pontren Kanwil Kemenag Jateng

esantrenku Bersih, Pesan trenku Sehat” slogan itu sangat enak di ucapkan, juga sangat sulit dilaksanakan, karena butuh komitmen, menejemen, dan kebersamaan terutama di lingkungan lembaga pesantren. Bidang PD pontren Kanwil Kemenag Jateng tahun 2016 membuat program yang diberikan untuk pengasuh dan sekaligus santri dilingkungan pesantren. Melalui pelatihan dan sosialisasi cara Kemenag lakukan untuk mencetak duta kebersihan di masing-masing pesantren memang sangat dibutuhkan. Karena Pesantren selama ini memiliki image kumuh dan kotor pelan-pelan kita akan rubah. Perlu kesadaran bersama dari berbagai elemen pesantren untuk mewujudkan kebersihan di pesantren. Apakah itu dengan melalui membangun kesadaran untuk menjaga kebersihan harus menjadi mindset santri di pesantren agar image pesantren dapat berubah. Ke depan sebagai langkah hasil pendampingan agar selalu berjalan maka memakai sistem perlombaan antar pesantren se Jawa Tengah. Metode ecofriendly, membuat santri akan terbangun melalui menyatu rohani dan jasmani untuk berperilaku menjadikan keseragaman dan terbangun mindset yang baik dalam disiplin bersih. Dan mendorong santri supaya praktek mengalami kemudahan pengasuh dapat membuat dan menyusun Standart Operasional Prosedure (SOP) menjaga kebersihan lingkungan agar ada kejelasan dalam melaksananakan program secara bersama-sama. Kemenag mencangangkan program ini bertujuan membentuk kader PBPK bukan sebagai cleaning service. Maka Bidang PD Pontren, pesantren merupakan destinasi pendidikan di Indonesia yang menjaga moral dan akhlak generasi muda, juga untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan keterampilan dibidang kebersihan dan penataan lingkungan. Lingkungan yang bersih akan membuat

10

santri betah untuk mengaji dan belajar. Inilah yang kita perlu galakkan bersama. Semua komponen pesantren harus memiliki kesadaran bahwa kebersihan adalah kepentingan komunal. Semua Elemen Pondok pesantren sebagai bagian lembaga pendidikan harus memberikan contoh dan teladan akan kebersihan dan kesehatan. Tanggung jawab ini tak bisa dibebankan hanya kepada salah satu pihak saja, akan tetapi perlu menjadi komitmen semua elemen pesantren. Nilai kebersihan dan kesehatan harus dijunjung tinggi seluruh pihak di pesantren. Berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikaji ttg fikih dan akhlak saat ini di pesantren, sudah seharusnya tampil dalam kehidupan santri pondok pesantren. Termasuk melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat, sebagai upaya memberikan motivasi pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan pesantren.Pesantren kemudian memiliki pos kesehatan pesantren (poskestren) yang sampai saat ini pengelolaannya belum optimal untuk kebutuhan pesantren. Salah satu wujud upaya untuk menjadikan pondok pesantren bersih dan sehat dengan memberikan pemahaman kepada santri bahwa, lingkungan pondok pesantren harus tetap terjaga kebersihannya. Hal ini membutuhkan pengetahuan yang cukup untuk memaparkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Kemauan untuk berubah ini menjadi kepentingan bersama untuk mewujudkan pondok pesantren yang lebih baik. Persepsi sehat menurut santri adalah individu mempunyai jasmani dan rokhani yang sehat, sehat jasmani adalah badan yang tidak berpenyakit dan sehat, bisa beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari sedangkan sehat rokhani adalah menjaga dari penyakit hati. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hidup sehat di pesantren kurang sehat, di sebabkan karena beberapa faktor seperti kebiasaan, dan kepercayaan santri dalam


Drs H Sholikhin MM

memaknai kesehatan. Langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk mengatur supaya di lingkungan santri dapat hidup secara sehat antara lain; (1)Meningkatkan nilai gizi dalam makanan dan mengkonsumsi makanan yang higenis, (2)menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar, berikan ventilasi yang cukup dalam kamar atau tempat tinggal, (3)budayakan pola perilaku hidup sehat dengan ditambah olahraga senam, (4) mengkonsumsi air yang matang, (5) istirahat dengan cukup, gunakan alas tidur dengan kasur atau karpet. (6) tidak berganti – gantian dalam penggunaan baju dan peralatan mandi sesama teman. (7) bagi santri yang membaca sosialisasikan pada santri tentang budaya hidup sehat melalui pertemuan-pertemuan dengan mengundang bidan, dokter, dan dinas kesehatan setempat. (8) Menguras bak mandi seminggu sekali. Disarankan kepada pengasuh pondok pesantren untuk mensosialisasikan pengetahuan kesehatan kepada para santri baik yang diajarkan dalam kitab melalui ngaji maupun dengan cara mengundang para bidan, dokter atau dinas kesehatan setempat melalui sebuah pertemuan untuk menambah wawasan santri tentang hidup sehat. Memanfaatkan puskesmas yang ada dilingkungan pondok jika ada. (ali)

Bidang PAIS

Tantangan PAI dan Penguatan Islam Rahmatan Lil Alamin di Sekolah

P

ada zaman modern ini tantangan Pendidikan Agama Islam semakin berat, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi-komunikasi (TIK) yang berkembang cepat; di satu sisi membawa nilai manfaat, tetapi di sisi lain mendatangkan mudarat; begitu juga kenakalan remaja, pergaulan bebas, penggunaan narkoba yang sudah mewabah di kalangan pelajar. Dan maraknya faham-faham radikalisme yang kontra dengan nilai-nilai agama Islam dan masuk ke sekolah. Melihat tantangan di atas, pendidikan agama memiliki peran sangat penting dalam membentuk peserta didik agar menjadi generasi penerus yang dilandasi oleh keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Oleh sebab itu, sebagaimana pendapat (Amin Haedari: 2015) pelaksanaan pendidikan agama di sekolah perlu dikelola dengan baik agar mencapai tujuan, termasuk dalam pembelajaran mengitegrasikan beberapa faktor, yaitu guru, peserta didik, tujuan, materi, metode, media, sarana prasarana, lingkungan, dan evaluasi. Terpenting lagi, guru merupakan komponen penting dan strategis dalam pembelajaran karena untuk penggugah dan pengubah yang bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Sebagai sebuah pendidikan nilai, pembelajaran PAI memiliki karakteristik yang berbeda dari segi penerapan metode pembelajaran, karena sistem pembelajaran memindahkan nilai-nilai religius (transfer of religious values) kepada peserta didik serta bukan hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan peserta didik, namun juga memperkokoh keimanan peserta didik. Dalam hal ini Pendidikan agama sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) PP 55 Tahun 2007 berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar-umat beragama. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, Pendidikan Agama Islam memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai wahana dalam pembentukan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai perwujudan dari hubungannya antara manusia dan Tuhan Yang Esa (hablum minallah).

Oleh HM Faojin

Pendidikan Agama Islam, peserta didik diharapkan menjadi hamba Allah yang saleh yang senantiasa berperilaku dan bertindak semata-mata mencari ridha Allah Swt (Kamaruddin Amin; 2015). Akan tetapi dalam pembentukan peserta didik agar mempunyai akhlak mulia, seorang guru mampu berkontribusi memberikan penguatan melalui makna Islam rahmatan lil alamin yang disertai dengan mempraktekkan akhlak dalam masyarakat. Islam Rahmatan lil’alamin adalah ajaran Islam yang bersinergi dengan tradisi masyarakat dimana Islam itu hadir. Kehadiran Islam di Indonesia juga memperkuat kondisi bangsa yang multikultural, toleran, humanis, dan demokratis, dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sehingga kehadiran Islam mampu menciptakan suasana kehidupan harmonis baik sesama umat Islam, antara umat beragama, maupun antar masyarakat secara luas. Islam sebagai agama yang Rahmatan lil ’alamin juga dapat ditelusuri dari ajaranajaran yang berkaitan dengan kemanusian dan keadilan. Dari sisi konsep pengajaran tentang keadilan, Islam adalah satu jalan hidup yang sempurna, meliputi semua dimensi kehidupan. Islam memberikan bimbingan untuk setiap langkah kehidupan baik perorangan maupun masyarakat, dari sisi material dan moral, dalam aspek ekonomi, politik, hukum dan kebudayaan, serta lingkup nasional dan internasional. Sementara itu, universalisme (sifat Rahmatan lil ‘alamin) Islam yang tercermin dalam ajaran-ajaran yang memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan itu diimbangi pula oleh kearifan yang muncul dari keterbukaan peradaban Islam sendiri. Dari sisi kemanusiaan, Islam memberikan konsep pengajaran bahwa Islam adalah agama yang berisi tuntunan hidup demi kebahagiaan manusia. Paling tidak ada dua hal yang harus terpenuhi agar manusia bahagia. Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok berikut sumber-sumbernya untuk menjamin kelangsungan hidup. Karena itu Islam mewajibkan zakat serta menganjurkan infak dan sedekah. Kedua, mengetahui dasar-dasar pengetahuan tentang tata cara hidup perseorangan dan masyarakat, agar terjamin berlakunya keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Sebagaimana kita ketahui dalam syariat Islam, ada dua bentuk hubungan, yaitu ibadah dan mu’amalah yang bersumber

dari al-Qur’an dan sunnah Rasulullah. Ibadah ialah seperangkat aktifitas dengan ketentuan-ketentuan syariat yang mengatur pola hubungan diantara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan mu’amalah ialah usaha atau pola daya hubungan anatara manusia yang satu dengan manusia yang lain sekaligus dengan lingkungan sekitar (baca; alam). Direktorat Pendidikan Agama Islam secara terus-menerus perlu melakukan pembinaan melalui berbagai macam pendekatan dan cara. Pembinaan terhadap Pendidikan Agama Islam di sekolah, antara lain mencakup kurikulum, pendidik dan tenaga Kependidikan, sarana, dan kesiswaan. Kurikulum Pendidikan Agama Islam mencakup Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Kompetensi Lulusan, sedangkan pendidik mencakup peningkatan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi. Demikian juga, perlu peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, yakni pengawas Pendidikan Agama Islam, karena peran dan posisi pengawas PAI sangat penting dan strategis. Pemenuhan sarana pembelajaran PAI perlu juga diupayakan, karena akan mendukung keberhasilan pembelajaran PAI di sekolah. Pembinaan siswa dapat dilakukan melalui tatap muka di kelas atau nontatap muka di luar kelas dan melalui pembudayaan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Harapan dari hasil pendidikan agama Islam ini adalah peserta didik (mulai dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang Pendidikan Menengah sebanyak 37.289.789) ini benar-benar memiliki fondasi spiritual yang kuat, yakni keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Fondasi spiritual yang kuat dalam tujuan pendidikan nasional mencerminkan bahwa pendidikan nasional dijiwai oleh nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Semoga amin. Penulis adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Semarang


11

Bidang PHU

Kini, Pendaftaran Haji Reguler Hanya Dua Tahap Kementerian Agama selaku institusi pelayan masyarakat senantiasa meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat.

P

enyelenggaraan haji menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama dalam melakukan perbaikan sistem dan pelayanan. Salah satunya terwujud lewat diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2015

12


tentang Perubahan atas PMA Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Terbitnya PMA 29 tahun 2015 membawa angin segar bagi proses pendaftaran dan pembatalan haji regular di Indonesia. Dilansir dari portal kemenag.go.id, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Djamil menjelaskan bahwa PMA ini memangkas panjangnya birokrasi pendaftaran dan pembatalan haji regular. Pendaftaran haji regular dari 4 tahap menjadi 2 tahap. Begitu juga lamanya proses pembatalan haji regular dari 3 bulan hingga maksimal 11 hari saja. Kebijakan yang dibuat untuk memudahkan jamaah ini telah diberlakukan per 18 April 2016. Kini, pendaftar haji regular hanya perlu ke Bank Penerima setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di wilayah masing-masing untuk membuka dan mentransfer tabungan haji serta memperoleh nomor validasi dari BPS BPIH. Proses selanjutnya, pendaftar membawa nomor validasi tersebut ke Kementerian Agama Kab/Kota setempat beserta syarat-syarat pendaftaran haji lainnya seperti fotokopi kartu identitas, kartu keluarga, akta nikah/akta kelahiran/ijazah

Bidang PHU untuk memperoleh nomor porsi. Perubahan signifikan adalah penomoran porsi kini ada di Kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota. Proses sebelumnya, pendaftar harus membuka tabungan haji di BPS BPIH dulu kemudian ke Kantor Kementerian Agama Kab/ Kota untuk memperoleh Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH). SPPH ini selanjutnya dibawa kembali ke BPS BPIH untuk dapat melakukan transfer setoran awal ke rekening Menteri Agama dan memperoleh nomor porsi yang tertera pada lembar Bukti Setoran Awal BPIH. Tahap terakhir, pendaftar harus kembali ke Kementerian Agama Kab/ Kota untuk menyetorkan lembar ke-2,3,4 atas Bukti Setoran Awal BPIH tersebut. Yang perlu diperhatikan pendaftar adalah nomor validasi hanya berlaku 5 hari kerja sejak diterbitkan oleh BPS BPIH. Selain itu, pendaftar haji harus memenuhi persyaratan minimal berumur 12 tahun dan bagi yang sudah berstatus haji boleh mendaftar haji setelah 10 tahun dari keberangkatan haji terakhir. Hal ini tidak berlaku bagi pembimbing. Pembimbing yang akan mendaftar harus menyertakan SK Pembimbing yang sudah terdaftar pada Kementerian Agama. Terobosan ini tentunya didukung dengan sistem informasi dan sumber daya manusia yang mumpuni. Khusus di wilayah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah telah diselenggarakan Shortcourse Operator Siskohat Tahun 2016 yang dilaksanakan tanggal 23 hingga 25 Maret 2016 di Hotel Neo Semarang untuk menyiapkan operator yang mumpuni dan berkompeten dalam menangani Siskohat. Siskohat yang kini dipakai Kankemenag Kab/Kota untuk mendukung pendaftaran adalah Siskohat Gen 2 versi 3. Dengan

menggunakan sistem terbaru ini sudah diterapkan deteksi jemaah sudah haji dengan metode Algoritma Similaritas. Secara otomatis apabila pendaftar sudah pernah malaksanakan ibadah haji kurang dari 10 tahun dari keberangkatan haji terakhirnya, maka akan tertolak dan dibatalkan secara sistem sehingga tidak bisa dilanjutkan pendaftarannya. Begitu pula jika usia pendaftar kurang dari 12 tahun, maka akan tertolak dan dibatalkan secara sistem sehingga tidak bisa dilanjutkan pendaftarannya. Lalu bagaimana dengan pembimbing haji yang hendak mendaftar haji? Bagi pembimbing yang hendak mendaftar haji harus memenuhi persyaratanpersyaratan berikut, yakni: mendapat rekomendasi dari kelompok bimbingan yang memiliki ijin resmi Kemenag, memiliki sertifikat dari Kemenag, atau bila tidak memiliki dapat digantikan dari surat keterangan dari Kankemenag Kab/Kota, memiliki jumlah jemaah minimal 45 orang yang dibuktikan dengan daftar nominatif, serta nama pembimbing telah ditetapkan dalam SK Kankemenag Kab/ Kota. Pembatalan HajiKemudahan lain juga diterapkan untuk proses pembatalan haji regular atau juga bisa disebut pembatalan setoran BPIH regular. Kini, pengajuan dan entry pembatalan cukup di Kankemenag Kab/Kota. Jemaah/ Ahli waris datang langsung ke Kankemenag Kab/ Kota membawa berkas persyaratan lengkap. Kankemenag Kab/ Kota akan melakukan verifikasi dan validasi berkas pembatalan yang selanjutnya dikonfirmasi dalam Siskohat. Kemudian petugas Kankemenag Kab/Kota akan mengirimkan surat pengantar pembatalan ke Ditjen PHU dengan tembusan Kanwil.

Ditjen PHU melakukan konfirmasi pembatalan dan mengembalikan uang BPIH dari bendahara kepada jemaah via BPS BPIH. Selanjutnya BPS BPIH mengirimkan dana ke rekening jemaah dan BPS BPIH mengkonfirmasi pembatalan. Proses pembatalan haji regular ini hanya membutuhkan waktu maksimal 11 hari kerja. Jamaah tidak perlu lagi menunggu hingga tiga bulan seperti proses sebelumnya. Dengan inovasi ini diharapkan waktu pembatalan dapat lebih cepat dilakukan sehingga harapan masyarakat akan proses pembatalan haji yang transparan dapat terwujud karena seluruh birokrasi yang dilalui harus melakukan konfirmasi. Selain pembatalan karena meninggal dunia, sakit, atau dicekal ke luar negeri, terdapat pula pembatalan otomatis. Pembatalan otomatis ini berlaku bagi jemaah yang telah menunda lebih dari 2 kali musim haji. Selain itu, jemaah yang telah lunas BPIH namun menunda keberangkatan lebih dari 2 (dua) kali musim haji, maka pendaftaran haji yang bersangkutan dibatalkan secara otomatis. Pembatalan secara otomatis dilakukan dengan terlebih dahulu memverifikasi data jemaah haji yang bersangkutan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Berdasarkan Keputusan tersebut, Direktur Pengelolaan Dana Haji mengembalikan dana setoran lunas BPIH kepada rekening jemaah haji yang bersangkutan. Berbagai inovasi dan inisiasi di atas yang dilakukan Kementerian Agama merupakan usaha untuk melakukan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan haji Indonesia serta meningkatkan pelayanan terbaik kepada jamaah haji. (Azizah Fibriana)


13

Bidang URAIS

Keluarga sebagai Tempat

Pendidikan Karakter bagi Generasi Muda Kita seperti tidak percaya dengan rentetan kejadian kriminal yang ada di sekitar kita. Belum selesai peristiwa YY gadis yang masih duduk di bantu Sekolah Menengah Pertama di Bengkulu yang diperkosa lalu dibunuh oleh belasan remaja.

L

alu peristiwa pembunuhan Eno, buruh pabrik yang dibunuh secara sadis, lagi-lagi pelakunya masih berusia remaja, disusul lagi peristiwa pemerkosaan anak SD akhir Mei di Semarang oleh belasan orang, dan lagi-lagi pelakunya remaja belasan tahun. Sudah sedemikian rusakkah moral generasi muda sekarang..? Kemanakah ahlaq generasi muda sekarang ? Kenapa justru kejahatan moral lebih didominasi oleh generasi muda? Dimanakah pendidikan moral bangku sekolah, dimana pula kasih sayang keluarga..?? Sepertinya ada yang harus kita perbaiki pada relasi kekerabatan kita dengan anggota keluarga. Keluarga adalah tempat ideal penyemaian pendidikan budi pekerti. Didalam keluarga anak akan banyak belajar secara praktis melalui berlatih dan meniru budi pekerti orang disekitarnya, lebihlebih meneladani orang tuanya. Seperti halnya dikemukakan Clifford Geertz, antropolog dari Amerika Serikat bahwa didalam keluarga berkembang nila-nilai tatakrama penghormatan yang mengarah pada penampilan sosial yang harmonis. Nilai-nilai tata krama (nilai karakter) ini akan dipelajari anak secara alamiah dalam keluarga. Melalui pendidikan karakter dalam keluarga yang menjadi basis awal budi pekerti, anak akan semakin sadar terhadap kehadiran dirinya di dunia. Dalam

14

keluarga harmonis anak akan cenderung berperilaku positif, sebaliknya pada keluarga yang tidak normal (tidak harmonis) anak akan cenderung berperilaku sosial negatif. Karena itu, keluarga memang tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan sosial dan budi pekerti. Bahkan para pakar pendidikan juga banyak yang setuju, kalau pendidikan budi pekerti harus ditanamkan sejak anak memasuki masa peka (govoelige periode), antar 3,5 – 7 tahun. Peran keluarga dalam mengembangkan moral anak sangatlah penting karena hal tersebut berpengaruh pada pembentukan moral dimasa depan. Orang tua sebagai peran utama dalam pembentukan moral dan karakter anak. masing-masing orang tua berbeda cara dalam mengajarkan pendidikan

moral. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, orang tua mengikuti dan mengajak anak-anaknya untuk datang ke pengajian bersama, supaya sang anak mendapatkan ilmu akhlak dan akidah tentang keagamaan karena hal ini dapat menciptakan etika dan budi pekerti yang baik. Orang tua memakai pakaian yang sopan dengan maksud mangajarkan kepada anak-anaknya untuk berpakain sopan didalam dan di luar rumah untuk memperlihatkan jati diri yang baik. Orang tua mengajarkan bersalaman kepada anak-anaknya


sebelum mereka berangkat sekolah ataupun keluar rumah dengan maksud meminta izin (berpamitan) supaya dalam keluarga tercipta keteraturan. Keluarga (orang tua) mendidik anak untuk berperilaku sopan kepada siapa saja yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda, diharapkan anak dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Pada kelompok dan lembaga anak dapat menjalankan kegiatan berorganisasi dengan baik antar teman kelompok, bersifat demokrasi dan belajar saling menghargai. Sedangkan peran antara indifidu dalam berkelompok yaitu indifidu belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang bermoral, bijaksana dan adil. Ini semua dapat diwali dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Keluarga merupakan media sosialisasi pertama yang dapat membentuk jati diri anak. Jika keluarga dapat mensosialisasikan hal-hal yang baik (tutur kata, tingkah laku, agama, keperibadian dan lain sebagainya) maka anak akan tumbuh dan berkembang di masyarakat dan khususnya dalam keluarga menjadi anak yang baik pula, tetapi anak yang tumbuh dan dibesarkan pada keluarga yang tidak dapat mensosialisasikan nilai dan norma yang tidak baik dan juga jauh dari kasih sayang orang tua maka anak tersebut menjadi anak yang jauh dari norma sosial dan nilai-nilai agama. Sekarang apakah kita akan lebih asyik menghabiskan waktu berkutat dengan WA, Instagram, BB atau jejaring sosial daripada pendidikan karakter kita kepada buah hati kita..? Generasi mendatang adalah pemilik negeri ini, dan kita adalah pemilik calon pemilik negeri ini, maka mari kita siapkan anak-anak kita sebagai pemilik sah negeri ini dengan memberikan pendidikan kebijakan, kasih sayang dan tata krama, sebagaimana nenek kakek kita mengajarkan kasih sayang kepada kita. (Agus Suryo)

Bidang PENAIS ZAWA

Kinerja Penyuluh Layak Diperhitungkan Keberadaan Penyuluh Agama Islam saat ini tidak bisa diabaikan. Penyuluh merupakan garda terdepan dari Kementerian Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat sampai ke lapis paling bawah.

T

ugas penyuluh untuk memberikan pembinaan pendidikan keagamaan dan pembangunan dengan bahasa agama sudah saatnya mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, terutama para pengambil kebijakan. Seiring perkembangan masyarakat yang begitu dinamis, Penyuluh Agama Islam dituntut untuk bertransformasi menjadi penyuluh yang inovatif dan profesional. Karena tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini begitu kompleks, baik yang berkaitan dengan ideologi maupun sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, penyuluh harus bisa membekali dirinya dengan ilmu dan ide-ide baru yang inovatif, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Rapat Koordinasi (Rakornas) Penerangan Agama Islam yang diselenggarakan pada awal Mei 2016 di Hotel Artayudha, Jakarta yang diikuti oleh semua utusan dari 33 propinsi di Indonesia merupakan moment yang sangat strategis untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang akan mendorong revitalisasi kinerja Penyuluh Agama Islam. Rakornas diawali dengan Launching video conference antara Menteri Agama RI, Luqman Hakim Saifudin dengan Penyuluh Agama Islam di tujuh propinsi di Indonesia dengan tajuk “Menteri Agama Menyapa Penyuluh”. Pada kesempatan itu, menteri menyempatkan diri untuk berdialog dengan penyuluh perwakilan dari DKI Jakarta, Gorontalo, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menteri Agama dalam

Oleh : Azizah Herawati, S.Ag.*) sambutannya menyatakan bahwa ada tiga point kebijakan di bidang kepenyuluhan. Kebijakan itu terdiri dari regulasi di bidang Penerangan Agama Islam (Penais). Hal ini menuntut untuk memberikan fasilitas yang mendukung kinerja para penyuluh agama Islam. Kalau ada regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perubahan menjadi sebuah keniscayaan. Kebijakan yang kedua adalah menyangkut kompetensi para penyuluh itu sendiri. Menteri Agama menghimbau kepada para Kabid dan Kasi untuk memperhatikan kompetensi penyuluh, supaya terus menerus meningkat. Demikian pula dengan sarana dan prasarana pendukung profesionalitas penyuluh juga harus menjadi perhatian. Dan yang terakhir adalah kebijakan yang berkaitan dengan infrastruktur dengan diaplikasikannya e-kinerja bagi penyuluh sebagai jawaban dari tuntutan era digital saat ini. Dalam video conference, yang dapat disimak secara live streaming melalui live.kemenag.go.id perwakilan penyuluh dari tujuh propinsi menyampaikan berbagai kegiatan yang telah dilakukan, permasalahan yang dihadapi serta harapan yang mereka inginkan. Kegiatan yang telah dilakukan dan permasalahan yang dihadapi penyuluh di daerah tentu saja sangat beragam,

sehingga memunculkan harapanharapan yang mereka curahkan saat berkesempatan untuk berdialog dengan menteri. Harapan itu berkisar pada dinaikkannya tunjangan bagi penyuluh, adanya beasiswa pendidikan, dinaikkannya usia pensiun,petugas haji bagi penyuluh teladan dan usulan adanya rakernas. Tentu saja hal ini direspon baik oleh menteri dan ditindak lanjuti dengan mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait. Sementara itu, perwakilan penyuluh dari Jawa Tengah lebih tertarik untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukannya di daerah dan berharap dapat diapresiasi oleh pemerintah serta tersosialisasikannya kinerja penyuluh secara lebih luas. Dengan demikian profesi penyuluh tidak lagi dipandang sebelah mata, karena kinerja penyuluh memang benar-benar layah untuk diperhitungkan. Menteri agama mengapresiasi positif dari apa yang disampaikan oleh ‘Aid Mustaqim, Penyuluh Agama Ahli Muda dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang sudah dikenal luas berkat perjuangannya bersama Kelompok Kerja Penyuluh (pokjaluh) dalam memberikan penyuluhan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) di Nusakambangan Cilacap dan kebetulan penulis selaku Penyuluh Agama Ahli Muda dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang berkesempatan mewakili Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan Tingkat Nasional tahun 2016 dan berhasil mendapat peringkat terbaik III melalui dakwah berbasis lingkungan dengan branding Green Dakwah. Penulis juga menyampaikan bahwa saat ini sedang mengembangkan koperasi syariah di majelis taklim yang berfungsi memberikan kemudahan dan peningkatan kesejahteraan bagi anggota, langkah ini sudah diduplikasi di beberapa titik binaan di kawasan lereng Gunung Merapi wilayah Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. *)Penulis adalah Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah


15

Bimas Kristen

s i k g Radikalisme n a n Me Memupuk

Kerukunan Oleh Pembimbing Masyarakat Kristen

Radikalisme menjadi trending topik dalam beberapa waktu terakhir ini. Masih segar di ingatan kita berita mengenai organisasi Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) yang dicap sebagai komunitas ajaran sesat karena mencampuradukkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi. Selain itu jaringan teroris Santoso juga banyak menjadi pembicaraan di media massa. Rasa tidak aman dalam masyarakat pun bertumbuh, bisa jadi rasa saling curiga timbul di kalangan masyarakat di bangsa ini. Radikalisme serasa berjalan seirama dengan terorisme.

M

enanggapi akan munculnya golongangolongan dalam masyarakat yang berindikasi mengarah kepada kegiatan radikalisme, Kementerian Agama khususnya Bimbingan Masyarakat Kristen meresponi situasi tersebut dengan mengadakan kegiatan yang diharapkan mampu membantu

16

pemerintah dalam usaha menahan pengaruh radikalisme maupun tindakan terorisme. Karena tidak menutup kemungkinan ide radikalisme bisa muncul dari semua kalangan umat beragama. Sebagai bangsa yang religius dimana semua pemeluk agama mendapatkan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan


keyakinannya, namun dalam kenyataannya kebebasan yang ada sering disalahartikan. Pemahaman dalam ajaran agama seringkali kurang namun juga seringkali berlebihan, dimana hal tersebut bisa menjadi pemicu munculnya radikalisasi. Demikian disampaikan Ahmadi selaku Kepala Kantor Kementerian

Bimas Kristen Agama Prov. Jawa Tengah dalam Pembukaan Workshop Majelis Gereja pada tanggal 26 April 2016. “Kurangnya pemahaman memungkinkan adanya radikalisasi, lebihnya pemahaman bisa juga menciptakan umatnya liberal. Karena itu, kegiatan ini bagian dari upaya kita, gereja sebagai bagian dari upaya memberikan pemahaman ini, bukan hanya sebagi tempat ibadah tetapi tempat juga mengembangkan wawasan dalam pemahaman akan hal ini” kata Ahmadi. Kegiatan Workshop Majelis Gereja ini berlangsung selama 4 hari, pada tanggal 26-29 April 2016 yang diikuti oleh para majelis dan aktivis gereja sebanyak 40 orang dan bertempat di Hotel Le Beringin, Salatiga. Kakanwil sangat mengapresiasi kegiatan ini. Sebagai aktivis/pengelola/majelis gereja tentu tidak lepas dari tugas meningkatkan kualitas pelayanan, peningkatan SDM, sekaligus melakukan antisipasi pembinaan terkait dengan upaya memantapkan kerukunan baik intern maupun antar umat beragama, antisipasi pencegahan dan penanganan konflik. Tidak berbeda dengan agama lain, dalam kekristenan juga banyak perbedaan yaitu perbedaan dalam aliran, perbedaan dalam cara beribadat maupun kegiatan ritual lainnya. Ini terlihat dari banyaknya denominasi gereja. Dan perbedaan-perbedaan tersebut adalah salah satu potensi munculnya konflik. Sehingga melalui kegiatan Workshop Majelis Gereja diharapkan dapat menemukan adanya persamaan dalam perbedaan dalam rangka menemukan kelebihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik. Misi pertama Kemenag adalah meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama Kristen dan yang kedua memantapkan kerukunan intern dan antar umat beragama. Dua

misi ini langsung berkaitan dengan tugas-tugas di majelis gereja. Meningkatnya pengamalan ajaran agama sudah tentu akan berdampak positif bagi upaya untuk menangkal radikalisasi, menangkal masuknya pengaruh-pengaruh yang tidak kita inginkan, baik terkait ideologi agama maupun ideologi negara. Pembinaan dalam rangka memantapkan kerukunan. Kasus Gafatar menjadi contoh gerakan radikalisme, mereka mampu merekrut dan mengelola umat beragama dari berbagai agama. Namun sesungguhnya orientasinya bukan bagaimana beragama yang baik namun justru sebaliknya bahwa Gafatar itu sudah menghilangkan agama serta mencampuradukkan beberapa ajaran agama. Dan mereka mampu merekrut jumlah anggota yang tidak sedikit. Yang pasti adanya orang-orang yang sedang bermasalah, galau, gelisah yang secara personal mencoba mencari solusi sendiri. Ini yang menjadi sasaran empuk untuk direkrut paham radikalisme dan organisasi seperti Gafatar ini.

Jawa Tengah termasuk wilayah yang harmonis dibandingkan dengan pvopinsi lain. Karena tingkat heterogenitas di Jateng lebih tinggi, namun potensi konflik dapat diredam. Pemerintah dalam hal ini dibantu oleh majelis dan aktivis gereja dalam menciptakan kerukunan umat. Bagaimana kita saling mengamankan, sehingga kerukunan terjaga dengan baik. Umat beragama merupakan bagian dari Indonesia, hendaknya saling berjejaring sosial, jejaring kerja, baik yang ada di Jawa Tengah maupun di Indonesia sehingga suasana kerukunan tercipta. Diperlukan strategi dan cara yang tepat dalam menciptakan kerukunan beragama dalam masyarakat. “Karena kerukunan umat beragama tidak hanya dilihat dari hamonisasi tetapi juga dari potensi konflik sehingga perlu ada strategi

dan cara yg harus dilakukan baik internal maupun hubungan dengan masyarakat lainnya. Sehingga majelis gereja tidak hanya melakukan kegiatan peribadatan di gereja tetapi juga memantapkan kerukunan” lanjut Ahmadi. Mengakhiri sambutannya, Kakanwil menitip pesan kerukunan kepada majelis gereja untuk terus mengembangkan kerukunan internal maupun antar umat beragama karena itu penting bagi pembinaan umat beragama. Selain mengangkat tema radikalisme, kegiatan Workshop Majelis Gereja juga menyajikan materi terkait narkoba serta cara menanggulangi korban akibat penyalahgunaan narkoba maupun pemulihan korban trauma karena konflik. Mengingat saat ini Indonesia juga sudah dinyatakan darurat Narkoba oleh Presiden Joko Widodo, sudah barang tentu permasalahan ini juga menjadi prioritas dalam agenda kegiatan di Bimas Kristen. Narasumber yang diundang merupakan pembicara yang ahli dan berkompeten dalam bidangnya. Untuk tema radikalisme, pembicara yang dihadirkan dari TNI dengan materi Isue-isue Paham Radikal dan Cara Menghadapi. Sedangkan untuk permasalahan narkoba dan penyalahgunaannya, mengundang dari Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Daerah (POLDA). Disamping itu serta dosen dan praktisi ahli dalam penanganan korban narkoba, maupun korban karena konflik. Tambahan materi lainnya adalah mengenai perijinan dalam mendirikan rumah ibadah, peran Badan Musyawarah Antar Gereja dalam menyelesaikan konflik intern umat Kristen. Diharapkan dari kegiatan ini para majelis dan aktivis gereja semakin diperlengkapi dalam melayani umat terutama dalam menghadapi bahaya paham radikalisme dan penyalahggunaan narkoba. (*)


17

Bimas Katolik

Pandangan Gereja Katolik Terhadap LGBT? Oleh Paulinus Sulardi - Pembimas Katolik

Isu tentang aksi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Trasgender) marak dibicarakan di forum dan media.

T

etapi sebenarnya, apa yang disebutsebut akhir-akhir ini tentang LGBT bukanlah hal baru, hal ini sudah ada sejak lama sekali di muka bumi ini, baik yang terbuka maupun yang terselubung. Sikap, Pandangan Gereja Katolik masalah isu LGBT memandang dua hal: pertama sebagai pribadi, Gereja Katolik menghendaki agar mereka yang LGBT ini sungguh-sungguh dilindungi karena mereka juga adalah warga Negara Indonesia dan tidak dikucilkan, punya hak yang sama dengan siapapun juga. Yang kedua, perilaku yang menuntut legalitas perkawinan mereka ini ditolak oleh Gereja Katolik. Gerja katolik tidak memberi toleransi kepada perkawinan sejenis, apalagi,

18

sikap Tahta Suci Vatikan dan Bapa Paus Franciskus yang sejak awal tidak mengakui perkawinan sejenis. Alasannya, hal ini menyalahi kodrat manusia yang telah ditetapkan Tuhan sebagai pasagan laki-laki dan perempuan (Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1141 “ Perkawinan adalan ratum dan consummatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain kematian” ). Meski demikian, Gereja bukannya antipati atau membenci pribadi-pribadi mereka. Gereja tetap menghormati dan mencintai kelompok tersebut, dan memandang perlu untuk memberi pengarahan dan pendampingan rohani. Paus Fransiskus sebagi pimpinan tertinggi Gereja Katolik tidak menghendaki Gereja menghakimi pribadi-pribadi yang termasuk LGBT dan menegaskan bahwa mereka tidak boleh dipinggirkan karena kecenderungan ini, tapi harus dirangkul masuk dalam masyarakat. Mereka pantas diberikan perlindungan dari tindakan kekerasan dan disembuhkan atau


direhabilitasi, “Kelompok ini melakukan aktifitas bertentangan dengan agamaagama Katolik, misalnya pernikahan sejenis, Perkawinan itu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk memiliki keturunan, sedang pernikahan sesama jenis ini tidak memenuhi syarat itu. Konferensi Wali Gereja (KWI) sangat menentang keras serta meminta LGBT jangan dibuat menjadi legal kepada seluruh pihak terutama pemerintah. Gereja Katolik akan menentang jika mereka menuntut minta dilegalisasi, karena perilaku perilaku tersebut ditolak oleh Gereja Katolik. Gereja Katolik berharap pada pemerintah bijaksana dan arif dalam memandang masalah ini. Jangan sampai ada yang disudutkan apalagi terasingakan dalam hal ini. Semoga dengan sedikit tulisan ini dapat menjadi peneguhan dalam bersikap menanggapi isu-isu LGBT. Dan umat Katolik pun diharapkan menjadi pemerhati terhadap pribadi-pribadi LGBT untuk mendapat tempat dalam masyarakat. (*)

Bimas Hindu

Hindu dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

H

indu adalah agama untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan rohani. Dalam doktrin agama Hindu untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatkan kualitas keagamaan seseorang memakai empat jalan atau Catur Marga. Sumber ajaran Catur Marga diajarkan dalam pustaka suci Bhagavad Gita, terutama pada trayodhyaya tentang karma yoga/ marga yakni sebagai satu sistem yang berisi ajaran yang membedakan antara ajaran subha karma (perbuatan baik) dengan ajaran asubha karma (perbuatan yang tidak baik) yang dibedakan menjadi perbuatan tidak berbuat (akarma) dan wikarma (perbuatan yang keliru). Pertama, Karma memiliki dua makna yakni karma terkait ritual atau yajna dan karma dalam arti tingkah perbuatan. Kedua, tentang bhakti yoga marga yakni menyembah Tuhan dalam wujud yang abstrak dan menyembah Tuhan dalam wujud yang nyata, misalnya mempergunakan nyasa atau pratima berupa arca atau mantra. Ketiga, tentang jnana yoga marga yakni jalan pengetahuan suci menuju Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan manusia harus berbuat Dharma dengan usaha yang diperbuat dalam hidup. Bimas Hindu Kemenag Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan visi dan misi yang diemban salah satunya memberdayakan lembaga sosial keagamaan dalam usaha mensejahterakan umat. Langkah yang dilakukan adalah menyangkut pemeliharaan tempat ibadah, Lembaga agama Hindu dan juga pemberdayaan lembaga keagamaan. Langkah praktis dengan melakukan pengelolaan dan pembinaan agama dan pendidikan keagamaan dalam pengembangan sumber daya manusia. Alasan mendasar ingin melakukan pemberdayaan adalah menyelaraskan dengan kebijakan program pemerintah, melalui pengembangan ekonomi industri kreatif, kebijakan pembiayaan industri kreatif. Program Pembimas Hindu Kemenag Provinsi Jawa Tengah menyelaraskan

Oleh Pembimas Hindu

Pembimas memberikan sambutan dalam upacara pembukaan Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

program usaha kecil melalui tempat ibadah sebagai pusat pengendalian, terhadap kelompok masyarakat untuk meningkatkan ekonomi, seperti koperasi. Bahkan membentuk suatu kegiatan bersama untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik, dengan membentuk daerah binaan. Keberlangsungan desa binaan bagi umat Hindu secara inten dengan cara pembinaan adalah terciptanya keluarga sukinah melalui kunci sukses rumah ibadah dengan memberikan simulasi modal usaha bagi umat Hindu. Pemberian modal adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi serta pada akhirnya mampu mengembangkan ekonomi kreatif dalam jangka panjang menuju industri kreatif. Praktek yang dilakukan oleh umat Hindhu dalam pembinaan dan pemberdayaan ekonomi umat Hindu di pedesaan dengan mengajaak umat Hindu yang sudah terbentuk dalam Kelompok Usaha Mandiri (KUM). Keberhasilan dalam mengelola usaha bagian dari ajaran agama Hindu yaitu Artha, bekal dalam menjalani kehidupan. Dengan ekonomi yang mapan akan menumbuhkan sumber daya manusia yang baik kedepan pemerintah tidak lagi memberikan bantuan pada masyarakat tetapi masyarakat akan berkembang lebih maju, mempunyai kesadaran berdharma

dan dana punia. Beberapa sektor ini tentu harus dilaksanakan dengan berbagai program kerjasama dan fasilitasi, strategi dan aspek pengembangan. Program kerjasama dan fasilitasi dilakukan dengan cara disseminasi, ekspresi, inovasi dan inkubasi melalui media. Sedangkan Strategi pengembangan ekonomi kreatif meliputi : (1) pengembangan sumber daya dan teknologi yaitu, mengembangkan sumber daya insani, menciptakan inovasi, penelitian dan teknologi aplikatif dan pengembangan jejaring dan kolaborasi pelaku kreatif. (2). pengembangan industri kreatif yaitu, menigkatkan kualitas konten, desain, kemasan karya, produk, jasa kreatif berbasis seni dan budaya. Memanfaatkan teknologi informasi, produksi, dan pertunjukan dalam penciptaan karya, produk, dan jasa kreatif. Koordinasi pengembangan industri hulu dan hilir serta peningkatan skalabilitas produksi. (3) peningkatan akses pembiayaan yaitu, pengembangan model pembiayaan serta meningkatkan akses pembiayaan melalui business match making. (4) peningkatan akses pasar yaitu, memfasilitasi pameran, bursa, misi penjualan, pertunjukan, penayangan, festifal untuk mempertunjukan karya kreatif kepada masyarakat di dalam dan luar negeri. (ali)


19

Khonghucu

Peranan Wanita dalam Membina Kehidupan yang Harmonis Oleh : Js. Sun Vera, SE

Banyak tokoh hebat dan terkenal di dunia, sejak dari jaman dulu, banyak raja-raja hebat, presiden-presiden hebat, ilmuwan-ilmuwan hebat, pengusaha-pengusaha luar biasa, sebagian besar adalah para pria.

N

amun mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa di balik kesuksesan yang diraih para pria hebat tersebut, selalu ada wanita hebat yang mendukung di

20

belakangnya, mungkin istri, ibu atau orang dekat lainnya. Peranan Wanita Sebagai Pendamping Suami Di antara orang-orang hebat dunia, sebagian kecil adalah wanita, jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan pria, namun wanita hebat yang tidak dikenal dunia jumlahnya sangat banyak, melebihi para pria hebat itu sendiri. Orang mengenal Ronald Reagan sebagai presiden yang luar biasa, Amerika Serikat sangat menghormati jasa beliau saat memimpin, namun sedikit yang mengetahui betapa hebatnya Nancy Reagan, istrinya, pendamping hidupnya yang selalu


memberikan dukungan dalam beliau menjalankan peranannya dalam memimpin Amerika Serikat. Pepatah Barat mengatakan, “A man is the head of the family, a woman is the neck to turn the head”, artinya, “Seorang pria adalah kepala dalam keluarga dan wanita adalah leher yang memutar kemana kepala itu mengarah”. Pesan dari pepatah ini bahwa seorang wanita sebagai istri memegang peranan yang luar biasa besar untuk mengarahkan atau mempengaruhi suaminya dalam menentukan langkah dan kebijakan-kebijakan yang diambil, menenangkan di saat suami menghadapi ketidak-seimbangan emosi

Khonghucu karena tekanan-tekanan yang dihadapi, termasuk menjaga suasana damai dalam rumah tangga sehingga suami dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan perasaan tenang dan gembira. Peranan Wanita Sebagai Ibu Seorang ibu dalam keluarga ibarat tiang utama yang menyokong berdirinya rumah, sikap dan prilaku ibu sangat dominan untuk menentukan kemana arah pembentukan karakter, pola pikir dan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh anak di saat dewasa. Seorang ibu yang tidak disiplin cenderung membentuk anak-anak yang juga tidak disiplin, malah lebih parah, tidak menghargai privasi orang lain. Seorang ibu yang mementingkan materi menciptakan anak-anak yang juga cenderung materialistis saat dewasa. Seorang ibu yang bijaksana, santun, pandai berhemat, tidak emosional, pandai mengatur waktu dan mengurus rumah tangga dengan baik, cenderung menciptakan anak-anak yang demikian pula saat mereka dewasa. Meskipun hal-hal tersebut tidak seratus persen benar, namun pengaruhnya cukup besar, mungkin sekitar 80 persen, selebihnya pengaruh ayah, lingkungan, keluarga besar dan sekolah juga ikut andil. Contoh ibu teladan yang sangat menginspirasi adalah ibunda dari Mengzi atau di dunia barat beliau dikenal dengan nama Mencius. Ibunda Mengzi adalah seorang ibu yang benar-benar tahu apa yang dibutuhkan putranya untuk menjadi orang yang berguna, dan mampu melakukan tindakantindakan tepat untuk mengatasi saat-saat di mana lingkungan tidak menguntungkan untuk perkembangan kepribadian putranya atau saat putranya bertindak tidak baik. Seperti ketika Mengzi sering membolos sekolah, beliau menegurnya dengan contoh yang seketika menyadarkan putranya. Beliau merusak tenunan sutra yang telah ditenunnya seharian

dengan mencurahkan tenaga dan perhatian, mengumpamakan tenunannya adalah usaha dan kerja keras Mengzi kecil dalam belajar sekian lama, akan menjadi sia-sia jika diputuskan begitu saja seperti tenunan sutra yang dipotong itu, menjadi sesuatu yang tidak berguna. Tentu masih banyak contoh-contoh ibu teladan yang lain, seperti ibunda Ouwyang Siu, sastrawan besar yang menulis sejarah Negeri Tiongkok dan ibunda Gak Hwi, seorang patriot, pahlawan besar pada jaman Dinasti Song, kedua ibu ini berjuang keras menjadikan putra-putranya sebagai orang terpelajar walaupun mereka berasal dari keluarga yang sangat miskin yang tidak mampu mengirim anaknya ke sekolah, atau bahkan hanya untuk membeli alat tulis, mereka mengajari putra-putra mereka membaca dan menulis di atas tanah dan pasir, hal ini memperlihatkan betapa seorang ibu yang hebat tidak pernah berputus asa untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Peranan Wanita Dalam Organisasi Ketika peranan seorang wanita dalam keluarga sudah dapat dijalankan dengan baik, barulah ideal bila beliau ingin berkecimpung di dalam organisasi atau berkarier di luar rumah, karena akan menjadi pedang bermata dua ketika urusan rumah tangga menjadi berantakan, anak-anak tidak terurus keperluannya, tidak terarah prilakunya sementara ibunya sibuk dengan urusan organisasi dan karier. Prinsip Nei Shen Wai Wang sangatlah tepat, ke dalam membina diri, ke luar menjadi raja, artinya, tangggung jawab utama seorang wanita yang sudah berumah tangga adalah mengurusi rumah tangga dan anak (bila sudah mempunyai anak), barulah kemudian meluangkan waktu untuk hal-hal lainnya, sehingga menjadi orang yang dapat diteladani. Keahlian manajemen waktu dalam hal ini

sangatlah penting, karena pada masa sekarang peranan wanita di organisasi cukup besar, termasuk organisasi keagamaan, dan berkarier juga menjadi hal yang lumrah dan banyak dilakukan oleh wanita-wanita pada masa sekarang, disamping untuk membantu perekonomian keluarga juga untuk mengabdikan ilmu pengetahuan yang dimiliki, karena pada masa sekarang, terutama di Indonesia, wanita-wanita mempunyai kesempatan mengenyam berbagai macam pendidikan, berkat jasa besar Ibu Kartini, pejuang emansipasi wanita. Persamaan Gender Berkat perjuangan Ibu Kartini, hak para wanita Indonesia untuk mendapatkan pendidikan layak, hak untuk didengarkan, hak untuk beraktifitas di organisasi dan sebagainya dapat dinikmati, sehingga pada masa sekarang banyak didengungkan di manamana, persamaan gender, atau persamaan hak antara pria dan wanita. Hal demikian ini sangatlah baik, namun yang harus kita semua sadari, persamaan hak ini jangan sampai kebablasan, segala sesuatu yang berlebihan tentulah tidak baik. Nabi bersabda, “ Seseorang yang dapat membatasi dirinya, sekalipun mungkin berbuat salah, pasti jaranglah terjadi.” (Sabda Suci IV:23), Artinya semua harus tetap dalam batas tengah, Zhong, seorang wanita yang mampu membatasi perilakunya sesuai dengan prinsip-prinsip kesusilaan akan dapat menjaga martabatnya, sehingga bila sampai melakukan kesalahan pun tidak berakibat fatal. Wanita mendapatkan hak-hak yang sama dengan pria, adalah baik, namun hak akan didapatkan oleh seseorang pada saat orang tersebut telah memenuhi kewajibannya, itu lebih tepat, sesuai dengan prinsip Yin Yang, pria dan wanita adalah dua unsur yang saling melengkapi, untuk menciptakan keharmonisan. (*)


21

Dinamika Daerah pati

Kemenag Pati melakukan sosialisasi pengisian instrumen akreditasi

Sosialisasi Pengisian Instrumen Akreditasi

B

ertempat di Hotel Pati Jl. Panglima Sudirman, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menelenggarakan Sosialisasi Pengisian Instrumen Akreditasi Se-Eks Karesidenan Pati dengan nara sumber Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah, Tim Badan Akreditasi provinsi sekolah/Madrasah Prov Jawa tengah, Ketua Unit Pelaksana Akreditasi Madarsah Se-Eks Karisidenan Pati, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kab. Pati serta tamu undangan dari Ka. Madrasah Se-Eks Karesidenan Pati. Sekolah/Madrasah sebagai lembaga pendidikan dan tempat untuk belajar dan mengajar akan bermutu ketika lembaga tersebut mendapatkan pengakuan dan penilaian dari beberapa pihak yang berwenang. Pengakuan dan hasil penilaian tersebut dinamakan akreditasi.” Demikian dikatakan Kepala Kankemenag Kab. Pati Akhmad Mundakir merupakan tuan rumah dan juga nara sumber pada acara pembukaan kegiatan tersebut”. Untuk menilai kelayakan suatu program lembaga pendidikan atau satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, maka dalam hal ini pemerintah sebagai pihak berwenang melakukan upaya akreditasi, pelaksanaan dimaksud selain dilakukan secara bertahap juga terencana dan terukur sesuai Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi, tambah Mundakir. Kegiatan ini merupakan agenda dari Bidang Pendidikan Madrasah Kemenag Prov. Jawa Tengah yang bertujuan untuk mensosialisasikan instrumen akreditasi ditingkat SD/ MI, SMP/MTS/SMA/MA. Dimulai dari tingkat SD/MI untuk perangkat Akreditasi dimulai dari Instrumen Akreditasi, petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi serta instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung. Sementara untuk tingkat SMP/MTS meliputi petunjuk umum dalam hal

22


sama dengan SD/MI ditambah dengan teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi. Tujuan dari Akreditasi ini adalah, memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan SNP; memberikan pengakuan peringkat kelayakan; dan memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait. Tambah Mundakir, “akreditasi merupakan jenjang upaya real untuk mendorong kelembagaan pendidikan teruatama madrasah dalam memenuhi 8 standart pendidikan supaya sistem pengelolaan kelemmbagaan mampu memberikan kontribusi real kepada masyarakat bahwa secara kelembagaan memenuhi standart”, tutur mundakir. Diakhir sambutannya Mundakir berharap dengan diselenggarakannya kegiatan ini semoga kelayakan mutu pendidikan khususnya Madrasah dapat ditingkatkan secara bertahap. (Athi’ M)

Blora

Teknologi Pengajaran Meningkat, Kualitas GPAI Terangkat

S

esuai aturan yang tertuang dalam PP No. 55 tahun 2007 yang menetapkan sekolah wajib memberikan pengajaran ilmu agama, maka guru PAI diharapkan terus berupaya meningkatkan kompetensi,kreatifitas dan profesionalisme melalui berbagai pendekatan termasuk dalam meningkatkan teknologi dalam pengajaran. Dalam pembelajaran PAI saat ini guru dituntut untuk memiliki muatan yang dapat menunjang proses pembelajaran baik metode, kurikulum maupun media pembelajaran melalui teknologi pedidikan, media pembelajaran berupa media informasi yang menunjang pembelajaran PAI, sehingga guru harus percaya diri dalam menggunakan dan mengembangkannya. Demikian disampaikan oleh Kabid Pendidikan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama provinsi Jawa Tengah, Syaifuddin Zuhri dalam acara workshop Peningkatan Kompetensi Guru PAI tingkat SMK se-kabupaten Blora kemaren di SMKN 1 Blora yang dihadiri oleh sekitar 50 guru agama se-Kabupaten Blora.

Peserta workshop Peningkatan Kompetensi Guru PAI tampak serius menyimak materi yang disampaikan seorang narasumber.

Dinamika Daerah “Beragam teknologi informasi saat ini bisa digunakan untuk membuat pembelajaran PAI lebih ataraktif dan menyenangkan seperti adanya media audiovisual, internet, power point, email, mailing list dan ini yang perlu dikuasai guru PAI” papar Syaifuddin serius. “internet dan media seperti mailing list ini akan membuat proses belajar mengajar lebih menarik dan tidak menjenuhkan yang bagus dalam peningkatan kualitas pembelajaran PAI, maka mari gunakan teknologi informasi dalam pendidikan agama kita” imbuhnya Pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis IT (ICT) lebih memudahkan peningkatan kualitas guru dan siswa dalam pemahaman ilmu agama dengan nilai tambah penguasaan teknologi dan informasi yang mampu memahami masalah aktual secara luas, komprehensif, dan ilmu terapan secara efektif dan efisien. Dukungan pun dinyatakan oleh Kabid Dikmen Dindikpora kab Blora, Ainur Rofiq bahwa Pendidikan Agama Islam di Blora sangat urgen sehingga akan didukung sepenuhnya oleh dindikpora melalui kerjasama yang sinergis demi kualitas siswa yang bermutu baik melalui perlombaan, pembinaan, seminar keagamaan dan program positif lainnya. Kepala Kankemenag Blora juga berharap bahwa mengingat peranan strategis guru dalam setiap upaya peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan, maka peningkatan dan pengembangan aspek kompetensi professional guru merupakan kebutuhan, karena pendidikan dan pengajaran mengalami kemajuan dalam perkembangannya selama ini, banyak bergantung kepada kepiawan guru dalam menerapkan kompetensi standar yang harus dimiliki termasuk kompetensi profesional. “adapun cara yang paling efektif meningkatkan kompetensi adalah melalui workshop pendidikan, MGMP dan aktif dalam organisasi profesi untuk berbagi keilmuan antar guru atau dengan ahli maupun ikut dalam seminar dan penelitian ilmiah melalui karya tulis”tukasnya. Acara workshop yang dibantu oleh Dirjen PAIS Kemenag RI berjalan lancar dan mendapat respon umpan balik yang baik dari peserta, dengan narasumber dari Kanwil kemenag Jateng, pengawas kankemenag Blora, Drs. Kadi dan ketua MGMP PAI SMK Kab. Blora, Ngaliadi yang membahas tentang pengembangan silabus, metodologi pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran dan penyusunan RPP. (ima)

kudus

Pembinaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat(Pakem)

U

ntuk menjaga situasi dan kondisi Kabupaten Kudus agar kondusif, dan upaya deteksi dini, cegah diri atas terbitnya Keputusan Bersama Menteri Agama RI , Jaksa Agung RI, menteri Dalam Negeri RI Nomor : 93 Tahun 2016; Nomor: Kep-034/A/JA/02/2016; Nomor : 223- 865 Tahun 2016 tentang perintah dan peringatan kepada mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan / atau simpatisan organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara atau dalam bentuk lainnya untuk menghentikan penyebaran kegiatan penyebaran keagamaan yang menyimpang dari ajaran pokok agama Islam, Kantor KesbangPol mengadakan kegiatan Pengawasan Aliran

Kemenag Kudus bekerjasama Kesbanglimaspol adakan Pembinaan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).

Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Partisipasi kegiatan tersebut, Kantor Kementerian Agama melibatkan 9 penyuluh agama Islam sebagai pendamping peserta. Pembinaan ini diikuti sebanyak 150 orang, peserta dari unsur Kepala Dusun, modin, BPD dan Ex Gafatar. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 3 tahap-setiap tahap diikuti peserta sebanyak 50 orang. Tiga tahapan kegiatan tanggal 19 mei 2016 di Aula Balai Desa Rendeng diikuti Kecamatan Kota, Jati, dan Undaan. Tanggal 23 Mei 2016 bertempat di Aula Balai Desa Besito diikuti Kecamatan Bae, Gebog dan Kaliwungu. Tanggal 25 Mei 2016 bertempat di Kecamatan Mejobo diikuti Kecamatan Mejobo, Jekulo dan Dawe. Sedangkan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah : Untuk meningkatkan rasa solidaritas , untuk menjaga eksistensi bangsa serta membangun komonikasi, koordinasi antar seluruh komponen masyarakat .Mendorong mantan pengurus, mantan anggota, pengikut dan/atau simpatisan organisasi kemasyarakatan GAFATAR dan masyarakat untuk bersama sama menjaga dan memupuk ketentraman beragama dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan kerukunan dan persatuan nasional . Kepala KesbangPol Djati Solechah, dalam pengarahanya sekaligus membuka acara secara resmi mengatakan, “kegiatan PAKEM ini merupakan tindak lanjut dari UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dalam keberagamaan kemasyarakatan saat ini telah dijumpai adanya aktifitas yang nota bene adanya kecenderungan menodai agama islam yaitu yang disebut Gafatar”, tutur Djati Solechah. Djati juga mengatakan, “Kabupaten Kudus ada sebanyak 56 warga yang mengikuti aliran Gafatar ini, Untuk mensikapi hal ini dan mensikapi Keputusan Bersama 3 Menteri ( Menteri Agama RI , Jaksa Agung RI dan Menteri Dalam Negeri) Kabupaten Kudus mengadakan Pembinaan PAKEM dengan tema sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama. Jelas Djati Sholehah, Menurut MUI kata belaiu ajaran ini adalah sesat sehingga harus ada sosialisasi kepada mereka (Ex Gafatar) agar mereka tidak lagi menyebarkan alirannya, Secara subtansial aliran ini menyesatkan . Ajaran ini disebut aliran sesat karena membuat aturan sendiri, ini berbahaya” kata Djati S. Edisi 2/Tahun II/April-Juni 2016

23

Dinamika Daerah Di akhir sambutanya Djati berharap kepada peserta apabila diwilayahnya ada kelompok kelompok yang mencurigakan agar segera melaporkan ke Tim PAKEM Kab. Kudus , dan jangan main hakim sendiri sehingga nanti akan ditindaklanjuti oleh Tim PAKEM bersama MUI dengan menghadirkan pihak pihak yang berperkara. Narasumber dari Kejaksaan Negeri Kudus Kasi Intelijen, Dadang Ahmad Sobali mengatakan UU No. 1 tahun 1965 menjadi acuan untuk mengatasi bagaimana tata cara apabila di masyarakat kalau ada aturan yang menyimpang agama. Prosedurnya harus ada kelompok yang melakukan penafsiran ,dan penafsirannya menyerupai menyalahi yang diserupai. Inilah indikator untuk menilai apakah ada aturan yang menyimpang atau tidak . Setelah mengetahui ada penyimpangan selanjutnya masyarakat harus melaporkan kepada Tim Pakem tidak boleh main hakim sendiri. Kemudian diadakan pengkajian oleh Tim Pakem. Diakhir sambutannya beliau berpesan dengan adanya 3 SKB ini agar masyarakat selalu menjaga kerukunan, tidak melakukan hakim sendiri / berbuat anarkis akan berhadapan dengan hukum. Dan berharap pula kepada pemerintah , baik forkopinda dan kecamatan untuk melakukan pembinaan kepada Ex Gafatar. Kejaksaan Negeri sebagai ketua Tim Pakem bertugas menjembatani penegakan hukum. Hadir pula MUI Kudus, Ahmad Hamdani dalam sambutannya mengatakan; “gerakan Gafatar l – Qiyadah Al islam merupakan aliran sesat karena ada beberapa penyimpangan , yaitu adanya syahadat baru, adanya Rasul baru setelah Nabi Muhammad S.A.W dan belum mewajibkan Sholat, puasa dan Haji. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap aliran sesat ini. Jelas Ahmad Hamdani, bawa aqidahnya sesat apabila; mengingkari rukun iman dan rukun islam, meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai aqidah islamiyah, menginkari autentitas kebenaran islah islam, meyakini turunnya wahyu setelah Al- Qur’an, melakukan penafsiran Al-Qur’an yang tidak berdasarkan akidah tafsir, mengingkari kedudukan Hadist sebagai sumber agama islam, melecehkan atau merendahkan peran Nabi dan Rasul, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, mengubah pokok pokok ibadah yang telah ditetapkan syari’at dan mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i. (St. Zul)

Salatiga

Wawasan Rahmatan Lil ’Alamin dan Multikultural Siswa

K

antor Kementerian Agama kota Salatiga melalui Seksi Pendidikan Agama Islam, mengadakan kegiatan yang berorientasi untuk peningkatan pengetahuan “Wawasan Rahmatan lil’Alamiin Dan Perspektif Multikultural bagi Siswa SMA/SMK” Tahun 2016 di ball room Semeru Hotel Laras Asri Salatiga. Acara tersebut diikuti 80 siswa dari SMA/SMK se kota Salatiga. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Wuryadi. Wuryadi dalam paparannya menjelaskan “Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk dijadikan rahmat bagi alam semesta sebagaimana termaktub dalam Al Qur’an surat Al- Ambiya ayat 107 yang artinya “ dan kami tidak mengutus engkau ( Muhammad ) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.

24


Islam sebagai Rahmatan Llil’alamin, dimana Islam merupakan agama membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, ditambahkan pula wawasan ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi SMA/SMK dalam rangka memberikan wawasan dan pengetahuan tentang konsep multicultural. Pendidikan agama, menurutnya bukan hanya diajarkan di dalam kelas saja, melainkan juga di luar kelas, dalam interaksi social dimana terdapat berbagai perbedaan kultur serta status social. Nilai nilai multicultural dalam ajaran Islam yang harus diajarkan meliputi nilai-nilai keadilan, memperlakukan orang lain secara seimbang dan tidak melihat dari aspek social katanya Selanjutnya ditambahkan pula Kebijakan Kemenag yaitu Program Kerukunan Umat Beragama; Program Pengembangan Wawasan Multikultural; Pendekatan terhadap Penganut faham Radikal liberal ; Optimalisasi Media dan Dialog Lintas Agama dan Budaya Kepala Subbag TU Qomarul Azis, dalam laporan panitianya mengatakan “maju mundurnya Negara terletak pada remaja atau generasi mudanya”. Jelas Qomar, sehingga para siswa harus bisa “memanfaatkan waktu yang baik interaksi yang positif dengan belajar yang baik, sehingga kedepannya akan melahirkan generasi yang cerdas dan berkualitas yang mempunyai nilai-nilai keislaman”. Selanjutnya dengan adanya kegiatan ROHIS ( Rohani Islam ) di sekolah maka akan membekali diri seorang siswa dengan ilmu dunia dan akherat. sedikit ilmu tapi bermanfaat dari pada banyak ilmu tapi tidak bermanfaat. Dalam kegiatan ini Seksi Pakis menghadirkan lima narasumber yang terdiri dari Kepala Kemenag Kota Salatiga menyampaikan materi Kebijakan Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Wawasan Islam Rahmatan Lil’alamin; Kodim Kota Salatiga menyampaikan materi Wawasan tentang Generasi Muda dalam Toleransi Umat Beragama; Kapolres Kota Salatiga menyampaikan materi Peran Masyarakat dalam menjaga Multikulturalisme Bangsa; Kasi Bimas Islam menyampaikan matrei Pandangan Islam tentang Jihad, radikalisme dan terorisme dan Kasi Pakis Kemenag kota Salatiga menyampaikan materi Konsep Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan dan Pembentukan Generasi yang Agamis dan Toleran. (Khusnul Khotimah)

karanganyar

Pembinaan Wakaf bagi Takmir

B

ertempat diaula Panti Aisyiyah Karanganyar tgl 31 Maret 2016, telah diadakan Pembinaan Wakaf Bagi Takmir Masjid Untuk Percepatan Persertifikatan Tanah Wakaf Masjid yang diikuti oleh 60 takmir masjid se Kab. Karanganyar. Acara ini telah dihadiri oleh Kabid Penerangan Agama Zakat Wakaf (Penaiszawa) Kanwil Kemenag Prov. Jateng H. Ahyani, dalam sambutannya beliau mengatakan kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap persertifikatan tanah wakaf khususnya di Jawa Tengah dirasa masih memperhatinkan. Salah satu persoalan umat islam di Indonesia selama ini adalah belum memiliki ketetapan administrasi terhadap tanah wakaf yang dikelolahnya.

Dinamika Daerah Padahal legal formal sangatlah penting apabila melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, dimana ada beberapa tempat ibadah seperti masjid dan gereja yang dirobohkan karena belum memiliki ijin mendirikan bangunan. Lebih lanjut Kabid Penaiszawa mengatakan bahwa kunci sukses pelayanan tersebut tidak lepas dari peran serta nadzir di daerah. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelolah dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan menurut terminologi fiqih, nadzir adalah orang yang diserahi tugas kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Hal penting lainnya apabila tanah wakaf masyarakat sudah mempunyai kekuatan hukum, hal tersebut akan memudahkan menerima bantuan dari pemeintah , karena menurut UU No. 23 Tahun 2014 pasal 248 ayat 5 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa penerima bantuan hibah harus berbadan hukum dan sudah terdaftar di Pemprov sekurang-kurangnya tiga tahun. Sebagian masjid dan mushola, langgar dan tempat ibadah lainnya atau madrasah serta pondok pesantren tidak memiliki izin memndirikan bangunan. Jadi apabila di Karanganyar ada masjid, mushola, madrasah dan lain sebagainya yang tidak memiliki landasan hukum alias tidak memiliki legal formal sebagai yayasan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Maka tidak bisa mengajukan bantuan hibah kepada pemerintah daerah. Diakhir pembinaanya , Kabid Penaiszawa mengatakan dengan tegas bahwa barang yang akan diwakafkan harus terpenuhi syarat-syaratnya hal ini berguna untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Adapun syarat tanah atau barang yang dapat diwakafkan adalah jelas barangnya, tidak bermasalah, tahan lama dan mempunyai nilai manfaat. (Ida)

temanggung

Pembinaan UKS Meningkatkan Derajat Kesehatan Madrasah

S

alah satu upaya yang strategis untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia adalah upaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu instruksi pendidikan berupa Sekolah/ Madrasah sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar harus menjadi “ Healt Promoting School “ artinya “ Sekolah/ Madrasah yang dapat meningkatkan derajat kesehatan warga sekolahnya “ . Gambaran Sekolah/Madrasah sebagai “ Healt Promoting School “ : sekolah/madrasah itu memiliki lingkungan kehidupan yang mencerminkan hidup sehat, warga sekolah/ madrasah itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, tercipta kondisi yang mendukung tercapainya kemampuan peserta didik untuk berperilaku hidup sehat. Untuk belajar dengan efektif anak-anak memerlukan kesehatan yang baik karena itu kesehatan bagi peserta didik adalah faktor penting pada waktu memasukkan sekolah, ikut menentukan presensi peserta didik secara terus menerus dan ikut menentukan keberhasilan belajar di sekolah. Itulah antara lain yang disampaikan pada Rakor Tim Pembina UKS/M yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2016 bertempat di Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung. Perserta berjumlah kurang lebih 100 peserta dari unsur

Kakankemenag Kab Temanggung Saefudin saat mengisi acara Rakor TP-UKS di Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung.

Kesehatan (Puskesmas), Dinas Pendidikan Kecamatan (UPT), Camat, Pengawas Pendidikan Agama Islam, Guru Sekolah / Madrasah. Disamping itu dihadiri pula oleh Wakil Bupati Temanggung, Kabag Kesra Setda Kab. Temanggung, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Temanggung dan Kepala Kantor Kemenag Kab. Temanggung. Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Saefudin, tujuan UKS/M secara umum adalah meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui peningkatan derajat kesehatan, sedangkan tujuan khususnya yaitu menciptakan lingkungan kehidupan sekolah/madrasah yang sehat, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, membentuk perilaku masyarakat sekolah/ madrasah yang sehat, memelihara kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan masyarakat sekolah/madrasah. Untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan melalui UKS/M maka perlu dilakukan suatu penjalinan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dengan memperhatikan kebijaksanaan operasional yang telah ditentukan, seperti pelayanan kesehatan di sekolah kepada peserta didik dan masyarakat sekolah lainnya. Guru merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan di sekolah/madrasah. Demikian juga terhadap pendidikan kesehatan, sehingga pengetahuan guru mengenai pendidikan kesehatan harus memadai dan sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan saat ini. Ini harapan semua pihak untuk membentuk sekolah/ madrasah.(sur)

klaten

Pengawas Berperan Penting dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran

D

alam melaksanakan tugasnya para guru mata pelajaran agama Islam tidak terlepas dari kesulitan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah maupun institusi di atasnya. Karena itu dibutuhkan peran pengawas guna membantu mereka menjelaskan dan memperbaiki kekeliruan yang dilakukan para guru mata pelajaran agama Islam di madrasah. Terutama pembuatan rencana pembelajaran, bagaimana proses belajar mengajar menggunakan kurikulum berbasis Edisi 2/Tahun II/April-Juni 2016

25

Dinamika Daerah kompetensi, serta bagaimana mengaktifkan siswa dalam setiap pembelajaran, demikian sambutan yang disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Klaten Mustari dalam rapat koordinasi pengawas madrasah dan PAI Kementerian Agama se Solo Raya yang bertempat di Aula Al Ikhlas Kemenag Klaten (4/5) yang dihadiri seluruh pengawas madrasah dan PAI se Solo Raya. Oleh karena itu, profesionalisme guru sebagai tenaga kependidikan perlu ditingkatkan agar mampu mengelola kelas dengan baik dan mampu memberikan bimbingan dan latihan kepada siswa agar tercapai tujuan pendidikan. “Dalam meningkatkan profesionalisme, guru dapat dibimbing oleh supervisor yang dalam istilah pendidikan disebut Pengawas,” tegas Mustari. Kakankemenag mengatakan, pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, serta mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah keberadaannya sangat diharapkan oleh guru dalam rangka membantu dan membimbing guru ke arah tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran guru mata pelajaran, khususnya mata pelajaran agama Islam di lingkungan sekolah-sekolah yang bernaung pada Kementerian Agama. Dengan kegiatan ini meningkatkan kebersamaan saling memberikan informasi yang penting dan saling menularkan yang baik-baik, harap Mustari. Begitu penting koordinasi antar pengawas untuk membangun komunikasi yang baik agar dalam menjalankan tugas kedinasan sesuai aturan yang berlaku, ajak Mustari. (AgusJun)

pekalongan

Meraih Fitrah Kesucian Karena Kesungguhan

S

uasana haru menyelimuti sore hari usai sholat ashar di Mushola Al Ikhlas di hadapan jamaah sholat ashar Mushola Al-Ikhlas yang berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dengan dibimbing langsung oleh H. M.Dzukron Kasi PD Pontren Kankemenag Kab. Pekalongan, perempuan yang masih muda dengan me ngenakan hijab ini pun bersyahadat, “Asyhadu allaa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.”

Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah,” ujar Di suasana haru campur bahagia menyelimuti Mushola Al-Ikhlas tersebut. Agatha Dwi Lisa Setiawati pun kini mengikrarkan diri masuk Islam, meraih fitrah kesuciaan karena kesungguhannya, ketika ditanya alasan masuk Islam, ia menjawab, “Karena panggilan hati. Tidak ada paksaan.” Tuturnya. Perempuan Katolik yang mengaku tertarik dengan islam saat masih kecil usia sekolah dasar sering belajar diam-diam dari TPQ di lingkungan tempat tinggalnya dan menyaksikan acara-acara keagaamaan Islam ini pun menjawab mantap untuk segera berikrar syahadat. Saat ditanya kendala yang dihadapi diapun penjawab dengan senyum menurutnya, dikucilkan keluarga bahkan diusir dari rumahnya adalah perlakukan yang sudah diterimanya ketika ia ketahuan hendak memeluk agama Islam. Cukup panjang pergulatan pencarian hidayah. Sampai akhirnya berketetapan untuk menjadi Muslimah, dan akhirnya orangtuapun mendukung, “ungkapnya. Kepala Kankemenag H.A. Umar dalam sambutanya menyampaikan agar mempunyai keinginan yang kuat untuk mengamalkan dan mengaplikasikan segala apa yang telah ia ketahui ataupun yang ia dengar berupa amalan-amalan sunat, sebab buah ilmu adalah amal. Termasuk rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban serta semua anjuran-anjuran yang diserukan oleh syari`at Islam. “jelasnya. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan memberikan kenang-kenangan berupa buku karangan beliau sendiri, buku tersebut berisikan tentang bimbingan keislaman sedang Seksi Bimas Islam, Seksi Haji dan Umrah serta Penyelenggara Syari’ah memberikan cendera mata berupa Alquran, pelengkapan sholat. Pemberian cidramata ini sebagai ungkapan tali kasih agar bisa digunakan dan bermanfaat. Usai prosesi para jamaah perempuan mushola dan pegawai Kankemenag yang menyaksikan menyalami agtha dengan pelukan dan cipika-cipiki diiringi sholawat menjadikan suasana yang bersejarah itu menjadi haru bahagia tidak sedikit yang meneteskan airmata. (hufron)

Slawi

Untuk Meningkatkan Ukhuwah, MTQ dan MHQ Kembali Digelar

M Kasi PD Pontren Kankemenag Kab Pekalongan, M Dzukron saat membimbing seorang mualaf mengikrarkan 2 kalimat syahadat.

26


usabaqoh Tilawatil Qurán (MTQ) dan Musabaqoh Hifdzil Qurán (MHQ) Pesantren Tingkat Kabupaten Tegal Tahun 2016, Selasa (24/5) dimulai. Pembukaan dilakukan oleh Bupati Tegal, Enthus Susmono bertempat di Lapangan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, dihadiri oleh Fokompinda Kabupaten Tegal, Kepala Dinas/ Instansi terkait, pengurus Lembaga Pembinaan Tilawatil Qurán (LPTQ) Kabupaten Tegal, Camat, kepala KUA dan PPAI serta para Ketua LPTQ Kecamatan se-Kabupaten Tegal. Fakihurrohman Selaku Ketua Panitia menjelaskan, tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan keimanan dan ke taqwaan kepada Allah SWT, mempererat ukhuwah islamiyah melalui kemasyarakatan dan pemahaman Al Qur’an pada generasi muda, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an,

Dinamika Daerah

Pembukaan MTQ dan MHQ oleh Bupati Tegal, Entus Susmono berlangsung khidmat.

sekaligus sebagai benteng generasi muda untuk menangkal paham radikalisme dan komunise. Event ini juga sebagai ajang silahturahmi antar santri se KabupatenTegal. Kabag Kesra menjelaskan, peserta MTQ dan MHQ Pesantren Tingkat Kabupaten Tegal Tahun 2016 adalah peserta terbaik hasil seleksi tingkat kecamatan, dengan jumlah 800 orang, utusan dari 18 Kecamatan di Kabupaten Tegal. Para peserta musabaqoh, baik tilawah, tartil maupun tahfidz telah dilatih secara intensif di masing-masing kecamatan. Secara rinci Fakihurrohman melaporkan, bahwa MTQ dan MHQ dilaksanakan selama 2 hari 24-25 Mei 2016. Cabang yang dimusabaqohkan meliputi Cabang Tilawah, Cabang Tartil serta cabang Tahfidz Al-Qur’an. Dari semua cabang yang dipertandingkan, juara I, II dan III akan mendapatkan piagam, piala dan uang pembinaan. Masing masing untuk juara I sebesar Rp. 1.000.000, Juara II sebesar Rp. 750.000, dan Juara III sebesar Rp. 500.000. Bagi para juara MTQ/ MHQ tingkat kabupaten, nantinya akan dipersiapkan sebagai duta Kabupaten Tegal di musabaqoh tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada bulan oktober Di Kota Magelang. Bupati Tegal berharap, kegiatan ini hendaknya dimanfaatkan seoptimal mungkin, tidak hanya sebagai sarana seleksi peserta terbaik, melainkan juga untuk menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur’an dan motivasi untuk senantiasa berusaha mempelajari, menghayati, memedomani kandungan ayatayat Al-Qur’an dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan peningkatan kualitas kehidupan spiritual dan sosial. Beliau juga ingin mengakat tema pada kegiatan ini ” Al Qur’an mengendap di hati sejak dini dan diamalkan sampai mati ” ungkapnya. (maman)

pemalang

program kerukunan baru menyentuh lapisan elite agama karena keterbatasan kegiatan. Untuk mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati dengan perbedaan dan keragaman dalam berkehidupan berkebangsaan khususnya di Kabupaten Pemalang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menggelar acara Workshop Pencegahan Konflik tingkat Kabupaten Pemalang di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang (28/4). Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Andewi Susetyo turut hadir sebagai narasumber. Tuturnya, kerukunan hidup beragama terwujud apabila semua golongan agama bisa hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. “Negeri ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT beraneka ragam, jika tidak dijaga dengan manajemen yang baik maka berpotensi menyulut konflik. Kita patut bersyukur mempunyai UUD 1945, Pancasila dengan bhinneka tunggal ika yang menyatukan kita. Dengan perbedaan kita menyadari mempunyai tujuan yang sama yaitu memajukan NKRI,” ujarnya. Salah satu arah kebijakan Pemerintah adalah meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama serta terciptanya suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama. Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab untuk membina, membimbing umat beragama agar terwujud kerukunan. “Salah satu upaya Kemenag dalam membina kerukunan antar umat beragama adalah dengan menempatkan aparaturnya sebagai pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama untuk kemudian melaporkan perkembangan kerukunan umat beragama secara periodik kepada pimpinan,” jelasnya. Kepala Kankemenag Kabupaten Pemalang, Taufik Rahman saat menjadi narasumber menjelaskan pada umumnya kerukunan umat beragama di Kabupaten Pemalang terjalin dengan baik. Pemerintah bersama dengan FKUB dan masyarakat Kabupaten Pemalang bersama-sama menjaga kerukunan umat beragama. “Kankemenag Kabupaten Pemalang mendukung penuh FKUB. Kankemenag memfasilitasi gedung sekretariat FKUB dan dana operasional kurang lebih Rp 40.000.000,00 untuk FKUB Kabupaten Pemalang. Mari kita jaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Pemalang agar lebih baik lagi,” tuturnya. Workshop diikuti oleh empat puluh peserta yang merupakan perwakilan dari instansi Pemerintah, pengurus FKUB Kabupaten Pemalang, pengurus MUI Kabupaten Pemalang, ormas keagamaan, dan tokoh agama. (Fajar)

Kankemenag Bina KUB dengan Workshop

K

erukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan bangsa dan negara. Menerima perbedaan bukan berarti menyamaratakan, tetapi mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak sama. Hambatan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di antaranya dinamika intern umat yang menimbulkan konflik, terbatasnya SDM yang mendukung program kerukunan, dan adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa

Kakankemenag Kab Pemalang, Taufik Rahman sedang menyampaikan materi Kerukunan umat beragama. Edisi 2/Tahun II/April-Juni 2016

27

Artikel

Al-Qur’an dan

Darurat Narkoba Oleh: Dr. Jamal Ma’mur Asmani, MA

Al-Qur’an menjadi kitab suci yang mengandung spirit transformasi fundamental dalam kehidupan sosial. Spirit tersebut, menjadi kunci meraih kemajuan di segala bidang, khususnya dalam hal pembangunan karakter positif dan menghilangkan hal-hal yang merusak kebudayaan dan peradaban kemanusiaan.

S

alah satunya adalah perang terhadap narkoba yang menjadi penyakit ganas yangmenggerogoti bangsa, khususnya generasi muda yang diharapkan menjadi pemimpin

28

di masa depan. Pada tahun 2015, angka prevalensi pengguna narkoba diprediksi 4,1 juta orang (2,2%) dari jumlah penduduk dan kerugian yang ditimbulkanmencapai Rp. 63 triliun yang meliputi belanja narkoba, biaya pengobatan,barangbarang yang dicuri, biaya rehabilitasi, dan lain-lain. Dampak negatifnarkoba sangat kompleks, seperti meningkatnya tindak kejahatan, putus sekolah,orangtua menelantarkan anak, seks bebas, jiwa terganggu, dan kematian (Suara Merdeka, 27/6/2015). Realitas ini sungguh sangat ironis mengingat bangsa ini adalah bangsa terbesar penduduk Islamnya di dunia yang sarat dengan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan. Dalam Islam, segala sesuatu yang merusak akal diharamkan, seperti khamr (minum-


minuman keras), ganja, kokain, narkoba, dan sejenisnya. Hukuman bagi narkoba dalam Islam sebagaimana hukuman dalam khamr adalah dicambuk sebanyak 80 atau 40 kali (Yusuf Al-Qaradlawi, Al-Halal wa Al-Haram fi al-Islam, h. 75-77). Keharaman khamr pada masa Nabi Muhammad Saw. menggunakan pendekatan empat tahap. Pertama, dalam QS.An-Nahl 16:67: Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minumanyang memabukkan dan yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenartanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. Ayat ini turun diMekah. Kedua, dalam QS. Al-Baqarah 2:219: Mereka bertanya kepadamu tentangkhamar dan judi. Katakanlah:”Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa

Artikel keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ayat ini turun di Madinah. Ketiga, dalam QS. An-Nisa’ 4:43: Hai orang-orangyang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehinggakamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Keempat, dalam QS. Maidah 5:9091: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, ( berkorbanuntuk ) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Dengan model gradual seperti ini ada hikmah yang mendalam, yaitu Islam bersikap fleksibel terhadap masyarakat yang sudah terbiasa dengan minum-minuman keras. Jika Islam harus mengharamkan khamr sekaligus, maka mereka akan menolak dengan keras karena minum khamr sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Di sinilah cara Islam mengobati penyakit sosial dengan cara yang tidak langsung pada tahap pertama, kemudian dengan cara membandingkan dua hal yang bermanfaat dan yang berbahaya, lalu mengharamkan secara terbatas, kemudian mengharamkan secara keseluruhan. Cara ini terbukti efektif membumikan hukum Islam di tengah masyarakat tanpa ada gejolak yang besar (Ali As-Shabuni, Rawa’iu al-Bayan, Juz 1, h. 212-213). Dalam konteks hukuman bagi bandar narkoba yang menjadi otak sindikat narkoba bisa dijatuhi hukuman mati karena mereka melakukan kerusakan di muka bumi yang berdampak luas bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Maidah 5:33: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuatkerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Bandar narkoba membuatkerusakan secara

massif di muka bumi yang membahayakan masa depan bangsa secara keseluruhan. Bangsa ini bisa kehilangan tunastunas muda yang produktif,dinamis, dan kompetitif, sehingga dalam jangka panjang bangsa ini akan mengalamikehancuran di segala bidang, sehingga hukuman mati sangat layak bagi mereka. Law enforcement sangat penting dalam konteks pemberantasan narkoba. Jangan sampai pemerintah gentar menghadapi intervensi Negaranegara asing yang ingin melindungi warganya yang menjadi Bandar narkoba. Pengadilan harus tegas menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada. Presiden sebagai pemimpin ter tinggi tidak boleh memberikan grasi kepada gembong narkoba karena justru dengan ketegasan Presiden, peredaran narkoba akan bisa dieliminir secara maksimal. Kalangan HAM internasional yang menyoroti hukuman mati tidak merasakan dampak massif dan eskalatif yang diakibatkan narkoba bagi suatu bangsa. Oleh sebab itu, bangsa ini harus bertindak tegas tanpa ampun untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan narkoba. Jika pada pemerintahan sebelumnya begitu

mudah memberikan grasi kepada gembong narkoba, sehingga peredaran narkoba sulit dikontrol, maka sekarang ini hal tersebut tidak boleh terjadi. Sudah saatnya perang terbuka terhadap narkoba dideklarasikan demi menyelamatkan esksistensi bangsa. Tindakan tegas sudah waktunya diterapkan diera darurat narkoba. Ajaran al-Qur’an yang mulia tentang pemberantasan narkoba di atas menjadi motivasi dan inspirasi semua pihak untukbersama-sama memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Segenap elemen bangsa dituntut untuk bekerjasama secara sinergis dalam memberantas penyakit besar bangsa ini, mulai dari unit keluarga masing-masing, lingkungan masyarakat desa, lembaga pendidikan, pejabat Negara di semua tingkatan, dan tentu saja aparat penegak hukum,khususnya BNN (Badan Narkotika Nasional). Setiap ada tindakan yang mencurigakan, seluruh lapisan masyarakat harus melaporkan kepada pihak yang berwajib agar segera ditindak dan menghindari segala dampak negatif yang terjadi. * Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Pesantrendan Fiqh Sosial (Pusat FISI) IPMAFA Pati, Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyyah (Asosiasi Pondok Pesantren NU) Jawa Tengah.

Keluarga Besar Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Mengucapkan

Selamat Menunaikan Puasa Ramadhan 1437 H “Semoga Amal Ibadah Kita Diterima Allah SWT.” Amin


29

Artikel

Urgensi Pencatatan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak Pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan bagi warga negara. Banyak persoalan di kemudian hari yang akan menghadang baik sebagai individu maupun sebagai warga negara, bila perkawinan tidak dicatat secara resmi oleh negara. Pencatatan perkawinan yang sah baik secara hukum syar’i maupun peraturan perundangan, akan memberikan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. 30


Oleh A. Fuadi NS

K

eharusan pencatatan perkawinan merupakan penjalasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu, ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Secara hukum pencatatan perkawinan akan berdampak pada perlindungan hak anak. Perkawinan yang tidak dicatat dalam waktu dekat tidak berakibat apapun termasuk kepada hak anak, namun dalam jangka waktu panjang jelas akan terjadi penelantaran anak yang berhubungan pengakuan sebagai warga negara dan hak-hak anak lainnya. Perlindungan anak sebagaimana dijelaskan dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, pasal 27 tentang identitas anak dijelaskan ayat (1) Identitas diri setiap

Artikel anak harus sejak kelahirannya, ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Ayat (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran, ayat (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran. Seorang anak yang tidak memiliki akte kelahiran menurut deklarasi PBB tentang hak anak tidak mengakomodasi hak tentang pemberian nama dan kebangsaan. Artinya seorang anak tidak jelas identitas nama dan kebangsaan yang dimiliki. Siapa namanya dan di mana kebangsaannya. Akibat perkawinan tanpa pencatatan yang sah akan berdampak negatif secara psikologis bagi anak. Pertama, minder atau rendah diri. Perasaan minder atau rendah diri ini akibat dari perasaan kurang percaya diri. Hal itu diakibatkan perlakuan salah dari orang tuanya. Seorang anak yang tidak dihargai ide-idenya, kreatifitasnya dan selalu diremehkan, dicemooh, lama kelamaan

akan merasa minder. Kedua, penakut. Penakut ditimbulkan karena ketidakberanian anak akibat perasaan kurang percaya diri. Akibatnya ia selalu takut untuk berbuat sesuatu. Takut salah, takut dihukum, takut dimarahi, takut dicemooh, takut tidak dihargai. Maka ia cenderung mencari sesuatu yang aman. Biasanya anak akan diam, tidak berbuat sesuatu. Ketiga, putus asa. Putus asa mengakibatkan seorang anak menjadi pemalas dan selalu apatis. Karena tidak ada dukungan dari keluarga dan orang tua, yang tidak jelas tentang status ayahnya. Maka terdapat hubungan yang saling berkait antara pencatatan perkawinan dan perlindungan anak. Dalam rangka mewujudkan kebahagiaan, ketenangan dan keharmonisan keluarga, perkawinan harus dicatat, sebagai dasar perlindungan terhadap anak berupa status hukum yang jelas tentang orang tuanya.

A.Fuadi NS, Kepala KUA Kecamatan Kejajar Wonosobo dan Staf Pengajar Universitas Sains AlQur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo


31

Artikel

Jihad Akbar

Seorang ASN

S

Jihad merupakan sebuah upaya dengan kesungguhan yang tinggi untuk mewujudkan suatu tujuan yang baik. Terminologi jihad tidak hanya dalam wilayah agama tentunya. Ia bisa masuk dalam ranah apa saja, asalkan tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan. Karena itu dalam KBBI, salah satu pengertian jihad ialah usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan (Depdikbud, 1995: 414). Oleh Mujib Sahli, SAg

edangkan dalam buku The Encyclopedia of Religion (Eliade, 1995: 88), jihad diartikan sebagai, “It can be mean the struggle against one’s evil inclination or effort toward the moral uplift or society or toward the spread of Islam.” Jihad dapat berarti perjuangan melawan kecenderungan jahat atau upaya untuk peningkatan moral atau masyarakat atau juga dapat berarti usaha menyebarkan Islam. Lantas, apa hubungannya antara jihad dengan ASN. Apakah ASN-ASN itu disuruh untuk mengangkat senjata sebagaimana layaknya wajib militer untuk melawan para teroris yang mengancam NKRI? Tentu tidaklah demikian. Para Aparatur Sipil Negara ini adalah manusia biasa yang pada saat-saat tertentu mengalami surut, baik dalam pekerjaan maupun kehidupannya. Dalam pekerjaannya, seorang ASN sering mengalami hal-hal negatif, diantaranya; kebosanan, kejenuhan, disorientasi kerja, hilang motivasi, dan lain sebagainya. Hal negatif ini, dapat muncul ke permukaan disebabkan oleh -secara garis besar- tiga sifat utama, yakni; pertama, syakwa (mengeluh). Menurut para alim, ketika seseorang mengeluh kepada orang lain pada hakikatnya ia sedang mengadukan khalik (pencipta) kepada makhluk. Padahal tiada seorangpun yang mau atau nyaman mendengarkan keluhan secara terus-menerus. Semua yang terjadi dan tersaji di depan kita adalah kehendak-Nya, maka apa untungnya dikeluhkan kepada sesama. Allah adalah dzat

32


Artikel

Seorang Guru sedang dengan sabar membimbing siswanya di kelas.

yang senantiasa menunggu ratapan, rintihan, aduan, serta keluhan seorang hamba. Mengadu dan mengeluh kepada Allah menjamin tidak berkurangnya setitikpun kehormatan manusia di depan sesamanya. Namun jika hal ini dialamatkan kepada manusia, maka Allah akan menjauhkan kita dari rahmat-Nya sekaligus menjauhkan dari langgengnya persahabatan dengan teman yang telah akrab. Sebab, setiap manusia punya memiliki permasalahan sendiri-sendiri untuk diselesaikan, selain karena akan merasa bosan jika pendengarannya hanya dipenuhi dengan keluhan sejawat. Di antara kita kadang benar-benar mengeluhkan hal yang sangat remeh dan tiada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan namun diungkapkan di tempat kerja. Misalnya, lampu merah yang terasa lama, kesulitan memarkir mobil di area kantor, sampai charger hp yang tertinggal di rumah karena tergesa-gesa. Atau yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti pekerjaan menumpuk, komputer yang error, hingga atasan yang sering marah karena hal sepele. Kedua, ghîbah (menggunjing), yang menurut sebuah hadits riwayat Muslim berarti, “dzikruka akhâka bimâ yakrahu.” Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka jika kejelekan itu diperdengarkan kepada orang lain. Jika kejelekan itu ada padanya, itulah ghibah, namun jika tidak ada maka itulah yang disebut dengan fitnah. Ghibah bisa berkenaan dengan fisik, agama, penampilan, gerak-gerik, pakaian, tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Pada zaman kita sekarang, ghibah bisa berjalan terus tanpa adanya tatap muka para pengghibah itu. Ia bisa lewat sms, facebook, WA, twitter, serta medsos online lainnya. Sedemikian halusnya, barangkali sudah banyak di antara kita yang lupa bahwa ghibah termasuk dosa besar. Ghibah sama saja melemparkan kebaikan yang

telah dikumpulkan dengan susah payah kepada orang yang digunjing. Pimpinan instansi digunjingkan, kawan dekat naik pangkat lebih cepat digunjingkan, ASN barusaja diangkat bisa membeli mobil baru digunjingkan, lalu kebaikan apalagi yang tersisa dari diri kita? Dan yang ketiga, kaslân (malas). KBBI menyebutkan dua pengertian untuk malas, yakni tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu, atau juga bermakna segan, tidak suka, tidak bernafsu. Sifat malas akan mematikan kreatifitas, menutupi fungsi akal untuk berpikir, menunda-nunda pekerjaan, hingga memunculkan angan-angan kosong. Rasa malas hanya akan mendatangkan impian kesuksesan dan kenikmatan dengan cara-cara instan. Banyak kejahatan yang dilakukan manusia karena sifat malas yang dipelihara. Banyak hadits yang mengajarkan kita doa untuk menjauhi sifat lemah dan malas. Artinya, agama Islam sangat membenci sifat malas para pemeluknya. Banyaknya pekerjaan kita di kantor yang menumpuk, baik berkaitan dengan tupoksi ataupun tidak, mayoritas disebabkan oleh kemalasan. Kemalasan menelorkan sikap menunda pekerjaan, padahal tuntunan Islam sudah sangat gamblang, “Fa idzâ faraghta Fanshab.” Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka bersungguh-sungguhlah untuk urusan yang lain. Tiga sifat inilah penyakit umum yang ada di kalangan ASN. Diakui atau tidak, demikianlah yang sering kita saksikan. Oleh karena itu memerangi sifat ini atau minimal tidak menjadi bagian darinya memerlukan suatu perjuangan yang ekstra (jihâd akbar). Hindari sejak dini segala peluang yang berpotensi menggiring ke tiga sifat tersebut, semata-mata dengan segenap kesadaran humanis bahwa tiada manusia yang sempurna dan citacita kuat kita untuk menjadi Aparatur Sipil Negara yang diridhai Allah SWT dan diberkahi hidupnya. (*) Edisi 2/Tahun II/April-Juni 2016

33

Artikel Peran Pengawas dalam Peningkatkan Mutu Madrasah diharapkan adanya perekruetan para calon pengawas yang masih muda, pengalaman. keterampilan pengawas dalam pembimbingan terhadap guru perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, diklat , maka pengawas madrasah benar-benar ahli dan punya kompetensi dalam bidang kepengawasan sehingga kualitas ( mutu) pendidikan semakin lebih baik.

Pengawas sekolah/ madrasah sebagai salah satu komponen penjamin mutu pendidikan mempunyai tugas untuk memajukan sekolah/ madrasah binaannya. Oleh karena itu program dan pelaksanaan program pengawasan supervisi akademik dan supervisi managerial harus dikemas sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

Oleh : Mafruhatun, S.Ag., M.Pd .I

engetahuan tentang supervisi/ kepengawasan memberikan bantuan kepada guru dalam merencanakan dan melaksanakan peningkatan professional mereka dengan memanfaatkan sumber yang tersedia. Dasar hukum tentang kepengawasan ( supervisi ) Permendiknas No 12 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah/ madrasah memang mengikat dan terlaksana dengan semestinya. Tujuan supervisi pendidikan ialah memberikan layanan atau bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di dalam kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa.Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tapi juga untuk pengembangan potensi kualitas guru. Memperbaiki proses pembelajaran harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Hal ini peran dari supervisor ( pengawas dan kepala madrasah) sangat diharapkan . Dalam dunia pendidikan tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah, orang tua, serta masyarakat. Karena pendidikan kalau tidak ditangani atau tidak ada yang bertanggung jawab maka dikhawatirkan ke depan pendidikan kita akan semakin tidak jelas. Oleh karena itu perlu perhatian yang sangat

serius dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Di sisi lain kemajuan pendidikan madrasah diperlukan tata kelola ( manajemen ) yang bagus. Lembaga pendidikan dapat dipimpin oleh orang yang memang ahlinya ( kepala madrasah yang profesional ) akan tercipta pendidikan yang berkualitas. madrasah yang baik harus dipimpin oleh kepala madrasah pilihan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, maksudnya S-1 atau S-2 kependidikan, bukan sebaliknya. Peran supervisor ( pengawas madrasah ) sangat mendukung, tanpa adanya pengawas yang ahli ( professional ) juga kepala madrasah dan guru yang professional , maka tidak akan tercipta pendidikan yang bermutu baik dan berkualitas Kita analisa bersama, kenyataan di lapangan masih perlu dibenahi dalam hal supervisi pendidikan yang dilakukan oleh para pengawas. Para pengawa belum maksimal dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada guru di sekolah, karena keahlian dan keterampilan pengawas belum memadai, pengawas harus lebih pintar dan mampu dalam hal pembinaan, bimbingan, pemberdayaan dan lainnya. Untuk meningkatkan mutu pendidikan

P

34


Pengertian Supervisi Inspeksi berasal dari istilah bahasa Belanda inspectie. Di dalam bahasa Inggeris dikenal inspection. Kedua kata tersebut berarti pengawasan, yang terbatas kepada pengertian mengawasi apakah ( dalam hal ini guru ) menjalankan apa yang telah diinstruksikan oleh atasannya, dan bukan berusaha membantu guru itu ( Ngalim purwanto, 1990 ). Di sisi lain kita melihat model supervisi masa yang lewat memang sifatnya inspeksi, dan seringkali kedatangan mereka kesekolah lebih banyak dirasakan oleh para guru sebagai kedatangan seorang petugas yang ingin mencari kesalahan. Dengan kesan seperti itu, apabila ada seorang inspektur datang, kepala sekolah/ madrasah maupun guru cenderung merasa takut karena merasa akan dicari kesalahnnya. Hal inilah sehingga model inspeksi tidak bisa dipakai lagi untuk keadaan sekarang.Sekarang menerapkan sistem upaya bantuan ditujukan kepada kepala sekolah/ guru dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di madrasah. Supervisi dikenal istilah penilikan dan pengawasan, mempunyai pengertian suatu kegiatan yang bukan hanya mencari kesalahan objek pengawasan itu sematamata, tetapi juga mencari hal-hal yang sudah baik, untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengawas bertugas melakukan pengawasan, dengan memperhatikan semua komponen system madrasah dan peristiwa yang terjadi sekolah/ madrasah ( Piet Sehartian ; 1997 ). Monitoring seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pemantauan. Monitoring berarti kegiatan

Artikel pengumpulan data tentang suatu kegiatan sebagai bahan untuk melaksanakan penilaian. Dengan kalimat lain, monitoring merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui apa adanya tentang sesuatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui apa adanya tentang sesuatu kegiatan. Di dalam monitoring seseorang hanya mengumpulkan data tanpa membandingkan data tersebut dengan kriteria tertentu. Kegiatan penilaian ( evaluasi ) merupakan suatu proses membandingkan keadaan kuantitatif atau kualitatif suatu objek dengan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi dimaksudkan untuk melihat apakah dengan sumber yang tersedia, sesuatu kegiatan telah mengikuti proses yang ditetapkan serta mencapai hasil yang diinginkan. Penilaian dengan membandingkan antara apa yang dicapai dengan apa yang ditargetkan disebut penilaian tentang keefektifan, sedangkan penilaian dengan membandingkan antara apa yang dicapai dengan berapa banyak sumber yang dikorbankan untuk itu disebut dengan penilaian tentang efeisiensi. Pengawasan, monitoring serta penilaian merupakan tahapan usaha mengetahui status suatu komponen atau kegiatan system, serta memahami kekurangan dan atau kekuatannya, maka supervisi mengandung pengertian tindakan. Supervisi dalam arti luas yaitu pengertian bantuan dan perbaikan ( Piet Sehartian ; 2008 ). Adapun Lucio dan McNeil ( 1989 ) mendifinisikan supervisi meliputi : Tugas perencanaan, yaitu untuk menetapkan kebijaksanaan dan program. Tugas administrasi, yaitu pengambilan keputusan serta pengkoordinasian melalui konsultasi dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran. Partisipasi secara langsung dalam pengembangan kurikulum. Melaksanakan demonstrasi mengajar guru- guru . Serta melaksanakan penelitian. Sergiovanni dan Starrat ( 1980 ) berpendapat bahwa tugas utama supervisi adalah perbaikan situasi pembelajaran disekolah/ madrasah. Dari definisi tersebut, bahwa kegiatan supervisi pengajaran ditujukan untuk perbaikan pengajaran ( pembelajaran ). Perbaikan dilakukan melalui peningkatan

kemampuan profesioanl guru dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memudahkan kita dalam memahami supervisi pengajaran, supervisor diupayakan untuk memberikan bantuan kepada guru-guru dalam memperbaiki proses pembelajaran. Proses pembelajaran agar berjalan dengan baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. kualitas guru dari segi keilmuan. b. kemampuan dalam melaksanakan metode pembelajaran dengan baik. c. variasi model-model pembelajaran hendaknya dapat menyentuh dan memberdayakan kreativitas siswa baik secara individual maupun secara kelompok. d. penilaian seyogyanya dilakukan secara terus-menerus agar gambaran tingkat keberhasilan siswa semakin jelas. Proses pengajaran selalu terkait dengan semua kegiatan pendidikan di madrasah. Kegiatan supervisi bertujuan memperbaiki proses dan hasil pembelajaran. Kegiatan utamanya adalah membantu guru, tetapi dalam konteks yang luas menyangkut komponen sekolah yang lain diantaranya komponen tata usaha, sarana, lingkungan sekolah, dan lain-lain . Sasaran supervisi belum maksimal, perlu adanya perbaikan dan pembenahan yang signifikan terhadap manajemen supervisi. Dasar Hukum dan Kompetensi Dasar hukum tentang kepengawasan yakni Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 Tanggal 28 Maret 2007. Dalam Permendiknas tersebut diatur kualifikasi Pengawas Taman Kanak- Kanak/ Raudhatul Athfal ( TK/RA) dan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah adalah antara lain berpendidikan minimum sarjana ( S1) atau diploma empat D-IV kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, pengalaman kerja guru TK/RA minimal 4 tahun untuk menjadi pengawas, memiliki pangkat minimum piñata, golongan ruang III/c, berusia setinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, dan memenuhi kompetensi pengawas melalui uji kompetensi ( seleksi pengawas). Untuk dasar hukum pengawas satuan pendidikan lainnya juga diatur dalam Permendiknas tersebut. Adapun kompetensi pengawas TK/ RA dan SD/MI/ SMP/MTs/SMA/ MA/

SMK/MAK antara lain: a. Kompetensi Kepribadian : Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan, kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya serta menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholders pendidikan. b. Kompetensi Supervisi Manajerial : menguasai metode, teknik dan prinsip evaluasi, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan disekolah/ madrasah. Membina kepala sekolah/madrasah dalam pengelolaan administrasi satuan pendidikan, serta memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan. c. Kompetensi Supervisi Akademik : Memahami konsep, prinsip, teori, dasar karakteristik dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan mata pelajaran. Membimbing guru dalam penyusunan silabus dan RPP sesuai dengan prinsip KTSP, serta membimbing guru untuk memanfaatkan teknologi dan komunikasi serta informasi bidang pengembangan mata pelajaran tersebut. d. Kompetensi Evaluasi Pendidikan : Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/ bimbingan sekolah/ madrasah. Menilai kinerja kepala sekolah/ madrasah dan guru serta staf sekolah/ madrasah. Memantau pelaksanaan pembelajaran/ bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisis untuk perbaikan mutu pembelajaran. e. Kompetensi Penelitian Pengembangan : Menguasai berbagai pendekatan, jenis dan metode penelitian dalam pendidikan. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik kualitatif dan kuantitatif, serta menyusun pedoman/ panduan atau buku/ modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah/ madrasah. f. Kompetensi Sosial : Bekerjasama berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan. Tujuan Supervisi Tujuan supervisi pendidikan ialah


baca Peran ...... hal 37

35

KUB

Kebersamaan dalam Pluralitas Beragama Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing- masing dan berpotensi konflik.

I

ndonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Masyarakat Indonesia dapat menikmati kerukunan kerena keanekaragaman suku, budaya,bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. Agama yang berkembang di Indonesia adalah agama Islam, Katolik, protestan, Hindu, Budha, Kong Hu Chu. Dari agama-agama tersebut terjadilah perbedaan agama yang dianut masing-masing masyarakat Indonesia. Dengan perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling tolong menolong. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama yang sejati, harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua

36

anggota kelompok sosial yang berbeda agama guna menghindari ledakan konflik antar umat beragama. Manusia ditakdirkan Allah Sebagai makhluk social yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk social, manusia memerlukan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong (ta’awun) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama Indonesia adalah bangsa yang besar. Dari kebesarannya itu tentu mengandung beberapa unsur kemajemukan. Kita diwajibkan selalu dapat merawat keragaman tersebut, ini memerlukan


ikhtiar dan juga perjuangan, Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam menjaga kerukunan umat beragama. Namun demikian keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini sangat baik dalam menjaga kerukunan umat beragama dan ini perlu di lestarikan serta pelu di motivasi dari diri sendiri sehingga kerukunan akan tetap terjaga demi keutuhan NKRI ini Disamping itu media juga sangatlah penting dalam mengemban posisinya sebagai perekam informasi harian sepanjang tahun dengan memotret berbagai dinamika kehidupan keagamaan yang mencakup aliran, paham dan gerakan keagamaan serta pelayanan keagamaan antarumat beragama. Berbagai pengalaman telah membuktikan bahwa konflik yang terjadi di Negara kita selalu menguras tenaga, fikiran, dan materiil yang tidak sedikit, maka menjaga kerukunan akan lebih berharga daripada kita memulihkan kerukunan,

KUB mari kita selalu berusaha untuk menjadi pioneer dalam kerukunan. Ketegangan antara umat beragama dapat dipicu dengan beberapa sebab : Antara lain pertama dikarenakan pemeluk agama kurang mampu mengendalikan diri untuk menghargai dan menghormati serta memandang rendah selain agama yang dianutnya, kedua tidak mampu mengendalikan toleransi antar umat beraganma, ketiga mempunyai pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan, ke empat biasanya kurangnya pengetahuan tentang agama yang di peluknya sendiri, kelima mempunyai rasa curiga kepada agama yang lain keenam semua membawa sifat mengandung misi dakwah. Toleransi tidak dapat diartikan mengakui kebenaran semua agama dan tidak pula dapat diartikan kesediaan untuk mengikuti ibadat-ibadat keagamaan lain. Toleransi berbeda dengan komfromisme, Komfromisme adalah menerima apa saja yang dikatakan orang lain asal bisa menciptakan kedamaian dan kerukunan, atau saling memberi dan Menerima demi terwujudnya kebersamaan Toleransi dapat diartikan sebagai sikap menenggang, membiarkan, membolehkan, baik berupa pendirian, kepercayaan, yang dimiliki seseorag atas yang lainnya.Dengan kata lain toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip orang lain. Namun begitu, konflik bernuansa agama

masih tetap ada dan belum terselesaikan. Kasus Ahmadiyah dan konflik di Sampang adalah pengingat bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan berat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Menjembatani perbedaan antara liberalisme dan radikalisme agama pun menjadi tantangan bagi pemerintah, yang mana jika tidak diselesaikan dapat menimbulkan bom waktu di masa mendatang. Kata “ pluralisme” diterjemahkan dalam berbagai interpretasi. Interpretasi popular dari john Hick mengenai pluralisme ini adalah anggapan bahwa kebenaran merupakan satu hal yang kolektif di antara semua agama, dan seluruh agama bisa menjadi sumber keselamatan, kesempurnaan dan keagungan bagi para penganutnya. Nurchalis Madjid berpendapat bahwa pluralism tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama,yang hanya menggambarkan kesan pragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak bisa dipahami sekedar “kebaikan negative” yang hanya untuk menyingkirkan kesan fanatisme. Bahkan pluralisme juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. Interpretasi lain tentang pluralisme tersorot kepada dimensi social kehidupan

Peran ...................................................... Sambungan dari hal. 35

memberikan layanan atau bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di dalam kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa.Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tapi juga untuk pengembangan potensi kualitas guru. Pendapat ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Olive bahwa sasaran ( domain ) supervisi pendidikan ialah mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di madrasah, meningkatkan proses belajar mengajar di madrasah, dan mengembangkan seluruh staf di madrasah. Permasalahan yang sering muncul kepermukaan bahwa bagaimana melaksanakan supervisi di lingkungan pendidikan baik di sekolah ataupun di madrasah yang terpenting adalah agar pola pikir yang bersifat otokrat dan korektif menjadi sikap yang konstruktif dan kreatif.Suatu sikap yang menciptakan situasi dan relasi dimana guru-guru merasa aman dan merasa diterima sebagai subjek yang dapat berkembang sendiri.Untuk itu supervisi harus dilaksanakan berdasarkan data, fakta yang objektif. Bila demikian, maka prinsip supervisi dilaksanakan sebagaimana dikemukakan Piet Sehartian (2008) adalah : a. Prinsip Ilmiah : Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan

beragama. Artinya, segenap penganut agama bisa hidup berdampingan secara damai dalam sebuah masyarakat serta saling menjaga batas-batas dan hak masing-masing. Menurut pendapat Ali Rabbani, pluralism agama yang bisa diterima adalah pluralism kehidupan bersama secara rukun. Masing –masing meyakini kebenaran berada di pihaknya. maka kedzaliman aqiqah kita akan goyah. Kebersamaan hidup antara orang islam dengan non muslim telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau dengan para sahabat mengawali hidup di Madiah setelah hijriah. Rasulullah mengikat perjanjian penduduk Madinah yang terdiri dari orang-orang kafir dan muslim untuk saling membantu dan menjaga keamanan kota Madinah dari gangguan musuh. Rasulullah juga pernah manggadaikan baju besinya kepada orang-orang yahudi. Kerukunan antar umat beragama di negri ini akan bisa terlaksana dengan baik, bila semua pimpinan agama dan umatnya masing-masing mau menahan diri. Tidak merasa lebih hebat dari umat lainnya. Namun apabila pemaksaan kehendak dan merasa superior, maka hal itulah yang membuat tidak rukunnya umat beragama. Bukankah kata rukun itu bermakna ‘satu hati’ untuk saling menghargai dan menghormati yang lain. (bd)

pelaksanaan proses pembelajaran. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan kontinu. b. Prinsip Demokratis : Layanan/bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman dalam mengembangkan tugasnya. c. Prinsip Kerjasama : Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi sharing of idea, sharing of experience, memberi support/ mendorong, menstimulasi guru, sehingga mereka merasa tumbuh bersama. d. Prinsip Konstruksi dan Kreatif : Setiap guru akan termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pengawas yang merencanakan dan melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah binaannya, sebagai bentuk tanggung jawab dan peran pengawas sebagai penjamin mutu pendidikan. Kedua, tugas pengawas sekolah/ madrasah harus didukung penuh oleh Kepala Sekolah/ madrasah, guru serta tenaga kependidikan lainnya.(ms) Edisi 2/Tahun II/April-Juni 2016

37

Karya Umat

Meniru Sosok

Kiai Tamam Qaulany

Kyai Tamam merupakan sosok sederhana dan kharismatik asal salatiga, adalah mempunyai nama lengkap KH.Drs. Tamam Qoulany bin Qoulan bin Abdush-Shomad, yang lahir di Demak, 9 Oktober 1930. Tempat tinggal sehari-hari Kota salatiga, di jalan Pemandangan, Bukit Sawo Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo daerah yang mempunyai iklim yang sejuk. Kyai Tamam sebagai pengasuh Pondok Pesantren “Al Hikmah Al Islamiyah “ dari kecil sudah menekuni dan belajar ilmu agama melalui banyak guru.

S

osok yang sekarang sudah berumur 85 tahun ini dengan penampilan yang sangat sederhana dan kharismatik, ditokohkan oleh masyarakat sekitarnya Kyai Tamam berpasangan dengan seorang perempuan bernama Hj. Qiptiyah dikaruniai 13 orang anak, laki – laki 5 Orang dan Perempuan 8 Orang itu semuanya menjadi sarjana semua, dan 37 cucu dan 7 Buyut, itu tergolong keluarga besar, dan penguatan keluarga dalam membekali kepada anak dan cucunya dalam mempelajari

38


Karya Umat ilmu agama sangat kelihatan sekali. “Perjalanan pendidikan yang di tempuh mulai dari Madrasah Tarbiyah Al Islamiyyah, Wedung Demak. Kemudian pindah ke Pondok Pesantren Yanbu’ ul Qur’an; KH. M. Arwani Amin Al Qudsiy untuk memperdalam Al Qur’an dan Al Hadidist, tahun 1951 -1953. Kyai Tamam, memperdalam ilmu Fiqh dan Tashawwuf dengan KH. Ma’ruf Tasykin, di Kudus Th 1951 – 1953. Dan Juga, di perdalam Pondok Pesantren ghozaliyyah KH Muhadi Wedung Demak”, sesuai data yang tertulis dalam curiculum vitae Masih menempuh dan memperdalam untuk melakukan tashih metode membaca al qur’an dan akhlak dari KH Ahmad Sholeh Ngawen Wedung Demak. Kuliah Muballighin dan kursus dakwah Islamiyyah di Pondok Pesantren KH. M. Sholeh Darat Semarang Pimpinan KH Ali Kholill bersama utsadz Busthom Mushli, ustadz S.A. Muth Thohar, Ustadz M. Abbas, KH M. Gholib, K. Abu Manshur tahun1959-1963. Terakhir kuliyah Fakultas Syariah UNISSULA Semarang, lulus tahun 1974. Tutur Kayai Tamam, Kiprahnya pengalaman untuk organisasi masyarakat, Kyai Tamam sapaan sehari-hari pada tahun 1947-1950 menjadi anggota Hizbullah, mengikuti anggota GPII tahun 1950-1961, dan juga sebagai pengurus Jam’iyyah Ahlith – Thoriqoh Al – Mu’tabaroh Al – Nahdiyyah. Dengan bekal yang beliau miliki selama menempuh pendidikan dari pesantren dan berguru kepada sang Kyai, Kyai Tamam pada tahun Tahun 1964 – 1971 menjadi Ketua LPDI ( Lembaga Pendidikan Dakwah Islamiyah ) Markaz di Pondok Pesantren KH.M. Sholeh Darat Semarang . Pada tahun 1964 – 1975 : Ketua Majelis Alhikmah Al – islamiyyah, bersama pimpinan Madrasah “ Al Khoiriyyah Semarang, pimpinan Kulliyatul Mugallighin, dan Pimpinan LPDI; Markas masjid Al hikmah al Islamiyyah Jl. Suyudono Semarang. Tahun 1971 – 1975 : Ketua Riset dan organisasi BADKO PTDI ( Badan Koordinator Pendidikan Tinggi Dakwah Islamiyyah wilayah Jateng. Tahun 1974 – 1983, mengajar di fakultas Syariah UNISSULA, IAIN Walisongo Semarang, STAIN Salatiga dan Surakarta, Kyai Tamam menjelaskan perjalanan pendidikan. Kiprah Kyai Tamam di Kota Salatiga dari tahun 1980 hingga sekarang Ketua LPIA ( Lembaga Penelitian Ilmu – Ilmu Agama dan Dakwah ) perwakilan Salatiga, Pendiri Lembaga Perguruan Islam Sultan Fatah Salatiga; Ketua MUI Kota Salatiga ( 1990 – 2007 ); Ketua Majelis Pemuka Umat Agama ( Majelis Puasa ) Salatiga Tahun 2002 – 2014, Ketua KPU Kota Salatiga tahun 2004 – 2009; Ketua FKUB ( Forum Kerukunan Umat beragama ) Kota Salatiga Tahun 2006 – 2012; Ketua FKUB ( Forum Kerukunan Umat beragama ) Kota Salatiga Tahun 2012 – 2017. Kontribusi yang sangat berharga bagi Kyai Tamam, utamanya membangun konsep kerukunan umat bergama di Kota Salatiga, karena sebelum ada FKUB kota inilah sudah membentuk Majelis Pemuka Umat Agama ( Majelis Puasa ) Salatiga Tahun 2002 – 2014, bahkan, bentuk lembaga ini akhirnya menjadi miniatur terbentuknya FKUB secara nasional. Tokoh dan Guru Kyai sebagai tempat konsultasi dalam

mempelajari berbagai bidang ilmu memang datang dari bebagai bidang agama, birokrasi, menejemen, kesehatan, itu seperti KH.Syaikh Ibrohim Ketua Thoriqoh Bulu Semarang; K.H. Munawar Kholil ( Kepala depag Prov. Jateng Tahun 1950 – 1955 ); K.H.M. Showam ( Kepala Depag Prov. Jateng Semarang, K.M. Zuber Salatiga; K.H.Manshur Rembang. Di samping kesibukan dalam organisasi dan pengabdian masyarakat, Kyai Tamam juga menghasilkan karya selama ini antara lain; Al islam Wal Imaroh ( Islam dan Tata Pemerintahan ), Azas siasa selmia Islamiyyah ( dasar – dasar Ilmu Sosial Politik Perdamaian dalam islam, Hikmah Poligami dan bahaya Nikah Mut’ah dan Nikah Siri’, Etika Kerukunan Umat Beragma Dalam Pandangan Islam, Muslimin adalah Patriotik di negerinya tanpa couvinisme, Eksistensi Konvensionalisme sebagai agama, Kramat Pancasila dari abad kea abad, manfaat Nuklir dalam usaha Pertanian, Kesehatan dan Pertahanan. Bahkan Kyai Tamam mengakuinya, sejak tahun 2000 secara resmi mendapat nominasi sebagai ahli herbal lalu dirinya membuat ijin usaha pada tahun tanggal 21 Maret 2000 tentang izin usaha industry kecil obat tradisional merek PJ. ONTA EMAS, dari bentuk serbuk, kapsul, piil, cairan, obat luar, dan majzun. Citra Kerukunan Sosok Kyai Tamam dilihat dari perjalanan pendidikan yang sangat disiplin dan ketat dalam pembelajaran, sampai berlanjut untuk mengabdi masyarakat dalam bentuk organisasi di Kota Salatiga. Keberhasilan yang dapat dilihat dan sangat berharga memberikan masukan bagi Kota Salatiga antara lain; mengantarkan kota Salatiga Kota Toleran Nomor 2 Se Indonesia setelah Pematang Siantar, Keberadaan FKUB di Salatiga merupakan salah satu symbol dari adanya kerukunan umat beragama nasional sebab sebelumnya sudah terbentuk Majelis PUASA ( Majeiis Pemuka Agama ) dan merupakan ikon dibentuknya FKUB secara Nasional. Terang kyai Tamam dengan jelas dan tegas bahwa “Kota Salatiga ternyata merupakan miniatur kerukunan umat beragama di Indonesia, hal ini nampak dari heterogenitas agama dan etnis yang ada di Salatiga. Ini pula sebagai model yang tepat untuk dijadikan miniatur kerukunan umat beragama. Kota Salatiga kondisi agama-agama dan berbagai etnis yang ada di Salatiga ini kerukunan umat beragama dapat terjalin dengan baik karena peran para pemuka agama mampu menjaga stabilitas kondisi sosial beragama. Bahkan, jauh sebelum FKUB dibentuk secara nasional, di Kota Salatiga sudah ada organisasi kerukunan beragama yang disebut Majelis Pemuka Agama Salatiga (Majelis Puasa). Selain agama dan etnis yang beragam, di Kota Salatiga ini ada sekitar 300 orang asing yang tinggal berbaur dengan warga di Salatiga, tutur Kyai Tamam yang santai dan bersahaja. Tambah Kyai Tamam, Bahwa di Kota Salatiga, di buat Peraturan Daerah (Perda) tentang Wawasan Kebangsaan (Wasbang) dan harapannya dapat menjadi percontohan kerukunan beragama di Indonesia. “sebut Yai Tamam;, “Jangan jadi orang Salatiga, kalau tidak mau hidup berbhinneka”(ali) Edisi 2/Tahun II/April-Juni 2016

39

Prestasi Hanri Eko Saputro Peraih Penghargaan Indonesia Digital Learning 2015

Guru Kreatif, Inovatif dan Inspiratif Desember 2015, guru PAI SMP 2 Rembang berhasil menyandang gelar duta telkom Indonesia untuk guru PAI kreatif dan inspiratif dalam mengembangkan Digital Learning. Bagaimana sepak terjangnya di dunia pendidikan dan apa saja prestasi yang telah ditorehkan Hanri Eko Saputro ini? Berikut Laporannya.

S

EJENAK penulis menitikkan air mata haru usai membaca sekilas karya puluhan peserta didik melalui coretan cerpennya yang dikemas dalam flipbook. Meski disampaikan dengan bahasa yang sederhana, namun karya siswa SMP 2 Rembang ini sangatlah menyentuh hati. Dalam kumpulan cerpen bertajuk ‘Seberkas Cahaya Surga’ contohnya, Abistha Panemban Binatama, siswa kelas 7 mengisahkan tentang perjuangan orang tuanya dalam membesarkannya dengan penuh pengorbanan. Juga Dwi Lisa Nur Hazizah dalam cerpen ‘Dua Malaikat Teman Tidurku’ yang menguraikan bagaimana rasa sayang kedua orang tuanya dan melakukan apa pun demi memenuhi kebutuhannya, baik materi maupun mental. Jua karya siswa yang lain dalam satu flipbook setebal 120 halaman tersebut. Dan ternyata masih terdapat puluhan flipbook serupa. Karya-karya siswa tersebut adalah sebagian kecil dari hasil kerja keras Hanri dalam mendorong siswa-siswinya untuk berkarya secara Islami. Buah karya mereka merupakan tugas pembelajaran yang sifatnya tidak terstruktur yang masuk dalam materi pelajaran Pendidikan Agama Islam. Ide Hanri untuk menerapkan pembelajaran digital ini bermula dari minimnya pemanfaatan teknologi internet di bidang mata pelajaran PAI. Padahal, internet sudah begitu dekat dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi secara positif inilah yang digunakan oleh Hanri kepada murid-muridnya. Namun penerapannya tak melulu mencari materi tugas soal yang diberikan. Melainkan bagaimana aplikasi-aplikasi komputer terkini mampu dimanfaatkan oleh siswa dalam mengerjakan tugas. Akhirnya muncullah ide untuk membuat flipbook kumpulan cerpen siswa-siswi SMP 2. “Pembelajaran

40


Prestasi

de ngan tugas proyek berupa digital book dapat mengajak, mengarahkan, dan membiasakan peserta didik untuk memanfaatkan internet secara positif dalam pembelajaran,” terang Hanri. Dan rupanya, konsep inilah yang mengantarkan Hanry meraih penghargaan dalam gelaran “My Teacher My Hero Award” yang diselenggarakan oleh Telkom bekerjasama dengan PGRI dan Intel Indonesia untuk kategori Guru Kreatif dalam konsep Indonesia Digital Learning 2015, di Jakarta pada 13 Desember 2015 lalu. “Berawal dari info salah seorang teman, saya mengikuti tes seleksi ini. Saya pun mulai mempersiapkan biodata profil dan program-program pembelajaran yang selama ini saya terapkan kepada siswa-siswi,” ujarnya. Dan ternyata, materi yang dikirimkan oleh Hanri pada November 2015 lalu mampu memukau dewan juri dan mengantarnya menjadi guru inspiratif dalam pengembangan digital learning. Menariknya, dari seleksi 10.000 peserta se-Indonesia, hanya dipilih 9 guru berprestasi dalam menerapkan penilaian tindakan kelas (PTK) dan 8 guru inspiratif dalam mengembangkan digital learning. Terjual laris Bagi siswa, Hanri merupakan sumber inspirasi untuk berkarya dan terus berkarya. Berkat program flipbook ini, Komunitas penulis di kalangan siswa terbentuk. Nama komunitas ini adalah WATER (Writer Association Talented and Expert Regeration). Mereka membuat grup ini di media sosial, baik facebook maupun blog. Bahkan, anggotanya tak sebatas di SMP 2 saja. Sekolah lain pun boleh bergabung. Kegiatan WATER ini tak sekadar menulis buku, namun juga diskusi tentang penulisan buku, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan menulis buku. Alumni-alumni SMP 2 pun tetap eksis di komunitas ini. Pentolan penulisnya, antara lain Rizka Ayu Damayanti pernah berprestasi dalam lomba penulisan cerpen Islami yang diselenggarakan oleh Kemenag RI. Selain kumpulan cerpen, ada pula beberapa siswa yang telah mampu menerbitkan satu buku, antara lain Colorful alphabet of the Human Story karya Dorinda RF kelas 7, Story of My Life karya Aristya Fajar AN, dan Aulade Ayu A

dengan Love Story nya. Hanri mendorong komunitas ini tak sebatas menulis saja. Namun juga memasarkan karya kumpulan cerpen yang telah diterbitkan dalam bentuk buku secara online. Tujuannya tak sekedar komersil, namun ikut meringankan beban orang tua. Selain itu juga diharapkan dapat menginspirasi pelajar lain untuk menulis, sesederhana pun bentuk tulisannya. “Yang beli rata-rata dari kalangan pelajar sendiri. Hasilnya cukup lumayan lah untuk uang saku mereka,” ujar Hanri. Tetap bersahaja Pria berkacamata nan tirus ini sebenarnya mempunyai segudang prestasi. Beberapa prestasi yang telah ditorehkannya antara lain, juara III tingkat nasional dalam ajang National Teacher Competition yang diadakan oleg Edu Spec Indonesia bekerjasama dengan PGRI pada Oktober 2015, juara V guru Kreatif dan Inovatif Dirjen PAIS Kemenag RI pada tahun 2012, juara III lomba sadar wisata tingkat provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata pada tahun 2006, dan juara V untuk guru berprestasi yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Menulis dan menulis rupanya juga telah lekat di jiwa pria lulusan program pasca sarjana IAIN Walisongo Semarang ini. Beberapa karya tulisan yang telah diterbitkannya antara lain Mutiara Kehidupan (Diandra Creative, Yogyakarta, 2015), Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP/MTs (Esis, PT. Erlangga, Jakarta, 2013), dan Media Pembelajaran (Trust Media Publishing, Yogyakarta, 2012). Selain itu juga puluhan karya lokal lainnya. Empat belas tahun lamanya pria yang memulai karirnya sebagai GTT di SMP 1 Rembang ini telah mendedikasikan diri di dunia pendidikan. Segudang ide, segudang karya telah dan akan terus ditorehkan oleh suami dari Erni Musyahadah yang juga berprofesi sebagai guru. Namun ia cenderung tak mau menonjolkan diri. “Cukuplah berada di balik layar,” ujarnya. Misi ke depannya adalah menciptakan generasi terbaik bangsa Indonesia yang berlandaskan akhlakul karimah, penuh kreasi, dan prestasi. “Ke depan saya akan memrogramkan one student one book (satu siswa satu buku),” pungkasnya.

Shofatus Shodiqoh

Santai saat berada di sebuah ruang guru Edisi 2/Tahun II/April-Juni 2016

41

Terapan Ayo.. Gunakan Software Legal Hak atas kekayaan intelektual tampaknya masih kurang mendapat perhatian di Indonesia, ini ditandai dengan banyaknya penggunaan perangkat lunak (software) bajakan yang beredar dan dipergunakan oleh masyarakat bahkan oleh instansi pemerintah.

I

ni dapat dilihat dari banyaknya perangkat komputer di kantor pemerintah yang menggunakan software bajakan, terutama komputer lama yang berupa komputer rakitan. Berbeda dengan komputer baru yang rata-rata build up, software yang digunakan lebih banyak sudah merupakan satu kesatuan dengan perangkat keras yang dibeli. Merubah kebiasaan menggunakan software memang sulit, untuk itu diperlukan strategi peralihan yang bertahap dan berkelanjutan serta diikuti ketegasan pemerintah agar peralihan ini dapat berjalan dengan efektif. Banyak faktor penyebab dari permasalahan ini, diantaranya ketidaktahuan atau kekurangpedulian pengguna, kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum dari pemerintah, dan mungkin juga disebabkan oleh harga yang dianggap terlalu mahal, sehingga menyebabkan sosialisasi memang telah dilakukan, namun tampaknya kurang mendapat tanggapan. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan edaran terkait Pemakaian dan Pemanfaatan Piranti Lunak legal di Lingkungan Instansi Pemerintah hal ini guna menghindari terganggunya pelayanan publik akibat pelanggaran Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bahkan melalui IGOS pemerintah menggalakkan penggunaan software open source, salah satunya Linux, sebagai software alternatif yang bebas digunakan (tanpa lisensi). Baru-baru ini, Kementerian Agama melalui Sekretaris Jenderal telah mengeluarkan Surat Edaran nomor SJ/B. VIII/2/HM.00/4063/2016 tentang Pemanfaatan Piranti Teknologi Informasi dan Sistem Aplikasi pada Kementerian Agama, dimana mewajibkan seluruh pegawai untuk menggunakan perangkat lunak legal (lisensi / open source) dalam penggunaan alat pengolah data, hal ini merupakan upaya kementerian agama mendukung Surat Edaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 05/SE/M. KOMINFO/10/2005 guna menghindari terganggunya pelayanan publik akibat pelanggaran undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berikut beberapa cara untuk dapat lepas dari Software Bajakan Ada kemauan dan niat yang kuat Segala sesuatu dimulai dengan niat dan diikuti dengan kemauan yang kuat pasti akan berhasil, jadi niatkan

42


yang kuat pada diri kita untuk perlahan mulai melepas ketergantungan dengan perangkat lunak bajakan. Perlahan, sedikit demi sedikit. Mulai sedikit demi sedikit mengunakan perangkat lunak legal (bisa berlisensi atau open source), awalnya memang sulit dan langkah pertama memang selalu menjadi hal yang sulit, tapi dengan mencoba sedikit demi sedikit pasti akan bisa. Mulailah dengan menghapus beberapa perangkat lunak bajakan yang tidak dibutuhkan, selanjutnya cari alternatif pengganti perangkat lunak tersebut. Mencari software alternatif Lanjutan dari poin ke-2 yakni dengan mencari software alternatif. Beberapa alternatif menggunakan FOSS (Free Open Source Software) juga saya anjurkan sebagai alternatif murah dan mudah sekaligus legal, yakni seperti dalam garis besar software yang sering digunakan : Sistem Operasi Windows bisa menggunakan Linux seperti Ubuntu. Microsoft Office bisa menggunakan LibreOffice. Photoshop bisa menggunakan Gimp. CorelDraw bisa menggunakan Inkscape. InDesign bisa menggunakan Scribus. Dreamweaver bisa menggunakan Kompozer atau BlueGriffon. Winrar bisa menggunakan 7zip. Winamp bisa menggunakan Audacious. Membeli perangkat lunak berlisensi Tips pamungkas dengan cara membelinya, jika dirasa berat menggunakan perangkat lunak alternatif dikarenakan tidak adanya waktu untuk mempelajarinya. Sekalipun alternatif itu mirip dengan perangkat lunak yang biasa kita gunakan, tetap saja berbeda dan beberap fitur tidak selengkap dengan perangkat lunak aslinya. Misalnya, LibreOffice dengan MS Office, meskipun memiliki kemiripan tetap saja ada beberapa perbedaan baik dari fungsi ataupun cara membaca file yang dihasilkannya. Dan jangan membanding-bandingkan sesuatu yang gratis dengan yang berbayar? Pasti yang berbayarlah memiliki sisi lebih baik dari sisi fitur dan kemudahan. Kebanyakan dari kita tidak mau menggunakan bajakan karena harga software original mahal, bahkan terkadang lebih mahal daripada harga hardware yang kita punya. Padahal kenyataanya jika kita membeli software original itu tidak akan rugi. Mengapa? Manfaat dari software tersebut sebanding dengan fungsinya, bahkan terkadang malahan hasilnya bisa lebih dari sekadar balik modal. Jadi kita janganlah egois dan sombong hanya mementingkan menginginkan manfaatnya saja. Oleh karena itu belilah software yang dibutuhkan terlebih dahulu, jika dirasa berat cobalah dengan alternatif terlebih dahulu. Gentur

Kakanwil Kemenag Prov. Jateng Ahmadi menerima tropi juara umum PPMN II Ambon dari Kabid Pendidikan Madrasah Jamun Efendi. (bd)

Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin menandata ngani Prasasti peresmian gedung baru Kemenag Kabupaten Wonogiri, 23 Mei 2016 (bd).

Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin ceramah dalam rangka Pengajian Akbar pada Hari jadi kabupaten Wonogiri ke-275 23 Mei 2016 (bd).


43

44


Pejabat eselon III Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah

Minal Aidzin wal Faidzin Mohon Maaf Lahir & Batin

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H

Keluarga Besar Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Mengucapkan

April-Juni 2016

Recommend Documents