KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI BALI AGUSTUS 2016

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI BALI AGUSTUS 2016

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Jl. Letda Tantular No. 4 Denpasar – Bali, 80234 Tel. (0361) 248982 Fax. (0361) 222988 Email : [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

KEKR Provinsi Bali Agustus 2016

1

2


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Bali Agustus 2016. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan stakeholders internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Bali. Bank Indonesia berpandangan bahwa perekonomian daerah khususnya Bali mempunyai posisi dan peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dalam upaya menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini didasari oleh fakta pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah dan semakin meningkatnya proporsi inflasi daerah dalam menyumbang inflasi nasional. Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna mencapai target inflasi nasional. Salah satu wujud dari kepedulian Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian daerah adalah melakukan berbagai kajian dan diseminasi hasil-hasil kajian kepada stakeholders.

Salah satunya melalui KEKR yang berisikan kajian dan informasi mengenai perekonomian daerah dan dipahami secara luas oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya, stakeholders dapat memanfaatkan informasi dari KEKR ini sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam upaya perbaikan kinerja ekonomi Bali di masa depan. Kami juga berharap akan muncul ideide konstruktif yang dapat memberikan nilai tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan maupun kajian – kajian lanjutan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah masih belum sepenuhnya sempurna, sehingga saran, kritik dan dukungan informasi/data dari Bapak/Ibu sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari kajian tersebut. Akhir kata, kami berharap semoga Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional ini bermanfaat bagi para pembaca.

Denpasar, 23 Agustus 2016 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI TTD Causa Iman Karana Kepala Perwakilan


3

Daftar Isi Kata Pengantar

3

Ringkasan Eksekutif

14

Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Bali

18

Bab I Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

23

1.1. KONDISI UMUM

25

1.2. SISI PERMINTAAN

25

1.2.1. Konsumsi

26

1.2.2. Investasi

29

1.2.3. Neraca Perdagangan

30

1.2.4. Tracking triwulan berjalan: Sisi Permintaan

34

35

1.3. SISI PENAWARAN

1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

37

1.3.2. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

38

1.3.3. Lapangan Usaha Konstruksi

40

1.3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

40

1.3.5. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

42

1.3.6. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

43

1.3.7. Tracking triwulan berjalan: Sisi Penawaran

43

45

1.4. PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Bab II Keuangan Pemerintah

49

2.1. GAMBARAN UMUM

51

2.2. REALISASI APBD PROVINSI BALI TRIWULAN II 2016

51

2.2.1. Penyerapan Pendapatan Triwulan II 2016

52

2.2.2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Triwulan II 2016

55

57

2.3. REALISASI APBD KABUPATEN/KOTA PROVINSI

2.3.1. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/ Kota Provinsi Bali Triwulan II 2016

57

2.3.2. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali Triwulan II 2016

60

2.4. REALISASI APBN PROVINSI BALI TRIWULAN II 2016

62

2.4.1. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali Triwulan II 2016

62

Bab III Perkembangan Inflasi Daerah

65

4


3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

67

3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

68

3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

68

3.2.2. Inflasi Menurut Kota

74

77

3.3. DISAGREGASI INFLASI

a) Volatile Food 77 b) Administered Prices 79 c) Core Inflation 80

3.4. PERGERAKAN HARGA DI KOTA NON SAMPEL INFLASI

82

3.5. INFLASI PERDESAAN

82

Bab IV Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

87

4.1. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA

89

4.2. ASESMEN SEKTOR KORPORASI

98

4.3. ASESMEN INSTITUSI KEUANGAN (PERBANKAN)

102

4.4. AKSES KEUANGAN

104

Bab V Penyelenggaraan Sistem Pembayaraan dan Pengelolaan Uang Rupiah

111

113

5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Bab VI Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

121

6.1. KONDISI KETENAGAKERJAAN

123

6.2. PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN

126

6.3. NILAI TUKAR PETANI

127

6.4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

128

Bab VII Prospek Perekonomian Daerah

133

7.1. MAKRO EKONOMI REGIONAL

135

7.2. IINFLASI BALI KESELURUHAN TAHUN 2016

138

Daftar Singkatan

140


5

Daftar Grafik Grafik 1. 1 Nominal PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Grafik 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali Grafik 1. 3 Indeks Tendensi Konsumen Grafik 1. 4 Indeks Keyakinan Konsumen Grafik 1. 5 Konsumsi Listrik RT Grafik 1. 6 Indeks Ketepatan Waktu Pembelian Barang Tahan Lama Grafik 1. 7 Likert Scale Penjualan Domestik Grafik 1. 8 Pendaftaran Kendaraan Grafik 1. 9 Pertumbuhan Pendaftaran Mobil dan Sepeda Motor Grafik 1. 10 Kredit Rumah Tangga

25 25 26 27 27 27 27 28 28 28

Grafik 1. 11 Perkembangan Giro Pemerintah Grafik 1. 12 Likert Investasi Grafik 1. 13 Perkembangan Volume Impor Barang Modal Grafik 1. 14 Perkembangan Investasi (SBT) Grafik 1. 15 Penjualan Semen Provinsi Bali Grafik 1. 16 Tingkat Penghunian Kamar Grafik 1. 17 Average Room Rate Bali Grafik 1. 18 Nilai Ekspor Luar Negeri Bali Grafik 1. 19 Volume Ekspor Luar Negeri Bali Grafik 1. 20 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Tw II 2016 Grafik 1. 21 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama Grafik 1. 22 Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan Grafik 1. 23 Pertumbuhan Nilai Ekspor berdasarkan Negara Tujuan Grafik 1. 24 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali Grafik 1. 25 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali Grafik 1. 26 Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC Grafik 1. 27 Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC Grafik 1. 28 Likert Scale Perkiraan Perkembangan Investasi Grafik 1. 29 Perkiraan Perkembangan Investasi Grafik 1. 30 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan II 2016 Grafik 1. 31 Andil Kategori terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan II 2016 Grafik 1. 32 Perkembangan Usaha Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (SBT) Grafik 1. 33 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan Grafik 1. 34 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara Grafik 1. 35 Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali Grafik 1. 36 Kegiatan Dunia Usaha Pengangkutan dan Komunikasi (SBT)

28 29 29 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 35 35 37 37 37 38 38 38 39

6


Grafik 1. 37 Penyaluran Kredit Transportasi dan Pergudangan Grafik 1. 38 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Bandara Ngurah Rai Grafik 1. 39 Jumlah Keberangkatan Kargo Internasional Bandara Ngurah Rai Grafik 1. 40 Arus Penumpang Angkutan Laut Provinsi Bali Grafik 1. 41 Kegiatan Usaha Sektor Bangunan Grafik 1. 42 Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi Bali Grafik 1. 43 Perkembangan Total Penjualan Grafik 1. 44 Perkembangan Penjualan Kelompok Komoditas Grafik 1. 45 Pertumbuhan Pendaftaran Mobil dan Sepeda Motor Grafik 1. 46 Pendaftaran Kendaraan Grafik 1. 47 Perkembangan Kategori Pertanian Grafik 1. 48 Perkembangan Produksi Padi di Bali Grafik 1. 49 Perkembangan Kredit Kategori Pertanian

39 39 39 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42

Grafik 1. 50 Perkembangan Produksi Ikan Pengambengan Grafik 1. 51 Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK) Grafik 1. 52 Kegiatan Usaha Industri Pengolahan Grafik 1. 53 Kredit Kategori Industri Grafik 1. 54 Perkiraan Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1. 55 Share PDRB Kab/Kota Provinsi Bali Grafik 1. 56 Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Grafik 1. 57 Share Lapangan Usaha Utama PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2015 Grafik 2. 1 Share Anggaran Komponen Pendapatan Grafik 2. 2 Perkembangan Anggaran Belanja Provinsi Bali 2012-2016 Grafik 2. 3 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2016 Grafik 2. 4 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2015 Grafik 3. 1 Inflasi Kota di Bali (%yoy) Grafik 3. 2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy) Grafik 3. 3 Perkembangan Inflasi Bali (% mtm) Grafik 3. 4 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali Grafik 3. 5 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali Grafik 3. 6 Inflasi Bulanan Komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras (Denpasar) Grafik 3. 7 Inflasi Bulanan Komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras (Singaraja) Grafik 3. 8 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali Grafik 3. 9 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali Grafik 3. 10 Inflasi Bulanan Komoditas Gula Pasir (Denpasar dan Singaraja) Grafik 3. 11 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali Grafik 3. 12 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali Grafik 3. 13 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali Grafik 3. 14 Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali

42 43 43 43 45 45 46 46 54 57 62 62 67 67 68 69 69 69 69 70 70 70 70 71 72 72


7

Grafik 3. 15 Inflasi Bulanan Komoditas Emas Perhiasan Grafik 3. 16 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali Grafik 3. 17 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali Grafik 3. 18 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali Grafik 3. 19 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali Grafik 3. 20 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali Grafik 3. 21 nflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali Grafik 3. 22 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar Grafik 3. 23 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja Grafik 3. 24 Disagregasi inflasi tahunan Denpasar Grafik 3. 25 Disagregasi inflasi tahunan Singaraja Grafik 3. 26 Perkembangan Harga Minyak Brent Grafik 3. 27 Perkembangan Harga Rata-rata LPG 3 kg di Denpasar dan Buleleng

72 73 73 73 73 74 74 74 74 77 77 79 80

Grafik 3. 28 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Grafik 3. 29 Nilai Penjualan Eceran Grafik 3. 30 Ekspektasi Konsumen Grafik 3. 31 Pergerakan Harga Komoditas Cabai Merah Besar Kabupaten/Kota Grafik 3. 32 Pergerakan Harga Komoditas Cabai Rawit Merah Kabupaten/Kota Grafik 3. 33 Pergerakan Harga Komoditas Bawang Merah Kabupaten/Kota Grafik 3. 34 Perkembangan Inflasi Perdesaan (mtm) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Grafik 3. 35 Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd) Grafik 4. 1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Bali Grafik 4. 2 Indeks Keyakinan Konsumen Rumah Tangga Bali Grafik 4. 3 Persepsi Rumah Tangga Bali Terhadap Ekonomi Saat Ini Grafik 4. 4 Persepsi Rumah Tangga Bali Terhadap Ekonomi 6 Bulan Mendatang Grafik 4. 5 Ekspektasi Perubahan Harga Oleh Rumah Tangga 3 Bulan Mendatang Grafik 4. 6 Ekspektasi Perubahan Harga 3 Bulan Mendatang Berdasarkan Komoditi Grafik 4. 7 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Bali Grafik 4. 8 Komposisi DPK Bali Grafik 4. 9 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perseorangan Bali Grafik 4. 10 Komposisi DPK Perseorangan di Bali Grafik 4. 11 Pertumbuhan DPK Perseorangan Bali Tiap Jenis Penempatan Grafik 4. 12 Komposisi Kredit Perseorangan dan Non Perseorangan Grafik 4. 13 Komposisi Kredit Perseorangan Grafik 4. 14 Pertumbuhan Kredit Perseorangan di Bali Grafik 4. 15 NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Provinsi Bali Grafik 4. 16 Komposisi Ekspor Bali Grafik 4. 17 Kondisi Kegiatan Usaha di Bali Grafik 4. 18 Kinerja Korporasi di Bali Berdasarkan Liaison Triwulan II 2016

80 81 81 82 82 82 83 83 89 89 90 90 90 90 91 93 93 93 93 94 94 95 95 98 99 99

8


Grafik 4. 19 Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di Bali Grafik 4. 20 Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi Berdasarkan Sektoral Grafik 4. 21 Pangsa Penggunaan Kredit Korporasi Grafik 4. 22 Pertumbuhan Kredit Korporasi Grafik 4. 23 NPL Kredit Korporasi Grafik 4. 24 Pangsa Nominal Kredit UMKM Grafik 4. 25 Pertumbuhan Kredit UMKM Grafik 4. 26 Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Kota/Kabupaten Grafik 4. 27 Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit Grafik 4. 28 Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja Grafik 4. 29 Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja Grafik 5. 1 Perkembangan Kliring Grafik 5. 2 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong

100 100 101 101 102 105 105 105 105 106 106 113 113

Grafik 5. 3 Perkembangan Uang Kartal di Bali Grafik 5. 4 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling Grafik 5. 5 Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali Grafik 5. 6 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman di Provinsi Bali Grafik 5. 7 Perkembangan Transaksi Penyelenggara KUPVA BB yang Berlokasi di Hotel Grafik 5. 8 Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali Grafik 5. 9 Sebaran Jumlah Kantor per Kabupaten/Kota Grafik 5. 10 Share Penukaran Valas di Provinsi Bali Grafik 6. 1 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali Grafik 6. 2 Penambahan Tenaga Kerja (Hasil SKDU) Grafik 6. 3 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali Grafik 6. 4 Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Bali Grafik 6. 5 NTP Bali dan Komponen Penyusunnya Grafik 6. 6 Perbandingan NTP Bali dan Nasional Grafik 6. 7 Perkembangan IPM Provinsi Bali Grafik 6. 8 Perbandingan IPM Bali dan Nasional Grafik 7. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Grafik 7. 2 Proyeksi Inflasi Bali

114 114 115 115 116 116 116 117 123 124 126 127 128 128 128 128 135 138


9

Daftar Tabel Tabel 1. 1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy) Tabel 1. 2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (%, yoy) Tabel 1. 3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (%,yoy) Tabel 2. 1 Anggaran & Realisasi APBD Provinsi Bali 2015-2016 (Rp Miliar) Tabel 2. 2 Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2015- 2016 (Rp Miliar) Tabel 2. 3 Anggaran Belanja Provinsi Bali 2015-2016 Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Belanja Provinsi Bali Triwulan II 2015-2016 Tabel 2. 5 Pagu Anggaran Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali 2015-2016 Tabel 2. 6 Realisasi Nominal Pendapatan Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan II 2015-2016 Tabel 2. 7 Realisasi Persentase Pendapatan Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan II 2015-2016 Tabel 2. 8 Pagu Anggaran Belanja 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Tahun 2015-2016 Tabel 2. 9 Realisasi Persentase Pendapatan Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan II 2015-2016 Tabel 2. 10 Realisasi Persentase Belanja Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan II 2015-2016 Tabel 2. 11 Realisasi APBN Provinsi Bali Triwulan II 2015-2016 Tabel 3. 1 Penyesuaian Tarif Listrik Periode Mei – Juli 2016 Tabel 3. 2 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran Tabel 3. 3 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Inflasi di Kota Denpasar Triwulan II 2016 Tabel 3. 4 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Deflasi di Kota Denpasar Triwulan II 2016 Tabel 3. 5 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran Tabel 3. 6 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Inflasi di Kota Singaraja Triwulan II 2016 Tabel 3. 7 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Deflasi di Kota Singaraja Triwulan II 2016 Tabel 3. 8 Pelaksanaan Pasar Murah se-Provinsi Bali periode April – Juni 2016 Tabel 4. 1 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Pengeluarannya Per Bulan Tabel 4. 2 Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan Tabel 4. 3 Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan Tabel 4. 4 Komposisi Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali Tabel 4. 5 Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan II 2016 Tabel 4. 6 Pertumbuhan dan NPL KPR di Bali Tabel 4. 7 Pertumbuhan dan NPL KKB di Bali Tabel 4. 8 Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan II 2016 Tabel 4. 9 NPL Kredit Multiguna

10


26 36 45 52 53 56 56 58 58 59 60 61 61 62 71 75 75 75 76 76 76 78 91 92 92 94 95 97 97 97 97

Tabel 4. 10 Perkiraan Beban Angsuran Terhadap Pendapatan Korporasi 6 Bulan Mendatang Tabel 4. 11 Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Bank di Bali Tabel 4. 12 Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Bank Umum di Bali Tabel 4. 13 Perkembangan Indikator BPR di Bali Tabel 5. 1 Perkembangan Perputaran Kliring Tabel 5. 2 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali Tabel 5. 3 Perkembangan Jumlah Agen LKD Tahun 2016 Tabel 6. 1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Orang) Tabel 6. 2 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (orang) Tabel 6. 3 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Orang) Tabel 6. 4 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (Orang) Tabel 6. 5 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Orang) Tabel 6. 6 Jumlah Penduduk Miskin Tabel 7. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali

101 102 103 104 113 114 120 123 124 125 125 126 127 138

Daftar Boks BOKS A TPID PROVINSI BALI BERHASIL MERAIH PENGHARGAAN TPID PROVINSI TERBAIK 84 BOKS B LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) MEMBANGUN DESA DAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BALI 107 BOKS C KINERJA DUNIA USAHA DIPERKIRAKAN TUMBUH LEBIH BAIK PADA TRIWULAN II-2016 129

Seri Kebanksentralan RELAKSASI KETENTUAN LTV DAN FTV

47


11

PERKEMBANGAN Pada triwulan II 2016, inflasi Bali mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, masih berada pada rentang proyeksi Bank Indonesia pada keseluruhan Tahun 2016. Pada triwulan II 2016 inflasi Bali tercatat sebesar 2,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 3,45% (yoy).

2,96% yoy SINGARAJA

3,83 yoy

DENPASAR

2,78 yoy

PERKEMBANGAN INFLASI

1

2

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

3 PERKEMBANGAN PERBANKAN

11,7% (yoy) growth 2,16% NPL TUNAI INFLOW

Rp3,3T Rp5,07T

OUTFLOW

Rp5,1T Rp2,9T

NET OUTFLOW

Rp1,7T

Rp2,1T (NET INFLOW)

NON TUNAI KLIRING

5,37% NPL 10,8% (yoy) growth

1,92% NPL 15,49% (yoy) growth

Rp21,4T (678 ribu lembar) Rp19,8T (633 ribu lembar)

12


Tw II 2016 Tw I 2016

KREDIT RUMAH TANGGA

KREDIT KORPORASI

KREDIT UMKM

6,53% Tw II 2016

6,04% Tw I 2016 6,58% - 6,98% yoy

Triwulan IV 2016

6,15% - 6,55% yoy 2016

45,78%

30,36%

PENDAPATAN

BELANJA

3,39%

1% yoy

Triwulan IV 2016

Pertumbuhan Ekonomi Inflasi

KEUANGAN PEMERINTAH TW II 2016

PROYEKSI PEREKONOMIAN

4

5

6

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

5,25%

2,12%

September 2015 TINGKAT KEMISKINAN

4,76% yoy

September 2014

Februari 2016 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

1,37% yoy

Februari 2015


13

Ringkasan Eksekutif Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan II 2016 mencatat peningkatan pertumbuhan

Perekonomian Bali

yaitu sebesar 6,53% (yoy) dengan output riil mencapai Rp 33,9 triliun. Capaian tersebut

triwulan II 2016

lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar

tumbuh meningkat

6,05% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan II 2016 tersebut juga lebih

menjadi sebesar

tinggi dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,18%

6,53% (yoy)

(yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, dan konsumsi pemerintah. Sementara, dari sisi penawaran, perekonomian Bali pada triwulan II 2016 didorong oleh peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha yang memiliki share besar terhadap perekonomian Bali, yaitu Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, serta lapangan usaha lain yaitu Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Lainnya. Perkembangan berbagai indikator dan hasil liaison mengindikasikan potensi peningkatan

Perekonomian

perekonomian Provinsi Bali pada triwulan III 2016. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2016

Bali triwulan III

diperkirakan berada pada kisaran 6,42% - 6,82% (yoy). Dari sisi permintaan, prakiraan

2016 diperkirakan

peningkatan kinerja perekonomian bersumber dari seluruh komponen sisi permintaan

mengalami

seiring dengan masuknya periode peak season pariwisata serta adanya kebijakan

peningkatan pada

akomodatif Pemerintah untuk mendorong kinerja investasi dan kegiatan usaha di Provinsi

kisaran 6,42% - 6,82%

Bali. Memasuki triwulan III 2016, perkiraan peningkatan dari sisi penawaran didorong

(yoy)

oleh peningkatan lapangan usaha utama Provinsi Bali. Lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan masuknya periode peak season pariwisata. Sejalan dengan peningkatan lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran turut mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan pemerintah daerah menunjukkan perlambatan di triwulan II 2016

Realisasi Belanja

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi belanja, justru

daerah Provinsi Bali

menunjukkan peningkatan untuk periode yang sama. Serapan pendapatan triwulan II

pada triwulan II 2016

2016 tercatat sebesar Rp 2,572 triliun atau sebesar 45,78% terhadap pagu APBD 2016.

tercatat lebih tinggi

Capaian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan serapan pendapatan pada triwulan

dibandingkan dengan

II 2015 yang sebesar 49,38%. Sementara itu, realisasi belanja triwulan II 2016 mencapai Rp 1,806 triliun atau sebesar 30,36% dari pagu anggaran, lebih tinngi dibandingkan dengan realisasi belanja triwulan II 2015 dengan serapan sebesar 25,15%. Pagu anggaran pendapatan daerah (APBD) 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali untuk tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan pagu tahun 2015. Total pagu anggaran pendapatan daerah untuk seluruh kabupaten/kota tercatat tumbuh sebesar 21, 41% (yoy), yaitu meningkat dari Rp 13,18 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 15,99 triliun

14


periode yang sama tahun sebelumnya.

pada tahun 2016. Berdasarkan jenisnya, peningkatan pagu tertinggi adalah komponen pendapatan transfer, yang meningkat sebesar 44,69% (yoy). Sementara PAD tumbuh sebesar 13,51% (yoy) dan lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami penurunan sebesar 16,80% (yoy). Tekanan inflasi Provinsi

Pada triwulan II 2016, inflasi Bali mengalami penurunan dibandingkan triwulan

Bali pada triwulan II

sebelumnya dan masih berada pada rentang proyeksi Bank Indonesia untuk

2016, tercatat sebesar

keseluruhan tahun 2016. Pada triwulan II 2016 inflasi Bali tercatat sebesar 2,96%

2,96% (yoy), jauh lebih

(yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 3,45% (yoy).

rendah dibandingkan

Berdasarkan kota sampel inflasi di Bali, inflasi tertinggi masih terjadi di Kota Singaraja

dengan inflasi triwulan

yang tercatat sebesar 3,83% (yoy) pada Juni 2016. Realisasi inflasi di Singaraja berada

I 2016

di atas inflasi Kota Denpasar yang tercatat sebesar 2,78% (yoy). Meski tercatat relatif tinggi pada triwulan II 2016, inflasi Kota Singaraja pada periode ini tercatat jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,72% (yoy). Terjaganya inflasi Bali pada keseluruhan tahun 2016 merupakan bukti kerja dan sinergi Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam rangkaian kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Kinerja kredit korporasi

Stabilitas keuangan daerah masih terjaga, terutama dari ketahanan sektor rumah

dan rumah tangga

tangga. Tingkat konsumsi masyarakat yang masih tinggi, perilaku berutang yang

Provinsi Bali triwulan

masih normal, dan risiko kredit yang masih terjaga berdampak minimal pada

II 2016 masih terjaga

sistem keuangan. Dari sisi sektor korporasi, kinerja korporasi utama masih rentan

baik. Penyaluran kredit

terhadap pelemahan ekonomi global. Meskipun demikian, masih kuatnya ekonomi

UMKM pada triwulan

domestik masih mendukung ketahanan stabilitas keuangan di Bali. Perkembangan

II 2016 menunjukkan

penyaluran kredit UMKM menunjukkan peningkatan terlihat dari laju pertumbuhan

peningkatan.

kredit UMKM dari 12,27% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 15,49% (yoy) di triwulan II 2016. Peningkatan laju penyaluran kredit UMKM didorong oleh peningkatan penyaluran kredit di kategori perdagangan dengan pangsa kredit terbesar (60,75%) yang semula tumbuh 17,37% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 21,17% (yoy). Di samping itu, kategori penyediaan akomodasi makan dan minum juga tercatat mengalami peningkatan dari 20,7% (yoy) menjadi 24,55% (yoy), sehingga turut memberikan dampak positif terhadap kinerja kredit UMKM di triwulan II 2016. Perkembangan positif realisasi kredit tersebut diiringi dengan peningkatan kualitas kredit. Hal ini terlihat dari rasio NPL kredit UMKM yang turun dari 2,01% menjadi sebesar 1,92%.

Sistem pembayaran

Aktivitas transaksi sistem pembayaran tunai Provinsi Bali pada triwulan II 2016 berada

nontunai tercatat

pada posisi net outflow, sesuai dengan pola musimannya. Sementara itu, transaksi

mengalami

pembayaran nontunai (dengan mekanisme kliring) mengalami peningkatan baik secara

peningkatan pada

nominal maupun jumlah transaksi. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan

triwulan II 2016.

kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2016.


15

Transaksi jual - beli valas di Provinsi Bali menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data transaksi Penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali, total transaksi jual - beli valas pada tahun 2015 mencapai Rp 30,17 triliun, meningkat sebesar 8,84% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, sampai dengan bulan Juni 2016, total transaksi jual - beli valas mencapai Rp 14,6 triliun, dengan total pembelian dan penjualan masing-masing sebesar Rp 7,2 dan Rp 7,4 triliun.

Perkembangan transaksi jual-beli valas di Provinsi Bali mengalami peningkatan pada triwulan II 2016.

Tingkat penyerapan tenaga kerja di Bali pada Semester I 2016 mengalami perlambatan dibanding Semester II 2015, sebagaimana tercermin dari pertumbuhan jumlah penduduk yang menganggur (6,76%) yang lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja (0,31%). Kondisi ini berdampak kepada peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada Februari 2016 yang tercatat sebesar 2,12%, lebih tinggi dari Agustus 2015 yang sebesar 1,99%. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 0,23%. Meskipun

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan. Di sisi lain kemiskinan sedikit mengalami penurunan

mengalami perlambatan, kondisi ketenagakerjaan di Bali masih lebih baik dibanding

dengan diiringi kualitas

Nasional. Pada periode yang sama, TPT nasional tercatat sebesar 5,05% dan TPAK

hidup masyarakat yang

sebesar 68,06%.

terjaga seiring dengan

Kesejahteraaan masyarakat Bali secara umum menunjukkan peningkatan, sebagaimana tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan dari 4,74% (Maret 2015) menjadi 4,25%

peningkatan IPM dan penurunan Gini Ratio

pada Maret 2016. Sementara dari sisi kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Bali pada Juli 2016 melanjutkan tren peningkatan. NTP Bali pada Juli 2016 tercatat sebesar 106,67 dan merupakan NTP tertinggi sejak Januari 2015. Nilai NTP tersebut juga lebih tinggi dari NTP Nasional yang tercatat sebesar 101,39 pada Juli 2016. Dari sisi distribusi pendapatan, kesejahteraan antar penduduk mengalami perbaikan sebagaimana tercermin dari penurunan angka Gini Ratio. Sementara itu, pembangunan manusia di Provinsi Bali berada dalam kondisi yang baik, tercermin dari nilai IPM yang jauh di atas rata-rata nasional dan merupakan IPM tertinggi ke-5 di Indonesia. Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan IV 2016 diperkirakan mengalami peningkatan yaitu akan tumbuh pada kisaran 6,58% - 6,98% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan terutama didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan kinerja ekspor. Sementara itu dari sisi penawaran, peningkatan didorong oleh peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha utama antara lain lapangan usaha pertanian, lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi makan dan minum, serta transportasi dan pergudangan. Dengan berbagai perkembangan tersebut, perekonomian Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan akan meningkat dibandingkan dengan

16


Perekonomian Bali triwulan IV 2016 diperkirakan tumbuh kisaran 6,58% 6,98% (yoy)

Perekonomian Bali tahun 2016

perekonomian Bali tahun 2015 (6,04% (yoy)). Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran 6,15%-6,55% (yoy).

diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,15% -

Berdasarkan hasil tracking sampai dengan Juli 2016, inflasi Bali diperkirakan akan berada

6,55% (yoy)

pada kisaran 3,39%±1% (yoy) pada keseluruhan tahun 2016, dan diharapkan dapat

Inflasi Bali 2016

mendukung tercapainya target inflasi nasional yang sebesar 4±1% (yoy). Berdasarkan

diperkirakan berada

disagregasinya, peningkatan inflasi pada triwulan IV 2016 terutama bersumber dari

dalam kisaran

administered prices dan volatile food. Sementara itu tekanan kelompok core inflation

3,39%±1% (yoy).

relatif stabil.


17

Tabel Indikator PDRB DAN INFLASI

18


KREDIT RUMAH TANGGA (LOKASI PROYEK) Miliar Rp

Miliar Rp

KREDIT KORPORASI (LOKASI PROYEK) Miliar Rp


19

PERBANKAN – BANK UMUM (LOKASI BANK)

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA Miliar Rp

20


SISTEM PEMBAYARAN


21

Halaman ini sengaja dikosongkan

22


Foto oleh: Putriana Nurman

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH KEKR Provinsi Bali Agustus 2016

23

24

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

1.1.

KONDISI UMUM

2016 didorong oleh peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha yang memiliki share besar terhadap perekonomian Bali, yaitu penyediaan akomodasi makan dan minum, transportasi dan pergudangan, konstruksi, informasi dan komunikasi, serta lapangan usaha lain yaitu pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, dan jasa lainnya. 1.2.

SISI PERMINTAAN

Peningkatan

8.00 7.00 5.00 4.00

oleh

6.74

6.20 6.22

II

III

2014

peningkatan

kinerja

konsumsi.

Konsumsi

ke 13 dan THR PNS. Pencairan gaji ke 13 dan THR tersebut turut mendorong kinerja konsumsi rumah

5.99 5.92

IV

pada

negara pada triwulan laporan serta pencairan gaji

NASIONAL

6.30

5.96 6.05

6.53

5.14 4.96 4.97 5.04 5.04 4.91 5.18 4.73 4.66 4.74

I

Bali

Pemerintahan didorong oleh peningkatan belanja

7.73

6.00

ekonomi

triwulan II 2016 dari sisi permintaan didorong

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 1.1 Nominal PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

Bali

pertumbuhan

I

II

III

2015

IV

I

II

2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali

tangga yang juga mengalami peningkatan seiring dengan kegiatan liburan sekolah dan hari raya keagamaan (Ramadhan dan Idul Fitri). Sementara itu, Konsumsi LNPRT mengalami peningkatan seiring dengan

berlangsungnya

kegiatan

musyawarah

nasional organisasi nonprofit pada triwulan II 2016. Di sisi lain, kinerja PMTB dan ekspor luar negeri masih tumbuh meskipun tidak sekuat triwulan sebelumnya. Kinerja ekspor jasa juga meningkat seiring dengan

Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan II 2016

peningkatan kunjungan wisman, namun belum

mencatat peningkatan pertumbuhan sebesar 6,53%

mampu mendorong peningkatan kinerja ekspor luar

(yoy) dengan output riil mencapai Rp 33,9 triliun.

negeri secara keseluruhan pada periode berjalan.

Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan

Investasi

pertumbuhan triwulan sebelumnya (triwulan I 2016)

didorong oleh peningkatan kinerja investasi non

yang sebesar 6,05% (yoy). Pertumbuhan ekonomi

bangunan yang tergambar dari impor barang modal

Provinsi Bali triwulan II 2016 tersebut juga lebih

yang mengalami peningkatan di triwulan II 2016,

tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional

dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan

yang sebesar 5,18% (yoy). Dari sisi permintaan,

PMTB juga didorong oleh optimisme pelaku usaha

peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan

terhadap perkembangan ekonomi seiring dengan

kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, dan

penurunan BI Rate dan perbaikan kondisi makro

konsumsi pemerintah. Sementara, dari sisi penawaran,

ekonomi regional.

(pmtb)

juga

mengalami

peningkatan,

pertumbuhan perekonomian Bali pada triwulan II


25

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

1.2.1. Konsumsi

konsumsi makan dan minum, konsumsi kesehatan

Konsumsi Rumah Tangga

(masuknya musim penghujan yang menyebabkan

Konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen

rentannya penyebaran penyakit), pendidikan (tahun

terbesar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi

ajaran baru), konsumsi transportasi dan komunikasi,

Provinsi Bali dengan share sebesar 48,98%, yang

dan konsumsi restoran dan hotel.

pada triwulan II 2016 mengalami peningkatan

108.78

105.84

108.4

indeks sepanjang triwulan II 2016 yang mengalami

105.42

102.36

Kondisi Ekonomi (IKE) yang menunjukkan rata-rata

111.66

113.13

hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yaitu Indeks

111.9

konsumsi rumah tangga tersebut sejalan dengan

116.75

2016 menjadi sebesar 7,65% (yoy). Peningkatan

114.98

pertumbuhan dari 7,36% (yoy) pada triwulan I

I

II

peningkatan. Sejalan dengan kondisi tersebut, Indeks Tendensi Konsumen (ITK) berdasarkan hasil survei BPS, pada triwulan II 2016 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut terjadi pada

26


I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

Sumber : BPS Grafik 1.3 Indeks Tendensi Konsumen

IV

2016

Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia Grafik 1.4 Indeks Keyakinan Konsumen

Sumber : BPS Grafik 1.6 Indeks Ketepatan Waktu Pembelian Barang Tahan Lama

Sumber : PLN distribusi Bali Grafik 1.5 Konsumsi Listrik RT

Sumber : Liaison KPwBI Bali, diolah Grafik 1.7 Likert Scale Penjualan Domestik

Penurunan harga BBM subsidi maupun non subsidi,

dengan kondisi tersebut, Hasil survei dan liaison

serta penurunan tarif listrik telah mendorong

yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan II

peningkatan pertumbuhan konsumsi listrik rumah

2016, turut mengkonfirmasi peningkatan tersebut,

tangga, sehingga turut mendorong peningkatan

sebagaimana terlihat dari peningkatan signifikan

kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan II

nilai likert scale penjualan domestik yaitu dari sebesar

2016. Selain itu, aktivitas musiman berupa perayaan

1,73 pada triwulan I 2016, menjadi sebesar 1,84 di

hari raya Idul Fitri dan libur sekolah serta pencairan

triwulan II 2016.

gaji ke 13 dan 14 PNS turut mendorong peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga. Peningkatan

kinerja

konsumsi

Peningkatan

kinerja

konsumsi

rumah

tangga

khususnya konsumsi transportasi dan komunikasi rumah

tangga

juga terlihat dari peningkatan jumlah pendaftaran

terkonfirmasi dari hasil survei konsumen Bank

kendaraan pada triwulan II 2016. Pendaftaran

Indonesia yang menunjukkan peningkatan indeks

kendaraan roda empat (mobil) tumbuh dari sebesar

ketepatan waktu pembelian barang tahan lama

36,21% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar

(survei konsumen) dari 87,67 pada triwulan I 2016,

79,79% (yoy) pada triwulan II 2016. Peningkatan

menjadi 92,96 pada triwulan II 2016. Sejalan

tersebut seiring dengan adanya pembebasan denda


27

Sumber : DISPENDA Prov. Bali Grafik 1.8 Pendaftaran Kendaraan

Grafik 1.10 Kredit Rumah Tangga

Konsumsi LNPRT dan Konsumsi Pemerintah Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi pemerintah turut mengalami peningkatan. Konsumsi LNPRT mengalami peningkatan dari sebesar 6,72% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 12,17% (yoy) di triwulan II 2016, peningkatan tersebut didorong oleh adanya kegiatan musyawarah nasional organisasi nonprofit yang diikuti oleh 4.000 peserta dengan total biaya Sumber : DISPENDA Prov. Bali Grafik 1.9 Pertumbuhan Pendaftaran Mobil dan Sepeda Motor

sebesar Rp 66 miliar. Konsumsi Pemerintah juga mencatat peningkatan pertumbuhan dari sebesar 4,91% (yoy) di triwulan I 2016 menjadi sebesar

untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan bea balik

9,49% (yoy) pada triwulan II 2016. Hal ini didorong

nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada 20 Juni

oleh realisasi belanja yang sebesar 30,36% pada

2016. Selain itu, peningkatan tersebut juga terjadi

triwulan II 2016, lebih tinggi dibandingkan dengan

sesuai dengan pola musimannya seiring dengan

periode yang sama tahun lalu yang sebesar 24,62%.

peningkatan aktivitas mudik menjelang Idul Fitri serta

Peningkatan tersebut sesuai dengan pola musimannya

menjelang tahun ajaran baru.

serta realisasi gaji ke 13 dan 14 PNS pada Juni 2016.

terkonfirmasi dari peningkatan pertumbuhan kredit kendaraan bermotor pada triwulan II 2016. Selain kredit kendaraan bermotor, kredit konsumsi lainnya seperti kredit KPR dan kredit Ruko dan Rukan turut mengalami peningkatan. Secara keseluruhan pertumbuhan kredit rumah tangga menunjukkan peningkatan dari sebesar 0,87% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 0,95% (yoy) pada triwulan II 2016.

28

Rp Triliun

Peningkatan pendaftaran kendaraan tersebut juga 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0

Giro Pemerintah gGiro Pemerintah(skala kanan)

15 10 5 0 -5 TW I TW II TW III TW TW I TW II TW III TW TW I TW II IV IV 2014

2015

Grafik 1.11 Perkembangan Giro Pemerintah


%yoy 20

2016

-10

Realisasi belanja pegawai pada triwulan II 2016

dari sebesar -14,79% (yoy) pada triwulan I 2016

yang mencapai 38,72%, lebih tinggi dibandingkan

menjadi sebesar 0,28% (yoy) pada triwulan II 2016.

triwulan II 2015 yang sebesar 35,34%. Kondisi ini

Selain itu, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

juga terkonfirmasi oleh penurunan pertumbuhan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada

posisi giro pemerintah pada triwulan II 2016 yang

triwulan II 2016 turut menunjukkan peningkatan

tercatat mengalami kontraksi sebesar -1,74% (yoy).

perkembangan investasi dari sebesar -2,82% (SBT) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 7,9% (SBT)

1.2.2. Investasi Kinerja investasi Provinsi Bali triwulan II 2016 mencatat pertumbuhan sebesar 9,49% (yoy), sedikit lebih rendah dibanding triwulan I 2016 yang sebesar 9,67% (yoy). Perlambatan yang tejadi bersumber dari perlambatan pertumbuhan PMTB dari sebesar 9,54% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 9,46% (yoy) pada triwulan II 2016 dan perlambatan pertumbuhan perubahan inventori dari sebesar 46% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 16,2% (yoy) pada triwulan II 2016. Perlambatan investasi

pada triwulan II 2016. Berdasarkan hasil survei dan liaison pada triwulan II 2016, secara umum kontak melakukan

investasi

pengembangan

bangunan

untuk usaha. Sementara itu, peningkatan investasi bangunan Pemerintah terlihat dari peningkatan realisasi belanja modal pada triwulan II 2016 yang mencapai

26,72%,

lebih

tinggi

dibandingkan

dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 14,43%. Peningkatan tersebut didorong oleh pengerjaan proyek infrastruktur strategis berupa

tersebut terkonfirmasi dari likert investasi (hasil survei dan liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali) yang mengalami sedikit penurunan dari sebesar 1,41 poin pada triwulan I 2016 menjadi 1,37 poin di triwulan II 2016. Berdasarkan hasil survei dan liaison, perlambatan tersebut juga disebabkan masih terdapat beberapa pelaku usaha yang mengambil sikap wait and see untuk menjaga margin perusahaan. Berdasarkan sub komponennya, perlambatan PMTB bersumber dari perlambatan PMTB non bangunan dari sebesar 9,3% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 5% (yoy) pada triwulan II 2016. Perlambatan tersebut terlihat dari perlambatan pertumbuhan impor barang modal dari sebesar 309% (yoy) pada

Sumber : Survei dan Liaison Bank Indonesia, diolah Grafik 1.12 Likert Investasi

%, yoy 500

Ribu Ton

15.0

400 300

10.0

triwulan I 2016 menjadi sebesar -57,26% (yoy) pada

100

triwulan II 2016. Peningkatan

kinerja

200 5.0

PMTB

bangunan

belum

mampu mendorong peningkatan kinerja PMTB

0 (100)

0.0

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

IV

(200)

I II 2016

secara keseluruhan. Peningkatan tersebut terlihat dari peningkatan pertumbuhan penjualan semen

Capital Goods

g Capital Goods

Grafik 1.13 Perkembangan Volume Impor Barang Modal


29

irigasi,

negeri mencatatkan peningkatan surplus dari Rp

pengamanan pantai dan penyediaan air minum serta

12,98 triliun di triwulan I 2016 menjadi sebesar Rp

pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali dan Rumah

14,9 triliun pada triwulan II 2016.

peningkatan

kapasitas

jalan,

jembatan,

Sakit Mata Indera yang ditargetkan selesai di tahun 2016.

Net Ekspor antar Daerah Kinerja net ekspor antar daerah menunjukan sedikit peningkatan, dengan pertumbuhan pada triwulan II 2016 tercatat sebesar 14,7% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan 14,6% (yoy) pada triwulan I 2016. Hal tersebut didorong oleh peningkatan kinerja ekspor antar daerah yang sebesar 6,2% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 8,3% (yoy) pada triwulan II 2016. Kondisi tersebut ditopang oleh peningkatan produksi perikanan tangkap yang juga menjadi komoditas andalan ekspor yang mencapai

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha BI Grafik 1.14 Perkembangan Investasi (SBT)

pertumbuhan sebesar 30%, lebih tinggi dibandingkan -61% (yoy) pada triwulan I 2016. Disisi lain, impor antar daerah juga menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari sebesar 8,8% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 10,6% (yoy) pada triwulan II 2016. Peningkatan tersebut seiring dengan

peningkatan

konsumsi

rumah

tangga,

mengingat Provinsi Bali mengimpor sebagian besar kebutuhan pokoknya dari daerah lain. Selain itu, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan turut mendorong permintaan bahan makanan. Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, diolah Grafik 1.15 Penjualan Semen Provinsi Bali

1.2.3. Neraca Perdagangan Perkembangan neraca perdagangan Provinsi Bali triwulan II 2016, mengalami perlambatan kinerja yang tergambar dari nilai surplus yang sedikit menurun yaitu sebesar Rp 3,4 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan surplus triwulan I 2016 (Rp 5,1 triliun). Penurunan nilai surplus tersebut didorong oleh peningkatan defisit neraca perdagangan antar daerah dari sebesar Rp 7,8 triliun pada triwulan I 2016 menjadi sebesar Rp 11,4 triliun pada triwulan II 2016. Sementara untuk neraca perdagangan luar

30


Ekspor Luar Negeri Pada triwulan II 2016, kinerja ekspor luar negeri (barang dan jasa) Provinsi Bali mencatat pertumbuhan sebesar 11,15% (yoy), sedikit lebih rendah dibanding triwulan I 2016 yang sebesar 11,68% (yoy). Hal tersebut

dipengaruhi

oleh

perlambatan

ekspor

jasa luar negeri pada triwulan II 2016 yang tercatat sebesar 13,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 15,5% (yoy). Secara keseluruhan perlambatan ekspor luar negeri searah dengan penurunan Average Room Rate (ARR) hotel hasil survei Perolehan data Properti

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Grafik 1.16 Tingkat Penghunian Kamar

Grafik 1.18 Nilai Ekspor Luar Negeri Bali

Sumber: Survei PPKom Bank Indonesia Grafik 1.17 Average Room Rate Bali

Grafik 1.19 Volume Ekspor Luar Negeri Bali

Komersial (PPKom) yang menunjukkan penurunan pada triwulan II 2016 dan sejalan dengan penurunan TPK hotel berbintang dari sebesar 58,47% pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 57,3% pada triwulan II 2016.

Peningkatan

ekspor

peningkatan

kinerja

barang ekspor

didukung komoditas

oleh utama

Provinsi Bali dengan share terbesar antara lain adalah perikanan (27,52%), perhiasan (14,97%), pakaian jadi (14,56%), produk olahan kayu (14,56%), dan furniture

(8,42%).

Di sisi lain, meskipun masih mengalami kontraksi,

tersebut

seiring

ekspor barang Provinsi Bali mengalami perbaikan

permintaan negara tujuan ekspor antara lain Amerika

dimana kontraksi pertumbuhan pada triwulan II 2016

Serikat (untuk produk tekstil) serta negara tujuan

tercatat sebesar -9,1% (yoy), lebih baik dibandingkan

ekspor lain di Asia (Jepang, Singapura, Hongkong)

dengan triwulan sebelumnya yang sebesar -15,2% (yoy).

dan semakin kompetitifnya harga jual produk (tidak

Perbaikan tersebut terkonfirmasi dari peningkatan

menaikkan harga jual), serta didukung penurunan

pertumbuhan nilai ekspor barang dari sebesar -11,6%

biaya produksi yang dapat dilakukan oleh contact

(yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 4,94%

melalui pengelolaan bahan baku (produk olahan

(yoy) pada triwulan II 2016. Perbaikan tersebut

kayu). Peningkatan volume ekspor olahan kayu, juga

didorong oleh perbaikan permintaan negara tujuan

didorong oleh dihapuskannya penerapan Sistem

ekspor Provinsi Bali.

Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berlaku sejak

Secara dengan

umum, mulai

peningkatan meningkatnya


31

triwulan IV-2015 (Permendag nomor 89/M-DAG/

Negara tujuan ekspor Provinsi Bali masih didominasi

PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri

oleh Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura,

Kehutanan). Penghapusan tersebut berdampak pada

dan Hongkong, dengan share masing-masing sebesar

penurunan biaya pengiriman ekspor produk olahan

25,6%, 10,24%, 7,73%, 6,64%, dan 4,85%.

kayu, sehingga mendorong peningkatan volume

Pertumbuhan nilai ekspor ke sebagian besar negara

ekspor produk olahan kayu. Peningkatan kinerja

tujuan utama tersebut sepanjang triwulan II 2016

ekspor, juga terkonfirmasi dari peningkatan volume

mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan

dan nilai ekspor untuk produk tekstil dan olahan

sebelumnya. Perbaikan terjadi pada negara tujuan

kayu. Ekspor komoditas perikanan yang memiliki

Jepang, Australia, dan Singapura. Sementara untuk

share terbesar terhadap ekspor Provinsi Bali (27,52%)

negara tujuan Amerika Serikat, meskipun sedikit

turut menunjukkan peningkatan seiring dengan

lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, nilai

cuaca yang kondusif dan masih dapat beradaptasinya

ekspor pada triwulan II 2016 masih mampu tumbuh

pelaku usaha di tengah masa penyesuaian kebijakan

sebesar 4,39% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

transshipment yang dilakukan pemerintah pada 29

2,25% (yoy) pada triwulan II 2015. Kondisi tersebut

April 2016 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal

terutama didorong oleh perbaikan perekonomian

Perikanan Tangkap Nomor 1 Tahun 2016 sebagai

Amerika Serikat dibandingkan dengan tahun lalu.

upaya untuk mendorong peningkatan produksi ikan lokal.

Grafik 1.20 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Tw II 2016

Grafik 1.22 Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan

% yoy

60 40 20 0

II

III

IV

I

(20)

II

III

2014

IV

I

II

III

IV

2015

I

II

2016

(40) (60)

Perikanan

Perhiasan

Pakaian Jadi

Wood Manufacture

Furniture

Grafik 1.21 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama

32


Grafik 1.23 Pertumbuhan Nilai Ekspor berdasarkan Negara Tujuan

Impor Luar Negeri

sebesar 11% dari total impor mengalami perlambatan

Perkembangan kinerja impor luar negeri pada triwulan

pertumbuhan dari sebesar 441,12% pada triwulan

II 2016 di Provinsi Bali tercatat sebesar 26,95% (yoy),

I 2016 terkontraksi sebesar -34,48% (yoy) pada

lebih rendah dibanding 34,68% (yoy) pada triwulan

triwulan II 2016. Hal ini dikarenakan adanya impor

I 2016. Perlambatan tersebut disebabkan oleh

kapal pada triwulan sebelumnya membuat nilai impor

perlambatan impor barang luar negeri dari sebesar

tercatat tinggi pada periode tersebut. Hal ini membuat


capaian impor pada triwulan II 2016 tidak setinggi

62,3% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan

triwulan I 2016. Selain itu, perlambatan pertumbuhan

pertumbuhan nilai impor barang Provinsi Bali yang

investasi dikarenakan masih terdapat beberapa

mengalami kontraksi dari sebesar 43,52% (yoy) pada

pelaku usaha (khususnya industri) yang masih wait

triwulan I 2016 menjadi sebesar -17,66% (yoy) pada

and see ataupun berinvestasi menggunakan produk

triwulan II 2016. Sejalan dengan kondisi tersebut,

lokal turut menjadi penyebab perlambatan impor luar

volume impor barang turut menunjukkan kontraksi

negeri. Sementara consumption goods yang memiliki

sebesar -17,58% (yoy) pada triwulan II 2016.

share sebesar 5% turut mengalami perlambatan

Perlambatan kinerja volume dan nilai impor terjadi pada kelompok barang impor capital goods dan consumption goods. Capital goods yang memiliki share

Grafik 1.24 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali Ribu Ton Volume Impor g volume impor (RHS)

35

sebesar -35,69% (yoy) pada triwulan II 2016 karena barang konsumsi dalam Pulau Bali dipenuhi

Grafik 1.26 Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC

% yoy 1,200

30

1,000

25

800

20

600

15

400

10

200

5 0

tercatat dengan pertumbuhan yang terkontraksi

0 I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

I

II III IV 2015

I II 2016

(200)

Grafik 1.25 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali

Grafik 1.27 Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC


33

dari dalam negeri dan pemanfaatan ketersediaan

PNS. Hal ini terkonfirmasi dari hasil survei Konsumen

stok.

Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun

Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan

mengalami sedikit perbaikan, pertumbuhan impor

nilai indeks untuk ketiga indikatornya di periode Juli

raw material masih menunjukkan pertumbuhan yang

2016. Indeks keyakinan konsumen menunjukkan

terkontraksi sebesar -0,82% (yoy) pada triwulan II

peningkatan dari 100,31 pada triwulan II 2016 menjadi

2016 seiring kecenderungan para pelaku usaha pada

102,92 di Juli 2016. Menguatnya konsumsi RT, juga

triwulan II 2016 untuk memanfaatkan persediaan

tercermin oleh peningkatan Indeks kondisi ekonomi

yang ada ataupun mensubtitusi bahan baku impor

saat ini dari 94,83 pada triwulan II 2016 menjadi 99

dengan bahan baku lokal. Selain itu, berdasarkan

Juli 2016. Sementara itu, indeks ekspektasi konsumen

hasil survei dan liaison, tertahannya impor juga terjadi

mengalami peningkatan dari 105,73 pada triwulan II

karena pembatasan impor untuk buah impor yang

2016 menjadi 106,83 pada Juli 2016. Peningkatan

digunakan oleh perhotelan.

konsumsi rumah tangga di periode triwulan berjalan,

Di

sisi

lain,

kinerja

impor

jasa

Provinsi

Bali

menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari sebesar 18,3% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 19,1% (yoy) pada triwulan II 2016. Peningkatan tersebut

seiring

dengan

penambahan

juga didorong oleh optimisme konsumen seiring dengan penurunan suku bunga kredit konsumsi dan rencana implementasi ketentuan relaksasi LTV untuk kredit pemilikan rumah (KPR) di Agustus 2016.

tenaga

Sejalan dengan hal tersebut, konsumsi Pemerintah

kerja asing pasca implementasi MEA di awal 2016.

diperkirakan turut mengalami peningkatan seiring

Peningkatan terutama terjadi pada tenaga pariwisata

dengan tren realisasi (belanja) keuangan APBD Provinsi

untuk perhotelan terutama hotel dengan jaringan

Bali yang terus mengalami peningkatan. Sampai

internasional antara lain untuk tenaga chef, serta top

dengan posisi bulan Juli 2016, realisasi keuangan

level manager.

telah mencapai 37%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang

1.2.4. Tracking triwulan berjalan :

sebesar 36,26% dan periode Juni 2016 yang sebesar

Sisi Permintaan

Perkembangan berbagai indikator dan hasil liaison mengindikasikan potensi peningkatan perekonomian Provinsi Bali pada triwulan III 2016. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2016 diperkirakan berada pada kisaran 6,42% - 6,82% (yoy). Dari sisi permintaan, prakiraan

peningkatan

kinerja

perekonomian

30,16%. Peningkatan tersebut seiring dengan telah mulai berjalannya beberapa proyek dan pengadaan barang untuk tahun 2016. Meskipun demikian, pemangkasan anggaran dapat berpotensi menahan peningkatan kinerja konsumsi pemerintah yang lebih tinggi.

bersumber dari seluruh komponen sisi permintaan

Investasi

seiring dengan masuknya periode peak season

mengalami peningkatan seiring dengan rencana

pariwisata

akomodatif

relaksasi ketentuan LTV, pemberlakuan Tax Amnesty

Pemerintah untuk mendorong kinerja investasi dan

serta suku bunga perbankan yang akomodatif.

kegiatan usaha di Provinsi Bali.

Kondisi tersebut terkonfirmasi dari hasil survei

serta

adanya

kebijakan

Meningkatnya konsumsi rumah tangga diperkirakan terjadi seiring dengan dampak pencairan gaji ke 14

34


pada

triwulan

III

2016

diperkirakan

dan liaison Bank Indonesia dimana pelaku usaha mengaku optimis terhadap perkembangan ekonomi dengan didukung oleh upaya Pemerintah untuk

mempermudah investasi serta reformulasi kebijakan 7 days repo rate yang telah efektif pada Agustus 2016. Perkiraan peningkatan tersebut terkonfirmasi dari hasil perkiraan perkembangan investasi SKDU yang mengalami peningkatan dari sebesar 7,9% (SBT) pada triwulan II 2016 menjadi sebesar 10,56% (SBT) pada triwulan III 2016. Sejalan dengan perkiraan peningkatan tersebut, realisasi fisik APBD Provinsi Bali turut menunjukkan peningkatan dari sebesar 46,05% di Juni 2016 menjadi sebesar 52,36% pada Juli 2016. Sementara

itu,

kinerja

ekspor

diperkirakan

mengalami peningkatan seiring dengan masuknya periode peak season pariwisata sesuai dengan pola musimannya sebagai dampak kegiatan libur sekolah dan libur musim panas Australia dan Eropa. Dari sisi ekspor barang, peningkatan didorong oleh kinerja ekspor seiring dengan mulai membaiknya kondisi

16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 -4.00 -6.00

I

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

2015

II

III*

2016

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1.29 Perkiraan Perkembangan Investasi

lokal berpotensi mendorong peningkatan ekspor tuna segar dengan pertumbuhan mencapai 112% (yoy) pada Juni 2016, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 32,56% (yoy) dan periode yang sama tahun lalu sebesar -65,10% (yoy).

ekonomi beberapa negara tujuan ekspor dan upaya

1.3.

SISI PENAWARAN

diversifikasi pasar tujuan ekspor oleh pelaku ekspor.

Dari

sisi

Selain itu, masa produksi ikan tuna yang diperkirakan

perekonomian Provinsi Bali pada triwulan II 2016,

akan berlangsung pada Agustus 2016 berpotensi

didorong oleh peningkatan kinerja lapangan usaha

mendorong peningkatan ekspor ikan yang merupakan

utama Provinsi Bali. Kondisi tersebut mendorong

komoditas ekspor utama. Masih dapat beradaptasinya

peningkatan kinerja lapangan usaha terkait yaitu

pelaku usaha di tengah masa penyesuaian kebijakan

lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan

transshipment yang dilakukan pemerintah pada 29

minum, lapangan usaha perdagangan besar dan

April 2016 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal

eceran, serta lapangan transportasi dan pergudangan.

Perikanan Tangkap Nomor 1 Tahun 2016 sebagai

Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan

upaya untuk mendorong peningkatan produksi ikan

kinerja konsumsi seiring dengan masuknya musim

1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

1.50 1.37

penawaran,

peningkatan

kinerja

liburan sekolah, bulan Ramadhan, serta menjelang Idul Fitri yang mendorong aktivitas mudik musiman. Sejalan dengan peningkatan tersebut, beberapa lapangan usaha lainnya turut mengalami peningkatan antara lain lapangan usaha pertambangan, listrik dan gas, administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan. Lapangan

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

IV

I

II

III*

2016

Sumber : Hasil Survei dan Liaison Bank Indonesia Grafik 1.28 Likert Scale Perkiraan Perkembangan Investasi

usaha

administrasi

pemerintahan

mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kinerja konsumsi Pemerintah. Sementara itu, sesuai dengan pola musimannya, tahun ajaran baru mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha jasa


35

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (%, yoy)*

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali * Tahun Dasar 2010

pendidikan. Di sisi lain, berlangsungnya panen raya

perikanan (15%), (3) konstruksi (9%), (4) transportasi

padi pada triwulan II 2016 belum mampu mendorong

dan pergudangan (9%), dan (5) perdagangan besar

peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian,

dan eceran (8%). Dominasi industri pariwisata

kehutanan, dan perikanan secara keseluruhan.

masih terlihat dari total pangsa lapangan usaha

Struktur perekonomian Provinsi Bali pada triwulan II 2016, didominasi oleh 5 komponen lapangan usaha utama antara lain: (1) penyediaan akomodasi makan dan minum (23%), (2) pertanian, kehutanan dan

36


terkait dengan industri pariwisata yang mencapai 31%. Sementara itu, berdasarkan dari sumbangan pertumbuhan

ekonominya,

lapangan

usaha

penyediaan akomodasi makan dan minum serta

lapangan usaha konstruksi menjadi lapangan usaha

I 2016 yang sebesar 6,61% (yoy). Peningkatan

yang memiliki sumbangan tertinggi masing-masing

kinerja lapangan usaha ini terkonfirmasi oleh hasil

sebesar 1,41% dan 0,9%. Di sisi lain, lapangan usaha

Survei Kegiatan Dunia Usaha yang dilakukan Kantor

pertanian yang mengalami kontraksi pertumbuhan

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di triwulan

pada triwulan II 2016, mengalami penurunan

II 2016 yang menunjukkan peningkatan nilai Saldo

sumbangan secara signifikan menjadi hanya sebesar

Bersih Tertimbang (SBT) untuk lapangan usaha ini dari

-0,01% dibandingkan triwulan sebelumnya yang

sebesar -4,54% (SBT) pada triwulan I 2016 menjadi

mencapai 0,02%

sebesar 4,31% (SBT) di triwulan II 2016. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini juga didorong oleh adanya faktor musiman, yaitu musim liburan sekolah serta menjelang hari raya Idul Fitri serta menjelang periode libur musim panas di benua Eropa dan Australia yang mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan

domestik

mancanegara

(wisdom)

(wisman).

dan

Peningkatan

wisatawan wisman

juga didorong oleh penambahan direct flight dan chartered flight dari dan ke Bali dari beberapa negara asal wisman serta implementasi penambahan negara Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 1.30 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan II 2016

bebas visa dengan total 169 negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 pada Maret 2016. Selain itu, peningkatan juga didorong

JASA LAINNYA JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL JASA PENDIDIKAN

0.13 0.21

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN … JASA PERUSAHAAN REAL ESTATE

JASA KEUANGAN DAN ASURANSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

oleh 0.51

0.07 0.27 0.33

0.51 0.61

TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN KONSTRUKSI PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH… PENGADAAN LISTRIK DAN GAS INDUSTRI PENGOLAHAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN -0.01

0.02 0.02 0.15 0.07

kegiatan

Meeting,

Incentive,

Convention dan Exhibition (MICE) sepanjang triwulan 0.76

II 2016, beberapa di antaranya adalah Bali Interhash 2016 dengan jumlah peserta mencapai 6.000 wisman

0.59

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, DAN REPARASI…

pelaksanaan

1.41 0.90

-0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 1.31 Andil Kategori terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan II 2016

dan Bali Coaltrans 2016 serta pelaksanaan event nasional musyawarah nasional organisasi nonprofit. 10.00

0.00 -5.00

1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi

-10.00

-15.00

dan Makan Minum

Perkembangan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan kinerja pada triwulan II 2016 yang tumbuh sebesar 7,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan

4.31

5.00 I

II

III 2015

IV

I

II

-4.54 2016

-20.00 Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1.32 Perkembangan Usaha Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (SBT)


37

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah Grafik 1.33 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah Grafik 1.35 Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali

Peningkatan kinerja lapangan usaha ini terlihat dari

Australia menempati peringkat pertama yang pada

peningkatan kunjungan wisman pada triwulan II

triwulan II 2016 tercatat sebesar 25% diikuti oleh

2016 tercatat sebesar 21,84%(yoy), jauh lebih tinggi

wisman asal Tiongkok dengan share sebesar 18%.

dibandingkan triwulan I 2016 yang tercatat sebesar

Pada periode triwulan II 2016 ini, dampak nyata dari

15,27%(yoy).

pembebasan visa mulai terlihat dari peningkatan

Peningkatan kunjungan wisman pada triwulan II 2016 terjadi pada sebagian besar negara utama asal wisman

wisman asal Inggris sehingga menjadi negara utama asal wisman ketiga dengan share sebesar 5%.

antara lain Australia, Tiongkok, dan Jepang. Setelah

1.3.2. Lapangan Usaha Transportasi dan

pada periode sebelumnya mengalami perlambatan,

Pergudangan

wisman asal Australia mulai menunjukkan peningkatan

Kategori transportasi dan pergudangan mengalami

pertumbuhan dari sebesar 2,5% (yoy) pada triwulan I

peningkatan dari sebesar 6,25%(yoy) pada triwulan

2016 menjadi sebesar 17,97% (yoy) pada triwulan II

I 2016 menjadi sebesar 6,93% (yoy) pada triwulan

2016 seiring dengan peningkatan persepsi keuangan

II 2016. Peningkatan tersebut searah dengan

rumah tangga Australia . Sementara itu berdasarkan

peningkatan

share negara asal wisman, kunjungan wisman asal

mendorong peningkatan penggunaan transportasi ke

1

kinerja

industri

pariwisata

yang

Pulau Bali baik transportasi udara maupun transportasi laut. Selain itu, peningkatan lapangan usaha ini juga didorong oleh aktivitas mudik menjelang Idul Fitri serta liburan sekolah yang terkonfirmasi dari peningkatan kegiatan usaha sektor pengangkutan dan komunikasi hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia yang menunjukkan perbaikan dari kontraksi dari sebesar -2,06% (SBT) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar -0,34% (SBT) pada triwulan II 2016. Kondisi tersebut juga sejalan dengan Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah Grafik 1.34 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara

peningkatan pertumbuhan kredit transportasi dan pergudangan pada triwulan II 2016 yang mencapai

Statement On Monetary Policy Reserve Bank of Australia (RBA) August 2016 : Household perceptions of personal finances menunjukkan peningkatan pada beberapa bulan terakhir.

1

38


2.05

-0.60 I

II

III 2015

IV -2.26

I

II -0.84

-2.062016

-3.95

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1.36 Kegiatan Dunia Usaha Pengangkutan dan Komunikasi (SBT)

Sumber : BUMN Grafik 1.38 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Bandara Ngurah Rai

Grafik 1.37 Penyaluran Kredit Transportasi dan Pergudangan

Sumber : BUMN Grafik 1.39 Jumlah Keberangkatan Kargo Internasional Bandara Ngurah Rai

33,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan

Transportasi Laut

triwulan I 2016 yang sebesar 30,6% (yoy).

Pada

Peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi terkonfirmasi dari peningkatan kinerja transportasi udara baik penumpang dan kargo. Seiring dengan peningkatan kedatangan wisatawan, pertumbuhan jumlah

II

2016

perkembangan

kinerja

transportasi laut turut mengalami peningkatan seiring

Transportasi Udara

kedatangan

triwulan

penumpang

mengalami

peningkatan dari sebesar 18,28% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 22,75% (yoy) pada triwulan II 2016. Selaras dengan jumlah kedatangan penumpang, kargo internasional turut mengalami peningkatan pertumbuhan dari sebesar -0,13% (yoy)

dengan arus mudik menjelang hari raya Idul Fitri dan liburan sekolah yang mendorong transportasi dari dan ke Pulau Bali. Selain itu, penurunan biaya penyebrangan Ketapang-Gilimanuk (dengan rata-rata penurunan tarif penyeberangan sebesar 2,5%), turut mendorong kinerja lapangan usaha ini. Peningkatan tersebut terlihat dari peningkatan pertumbuhan arus penumpang dari sebesar 14,06% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 52,21% (yoy) pada triwulan II 2016.

pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 0,265% (yoy) pada triwulan II 2016.


39

Sumber : BPS Provinsi Bali Grafik 1.40 Arus Penumpang Angkutan Laut Provinsi Bali

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia Grafik 1.42 Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi Bali

1.3.3. Lapangan Usaha Konstruksi

Bali triwulan II 2016 yang telah mencapai 26,72%,

Seiring dengan peningkatan kinerja komponen

lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama

investasi, lapangan usaha konstruksi, dan real estate

tahun sebelumnya yang sebesar 14,43%. Peningkatan

juga mengalami peningkatan. Lapangan usaha

tersebut seiring dengan realisasi proyek infrastruktur

konstruksi mengalami peningkatan dari sebesar

antara lain pembangunan irigasi, pembangunan


prasarana pengendalian banjir, dan pengamanan

9,73% (yoy) pada triwulan II 2016. Peningkatan ini

pantai.

diindikasikan oleh peningkatan penjualan semen pada triwulan II 2016 yang tercatat sebesar 0,28% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I 2016 yang sebesar -14,98% (yoy). Selain itu, peningkatan kinerja lapangan usaha ini terlihat dari peningkatan kegiatan usaha sektor bangunan dari sebesar 0% (SBT) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 2,45% pada triwulan II 2016. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini juga terindikasi dari realisasi belanja modal APBD Provinsi 2.45

3.00 2.00

-1.00 -2.00

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor Pada triwulan II 2016, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

menunjukkan

perlambatan

pertumbuhan

dari sebesar 8,78% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 6,85% (yoy) pada triwulan II 2016. Perlambatan tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran yang menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi pada triwulan II 2016 sebesar -10,87% (yoy) (Perlambatan pada lapangan usaha ini

1.00 0.00

1.3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan

seiring dengan minimnya faktor musiman keagamaan I

II

III

IV

2015

I

II 2016

Hindu dibandingkan dengan periode sebelumnya (Galungan, Nyepi, Kuningan)). Berlangsungnya bulan Ramadan serta menjelang perayaan hari raya Idul

-3.00

Fitri belum mampu mendorong peningkatan kinerja

-4.00

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1.41 Kegiatan Usaha Sektor Bangunan

40


Selain itu, masyarakat lebih banyak mengalokasikan pendapatannya untuk pengeluaran pendidikan seiring

Sumber : Survei Penjualan Eceran Grafik 1.43 Perkembangan Total Penjualan

Sumber : DISPENDA Prov. Bali Grafik 1.45 Pertumbuhan Pendaftaran Mobil dan Sepeda Motor

Sumber : Survei Penjualan Eceran Grafik 1.44 Perkembangan Penjualan Kelompok Komoditas

Sumber : DISPENDA Prov. Bali Grafik 1.46 Pendaftaran Kendaraan

dengan tahun ajaran baru serta untuk transportasi

oleh tahun ajaran baru yang mendekati perayaan

mudik

Idul Fitri sehingga konsumen cenderung menahan

menjelang

Idul

Fitri.

Kondisi

tersebut

terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, yang menunjukkan kontraksi pertumbuhan

pada

sebagian

besar

kelompok

komoditas antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau, pakaian jadi dan tekstil, suku cadang, serta barang kerajinan dan mainan. Perlambatan

juga

terlihat

dari

pengeluaran untuk membeli kendaraan roda dua. Di sisi lain, pertumbuhan pendaftaran kendaraan roda empat mengalami peningkatan seiring dengan adanya pembebasan denda untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada 20 Juni 2016, sehingga secara keseluruhan pendaftaran kendaraan bermotor

pertumbuhan

pendaftaran kendaraan bermotor roda dua yang masih

di Provinsi Bali pada triwulan II 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I 2016.

terkontraksi sebesar -12,08% (yoy) pada triwulan II 2016 yang berbeda dengan pola musimannya yang cenderung mengalami peningkatan menjelang tahun ajaran baru. Kondisi tersebut diperkirakan disebabkan


41

1.3.5. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan,

sektor pertanian yang terkontraksi sebesar -3,64%

(SBT) pada triwulan II 2016. Disamping itu, meskipun

dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan

terdapat panen raya padi, pertumbuhan produksi padi

mengalami penurunan pertumbuhan dari sebesar

di Provinsi Bali mengalami perlambatan yang masih


terkontraksi sebesar -8,16% (yoy) pada triwulan II

-0,05% (yoy) pada triwulan II 2016. Penurunan

2016.

tersebut disebabkan oleh penurunan kinerja sub kategori perkebunan seiring dengan penurunan produksi

pisang

dan

jeruk

yang

mengalami

kemunduran masa panen ke triwulan III 2016 akibat anomali cuaca. Selain itu, komoditas jagung turut mengalami penurunan seiring dengan anomali cuaca (hujan) sehingga terdapat kerusakan 120 hektar tanaman jagung dikarenakan batang yang berair. Perlambatan tersebut tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia

Perlambatan

pada

lapangan

usaha

ini

juga

terkonfirmasi dari perlambatan pertumbuhan kredit pertanian dari sebesar 21,51% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 18,63% (yoy) pada triwulan II 2016. Peningkatan pertumbuhan tangkapan ikan PPN Pengambengan dari sebesar -61% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 30% (yoy) pada triwulan II 2016 belum mampu mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian pada triwulan II 2016.

yang masih menunjukkan kegiatan dunia usaha

I -2.29

II

III

IV

I

2015

II 2016-3.64

-8.22

-8.82

-8.27

-12.66 Grafik 1.49 Perkembangan Kredit Kategori Pertanian

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1.47 Perkembangan Kategori Pertanian

10

300000

10,000

5

200000

-5

150000

-10

100000

-20

0

-25

I

II

III 2015

IV

I

II 2016

Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Grafik 1.48 Perkembangan Produksi Padi di Bali

42


1400

g Tangkapan Ikan (skala kanan)

1200 1000

-15

50000

Hasil Tangkapan Ikan

8,000

ton

0

%,yoy

250000 Ton

12,000

15

800

6,000

600

%,yoy

350000

400

4,000

200 2,000 0

0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2012

2013

2014

2015

-200

2016

Sumber : PPN Pengambengan Grafik 1.50 Perkembangan Produksi Ikan Pengambengan

1.3.6. Lapangan Usaha Industri Pengolahan Pada triwulan II 2016, pertumbuhan lapangan industri pengolahan tercatat sebesar 2,08% (yoy), melambat

dibanding

pertumbuhan

triwulan

sebelumnya yang sebesar 4,76%(yoy). Berdasarkan hasil survei dan liaison, perlambatan terjadi seiring dengan pemanfaatan persediaan stok yang telah diproses pada periode sebelumnya untuk pemenuhan permintaan pada triwulan II 2016. Masih dapat beradaptasinya pelaku usaha di tengah masa penyesuaian kebijakan transshipment yang dilakukan pemerintah pada 29 April 2016 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1 Tahun 2016 sebagai upaya untuk mendorong peningkatan produksi ikan lokal masih belum dapat mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha

Grafik 1.53 Kredit Kategori Industri

industri pengolahan. Perlambatan ini bersumber dari perlambatan pertumbuhan Indeks Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Indeks Manufaktur Mikro Kecil dan Menengah (IMK). IBS mengalami perlambatan dari sebesar 0,41% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar -5,89% (yoy) pada triwulan II 2016. Sementara itu, IMK mengalami perlambatan 12,34% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 8,99% (yoy) pada triwulan II 2016. Perlambatan tersebut juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang menunjukan penurunan dari sebesar 0,41% (SBT) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar -0,33%(SBT) pada triwulan II 2016. Perlambatan tersebut juga terkonfirmasi dari perlambatan kredit industri pengolahan dari sebesar 21,98% (yoy) pada

Sumber : BPS Provinsi Bali Grafik 1.51 Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)

triwulan I 2016 menjadi sebesar 17,5% (yoy) pada triwulan II 2016. 1.3.7. Tracking Triwulan Berjalan : Sisi Penawaran

0.41 I

II III -0.90 2015

IV -1.24

-0.33 II

I

2016

-1.86

Memasuki triwulan III 2016, perkiraan peningkatan dari sisi penawaran didorong oleh peningkatan lapangan usaha utama Provinsi Bali. Lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan

-3.33

masuknya periode peak season pariwisata. Beberapa kunjungan wisman yang telah terkonfirmasi adalah

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Grafik 1.52 Kegiatan Usaha Industri Pengolahan

kedatangan 10.500 turis asal Tiongkok pada bulan Juli 2016 serta 5.000 wisman asal Polandia yang


43

akan mendatangi Provinsi Bali pada triwulan berjalan.

Industri

Selain itu, penambahan negara bebas visa berpotensi

peningkatan pada triwulan III 2016 seiring dengan

semakin mendorong kunjungan wisman ke Provinsi

masih dapat beradaptasinya pelaku usaha di tengah

Bali yang sudah terkonfirmasi dari peningkatan

masa penyesuaian kebijakan transshipment yang

kunjungan

dilakukan pemerintah pada 29 April 2016 sesuai

wisman

asal

Inggris

dan

menjadi

pengolahan

diperkirakan

mengalami

negara ke tiga asal wisman terbesar pada triwulan

dengan

II 2016. Sejalan dengan peningkatan lapangan

Tangkap Nomor 1 Tahun 2016 sebagai upaya

usaha penyediaan akomodasi makan dan minum,

untuk mendorong peningkatan produksi ikan lokal

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran

diperkirakan akan mendorong peningkatan kinerja

turut mengalami peningkatan yang terkonfirmasi

industri perikanan khususnya yang berbahan baku

dari hasil survei penjualan eceran yang menunjukkan

ikan tuna. Selain itu, ekspor industri pengolahan

perbaikan dari sebesar -8,00% (yoy) pada Juni 2016,

diperkirakan mengalami peningkatan permintaan

menjadi sebesar 0,65% (yoy) pada bulan Juli 2016.

dengan

Peningkatan lapangan usaha ini, juga didorong oleh

berpotensi mendorong peningkatan lapangan usaha

dampak pembayaran gaji PNS ke 14 yang telah

ini.

dibayarkan pada akhir Juni 2016 serta masuknya tahun ajaran baru di Juli 2016 yang mendorong peningkatan pembelian peralatan, perlengkapan dan seragam sekolah.

Peraturan

didukung

Lapangan

usaha

Direktur

oleh

Jenderal

diversifikasi

konstruksi

turut

Perikanan

pemasaran

mengalami

peningkatan, seiring dengan perbaikan ekspektasi seiring dengan berkurangnya ketidakpastian global serta mulai turunnya tingkat suku bunga perbankan

Dari sisi pertanian, perkiraan peningkatan didorong

khususnya suku bunga kredit konstruksi (merespon

oleh pergeseran musim panen komoditas hortikultura

penurunan BI Rate). Selain itu, relaksasi ketentuan

berupa jeruk, jagung dan kelapa serta pisang menjadi

LTV untuk KPR dan penurunan suku bunga KPR

Juli-Agustus 2016 akibat pengaruh hujan yang

berpotensi mendorong peningkatan permintaan

mulai terjadi di triwulan II-2016. Kondisi ini akan

rumah yang pada gilirannya meningkatkan lapangan

mendorong peningkatan kinerja pertanian dari sub

usaha

kategori hortikultura. Selain itu, adanya perbaikan

berpotensi mendorong peningkatan permintaan

jaringan irigasi primer (menggunakan anggaran

rumah tinggal. Dari sisi Pemerintah, sesuai dengan

APBN yang merupakan pengelolaan Balai Sungai),

pola musimannya, realisasi pembangunan proyek

yang diperkirakan akan selesai pada akhir Agustus,

infrastruktur Pemerintah mengalami peningkatan di

berpotensi akan mendorong peningkatan produksi

triwulan III 2016, terlihat dari realisasi belanja pada

di triwulan III dan IV tahun 2016. Perbaikan irigasi

triwulan II 2016 yang lebih tinggi dibandingkan

mencakup luasan lahan sebesar 6.204 hektar yang

periode

tersebar di Kab. Gianyar, Tabanan, Klungkung yang

diperkirakan terus berlanjut pada triwulan III dan IV

diperkirakan selesai pada Agustus 2016. Selain

2016. Proyek infrastruktur yang akan berlangsung

itu, program pengembangan produksi cabe (Dinas

pada tahun 2016 antara lain adalah peningkatan

Pertanian Provinsi Bali) seluas 80 hektar di Gianyar

kapasitas jalan, jembatan, irigasi dan penyediaan air

dan Klungkung diperkirakan akan mulai panen di

minum serta pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali

Agustus 2016.

dan Rumah Sakit Mata Indera.

44


konstruksi.

yang

Program

sama

tahun

tax

amnesty

sebelumnya

juga

dan

pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dengan share sebesar 69% masing-masing sebesar 22%, 23%, 11%, dan 10%. Sementara share terkecil dimiliki oleh Kabupaten Bangli sebesar 3%. Sejalan dengan kondisi tersebut, angka pertumbuhan tertinggi pada tahun 2015 dicapai oleh Kabupaten Gianyar yang sebesar 6,34% (yoy) yang menjadi bagian SARBAGITA. Sementara, angka pertumbuhan ekonomi terendah dicapai oleh Kabupaten Karangasem yang sebesar Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Grafik 1.54 Perkiraan Kegiatan Dunia Usaha

6,00% (yoy) pada tahun 2015. Meskipun demikian,

1.4.

PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN

dan Klungkung berhasil mencatat peningkatan

EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI

pertumbuhan pada tahun 2015, berbeda dengan

kabupaten yang berada di Bali Utara yaitu Bangli

BALI

pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang secara total

Provinsi Bali yang juga dikenal dengan sebutan Pulau

mengalami perlambatan di tahun 2015.

Dewata, telah berhasil mencuri perhatian wisatawan

Jembrana 6%

domestik dan internasional sebagaimana terlihat Denpasar 22%

dari kontribusi pendapatan sektor pariwisata yang

Tabanan 10% Badung 23%

mencapai lebih dari 30% selama beberapa tahun terakhir. Sejalan dengan berkembangnya pariwisata di Provinsi Bali, dominasi pendapatan ekonomi

Buleleng 14%

di Provinsi Bali juga terjadi pada Kabupaten/Kota dengan dukungan infrastruktur pariwisata dan lokasi pariwisata yang dominan dimiliki oleh daerah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan atau sering disebut SARBAGITA. SARBAGITA sendiri mendominasi

Karangasem 7%

Gianyar 11% Bangli 3%

Klungkung 4%

Sumber : BPS Provinsi Bali Grafik 1.55 Share PDRB Kab/Kota Provinsi Bali

Tabel 1.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (%,yoy)

Kabupaten Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Denpasar Jembrana

2011

2012 6.11 7.07 7.15 6.11 6.14 5.43 6.44 7.16 5.89

2013 6.12 7.64 7.08 6.25 6.20 5.93 6.78 7.51 6.11

2014 6.45 6.82 6.82 6.05 5.94 6.16 7.15 6.96 5.69

2015 6.53 6.98 6.79 5.98 5.82 6.01 6.96 7.00 6.05

6.24 6.27 6.34 6.10 6.21 6.00 6.11 6.18 6.23

Sumber : BPS Provinsi Bali,diolah


45

Sumber : BPS Provinsi Bali,diolah Grafik 1.56 Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

pertumbuhan

peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan

perekonomian Provinsi Bali secara keseluruhan, share

dari 5,82%(yoy) pada tahun 2014 menjadi sebesar

PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali didominasi oleh

6,21%(yoy) pada tahun 2015. Peningkatan tersebut

lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan

didorong oleh share lapangan usaha pertanian yang

minum dan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan

mendominasi sebesar 27,3% dan lapangan usaha

perikanan dengan rata-rata masing-masing sebesar

penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar

19,8% dan 16,7%. Kabupaten Bangli mengalami

13,03%.

TABANAN

BADUNG

GIANYAR KLUNGKUNG

B A N G L I K A R A N G A S E MB U L E L E N G

16.89

20.76

4.93 2.54

22.86 17.92 8.55 11.44 1.25 5.98 5.11

26.35 10.74 5.71 5.31 17.73 4.11 7.49

27.33 13.03 7.41 10.48 1.29 9.77 10.94

23.59 13.37 8.66 8.03 3.08 9.31 5.16

24.25 13.28 11.45 7.49 0.94 12.29 5.08

24.86 6.70 3.99 8.36 6.44 4.08 3.15

9.92 8.73 1.70 6.10 8.59

21.55 18.27

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Industri Pengolahan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

14.75

dengan

9.49 9.92

sejalan

28.40

umum,

7.14 9.24 9.13 3.05 6.75 4.64

Secara

DENPASAR JEMBRANA

Sumber : BPS Provinsi Bali,diolah Grafik 1.57 Share Lapangan Usaha Utama PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2015

46


SERI KEBANKSENTRALAN RELAKSASI KETENTUAN LTV DAN FTV Dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan

dilakukannya pelonggaran kebijakan di bidang

ekonomi khususnya sektor properti dan upaya

makroprudensial melalui relaksasi ketentuan LTV dan

mendorong penyaluran kredit perbankan, Bank

financing to value (FTV), untuk kredit pembiayaan

Indonesia telah mengkaji rencana pelaksanaan

properti (rumah tapak, rumah susun atau ruko)

relaksasi terkait dengan ketentuan Loan To Value

setelah sebelumnya dilakukan pengkajian terhadap

(LTV) dan Financing to Value (FTV) untuk pembiayaan

kebijakan LTV dan FTV. Dengan pertimbangan

kredit pemilikan rumah tapak (KPR), rumah susun

tersebut, Bank Indonesia kembali menyempurnakan

atau rumah toko. Sebelumnya pada periode Juni

ketentuan mengenai tentang Rasio Loan to Value

2015, telah dilakukan relaksasi ketentuan untuk LTV

untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value

dan FTV untuk KPR, yang berubah dari sebelumnya

untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk

pembiayaan untuk fasilitas kredit ke satu sebesar

Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI

70% (down payment sebesar 30%) berubah menjadi

LTV/FTV). Hal tersebut, dilakukan untuk mendorong

pembiayaan sebesar 80% (down payment 20%), yang

berjalannya fungsi intermediasi perbankan dengan

juga diikuti oleh relaksasi untuk fasilitas kredit ke 2

tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan

dan ke 3 untuk properti. Relaksasi ketentuan tersebut

perlindungan konsumen. Penyempurnaan ketentuan

ternyata telah dapat mendorong pertumbuhan

dilakukan melalui penerbitan ketentuan baru, yaitu

kredit properti, namun belum cukup kuat untuk

PBI No.18/16/PBI/2016 tanggal 26 Agustus 2016

mendorong pertumbuhan kredit KPR secara nasional

tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti,

dan regional Bali. Pertumbuhan tahunan kredit KPR di

Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti,

Bali sepanjang Juni 2015-Juni 2016 rata-rata tumbuh

dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan

sebesar 5,56% (yoy), lebih rendah dibandingkan

Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV), berlaku sejak 29

pertumbuhan tahunan (yoy) rata-rata KPR di periode

Agustus 2016.

Juni 2014-Juni 2015 yang tumbuh sebesar 12,19% (yoy).

Dalam penyempurnaan kali ini, terdapat 4 (empat) penyempurnaan pokok ketentuan, yaitu:

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian

1. Perubahan rasio dan tiering untuk Kredit Properti

nasional yang telah menunjukkan tanda-tanda

(KP) atau Pembiayaan Properti (PP) untuk fasilitas

perbaikan, tingkat kualitas kredit KPR yang tetap

ke-1, fasilitas ke-2, fasilitas ke-3 dan seterusnya

baik, perkembangan kredit perbankan yang tumbuh

sehingga rasio LTV dan rasio FTV paling besar

melambat dan upaya untuk mendorong pertumbuhan

sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

ekonomi, Bank Indonesia memandang perlu untuk


47

2. Penyesuaian persyaratan Non Performing Loan

4. KP atau PP untuk pemilikan Properti yang belum

(NPL) atau Non Performing Financing (NPF) secara

tersedia secara utuh diperbolehkan sampai

total untuk penggunaan rasio LTV untuk KP dan

dengan urutan fasilitas kedua dengan pencairan

rasio FTV untuk PP dari gross menjadi net, dengan

bertahap.

rincian sebagai berikut : a. rasio Kredit bermasalah dari total Kredit atau rasio Pembiayaan bermasalah dari total Pembiayaan secara bersih (net) kurang dari 5% (lima persen); dan b. rasio KP bermasalah dari total KP atau rasio PP bermasalah

dari total PP secara bruto

Dengan penyempurnaan ketentuan ini, diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan dalam

rangka

meningkatkan

permintaan

domestik guna terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

(gross) kurang dari 5% (lima persen).

Relaksasi ketentuan LTV dan FTV ini yang berbarengan

3. Kredit tambahan (top up) oleh Bank Umum dan

dengan implementasi kebijakan tax amnesty serta

Pembiayaan baru oleh Bank Umum Syariah atau

mulai membaiknya perkembangan ekonomi nasional

Unit Usaha Syariah yang merupakan tambahan

dan regional Bali, diharapkan dapat menjadi stimulus

dari pembiayaan sebelumnya menggunakan Rasio

sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Bali pada

LTV KP atau rasio FTV PP yang sama sepanjang

tahun 2016. Kebijakan ini juga akan berpotensi

KP atau PP tersebut memiliki kualitas lancar. Hal

meningkatkan gairah dan menjadi pendorong pelaku

yang sama juga berlaku untuk KP atau PP yang

usaha properti, khususnya pengembang rumah tapak

diambil alih (take over) dengan kredit tambahan

di Bali untuk melakukan ekspansi dan pengembangan

(top up) atau disertai dengan Pembiayaan baru.

produk baru.

48

Foto oleh: Agus Mulyawan Dana

ran Usman

BAB II

Foto oleh: Um

KEUANGAN PEMERINTAH

49

50

Keuangan Pemerintah

2.1.

GAMBARAN UMUM

Sementara itu, realisasi belanja APBN di Provinsi Bali

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

pada triwulan laporan mencapai Rp 3,37 triliun atau

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

sebesar 31,55% dari total realisasi belanja pemerintah

dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja

di Provinsi Bali. Sementara itu, realisasi belanja APBD

Daerah

Provinsi mencapai Rp 1,81 triliun atau sebesar 16,88%

(APBD)

merupakan

rencana

keuangan

tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD secara garis besar terdiri atas pendapatan daerah dan belanja-transfer daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sementara belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sehingga APBD menggambarkan arah dan skala prirotas serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Dalam penyusunan APBD, diharapkan setiap daerah dapat melakukan sinergi dengan kebijakan penganggaran dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat.

dari total realisasi belanja pemerintah. Secara umum, perkembangan realisasi belanja dan pendapatan pemerintah pada triwulan laporan dipengaruhi perkembangan

oleh

beberapa

ekonomi

faktor

regional

Bali

meliputi, triwulan

berjalan yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, adanya faktor musiman yaitu perayaan hari keagamaan sehingga mendorong realisasi belanja pemerintah khususnya belanja pegawai melalui pembayaran gaji PNS ke-13 dan THR (gaji ke- 14). Selain itu, akselerasi pembangunan proyek infrastruktur dalam upaya meningkatkan konektivitas ikut mendorong peningkatan realisasi belanja modal dan kebijakan pemutihan untuk pajak

Anggaran keuangan pemerintah daerah di Bali terdiri

kendaraan oleh Provinsi Bali yang mulai berlaku 20

atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD

Juni 2016 menahan laju Pendapatan Asli Daerah

Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) dan keuangan

(PAD).

pemerintah pusat di daerah (APBN di Bali), dengan share terbesar adalah anggaran APBD Kabupaten/ Kota. Pada tahun anggaran 2016, pagu anggaran belanja keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Bali mencapai Rp 31,42 triliun yang terbagi atas APBD Provinsi 19%, APBD Kabupaten/Kota sebesar 54% dan APBN di Bali 27%. Sementara itu, pagu pendapatan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp 21,61 triliun terbagi atas APBD Provinsi sebesar 26% dan APBD Kabupaten/Kota sebesar 74%.

2.2.

REALISASI APBD PROVINSI BALI

TRIWULAN II 2016

Realisasi pendapatan pemerintah daerah menunjukkan perlambatan di periode triwulan II 2016 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi belanja, justru menunjukkan peningkatan untuk periode yang sama. Serapan pendapatan triwulan II 2016 tercatat sebesar Rp 2,572 triliun atau sebesar 45,78% terhadap pagu APBD 2016. Capaian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan serapan

Realisasi belanja sampai dengan triwulan II 2016,

pendapatan pada triwulan II 2015 yang sebesar

mencatat porsi terbesar dikontribusikan oleh realisasi

49,38%. Sementara itu, realisasi belanja triwulan II

belanja APBD Kab/Kota, dibandingkan dengan

2016 sebesar Rp 1,806 triliun atau sebesar 30,36%

kelompok belanja lainnya. Realisasi belanja APBD

dari pagu anggaran, meningkat dibandingkan dengan

Kab/Kota di triwulan II 2016 mencapai Rp 5,52 triliun

realisasi belanja triwulan II 2015 yang terserap sebesar

atau sebesar 51,56% dari total realisasi belanja

25,15%.

Pemerintah di Provinsi Bali di triwulan laporan.

Keuangan Pemerintah

51

Tabel 2.1 Anggaran & Realisasi APBD Provinsi Bali 2015-2016 (Rp Miliar)

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali

Secara nominal, jumlah pendapatan yang terserap

2.2.1. Penyerapan Pendapatan Triwulan II 2016

pada triwulan II 2016 lebih tinggi dibandingkan

Total anggaran pendapatan Pemprov Bali tahun 2016

triwulan II 2015. Tercatat, realisasi pendapatan di

sebesar Rp 5,62 triliun. Jumlah tersebut meningkat

triwulan laporan sebesar Rp 2,572 triliun, meningkat

sebesar 14,66% dibandingkan APBD tahun 2015 yang

sebesar 6,30% dibandingkan penyerapan triwulan II

tercatat sebesar Rp 4,9 triliun. Peningkatan tertinggi

2015 yang sebesar Rp 2,42 triliun. Serapan pendapatan

berasal dari pendapatan transfer (dana perimbangan)

di triwulan laporan juga mengalami peningkatan

yang meningkat 71,66% menjadi Rp 1,95 triliun dari

sebesar 17,63% dibandingkan penyerapan triwulan

sebelumnya Rp 1,13 triliun. Peningkatan ini terutama

sebelumnya yang sebesar Rp 1,182 triliun. Begitu

didorong oleh meningkatnya Dana Alokasi Khusus,

pula dengan belanja yang meningkat menjadi Rp

dengan share anggaran terbesar dipergunakan untuk

1,81 triliun atau naik sebesar 29,13% dibandingkan

anggaran untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang

periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara

dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Peningkatan

itu, bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

juga terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah

yang sebesar Rp 468,81 miliar, realisasi pendapatan

(PAD) yang meningkat sebesar 13,08% menjadi

di triwulan laporan meningkat sebesar 285%.

Rp 3,38 triliun dari sebelumnya Rp 2,99 triliun.

Pemerintah Provinsi Bali tercatat mengalami surplus pada triwulan II 2016, yaitu sebesar Rp 766,48 miliar seiring dengan realisasi pendapatan yang lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi belanja. Kondisi

Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan yang sah di periode yang sama mengalami penurunan sebesar -61,25% dibandingkan perode yang sama tahun sebelumnya.

yang mencatatkan surplus ini serupa dengan pola

2.2.1.1. Penyerapan Pendapatan APBD Provinsi

belanja pemerintah triwulan II selama kurun waktu

lima tahun terakhir. Suprlus pada triwulan II 2016

Total pagu anggaran pendapatan Pemrov Bali

lebih rendah dibandingkan triwulan II 2015 yang

tahun 2016 sebesar Rp 5,62 triliun. Jumlah tersebut

tercatat sebesar Rp 1,02 triliun.

meningkat sebesar 14,66% dibandingkan pagu

Bali Triwulan II 2016

anggaran pendapatan tahun 2015 yang tercatat

52

Keuangan Pemerintah

Tabel 2.2 Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2015-2016 (Rp Miliar)


sebesar Rp 4,90 triliun. Peningkatan pagu anggaran

Penyerapan pendapatan Provinsi Bali sampai dengan

tertinggi berasal dari dana pendapatan transfer yang

triwulan II 2016 sebesar 45,78% dari APBD 2016,

meningkat sebesar 71,66% menjadi Rp 1,956 triliun

lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2015

dari sebelumnya Rp 1,134 triliun. Peningkatan ini

yang sebesar 49,38%. Realisasi di triwulan ini juga

utamanya didorong oleh meningkatnya Dana Alokasi

lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata realisasi

Khusus (DAK) untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS)

pendapatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir

yang sejak tahun 2016 BOS SMA/SMK dikelola oleh

yang sebesar 50,51%. Rendahnya pencapaian realisasi

Dinas Pendidikan Provinsi dari sebelumnya dikelola

pendapatan tersebut akibat penerimaan yang lebih

oleh Kabupaten/Kota. Peningkatan juga terjadi

rendah di seluruh komponen, baik PAD, pendapatan

pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Secara

meningkat sebesar 13,08% menjadi Rp 3,379 triliun

nominal, realisasi pendapatan pada periode triwulan

dari sebelumnya Rp 2,988 triliun. Sementara itu,

II 2016 tetap mengalami pertumbuhan dibanding

komponen lain-lain pendapatan yang sah menurun

triwulan II 2015, dengan pertumbuhan sebesar

sebesar 62,25% menjadi Rp 294,03 miliar dari

6,30%. Pertumbuhan ini, terutama didorong oleh

sebelumnya Rp 778,98 miliar.

pertumbuhan komponen dana transfer sementara

Keuangan Pemerintah

53

untuk,

komponen

justru

mengalami

BOS kepada pemerintah provinsi. Sementara itu,

realisasi

penyerapan

pangsa realisasi komponen lain-lain pendapatan yang

pendapatan (PAD dan lain-lain pendapatan yang sah).

sah terhadap realisasi penyerapan total pendapatan

penurunan

nilai

lainnya

nominal

Penurunan realisasi PAD dan penurunan realisasi penyerapan pendapatan transfer ikut mempengaruhi

sebesar 4,18%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 14,26%.

realisasi penyerapan pendapatan daerah pada periode

Berdasarkan komponen PAD, sumber pendapatan

triwulan II 2016. Hal tersebut dikarenakan, sumber

utamanya berasal dari pendapatan pajak daerah,

utama pendapatan daerah Provinsi Bali berasal dari

dengan peran (pangsa) sebesar 79,20% terhadap

kedua pos tersebut. Pangsa realisasi penyerapan dana

total

PAD terhadap realisasi penyerapan total pendapatan

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

di triwulan II 2016 adalah sebesar 57,18%, lebih

(11,72%) dan lain-lain PAD yang sah (7,15%) serta

tinggi bila dibandingkan periode yang sama tahun

retribusi daerah sebesar 1,94%. Pada periode triwulan

sebelumnya yang sebesar 51,82%. Peningkatan

laporan, realisasi pajak daerah cenderung lebih

pangsa

adanya

rendah, sehingga menyebabkan penurunan realisasi

peningkatan di sub komponen hasil pengelolaan

penyerapan total pendapatan secara keseluruhan.

kekayaan daerah yang dipisahkan. Peningkatan

Tercatat, realisasi pajak daerah sebesar 38,20%, lebih

pada sub komponen ini, terutama didorong oleh

rendah dibandingkan dengan triwulan II 2015 yang

adanya peningkatan realisasi pendapatan dari laba

lalu yang mencapai 47,03%. Rendahnya realisasi

atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali

pajak daerah ini, disebabkan oleh melambatnya

pada perusahaan milik daerah/BUMD, yang tumbuh

pertumbuhan

sebesar 65,73% (yoy) pada triwulan II 2016, yaitu

periode triwulan laporan, terutama disebabkan oleh

menjadi sebesar Rp 170,53 miliar dari triwulan II

penurunan penjualan kendaraan jenis niaga (pick up)

2015 yang sebesar Rp 102,89 miliar. Sementara

dan perlambatan penjualan kendaraan bermotor roda

itu, pangsa realisasi komponen penyerapan dana

dua. Penurunan Hal ini disebabkan oleh masyarakat

pendapatan

yang

ini,

terutama

transfer

didorong

terhadap

oleh

realisasi

total

pendapatan

masih

transfer,

pendaftaran

memfokuskan

diikuti

oleh

kendaraan

untuk

hasil

baru

di

pemenuhan

penyerapan pendapatan sebesar 38,64%, lebih tinggi

kebutuhan primer dan adanya kecenderungan untuk

dibandingkan dengan pangsa di triwulan II 2015 yang

menunda pembelian kendaraan baru. Selain itu,

sebesar 23,89%. Peningkatan ini terutama berasal dari

adanya pembebasan denda untuk Pajak Kendaraan

meningkatnya alokasi DAK terkait dengan pemberian

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku pada 20 Juni 2016, ikut mendorong penurunan pendapatan pajak. Kedua

4%

kondisi tersebut, menyebabkan serapan pajak Bea PEND. ASLI DAERAH (PAD)

39%

PENDAPATAN TRANSFER

PENDAPATAN

57%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH

Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi rendah. Meskipun demikian, penurunan pajak daerah ini dapat sedikit ditahan oleh kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah, sehingga penurunan realisasi pendapatan

Grafik 2.1 Share Anggaran Komponen Pendapatan

54

Keuangan Pemerintah

tidak terlalu dalam. Pada triwulan laporan, hasil

pengelolaan

kekayan

daerah

yang

dipisahkan

2.2.2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali

secara nominal meningkat menjadi 160,10%, dari

sebelumnya 99,38% pada triwulan II 2015.

Pada tahun 2016, APBD Provinsi Bali tercatat sebesar

Selanjutnya komponen Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan),

sumber

pendapatan

utamanya

berasal dari DAU, dengan pangsa (peran) sebesar 49,89% dari total dana pendapatan transfer, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus/DAK (40,94%) dan Dana Bagi Hasil (9,16%). Realisasi penyerapan komponen pendapatan transfer pada periode triwulan laporan tercatat sebesar 51,07% lebih tinggi dibandingkan periode triwulan II 2015 yang sebesar 50,99%.

Triwulan II 2016

Rp 5,95 triliun atau meningkat sebesar 6,96% dibandingkan APBD tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5,56 triliun. Peningkatan tertinggi dialami oleh komponen belanja tidak langsung, yang meningkat sebesar 11,58% menjadi Rp 4,27 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3,82 triliun. Peningkatan anggaran belanja tidak langsung ini terutama didorong oleh meningkatnya komponen belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Peningkatan realisasi penyerapan komponen ini,

Sementara itu, anggaran belanja langsung justru

terutama

realisasi

mengalami penurunan. Anggaran belanja langsung

penyerapan DAK dari 18,20% pada triwulan II 2015

menurun menjadi Rp 1,68 triliun, atau turun sebesar

menjadi 43,18% di triwulan laporan. Meningkatnya

3,2% dari sebelumnya yang sebesar Rp Rp 1,74

DAK ini akibat penyesuaian pengelolaan BOS SMA/

triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh

SMK dari kabupaten/kota menjadi provinsi di tahun

penurunan anggaran belanja barang dan jasa yang

2016. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23

mencapai 23,42%. Sedangkan anggaran belanja

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan

modal menunjukkan peningkatan sebesar 26,60%

SMA/SMK saat ini berada dalam kewenangan

yang

pemerintah provinsi. adapun alokasi pemeberian

pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan

BOS di tahun 2016 tercatat sebesar Rp 759 miliar.

rumah sakit indera serta rumah sakit provinsi Bali

Peningkatan realisasi juga terjadi pada DBH yang

Mandara.

didorong

oleh

peningkatan

meningkat menjadi sebesar 59,26%, dari sebelumnya 40,87% di triwulan II 2015. Sedangkan realisasi DAU tercatat stabil dengan realisasi sebesar 58,33%.

dipergunakan

selain

untuk

mendukung

Selanjutnya, komposisi anggaran belanja tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pola historis beberapa tahun terakhir. Anggaran belanja pada APBD tahun

Lebih lanjut, komponen lain-lain pendapatan daerah

2016 masih didominasi oleh belanja tidak langsung

yang sah tercatat mengalami penurunan. Pada

dengan pangsa 71,74%, meningkat dibandingkan

triwulan laporan, realisasi pos ini tercatat sebesar

APBD tahun 2015 dengan pangsa 68,77%. Sementara

36,56%, menurun dibandingkan triwulan yang sama

itu, porsi anggaran belanja langsung di tahun 2016

di tahun 2015 yang sebesar 44,30%. Secara nominal,

tercatat sebesar 28,26%, menurun dibandingkan

realiasi penyerapan komponen ini juga mengalami

APBD tahun 2015 dengan pangsa sebesar 31,23%.

penurunan sebesar 68,85% dibandingkan realisasi penyerapan pada triwulan yang sama tahun 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dana penyesuaian otonomi khusus dari Rp 261 miliar pada triwulan II 2015 menjadi hanya sebesar Rp 5 miliar pada triwulan II 2016.

Pada periode triwulan II 2016, realisasi belanja Provinsi Bali sebesar Rp 1,806 triliun atau mencapai 30,36% dari total anggaran belanja tahun 2016. Pencapaian realisasi belanja ini, lebih tinggi bila dibandingkan dengan periode triwulan yang sama tahun 2015 yang

Keuangan Pemerintah

55

Tabel 2.3 Anggaran Belanja Provinsi Bali 2015-2016


sebesar 25,15%. Meningkatnya realisasi belanja ini

Pencapaian realisasi belanja tidak langsung mengalami

terjadi baik pada realisasi belanja langsung maupun

peningkatan pada triwulan laporan. Realisasi pada

realisasi belanja tidak langsung.

triwulan II 2016 tercatat sebesar 29,89% dari total anggaran belanja daerah tahun 2016, lebih tinggi bila

Tabel 2.4 Realisasi Anggaran Belanja Provinsi Bali Triwulan II 2015-2016


56

Keuangan Pemerintah

dibandingkan dengan realisasi belanja pada periode

belanja barang dan jasa sebesar Rp 280,38 miliar atau

triwulan II 2015 yang sebesar 25,98%. Apabila

telah terserap sebesar 36,24% dari total anggaran.

ditinjau dari komponennya, belanja tidak langsung

Realisasi ini meningkat dibandingkan periode yang

terutama digunakan untuk belanja hibah, belanja

sama tahun lalu yang sebesar 27,87%. Peningkatan

pegawai dan belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota

juga terjadi pada sub komponen belanja pegawai

dan Pemda dengan masing-masing pangsa sebesar

yang tercatat sebesar Rp 34,85 miliar atau terserap

30,96%; 28,56% dan 16,05% dari total belanja tidak

sebesar 33,99% dari total anggaran. Capaian ini,

langsung.

lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran

Komponen belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemda mengalami peningkatan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pada periode

belanja di periode yang sama tahun lalu yang sebesar 34,76%, atau dengan nilai nominal sebesar Rp 31,50 miliar.

triwulan laporan, realisasi komponen tersebut sebesar

Sementara itu, realiasi belanja modal pada triwulan II

17,81%, lebih rendah bila dibandingkan dengan

2016 meningkat menjadi 26,72% atau tercatat sebesar

triwulan II 2015 yang sebesar 18,37%. Turunnya

Rp 215,05 miliar. Angka ini meningkat dibandingkan

realisasi ini sejalan dengan menurunnya PAD provinsi

triwulan II 2015 yang sebesar 14,43% atau tercatat

yang kemudian berdampak pada belanja bagi hasil

sebesar Rp 91,74 miliar. Peningkatan realisasi belanja

yang diberikan kepada Kab/Kota seperti terangkum

modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi pada

pada grafik 2.2.

awal tahun dan upaya untuk mengejar realisasi pembangunan beberapa proyek infrastruktur fisik dan mesin serta peralatan merupakan faktor pendorong

Rp Triliun 7,00 6,00

meningkatnya serapan anggaran untuk keseluruhan

5,00

pos belanja modal pada triwulan laporan. Adapun

4,00

realisasi belanja modal banyak digunakan untuk

3,00

2,00

pembangunan jalan dan pembangunan gedung

1,00

termasuk penyelesaian pembangunan rumah sakit

0,00

2012

2013

Belanja Lansung

2014

2015

2016

Belanja Tidak Langsung

Grafik 2.2 Perkembangan Anggaran Belanja Provinsi Bali 2012-2016

indera dan provinsi Bali Mandara. 2.3.

REALISASI APBD KABUPATEN/KOTA

PROVINSI BALI TRIWULAN II 2016

2.3.1. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/

Kota Provinsi Bali Triwulan II 2016

Pada komponen belanja langsung, terjadi peningkatan

Pagu

anggaran

pendapatan

penyerapan anggaran belanja dibandingkan triwulan

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali untuk tahun 2016

II 2015. Penyerapan belanja langsung meningkat

menunjukkan

dari 23,31% di periode triwulan II 2015 menjadi

anggaran pendapatan tahun 2015. Total pagu

31,54% pada triwulan II 2016. Peningkatan realisasi

anggaran pendapatan daerah untuk 9 kab/kota

belanja, terjadi pada semua jenis sub komponen

tercatat tumbuh sebesar 21, 41% (yoy), yaitu

belanja langsung baik belanja pegawai, belanja

meningkat dari Rp 13,18 triliun di tahun 2015 menjadi

modal maupun belanja barang dan jasa. Realisasi

Rp 15,99 triliun pada tahun 2016, seluruh kab/kota

peningkatan

(APBD)

pada

dibandingkan

Keuangan Pemerintah

9

pagu

57

menunjukkan peningkatan anggaran di tahun 2016

terendah, diperoleh Kabupaten Gianyar, yang hanya

dibandingkan tahun 2015. Berdasarkan jenisnya,

tumbuh sebesar 8,30% (yoy), dengan nilai nominal

peningkatan pagu tertinggi adalah pada komponen

tercatat sebesar Rp 1,45 triliun. Selanjutnya, daerah

pendapatan

sebesar

dengan pagu anggaran tertinggi di tahun 2016

44,69% (yoy), sedangkan PAD tumbuh sebesar

adalah Kabupaten Badung dengan nilai nominal pagu

13,51% (yoy), sementara lain-lain pendapatan yang

anggaran pendapatan tercatat sebesar Rp 3,83 triliun,

sah justru mengalami penurunan sebesar 16,80%

atau dengan pangsa mencapai 23,47% dari total

(yoy).

pagu anggaran 9 Kab/Kota di Provinsi Bali pada tahun

transfer,

yang

meningkat

Berdasarkan daerahnya, peningkatan pagu anggaran tertinggi diperoleh Kabupaten Karangasem yang meningkat sebesar 42,65% (yoy) dengan nilai nominal pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 1,77 triliun. Sedangkan peningkatan pagu anggaran pendapatan

2016. Sementara itu, daerah dengan pagu anggaran pendapatan terendah adalah Kabupaten Bangli dengan nominal sebesar Rp 908,16 miliar. Kondisi ini sama dengan tahun sebelumnya, Kabupaten Bangli juga menjadi Kabupaten dengan pagu anggaran pendapatan terendah.

Tabel 2.5 Pagu Anggaran Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali 2015-2016

Jembrana


Tabel 2.6 Realisasi Nominal Pendapatan Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan II 2015-2016

Jembrana


58

Keuangan Pemerintah

Perkembangan realisasi pendapatan daerah untuk 9

sebesar 4,91% (yoy) dan juga penurunan lain-

kabupaten/kota pada triwulan II 2016 menunjukkan

lain pendapatan yang sah sebesar 99,81% (yoy) di

peningkatan secara nominal dibandingkan periode

triwulan II 2016.

yang sama tahun 2015. Adapun daerah dengan realisasi nominal pendapatan tertinggi dicatat oleh Kota Denpasar yang meningkat sebesar 34,48% (yoy), yaitu tumbuh dari Rp 686,65 miliar di triwulan II 2015 menjadi Rp 923,38 miliar pada triwulan II 2016. Peningkatan ini, terutama didorong oleh tingginya realisasi PAD yang tumbuh mencapai 21,57% (yoy) di triwulan II 2016. Peningkatan pendapatan transfer

Kabupaten Jembrana mencatat realisasi nominal pendapat terendah pada triwulan II 2016, yang pada triwulan II 2015 posisi ini dicapai oleh Kabupaten Bangli. Untuk triwulan II 2016, dengan pagu anggaran pendapatan terendah, Kabupaten Bangli mencatat realisasi nominal pendapatan yang lebih tinggi dari Kabupaten Jembrana.

Kota Denpasar yang sebesar 51,15% (yoy), juga ikut

Selanjutnya, realisasi penyerapan pendapatan seluruh

mendorong peningkatan total pendapatan daerah di

kabupaten/kota di Provinsi Bali pada triwulan II

triwulan II 2016.

2016 menunjukkan penurunan, yaitu dari 48,93%

Selanjutnya, daerah dengan pertumbuhan realisasi nominal pendapatan terendah pada triwulan II 2016 adalah Kabupaten Buleleng. Pertumbuhan realisasi nominal pendapatan Kabupaten Buleleng hanya mencapai 5,75% (yoy), dengan nilai nominal tercatat sebesar Rp 919,19 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 869,14 miliar. Rendahnya pertumbuhan realisasi nominal pendapatan di Kabupaten Buleleng, terutama disebabkan penurunan realisasi pendapatan

di triwulan II 2015 menjadi 47,48% pada periode triwulan II 2016. Jika memperhatikan realisasi penyerapan pendapatan setiap kabupaten/kota di triwulan II 2016, terdapat 4 kabupaten/kota yang menunjukkan penyerapan

peningkatan pendapatan

persentase

realisasi

dibandingkan

periode

yang sama tahun sebelumnya yaitu Kota Denpasar, Kabupaten

Gianyar,

Kabupaten

Badung

dan

Kabupaten Bangli. Sedangkan 5 daerah kabupaten lainnya menunjukkan penurunan persentase realisasi penyerapan pendapatan.

Tabel 2.7 Realisasi Persentase Pendapatan Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan II 2015-2016

Jembrana


Keuangan Pemerintah

59

Daerah dengan persentase realisasi pendapatan

Selanjutnya, peningkatan pagu anggaran belanja

tertinggi di triwulan II 2016 adalah Kabupaten

tertinggi diperoleh Kabupaten Karangasem dengan

Gianyar, dengan persentase mencapai 55,45%.

persentase mencapai 40,97%, dengan nilai nominal

Tingginya realisasi Kabupaten Gianyar didorong

anggaran belanja sebesar Rp 1,81 triliun, sedangkan

oleh tingginya realisasi PAD yang mencapai 52,83%

peningkatan anggaran belanja terendah adalah

dan pendapatan transfer yang mencapai 62,46%.

Kabupaten Badung, dengan peningkatan sebesar

Sedangkan daerah dengan persentase realisasi

15,12%, dengan nilai nominal Rp 4,06 triliun,

penyerapan pendapatan terendah di triwulan II

sekaligus merupakan kabupaten dengan anggaran

2016

dengan

belanja tertinggi di tahun 2016. Sementara daerah

persentase 43,46% yang disebabkan menurunnya

dengan pagu anggaran terendah di tahun 2016

realisasi penyerapan pendapatan dari komponen PAD

adalah Kabupaten Klungkung dengan nilai nominal

dibandingkan triwulan II 2015.

sebesar Rp 1,13 triliun.

2.3.2. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota

Realisasi belanja Kabupaten/kota pada triwulan II

2016 menunjukkan peningkatan yang signifikan

adalah

Kabupaten

Karangasem,

Provinsi Bali Triwulan II 2016

Pagu anggaran belanja APBD Kabupaten/Kota pada

dibandingkan triwulan II 2015. Realisasi belanja

periode tahun 2016 menunjukkan peningkatan bila

di triwulan II 2016 tercatat sebesar Rp 5,51 triliun,

dibandingkan dengan tahun 2015. Jumlah pagu

meningkat sebesar 27,47% (yoy) dibandingkan

anggaran belanja kab/kota tercatat sebesar Rp 17,36

triwulan yang sama tahun 2015 yang tercatat sebesar

triliun, atau meningkat 24,07 % (yoy) dibandingkan

Rp 4,33 triliun.

periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 13,99 triliun. Peningkatan pagu angggaran belanja terjadi baik untuk belanja tidak langsung (meningkat 15,25%) dan belanja tidak langsung (meningkat 39,86%). Seluruh kab/kota di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan pagu anggaran di tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya.

Daerah dengan peningkatan tertinggi untuk realisasi belanja di triwulan II 2016 adalah Kabupaten Gianyar yang meningkat mencapai 46,62%, yaitu dari Rp 453,67 miliar di triwulan II 2015 menjadi Rp 665,18 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan belanja langsung (42,52%) dan belanja

Tabel 2.8 Pagu Anggaran Belanja 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Tahun 2015-2016

Jembrana


60

Keuangan Pemerintah

tidak langsung (58,81%). Peningkatan tersebut

Persentase realisasi belanja Pemda kab/kota pada

disebabkan oleh upaya pemerintah Kabupaten Gianyar

triwulan II 2016 menunjukkan peningkatan bila

untuk mempercepat penyelesaian pembangunan

dibanding triwulan II 2015. Kebijakan Pemerintah

proyek infrastruktur berupa pembangunan/perbaikan

daerah

jalan, jembatan, gedung kantor dengan total alokasi

belanja, khususnya untuk belanja barang dan belanja

belanja modal di tahun 2016 tercatat sebesar Rp

modal mendorong peningkatan realisasi belanja

460 miliar. Upaya yang ditempuh antara lain melalui

di triwulan II 2016. Selain itu, adanya pembayaran

percepatan kegiatan pengadaan dan lelang proyek

gaji PNS ke-13 dan THR (gaji ke-14), mendorong

mendorong peningkatan realiasasi belanja Pemerintah

akselerasi belanja pegawai. Secara umum, persentase

Daerah Kabupaten Gianyar di triwulan II 2016. Di sisi

realisasi belanja kab/kota di triwulan II 2016 mencapai

lain peningkatan realisasi anggaran belanja terendah

31,77%, lebih tinggi dibandingkan triwulan yang

dialami oleh Kabupaten Karangasem, yang tumbuh

sama tahun sebelumnya 30,92%. Adapun daerah

sebesar 7,11% (yoy) dengan nilai nominal realisasi

dengan persentase realisasi belanja tertinggi adalah

belanja tercatat sebesar Rp 475,83 miliar di triwulan

Kabupaten Tabanan, dengan persentase realisasi

II 2016.

belanja mencapai 38,43% dari total anggaran belanja

untuk

mendorong

percepatan

realisasi

Tabel 2.9 Realisasi Persentase Pendapatan Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan II 2015-2016

Jembrana

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali Tabel 2.10 Realisasi Persentase Belanja Per Jenis Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Triwulan II 2015-2016

Jembrana


Keuangan Pemerintah

61

tahun 2016. Sementara Kabupaten Karangasem

triliun. Sedangkan belanja modal di tahun 2016

merupakan Kabupaten dengan persentase realisasi

memiliki pangsa sebesar 21% dengan nilai nominal

belanja terendah yang baru mencapai 26,33% di

tercatat sebesar Rp 1,79 triliun, lebih rendah baik

triwulan II 2016.

secara porsi maupun nominal dibandingkan tahun

2.4.

REALISASI APBN PROVINSI BALI

TRIWULAN II 2016

2015 dengan pangsa sebesar 25% dan nominal tercatat Rp 2,38 triliun. Penurunan pangsa dan

2.4.1. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali

Triwulan II 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Bali pada tahun 2016 mengalami penurunan sejalan dengan upaya pemerintah yang melakukan

nominal juga terjadi pada anggaran bantuan sosial dari sebelumnya memiliki porsi sebesar 2% dan nominal tercatat Rp 188, 42 miliar, turun pada tahun 2016 dengan porsi 0,9% dan nominal sebesar Rp 7,98 miliar.

penghematan anggaran. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka menekan defisit anggaran pada tahun 2016, seiring dengan potensi tidak tercapainya target

APBN 2016

penerimaan. Tercatat, terjadi penurunan anggaran APBN sebesar 9,3% (yoy), dari sebelumnya pada triwulan II 2015 sebesar Rp 9,38 triliun menjadi Rp 8,51 triliun pada triwulan II 2016. Anggaran

tertinggi

dialokasikan

0%

21%

41%

Barang Modal Bantuan Sosial

38% untuk

Pegawai

belanja

pegawai untuk kementerian/ lembaga vertikal yang beroperasi di Provinsi Bali. Adapun porsi anggaran

Grafik 2.3 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2016

terbesar APBN di Provinsi Bali di tahun 2016 adalah

2%

untuk belanja pegawai dengan pangsa mencapai 41% dengan nominal sebesar Rp 3,53 triliun, lebih tinggi dibandingkan porsi di tahun 2015 yang mencapai 38% dengan nilai nominal sebesar Rp 3,52 triliun. Belanja barang memiliki pangsa 38% dengan nilai nominal mencapai Rp 3,19 triliun, porsinya lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 35%

25%

APBN 2015

38%

35%

Pegawai Barang Modal Bantuan Sosial

namun dengan nilai nominal yang lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 3,29

Grafik 2.4 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2015

Tabel 2.11 Realisasi APBN Provinsi Bali Triwulan II 2015-2016

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi bali

62

Keuangan Pemerintah

Realisasi belanja APBN di wilayah Provinsi Bali

oleh adanya kebijakan pembayaran gaji ke 13 pada

pada triwulan II 2016 menunjukkan peningkatan

minggu ke-2 Juni 2016 dan pembayaran THR (gaji ke-

dibandingkan triwulan II 2015. Peningkatan realisasi

14) di minggu ke- 4 Juni 2016.

ini, terutama didorong oleh peningkatan realisasi yang signifikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran melalui pelaksanaan pengadaan dan lelang khususnya untuk belanja modal dan barang ikut menentukan percepatan realisasi belanja di triwulan II 2016. Pada triwulan II 2016, realisasi belanja APBN mencapai 39,66%, lebih tinggi dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 27,33%.

Selanjutnya, realisasi belanja barang juga menunjukkan peningkatan pada triwulan II 2016 dengan capaian sebesar 34,52% dengan nominal tercatat sebesar Rp 1,10 triliun atau meningkat sebesar 47,32% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 747,57 miliar atau dengan persentase capaian sebesar 22,71% dari total anggaran. Dalam upaya memberikan stimulus pada perekonomian dan upaya untuk mendorong peningkatan konektivitas antar daerah, pemerintah

Secara nominal, realisasi belanja APBN di triwulan

juga mendorong akselerasi belanja modal. Hal ini juga

II 2016 tercatat sebesar Rp 3,37 triliun, meningkat

terlihat dari realisasi belanja modal APBN, yang juga

sebesar 31,60% (yoy) dibandingkan triwulan II 2015

menunjukkan peningkatan yang signifikan (dari sisi

yang sebesar Rp 2,56 triliun. Peningkatan realisasi

nominal) di triwulan II 2016 sebesar 42,36% (yoy),

belanja yang signifikan secara nominal tersebut,

yaitu dari Rp 255,81 triliun menjadi Rp 364,17 triliun.

terutama didorong oleh tingginya pertumbuhan

Peningkatan tersebut, juga ikut mendorong realisasi

realisasi belanja modal dan realisasi barang yang

pencapaian belanja modal dari 10,75% ditriwulan II

masing-masing tumbuh di atas 40% (yoy). Kebijakan

2015 menjadi 20,39% di triwulan II 2016. Sementara

untuk mendorong akselerasi belanja pemerintah

belanja bantuan sosial mengalami penurunan pada

dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi,

triwulan II 2016 dibandingkan periode yang sama

telah memberikan akselerasi pada pertumbuhan

tahun sebelumnya, baik dari sisi nominal maupun

ekonomi Bali di triwulan II 2016 yang tumbuh lebih

persentase realisasi.

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Peningkatan realisasi belanja APBN di triwulan II 2016

Realisasi komponen belanja pegawai di triwulan II

juga didorong oleh peningkatan realisasi dana desa

2016 tercatat sebesar Rp 1,91 triliun dengan realisasi

dengan persentase di triwulan II 2016 telah mencapai

mencapai 54,12% dari total anggaran, lebih tinggi

60% dari total anggaran dana desa 2016, dengan

dibandingkan nominal realisasi triwulan II 2015

nominal tercatat sebesar Rp 249,76 miliar. Capaian

yang tercatat sebesar Rp 1,49 triliun atau dengan

realisasi dana desa ini jauh lebih tinggi dibandingkan

persentase realisasi mencapai 42,24%. Tingginya

triwulan II 2015 yang hanya mencapai persentase

realisasi belanja pegawai di triwulan II 2016, didorong

38,25% dan nominal sebesar Rp 70,93 miliar.

Keuangan Pemerintah

63

Halaman ini sengaja dikosongkan

64



BAB III


PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH KEKR Provinsi Bali Agustus 2016

65

66

Perkembangan Inflasi Daerah

3.1.

PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

Pada triwulan II 2016, inflasi Bali mengalami penurunan

dibandingkan

triwulan

sebelumnya,

masih berada pada rentang proyeksi Bank Indonesia pada keseluruhan Tahun 2016. Pada triwulan II 2016 inflasi Bali tercatat sebesar 2,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 3,45% (yoy). Berdasarkan kota sampel inflasi di Bali, inflasi tertinggi masih terjadi di Kota Singaraja yang tercatat sebesar 3,83% (yoy) pada triwulan II 2016. Realisasi inflasi di Singaraja berada di atas inflasi Kota Denpasar yang tercatat sebesar 2,78% (yoy). Meski tercatat relatif tinggi pada triwulan II 2016, inflasi Kota Singaraja pada periode ini tercatat jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,72% (yoy). Terjaganya inflasi Bali pada keseluruhan tahun 2016 merupakan bukti kerja dan sinergi Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam rangkaian kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Berdasarkan penyebabnya, penurunan tekanan inflasi pada triwulan II tahun 2016 disebabkan oleh semua kelompok baik volatile food, core inflation maupun administered prices.

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)

Sementara berdasarkan realisasi inflasi hingga Juli 2016, Bali mengalami inflasi sebesar 0,57% (mtm), berada dibawah laju inflasi Nasional yang tercatat inflasi sebesar 0,69% (mtm). Secara tahunan inflasi Bali tercatat sebesar 2,61% (yoy), juga tercatat berada dibawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,21% (yoy). Inflasi kumulatif Bali pada Januari–Juli 2016 tercatat sebesar 1,63% (ytd). Sementara inflasi kumulatif nasional Januari–Juli 2016 sebesar 1,76% (ytd). Secara spasial, inflasi Bali pada Juli 2016 didorong oleh peningkatan indeks harga konsumen (IHK) di kedua kota sampel Denpasar dan Singaraja, yang tercatat inflasi sebesar 0,51% (mtm) di Denpasar dan 0,88% (mtm) di Singaraja. Secara tahunan inflasi Kota Denpasar pada Juli 2016 tercatat sebesar 2,35% (yoy), sementara inflasi tahunan Singaraja tercatat mencapai 3,83% (yoy). Dengan demikian akumulasi inflasi Januari – Juli pada Tahun 2016 Kota Denpasar tercatat sebesar 1,43% (ytd), angka ini tercatat lebih rendah dari periode yang sama pada Tahun 2015 yang tercatat sebesar 1,78% (ytd). Sementara akumulasi inflasi Januari – Juli 2016 di Singaraja tercatat sebesar 2,54% (ytd), tercatat lebih tinggi dari periode yang

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.1 Inflasi Kota di Bali (%yoy)

sama pada Tahun 2015 sebesar 1,69% (ytd)


67

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Bali (% mtm)

Berdasarkan realisasi hingga Juli 2016 serta tracking

dapat diredam berkat peran TPID Provinsi Bali dan

pergerakan harga baik melalui Survei Pemantauan

seluruh TPID Kabupaten/Kota antara lain melalui

Harga (SPH) dan PIHPS Provinsi Bali SiGapura, pada

penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah.

triwulan III 2016 inflasi Bali diperkirakan meningkat

Dengan upaya yang konsisten dan berkelanjutan,

seiring dengan adanya peningkatan permintaan BBM

diharapkan tren penurunan dapat berlanjut, sehingga

dan elpiji 3 kg pada peak season, harga tiket pesawat

dapat mendukung tercapainya pencapaian target

dan bus yang mulai melambung seiring dengan

inflasi nasional yang sebesar 4±1% (yoy).

momen peak season, penyesuaian tarif listrik pada golongan tarif industri/pemerintah/rumah tangga yang berlanjut, serta ekspektasi masyarakat seiring dengan gejolak harga dan ketersediaan stok. 3.2.

a)

Kelompok Bahan Makanan

Inflasi kelompok bahan makanan pada triwulan II 2016 tercatat sebesar 7,70% (yoy), sama dengan triwulan sebelumnya dan tercatat lebih rendah

ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

dibandingkan triwulan yang sama pada 2015 sebesar

3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan

9,84% (yoy). Secara triwulanan, laju inflasi kelompok

Jasa

ini mengalami penurunan dari 4,08% (qtq) menjadi

Kondisi inflasi Provinsi Bali sepanjang tahun 2016

deflasi sebesar -0,05% (qtq). Laju inflasi kelompok

(bulan Januari - Juni 2016) tercatat terus terkendali

bahan makanan secara tahunan tercatat cukup tinggi

dan pada kisaran yang cukup rendah. Faktor utama

didorong oleh peningkatan permintaan pada bulan

yang menahan laju inflasi yaitu adanya penurunan

Puasa, Libur Sekolah, serta perayaan Saraswati dan

komoditas

kelompok

Pagerwesi pada Juni 2016. Disamping itu, kondisi

Perumahan, Listrik, Air, dan Gas serta kelompok

pasokan sedikit terganggu seperti komoditas ikan-

Transportasi

dengan

ikanan disebabkan karena cuaca buruk sehingga

penurunan harga tarif angkutan umum. Sementara

hasil tangkap menurun. Namun demikian, laju inflasi

itu, bergesernya musim panen dan anomali cuaca

yang lebih tinggi tertahan oleh berbagai upaya

serta Hari Raya yang terjadi bersamaan membuat

peningkatan produksi dan distribusi yang dilakukan

indeks harga komoditas bahan makanan masih

oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

yang dan

tergolong Komunikasi

dalam seiring

tinggi. Meskipun demikian, tekanan inflasi masih

68


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.4 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.6 Inflasi Bulanan Komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras (Denpasar)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.5 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.7 Inflasi Bulanan Komoditas Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras (Singaraja)

Komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras menjadi

mampu memenuhi kebutuhan Provinsi Bali dan

penyumbang utama inflasi pada triwulan II 2016.

berdasarkan informasi kontributor data PIHPS Provinsi

Berdasarkan informasi salah satu perusahaan peternak

Bali SiGapura, sentra produksi Brebes sebagai sumber

daging ayam ras (melalui liaison), peningkatan indeks

pasokan utama terdapat pengalihan varietas dari

harga komoditas daging ayam ras disebabkan adanya

bawang menjadi komoditas jagung dan aneka cabai

upaya peternak untuk mengurangi supply/hasil

sehingga produksi bawang menurun.

produksi ayam potong. Upaya ini dipicu oleh kondisi oversupply daging ayam ras pada triwulan I-2016. Seperti terlihat pada grafik 3.6 dan 3.7 inflasi bulanan komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras mulai mengalami peningkatan pada April 2016.

b)

Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok

dan Tembakau

Secara tahunan tekanan inflasi kelompok makanan jadi, minuman jadi, rokok dan tembakau pada triwulan II 2016 tercatat kembali meningkat menjadi

Selain itu, kenaikan harga yang sempat terjadi

sebesar 5,35% (yoy) dibandingkan dengan triwulan

pada komoditas bawang merah dan bawang putih

sebelumnya yang sebesar 4,07% (yoy). Sejalan

disebabkan karena produksi lokal yang belum

dengan hal tersebut, kelompok ini juga mengalami


69

peningkatan secara triwulanan, dari sebesar 1,14%

Lebaran, turut mendorong inflasi pada kelompok ini.

(qtq) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 2,47%

Komoditas yang tercatat menjadi penyumbang inflasi

(qtq) pada triwulan II 2016.

utama pada kelompok ini adalah adanya peningkatan harga gula pasir yang juga terjadi secara nasional akibat pasokan tebu yang berkurang.

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.8 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.10 Inflasi Bulanan Komoditas Gula Pasir (Denpasar dan Singaraja)

c)

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan

Bahan Bakar

Tekanan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik dan gas secara triwulanan mengalami sedikit peningkatan dari sebelumnya, namun masih tercatat deflasi dari -1,12% (qtq) menjadi sebesar -0,12% (qtq). Secara tahunan kelompok ini terus mengalami Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.9 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali

Peningkatan

tekanan

inflasi

kelompok

penurunan dari sebesar 0,91% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi deflasi sebesar -0,29% (yoy) pada triwulan laporan.

bahan

makanan jadi terjadi pada semua sub kelompok, baik kelompok makanan jadi, minuman tidak beralkohol serta tembakau dan minuman beralkohol. Peningkatan ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan permintaan pada bulan puasa, libur sekolah, serta perayaan Saraswati dan Pagerwesi. Selain

itu,

peningkatan

ekspektasi

masyarakat

seiring dengan gejolak harga dan ketersediaan stok menjelang Hari Raya Idul Fitri, peningkatan harga komoditas domestik, dan peningkatan konsumsi masyarakat terutama menjelang Ramadhan dan

70


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.11 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.12 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali Tabel 3.1 Penyesuaian Tarif Listrik Periode Mei – Juli 2016

Sumber: PT. PLN (Persero) diolah

Peningkatan pada kelompok ini didorong oleh adanya

d)

Kelompok Sandang

penyesuaian tarif listrik pada bulan Mei, Juni, dan Juli

Inflasi pada kelompok sandang kembali tercatat

2016 pada ke-12 golongan tarif.

mengalami peningkatan secara tahunan. Namun


71

demikian, secara triwulanan kelompok ini tercatat

mengalami inflasi sebesar 7,48% (yoy) atau sebesar

mengalami

tercatat

1,57% (qtq) pada triwulan II 2016. Peningkatan

mengalami inflasi sebesar 7,48% (yoy) atau sebesar

kelompok ini juga didorong oleh adanya peningkatan

1,57% (qtq) pada triwulan II 2016, dan sebesar

permintaan pada bulan puasa, libur sekolah, serta

6,69% (yoy) atau sebesar 3,30% (qtq). Peningkatan

perayaan Saraswati dan Pagerwesi hingga menjelang

kelompok ini juga didorong oleh adanya peningkatan

perayaan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, peningkatan

permintaan pada bulan puasa, libur sekolah, serta

harga komoditas domestik seperti emas perhiasan

perayaan Saraswati dan Pagerwesi hingga menjelang

juga turut mendorong inflasi pada kelompok ini.

penurunan.

Kelompok

ini

perayaan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, peningkatan harga komoditas domestic seperti emas perhiasan juga turut mendorong inflasi pada kelompok ini.

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.15 Inflasi Bulanan Komoditas Emas Perhiasan

e)

Kelompok Kesehatan

Tekanan inflasi kelompok kesehatan mengalami

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.13 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali

penurunan baik secara tahunan maupun triwulanan. Pada triwulan II 2016 kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 5,00% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,71% (yoy). Sementara secara triwulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,46% (qtq) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan lalu yang sebesar 1,57% (qtq). Peningkatan inflasi kelompok ini terutama didorong oleh

kenaikan

harga

perawatan

jasmani

kosmetika. Sementara itu inflasi sub kelompok

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.14 Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali

lainnya tercatat relatif stabil seiring dengan maraknya program diskon pada periode Hari Raya.

Inflasi pada kelompok sandang kembali tercatat mengalami peningkatan secara tahunan. Namun demikian, secara triwulanan kelompok ini tercatat mengalami

72

penurunan.

Kelompok


ini

dan

tercatat

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.16 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.19 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.17 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.18 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali

f)

g)

Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah

Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa

Raga

Keuangan

Inflasi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah

Inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa

raga tercatat mengalami penurunan baik secara

keuangan secara tahunan mengalami penurunan

triwulanan dan secara tahunan. Pada triwulan

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan

II 2016 kelompok ini mengalami tercatat inflasi

tercatat stabil secara triwulanan. Kelompok ini tercatat

sebesar 3,99% (yoy), lebih rendah dibandingkan

deflasi sebesar -1,23% (qtq) atau sedikit lebih tinggi

dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang

4,05% (yoy). Secara triwulanan kelompok ini juga

deflasi sebesar -1,45% (qtq). Secara tahunan, inflasi

mengalami penurunan menjadi 0,03%(qtq) dari

kelompok ini tercatat turun dari sebesar 0,34% (yoy)

sebesar 0,35%(qtq) pada triwulan lalu sesuai dengan

pada triwulan I 2016 menjadi deflasi sebesar -2,53%

pola historisnya.

(yoy) pada triwulan laporan. Hal ini sejalan dengan telah disepakatinya penurunan tarif Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Bali sebesar 3,5%


73

27% 26% 19% 12% 6% 5% 4%

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.20 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.23 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja

26% 19% 19% 16% 9% 6%

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 3.21 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.22 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar

dengan dasar penentuan tarif Surat Edaran No.15

a)

Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan

Pada triwulan II 2016 inflasi Kota Denpasar mengalami

Umum Kelas Ekonomi April 2016.

penurunan dari 3,41% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 2,78% (yoy). Penurunan tekanan

3.2.2. Inflasi Menurut Kota Inflasi provinsi Bali memperhitungkan inflasi di Kota Denpasar dan Singaraja. Karakteristik inflasi Kota Denpasar maupun Singaraja terutama dipengaruhi oleh

kelompok

pengeluaran

bahan

makanan,

makanan jadi dan perumahan sebagaimana tercermin pada dominannya bobot kelompok pengeluaran tersebut dalam keranjang IHK Kota Denpasar maupun Singaraja.

Kota Denpasar

inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran Transportasi

dan

Komunikasi

yang

mengalami

penurunan dari 0,34% (yoy) menjadi deflasi sebesar -2,19% (yoy) yang didorong oleh penyesuaian tarif angkutan umum kelas Ekonomi. Sementara itu, tekanan inflasi tertinggi masih didorong oleh kelompok pengeluaran

bahan

makanan

seiring

dengan

meningkatnya permintaan dan arus wisatawan jelang periode peak season pada triwulan II 2016. Kelompok Bahan Makanan tercatat meningkat dari 6,93% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 7,15% (yoy) pada triwulan laporan.

74


Tabel 3.2 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tabel 3.3 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Inflasi di Kota Denpasar Triwulan II 2016

Tabel 3.4 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Deflasi di Kota Denpasar Triwulan II 2016



Apabila ditinjau pergerakannya sepanjang triwulan

Tekanan inflasi pada triwulan II 2016 tertahan oleh

II tahun 2016, maka 3 komoditas yang memberikan

beberapa komoditas dengan rincian pada tabel 3.4.

sumbangan tertinggi terhadap inflasi Kota Denpasar dapat dilihat sebagaimana tabel 3.3.Adanya tekanan inflasi yang bersumber dari angkutan udara di Kota Denpasar dipicu oleh meningkatnya permintaan seiring dengan periode libur panjang/peak season di Bali mengingat lokasi Bali yang merupakan tujuan utama wisata di Indonesia.

Berdasarkan informasi kontributor data SiGapura, harga bawang merah dan cabai merah mengalami penurunan

dikarenakan

melimpahnya

pasokan.

Untuk bawang merah, kedepan dalam rangka tetap menjaga agar tidak terdapat gejolak harga, Pemerintah Pusat memberikan izin impor sebesar 5.000 ton kepada 2 BUMN (Bulog dan Berdikari) sebagai stok untuk melakukan Operasi Pasar dan memfasilitasi kerja sama yang lebih baik antara Bulog dengan petani untuk menyerap hasil panen.


75

b)

Kota Singaraja Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran


Sejalan dengan pergerakan inflasi Nasional, inflasi

Apabila ditinjau pergerakannya sepanjang April -

Kota Singaraja tercatat mengalami penurunan dari

Juni tahun 2016, maka komoditas yang memberikan

4,42% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi 3,83%

sumbangan tertinggi terhadap inflasi Singaraja

(yoy) pada triwulan II 2016. Sama halnya dengan

mayoritas adalah komoditas pada kelompok bahan

pergerakan

berdasarkan

makanan dan juga komoditas gula pasir seiring

kelompoknya, penurunan terdalam terjadi pada

dengan berkurangnya pasokan yang juga terjadi

kelompok Transportasi dan Komunikasi. Sementara

secara nasional.

itu,

inflasi

tekanan

Kota

inflasi

Denpasar,

tertinggi

dari

kelompok

pengeluaran Bahan Makanan. Tabel 3.6 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Inflasi di Kota Singaraja Triwulan II 2016


76


Sementara komoditas yang menahan laju inflasi pada triwulan II 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3.7 Komoditas Berdasarkan Sumbangan Deflasi di Kota Singaraja Triwulan II 2016


3.3.

DISAGREGASI INFLASI

periode sebelumnya yang sebesar 1,02% (mtm). Sama

Berdasarkan penyebabnya, penurunan tekanan inflasi

halnya dengan Denpasar, disagregasi Singaraja juga

pada triwulan II tahun 2016 didorong oleh semua

tercatat didorong oleh semua kelompok disagregasi

kelompok baik volatile food, core inflation maupun

terutama pada kelompok volatile food yang mencapai

administered prices.

1,25% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya deflasi sebesar -0,03% (mtm). Kelompok administered prices pada kedua kota sampel juga tercatat mengalami inflasi yaitu sebesar 1,49% (mtm) di Denpasar dan 0,49% (mtm) di Singaraja. Sementara kelompok core inflation tercatat relatif stabil yaitu sebesar 0,05% (mtm) di Denpasar dan 0,63% (mtm) di Singaraja. a)

Volatile Food

Pada triwulan II 2016, inflasi kelompok volatile food di Denpasar tercatat sebesar 1,02% (mtm). Tekanan inflasi pada kelompok ini masih disebabkan adanya

Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.24 Disagregasi inflasi tahunan Denpasar

peningkatan permintaan pada bulan Puasa, Libur Sekolah, serta perayaan Saraswati dan Pagerwesi. Peningkatan indeks harga terjadi pada komoditas Apel, Daging Ayam Ras, Jeruk, Tongkol Pindang, dan Telur Ayam Ras. Kenaikan harga buah-buahan disebabkan karena produksi lokal yang belum mampu memenuhi kebutuhan Provinsi Bali. Selain itu berdasarkan informasi kontributor data PIHPS Provinsi Bali SiGapura kenaikan harga buah-buahan diakibatkan karena meningkatnya permintaan jelang perayaan Hindu Saraswati dan Pagerwesi. Sementara

Sumber : Bank Indonesia Grafik 3.25 Disagregasi inflasi tahunan Singaraja

untuk komoditas ikan-ikanan disebabkan karena

Berdasarkan disagregasi inflasi hingga Juli 2016,

Faktor-faktor

tekanan inflasi di Denpasar didorong oleh semua

harga kelompok volatile food pada awal triwulan II

kelompok disagregasi; volatile food, administered

2016 adalah bergesernya musim panen dan anomali

prices, dan core inflation. Kelompok volatile food

cuaca yang berujung pada lonjakan harga. Selain itu,

tercatat

adanya

peningkatan indeks harga pada kelompok volatile

peningkatan permintaan pada momen Libur Sekolah

food disebabkan karena adanya faktor musiman, yaitu

dan perayaan Hari Lebaran, terutama pada komoditas

peningkatan permintaan pada bulan Puasa, Libur

daging ayam ras dan cabai rawit. Inflasi kelompok

Sekolah, serta perayaan Saraswati dan Pagerwesi

volatile food di Denpasar tercatat sebesar 0,83%

pada bulan Juni.

inflasi

yang

didorong

karena

cuaca buruk sehingga hasil tangkap menurun. yang

mempengaruhi

pergerakan

(mtm) sedikit lebih rendah dibandingkan dengan


77

Pergerakan kelompok ini juga dipengaruhi oleh

lokasi berpenduduk padat dan relatif berpenghasilan

beberapa faktor yang diperkirakan dapat menahan laju

rendah

inflasi, seperti dimulainya panen komoditas strategis

keagamaan. Pasar murah yang merupakan kebijakan

seperti beras dan cabai merah serta berlanjutnya efek

dari pemerintah guna mengantisipasi kenaikan

penurunan harga bensin, tarif angkutan, dan solar.

harga turut melibatkan pelaku usaha lainnya untuk

Tertahannya inflasi pada periode ini juga disebabkan banyaknya pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar di bawah koordinasi TPID se-Provinsi Bali yang dilakukan sebagai penyeimbang harga di lokasi-

umumnya

78


hari

raya

besar

berkontribusi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat akan kenaikan harga. Adapun jadwal kegiatan Pasar Murah pada triwulan II 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pelaksanaan Pasar Murah se-Provinsi Bali periode April – Juni 2016

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

menjelang

Selain itu, beberapa upaya yang telah dilakukan

cukai. Selain itu, adanya penyesuaian tarif listrik

Bulog Divisi Regional Bali menjelang perayaan Idul

yang mengalami kenaikan pada awal Mei-Juni

Fitri juga mendukung kestabilan harga khususnya

2016 lantaran menguatnya harga minyak dunia

beras dan komoditas lain dengan berbagai upaya

juga mendorong inflasi administered prices. Tarif

sebagai berikut:

listrik tegangan rendah (TR) Rp1.365/kWh atau naik

1. Mendapat alokasi bawang merah dari Bima

Rp11,5 dari Mei 2016 yang sebesar Rp1.353/kWh.

sebanyak + 5 ton dan telah habis dipasarkan

Tarif listrik tegangan menengah (TM) Rp1.050/kWh,

melalui pasar murah diberbagai lokasi setiap

naik Rp9 dari Mei 2016 yang sebesar Rp1.041/kWh.

harinya.

Sementara tarif listrik tegangan tinggi (TT) Rp940/

2. Mendapat alokasi Gula Pasir dari Jatim sebanyak

kWh, naik Rp8 dari Mei 2016 yang sebesar Rp 932/

100 ton saat masih tersisa 45 ton dijual secara

kWh. Inflasi komponen administered prices tertahan

eceran langsung ke Konsumen melalui pasar

oleh penurunan harga bensin dan bahan bakar rumah

murah dan paketan.

tangga.

3. Mendapat Alokasi Daging Sapi Impor sebanyak 3,5 ton realisasi 2 ton dengan harga Rp 80.000,-/ Kg dan telah terjual habis sebagai akibat animo masyarakat akan daging sapi cukup tinggi. 4. Operasi Pasar Cadangan beras Pemerintah (OP CBP) yang memanfaatkan baru Kota Denpasar dan Kabupaten Klungkung dengan harga HET sebesar Rp7.900,-/kg menjelang hari raya dan pasca Hari Raya Idul Fitri dengan kuatum 25 ton. 5. Divre Bali juga melayani paket dari BUMN dengan realisasi sebanyak 3.500 paket masing-masing paket senilai Rp150.000,- yaitu dari Jasa Marga,

Sumber : Bloomberg Grafik 3.26 Perkembangan Harga Minyak Brent

Jasa Raharja dan PT. Perumnas yang berisikan Gula 2 Kg, Beras 10 Kg, Minyak 2 Liter. b)

Administered Prices

Selain itu, disparitas harga yang cukup tinggi pada bahan bakar rumah tangga LPG 3 kg antara Harga

Setelah mengalami tren penurunan pada triwulan I

Eceran Tertinggi (HET) dengan harga di pasar

2016 hingga April 2016, kelompok administered

(berdasarkan pemantauan lapangan TPID Kabupaten/

prices mulai mengalami inflasi yang besarnya 1,12%

Kota) telah ditindaklanjuti dengan sosialisasi lokasi

(mtm) pada bulan Mei dan 0,63% (mtm) pada

agen dan pangkalan resmi LPG 3 kg yang diutamakan

bulan Juni 2016. Hal ini merupakan akibat dari

di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng melalui

meningkatnya tarif angkutan udara yang disebabkan

leaflet.

oleh banyaknya permintaan seiring dengan periode liburan dan mudik Lebaran serta meningkatnya komoditas lain pada sub kelompok Tembakau dan Minuman Beralkohol sebagai dampak dari kenaikan


79

Gambar 2.1 Leaflet Sosialisasi Lokasi Agen dan Pangkalan Resmi LPG 3 kg (Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng)

Sumber : SiGapura, diolah Grafik 3.27 Perkembangan Harga Rata-rata LPG 3 kg di Denpasar dan Buleleng

Sumber : Reuters Grafik 3.28 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

c)

dibandingkan Mei 2016 yang tercatat sebesar 0,14%

Core Inflation

Secara fundamental tekanan inflasi kelompok inti

(mtm). Ditinjau dari ekspektasi inflasi masyarakat Bali

tercatat cukup stabil. Laju inflasi kelompok inti cukup

berdasarkan Survei Penjualan Eceran yang dilakukan

stabil dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali,

ekspektasi dari sisi pedagang yang cukup terjaga

hingga Juni 2016 ekspektasi dari sisi pedagang cukup

seiring dengan menguatnya nilai tukar rupiah. Pada

terjaga seiring dengan kembali menguatnya nilai tukar

Juni 2016, kelompok inflasi inti tercatat relatif stabil

rupiah pada awal Juni 2016 pasca pengumuman data

di tengah kenaikan harga gula pasir secara nasional

ketenagakerjaan AS.

yang tercatat sebesar 0,09% (mtm), menurun

80


Interaksi permintaan dan penawaran

media komunikasi lainnya, TPID Provinsi Bali juga

Tekanan permintaan dapat direspon dengan baik

secara rutin melakukan pemantauan harga pasar,

oleh sisi penawaran.Hal ini terindikasi dari hasil Survei

operasi pasar dan pasar murah, serta penguatan

Pedagang Eceran Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Koordinasi Kebijakan dengan Pemerintah Kabupaten/

Provinsi Bali.

Kota. Kegiatan pasar murah, pemantauan lapangan, dan operasi pasar telah dilakukan dengan lebih

Pergerakan Rupiah Pada Juni 2016, secara point-to-point (ptp), rupiah menguat 3,39% ditutup di Rp13.213 per dollar AS. Rupiah menguat pada Juni 2016 terutama dipengaruhi oleh meredanya ketidakpastian kenaikan Fed Fund Rate, terbatasnya dampak Brexit, dan meningkatnya sentimen positif atas pengesahan UU Pengampunan Pajak. Ke depan, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya,

sehingga

dapat

mendukung

terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

terkoordinir dan menjangkau daerah-daerah yang difokuskan pada Kota IHK dan daerah tertinggal di Pulau Bali. Kegiatan ini akan terus dilakukan dengan memperhatikan potensi gejolak harga dan kebutuhan masyarakat. Pasar murah diselenggarakan dengan tujuan dapat menjadi anchor acuan penetepan harga baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Selain itu, pasar murah ini diharapkan dapat menjaga ekspektasi masyarakat sehubungan dengan ketersediaan bahan pangan dan kesiapan pemerintah meredam gejolak harga.

Ekspektasi Inflasi Ekspektasi inflasi masyarakat Bali, terutama dari sisi penjual eceran relatif stabil. Hal ini tercermin pada hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Namun demikian, ekspektasi inflasi masyarakat Bali masih relatif tinggi, sehingga pengendalian ekspektasi inflasi sebagai langkah antisipatif menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali terus berupaya dan

Sumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia Grafik 3.29 Nilai Penjualan Eceran

melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi di Tahun 2016 melalui berbagai kegiatan optimalisasi forum rapat untuk merumuskan rekomendasi dan langkah antisipatif bagi pemerintah dan stakeholder terkait, TPID juga telah melakukan upaya dan tindakan nyata seperti pelaksanaan Pemantauan Kondisi Lapangan, Pengelolaan Ekspektasi Masyarakat, Pengembangan dan

Pemanfaatan

PIHPS

Provinsi

Bali

dengan

sebutan ‘SiGapura (Sistem Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis)’. Selain pengelolaan ekspekstasi masyarakat melalui press release, talkshow, dan

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia Grafik 3.30 Ekspektasi Konsumen


81

3.4.

PERGERAKAN HARGA DI KOTA NON

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan

SAMPEL INFLASI

penurunan harga cukup tinggi pada komoditas bawang merah. Kondisi ini juga terjadi pada kedua sampel inflasi di Provinsi Bali (Denpasar dan Singaraja). Perbaikan harga pada komoditas pertanian didukung oleh membaiknya produksi pada triwulan II 2016.

Sumber :SiGapura, diolah Grafik 3.31 Pergerakan Harga Komoditas Cabai Merah Besar Kabupaten/Kota

Sumber :SiGapura, diolah Grafik 3.33 Pergerakan Harga Komoditas Bawang Merah Kabupaten/Kota

3.5.

INFLASI PERDESAAN

Indeks Harga Konsumen Perdesaan (IHKP) dapat ditunjukkan oleh Indeks Harga Konsumsi Rumah Tangga Petani yang merupakan komponen dalam Indeks Harga Yang Dibayar Petani. Sama dengan IHK sampel inflasi, IHK perdesaan terdiri dari 7 (tujuh) Sumber :SiGapura, diolah Grafik 3.32 Pergerakan Harga Komoditas Cabai Rawit Merah Kabupaten/Kota

Pemantauan pergerakan harga di kota-kota nonsampel

kelompok

pengeluaran

yaitu

kelompok

bahan makanan, kelompok makanan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta kelompok transportasi dan komunikasi.

inflasi di Bali dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi

Tekanan inflasi perdesaan Bali yang dihitung dengan

Daerah Provinsi Bali melalui Sistem Informasi Harga

menggunakan Indeks Konsumsi Rumah Tangga

Komoditas Pangan Strategis (SiGapura) Provinsi Bali.

(IKRT) di sepanjang triwulan II 2016 menunjukkan

Hasil

beberapa

peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

komoditas penyumbang utama inflasi Bali sepanjang

Tekanan inflasi perdesaan Bali pada triwulan II

triwulan II 2016, harga-harga cenderung stabil

2016 tercatat sebesar 0,43% (yoy), lebih rendah

82

pemantauan

harga


terhadap

dibandingkan dengan inflasi perdesaan nasional yang

sebesar 105,08 pada triwulan I 2016 menjadi sebesar

tercatat sebesar 0,59% (yoy). Selain itu, rata-rata

105,78 pada triwulan II 2016.

Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan dari

Sumber : BPS, diolah Grafik 3.34 Perkembangan Inflasi Perdesaan (mtm) dan Nilai Tukar Petani (NTP)

Sumber : BPS, diolah Grafik 3.35 Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd)


83

BOKS A TPID PROVINSI BALI BERHASIL MERAIH PENGHARGAAN TPID PROVINSI TERBAIK

Pada tanggal 4 Agustus 2016 telah diselenggarakan

berhasil meraih kategori penghargaan TPID Terbaik.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII TPID Tahun

Dari 34 TPID Provinsi se-Indonesia, TPID Provinsi

2016 di Hotel Sahid, Jakarta. Rapat ini dipimpin dan

Bali bersama dengan TPID Jawa Tengah dan TPID

dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Sumatera Utara menjadi TPID Provinsi Terbaik untuk

Dalam pembukaannya, Presiden RI mengapresiasi

masing-masing kawasan. Presiden Republik Indonesia

langkah dan upaya dari Pemerintah Daerah serta TPID

secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut

yang telah bersinergi mengendalikan inflasi di daerah.

kepada daerah-daerah yang memiliki TPID dengan

Rakornas TPID VII 2016 sendiri diselenggarakan oleh

kinerja terbaik tahun 2015 yang mewakili Kawasan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Sumatera, Jawa dan Kawasan Timur Indonesia.

Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri, dengan mengambil tema “Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Guna Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga Pangan”. Turut hadir dalam Rakornas adalah para Menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri. Selain itu, Rakornas VII TPID diikuti oleh 489 TPID dari 34 provinsi dan 455 kabupaten/kota.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pemberian penghargaan TPID tidak hanya terdiri atas dua kategori, TPID Terbaik dan TPID Berprestasi, namun ditambah dengan TPID Inovatif. Kategori TPID Terbaik diberikan kepada daerah yang telah membentuk Dalam Rakornas VII TPID telah diumumkan pemenang

TPID dan menjadi sampel penghitungan inflasi IHK

dari penghargaan TPID yang telah terbentuk di

oleh BPS. Sedangkan TPID Berprestasi diberikan

seluruh Indonesia berdasarkan kinerja pada Tahun

kepada daerah yang telah membentuk TPID namun

2015. Berdasarkan hasil penilaian, TPID Provinsi Bali

belum menjadi sampel penghitungan inflasi IHK.

84

Tabel 1 TPID Award

Sementara untuk TPID Inovatif diberikan kepada TPID

TPID dalam menggerakkan masyarakat untuk turut

yang memiliki inovasi – inovasi dalam pelaksanaan

serta menanam komoditas holtikultura yang menjadi

pengendalian inflasi.

penyumbang inflasi di pekarangan/halaman rumah,

Selain TPID Provinsi Bali yang berhasil mendapatkan predikat terbaik, TPID Kota Denpasar dan TPID Kabupaten Badung juga berhasil masuk nominasi

sebagai penyangga terhadap pangan pada waktuwaktu tertentu melalui urban farming dan program puspasari.

kategori TPID Kota terbaik dan TPID Berprestasi,

Selain itu TPID Provinsi Bali dinilai memiliki program

meskipun belum meraih juara. TPID Terbaik 2015

khusus yang berhasil secara efektif mengendalikan

diperoleh TPID Kota Padang, TPID Kabupaten Jember,

harga.

dan TPID Kota Samarinda. Sementara TPID Berprestasi

Komitmen Bersama Pengendalian Inflasi dan SK

2015 diberikan kepada TPID Kota Tebing Tinggi, TPID

Pembentukan TPID di masing – masing wilayah

Kabupaten Lumajang, dan TPID Kabupaten Polewali

kerja secara serentak pada awal 2015 oleh Kepala

Mandar.

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pada

Keberhasilan TPID Provinsi Bali meraih TPID Provinsi Terbaik di Kawasan Timur Indonesia tidak terlepas dari koordinasi yang baik antar instansi seperti Pemprov, Pemkot/Pemkab, Bank Indonesia, TNI/POLRI, BINDA, Pertamina, Bulog, PPI, PD Pasar, distributor, dan instansi terkait lainnya, serta dukungan seluruh masyarakat

Bali

dalam

mengendalikan

inflasi.

Sinergitas upaya pengendalian inflasi dilakukan oleh TPID Provinsi Bali antara lain dengan pelaksanaan

Diantaranya

adalah

penandatanganan

kesempatan tersebut juga diluncurkan website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Provinsi Bali dengan nama SiGapura – Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis. Dengan adanya website ini masyarakat luas dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan harga komoditas pangan secara harian sehingga dapat mengelola ekspestasi

masyarakat

yang

diperlukan

dalam

mengendalikan inflasi.

pasar murah, operasi pasar, pemantauan jalur

Koordinasi antar TPID Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

distribusi, sidak, pengelolaan ekspektasi masyarakat

kembali ditingkatkan melalui penandatanganan Nota

melalui talkshow TPID di media radio dan televisi serta

Kesepahaman Kerjasama Perdagangan Antar Daerah

penyebaran press release mengenai kecukupan dan

Untuk Pemenuhan Pasokan Komoditas Pangan Antar

upaya menjaga ketersediaan barang menjelang Hari

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Nota kesepahaman

Raya Keagamaan.

Keterlibatan masyarakat dalam

ini merupakan langkah awal inisiasi perdagangan

upaya pengendalian inflasi juga terlihat dari program

antar daerah antara PD Pasar Kota Denpasar, PD

85

Pasar Kabupaten Badung, dan PD Pasar Kabupaten

pasokan,

Keterjangkauan

Buleleng. Melalui MoU ini dapat tercipta koordinasi

distribusi,

Komunikasi

yang intensif untuk menjamin ketersediaan pasokan

mengintegrasikan

dan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan

dengan rencana kerja Pemerintah di tingkat pusat dan

pokok antar Kabupaten/Kota.

daerah. Ketiga, penguatan peran TPID provinsi dalam

TPID Provisi Bali melalui Dinas Pertanian juga mengupayakan melalui

peningkatan

program

produksi

pertanian

dan

Puspasari,

Simantri

penyediaan bantuan subsidi benih dan pupuk, dan pengembangan produksi cabai merah dan bawang merah di Kabupaten Bangli dan Klungkung sebagai sentra hortikultura di Provinsi Bali.

harga,

yang

roadmap

Kelancaran

efektif).

Kedua,

pengendalian

inflasi

mengoordinasikan TPID kab/kota untuk mendukung pencapaian

sasaran

meningkatkan

inflasi

kualitas

nasional.

data/informasi

Keempat, terkait

produksi, konsumsi, pasokan, stok, harga, termasuk juga penguatan PIHPS untuk mendukung kebijakan stabilisasi harga. Kelima, mengatur produksi/pola tanam antar daerah serta penguatan kerjasama antara daerah surplus dan daerah defisit. Keenam,

Melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh TPID,

meningkatkan

telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Tol Laut dengan perluasan cakupan daerah untuk

Inflasi Bali turun tajam dari 8,43% di tahun 2014

mengurangi disparitas harga. Terakhir, perlu upaya

menjadi sebesar 2,75% di tahun 2015. Angka

untuk mendorong perubahan preferensi masyarakat

tersebut juga merupakan angka inflasi terendah sejak

terhadap pola konsumsi.

1986 atau selama 29 tahun terakhir berdasarkan catatan BPS Provinsi Bali. Rata – rata inflasi 2011 – 2015 Bali tercatat sebesar 5,56% lebih rendah dari rata – rata nasional sebesar 5,63%.

intensitas

implementasi

Program

Penguatan koordinasi seluruh TPID melalui programprogram yang telah disepakati itu menjadi harapan masyarakat Indonesia agar inflasi menjadi rendah dan stabil. Inflasi yang stabil akan memberikan

Rakornas TPID mengangkat sejumlah isu penting

ketenangan dan kesejahteraan pada masyarakat

dalam pengendalian inflasi. Pertama, mempertegas

sebagai konsumen, petani sebagai produsen dan

kembali komitmen daerah dalam menjaga stabilitas

investor dalam melakukan pengembangan usaha.

harga dengan mewujudkan strategi 4K (Ketersediaan

86


BAB IV STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 87

88

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

4.1.

ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA

4.1.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor

Rumah Tangga

Dalam sistem keuangan, rumah tangga merupakan obyek yang memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai penyedia dana dan sebagai penerima pendanaan dari institusi keuangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan rumah tangga adalah tingkat pendapatan, tingkat pengangguran, oleh rumah tangga.

Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Bali

Pada triwulan II 2016, kinerja konsumsi rumah tangga yang mengalami peningkatan turut menjadi faktor pendorong

peningkatan

perekonomian

Provinsi

Bali. Konsumsi rumah tangga tercatat mengalami peningkatan dari 7,36% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 7,65% (yoy) pada triwulan II 2016 dengan pangsa konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian sebesar 48,98%. Setelah mengalami perlambatan di tahun 2015, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan perbaikan di tahun

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60

indeks

pesimis optimi

tingkat konsumsi, dan kondisi pembiayaan/kredit

Kenaikan harga BBM Kenaikan harga BBM

Penurunan harga BBM

Penurunan harga BBM

Penurunan harga BBM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 2014 IKK (Keyakinan Konsumen)

2015

2016

IKE (Kondisi Ekonomi Saat Ini)

IEK (Ekspektasi Konsumen)

2016 seiring dengan kenaikan UMK dan terjaganya

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali diolah Grafik 4.2 Indeks Keyakinan Konsumen Rumah Tangga Bali

harga BBM, TTL dan gas LPG.

seperti dikeluarkannya beberapa paket ekonomi dan

Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut sejalan dengan masih optimisnya rumah tangga dalam melakukan kegiatan konsumsi. Hal ini terlihat dari

penurunan harga BBM bersubsidi pada tanggal 1 April 2016, turut menjaga tingkat ekspektasi rumah tangga terhadap perekonomian Bali.

rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) selama

Rumah tangga di Bali pada triwulan II 2016 masih

triwulan II 2016 yang mencapai 100,31. Meskipun

memiliki optimisme yang tinggi terhadap kondisi

demikian, dalam rentang waktu April-Juni 2016 terjadi

penghasilan mereka. Begitu pula untuk 6 bulan

pelemahan keyakinan konsumen seiring dengan

ke depan, rumah tangga masih melihat adanya

frekuensi hari raya keagamaan yang relatif lebih

peningkatan

sedikit dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

masih optimis, namun terjadi pelemahan indeks

serta persiapan konsumen sebelum tahun ajaran

karena rumah tangga berubah menjadi pesimis

baru sekolah. Akan tetapi, rumah tangga masih

terhadap ketersediaan lapangan kerja. Masih adanya

melihat ada potensi perbaikan ekonomi di masa yang

ketidakpastian seiring dengan sikap wait and see

akan datang sehingga Indeks Ekspektasi Konsumen

investor menyebabkan ekspektasi rumah tangga akan

(IEK) mengalami peningkatan pada akhir triwulan

ketersediaan jumlah lapangan kerja akan semakin

II 2016 tersebut. Beberapa kebijakan pemerintah

berkurang.

pendapatan/penghasikan.

Meskipun


89

indeks

105.00 100.00 95.00 optimis

90.00 85.00

pesimis

80.00 75.00 70.00 65.00 60.00 Ketersediaan Penghasilan Saat Lapangan Kerja Ini

16-Apr

Mei-16

16-Jun

Pembelian Barang Tahan Lama

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali diolah Grafik 4.3 Persepsi Rumah Tangga Bali Terhadap Ekonomi Saat Ini

indeks perubahan harga

indeks 120

pesimis

optimi s

110

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali diolah Grafik 4.5 Ekspektasi Perubahan Harga Oleh Rumah Tangga 3 Bulan Mendatang

109 107.54 106.5

112

109.5 103 104

110.5

103.02

200 180 160

100

140

90

120 100

80

80

70 60 Ekspektasi Penghasilan 16-Apr

Ekspektasi Lapangan Kerja Mei-16

Ekspektasi Kegiatan Usaha

16-Jun

Estimasi Juli-16

Estimasi Agustus-16

Estimasi Sept-16

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali diolah Grafik 4.4 Persepsi Rumah Tangga Bali Terhadap Ekonomi 6 Bulan Mendatang

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali diolah Grafik 4.6 Ekspektasi Perubahan Harga 3 Bulan Mendatang Berdasarkan Komoditi

Meskipun demikian, kondisi tersebut diperkirakan

4.1.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga

tidak berlangsung lama dan akan terjadi peningkatan

Pada triwulan II 2016, penggunaan keuangan

kembali lapangan kerja di semester II 2016. Hal

rumah tangga masih didominasi oleh konsumsi

tersebut tercermin dari ekspektasi rumah tangga

sebesar 62%. Kondisi tersebut sejalan dengan

terhadap lapangan pekerjaan 6 bulan yang masih

peningkatan konsumsi rumah tangga pada triwulan

optimis didukung dengan optimisme peningkatan

II 2016 yang mendorong peningkatan perekonomian

kegiatan usaha.

secara keseluruhan. Peningkatan tersebut sesuai

Sumber kerentanan lainnya adalah terkait dengan adanya potensi tekanan harga. Pada triwulan III 2016 mendatang, rumah tangga akan dihadapkan pada perayaan Idul Adha, Galungan, Kuningan, dan Idul Fitri yang bersamaan dengan liburan sekolah dan peak season pariwisata (libur musim panas Australia dan Eropa). Tekanan harga bahan pangan dan makanan jadi pada triwulan III akan relatif lebih tinggi sesuai dengan pola musimannya.

90

dengan pola musimannya dan terutama didorong oleh pencairan gaji ke 13 dan gaji ke 14 PNS yang didominasi untuk pengeluaran akomodasi makan dan minum, transportasi seiring dengan aktivitas mudik menjelang Idul Fitri, serta konsumsi jasa pendidikan seiring dengan tahun ajaran baru. Realisasi gaji ke 13 dan 14 PNS tersebut mendorong keyakinan rumah tangga untuk melakukan konsumsi serta dapat menutupi pembayaran cicilan hutang dengan pangsa


Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali diolah Grafik 4.7 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Bali Tabel 4.1 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Pengeluarannya Per Bulan

Penggunaan Konsumsi Cicilan/Pinjaman Tabungan Total

Rp1 - 2 jt Rp2,1 - 3 jt 66.3% 65.0% 19.8% 19.7% 13.9% 15.3% 100.0% 100.0%

Pengeluaran/bulan Rp3,1 - 4 jt Rp4,1 - 5 jt 65.5% 60.7% 19.9% 23.9% 14.6% 15.4% 100.0% 100.0%

>Rp5 jt Rata-rata 54.4% 62.4% 29.9% 22.7% 15.7% 15.0% 100.0% 100.0%

sebesar 23% pada triwulan II 2016, lebih tinggi

30% pendapatannya (DSR>30%). Pada triwulan

dibandingkan dengan triwulan I 2016 yang sebesar

II 2016, jumlah rumah tangga dengan DSR>30%

19%. Sementara itu dana yang disisihkan untuk

turun sebesar 19,6%, dibandingkan dengan triwulan

menabung relatif masih cukup stabil pada kisaran

sebelumnya. Namun terdapat peningkatan potensi

15%.

risiko pada kelompok pendapatan tertinggi (>Rp5

Apabila dilihat berdasarkan pendapatannya, tingkat pengeluaran konsumsi yang tertinggi dilakukan oleh kelompok rumah tangga berpendapatan rendah

juta). Dimana pada kelompok pendapatan tersebut, peningkatan rumah tangga dengan DSR>30% mencapai 158%.

(Rp1-2 juta). Sementara semakin tinggi tingkat pendapatannya semakin kecil tingkat pengeluarannya untuk konsumsi. Sementara itu jika dilihat dari perilaku berutang, terdapat penurunan risiko dari sisi kredit karena secara agregat terjadi penurunan jumlah rumah tangga yang memiliki debt service ratio lebih dari


91

Tabel 4.2 Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan Triwulan II 2016 Debt Service Ratio (DSR)

Rp1 - 2 jt Rp2,1 - 3 jt Rp3,1 - 4 jt Rp4,1 - 5 jt >Rp5 jt Total

65.8% -7.3% 7.6% 20.6% 57.9% 10.6%

10.6% -23.8% -50.9% -9.3% 158.0% -19.6%


3.0% 13.6% 15.4% 5.2% 2.2% 39.4%

20%-30%

10%-20%

TBM

0.5% 2.2% 1.8% 1.3% 0.3% 6.2%

3.7% 8.9% 6.7% 3.2% 1.5% 24.0%


-39.7% -17.1% -4.5% -8.6% 36.9% -12.1%

-53.9% -28.0% -40.7% -20.2% 10.6% -30.9%

-26.3% -16.1% -4.6% -50.9% -26.3% -19.3%

>30%

20%-30%

Pengeluaran/ bln

dana

>30%

pihak ketiga (DPK) yang berada di perbankan Bali. Hal ini tercermin dari pangsa DPK perseorangan pada triwulan II 2016 yang mencapai 66,8% dari keseluruhan DPK di Bali. Sejalan dengan peningkatan kinerja konsumsi RT, pertumbuhan DPK perseorangan di perbankan pada triwulan II 2016 turut mengalami

2016. Preferensi

rumah

tangga

dalam

melakukan

penempatan dana masih didominasi pada fasilitas tabungan dan deposito. Pada triwulan II 2016, porsi

tabungan

perseorangan

pada

perbankan

Bali mencapai 94,06% dibandingkan dengan total

Perubahan Tabungan* 10%-20%

10.6% -23.8% -50.9% -9.3% 158.0% -19.6%

0.8% 5.5% 3.7% 1.0% 0.5% 11.6%

0-10%

>30%

20%-30%

65.8% -7.3% 7.6% 20.6% 57.9% 10.6%

0.8% 7.2% 5.5% 2.2% 2.0% 17.8%

-39.7% -53.9% -26.3% -68.4% N/A 4.1.3. Dana Pihak Ketiga -17.1% -28.0% -16.1% -36.1% 458.0% Perseorangan Di -4.5% -40.7% -4.6% -32.4% 168.0% Perbankan -8.6% -20.2% -50.9% 194.8% N/A 36.9% -26.3% tangga 47.4% 65.8% Sektor10.6% rumah masih mendominasi -12.1% -30.9% -19.3% -26.3% 251.3%

I 2016 menjadi sebesar 4,64% (yoy) pada triwulan II >30%


0-10%

>30%

1.0% 5.0% 3.0% 2.7% 2.3% 14.1%

TBM

peningkatan dari sebesar 2,62% (yoy) pada triwulan

Triwulan II 2016 Tabungan

1.5% 6.5% 9.0% 3.0% 2.5% 22.6%

20%-30%

(>Rp4,1 juta).

Tabel 4.3 Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan

Pengeluaran/ bln

untuk kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi >30%

Pengeluaran/ bln

20%-30%

>30%

20%-30%

13.4% -4.0% 93.0% -15.8% -63.1% 15.6%

3.0% 0.8%pada 0.8%stabilitas 0.5% 3.7% berisiko keuangan daerah karena 13.6% 7.2% 5.5% 2.2% 8.9% dapat 5.5% mengganggu institusi keuangan 15.4% 3.7% 1.8% likuiditas 6.7% 5.2% 2.2% 1.0% 1.3% 3.2% dari sisi sumber dana. Meskipun demikian, terdapat 2.2% 2.0% 0.5% 0.3% 1.5% 39.4% 17.8% 11.6% 6.2% 24.0% yang menabung di atas penambahan rumah tangga

30% Perubahan pendapatannya (tabungan>30%) terutama Tabungan*

TMP = Tidak Memiliki Pinjaman/Cicilan * Perubahan triwulan II 2016 dibandingkan triwulan I 2016 Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

20%-30%

10%-20%

10%-20%

10%-20%

0-10%

-36.8% 5.9% -29.6% 10.6% -35.5% -13.9%

ebt Service Ratio (DSR)*

3.4% 4.0% 3.0% 5.8% 3.1% 5.6%


Perubahan Debt Service Ratio (DSR)* Pengeluaran/ bln

10%-20%

1.0% 5.0% 3.0% 2.7% 2.3% 14.1%

TBM

Rp3 juta. Rumah tangga yang tidak dapat menabung

10%-20%

1.5% 6.5% 9.0% 3.0% 2.5% 22.6%

berada pada kelompok pendapatan Rp2,1 juta s.d 0-10%

>30%

3.4% 9.4% 9.2% 2.7% 0.3% 25.0%

Pengeluaran/ bln

0-10%

20%-30%

3.0% 15.4% 10.7% 4.5% 1.2% 34.8%

wulan II 2016 ervice Ratio (DSR)

3.4% 9.4% 9.2% 2.7% 0.3% 5.0%

Triwulan II 2016

10%-20%


menabung. Rumah tangga yang paling besar peningkatannya dalam hal tidak dapat menabung Tabungan

0-10%

Pengeluaran/ bln

Di sisi lain, terjadi peningkatan risiko pada perilaku

keseluruhan DPK. Sementara itu porsi DPK dalam TBM

-68.4% N/A -36.1% 458.0% -32.4% 168.0% 194.8% N/A 47.4% 65.8% -26.3% 251.3%

TMB = Tidak Menabung * Perubahan triwulan II 2016 dibandingkan triwulan I 2016 Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

bentuk tabungan juga masih dominan dilakukan oleh nasabah perseorangan dengan porsi mencapai 59,65%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2016 yang sebesar 58,66%. Sementara itu, deposito memiliki share sebesar 34,42% pada triwulan II 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan

I 2016 yang sebesar 35,24% seiring

dengan tendensi peningkatan konsumsi masyarakat sehingga cenderung membutuhkan dana yang mudah dicairkan.

92


100%

Perseorangan

90% 80% 70%

20

50%

%,yoy

40% 30% 20%

15 10

10%

5

Tw I 2016 Tw II 2016 Tw I 2016 Tw II 2016 Tw I 2016 Tw II 2016 Tw I 2016 Tw II 2016

Total

Deposito

Tabungan

Perseorangan

Perseorangan

0

Giro

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

I

2015

II 2016

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah Grafik 4.10 Komposisi DPK Perseorangan di Bali

Non Perseorangan

35

DPK Total

30

30

25

25

20 %,yoy

20 15

15 10 5

10

0

5 0

I

Non Perseorangan

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah Grafik 4.8 Komposisi DPK Bali

%,yoy

DPK Total

25

60%

0%

Non Perseorangan

30

-5 I

II

III

IV

I

2014

II

III 2015

IV

I

II

-10

I

II

III

IV

I

2014

III 2015

Giro

2016

II

Tabungan

IV

I

II 2016

Deposito

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah Grafik 4.9 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perseorangan Bali

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah Grafik 4.11 Pertumbuhan DPK Perseorangan Bali Tiap Jenis Penempatan

Dari sisi pertumbuhannya, DPK perseorangan pada

dan simpanan bernilai besar (>Rp20 M) dan rekening

tabungan masih tumbuh cukup tinggi sebesar

simpanan bernilai sedang (>Rp10 juta s.d
8,97% (yoy) pada triwulan II 2016 dan terus

miliar). Kondisi ini terjadi hampir di seluruh kota/

menunjukkan tren yang terus meningkat sejak awal

kabupaten yang ada di Bali. Adapun penambahan

tahun 2016 yang lalu. Sementara itu, pertumbuhan

rekening simpanan terbesar terjadi di Kota Denpasar

DPK perseorangan pada fasilitas deposito masih

(bertambah sebesar 6,3%) dan penambahan rekening

menunjukkan perlambatan, sama halnya dengan

terendah terjadi di Kabupaten Buleleng (bertambah

pertumbuhan DPK perseorangan fasilitas giro yang

sebesar 3,11%).

mengalami perlambatan pada triwulan II 2016 yang tercatat sebesar -2,16% (yoy). Dilihat dari jumlah rekening DPK perseorangan, pada triwulan II 2016 terdapat penambahan jumlah rekening sebesar 4,54% dibandingkan triwulan sebelumnya. Penambahan rekening tersebut terjadi pada kategori simpanan bernilai kecil (

93

Tabel 4.4 Komposisi Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali DAERAH

Rek Kab. Buleleng

Δ% Rek

Kab. Jembrana

Δ% Rek

Kab. Tabanan

Δ% Rek

Kab. Badung

Δ%

Kab.Karang asem

>5M 10M

>10M 15M

218

115

40

4

-2.83

4.81

-12.88

17.65

-33.33

123,553

18,427

1,312

34

11

7

3

>15M 20M 0

>20M

1

3

-50.00

50.00

0

0

0

3.16

1.25

18.10

3.88

6.25

-50.00

75.00

50.00

171,385

138,294

30,189

2,758

75

44

25

0

0

0

0

4.07

1.62

16.93

5.03

-11.76

-16.98

47.06

403,215

318,403

69,517

11,021

1,346

597

325

51

13

6

3

13.62

4.92

-5.34

1.88

5.18

-12.07

0.00

-25.00

29,943

3,330

168

88

31

0

0

0

0

4.09

2.07

14.63

3.93

-6.15

14.29

3.33

75,580

62,504

11,726

1,231

65

44

10

0

0

0

0

3.23

2.32

8.37

2.75

-1.52

29.41

-9.09

67,634

54,726

12,045

805

44

14

0

0

0

0

0

3.22

-2.17

37.31

3.34

91.30

27.27

Rek

129,383

108,417

19,181

1,698

42

36

8

1

0

0

0

Δ%

3.89 1,764,62 4

3.78 1,441,29 1

5.25

-2.86

-10.64

28.57

-38.46

255,604

52,737

5,009

2,713

1,494

171

21

5.23 3,211,19 7

4.80 2,626,67 7

6.48

11.88

5.01

1.57

4.99

1.79

484,529

79,226

7,001

3,662

1,940

230

4.54

3.37

10.74

8.65

2.47

1.33

5.38

-1.71

Δ%

Δ%

Δ%

Δ% Rek

PROVINSI BALI

4,334

22.42

143,347

>2 M 5M

2.30

Rek Kota Denpasar

37,897

0.73

3.11

>1 M - 2 M

137,836

Rek Kab. Bangli

241,653

284,633

>500JT 1M

4.15

Rek Kab. Klungkung

>100JT 500JT

<10 JT

171,396

Rek Kab. Gianyar

>10 JT 100 JT

Jumlah

Δ%

10

13

0.00

44.44

34

17

19

-5.56

26.67

Rek = Jumlah rekening; D % = Perubahan jumlah rekening pada triwulan II 2016 dibandingkan dengan triwulan I 2016 Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

4.1.4. Kredit Perbankan Pada Sektor Rumah

direalisasikan untuk daerah ini pada triwulan II

Tangga

2016. Sebagian besar kredit perseorangan tersebut

Dari sisi kredit perbankan, rumah tangga di Bali

digunakan untuk konsumsi yaitu sebesar 52%,

mendominasi penyaluran kredit. Hal ini terlihat dari

sedangkan

pangsa kredit untuk perseorangan yang mencapai

produktif seperti untuk modal kerja dan investasi

63,69% dibandingkan keseluruhan kredit yang

sebesar masing-masing 32% dan 16%.

sisanya

digunakan

untuk

kegiatan

32%

44%

47%

52%

9% 16% KPR

KKB

RT. Multiguna

Modal Kerja

Grafik 4.12 Komposisi Kredit Perseorangan dan Non Perseorangan

94

Investasi

Grafik 4.13 Komposisi Kredit Perseorangan


Konsumsi

perseorangan. Penggunaan kedua terbesar adalah kredit multiguna yang mencapai pangsa 44%. Sementara itu kredit kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) masih relatif kecil sebesar 9%. Dari sisi pertumbuhan kreditnya, kredit perseorangan tumbuh sebesar 11,7% (yoy) pada triwulan II 2016, lebih tinggi daripada periode sebelumnya yang tumbuh 11,19% (yoy). Peningkatan kredit perseorangan tersebut masih didorong oleh meningkatnya kredit

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah Grafik 4.14 Pertumbuhan Kredit Perseorangan di Bali

multiguna.

Sementara

itu,

kredit

kepemilikan

kendaraan bermotor masih mengalami kontraksi sebesar -8,08% (yoy), kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -4,63% (yoy). Sejalan dengan perkembangan tersebut, kredit kepemilikan rumah (KPR) turut menunjukkan tren melambat sejak awal tahun 2014. Pada triwulan II 2016, KPR hanya tumbuh sebesar 3,3% (yoy). Dilihat dari sisi suku bunganya, suku bunga kredit Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah Grafik 4.15 NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Provinsi Bali

perseorangan menunjukkan arah yang relatif stabil

Kredit konsumsi oleh perseorangan digunakan

kredit perseorangan di Bali mencapai 12,83% per

untuk berbagai keperluan. Paling besar adalah kredit

tahun, lebih rendah daripada triwulan sebelumnya

kepemilikan rumah (KPR) yang mencapai pangsa

yang mencapai 12,98% per tahun.

dan mulai mengarah ke suku bunga yang lebih rendah. Pada triwulan II 2016, suku bunga tertimbang

sebesar 47% dari keseluruhan kredit konsumsi Tabel 4.5 Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan II 2016

Daerah Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karangasem Kota Denpasar PROVINSI BALI

Kredit (Rp Miliar) 5,725 2,273 5,303 9,631 4,603 1,684 1,683 2,672 20,442 54,015

Pangsa % 10.60 4.21 9.82 17.83 8.52 3.12 3.12 4.95 37.84 100.00

JUMLAH REKENING KPR KKB Peralatan Multiguna 3,532 4,540 1,193 19,768 5,485 1,711 530 5,657 6,074 3,190 615 17,004 10,712 4,990 533 19,214 3,689 3,949 83 11,150 1,068 745 33 6,198 4,821 818 12 2,503 1,566 1,333 58 9,486 24,049 19,672 549 39,859 60,996 40,948 3,606 130,839

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah


95

Dari sisi risiko kreditnya, maka risiko kredit pada

sebesar 1,44%. Risiko kredit yang perlu mendapatkan

kredit rumah tangga masih menunjukkan tekanan

perhatian dari institusi keuangan adalah pada

yang minimal. Hal ini tercermin dari NPL kredit

penyaluran KPA tipe sedang (T.21 s.d.T.70) yang telah

perseorangan yang berada pada level 2,16%. Bahkan

melampaui threshold 5%.

NPL pada kredit konsumsi perseorangan hanya berada pada level 0,59%. Namun apabila dibandingkan dengan NPL pada triwulan I 2016 maka terjadi sedikit peningkatan risiko kredit meskipun masih berada di bawah threshold 5%. Secara spasial, kredit perseorangan masih terkonsentrasi di daerah Bali Selatan, yaitu Kota Denpasar, dengan pangsa sebesar 37,84%, diikuti oleh penyaluran di Kabupaten Badung dengan pangsa sebesar 17,83%. Kredit Kepemilikan Rumah Masih berlanjutnya perlambatan pertumbuhan KPR di Bali menambah tekanan risiko pada pelaku usaha di bidang konstruksi perumahan dan penjualan real estate. Penjualan rumah baru yang masih rendah dapat menyebabkan tekanan pada kondisi keuangan pelaku usaha konstruksi dan real estate. Hal ini juga tercermin dari melambatnya kinerja lapangan usaha real estate (PDRB) pada triwulan II 2016 yang hanya tumbuh sebesar 5,53% (yoy) dari triwulan sebelumnya 5,79% (yoy). Dari jenis KPR-nya,

Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kredit kendaraan bermotor (KKB) di Bali masih terkontraksi sebesar _8,08% (yoy) pada triwulan II 2016, lebih dalam dari periode sebelumnya yang sebesar -7,10% (yoy). Berdasarkan hasil survei dan liaison, kontraksi tersebut disebabkan oleh perkembangan terakhir menunjukkan konsumen lebih cenderung membeli mobil secara tunai dengan harga yang lebih murah. Dari sisi risiko kredit KKB, meskipun pertumbuhan kreditnya mengalami kontraksi namun NPL gross kredit ini relatif rendah pada kisaran 0,64%, stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang juga tercatat sebesar 0,64%. KKB mobil mencatat NPL yang sangat rendah yaitu sebesar 0,51%. NPL tertinggi yang dicatat oleh kendaraan roda dua (motor) yaitu sebesar 2,74%, namun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,75% dan masih di bawah threshold 5%.

perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan

Kredit Multiguna

II 2016 terjadi di hampir semua jenis KPR terutama KPA

Besarnya penggunaan kredit konsumsi perseorangan

dengan tipe kecil (s.d. T.21) dan tipe besar (> T.70).

secara multiguna menunjukkan bahwa kebutuhan

Meskipun demikian, terdapat perbaikan permintaan

pembiayaan rumah tangga masih cukup besar, diluar

untuk KPA tipe sedang (T.21
kebutuhan untuk memiliki rumah dan kendaraan

terkontraksi sebesar -1,35% (yoy) menjadi -0,52%

bermotor maupun peralatan rumah tangga. Hal

(yoy). Perbaikan tersebut salah satunya dipengaruhi

ini terjadi karena pengajuan kredit multiguna

oleh mulai terdapatnya optimisme dalam penjualan

relatif

apartemen seiring dengan rencana relaksasi LTV dan

agunan yang dimiliki oleh rumah tangga. Selain itu

perkembangan pariwisata yang masih cerah.

penggunaan dana yang diterima dapat secara leluasa

Dari sisi risiko kredit KPR, perilaku rumah tangga dalam melakukan pembayaran cicilan masih terjaga meskipun terdapat potensi peningkatan tekanan. Pada triwulan II 2016, NPL gross KPR mencapai 1,45% sedikit meningkat dari sebelumnya yang hanya

96

mudah

dengan

menggunakan

jaminan/

digunakan oleh rumah tangga dalam melakukan aktivitas konsumsi seperti merenovasi rumah, biaya pernikahan, biaya pendidikan, biaya pengobatan, maupun pembelian barang berharga/elektronik, dan bahkan dapat digunakan untuk modal usaha.


Tabel 4.6 Pertumbuhan dan NPL KPR di Bali

Jenis KPR RT. KPR sd 21 RT. KPR sd 70 RT. KPR 70+ RT. KPA sd 21 RT. KPA sd 70 RT. KPA 70+ RT. Ruko KPR

Growth (%,yoy) NPL(%) Pangsa % TW I-16 TW II-16 TW I-16 TW II-16 24.23 -4.74 -5.43 0.29 0.24 27.11 6.09 6.79 1.18 1.24 28.45 6.74 6.52 1.97 2.01 0.26 0.02 -5.07 2.37 0.00 0.72 0.30 -0.52 19.18 19.06 0.37 -26.84 -27.11 4.05 4.04 2.18 11.24 11.06 0.75 0.89 100 3.37 3.30 1.44 1.45

*Lokasi Proyek Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah Tabel 4.7 Pertumbuhan dan NPL KKB di Bali

Jenis KKB

Growth (%,yoy) NPL(%) Pangsa % TW I-16 TW II-16 TW I-16 TW II-16 92.32 -6.20 -6.96 0.50 0.51 5.34 -30.33 -12.83 3.75 2.74 1.22 18.26 -46.14 0.82 1.62 1.12 -5.11 -4.01 0.68 0.13 100 -7.10 -8.08 0.64 0.64

Mobil Sepeda Motor Truk lainnya KKB *Lokasi Proyek Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.8 Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan II 2016 Besar Pinjaman <10 JT >10 JT - 50 JT >50 JT - 100 JT >100JT - 500JT >500JT - 1 M >1 M Jumlah

Berdasarkan Nominal (% pangsa) Jangka Waktu <1 tahun 1-3 tahun >3-4 tahun >4-10 >10 tahun Jumlah 14.80 5.87 2.02 4.71 0.50 0.83 32.87 35.76 31.22 31.58 3.42 7.33 14.42 19.63 35.31 22.49 16.37 16.59 20.80 18.45 27.76 38.60 63.68 59.79 2.81 4.50 2.22 1.23 4.99 4.77 14.29 15.80 1.47 1.38 11.04 10.68 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Berdasarkan Jumlah Rekening (%) Jangka Waktu <1 tahun 1-3 tahun >3-4 tahun>4-10 >10 tahun Jumlah 70.64 34.73 10.34 26.84 5.50 12.09 24.19 51.85 63.52 62.38 17.14 32.70 3.33 9.74 19.92 6.88 29.15 22.08 1.74 3.28 6.08 3.83 46.70 32.06 0.06 0.19 0.11 0.06 0.90 0.63 0.04 0.21 0.03 0.02 0.62 0.44 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah Tabel 4.9 NPL Kredit Multiguna Besar Pinjaman <10 JT >10 JT >50 JT >100JT >500JT >1 M Jumlah

-

50 JT 100 JT 500JT 1M

Jangka Waktu <1 tahun 1-3 tahun >3-4 tahun >4-10 0.12 6.27 7.45 0.05 1.17 1.52 0.00 0.14 0.53 0.26 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.81 0.90

3.29 2.20 0.80 0.00 0.00 0.00 1.03

>10 tahun Jumlah 19.30 12.46 0.66 0.68 0.12 0.15 0.25 0.25 2.36 2.25 2.33 2.20 0.68 0.67

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Pada triwulan II 2016, kredit multiguna tumbuh

>Rp100 juta s.d Rp500 juta dengan jangka waktu

sebesar 19,76% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan

lebih dari 10 tahun yang mencapai 63,68% dari

triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,63%

keseluruhan nominal kredit multiguna. Secara jumlah,

(yoy). Jika melihat dari pangsa berdasarkan besar

kelompok tersebut juga memiliki rekening paling

pinjamannya dan jangka waktu kreditnya, kredit

besar jumlahnya dengan pangsa sebesar 59,79%.

multiguna didominasi oleh kredit kelompok pinjaman


97

dan masih mencatat pertumbuhan volume ekspor yang meningkat sejak awal tahun 2016, namun perkembangan kinerja ekspor perikanan masih menghadapi tantangan untuk dapat tumbuh lebih tinggi. Salah satunya adalah semakin menurunnya volume tangkapan ikan dan semakin jauh serta luasnya wilayah tangkapan menyebabkan biaya tangkap lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Selain itu, dampak kebijakan pelarangan transshipment telah menahan laju peningkatan ekspor yang lebih

Sumber: Bea Cukai, diolah Grafik 4.16 Komposisi Ekspor Bali

Dari sisi risiko kredit, kredit rumah tangga untuk fasilitas multiguna berada dalam kondisi dengan risiko yang minimal. Pada triwulan II 2016, NPL kredit multiguna hanya sebesar 0,67% dan NPL pada konsentrasi kelompok terbesar hanya sebesar 0,25%. Adapun kredit multiguna dengan risiko kredit terbesar berada pada pembiayaan dengan nominal di bawah Rp10 juta dengan NPL diatas threshold 5%. Meskipun secara jumlah rekening pangsanya hanya sebesar 12,09% dari keseluruhan rekening multiguna, namun karena jumlah nominalnya hanya sebesar 0,83% maka risiko kredit tersebut masih berdampak minor pada stabilitas keuangan di Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksposur keuangan rumah tangga masih berdampak minimal pada institusi keuangan maupun pada stabilitas keuangan di Bali. 4.2.

penurunan produksi ikan segar (Tuna), sehingga berdampak pada penurunan volume ekspor ikan segar (meskipun permintaan akan komoditas tersebut masih tetap tinggi). Selain itu, dampak pelarangan penggunaan

eks.

kapal

asing

turut

menahan

peningkatan kinerja produksi perikanan. Berdasarkan hasil FGD dengan Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI),

terinformasi

bahwa

kebijakan

tersebut

menyebabkan beberapa pelaku usaha penangkapan tuna menghentikan usahanya dan ada juga yang beralih untuk menangkap komoditas laut lainnya yaitu cumi. Perkembangan tersebut berdampak pada resiko tertahannya perkembangan korporasi mengingat pelaku usaha industri pengolahan dengan komoditas perikanan juga mendominasi lapangan industri pengolahan. Meskipun demikian, relaksasi ketentuan terkait dengan transshipment berpotensi mendorong pertumbuhan volume ekspor.

ASESMEN SEKTOR KORPORASI

4.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Korporasi Meskipun ekonomi Bali secara agregat mengalami peningkatan pada triwulan II 2016, beberapa kinerja lapangan usaha utama Bali mengalami perlambatan antara lain industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan besar dan eceran. Dari sisi permintaan kinerja ekspor juga masih mengalami perlambatan dari sebesar 11,68% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 11,15% (yoy) pada triwulan II 2016. Komoditas

perikanan

dengan

pangsa

27,52%

masih mendominasi kinerja ekspor Provinsi Bali

98

tinggi, mengingat peraturan tersebut menyebabkan

Sementara itu, dari sisi ekspor jasa, meskipun pertumbuhan wisman mengalami peningkatan sejak awal tahun 2016, kinerja ekspor jasa mengalami perlambatan yang juga berdampak pada kinerja korporasi khususnya perhotelan. Berdasarkan hasil FGD dengan perbankan, resiko kinerja perhotelan bersumber dari adanya indikasi kejenuhan jumlah kamar yang terus bertambah yang tidak diimbangi dengan kecepatan tambahan kunjungan wisatawan. Kondisi tersebut menyebabkan perhotelan melakukan persaingan harga yang berdampak pada penurunan pendapatan.


tangga untuk akomodasi yang juga didorong oleh I

II

III

IV

2015

I

II

pencairan gaji ke 13 dan THR PNS pada Juni 2016 sebagai

2016

sektor

pendukung

industri

pariwisata.

Sektor perdagangan turut menujukkan tendensi peningkatan di atas rata-rata normalnya dengan likert scale penjualan domestik yang sebesar 2,5. Di sisi lain, masih terdapat sektor yang mengalami perlambatan antara lain jasa-jasa dan perikanan. Sektor perikanan mencatat perlambatan paling dalam

Sumber: SKDU KPw BI Bali, diolah Grafik 4.17 Kondisi Kegiatan Usaha di Bali

dengan hasil likert scale penjualan ekspor sebesar 1, angka tersebut menunjukkan bahwa perlambatan

4.2.2. Kinerja Korporasi

yang terjadi sedikit berada di bawah rata-rata

Omzet Penjualan Sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Bali pada triwulan II 2016, hasil liaison kepada pelaku usaha korporasi di Bali pada triwulan II 2016 mengkonfirmasi peningkatan pada sektor utama Provinsi Bali antara lain sektor perdagangan, pengangkutan dan perhotelan. Sektor pengangkutan mencatat peningkatan tertinggi dengan nilai likert

normalnya. Sektor jasa-jasa turut menunjukkan perlambatan pertumbuhan dengan nilai likert scale penjualan domestik sebesar 1,5 yang menunjukkan bahwa perlambatan berada di bawah rata-rata normalnya. Sementara itu, industri pengolahan dan pertanian menunjukkan pertumbuhan yang tetap dengan nilai likert sebesar 2.

scale penjualan ekspornya sebesar 3. Peningkatan

Peningkatan penjualan korporasi tersebut terlihat

tersebut seiring dengan peningkatan arus wisatawan

pula dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

dan adanya arus mudik menjelang hari raya Idul

yang dilakukan oleh KPw BI Bali. Pada triwulan II

Fitri.

tersebut,

2016, kegiatan usaha menunjukkan saldo bersih

sektor perhotelan turut menunjukkan peningkatan

sebesar -1,78%, lebih baik dibandingkan triwulan

penjualan di atas rata-rata normalnya dengan nilai

sebelumnya yang memiliki saldo bersih sebesar

likert penjualan ekspor sebesar 2,3. Kondisi tersebut

-13,73%.

Sejalan

dengan

perkembangan

sejalan dengan peningkatan kinerja konsumsi rumah

Sumber: Liaison KPw BI Bali diolah Grafik 4.18 Kinerja Korporasi di Bali Berdasarkan Liaison Triwulan II 2016


99

Badung yang merupakan pusat pengembangan

TW II 2016

TW I 2016 5%

pariwisata Provinsi Bali memiliki UMK tertinggi sebesar Rp 2,1 juta diikuti oleh ibukota Provinsi Bali,

7%

35%

Kota Denpasar yang sebesar Rp 2,007 juta.

39%

Marjin Keuntungan 54%

60%

Kinerja korporasi dari sisi perolehan laba atau margin keuntungan secara umum mengalami penurunan,

Baik

Cukup

dan hanya pengangkutan yang dapat meningkatkan

Buruk

margin keuntungannya sama dengan rata-rata

Sumber: SKDU KPw BI Bali, diolah Grafik 4.19 Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di Bali

normalnya. Pada triwulan II 2016, margin industri pengolahan tidak mengalami pertumbuhan terlihat dari skala likert sebesar 0. Hal tersebut sejalan

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

100%

TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

55%

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN MOTOR

33%

52%

50%

KONSTRUKSI 0%

43%

43%

PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN

Sama

0%

perlambatan seiring dengan kenaikan biaya bahan

7% 0%

51%

40%

dengan kinerja industri pengolahan yang mengalami

14%

100%

INDUSTRI PENGOLAHAN

Lebih baik

45%

0%

50%

baku. Sementara itu, margin pada perikanan, jasajasa, perhotelan, dan perdagangan masih tumbuh namun di bawah rata-rata normalnya. Berdasarkan

6%

hasil liaison, margin pada sektor perhotelan cenderung

10%

melambat disebabkan oleh persaingan perhotelan

Lebih buruk

Sumber: SKDU KPw BI Bali, diolah Grafik 4.20 Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi Berdasarkan Sektoral

di Provinsi Bali yang semakin ketat sehingga pelaku perhotelan sulit untuk dapat menaikkan margin. Kondisi likuiditas keuangan korporasi Secara umum, dari hasil SKDU, kondisi keuangan

Biaya

korporasi dari sisi likuiditas menunjukkan posisi yang

Pada triwulan II 2016, hampir semua korporasi

lebih likuid. Pada triwulan II 2016, pangsa korporasi

menyatakan mengalami peningkatan biaya produksi

yang memiliki kondisi likuiditas baik mencapai 39%,

kecuali untuk jasa-jasa. Peningkatan terbesar dialami

meningkat daripada triwulan sebelumnya yang hanya

oleh korporasi industri pengolahan, perhotelan,

sebanyak 35% dari total responden korporasi di Bali.

dan pengangkutan dengan likert scale sebesar 2.

Meskipun demikian, pangsa korporasi dengan kondisi

Peningkatan biaya tersebut lebih disebabkan karena

likuiditas yang tidak baik mengalami kenaikan dari

adanya kenaikan harga bahan baku dan Upah

sebesar dari 5% menjadi 7%.

Minimum Provinsi (UMP).

Beban Angsuran Hutang Korporasi

Upah Minimum Provinsi Bali tahun 2016 mengalami

Dari sisi kemampuan membayar hutang, korporasi di

kenaikan menjadi Rp1,807 juta dari UMP 2015

Bali secara umum memiliki risiko yang relatif terjaga.

sebesar Rp1,621 juta (meningkat sebesar 11,5%).

Kondisi ini tercermin dari SKDU pada triwulan II

Peningkatan tersebut kemudian menjadi acuan untuk

2016 yang menunjukkan hanya terdapat 21%

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kabupaten

korporasi yang menyatakan bahwa beban angsuran

100


Tabel 4.10 Perkiraan Beban Angsuran Terhadap Pendapatan Korporasi 6 Bulan Mendatang Memiliki Kredit Bank (% thd Total responden)

Sektor

Perkiraan Beban Angsuran (% Responden thd Responden Kredit) semakin berat

tetap

Semakin ringan

Pertanian, kehutanan & perikanan

20%

100%

0%

0%

Industri pengolahan

40%

14%

81%

5%

Konstruksi

0%

0%

0%

0%

Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor

57%

25%

50%

25%

Penyediaan akomodasi dan makan minum

29%

33%

50%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Transportasi dan pergudangan Informasi dan komunikasi Real estate

0%

0%

0%

0%

All Sektor

36%

21%

66%

13%

Sumber: SKDU KPw BI BAli, diolah

perbankan ke depan akan semakin berat. Persepsi tersebut berasal dari korporasi pertanian dikarenakan tingginya alih fungsi lahan pertanian serta anomali cuaca yang berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas produksi pertanian. Sementara itu terdapat 13% korporasi yang sedang memiliki kredit perbankan menyatakan bahwa beban angsuran kredit ke depan akan semakin ringan terhadap pendapatan perusahaan. Jumlah responden SKDU yang masih memiliki hutang ke perbankan

Sumber: LBU, diolah Grafik 4.21 Pangsa Penggunaan Kredit Korporasi

hanya sebesar 36% dari keseluruhan responden. 4.2.3. Eksposure Perbankan Pada Sektor Korporasi Untuk menjaga stabilitas keuangan, kerentanan yang terjadi pada sektor korporasi tetap perlu diwaspadai meskipun eskposur kredit perbankan pada sektor ini hanya sebesar 32,4% dari total kredit di Bali. Hal tersebut mengingat, kondisi keuangan sektor rumah tangga yang menjadi eksposur dominan kredit perbankan di Bali juga dipengaruhi oleh kinerja sektor korporasi, terutama dari sisi penghasilan dan penyerapan tenaga kerja.

Sumber: LBU, diolah Grafik 4.22 Pertumbuhan Kredit Korporasi

Perlambatan tersebut disebabkan oleh perlambatan

Kredit perbankan pada sektor korporasi di Bali pada

kredit investasi korporasi serta kontraksi kredit

triwulan II 2016 mencapai Rp27,5 triliun, tumbuh

konsumsi. Kredit investasi korporasi mengalami

sebesar 10,8% (yoy) lebih rendah daripada triwulan

perlambatan dari sebesar 16,18% (yoy) pada triwulan

sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,08% (yoy).

I 2016 menjadi sebesar 8,62% (yoy) pada triwulan


101

II 2016. Sementara kredit konsumsi mengalami

Kredit Investasi Korporasi

penurunan dari pertumbuhan sebesar 0,21% (yoy)

Posisi kredit investasi korporasi pada triwulan II 2016

pada triwulan I 2016 menjadi sebesar -10,91% (yoy)

mencapai Rp15,8 triliun. Sementara itu dari sisi risiko

pada triwulan II 2016. Di sisi lain, kredit modal kerja

kredit, meskipun mengalami peningkatan, NPL kredit

mampu mengalami peningkatan pertumbuhan dari

investasi korporasi masih memiliki risiko yang terjaga

sebesar 11,23% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi

di bawah threshold 5%. Pada triwulan II 2016, NPL

sebesar 14,15% (yoy).

kredit ini hanya sebesar 4,45%, sedikit lebih tinggi dibanding NPL pada periode sebelumnya yang

Sementara itu, dari sisi kualitas kredit terjadi penurunan

mencapai 4,08%.

seiring dengan NPL yang mengalami peningkatan dari sebesar 4,85% pada triwulan I menjadi 5,29%

4.3.

ASESMEN INSTITUSI KEUANGAN

pada triwulan II 2016. Peningkatan tersebut didorong

(PERBANKAN)

oleh peningkatan di kredit korporasi modal kerja dan

4.3.1. Jaringan Kantor dan Aset

investasi.

Pada triwulan II 2016, jumlah bank umum di Bali mengalami pertambahan menjadi sebanyak 43 bank sementara jumlah BPR masih tetap sama yaitu sebanyak 137 BPR. Total aset perbankan di Bali pada triwulan II 2016 mengalami

peningkatan

dibandingkan

triwulan

sebelumnya. Meski secara nominal aset mengalami peningkatan, namun laju pertumbuhan aset perbankan tercatat hanya tumbuh sebesar 6,62% (yoy) atau menjadi Rp94,3 triliun, lebih rendah dibandingkan Sumber: LBU, diolah Grafik 4.23 NPL Kredit Korporasi

triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar

Kredit Modal Kerja Korporasi

terjadi pada bank umum pemerintah dan bank asing

Posisi kredit modal kerja korporasi pada triwulan II

dan campuran. Bahkan pertumbuhan aset bank asing

2016 mencapai Rp11,5 triliun. Dari sisi risiko kredit

mengalami kontraksi (-16,96% (yoy)) pada triwulan

terjadi peningkatan, sebegaimana terlihat dari NPL

II 2016. Secara umum berdasarkan pangsanya, bank

yang meningkat dari 6,03% pada triwulan I 2016

pemerintah masih mendominasi industri perbankan di

7,12%(yoy). Perlambatan pertumbuhan aset tersebut

menjadi 6,48% pada periode triwulan II 2016. Tabel 4.11 Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Bank di Bali

KATEGORI Bank Umum Jumlah Kantor BPR Jumlah Kantor Total Bank Umum & BPR Total Jumlah Kantor

2012 656 137 170 137 826

2013 652 137 286 137 938

2014 657 138 286 138 943

Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

102


2015 42 704 138 286 180 990

I

2016

42 702 137 306 179 1,008

II

43 696 137 309 180 1,005

Bali dengan porsi aset mencapai 60,86%, sedangkan

turut mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi

total bank swasta nasional mencapai 37,38% dari

dibanding kinerja di periode triwulan sebelumnya.

total aset perbankan di Bali.

Pada triwulan II 2016, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,75% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan

4.3.2. Intermediasi Perbankan Bali

kinerja periode sebelumnya yang tumbuh sebesar

Dana Pihak Ketiga Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank umum pada triwulan II 2016 mengalami peningkatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan

8,81% (yoy). Secara nominal, kredit perbankan yang disalurkan sampai dengan triwulan II 2016 mencapai Rp65,6 triliun.

periode sebelumnya, yaitu dari 4,93% (yoy) di triwulan

Peningkatan penyaluran kredit tersebut lebih didorong

I 2016 menjadi 5,48% (yoy) di triwulan II 2016.

adanya perbaikan pada penyaluran kredit modal kerja

Peningkatan kinerja tersebut terjadi di tabungan,

dan kredit investasi. Pada periode triwulan II 2016,

sementara komponen giro dan deposito juga

kredit modal kerja mengalami pertumbuhan sebesar

menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan.

8,78% (yoy) setelah pada periode sebelumnya hanya

Pada

tabungan

tumbuh sebesar 6,43% (yoy). Sedangkan untuk

mencapai 9,92% (yoy), deposito tumbuh sebesar

kredit investasi pada periode triwulan II 2016 tercatat

1,9% (yoy) dan untuk giro mengalami pertumbuhan

sebesar Rp15,0 triliun atau tumbuh sebesar 8,41%

sebesar 2,12% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut,

(yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode

secara nominal jumlah dana yang berhasil dihimpun

sebelumnya yang tercatat hanya tumbuh sebesar

tersebut mengalami peningkatan dari Rp75,5 triliun

6,01% (yoy). Sementara itu, kredit konsumsi pada

di triwulan I 2016 menjadi Rp77,6 triliun di triwulan

periode triwulan II 2016 tercatat sebesar Rp24,7 triliun

II 2016.

atau tumbuh melambat sebesar 11,62% (yoy), lebih

periode

laporan

pertumbuhan

rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya

Kredit Sejalan dengan perkembangan kinerja penghimpunan

yang tercatat hanya tumbuh sebesar 13,14% (yoy).

dana yang mengalami peningkatan, fungsi penyaluran kredit perbankan oleh bank umum secara keseluruhan Tabel 4.12 Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Bank Umum di Bali



103

LDR dan NPL

kredit sebesar Rp8,5 triliun. Di sisi lain, penghimpunan

Kondisi intermediasi perbankan yang diindikasikan

DPK mencatat peningkatan dengan pertumbuhan

dengan indikator Loan to Deposit Ratio (LDR)

sebesar 21,17% (yoy) atau tercatat sebesar Rp7,5

menunjukan sedikit peningkatan bila dibandingkan

triliun, lebih tinggi dibandingkan periode triwulan

kinerja di periode sebelumnya. Pada triwulan II 2016

I 2016 yang tumbuh sebesar 19,87% (yoy). Kondisi

LDR bank umum di Bali mencapai 84,53%, sedikit

tersebut menyebabkan tingkat intermediasi BPR

lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang

mengalami penurunan yang disertai penurunan

mencapai 83,47%. Kondisi tersebut seiring dengan

kualitas risiko kredit pada periode triwulan II 2016.

pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertambahan penghimpunan dana dari masyarakat.

4.4.

AKSES KEUANGAN

4.4.1. Akses Keuangan Kepada UMKM

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kualitas

Sejalan dengan kondisi kredit perbankan secara

kredit perbankan menunjukkan perkembangan yang

umum, laju pertumbuhan kredit UMKM tercatat

stabil yang tercermin dari indikator Non Performance

mengalami peningkatan, dari yang semula tumbuh

Loans (NPLs) Gross yang stabil dari dari 2,38% pada

sebesar 12,27% (yoy) pada triwulan sebelumnya

triwulan I 2016 menjadi 2,35% pada triwulan II 2016.

menjadi sebesar 15,49% (yoy) di periode triwulan II 2016. Peningkatan laju penyaluran kredit UMKM

4.3.4. Bank Perkreditan Rakyat Di triwulan II 2016, kinerja BPR tetap tumbuh tinggi namun mengalami tren yang melambat. Aset BPR tumbuh sebesar 19,93% (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 20,74% (yoy) sehingga secara nominal asetnya mencapai Rp11,9 triliun. Perlambatan aset BPR di Bali juga diikuti oleh melambatnya kinerja penghimpunan dana maupun penyaluran kredit perbankan ke masyarakat. Berdasarkan data yang ada, penyaluran kredit tumbuh melambat yaitu sebesar 10,61% (yoy) dengan nominal

dipengaruhi oleh peningkatan penyaluran kredit di kategori perdagangan dengan pangsa kredit terbesar (60,75%) yang semula tercatat mampu tumbuh dari sebesar 17,37% (yoy) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar 21,17% (yoy). Disamping itu, kategori penyediaan akomodasi makan dan minum juga tercatat mengalami peningkatan dari 20,7% (yoy) menjadi 24,55% (yoy) sehingga turut memberikan dampak positif terhadap kinerja kredit UMKM di periode triwulan II 2016.

Tabel 4.13 Perkembangan Indikator BPR di Bali


104


.>50 JT - 100 JT

Buleleng 11%

6.73

.>20M

5.39

.>15M - 20M

1.85

.>10M - 15M

2.03

.>5M - 10M

Denpasar 34%

.>2 M - 5M

Tabanan 9%

14.12

.>1 M - 2 M

15.90

.>500JT - 1 M

11.33

.>100JT - 500JT

22.63

.>10 JT - 50 JT .<10 JT

Jembrana 4%

6.87

10.97 2.18 0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Badung 18%

Karangasem 6% Bangli 4%

25.00

Klungkung 3%

Gianyar 11%

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah Grafik 4.26 Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Kota/ Kabupaten

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah Grafik 4.24 Pangsa Nominal Kredit UMKM

UMKM 35% Rp 29 T

Non UMKM 65% Rp 55 T

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah Grafik 4.25 Pertumbuhan Kredit UMKM

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah Grafik 4.27 Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit

Perkembangan positif realisasi kredit tersebut diiringi

Disamping itu, berdasarkan sektor ekonominya,

dengan kualitas kredit yang mengalami peningkatan.

pangsa kredit UMKM terbesar masih berada pada

Hal ini terlihat dari rasio NPL kredit UMKM yang turun

kredit sektor perdagangan yakni sebesar 60,75%.

dari 2,01% menjadi sebesar 1,92%. Penurunan

Sementara itu, berdasarkan nominal kreditnya, maka

tersebut

positif

pangsa realisasi kredit UMKM terbesar berada pada

kegiatan usaha UMKM di triwulan II 2016. Perbaikan

rentang nominal Rp100-Rp500 juta rupiah, yakni

kualitas kredit dialami oleh sebagian besar kategori

sebesar 22,6% dari total kredit UMKM yang ada di

utama di Provinsi Bali.

Bali.

Dari data yang ada, pangsa kredit UMKM di periode

Disisi lain, berdasarkan sebaran wilayahnya maka

triwulan

mengalami

konsentrasi realisasi kredit UMKM terbesar berada di

peningkatan yakni sebesar 35,03% dari total kredit,

Kota Denpasar yakni dengan pangsa sebesar 34%,

dibandingkan pangsa di triwulan sebelumnya yang

diikuti oleh Kabupaten Badung sebesar 18% dan

sebesar 33,68%. Hal tersebut menunjukan bahwa

Kabupaten Gianyar sebesar 11%. Perkembangan

perbankan turut memiliki perhatian dan kontribusi

tersebut didukung dengan kualitas kredit yang terjaga

positif dalam rangka pengembangan UMKM di Bali.

untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar yang

seiring

triwulan

dengan

II

perkembangan

2016

tercatat


105

memiliki NPL relatif terjaga masing-masing sebesar

4.4.2. Akses Keuangan Kepada Penduduk

1,46% dan 1,64%. Sementara itu, untuk Kabupaten

Indikator akses keuangan di Bali terutama dari sisi

Badung, meskipun NPLnya masih di bawah batas

penghimpunan

aman sebesar 5%, Kabupaten Badung memiliki

begitu juga dari sisi kredit. Rasio jumlah rekening

tingkat NPL tertinggi sebesar 3,49%.

DPK terhadap penduduk angkatan kerja di Bali tetap

Sementara itu, berdasarkan sektor ekonominya, realisasi kredit UMKM masih terkonsentrasi di sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa sebesar 64,8%, diikuti oleh sektor pertanian dengan pangsa sebesar 12,7%, sementara sektor ekonomi lainnya memiliki pangsa relatif rendah di bawah 5%. Lebih lanjut, penurunan tingkat NPL kredit UMKM di periode laporan secara sektoral disebabkan oleh penurunan tingkat NPL pada beberapa sektor utama seperti sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, sektor akomodasi, sektor transportasi dan sektor pertanian. Sementara itu sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa terbesar relatif memiliki ketahanan risiko kredit yang lebih baik dengan tingkat NPL yang tercatat sebesar 1,7%, tidak mengalami perubahan jika dibandingkan tingkat NPL

dana

mengalami

peningkatan,

menunjukkan tren peningkatan, dimana pada triwulan II 2016 rasio tersebut tercatat sebesar 136,59%. Rasio yang lebih besar dari 100% yang menunjukkan bahwa terdapat penduduk angkatan kerja di Bali yang memiliki rekening simpanan lebih dari satu. Selain itu rasio lebih dari 100% juga mengindikasikan adanya penduduk bukan angkatan kerja yang juga memiliki rekening seperti siswa sekolah maupun mahasiswa. Sementara itu, rasio jumlah rekening kredit terhadap penduduk angkatan kerja di Bali menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 26,03% di bulan Februari 2016. Masih rendahnya rasio rekening kredit menunjukkan bahwa fasilitas pembiayaan masih sedikit digunakan oleh masyarakat di Provinsi Bali dan masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit di masa yang akan datang.

di periode triwulan I 2016.

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah Grafik 4.28 Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja

106

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah Grafik 4.29 Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja


BOKS B LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) MEMBANGUN DESA DAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BALI Pengembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia

Tabel 2 Persebaran Responden Nasabah LPD

tidak hanya didukung oleh aspek ekonomi, namun juga oleh aspek sosial dan budaya serta kearifan lokal. Salah satu bentuk dukungan aspek sosial budaya tersebut, adalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang beroperasi di Wilayah Provinsi Bali. LPD berfungsi sebagai lembaga keuangan dan ekonomi di desa pakraman, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup krama desa melalui pengelolaan potensi keuangan desa. Saat ini jumlah LPD telah mencapai 1.433 LPD, tersebar di Provinsi Bali dengan jumlah

Penelitian ini mengobservasi perkembangan kinerja

posisi aset di tahun 2015 tercatat sebesar Rp 13,9

LPD, atas dasar beberapa faktor penentu kinerja LPD

triliun. Mengingat potensi dan peran strategis LPD

yang meliputi aspek pemilik dan manajemen, kondisi

yang sangat penting dalam perekonomian di Provinsi

pasar dan persaingan serta strategi pemasaran.

Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Dalam penelitian ini, kinerja LPD diukur berdasarkan

menginisiasi penelitian mengenai peran strategis

indikator capital, aset, management, earning, liquidity

LPD terhadap perekonomian Bali, khususnya dalam

dan sensitivity market to risk. Secara umum, penelitian

pemberdayaan UMKM di Provinsi Bali. Penelitian ini

ini bertujuan untuk melakukan pemetaan LPD

dilakukan pada tahun 2015 dan tahun 2016, dengan

berdasarkan kinerja keuangan dan melihat secara dini

melibatkan 148 LPD dan 426 nasabah LPD sebagai

kondisi LPD dari sisi aktivitas keuangannya, melakukan

responden yang tersebar secara proporsional di

identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali.

LPD di Provinsi Bali, dan untuk mengetahui dampak

Tabel 1 Persebaran Responden LPD

LPD terhadap tingkat penghasilan masyarakat di Provinsi Bali. Secara umum terdapat beberapa pokok-pokok hasil penelitian dengan rincian sebagai berikut: a. Keunggulan LPD di Bali muncul sebagai instrumen yang kedudukannya menjadi bagian lembaga adat di Desa Pakraman. LPD berfungsi sebagai lembaga keuangan dan ekonomi desa pakraman yang


107

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup krama

b. Segmentasi

desa melalui pengelolaan potensi keuangan desa.

Berdasarkan kategori kinerja keuangan (diukur

Dalam kegiatan operasionalnya, LPD memiliki

menggunakan kaidah CAMEL), terdapat 70,3%

keunggulan bila dibandingkan dengan lembaga

LPD yang memiliki kategori sehat, 9,1% yang

keuangan lainnya yaitu:

masuk dalam kategori cukup sehat dan 5,4%

•

Kedekatan lokasinya dengan masyarakat

kurang sehat serta 15,1% masuk dalam kategori

•

Dimiliki oleh masyarakat adat, sehingga ada

tidak sehat. Hasil pemetaan wilayah berdasarkan

kedekatan emosional yang menjadikan LPD

kinerja keuangan LPD di 9 Kabupaten/Kota di

menjadi pilihan utama masyarakat Bali dalam

Provinsi Bali, LPD dikelompokkan menjadi 4

mengelola keuangannya.

segmen yaitu:

Dari sisi pembiayaan, nasabah merasakan

•

•

akses terhadap LPD lebih mudah didukung

Bangli dan Kabupaten Karangasem yang

oleh persyaratan kredit dan kecepatan

dicirikan oleh kualitas kredit dan tingkat

pencairan dana. Kemudahan layanan LPD

profit yang tinggi.

dibandingkan dengan lembaga keuangan

Segmen kedua adalah Kabupaten Jembrana dan

lebih mudah dan kecepatan pencairan

permodalan dan kas yang tinggi •

Kabupaten

Tabanan

dengan

ciri

Segmen ketiga adalah Kabupaten Badung,

pinjaman tanpa agunan hingga sejumlah nilai

Kota Denpasar dan Kabupaten Klungkung

tertentu kepada krama desa (nasabah LPD),

dengan ciri tingkat penyaluran kredit yang

menjadikan LPD sebagai pilihan yang unggul

tinggi

bagi krama desa untuk mendapatkan fasilitas

•

Segmen

keempat

adalah

Kabupaten

pembiayaan terutama untuk masyarakat yang

Buleleng dan Kabupaten Gianyar dengan ciri

tinggal di wilayah yang jauh dari perkotaan.

rasio efisiensi dan aspek manajemen yang

Salah

tinggi.

satu

produk

pembiayaan

yang

banyak diminati oleh masyarakat adalah pinjaman tanpa agunan dengan sejumlah nilai tertentu kepada krama desa yang menjadi nasabahnya. Selain itu, dalam mendukung perkembangan perekonomian, LPD menyediakan kredit untuk modal kerja dan konsumsi yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, dampak kehadiran LPD dalam menggerakkan ekonomi sektor riil secara agregat cukup signifikan, terutama untuk skala usaha mikro dan kecil.

108

•

lainnya, dengan persyaratan kredit yang dana, serta tersedianya fasilitas pemberian

•

Segmen pertama terdiri dari Kabupaten

c. Manajemen & Operasionalisasi LPD menjadi satu-satunya pilihan masyarakat yang

tinggal

di

wilayah

yang

jauh

dari

perkotaan dalam mengelola dananya baik untuk menyimpan maupun meminjam dana. Semakin sedikit penduduk suatu wilayah dan rendahnya aktivitas ekonomi, maka perkembangan LPD menjadi terhambat bahkan cenderung tidak berkembang. Dampak kehadiran LPD dalam menggerakkan ekonomi sektor riil secara agregat cukup signifikan, dengan skala usaha mikro dan kecil. Dari sisi sosial keagamaan, kehadiran LPD

sangat membantu dalam mengurangi biaya

tinggi, berdampak pada skala aktivitas ekonomi

yang harus dikeluarkan oleh masyarakat terkait

yang lebih besar.

upacara keagamaan dan adat.

Dengan mengacu kepada Peraturan Gubernur

Dalam menjalankan aktivitas operasinya, peran

Bali No.11 tahun 2013 dan Peraturan Daerah

bendesa dalam LPD sangat strategis. Tidak saja

Provinsi Bali No. 8 tahun 2002 dan Peraturan

sebagai pengawas namun juga sebagai motivator

Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2012 serta

dan penggagas ide bagi kemajuan LPD bersama-

dengan mengacu pada penelitian LPD yang telah

sama dengan pengurus LPD. Selain itu, aspek

dilaksanakan serta dalam rangka mengantisipasi

manajemen merupakan salah faktor utama yang

berbagai tantangan dan risiko ke depan, terdapat

menentukan tingkat kesehatan suatu LPD.

beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan dan ditindak lanjuti meliputi:

d. Kendala Kendala utama yang dihadapi oleh LPD dalam pengembangan

usaha

adalah

keterbatasan

jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, serta masih terbatasnya jumlah LPD yang mempergunakan sistem informasi dalam kegiatan operasionalnya serta keterbatasan permodalan. LPD yang desa pakramannya memiliki penduduk

1. Sebagai lembaga keuangan yang didirikan dan tumbuh berbasis adat, LPD perlu memperkuat fungsi manajemen dengan berpegang pada nilai-nilai profesionalisme guna menghadapi tantangan ke depan dengan tetap berpegang pada adat (pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah No. 8 tahun 2002). 2. LPD

perlu

memiliki

standarisasi

dalam

yang lebih sedikit dan aktivitas ekonomi yang

penggunaan sistem teknologi informasi (TI)

rendah, cenderung perkembangan LPDnya relatif

yang disesuaikan dengan bidang lembaga

terhambat, dibandingkan dengan LPD yang

keuangan dan kebutuhan minimal masing-

memiliki jumlah nasabah yang lebih banyak.

masing LPD, tentunya didukung dengan

Selain itu dari sisi persaingan, saat ini telah

perangkat keras (hardware) dan perangkat

tumbuh koperasi di tingkat Banjar yang menjadi

lunak (software) yang memadai. Dengan

salah satu pilihan atau alternatif masyarakat Bali

adanya sistem penggunaan IT yang standar

dalam melakukan pinjaman ataupun menabung.

tersebut, diharapkan dapat mempermudah

Namun demikian, manfaat keberadaan koperasi

LPD dalam pengelolaan sistem akuntansi dan

untuk LPD ini, adalah koperasi dapat dijadikan

konsolidasi laporan keuangan (Peraturan

sebagai mitra LPD dalam penyaluran dana. Terkait

Daerah Provinsi Bali No .4 tahun 2012 pasal

dengan keterbatasan permodalan dari LPD,

17 dan Peraturan Gubernur Bali No.11 tahun

terlihat dari LPD yang kurang sehat, umumnya

2013 pasal 29-31).

memiliki modal yang minim dan dengan nilai aset

3. Dalam rangka meningkatkan peran dan

dibawah Rp 0,5 miliar. Dalam perkembangannya

konstribusi LPD terhadap perekonomian

LPD memiliki kemiripan dengan perkembangan

daerah, maka LPD diharapkan dapat berperan

perbankan, dimana LPD yang terletak dekat pusat

sebagai agen perubahan di wilayah kerjanya

kota dengan tingkat aktivitas ekonomi yang lebih

antara lain melalui pelaksanaan pelatihan

109

kewirausahaan dan pendampingan usaha

yang sangat strategis dalam mendorong

serta konsultasi manajemen atau bisnis

pertumbuhan ekonomi daerah, sementara

yang dapat difokuskan pada nasabah LPD

pada sisi lain terdapat potensi resiko yang

masing-masing. Dalam kaitan tersebut, perlu

akan menghambat bahkan menurunkan

dilakukan upaya secara berkesinambungan

kinerja LPD, sehingga dibutuhkan adanya

dan

lembaga pengawas khusus untuk LPD

konsisten

untuk

meningkatkan

kompetensi dan pengetahuan pegawai LPD

yang

terkait dengan kewirausahaan, manajemen

dan bertugas melakukan pengawasan dan

dan bisnis tentunya melalui fasilitasi Lembaga

pemeriksaan

Pemberdayaan (LP) LPD, sehingga dapat

jalannya LPD dan juga berperan sebagai

melakukan pendampingan dan monitoring

lembaga

usaha

mengenai kegiatan operasional LPD serta

terhadap

nasabahnya.

Dengan

lembaga

secara

yang

independen

periodik

mengenai

mengeluarkan

aturan

demikian, diharapkan dapat meningkatkan

lembaga

kualitas

mendorong

memastikan kepatuhan LPD terhadap seluruh

peningkatan kapasitas usaha LPD melalui

ketentuan dan peraturan yang mengikat

peningkatan penyaluran pinjaman (Peraturan

kegiatan operasional LPD serta sekaligus

Gubernur Bali No. 11 tahun 2013 di pasal 53

dapat mendampingi LPD dalam pengelolaan

ayat 1 dan pasal 56).

usaha (Peraturan Gubernur Bali No. 11 tahun

pinjaman

dan

4. Seiring dengan nilai aset dan jumlah LPD yang terus tumbuh dan berkembang (tahun 2015 aset tercatat sebesar Rp 13,9 triliun dan jumlah LPD sebanyak 1433) serta perannya

110

merupakan

tersebut

diharapkan

dapat

2013 di pasal 53 pada ayat 1 dan pasal 56).

BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 111

112

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

5.1.1. Transaksi Kliring Tabel 5.1 Perkembangan Perputaran Kliring

Grafik 5.1 Perkembangan Kliring

Grafik 5.2 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong

Seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian,

8,3 ribu lembar. Lembar tolakan tersebut mencapai

aktivitas transaksi nontunai menunjukkan peningkatan

1,16% dari total lembar kliring yang ditransaksikan

baik secara nominal maupun jumlah transaksi. Pada

pada triwulan II 2016. Sedangkan secara nominal,

triwulan II 2016 jumlah nominal perputaran kliring

tolakan cek/bilyet giro kosong mengalami penurunan

mencapai Rp 21,4 triliun, meningkat sebesar 7,87%

sebesar 12,76% (qtq). Nominal tolakan tersebut

(qtq). Sejalan dengan hal tersebut, jumlah transaksi

mencapai 1,97% dari keseluruhan nominal transaksi

lembar kliring pada triwulan II 2016 juga menunjukkan

kliring triwulan II 2016.

peningkatan sebesar 7,11% (qtq).

5.1.2. Perkembangan Aliran Uang Kartal

Pada triwulan II 2016 jumlah tolakan cek/bilyet giro

(Inflow dan Outflow)

kosong tercatat sebesar 7,9 ribu lembar dengan

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, aliran

nominal sebesar Rp 422 miliar. Jumlah lembar tolakan

uang kartal pada triwulan II 2016 menunjukkan posisi

tersebut mengalami penurunan sebesar 4,73%(qtq)

net outflow tercatat sebesar Rp 1,7 triliun, dengan

dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

outflow tercatat sebesar Rp 5,1 triliun, jauh lebih


113

Tabel 5.2 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali

tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

triwulan sebelumnya yang sebesar 1.934 lembar.

yang sebesar Rp 2,9 triliun. Sementara inflow tercatat

Sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah oleh Kantor

sebesar Rp 3,4 triliun pada triwulan laporan, lebih

Perwakilan

rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

dilakukan kepada masyarakat umum dan pelaku

yang sebesar Rp 5,07 triliun.

usaha di Bali untuk meminimalisir peredaran uang

Bank

Indonesia

Provinsi

Bali

terus

palsu. Di samping itu, Bank Indonesia senantiasa mengintensifkan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam menekan peredaran uang palsu. Bank

Indonesia

terus

berkomitmen

dalam

meningkatkan kualitas uang layak edar di masyarakat (clean money policy), dengan menarik uang lusuh/ rusak dari aliran uang yang masuk ke Bank Indonesia (inflow). Penyediaan uang layak edar tersebut dilakukan dengan kegiatan penukaran uang dan Grafik 5.3 Perkembangan Uang Kartal di Bali

kegiatan kas keliling. Di Provinsi Bali, kegiatan kas keliling dilakukan hingga ke Nusa Penida (Kabupaten Klungkung) yang merupakan salah satu daerah terpencil di Provinsi Bali. Frekuensi layanan kas keliling pada triwulan II 2016 mencapai 26 kali. 5.1.4. Perkembangan KUPVA BB di Provinsi Bali Perkembangan transaksi jual – beli valas di Provinsi Bali cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data transaksi Penyelenggara

Grafik 5.4 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling

5.1.3. Temuan Uang Palsu dan Penyediaan

Uang Layak Edar

KPw BI Provinsi Bali secara konsisten menekan peredaran uang palsu melalui kerjasama dengan pihak Polda Bali. Berdasarkan data terakhir, jumlah uang palsu yang teridentifikasi pada triwulan II 2016 sebanyak 1.409 lembar, menurun dibandingkan

114

KUPVA BB di Provinsi Bali, total transaksi jual – beli valas pada tahun 2015 mencapai Rp30,17 triliun, meningkat sebesar 8,84% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, sampai dengan bulan Juni 2016, total transaksi jual – beli valas mencapai Rp14,6 triliun, dengan total pembelian dan penjualan masing-masing sebesar Rp7,2 dan Rp7,4 triliun.


Sumber: LKPBUv2, diolah Grafik 5.5 Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali

Meningkatnya perkembangan transaksi jual – beli

khususnya transaksi yang dilakukan wisman di hotel-

valas tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah

hotel yang telah bekerjasama dengan Penyelenggara

kunjungan wisman di sepanjang tahun 2015 dan

KUPVA BB Berizin. Hal tersebut terkonfirmasi dari

2016, yang selalu menunjukkan pertumbuhan positif.

total transaksi salah satu KUPVA BB yang memiliki 49

Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Bali,

(empat puluh sembilan) Kantor Cabang yang berlokasi

jumlah kunjungan wisman triwulan II 2016 tumbuh

di hotel di Provinsi Bali. Berdasarkan data yang

sebesar 21,48% (yoy) dibandingkan dengan triwulan

disampaikan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia

yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut sejalan

Provinsi Bali, jumlah transaksi KUPVA BB tersebut

dengan total transaksi jual – beli valas triwulan II 2016

pada tahun 2016 (sampai dengan bulan Juli 2016)

yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,07% (yoy)

mencapai Rp114,83 miliar, meningkat signifikan

dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun

sebesar 1676% (yoy) dibandingkan periode yang

sebelumnya.

sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp6,46 miliar.

Selain itu, implementasi Kewajiban Penggunaan Rupiah di Provinsi Bali juga ikut mendorong peningkatan transaksi penukaran valas di Bali,

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah Grafik 5.6 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman di Provinsi Bali


115

Sumber: LKPBUv2, diolah Grafik 5.7 Perkembangan Transaksi Penyelenggara KUPVA BB yang Berlokasi di Hotel

Selain itu, meningkatnya transaksi jual – beli valas

dari total 520 KC yang terdapat di Provinsi Bali, 85

juga didorong oleh meningkatnya jumlah KUPVA BB

diantaranya merupakan KC yang berlokasi di wilayah

Berizin di Provinsi Bali. Berdasarkan jumlah kantornya,

hotel yang terdapat di Provinsi Bali.

sampai dengan Agustus 2016, terdapat 659 Kantor KUPVA BB Berizin yang terdiri dari 139 Kantor Pusat (KP) dan 520 Kantor Cabang (KC). Jumlah tersebut meningkat sebanyak 48 Kantor dibandingkan akhir tahun 2015, dengan masing-masing peningkatan sebanyak 7 KP dan 41 KC.

Sumber: BISKOMVA, diolah Grafik 5.9 Sebaran Jumlah Kantor per Kabupaten/Kota

Dari 139 Penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali, total transaksi pembelian dan penjualan didominasi oleh 5 (lima) besar KUPVA BB, dengan share mencapai 63,19% dari total transaksi seluruh KUPVA BB. Sumber: BISKOMVA, diolah Grafik 5.8 Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali

Dari 659 Kantor tersebut, sebaran jumlah kantor KUPVA BB masih belum merata, dan terkonsentrasi di Kab. Badung dengan jumlah mencapai 457 kantor

Walaupun share-nya cenderung menurun pada tahun 2016 seiring dengan bertambahnya jumlah KUPVA BB Berizin, namun secara nominal transaksinya masih cenderung menunjukkan peningkatan pada tahun 2016.

(69,35%), disusul Kota Denpasar dan Kab. Gianyar

Jika ditinjau lebih mendalam, berdasarkan jenis

dengan jumlah masing-masing sebanyak 82 kantor

valasnya, transaksi jual – beli valas di Provinsi Bali

(12,44%) dan 69 kantor (10,47%) Sedangkan

didominasi oleh 5 (lima) mata uang asing, yaitu

116


US Dollar (USD) (41,34%), Australian Dollar (AUD)

elektronik, dari metode pembayaran secara tunai

(29,29%), Euro (EUR) (12,15%), Japanesse Yen (JPY)

menjadi non tunai, serta pelaku transaksi keuangan

(6,97%), dan Singapore Dollar (SGD) (3,89%).

yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi inklusif. Sedangkan elektronifikasi pembayaran pemerintah merupakan baik

tata

berupa

cara

pembayaran

pembayaran

pemerintah

masyarakat

kepada

pemerintah maupun pembayaran pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan secara elektronik (non tunai). Elektronifikasi diharapkan dapat membuka akses masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan serta mendekatkan lembaga keuangan kepada masyarakat hingga ke daerah terpencil (remote area).

Sumber: Data Transaksi Harian, diolah Grafik 5.10 Share Penukaran Valas di Provinsi Bali

Sesuai dengan road map pengembangan sistem

5.1.5. Pengembangan Elektronifikasi

pembayaran ke depan, elektronifikasi pembayaran

Pembayaran

antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah

Elektronifikasi secara umum didefinisikan sebagai

satu yang sasaran yang ingin dicapai dalam jangka

suatu upaya untuk mengubah transaksi masyarakat

pendek (2015 – 2016) dan jangka menengah (2017

yang semula dilakukan secara manual menjadi

– 2020).

Gambar 5.1 Pengembangan Sistem Pembayaran

Sumber: Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia


117

Gambar 5.2 Jenis-jenis Elektronifikasi Pembayaran Pemda

Hal

tersebut

merupakan

salah

satu

langkah

Merupakan skema berbagai macam pembayaran

reformasi pada modernisasi sistem pembayaran.

yang

Selain itu, hal tersebut juga sebagai langkah untuk

pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun

mendukung Peraturan Pemerintah yang tertuang

daerah.

dalam

Republik

pemerintah, maka transaksi P to G merupakan

Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem

transaksi yang mendatangkan penerimaan bagi

Penerimaan Negara Secara Elektronik yang disusun

pemerintah. Untuk konteks pemerintah daerah,

dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan

jenis penerimaan diklasifikasikan menjadi dua,

dan

negara,

yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan.

dengan menerapkan Sistem Penerimaan Negara

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah

secara elektronik dan memanfaatkan teknologi

daerah

informasi. Penyempurnaan ini dilakukan untuk

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam

bersangkutan.

Peraturan

Menteri

pertanggungjawaban

Keuangan

penerimaan

hal pembayaran/penyetoran penerimaan negara,

•

serta untuk mewujudkan good governance.

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Elektronifikasi

Pembayaran

Pemerintah

P2G

(Person to Government)

2

Pedoman kerja Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif, 2016

118

Oleh

yang

Elektronifikasi

oleh karena

diakui

masyarakat dibayarkan

sebagai

Pembayaran

kepada kepada

penambah

Pemerintah

G2P

(Government to Person)

Jenis-jenis elektronifikasi2 pembayaran pemerintah •

dilakukan


Merupakan bentuk penyaluran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk tujuan

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan

Bank Indonesia untuk mempercepat implementasinya

masyarakat. Alur pengeluaran pemerintah secara

di sektor penerimaan dan pengeluaran pemerintah,

umum dilakukan melalui rencana keuangan

termasuk

tahunan pemerintahan negara yang disetujui

masyarakat.

oleh DPR. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara sangat berperan penting dalam usaha mencapai

kesejahteraan

rakyat.

Mekanisme

belanja pemerintah pusat diatur dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan belanja daerah mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Manfaat

elektronifikasi

bagi

kaitannya

dengan

perbankan

dan

Sehubungan dengan hal tersebut dan menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia

(APPSI)

dalam

rangka

peningkatan

transaksi non tunai untuk layanan keuangan oleh pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, KPwBI Provinsi Bali bersama dengan Pemerintah Kota Denpasar telah menandatangani Nota Kesepahaman No.17/9/PPTBI/PEKI/DPR tanggal 30 Juni 2015 tentang No.415.4/19/KB/BKS/2015

Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan

masyarakat

dan

Tugas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Pemerintah Daerah diantaranya sebagai berikut:

dan Pemerintah Kota Denpasar. Salah satu tindak

•

lanjut Nota Kesepahaman tersebut diwujudkan

Bagi masyarakat: 1. Mempermudah

akses/mekanisme

fleksibilitas

melakukan

dalam

dan

transaksi

pembayaran;

penyusunan

bisnis

model

transaksi

penerimaan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar yang dapat dimigrasikan menjadi non tunai, diantaranya

2. Mudah mengakses histori pembayaran; dan

penerimaan pajak Pemkot Denpasar. KPwBI Provinsi

3. Dapat mengurangi biaya korespondensi dan/

Bali bekerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar

atau transportasi. •

melalui

dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali juga telah

Pemerintah Daerah: 1. Memperlancar

menyelenggarakan sosialisasi pembayaran PBB dan proses

penerimaan

dana

dari pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat; 2. Mempercepat rekonsiliasi data penerimaan dan penelusuran arus dana sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas; 3. Mengurangi

potensi

shadow

economy

(korupsi dan penggelapan); dan 4. Pengurangan dibutuhkan

jumlah dan

loket

efisiensi

tunai

yang

pengelolaan

rekening pemerintah yang tersentralisasi. Namun

demikian,

dalam

Pajak Air Tanah secara non tunai dalam rangka mendorong elektronifikasi transaksi pembayaran. 5.1.6. Perkembangan Layanan Keuangan

Digital (LKD) di Provinsi Bali

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat kepada

lembaga

keuangan

formal,

berbagai

otoritas telah mengeluarkan kebijakan di bidang keuangan. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia yang diterbitkan April 2014 telah berupaya untuk meningkatkan jangkauan dan memperluas penyediaan layanan jasa sistem pembayaran dan

perkembangannya

keuangan. Dalam aturan tersebut, dimungkinkan

akselerasi penggunaan non tunai dirasakan masih

bank dan Lembaga Selain Bank (LSB) penerbit uang

perlu ditingkatkan sehingga dibutuhkan inisiatif dari

elektronik bekerjasama dengan pihak ke tiga atau


119

Tabel 5.3 Perkembangan Jumlah Agen LKD Tahun 2016

agen yang bertindak atas nama bank untuk melayani

menunjukkan peningkatan di sepanjang tahun 2016.

kebutuhan masyarakat Indonesia di berbagai daerah

Sampai dengan bulan Mei tahun 2016, jumlah agen

akan layanan sistem pembayaran dan keuangan

LKD di Provinsi Bali mencapai 2.132 agen, dengan

formal. Layanan dimaksud dikenal dengan nama

jumlah agen terbanyak di Kota Denpasar sebanyak

Layanan Keuangan Digital (LKD).

870 agen (40,81%) dari total agen LKD di Provinsi

Berdasarkan data yang disampaikan PT. Bank Rakyat

Bali.

Indonesia (Persero), Tbk dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, jumlah agen LKD di Provinsi Bali cenderung

120


Foto oleh: Wilda Tri Farizqi

BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

121

122

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

6.1.

KONDISI KETENAGAKERJAAN

kerja

berdampak

pada

meningkatnya

Tingkat

Pasokan tenaga kerja Provinsi Bali mengalami

Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2016.

peningkatan, terlihat dari jumlah penduduk usia kerja

TPT Provinsi Bali pada Februari 2016 tercatat sebesar

pada Februari 2016 yang mengalami peningkatan baik

2,12%, lebih tinggi dari TPT Agustus 2015 yang

secara tahunan maupun dibanding Agustus 2015.

sebesar 1,99% dan TPT Februari 2015 yang sebesar

Pada Februari 2016 jumlah penduduk usia kerja di

1,37%. Meskipun mengalami peningkatan, namun

Bali tercatat sebesar 3,16 juta orang, atau meningkat

TPT Bali tersebut masih jauh lebih rendah dibanding

1,50% dibanding Februari 2015 dan meningkat

TPT Nasional yang sebesar 5,50% pada Februari

0,74% dibanding Agustus 2015. Peningkatan jumlah

2016.

penduduk usia produktif tersebut menjadi indikasi peningkatan potensi tenaga kerja di Bali. Seiring dengan peningkatan usia kerja, jumlah angkatan kerja pada Februari 2016 tercatat meningkat dibanding Agustus 2015. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2016 tercatat sebesar 2,38 juta jiwa atau meningkat

Tingkat

Partisipasi

Angkatan

kerja

(TPAK)

menunjukkan penurunan. TPAK yang mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, mengalami penurunan dibanding Agustus 2015. TPAK pada Februari 2016 tercatat

0,44% dibanding Agustus 2015. Seiring dengan hal tersebut, angkatan kerja yang bekerja juga mengalami peningkatan sebesar 0,31% dibanding Agustus 2015. Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk usia kerja tersebut tidak dapat diserap secara optimal oleh lapangan kerja yang tersedia. Hal ini tercermin dari meningkatnya pengangguran di Bali pada Februari 2016. Jumlah angkatan kerja yang menganggur pada Februari 2016 tercatat sebesar 50,4 ribu jiwa, atau meningkat sebesar 6,76% dibanding Agustus 2015. Peningkatan jumlah pengangguran yang lebih besar daripada peningkatan jumlah angkatan

Sumber: BPS Provinsi Bali Grafik 6.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali

Tabel 6.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Orang)

Sumber : BPS Provinsi Bali


123

sebesar 75,28%, lebih rendah dibanding Agustus

Struktur lapangan pekerjaan secara umum tidak

2015 yang sebesar 75,51%. Meskipun mengalami

mengalami perubahan. Sektor perdagangan masih

sedikit penurunan, TPAK tersebut masih jauh lebih

menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga

tinggi dari TPAK nasional yang pada Februari 2016

kerja di Provinsi Bali. Pada Februari 2016, lapangan

tercatat sebesar 68,06%.

usaha perdagangan masih menjadi penyumbang

Seiring

dengan

perbaikan

optimisme

kondisi

perekonomian ke depan, kondisi ketenagakerjaan diperkirakan akan mengalami perbaikan. Hal ini terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha KPwBI Provinsi Bali triwulan II-2016 yang menunjukkan adanya optimisme penambahan tenaga kerja oleh dunia usaha pada triwulan yang akan datang, terutama pada sektor industri pengolahan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor Jasa-jasa.

terbesar penyerapan tenaga kerja di Bali, yaitu sebesar 708 ribu orang, atau 30,45% dari total penduduk yang bekerja di Bali. Lapangan usaha pertanian kemudian menempati posisi kedua dengan 511,86 ribu orang bekerja pada lapangan usaha ini, atau sebesar 22,02% dari total penduduk yang bekerja di Bali. Sementara lapangan usaha jasa kemasyarakatan menempati posisi ketiga dengan menyerap 418,86 ribu orang atau 18,02% penduduk yang bekerja di Bali. Terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja pada lapangan

pekerjaan

yang

selama

ini

menjadi

penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Bali. Pada Februari 2016, penyerapan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan perdagangan mengalami penurunan sebesar 7,82% dibanding Agustus 2015. Sementara lapangan pekerjaan pertanian turun sebesar 1,71%, lapangan pekerjaan konstruksi turun Sumber: SKDU KPw BI Provinsi Bali Grafik 6.2 Penambahan Tenaga Kerja (Hasil SKDU)

sebesar 14,16%, dan lapangan pekerjaan lainnya turun sebesar -51,1%. Disisi lain, penyerapan tenaga

Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (orang)


124


Tabel 6.3 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Orang)


kerja dari lapangan pekerjaan industri, transportasi,

Penyerapan tenaga kerja di Bali masih didominasi

pergudangan dan komunikasi, keuangan, serta

oleh penduduk yang tergolong pekerja penuh waktu

jasa kemasyarakatan pada Februari 2016 tercatat

(full time worker), yaitu penduduk yang bekerja pada

meningkat dibanding Agustus 2015.

kelompok 35 jam ke atas per minggu. Jumlah pekerja

Jenis pekerjaan yang dominan pada Februari 2016 adalah kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal. Penduduk yang bekerja pada kegiatan informal tercatat sebanyak 1,24 juta jiwa atau sebesar 53,07% dari total penduduk yang bekerja, sedangkan orang yang bekerja pada kegiatan formal tercatat sebanyak 1,09 juta jiwa atau sebesar 46,93% dari total penduduk yang bekerja pada periode yang sama. Komposisi tersebut relatif sama dengan kondisi

penuh waktu di Bali pada Februari 2016 tercatat sebanyak 1,36 juta jiwa atau sebesar 58,39% dari total penduduk yang bekerja di Bali. Jumlah tersebut lebih rendah dibanding Agustus 2015 yang tercatat sebanyak 1,84 juta orang atau 79,39% dari total penduduk yang bekerja. Pada periode yang sama, jumlah pekerja berwaktu tidak penuh mengalami peningkatan, dari 479 ribu jiwa pada Agustus 2015 menjadi 970 ribu jiwa pada Februari 2016.

pada Agustus 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk Bali yang bekerja masih tergantung pada kegiatan informal. Tabel 6.4 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (Orang)



125

Tabel 6.5 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Orang)


Kualitas

pendidikan

penduduk

yang

bekerja

ribu jiwa pada Maret 2015 menjadi 81,20 ribu jiwa

mengalami sedikit perbaikan. Kondisi ini tercermin

pada Maret 2016. Sementara jumlah penduduk

dari meningkatnya penduduk yang bekerja tingkat

miskin di kota menurun dari 109,8 ribu jiwa pada

SMA/SMK keatas sebesar 4,2% pada Februari 2016

Maret 2015 menjadi 96,98 ribu jiwa pada Maret

dibanding posisi Agustus 2015. Disisi lain, jumlah

2016. Angka kemiskinan di Bali tersebut berada jauh

penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan

di bawah angka kemiskinan nasional yang tercatat

sampai dengan SMP mengalami penurunan sebesar

sebesar 10,86% pada Maret 2016.

2,96% pada periode yang sama. Namun demikian, dari sisi penyerapan tenaga, sebagian besar masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah (SD ke bawah), dengan porsi sekitar 36,8% dari keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja. Sementara pekerja berpendidikan tinggi mencakup 17,6%, dan sisanya merupakan pekerja berpendidikan menengah yang memilliki porsi sebesar 45,6%. 6.2.

PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN

Angka kemiskinan di Provinsi Bali pada Maret 2016 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan

Sumber : BPS Provinsi Bali Grafik 6.3 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali

periode yang sama tahun lalu. Tingkat kemiskinan Bali per Maret 2016 tercatat sebanyak 178,18 ribu

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa indeks

jiwa atau 4,25% dari jumlah penduduk Bali. Angka

keparahan dan kedalaman kemiskinan pada Maret

ini menurun dibanding periode yang sama tahun lalu,

2016 menurun dibanding posisi Maret 2015. Indeks

yang tercatat sebesar 4,74% dari jumlah penduduk.

Kedalaman Kemiskinan menurun dari 0,66 di Maret

Penurunan persentase jumlah penduduk miskin

2015 menjadi 0,51 di Maret 2016. Penurunan ini

tersebut didorong oleh penurunan jumlah penduduk

mengindikasikan

miskin yang berada di pedesaan dan perkotaan.

penduduk miskin cenderung semakin mendekati

Jumlah penduduk miskin di desa menurun dari 86,92

Garis Kemiskinan.

126


bahwa

rata-rata

pengeluaran

Tabel 6.6 Jumlah Penduduk Miskin

*) angka periode Maret Sumber : Badan Pusat Statistik

Sejalan

dengan

pergerakan

Indeks

Kedalaman

tahun 2015. Gini Ratio Bali pada tahun 2015 tercatat

Kemiskinan, tingkat keparahan kemiskinan Maret

sebesar 0,38, jauh lebih rendah jika dibandingkan

2016 turut mengalami penurunan. Indeks Keparahan

dengan Gini Ratio tahun 2014 yang sebesar 0,42 dan

Kemiskinan menurun dari 0,14 di Maret 2015

nasional sebesar 0,41.

menjadi 0,09 di Maret 2016. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang.

6.3.

NILAI TUKAR PETANI

Seiring dengan penurunan angka kemiskinan di Bali, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Bali menunjukkan

Secara umum, tingkat kemiskinan di perdesaan

tren yang meningkat. Meskipun mengalami fluktuasi,

untuk Maret 2016 lebih parah dibanding perkotaan,

namun NTP Bali dari waktu ke waktu menunjukkan

sebagaimana periode-periode sebelumnya. Tingkat

tren peningkatan. Seperti dapat dilihat pada grafik

kemiskinan di perdesaan pada Maret 2016 tercatat

6.5, titik tertinggi NTP Bali dari awal tahun 2015

sebesar 5,23% sementara tingkat kemiskinan di

hingga Juli 2016 berada pada bulan Juli 2016 (106,67),

perkotaan sebesar 3,28%.

sementara titik terendah berada pada bulan April

Dari

sisi

pemerataan

pendapatan,

disparitas

pendapatan di Provinsi Bali mengalami perbaikan yang tercermin dari penurunan Gini Ratio pada

dan Mei 2015 (103,05). Peningkatan NTP tersebut mengindikasikan meningkatnya tingkat kemampuan/ daya beli petani di pedesaan. Peningkatan NTP terjadi pada sebagian besar subsektor, antara lain subsektor tanaman pangan, subsektor holtikultura, subsektor perkebunan rakyat, dan subsektor peternakan. Pertumbuhan NTP tertinggi terjadi pada subsektor perkebunan rakyat yang tumbuh sebesar 5,54% (yoy). Sementara NTP subsektor holtikultura tumbuh sebesar 2,94% (yoy) diikuti oleh NTP subsektor peternakan

(tumbuh

sebesar

0,4%(yoy)),

dan

subsektor tanaman pangan yang tumbuh sebesar 0,04%(yoy). Sumber : BPS Provinsi Bali Grafik 6.4 Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Bali

Peningkatan

NTP

pada

keempat

subsektor ini terjadi karena laju kenaikan Indeks Yang


127

Sumber : Badan Pusat Statistik Grafik 6.5 NTP Bali dan Komponen Penyusunnya

Sumber : Badan Pusat Statistik Grafik 6.7 Perkembangan IPM Provinsi Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik Grafik 6.6 Perbandingan NTP Bali dan Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik Grafik 6.8 Perbandingan IPM Bali dan Nasional

Diterima Petani (IT) lebih tinggi dibanding Indeks Yang

lebih tinggi dibandingkan dengan IPM nasional. Data

Dibayar Petani (IB). Namun demikian, pada periode

terakhir menyebutkan IPM Provinsi Bali di tahun 2015

yang sama, NTP subsektor perikanan menunjukkan

sebesar 73,27, meningkat dibanding IPM Bali tahun

penurunan sebesar 1,81% (yoy), yaitu dari 105,08

2014 yang tercatat sebesar 72,48 dan lebih tinggi

pada Juli 2015 menjadi 103,18 pada Juli 2016. Relatif

dibanding IPM nasional tahun 2015 yang sebesar

tingginya kesejahteraan petani Bali juga tercermin

69,55. IPM Bali juga tercatat sebagai IPM tertinggi ke

dari nilai NTP Bali yang selalu lebih tinggi dibanding

5 di Indonesia.

NTP Nasional. Pada saat NTP Bali menunjukkan tren peningkatan sejak awal tahun 2016 hingga triwulan II 2016, NTP Nasional cenderung masih menunjukkan tren yang melambat. 6.4.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia di Provinsi Bali masih berada dalam kondisi yang baik dan mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali yang secara historis selalu

128


BOKS C Kinerja Dunia Usaha Diperkirakan Tumbuh Lebih Baik Pada Triwulan II-2016

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Kantor

Peningkatan kegiatan usaha di triwulan II-2016

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menunjukkan

juga terindikasi dari tingkat penggunaan tenaga

perkembangan kegiatan usaha di Provinsi Bali pada

kerja, sebagaimana tercermin oleh peningkatan SBT

periode triwulan II-2016 tumbuh lebih baik dibanding

penggunaan tenaga kerja triwulan II-2016 sebesar

triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh

-2,41%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya

membaiknya Saldo Bersih Tertimbang (SBT) secara

yang sebesar -7,89%. Peningkatan penggunaan

total dari -13,73% pada triwulan I-2016 menjadi

tenaga kerja, antara lain terjadi pada sektor bangunan

-1,78% pada triwulan II-2016. Peningkatan kegiatan

dengan nilai SBT 2,45%, lebih tinggi dibanding

usaha terindikasi terjadi pada sebagian besar sektor,

triwulan sebelumnya yang sebesar 0 dan sektor

terutama perdagangan hotel dan restoran yang

industri pengolahan yang meningkat dari -0,8% di

menunjukkan kenaikan SBT dari -4,54% pada triwulan

triwulan I-2016 menjadi -0,68% pada triwulan II-

I-2016 menjadi 4,31% di triwulan II-2016. Selain itu,

2016. Sejalan dengan peningkatan kegiatan usaha,

sektor pertanian juga menunjukkan peningkatan SBT

rata-rata kapasitas produksi terpakai pada triwulan

dari -8,27% pada triwulan I-2016 menjadi -3,64% di

II-2016 juga menunjukkan peningkatan yaitu pada

triwulan II-2016. Sementara itu sektor pengangkutan

level 79,53%, lebih tinggi dibanding 76,20% di

dan komunikasi juga menunjukkan peningkatan

triwulan sebelumnya. Peningkatan kapasitas produksi

dari -2,06% di triwulan I-2016 menjadi -0,84%

di triwulan II-2016, terutama terjadi pada sektor

pada triwulan II-2016. Sektor bangunan dan sektor

pertanian dengan tingkat kapasitas produksi sebesar

keuangan juga menunjukkan peningkatan pada

89,83%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya

periode yang sama.

yang sebesar 82,78%. Seiring dengan peningkatan

Peningkatan kinerja dunia usaha juga terindikasi dari semakin membaiknya kondisi likuiditas dan rentabilitas pada triwulan II-2016 dibanding triwulan

kinerja dunia usaha, perkembangan investasi juga menunjukkan peningkatan dari -2,82% di triwulan I-2016 menjadi 7,90% pada triwulan II-2016.

sebelumnya. Saldo bersih kondisi likuiditas selama 3

Sektor

utama

yang

bulan terakhir tercatat sebesar 32,06%, meningkat

investasi adalah sektor perdagangan, hotel dan

dari triwulan I-2016 yang sebesar 29,13%. Selain

restoran (nilai SBT naik dari -1,03% pada triwulan

itu, kemampuan perusahaan untuk mencetak laba

I-2016

(rentabilitas) juga terindikasi meningkat di triwulan

Peningkatan juga terjadi pada sektor pertanian yang

II-2016, yang tercermin dari saldo bersih kondisi

mengalami kenaikan dari -4,09% di triwulan I-2016

rentabilitas sebesar 32,82%, naik dibanding triwulan

menjadi -1,05% pada triwulan II-2016. Selain itu,

sebelumnya yang sebesar 22,83%.

sektor bangunan dan sektor jasa keuangan juga

menjadi

menunjukkan

3,42%

di

peningkatan

triwulan

II-2016).


129

menunjukkan peningkatan investasi pada triwulan II-

serta sektor keuangan persewaan. Sejalan dengan

2016 dibandingkan triwulan sebelumnya.

ekspektasi

Tekanan harga jual pada triwulan II-2016 terindikasi meningkat, tercermin dari nilai SBT harga jual yang meningkat sebesar 1,39%, lebih tinggi dibanding triwulan

sebelumnya

yang

sebesar

-0,91%.

Peningkatan harga jual terutama terjadi pada sektor perdagangan hotel dan restoran dengan nilai SBT sebesar 2,02% lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 0,19%. Sektor lain yang juga menunjukkan peningkatan harga jual adalah sektor pertanian dengan nilai SBT sebesar -3,54% di triwulan II-2016, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -4,88%. Peningkatan

kinerja

kinerja

usaha

pada

triwulan III-2016, penggunaan tenaga kerja juga terindikasi menunjukkan peningkatan dengan nilai SBT perkiraan tenaga kerja sebesar 0,54%, lebih baik dibanding triwulan sebelumnya. Perkiraan peningkatan penggunaan tenaga kerja terutama terjadi pada sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, sejalan dengan perkiraan ekspansi usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha di kedua sektor tersebut. Dengan ekspektasi peningkatan kinerja pada triwulan III-2016 tersebut, beberapa pelaku usaha

berencana

meningkatkan

investasi

yang

terindikasi dari peningkatan nilai SBT triwulan III-2016 sebesar 10,56%, lebih tinggi dibanding triwulan

akan

sebelumnya yang sebesar 7,90%. Pelaku usaha juga

berlanjut pada triwulan III-2016. Secara triwulanan,

memperkirakan terjadinya peningkatan harga jual

perkembangan

mengalami

seiring perkiraan meningkatnya volume penjualan

ekspansi pada triwulan III-2016 seperti tercermin

pada triwulan III-2016 yang tergambar dari nilai

dari SBT perkiraan kinerja usaha triwulan III-

SBT perkiraan harga jual sebesar 5,02% lebih tinggi

2016 sebesar 9,88%. Ekspansi kegiatan dunia

dibanding realisasi SBT triwulan II-2016 yang sebesar

usaha terutama diperkirakan terjadi pada sektor

1,39%.

usaha

usaha

peningkatan

diperkirakan

diperkirakan

pertanian, sektor perdagangan hotel dan restoran

Metodologi: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) merupakan survei triwulanan yang dilaksanakan sejak tahun 2008. Pada triwulan II-2016, jumlah responden mencapai 130 responden yang tersebar di seluruh Wilayah Provinsi Bali dan dipilih secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh responden baik melalui hardcopy kuesioner maupun secara online melalui website. Metode perhitungan dilakukan dengan metode saldo bersih (SB-net balance), yakni dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “meningkat” dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “menurun” dan mengabaikan jawaban “sama”. Khusus untuk perhitungan saldo bersih kegiatan usaha, harga jual, penggunaan tenaga kerja, kondisi investasi dilakukan dengan metode saldo bersih tertimbang (SBT-Weighted net balance) yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/sub sektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/sub sektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya. Interpretasi dari hasil perhitungan SBT adalah: SBT > 0 : jumlah responden yang menjawab "meningkat" lebih banyak dari jawaban "menurun". SBT = 0 : jumlah responden yang menjawab "meningkat" dan jawaban "menurun" adalah seimbang. SBT < 0 : jumlah responden yang menjawab "menurun"lebih banyak dari jawaban "meningkat".

130

Tabel 1. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan Kegiatan Usaha (Saldo Bersih Tertimbang-SBT)

Tabel 2. Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai (Persentase)

Tabel 3. Perkembangan Indikator Lainnya (Persentase)

Tabel 4. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan Penggunaan Tenaga Kerja (Persentase Saldo Bersih Tertimbang-SBT)

131

Tabel 5. Perkembangan Realisasi Investasi (Persentase Saldo Bersih Tertimbang-SBT)

Tabel 6. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan harga Jual (Persentase Saldo Bersih Tertimbang- SBT)

132


BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 133

134

Prospek Perekonomian Daerah

7.1.

MAKRO EKONOMI REGIONAL

terdapat risiko yang berpotensi menahan peningkatan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan

kinerja konsumsi pemerintah di triwulan II 2016, yaitu

IV 2016 diperkirakan mengalami peningkatan yaitu

pemotongan anggaran Kementerian dan Lembaga

tumbuh pada kisaran 6,58% - 6,98% (yoy). Dari

sebesar 10% seiring dengan pesimisme tercapainya

sisi permintaan, peningkatan terutama didorong

target realisasi penerimaan pajak di tahun 2016.

oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan kinerja ekspor. Sementara itu dari sisi penawaran, peningkatan didorong oleh peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha utama antara lain lapangan usaha pertanian, lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi,

penyediaan

akomodasi

makan

dan

minum, dan transportasi dan pergudangan.

30000 25000

%,YOY

RP MILIAR

35000

20000 15000 10000 5000 0

gPDRB(skala kanan)

dengan

realisasi

pembangunan

proyek

infrastruktur oleh pemerintah pada triwulan IV 2016, kinerja investasi diperkirakan akan mengalami peningkatan yang dikontribusikan oleh pengerjaan proyek Pemerintah dan swasta. Peningkatan tersebut, sejalan dengan semakin tingginya optimisme pelaku usaha ke depan terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro regional, sehingga berdampak pada

9 8 6.53 6.58 - 6.98 7 6 6.42-6.82 5 4 3 2 1 0

40000

Sejalan

PDRB

semakin kondusifnya perkembangan usaha. Selain itu, optimisme pelaku usaha juga didorong oleh tendensi penurunan suku bunga kredit perbankan (investasi dan modal kerja) di Provinsi Bali menuju suku bunga single digit3 sebagai respon terhadap penurunan suku bunga BI Rate dan implementasi BI 7 days Repo rate serta didukung relaksasi LTV. Sementara

itu,

perkiraan

peningkatan

kinerja

komponen ekspor pada triwulan depan, didorong Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : *) Angka Proyeksi Bank Indonesia Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali

oleh perkiraan perbaikan perekonomian negara tujuan ekspor4 dan upaya eksportir untuk terus melakukan diversifikasi pasar ekspor serta peningkatan kualitas

Sisi permintaan

produk agar dapat bersaing ditengah semakin

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Bali pada

ketatnya persaingan. Selain itu, kinerja ekspor jasa

triwulan III 2016, didorong oleh perkiraan peningkatan

diperkirakan turut mengalami peningkatan seiring

kinerja konsumsi pemerintah, investasi (PMTB),

dengan periode peak season pariwisata serta

ekspor, serta konsumsi rumah tangga. Peningkatan

didukung upaya beberapa hotel untuk meningkatan

kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan terindikasi

promosi serta penjualan melalui online booking, sales

oleh peningkatan tren realisasi fisik APBD Provinsi Bali

call, dan program discount. Sejalan dengan kondisi

mengikuti pola historisnya, Proyek infrastruktur yang

tersebut, konsumsi rumah tangga diperkirakan

akan berlangsung pada tahun 2016 antara lain adalah

turut mengalami peningkatan seiring dengan pola

peningkatan kapasitas jalan, jembatan, irigasi dan

musimannya di akhir tahun dengan didukung dengan

penyediaan air minum serta pembangunan Rumah

perkiraan stabilnya harga BBM, TTL, dan kebutuhan

Sakit Provinsi Bali dan Rumah Sakit Mata Indera yang

pokok.

ditargetkan selesai di tahun 2016. Sementara itu,

3 4

Berdasarkan informasi anekdotal dan FGD dengan pihak perbankan. Salah satu negara utama tujuan ekspor Provinsi Bali, USA menunjukkan peningkatan permintaan ekspor terutama untuk komoditas garmen.


135

Sisi Penawaran Dari

sisi

Di sisi lain, risiko perlambatan pada triwulan IV

penawaran,

peningkatan

2016, berpotensi bersumber dari isu keamanan

pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2016

dankenyamanan serta resiko terjadinya bencana alam

didorong

kinerja

yang memiliki dampak signifikan terhadap industri

sebagian besar lapangan usaha, antara lain lapangan

pariwisata.. Terdapat potensi kondisi cuaca ekstem,

usaha

oleh

pertanian,

optimisme

perkiraan

peningkatan dan

peternakan,

yang akan mempengaruhi penurunan produksi akibat

konstruksi,

penyediaan

banjir akibat intensitas curah hujan yang tinggi.

akomodasi makan dan minum, serta transportasi

Potensi banjir diperkirakan akan terjadi pada periode

dan pergudangan. Sesuai dengan pola musimannya,

Nopember dan Desember 2016 khususnya di daerah

perkembangan produksi pertanian pada

triwulan

Jembrana dan Buleleng. Selain itu, meningkatnya

IV-2016, diperkirakan akan menghasilkan tingkat

ketidakpastian global turut berpotensi menahan

produksi yang lebih tinggi dibandingkan periode

laju peningkatan kinerja investasi. Pemotongan

yang sama tahun 2015 karena kondisi cuaca yang

anggaran Kementerian dan Lembaga sebesar 10%

diperkirakan lebih mendukung (sesuai ramalan

dan diperkirakan akan berlanjut pada rencana

BMKG), dengan tingkat curah hujan yang tinggi.

pemotongan anggaran tahap 2 termasuk transfer

Peningkatan tersebut juga didorong oleh adanya

daerah sebesar Rp 132 triliun turut berpotensi

panen komoditas tabama yang mulai terjadi di

menahan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali

beberapa daerah di Provinsi Bali dengan didukung

pada triwulan IV 2016.

industri

kehutanan,

pengolahan,

oleh pembangunan irigasi yang telah selesai di bulan Agustus 2016.

Perkiraan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2016 Dengan

perkembangan

terakhir,

perekonomian

Perkiraan meningkatnya lapangan usaha penyediaan

Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan

akomodasi makan dan minum didorong oleh

akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan

berlangsungnya periode peak season pariwisata (natal

perekonomian Bali tahun 2015 (6,04% (yoy)).

dan tahun baru) serta didukung oleh implementasi

Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2016 diperkirakan

kebijakan bebas visa yang telah mencapai 169

berada pada kisaran 6,15%-6,55% (yoy). Dari sisi

negara per Maret 2016. Sejalan dengan hal tersebut,

permintaan, perkiraan peningkatan didorong oleh

lapangan usaha transportasi dan pergudangan

hampir semua komponen. Dari komponen konsumsi

diperkirakan turut mengalami peningkatan.

Pemerintah, perkiraan peningkatan terjadi seiring

Perkembangan lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan VI 2016 diperkirakan turut mengalami peningkatan, didorong oleh potensi semakin baiknya perkembangan ekonomi global (yang berorientasi ekspor luar negeri) dan periode musiman peningkatan permintaan di akhir tahun. Sementara itu, lapangan usaha konstruksi diperkirakan akan turut mengalami peningkatan

seiring

dengan

realisasi

akselerasi

pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah dan swasta yang tinggi di akhir tahun.

136


dengan adanya pembayaran gaji PNS ke 14 yang mulai dilakukan pada tahun 2016 yang berpotensi mendorong realisasi belanja pemerintah. Disamping itu, akselerasi peningkatan dana desa dengan pagu tahun 2016 mencapai Rp 416 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 185 miliar diperkirakan dapat turut menjadi pendorong dimana realisasi dana desa tahun 2016 di Juni 2016 telah mencapai 60%, lebih tinggi dibandingkan realisasi Juni 2015 yang sebesar 38,25%. Komitmen

Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan

alternatif segmen pasar baru (domestik dan ekspor).

perekonomian, terutama pembangunan infrastruktur

Meskipun

diperkirakan akan juga turut motor penggerak

pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tersebut masih

akselerasi peningkatan kinerja konsumsi pemerintah

menghadapi resiko antara lain risiko, berkembangnya

di tahun 2016.

isu keamanan yang berdampak terhadap industri

Sejalan dengan perkembangan tersebut, optimisme akselerasi pada komponen investasi didorong oleh optimisme pelaku usaha seiring dengan tendensi

demikian,

optimisme

meningkatnya

pariwisata, risiko anomali cuaca dan bencana alam, serta resiko seiring dengan revisi ke bawah perkiraan pertumbuhan ekonomi global.

penurunan suku bunga kredit perbankan (investasi dan

Berdasarkan perkembangan terakhir (Juli 2016),

modal kerja) di Provinsi Bali menuju suku bunga single

sebagai dampak dari BREXIT, terdapat revisi prospek

digit sebagai respon terhadap penurunan suku bunga

perekonomian dunia pada tahun 2016 ke bawah.

BI Rate dan implementasi penggunaan BI 7-day Repo

Perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016

Rate. Dukungan kemudahan regulasi terkait dengan

yang sebelumnya diperkirakan sebesar 3,2% (yoy),

investasi dengan penghapusan bidang usaha restoran

direvisi ke bawah menjadi sebesar 3,1% (yoy), atau

dari Daftar Negatif Investasi dan penghapusan

sama dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015.

sejumlah Perda, ditambah dengan rencana relaksasi

Penyesuaian proyeksi (revisi ke bawah) juga terjadi

ketentuan LTV untuk kredit Perumahan turut

pada beberapa negara tujuan utama ekspor Provinsi

mendukung optimisme peningkatan kinerja investasi.

Bali yaitu USA dan Jepang. Revisi ke bawah tersebut,

Peningkatan konsumsi rumah tangga di tahun 2016

terjadi seiring dengan peningkatan ketiakpastian

diperkirakan mengalami perbaikan seiring dengan

global dengan keputusan keluarnya Inggris dari

kenaikan UMP dan potensi menurunnya harga BBM

Uni Eropa yang berdampak pada gejolak di Pasar

dan LPG, serta terjaganya TTL sepanjang tahun 2016

Keuangan Global yang juga mempengaruhi keputusan

serta dengan pencairan gaji ke14 bagi PNS. Dari sisi

investasi. Dengan demikian, revisi pertumbuhan

penawaran, perkiraan peningkatan perekonomian

ekonomi ke bawah tersebut terutama terkonsentrasi

bersumber

kinerja

di negara- negara Eropa. Meskipun demikian,

lapangan usaha pertanian seiring dengan dukungan

indikator aktivitas perekonomian sepanjang tahun

program pengembangan peningkatan produktivitas

2016 menunjukkan perkembangan yang lebih baik

pertanian oleh pemerintah dan pembangunan irigasi,

dari ekspektasi terutama di negara emerging markets

serta perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi

dengan perekonomian yang sedang berkembang dan

di tahun 2016 yang diperkirakan terjadi seiring

beberapa negara maju lainnya antaralain Amerika

dengan perkiraan peningkatan industri pariwisata

Serikat dan Jepang. Sejalan denan kondisi tersebut,

dan

kinerja perekonomian Tiongkok sepanjang tahun

dari

industri

diperkirakan

perkiraan

pengolahan. mengalami

peningkatan

Industri

pariwisata

peningkatan

seiring

2016 turut menunjukkan pertumbuhan yang lebih

dengan upaya pemerintah dalam me-rebranding

kuat dibandingkan dengan perkiraan didorong oleh

dan mempromosikan Provinsi Bali sebagai destinasi

investasi infrastruktur serta harga minyak dunia

pariwisata. Sementara, perkiraan peningkatan industri

yang mulai mengalami peningakatan. Hal tersebut

pengolahan didorong oleh upaya pelaku usaha dalam

juga terkonfirmasi dari hasil survei dan liaison

meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan

yang menemukan adanya tendensi peningkatan


137

Tabel 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF) Juli 2016 Keterangan : **) angka proyeksi IMF

permintaan negara-negara tujuan ekspor seiring

Peningkatan tekanan inflasi kelompok administered

dengan perbaikan perekonomian negara tersebut.

prices didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara,

Perkembangan

mendukung

tarif angkutan antar kota serta penyesuaian tarif

perekonomian

listrik akibat kenaikan harga minyak dunia. Sementara

Indonesia maupun Provinsi Bali pada tahun 2016 ini.

itu, gangguan produksi terjadi di Libya, Nigeria,

optimisme

7.2.

tersebut

akan

semakin

membaiknya

INFLASI BALI KESELURUHAN TAHUN 2016

dan Kanada juga mendorong percepatan kenaikan harga minyak dunia selama beberapa bulan terakhir. Sementara harga kelompok volatile food diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan demand pada perayaan Hari Raya Keagamaan (Hari Raya Idul Adha, Galungan dan Kuningan) di triwulan III 2016. Tekanan inflasi kelompok inti diperkirakan stabil, seiring dengan mulai membaiknya nilai tukar Rupiah, masih berlanjutnya tren penurunan harga komoditas internasional dan ekspektasi inflasi yang terjaga. Optimisme terhadap terkendalinya tekanan inflasi

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : *) Angka Proyeksi BI Grafik 7.2 Proyeksi Inflasi Bali

Berdasarkan hasil tracking sampai dengan Juli 2016, inflasi Bali pada keseluruhan tahun 2016 diperkirakan akan sebesar 3,39%±1% (yoy) , dan diharapkan dapat mendukung tercapainya target inflasi nasional yang sebesar 4±1% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, peningkatan inflasi pada triwulan IV 2016 terutama bersumber dari administered prices dan volatile food. Sementara itu tekanan kelompok core inflation relatif stabil.

138


inti didukung oleh terjaganya ekspektasi masyarakat dan masih kuatnya sisi penawaran dalam merespon permintaan. Hasil Survei Konsumen (SK) periode Juli 2016 menunjukkan indeks ekspektasi perubahan harga periode 3 bulan ke depan sebesar 166,5, lebih rendah dibandingkan indeks triwulan I 2016 yang sebesar 173,37. Demikian pula untuk indeks ekspektasi perubahan harga periode 6 bulan ke depan sebesar 179,5, lebih rendah dibandingkan indeks triwulan lalu yang sebesar 181. Terjaganya perkiraan harga tersebut terjadi seiring dengan

perkembangan

investasi

pada

beberapa

tahun

Celukan Bawang sebagai jaringan transportasi

terakhir yang mendorong kemampuan pemenuhan

laut untuk pelayanan kapal penumpang, barang,

pasokan

dan pariwisata.

kebutuhan dalam mengimbangi tetap

kuatnya permintaan ke depan.

•

Bali yang terhambat isu kepemilikan gudang

Namun demikian, masih terdapat sejumlah risiko (upward risk) yang perlu diwaspadai mengingat karakteristik khusus perekonomian Bali. Posisi Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dunia mendukung tingginya pertumbuhan ekonomi Bali seiring dengan peningkatan kinerja industri pariwisata. Di sisi

Belum berjalannya Sistem Resi Gudang di Provinsi yang tersebar di Kabupaten/Kota.

•

Adanya

kendala

Bulog

Divre

Bali

dalam

memanfaatkan beras lokal (Bali) karena HPP Bulog yang selalu lebih rendah dari harga jual petani Bali.

lain, tingginya jumlah wisatawan berujung pada

Sehubungan dengan upaya pengendalian inflasi

peningkatan kebutuhan pangan dapat mendorong

daerah, adapun permasalahan dan tantangan utama

laju inflasi. Beberapa isu strategis dan tantangan

TPID dapat dibagi dalam beberapa aspek sebagai

dalam pengendalian inflasi di antaranya adalah:

berikut:

•

1. Aspek

Belum optimalnya jaminan/asuransi bagi usaha pertanian yang merujuk pada UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

•

Maraknya

alih

fungsi

lahan

dan

belum

tentang lahan pangan berkelanjutan dan UU No. 18 tahun 2012 terkait keharusan membentuk Badan Ketahanan Pangan masing-masing di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota. Terhambatnya jembatan

•

2. Aspek produksi, produksi pangan belum mampu

distribusi

Tukadaya

karena

yang

potensi kenaikan jumlah wisatawan setiap tahunnya. 3. Aspek distribusi, Rantai distribusi masih relatif panjang khususnya untuk bahan pangan. 4. Aspek

edukasi,

perbaikan

belum

terbatasnya

mengenai

pemahaman

pentingnya

stabilitas

harga.

dapat

5. Aspek Infrastruktur dan konektivitas. Hambatan

diselesaikan sebagai jalur utama distribusi barang

pasokan bahan pangan yang bertumpu pada

dari Gilimanuk ke seluruh Provinsi Bali.

Pelabuhan Gilimanuk yang juga merupakan

Adanya hambatan distribusi pada jalur Ketapang -

sentra arus manusia dari dan ke Jawa – Bali.

Gilimanuk karena terdapat perbedaan kelas jalan

Konektivitas perdagangan antara daerah produksi

antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bali.

dengan daerah konsumsi belum optimal. 6. Aspek Regulasi, belum adanya peraturan yang

distribusi karena kelebihan muatan.

terkait pengendalian inflasi daerah dan rangkaian

Perlunya dibangun Sistem Logistik Provinsi Bali

kegiatan stabilisasi harga melalui penyusunan

mengacu pada PP no 26 tahun 2012 tentang

anggaran APBD.

Cetak

•

optimalnya

kerjasama TPID antar Provinsi.

masyarakat

Hal ini berdampak pada penumpukan antrian •

belum

memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk

ditindaklanjutinya UU No. 41 tahun 2009

•

kelembagaan,

Logistik

7. Aspek Kajian, data suplus defisit belum tersedia

Nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan

dan reliable serta belum terdapat studi mengenai

pasokan melalui kelancaran distribusi.

pemetaan arus perdagangan komoditas antar

Belum

Biru

Pengembangan

optimalnya

Sistem

pemanfaatan

Pelabuhan

daerah.


139

Daftar Singkatan ADHB

Atas Dasar Harga Berlaku

Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah

ADHK

Atas Dasar Harga Konstan

PLTU

Pembangkit Listrik Tenaga Uap

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja

PMD

Pembangunan Masyarakat Desa

Daerah

PMTB

Pembentukan Modal Tetap Bruto

ATM

Anjungan Tunai Mandiri

PPN

Pelabuhan Perikanan Nusantara

BBM

Bahan Bakar Minyak

qtq

quarter to quarter

BPR

Bank Perkreditan Rakyat

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka

CGE

Computable General Equilibrium

Menengah Daerah

DAK

Dana Alokasi Khusus

RT

Rumah Tangga

DAU

Dana Alokasi Umum

RTGS

Real Time Gross Settlement

DOC

Day Old Chicks

SBT

Saldo Bersi Tertimbang

FGD

Focus Group Discussion

SK

Survei Konsumen

GKG

Gabah Kering Giling

SKDU

Survei Kegiatan Dunia Usaha

HPP

Harga Pokok Penjualan

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

IB

Indeks Yang Dibayar Petani

SMA

Sekolah Menengah Atas

IHK

Indeks Harga Konsumen

SMK

Sekolah Menengah Kejuruan

IHKP

Indeks Harga Konsumen Perdesaan

TDL

Tarif Dasar Listrik

IKRT

Indeks Konsumsi Rumah Tangga

TPID

Tim Pengendalian Inflasi Daerah

IPM

Indeks Pembangunan Manusia

TPK

Tingkat Penghunian Kamar

IT

Indeks Yang Diterima Petani

TPT

Tingkat Pengangguran Terbuka

JITUT

Jaringan Irigasi Usaha Tani

TTL

Tarif Tenaga Listrik

LDR

Loan to Deposit Ratio

USD

United States Dollar

LGA

Listrik Air dan Gas

yoy

year on year

LNPRT

Lembaga Non Profit Rumah Tangga

mtm

month to month

NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia

NPL

Non Performing Loan

NTB

Nilai Tambah Bruto

NTP

Nilai Tukar Petani

PAD

Pendapatan Asli Daerah

PBI

Peraturan Bank Indonesia

PDB

Produk Domestik Bruto

PDRB

Pertumbuhan Domestik Regional

Bruto PHR

Perdagangan Hotel dan Restoran

PIHPS

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis

140


TIM PENYUSUN Penanggung Jawab Causa Iman Karana

Koordinator Penyusun Suarpika Bimantoro

Editor Teguh Setiadi

Tim Penulis Umran Usman Putriana Nurman Ganis Arimurti Rai Gian Danny Ikhsan Utama

Kontributor Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Produksi dan Distribusi Ni Made Wiwik Sulasih

Foto Cover Agus Mulyawan Dana

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Jl. Letda Tantular No. 4 Denpasar – Bali, 80234 Tel. (0361) 248982 Fax. (0361) 222988


141

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI BALI AGUSTUS 2016

Recommend Documents