KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI BALI TRIWULAN III 2015

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI BALI TRIWULAN III 2015

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Tim Asesmen dan Advisory Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Jl. Letda Tantular No. 4 Denpasar – Bali, 80234 Tel. (0361) 248982 Fax. (0361) 222988 Email : [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Bali Triwulan III 2015

1

2


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Bali triwulan III 2015. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan stakeholders internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Bali. Bank Indonesia berpandangan bahwa perekonomian daerah khususnya Bali mempunyai posisi dan peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dalam upaya menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini didasari oleh fakta pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah dan semakin meningkatnya proporsi inflasi daerah dalam menyumbang inflasi nasional. Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna mencapai target inflasi nasional. Salah satu wujud dari kepedulian Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian

daerah adalah melakukan berbagai kajian dan diseminasi hasil-hasil kajian kepada stakeholders. Salah satunya melalui KEKR yang berisikan kajian dan informasi mengenai perekonomian daerah dan dipahami secara luas oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya, stakeholders dapat memanfaatkan informasi dari KEKR ini sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam upaya perbaikan kinerja ekonomi Bali di masa depan. Kami juga berharap akan muncul ide-ide konstruktif yang dapat memberikan nilai tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan maupun kajian – kajian lanjutan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah masih belum sepenuhnya sempurna, sehingga saran, kritik dan dukungan informasi/data dari Bapak/Ibu sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari kajian tersebut. Akhir kata, kami berharap semoga Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional ini bermanfaat bagi para pembaca. Denpasar, 18 November 2015 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI TTD Dewi Setyowati Kepala Perwakilan


3

Daftar Isi Kata Pengantar

3

Infografis

12

Ringkasan Umum

14

Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Bali 17 Bab I Ekonomi Makro Regional 21

1.1. KONDISI UMUM

23

1.2. SISI PENAWARAN

23

1.2.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

25

1.2.2. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

26

1.2.3. Lapangan Usaha Konstruksi dan Lapangan Usaha Real Estate

27

1.2.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

28

1.2.5. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

28

30

1.2.6. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

1.2.7. Lapangan Usaha Jasa Perusahaan, Jasa Keuangan, dan Jasa Lainnya

31

1.2.8. Lapangan Usaha lainnya

32

32

1.3. SISI PERMINTAAN

1.3.1. Konsumsi

32

1.3.2. Investasi

34

34

1.3.3. Neraca Perdagangan

1.4. PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

36

Bab II Perkembangan Inflasi 42

2.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

45

2.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

45

2.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

45

2.2.2. Inflasi Menurut Kota

49

2.3. DISAGREGASI INFLASI

51

a) Volatile Food 52 b) Administered Prices 52 c) Core Inflation 52

2.4. PERGERAKAN HARGA DI KOTA NON SAMPEL INFLASI

53

2.5. INFLASI PERDESAAN

54

4


Bab III Perbankan dan Sistem Pembayaran 59

3.1. PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM

61

3.1.1. Pelaksanaan Fungsi Intermediasi

62

3.1.2. Non Performing Loan (NPL)

64

3.2. PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

64

3.3. PERKEMBANGAN PERBANKAN KABUPATEN/KOTA

65

3.4. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

67

3.4.1. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

67

3.4.2. Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai

68

Bab IV Keuangan Pemerintah 76

4.1 ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

79

4.2 ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PROVINSI BALI

79

4.3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN/KOTA DI BALI

80

4.4 PERANAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN BALI

81

Bab V Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 85

5.1 KONDISI KETENAGAKERJAAN PROVINSI BALI

87

5.2 KONDISI KESEJAHTERAAN PROVINSI BALI

88

Bab VI Prospek Perekonomian 91

6.1. MAKRO EKONOMI REGIONAL

93

6.2. INFLASI BALI TRIWULAN IV 2015

95

6.3. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI

97


5

Daftar Grafik Grafik 1. 1 Nominal PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

23

Grafik 1. 2 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan III 2015

24

Grafik 1. 3 Andil Kategori terhadap Perekonomian Provinsi Bali Triwulan III 2015

24

Grafik 1. 4 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan

25

Grafik 1. 5 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara

25

Grafik 1. 6 Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali

25

Grafik 1. 7 Kreit Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

26

Grafik 1. 8 Tingkat Penghunian Kamar dan Rata-rata Lama Menginap di Hotel

26

Grafik 1. 9 Perkembangan Produksi Padi di Bali

26

Grafik 1. 10 Perkembangan Penangkapan Ikan PPN Pengambengan

26

Grafik 1. 11 Perkembangan Kredit Kategori Pertanian

27

Grafik 1. 12 Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi Bali

27

Grafik 1. 13 Indeks Harga Properti Residensial (IHPR)

27

Grafik 1. 14 Kredit Kategori Konstruksi

27

Grafik 1. 15 Pertumbuhan Komoditas Utama Penjualan

28

Grafik 1. 16 Perkembangan Total Penjualan

28

Grafik 1. 17 Penyaluran Kredit Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

28

Grafik 1.18 Kegiatan Dunia Usaha Pengangkutan dan Komunikasi

29

Grafik 1. 19 Arus Penumpang Laut Pelabuhan Benoa

29

Grafik 1. 20 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Ngurah Rai

29

Grafik 1. 21 Arus Bongkar Muat Pelabuhan Provinsi Bali

29

Grafik 1. 22 Arus Kapal Pelabuhan Provinsi Bali

30

Grafik 1. 23 Penyaluran Kredit Transportasi dan Pergudangan

30

Grafik 1 .24 Indikator Industri Besar Sedang

30

Grafik 1. 25 Indikator Industri Besar Sedang

30

Grafik 1. 26 Kredit Kategori Industri

30

Grafik 1. 27 Konsumsi Listrik Industri

31

Grafik 1. 28 NTB Perbankan

31

Grafik 1. 29 Penyaluran Kredit di Kategori Jasa Keuangan

31

Grafik 1. 30 Kegiatan Dunia Usaha - Jasa jasa

31

Grafik 1. 31 Penyaluran Kredit di Adm. Pemerintah

32

6


Grafik 1. 32 Konsumsi Listrik di Bali

32

Grafik 1. 33 Jumlah Pelanggan Listrik

32

Grafik 1. 34 Perkembangan Giro Pemerintah

33

Grafik 1. 35 Indeks Keyakinan Konsumen

34

Grafik 1. 36 Kredit Konsumsi

34

Grafik 1. 37 Kredit Investasi

34

Grafik 1. 38 Perkembangan Nilai Impor Barang Modal

34

Grafik 1. 39 Nilai Ekspor Luar Negeri Bali

34

Grafik 1. 40 Volume Ekspor Luar Negeri Bali

35

Grafik 1. 41 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama

35

Grafik 1. 42 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama

35

Grafik 1. 43 Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan

35

Grafik 1. 44 Pertumbuhan Ekspor berdasarkan Negara Tujuan

35

Grafik 1. 45 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali

36

Grafik 1. 46 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali

36

Grafik 1. 47 Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC

36

Grafik 1. 48 Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC

36

Grafik 1. 49 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali

37

Grafik A. 1 Wide Impact IndoTERM

39

Grafik 2. 1 Inflasi Kota di Bali (%yoy)

45

Grafik 2. 2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)

45

Grafik 2. 3 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali

46

Grafik 2. 4 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali

46

Grafik 2. 5 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali

47

Grafik 2. 6 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali 47 Grafik 2. 7 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

47

Grafik 2. 8 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

47

Grafik 2. 9 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali

48

Grafik 2. 10 Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali

48

Grafik 2. 11 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali

48

Grafik 2. 12 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali

48

Grafik 2. 13 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali

49


7

Grafik 2. 14 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali

49

Grafik 2. 15 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

49

Grafik 2. 16 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

49

Grafik 2. 17 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar

49

Grafik 2. 18 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja

50

Grafik 2. 19 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% yoy)

51

Grafik 2. 20 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

52

Grafik 2. 21 Perkembangan Indeks Harga Ekspor Non Migas

52

Grafik 2. 22 Nilai Penjualan Eceran

53

Grafik 2. 23 Ekspektasi Konsumen

53

Grafik 2. 24 Pergerakan Harga Komoditas Pertanian di Kabupaten Karangasem

53

Grafik 2. 25 Pergerakan Harga Komoditas Peternakan di Kabupaten Karangasem

54

Grafik 2. 26 Pergerakan Harga Komoditas Pertanian di Kabupaten Gianyar

54

Grafik 2. 27 Pergerakan Harga Komoditas Peternakan di Kabupaten Gianyar

54

Grafik 2. 28 Perkembangan Inflasi Pedesaan (mtm)

54

Grafik 2. 29 Perkembangan Inflasi Pedesaan (ytd)

54

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Tahunan Asset, DPK dan Kredit

61

Grafik 3. 2 Komposisi dan Pertumbuhan Asset Menurut Kelompok Bank

61

Grafik 3. 3 Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR)

62

Grafik 3. 4 Perkembangan LDR menurut Kelompok Bank

62

Grafik 3. 5 Pertumbuhan DPK Menurut Kelompok Bank

62

Grafik 3. 6 Pertumbuhan DPK

62

Grafik 3. 7 Pertumbuhan Kredit Perbankan

63

Grafik 3. 8 Komposisi Kredit

63

Grafik 3. 9 Perkembangan Suku Bunga

63

Grafik 3. 10 Perkembangan NPL Kredit

64

Grafik 3. 11 NPL Berdasarkan Kelompok Bank

64

Grafik 3. 12 Pertumbuhan Asset, Kredit dan DPK

65

Grafik 3. 13 Loan to Deposit Ratio (LDR) 65 Grafik 3. 14 Jumlah Kantor Bank per 1.000 Penduduk Dewasa

66

Grafik 3. 15 Penyebaran Kantor Bank di Provinsi Bali

66

8


Grafik 3. 16 Jumlah ATM per 10.000 Penduduk Dewasa

66

Grafik 3. 17 Penyebaran ATM di Provinsi Bali

66

Grafik 3. 18 Perkembangan Uang Kartal di Bali

67

Grafik 3. 19 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling

67

Grafik 3. 20 Perkembangan Kliring

69

Grafik 3. 21 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong

69

Grafik 3. 22 Perkembangan Transaksi RTGS dari Bali

69

Grafik 3. 23 Perkembangan Transaksi RTGS ke Bali

69

Grafik C. 1 Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Kewajiban Rupiah kepada Stakeholders 75 Grafik C. 2 Leaflet Kewajiban Penggunaan Rupiah di NKRI

76

Grafik 4. 1 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan di Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Bali (%)

80

Grafik 4. 2 Pagu Pendapatan APBD diSeluruh Kab/Kota di Prov. Bali

81

Grafik 4. 3 Pagu BelanjaAPBD diSeluruh Kab/Kota di Prov. Bali

81

Grafik 4. 4 Realisasi Pendapatan APBD di Seluruh Kab/Kota di Prov. Bali

81

Grafik 4. 5 Realisasi Belanja APBD di Seluruh Kabupaten/Kota Prov. Bali

81

Grafik 4. 6 Peranan APBD Provinsi Bali Terhadap Perekonomian Bali

92

Grafik 4. 7 Kontribusi APBD terhadap Perekonomian Kabupaten/Kota di Bali

92

Grafik 5. 1 Perkembangan Jumlah Pengangguran di Prov. Bali

87

Grafik 5. 2 Jumlah Tenaker Berdasarkan Lapangan Kerja Utama

87

Grafik 5. 3 Perkembangan Tenaga Kerja 2013-2015

88

Grafik 5. 4 Perkembangan Nilai tukar Petani (NTP) Prov. Bali

89

Grafik 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali

93

Grafik 6. 2 Perkembangan Dunia Usaha

94

Grafik 6. 3 Proyeksi Inflasi Bali

95

Grafik 6. 4 Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Kawasan (ytd)

97

Grafik 6. 5 Ekspektasi Konsumen terhadap Perubahan Harga Barang & Jasa

97


9

Daftar Tabel Tabel 1. 1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (%, yoy)

24

Tabel 1. 2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy)

33

Tabel A. 1 Tabel Binding Constraints Provinsi Bali

38

Tabel 2. 1 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

50

Tabel 2. 2 Ranking Komoditas Berdasarkan Sumbangan dan Frekuensi Inflasi di Kota Denpasar Triwulan III 2015 50 Tabel 2. 3 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran

51

Tabel 2. 4 Ranking Komoditas Berdasarkan Sumbangan dan Frekuensi Inflasi di Kota Singaraja Triwulan III 2015 51 Tabel 3. 1 Perkembangan Usaha Bank Umum di Bali

61

Tabel 3. 2 Perkembangan Kredit Menurut Kategori

64

Tabel 3. 3 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali

65

Tabel 3. 4 Perkembangan Rekening DPK dan Kredit per Kabupaten di Bali September 2015

67

Tabel 3. 4 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali

67

Tabel 3. 5 Perkembangan Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong

68

Tabel 3. 6 Perkembangan Transaksi RTGS

69

Tabel C. 1 Landasan Kewajiban Penggunaan Rupiah

74

Tabel 4. 1 Rata-rata Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2012 – 2015

80

Tabel 4. 2 APBD Provinsi Bali

83

Tabel 5. 1 Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja dan Pengangguran per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 88 Tabel 5. 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali

89

Tabel 5. 3 Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

90

Tabel 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran

93

Tabel 6. 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan

94

Tabel 6. 3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali

95

Daftar Boks BOKS A PEMETAAN KENDALA UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BALI (MOST BINDING

CONSTRAINT) MELALUI GROWTH DIAGNOSTIC 38 BOKS B ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI BALI

56

BOKS C KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI

74

10


Seri Mengenal Bank Indonesia SERI MENGENAL BANK INDONESIA DAN EKONOMI “Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan”


70

11

perkembangan perkembanganperekonomia perekonomi Provinsi Provinsi Bali BaliTriwulan TriwulanIIIIII2015 2015 perkembangan inflasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali triwulan III mengalami peningkatan hingga tercatat sebesar 6,29% yoy. Dari sisi penawaran peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2015 bersumber dari peningkatan kinerja sebagian besar kategori lapangan usaha, terutama perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, administrasi pemerintahan, dan jasa keuangan. Dari sisi permintaan peningkatan pertumbuhan bersumber dari peningkatan kinerja konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT. Perkembangan harga menunjukkan penurunan dengan tingkat inflasi sebesar 6,56% yoy.

7,92%

yoy SINGARAJA

6,27%

yoy DENPASAR

6,56% yoy

perkembangan SISTEM PEMBAYARAN Rp

uang elektronik

TUNAI INFLOW

NET OUTFLOW

OUTFLOW

Rp3,6T

Rp1,23T

Rp4,8T

KLIRING

Rp

NON TUNAI

562 Lembar Rp14T

RTGS

Dari Bali Ke Bali Rp25,72T Rp15,7T

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

77,44% 12


PENDAPATAN

52,9% BELANJA

an ian

6.29% perkembangan PERBANKAN

KREDIT

ASET

DPK

10,68% yoy

10,09% yoy

8,52% yoy

1,89

NPL

79,66

LDR

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN

104,46

1,99%

NILAI TUKAR PETANI

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

PROYEKSI PEREKONOMIAN INFLASI TRIWULAN IV 2015 2015

PERTUMBUHAN EKONOMI

2,98% +- 1 YOY

6,57% +- 0.5 YOY

Kajian Ekonomi + dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Bali + Triwulan III 2015

2,98% - 1 YOY

6,28% - 0.5 YOY

13

Ringkasan Umum Sejalan dengan kondisi nasional, kinerja perekonomian Bali pada triwulan III 2015 juga

Perekonomian Bali

menunjukkan kinerja yang membaik. Perekonomian Bali pada triwulan III 2015 tumbuh

triwulan III 2015

sebesar 6,29% (yoy), meningkat dari triwulan II 2015 yang tercatat sebesar 6,03% (yoy).

mengalami peningkatan

Pencapaian tersebut juga tercatat di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,73%

menjadi sebesar 6,29%

(yoy). Dari sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari

(yoy)

peningkatan kinerja pada sebagian besar kategori lapangan usaha. Beberapa diantaranya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, administrasi pemerintahan, dan jasa keuangan. Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali terjadi seiring dengan peningkatan konsumsi yang terutama didorong oleh konsumsi pemerintah seiring dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah. Secara spasial, kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali masih terjadi, khususnya antara wilayah Bali Selatan dan Bali non-Selatan. Wilayah Bali Selatan yang mendominasi aktivitas perekonomian dan pusat pertumbuhan industri pariwisata yang menjadi tonggak perekonomian Bali seperti Badung dan Denpasar mampu tumbuh tinggi mencapai 6,75%(yoy) dan 6,77%(yoy) pada tahun 2014. Sementara itu, Kabupaten Bangli yang berada di wilayah Bali non-Selatan hanya mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67%(yoy) pada tahun 2014. Tren penurunan inflasi di Bali terus berlanjut. Inflasi Bali mengalami penurunan

Tekanan inflasi Provinsi

dibandingkan triwulan sebelumnya, hingga berada pada batas bawah proyeksi Bank

Bali pada triwulan III 2015

Indonesia. Pada triwulan III 2015 inflasi Bali tercatat sebesar 6,56% (yoy), lebih rendah

melandai

dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 6,83% (yoy). Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kota Singaraja yang tercatat sebesar 7,92% (yoy) pada September 2015. Realisasi inflasi di Singaraja berada di atas inflasi Kota Denpasar yang tercatat sebesar 6,27% (yoy). Meskipun demikian disparitas inflasi antara Denpasar dan Singaraja semakin menyempit, yang tidak lepas dari semakin solidnya upaya pengendalian inflasi oleh TPID Kota Singaraja.Berdasarkan penyebabnya, penurunan tekanan inflasi pada triwulan III tahun 2015 disebabkan oleh semua kelompok baik volatile food, core inflation maupun administered prices. Pemantauan pergerakan harga di kota-kota nonsampel inflasi di Bali dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Bali melalui Sistem Informasi Harga Komoditas Pangan Strategis (SiGapura) Provinsi Bali. Hasil pemantauan harga terhadap 7 komoditas (penyumbang utama inflasi Bali) di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa sepanjang triwulan III 2015 harga-harga cenderung stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan penurunan harga cukup tinggi pada komoditas bawang merah.

14


Disisi lain tekanan inflasi pedesaan Bali yang dihitung dengan menggunakan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di sepanjang triwulan III 2015 masih menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi pedesaan pada September 2015 tercatat sebesar 0,52% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar -0,02% (yoy). Hal ini mendorong TPID untuk terus mengintensifkan pengendalian inflasi, tidak hanya di daerah perkotaan, namun juga di perdesaan. Perekonomian masih

Pada triwulan III 2015, kinerja bank umum di Provinsi Bali masih terjaga, seiring

didukung oleh kinerja

dengan indikator fungsi intermediasi dan kualitas kredit yang masih terjaga. Bank

perbankan yang terjaga.

umum menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan asset yang masih mengalami pertumbuhan, seiring dengan NPL yang membaik dan LDR yang terjaga, meskipun trend perlambatan penyaluran kredit masih berlanjut. Sejalan dengan perkembangan bank umum, BPR mencatat kinerja yang terjaga seiring dengan perbaikan NPL dan LDR. Sementara itu, secara spasial penyaluran kredit perkabupaten/ kota di Provinsi Bali berdasarkan lokasi proyek serta perkembangan layanan perbankan masih terkonsentrasi di daerah Bali Selatan.

Sistem pembayaran tunai

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, sistem pembayaran tunai maupun

maupun nontunai

nontunai mengalami peningkatan pada triwulan III 2015. Posisi sistem pembayaran

mengalami peningkatan

tunai pada triwulan III 2015 berada pada posisi net outflow seiring dengan peningkatan

pada triwulan III 2015

kebutuhan selama hari raya keagamaan dan musim liburan. Sejalan dengan itu jumlah transaksi kliring di Provinsi Bali juga mengalami peningkatan. Namun demikian perkembangan RTGS menunjukkan pertumbuhan yang melambat.

Realisasi pendapatan dan

Dukungan fiskal terhadap perekonomian Bali semakin membaik, sebagaimana

belanja triwulan III 2015

tergambar pada realisasi belanja modal yang berada di atas rata-ratanya selama 5

lebih rendah

tahun terakhir. Membaiknya realisasi belanja juga didukung oleh masih tingginya rasio

dibandingkan dengan

kemandirian fiskal Provinsi Bali.

tahun sebelumnya

Namun demikian, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Bali pada triwulan III 2015 masih tercatat 77,44%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 83,9%. Demikian juga untuk realisasi anggaran belanja yang sebesar 52,90%, sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi belanja triwulan III 2014 yang sebesar 55,94%. Secara spasial, sampai dengan triwulan III 2015, seluruh Kabupaten/Kota di Bali telah merealisasikan anggarannya, dengan rata-rata tingkat realisasi pendapatan mencapai 72,51% dan rata-rata tingkat realisasi belanja sebesar 55,81%. Pemerintah Kabupaten Tabanan tercatat memiliki realisasi pendapatan tertinggi, yakni sebesar 80,22%. Sementara realisasi belanja tertinggi tercatat di Kabupaten Jembrana, yaitu sebesar 63,62%.


15

Tingkat penyerapan tenaga kerja di Bali cukup baik, sebagaimana tercermin pada

Perkembangan tenaga

angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bali pada Agustus 2015 yang tercatat

kerja dan kesejahteraan

sebesar 1,99%, atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional yang

Provinsi Bali pada triwulan III 2015 menunjukan

tercatat sebesar 6,16% pada periode yang sama.

perkembangan yang

Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat Bali dalam beberapa

cukup baik

tahun terakhir terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini sebagaimana tergambar pada tren perbaikan indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan dan Nilai Tukar Petani. Selanjutnya, distribusi kesejahteraan antar penduduk juga mengalami perbaikan sebagaimana tercermin pada menurunnya angka gini ratio. Hasil tracking Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada triwulan III 2015 terhadap beberapa indikator perekonomian juga menunjukkan optimisme terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Bali . Secara spatial, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mayoritas Kabupaten/Kota di Bali telah memiliki kualitas hidup yang memadai. Dengan perkembangan terakhir, perkiraan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali

Perekonomian Bali

mengalami perbaikan. Perekonomian Bali pada triwulan IV 2015 diperkirakan akan

triwulan IV 2015

mengalami peningkatan pada kisaran 6,57% ± 1% (yoy) sehingga secara keseluruhan

diperkirakan tumbuh

tahun 2015 perekonomian Bali akan tumbuh pada kisaran 6,28%

± 1% (yoy).

pada kisaran 6,57% ±

Perlambatan perekonomian Bali di tahun 2015 terutama disebabkan oleh tertahannya

1% (yoy), dan pada tahun

kinerja ekspor

2015 di kisaran 6,28% ±

seiring dengan perlambatan perekonomian global serta kinerja

konsumsi pemerintah yang sempat tertahan sampai dengan pertengahan tahun 2015.

1% (yoy)

Dari sisi produksi, perlambatan pertumbuhan ekonomi bersumber dari perlambatan kinerja beberapa kategori lapangan usaha, antara lain kategori lapangan pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori industri pengolahan, serta kategori lapangan usaha real estate. Dari sisi perkembangan harga, berdasarkan hasil tracking sampai dengan triwulan

Inflasi Bali pada triwulan

IV 2015 inflasi Bali diperkirakan akan sebesar 2,98%±1% (yoy) pada tahun 2015

IV 2015 diperkirakan

sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya target inflasi nasional yang

pada kisaran 2,98%±1%

sebesar 4±1% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, melandainya inflasi pada triwulan IV

(yoy)

2015 terutama bersumber dari administered prices dan volatile foods. Sementara itu tekanan kelompok core inflation relatif stabil.

16


Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Bali PDRB DAN INFLASI Indikator

2014 I

II

III

IV

6.55

6.21

6.21

7.88

2014

2015 I

II

III

6.20

6.03

6.29

EKONOMI MAKRO REGIONAL Produk Domestik Regional Bruto (%)

6.72

Berdasarkan Kategori : -

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

4.81

2.93

2.66

8.63

4.73

3.0

5.01

2.3

-

Pertambangan dan Penggalian

-5.16

-2.79

1.89

3.67

-0.60

-5.07

-6.11

-9.4

-

Industri Pengolahan

9.73

9.35

9.05

7.50

8.88

6.73

8.57

6.9

-

Pengadaan Listrik, Gas

-2.47

5.01

3.35

4.64

2.64

1.97

-6.5

-1.3

-

Pengadaan Air

5.49

7.75

9.19

7.15

7.40

0.93

1.1

0.8

-

Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

-1.04

1.46

2.21

4.60

1.80

2.67

3.61

6.1

8.87

5.89

6.34

8.07

7.27

7.66

6.87

8.9

-

Transportasi dan Pergudangan

7.04

6.22

5.70

4.04

5.71

4.48

4.73

5.8

-

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

7.63

5.56

5.53

7.46

6.53

7.53

5.61

5.35

-

Informasi dan Komunikasi

6.32

7.04

7.06

8.40

7.21

9.79

9.05

10.8

-

Jasa Keuangan

10.26

10.87

5.97

10.93

9.49

10.93

6.92

10.7

-

Real Estate

8.74

8.66

9.56

8.60

8.89

5.86

4.95

4.9

-

Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

6.13

7.52

7.82

8.41

7.49

5.23

6.91

7.2

3.64

8.52

13.56

16.51

10.75

7.28

7.92

9.4 8.2

-

-

14.11

14.66

8.55

6.08

10.58

8.75

8.85

13.96

12.40

14.60

9.07

12.43

8.06

7.9

9.8

6.50

7.67

8.19

8.13

7.63

8.96

7.41

7.6

2.39

3.94

5.10

(0.48)

2.66

7.81

6.44

6.69

1.71

4.26

6.43

8.17

5.16

11.13

7.29

(3.86)

(7.26)

1.24

8.42 -1.9

7.33 -1.31

7.29 1.30

6.99

1.98

0.15

(25.07)

(8.63)

4.43

2.86

4.42

Berdasarkan Pengeluaran : -

1. Pengeluaran Konsumsi 1a. Konsumsi Rumah Tangga 1b. Konsumsi LNPRT 1c. Konsumsi Pemerintah

(7.48)

(3.21)

6.69

11.17

1.47

5.32

4.91

4.17

(6.47)

(2.65)

6.07

11.13

1.81

(36.19)

(18.77)

44.05

18.45

(12.52)

7.43 -83.08

7.61 -85.16

6.09 -80.77

3. Neraca Perdagangan Bersih 3a. Ekspor Luar Negeri 3b. Impor Luar Negeri 3c. Net Ekspor Antardaerah

1,022.2

(522.36)

31.77

(131.35)

(1,175.52)

18.55

25.41

-0.45

25.14 28.04

9.03 -4.68

-

2. Investasi 2a. PMTB 2b. Perubahan Inventori

-

14.49

21.74

19.33

19.96

18.93

38.81

7.75

5.10

12.48

17.14

-31.84 68.54

(30.27)

4.58

22.01

4.28

1.87

7.81

6.44

6.69

Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)

132.19

131.09

131.68

136.11

531.07

137.56

122.35

107.74

27.57

31.1

30.86

32.84

122.37

27.80

29.05

25.81

Nilai Impor Nonmigas (USD Juta) Volume Impor Nonmigas (ribu ton)

126.12

44.58

91.99

100.75

363.43

32.1

30.7

21.2

11.71

11.69

28.67

29.15

81.22

30.87

2.00

1.80

6.09

6.41

4.59

8.43

8.43

6.42

6.97

6.56

Ekspor

Impor

Laju Inflasi Provinsi Bali (% yoy)


17

PERBANKAN 2013

Indikator

2015

2014

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

Total Asset (Rp Triliun)

64.85

68.04

73.19

75.55

75.05

79.50

83.83

85.78

85.39

88.52

92.28

DPK (Rp Triliun)

55.98

57.84

62.26

64.23

63.90

66.50

70.54

70.51

72.01

73.58

76.54

-

Giro (Rp Triliun)

11.90

12.05

13.38

11.71

12.23

13.83

14.11

11.96

12.86

13.70

15.00

-

Tabungan (Rp Triliun)

27.54

28.82

30.84

32.75

31.17

30.96

32.90

33.90

32.46

32.35

34.09

-

Deposito (Rp Triliun)

16.54

16.97

18.04

19.77

20.49

21.71

23.53

24.72

26.69

27.51

27.44

PERBANKAN

Kredit (Rp Triliun) - lokasi bank

41.42

44.77

47.16

49.25

50.33

52.83

55.09

57.20

57.96

59.77

60.97

-

Modal Kerja

16.67

17.37

18.32

19.71

19.99

21.29

22.26

22.75

22.94

23.76

24.01

-

Investasi

8.65

10.27

10.66

11.08

11.35

11.90

12.55

13.40

13.62

13.87

14.14

-

Konsumsi

16.10

17.13

18.19

18.46

18.99

19.64

20.28

21.05

21.40

22.13

22.81

Kredit UMKM (Rp Triliun)

16.12

17.78

18.68

19.74

20.21

21.61

22.22

22.95

23.87

24.82

25.30

Loan to Deposit Ratio (%)

73.99

77.40

75.75

76.67

78.77

79.44

78.10

81.14

80.49

81.24

79.66

NPL gross (%)

0.61

0.54

0.51

0.49

0.70

1.66

0.95

0.91

1.34

1.91

1.89

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA Miliar Rp

Kabupaten/ Kota Jembrana

I Kredit DPK Kredit

Tabanan DPK Kredit Badung

DPK Kredit

Gianyar DPK Kredit Klungkung DPK Kredit Bangli DPK Kredit Karangasem DPK Kredit Buleleng DPK Kredit Denpasar DPK

18

2013

Indikator

II

2015

2014 III

IV

I

II

III

IV

I

II

1,504

1,578

1,652

1,718

1,776

1,863

1,955

2,058

2,118

2,248

775

791

846

877

882

967

1,045

1,043

1,072

1,058

3,695

3,881

3,943

4,204

4,306

4,569

4,793

4,975

5,215

5,466

1,608

1,704

1,725

1,775

1,801

1,870

1,906

1,869

1,992

2,008

12,565

14,084

15,537

16,176

16,501

17,622

18,742

20,555

21,125

21,584

6,731

7,488

7,652

8,020

7,826

8,286

8,509

11,307

11,724

11,831

3,682

3,883

4,103

4,354

4,474

4,761

4,991

5,316

5,418

5,589

1,969

2,072

2,245

2,211

2,217

2,225

2,391

2,336

2,402

2,487

1,133

1,185

1,228

1,261

1,282

1,330

1,376

1,411

1,451

1,520

704

742

777

807

843

935

975

959

1,037

1,098

1,115

1,161

1,216

1,262

1,297

1,373

1,435

1,479

1,530

1,599

557

603

711

724

699

742

837

829

826

853

1,634

1,746

1,818

1,877

1,958

2,092

2,209

2,282

2,378

2,506

1,058

1,086

1,171

1,223

1,208

1,303

1,458

1,467

1,497

1,486

3,718

4,183

4,309

4,449

4,770

5,269

5,309

5,547

5,595

5,914

2,321

2,441

2,737

2,756

2,824

2,908

3,098

3,036

3,036

3,039

21,796

23,004

24,367

25,517

26,186

27,085

28,334

29,399

29,395

30,140

40,258

40,913

44,393

45,843

45,596

47,263

50,318

47,664

48,425

49,721


III 2,260 1,118 5,548 2,146 21,993 12,610 5,668 2,723 1,536 1,159 1,639 915 2,555 1,569 6,058 3,266 30,822 51,039

SISTEM PEMBAYARAN Indikator

2013

2014

2015

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

2,906

2,503

2,797

2.194

3.331

2.607

3.269

2.392

4,086

2,810

3,669

2,280

2,468

4,154

3.494

2.382

2.669

4.422

3.630

2,089

3,464

4,899

29,941

33,865

34,940

27.875

42.024

31.878

29.728

35.585

35,192

34,327

25,721

21,235

24,172

34,726

23,638

20.507

20.973

19.634

23.192

12,945

13,254

12,100

21,187

23,450

45,831

21,702

19.201

17.724

15.355

18.166

15,608

17,304

15,727

20,623

22,580

42,415

21,221

19.855

20.268

18642

21.460

14,002

14,337

12,775

3,990

4,144

9,280

4,038

3.866

4.281

4.840

6.219

4,076

5,226

4,713

5,107

5,630

9,692

5,029

4.631

4.677

4.260

5.197

3,468

3,618

3,192

11,782

12,467

13,009

13,616

12.853

12.833

13.753

14.507

13,548

10,096

14,002

529

541

525

553

543

540

553

574

551

408

562

323

344

326

410

321

314

522

640

356

354

343

8.17

8.42

7.75

8.39

8.06

9.09

8.56

7.60

8.05

7.95

8.4

SISTEM PEMBAYARAN Transaksi Tunai

Inflow (Rp Triliun) Outflow (Rp Triliun) RTGS : RTGS From : Nom. Transaksi RTGS From (Mil Rp) Vol.Transaksi RTGS From (Lembar) RTGS To : Nom. Transaksi RTGS To (Mil Rp) Vol. Transaksi RTGS To (Lembar) RTGS From-To : Nom. Transaksi RTGS To (Mil Rp) Vol. Transaksi RTGS To (Lembar) Kliring : Nom. Kliring (Juta Rp) Vol. Kliring (Rb Lbr) Nom. Tolakan Cek/BG Kosong (Jt Rp) Vol Tolakan Cek/BG Kosong (Rb Lbr)


19

Halaman ini sengaja dikosongkan

20


BAB I

ekonomi makro regional

kajian ekonomi dan keuangan regional

Sejalan dengan kondisi nasional, kinerja perekonomian Bali pada triwulan III 2015 juga menunjukkan kinerja yang membaik. Perekonomian Bali pada triwulan III 2015 tumbuh sebesar 6,29% (yoy), meningkat dari triwulan II 2015 yang tercatat sebesar 6,03% (yoy). Pencapaian tersebut juga tercatat di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,73% (yoy). Dari sisi penawaran, peningkatan pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari peningkatan kinerja pada sebagian besar kategori lapangan usaha. Beberapa diantaranya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, administrasi pemerintahan, dan jasa keuangan. Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali terjadi seiring dengan peningkatan konsumsi yang terutama didorong oleh konsumsi pemerintah seiring dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah.

Ekonomi Makro Regional

KEKR TW III 2015

21

22

KEKR TW III 2015


Kondisi Umum

Rp Miliar

PDRB

g PDRB (skala kanan)

34,000 33,000 32,000 31,000 30,000 29,000 28,000 27,000 26,000 25,000 24,000

6.29 6.03

I

II

III

IV

I

2013

II

III

IV

I

2014

II

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

%,yoy

1.1.

III

2015 Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun dasar 2010

Grafik 1.1 Nominal PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional

keuangan. Secara umum peningkatan terjadi seiring

yang mengalami peningkatan dari sebesar 4,67% (yoy)

dengan realisasi proyek pemerintah dan peak season

pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 4,73% (yoy)

industri pariwisata dan berlangsungnya hari raya

pada triwulan III 2015, perekonomian Provinsi Bali

keagamaan.

turut menunjukkan perbaikan kinerja pada triwulan III 2015. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2015 mengalami peningkatan dari 6,03% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 6,29% (yoy). Secara agregat, output riil pada periode laporan tercatat mencapai Rp 32,8 triliun. Dari sisi penawaran, peningkatan

pertumbuhan

tersebut

terutama

bersumber dari peningkatan kinerja pada sebagian besar kategori lapangan usaha. Beberapa diantaranya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, administrasi pemerintahan, dan jasa keuangan. Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali terjadi seiring dengan peningkatan konsumsi yang terutama didorong oleh konsumsi pemerintah seiring dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah. 1.2. Sisi Penawaran Dari

sisi

penawaran,

Perekonomian Provinsi Bali masih didominasi oleh industri pariwisata sebagaimana terlihat dari lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang memiliki pangsa masing-masing sebesar 23% dan 8%. Sementara itu, meskipun cenderung mengalami perlambatan kinerja, lapangan usaha pertanian masih menjadi lapangan usaha utama dengan pangsa mencapai 15% terhadap total perekonomian provinsi Bali (Grafik 1.2). Sementara dari sumbangan pertumbuhan ekonominya, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan konstruksi yang mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan III 2015, memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi Bali masingmasing sebesar 0,77% dan 0,56% (Grafik 1.3). Di sisi lain, meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan, lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan

peningkatan

pertumbuhan

minum

masih

memberikan

sumbangan

terbesar

ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2015 bersumber

kepada perekonomian Provinsi Bali pada triwulan III

dari peningkatan kinerja sebagian besar kategori

2015 mencapai 1,05%. Selain itu, seiring dengan

lapangan usaha, terutama kategori perdagangan

perlambatan lapangan usaha pertanian sumbangan

besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda

lapangan usaha tersebut terhadap perekonomian

motor, konstruksi, administrasi pemerintahan, dan jasa

Provinsi Bali pada triwulan III 2015 turut mengalami


KEKR TW III 2015

23

penurunan mencapai 0,33% dari sebelumnya yang

sebesar 0,75%.

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (%, yoy)* Komponen

2014 I

II

III

IV


4.81

2.93

2.66

8.63

Pertambangan dan Penggalian

-5.16

-2.79

1.89

Industri Pengolahan

9.73

9.35


-2.47

5.01

Pengadaan Air

5.49

Konstruksi

-1.04

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

2014

2015 I

II

III

4.73

3.0

5.01

2.3

3.67

-0.6

-5.07

-6.11

-9.4

9.05

7.5

8.88

6.73

8.57

6.9

3.35

4.64

2.64

1.97

-6.5

-1.3

7.75

9.19

7.15

7.4

0.93

1.1

0.8

1.46

2.21

4.6

1.8

2.67

3.61

6.1

8.87

5.89

6.34

8.07

7.27

7.66

6.87

8.9


7.04

6.22

5.7

4.04

5.71

4.48

4.73

5.8


7.63

5.56

5.53

7.46

6.53

7.53

5.61

5.35


6.32

7.04

7.06

8.4

7.21

9.79

9.05

10.8

Jasa Keuangan

10.26

10.87

5.97

10.93

9.49

10.93

6.92

10.7

Real Estate

8.74

8.66

9.56

8.6

8.89

5.86

4.95

4.9

Jasa Perusahaan

6.13

7.52

7.82

8.41

7.49

5.23

6.91

7.2

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

3.64

8.52

13.56

16.51

10.75

7.28

7.92

9.4

Jasa Pendidikan

14.11

14.66

8.55

6.08

10.58

8.75

8.85

8.2

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

13.96

12.4

14.6

9.07

12.43

8.06

7.9

9.8

Jasa lainnya

6.5

7.67

8.19

8.13

7.63

8.96

7.41

7.6

PDRB

6.55

6.21

6.21

7.88

6.72

6.2

6.03

6.29

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali * Tahun Dasar 2010

Administrasi Pertambangan Jasa Kesehatan Jasa Pertanian, Pemerintahan, lainnya dan Penggalian Kehutanan, Pertahanan dan Jasa dan Kegiatan 1% 1% dan Perikanan Jaminan SosialPendidikan Sosial Industri 2% Jasa 15% Wajib Pengolahan 5% Perusahaan 5% 6% 1% Pengadaan Real Estate Listrik dan Gas 4% 0% Jasa Keuangan dan Asuransi Konstruksi 4% 9%

Informasi dan Komunikasi 5%

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 23%

Transportasi dan Pergudangan 9%

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Perdagangan Limbah dan Besar dan Daur Ulang Eceran, dan 0% Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8% Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.2 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan III 2015

24

KEKR TW III 2015


Jasa lainnya

0.12

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

0.21

Jasa Pendidikan

0.43

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

0.59

Jasa Perusahaan

0.08

Real Estate

0.24

Jasa Keuangan dan Asuransi

0.45


0.69


1.05


0.43

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

0.77

Konstruksi

0.56

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Pengadaan Listrik dan Gas

0.00 0.00

Industri Pengolahan Pertambangan dan Penggalian

0.46 -0.12


-0.20

0.33

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.3 Andil Kategori terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan III 2015

1.2.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi

yang cukup kompetitif turut berkontribusi dalam

dan Makan Minum

menahan

Jml Wisman

1,200

800

15 10

600 400

5

8.13

200

% yoy

Ribu orang

Australia 22%

20 969

2.37

0 (5)

0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2012

pertumbuhan

g Wisman (skala kanan) 1,077 25

1,000

2011

laju

2013

2014

2015

Other Nationality Rusia 16% 1% India 2% New Zealand Netherland 3% 2%

PRC 19%

kunjungan

wisman.

Japan 6%

UK 5% France 4%

Germany 4% Malaysia 4% USA South of Singapore Korea 3% Taiwan 3% 3% 3%

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah


Grafik 1.4 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan

Grafik 1.6 Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali

Lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan

Perlambatan pertumbuhan wisman pada triwulan III

minum mengalami sedikit perlambatan dari sebesar

2015 yang tercatat sebesar 2,37% (yoy), jauh lebih

5,61% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar

rendah dibandingkan dengan triwulan II 2015 yang

5,35% (yoy) pada triwulan III 2015. Berlangsungnya

sebesar 8,13% (yoy).

peak season pariwisata seiring dengan liburan sekolah dan hari raya keagamaan belum mampu mendorong kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum pada periode laporan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh erupsi gunung raung yang mengakibatkan

penutupan

Bandara

Internasional

Ngurah Rai selama beberapa hari di pertengahan Juli 2015 sehingga berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan. Selain itu, berdasarkan hasil survei dan liaison, membaiknya kondisi destinasi tropis di Negara kompetitor seperti Thailand, Hawaii, dsb dengan biaya

Berdasarkan klasifikasi negara asal wisman, perlambatan pertumbuhan terutama disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan kunjungan wisman asal Australia dari sebesar 4,22% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi kontraksi sebesar -12,75% (yoy). Kontraksi tersebut diindikasikan sebagai dampak penutupan bandara serta kondisi perkembangan perekonomian Australia2 yang tertahan seiring dengan penurunan harga komoditas batu bara. Namun demikian, penurunan masih tertahan oleh pertumbuhan jumlah kunjungan wisman asal Jepang dan Inggris. Disamping itu, implementasi penambahan negara bebas visa pada triwulan berjalan

Australia

PRC

UK

Japan

France

100

sehingga tercatat menjadi negara asal wisman terbesar

80

kedua setelah Australia.

60

%,yoy

mendorong pertumbuhan wisman asal Tiongkok

40

Sejalan dengan melambatnya pertumbuhan kunjungan

20

wisman, perkembangan kredit penyediaan akomodasi

0 -20

I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015


Grafik 1.5 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara

makan, dan minum mengalami perlambatan dari 10,54% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 5,45%(yoy) pada triwulan III 2015. Kondisi ini seiring dengan persaingan di lapangan usaha ini yang semakin

1 Statement On Monetary Policy Reserve Bank of Australia (RBA) November 2015 : terjadi tren penurunan pendapatan per kapita in terms of trade. 2 Australia mendominasi kunjungan wisman dengan share sebesar 22%


KEKR TW III 2015

25

300,000

II

III

IV

I

2013

II

III

IV

I

2014

II

250,000

Ribu Ton GKG

80 70 60 50 40 30 20 10 0

%,yoy

Rp miliar

g Kr. Akmamin (skala kanan) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 I

319,121

350,000

Kredit Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

200,000

158,350

150,000 100,000 50,000 0 I

III

II

2015

III

2015 Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

Grafik 1.7 Kredit Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Grafik 1.9 Perkembangan Produksi Padi di Bali

ketat sehingga menekan angka return on investment

Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan

industri pariwisata.

pada triwulan III 2015 mengalami perlambatan

Di sisi lain, perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) menunjukkan kondisi berbeda. TPK hotel berbintang pada triwulan III 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 66,48% dari sebesar 57,99% pada triwulan II 2015. Berdasarkan hasil survei dan liaison, peningkatan tersebut seiring dengan upaya promosi dari hotel (termasuk penurunan rate dan package untuk kelompok) yang dilakukan oleh perhotelan. Selain itu peningkatan TPK tersebut diindikasikan

merupakan

dampak

peningkatan

pertumbuhan.

Penurunan

terutama

terjadi

pada

subkategori tabama, subkategori holtikultura, dan subkategori

perikanan.

Dari

subkategori

tabama

pelambatan terutama bersumber dari penurunan produksi padi pada triwulan III 2015 yang mengalami penurunan produksi secara signifikan dari 319 ribu ton GKG pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 158 ribu ton GKG. Penurunan produksi tersebut seiring dengan berlangsungnya El Nino yang menyebabkan kekeringan yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Bali.

kunjungan wisatawan domestik (wisdom) seiring

Sejalan dengan perlambatan subkategori tabama,

musim liburan sekolah dan libur lebaran.

subkategori perikanan turut mengalami perlambatan, terlihat dari perlambatan tangkapan ikan di PPN

Tangkapan Ikan

90

Rata2 menginap Bintang (skala kanan) Rata2 menginap Non Bintang (skala kanan)

8,000

50

3

30

2

2,000

10

1

0

0

Sumber : BPS Provinsi Bali

ton

4

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2011 2012 2013 2014 2015

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 -200

10,000

70

-10

g Tangkapan Ikan (skala kanan)

12,000 5

Hari

%

TPK Non Bintang

6,000 4,000

%,yoy

TPK Bintang

I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2012

2013

2014

2015 Sumber : pipp.djpt.kkp.go.id, diolah

Grafik 1.8 Tingkat Penghunian Kamar dan Rata-rata Lama Menginap di Hotel

Grafik 1.10 Perkembangan Penangkapan Ikan PPN Pengambengan

1.2.2. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan,

Pengambengan. Pertumbuhan tangkapan ikan di

PPN Pengambengan pada triwulan III 2015 tercatat

26

dan Perikanan

KEKR TW III 2015


g Kredit Pertanian (skala kanan)

50

%,yoy

60

1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

40

II

III

IV

I

II

2013

III

IV

2014

I

II

180

20 15

175 170

10

165

30

I

IHPR g IHPR (yoy) - (skala kanan)

185

%,yoy

Rp Miliar

Kredit Pertanian

160

20

155

10

150

0

145

III

5 0 I

II

2015

III

IV

I

II

2013

III

IV

I

2014

II

III

2015

Sumber : Survei Harga Properti Residensial, Bank Indonesia

Grafik 1.11 Perkembangan Kredit Kategori Pertanian

Grafik 1.13 Indeks Harga Properti Residensial (IHPR)

terkontraksi sebesar -10% (yoy), jauh lebih rendah

Perkembangan

dibandingkan dengan triwulan II 2015 yang mencapai

triwulan III 2015 menunjukkan kinerja yang membaik.

36% (yoy). Berdasarkan hasil FGD dengan pelaku

Pada triwulan III 2015 lapangan usaha konstruksi

usaha di sektor perikanan, diperoleh informasi bahwa

tercatat tumbuh sebesar 6,1% (yoy), jauh lebih tinggi

penurunan hasil tangkapan tersebut salah satunya

dibandingkan triwulan II 2015 yang sebesar 3,61%(yoy).

merupakan dampak peraturan kemaritiman yang

Peningkatan tersebut seiring dengan berlangsungnya

menyebabkan penurunan efisiensi hasil tangkapan ikan

pembangunan

Provinsi Bali (larangan transshipment serta pelarangan

dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah

penggunaan kapal asing).

pasca selesainya proses R-APBD dan realisasi yang telah

Seiring dengan perlambatan kinerja lapangan usaha pertanian, pertumbuhan penyaluran kredit sektor pertanian juga turut mengalami perlambatan. Kredit pertanian pada triwulan III 2015 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 25,16% (yoy), sedikit lebih rendah dari triwulan II 2015 yang sebesar 27,29% (yoy). 1.2.3. Lapangan Usaha Konstruksi dan Lapangan Usaha Real Estate

dari tren peningkatan pertumbuhan konsumsi semen Provinsi Bali pada triwulan II 2015, seiring dengan pembangunan pemerintah yang memiliki lag period dengan pengadaan bahan bangunan. Di tengah-tengah peningkatan kinerja lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha real estate masih belum

Kr. Konstruksi

0

200 100 I

II III 2014

IV

I

II III 2015

Rp Miliar

300

IV

sejalan

lapangan usaha konstruksi tersebut juga terkonfimasi

20

II III 2013

pemerintah

pada

mencapai 53% pada triwulan III 2015. Perbaikan kinerja

g konsumsi semen - (skala kanan) % yoy 40

400

I

proyek-proyek

konstruksi

menunjukkan kinerja yang membaik. Pada triwulan III

500

0

usaha

g Kr. Konstruksi (skala kanan)

2,500

120

2,000

100 80

1,500

60

1,000

-20

500

-40

0

%,yoy

Konsumsi Semen Ribu Ton 600

lapangan

40 20 0 I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia

Grafik 1.12 Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi Bali

Grafik 1.14 Kredit Kategori Konstruksi


KEKR TW III 2015

27

2015, lapangan usaha real estate tercatat tumbuh stabil sebesar 4,9% (yoy) seiring dengan masih berlanjutnya

Total Penjualan

Rp Juta

mendorong sikap wait and see kontraktor di tengahtengah masih lesunya permintaan rumah. Sementara itu, sejalan dengan pertumbuhan kredit secara total, pertumbuhan kredit konstruksi masih

400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

140 120 100 80 60 40 20 0 I

tertahan. Pada triwulan III 2015 kredit konstruksi

II

triwulan

II

2015

yang

mencapai

9,20%(yoy).

III

IV

I

2013

tercatat tumbuh sebesar 5,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan

%,yoy

tren kenaikan harga tanah di Provinsi Bali yang

gTotal(skala kanan)

II

III

IV

I

2014

II

III

2015 Sumber : Survei Penjualan Eceran

Grafik 1.16 Perkembangan Total Penjualan

makanan mengalami peningkatan seiring dengan

1.2.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan

promosi yang dilakukan pedagang serta peningkatan

kebutuhan menjelang hari raya keagamaan.

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Pertumbuhan kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menunjukkan

kinerja

yang

membaik

dengan

peningkatan pertumbuhan dari sebesar 6,87% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 8,9% (yoy)

Dari sisi pembiayaan pertumbuhan kredit perdagangan besar dan eceran mengalami perlambatan dari sebesar 18,17% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 14,69% (yoy) pada triwulan III 2015.

pada triwulan III 2015. Peningkatan tersebut sebagai

gKendaraan & Suku Cadangnya

gMakanan & Tembakau

gKerajinan, Seni & Mainan

gBahan Kimia

gBahan Bakar

Kr. Perdagangan Besar dan Eceran g. Kr. Perdagangan Besar dan Eceran

600

Rp miliar

500

%,yoy

400 300 200 100 0 -100 -200

I

II

III

IV

2013

I

II

III

IV

I

2014

II

III

2015

40

20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

%,yoy

700

gPeralatan Tulis

35 30 25 20 15 10 5 0 I

II

III

IV

2013

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

Sumber : Survei Penjualan Eceran, KPwBI Prov. Bali

Grafik 1.15 Pertumbuhan Komoditas Utama Penjualan

Grafik 1.17 Penyaluran Kredit Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

dampak peak season pariwisata, liburan sekolah dan

1.2.5. Lapangan Usaha Transportasi dan

berlangsungnya hari raya keagamaan pada triwulan

Pergudangan

berjalan. Peningkatan yang terjadi juga terkonfirmasi

Pertumbuhan kategori transportasi dan pergudangan

dari hasil survei penjualan dan eceran yang mulai

mengalami peningkatan mencapai 5,8% (yoy) pada

menunjukkan

pertumbuhan

triwulan III 2015, lebih tinggi dari pertumbuhan

penjualan beberapa komoditas utama pada triwulan

triwulan II 2015 yang sebesar 4,73% (yoy). Peningkatan

laporan. Dari survei dan liaison didapatkan informasi

kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan

bahwa beberapa produk seperti kosmetik dan bahan

ini seiring dengan arus mudik dan arus balik lebaran

28

tren

KEKR TW III 2015

peningkatan


Ribu Orang

3 2 1 0 SBT

-1

I

II

III

IV

I

2013

-2

II

III

IV

I

2014

II

III

2015

-3 -4 -5

2,800 2,400 2,000 1,600 1,200 800 400 0

-6 -7

I

II III IV 2012

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

I

II III 2015

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha

Sumber : BUMN

Grafik 1.18 Kegiatan Dunia Usaha Pengangkutan dan Komunikasi

Grafik 1.20 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Ngurah Rai

serta musim liburan dan peak season pariwisata yang

II 2015 yang sebanyak 2,2 juta orang. Peningkatan

mendorong kunjungan wisnus ke Provinsi Bali. Hal

tersebut juga didorong oleh kebijakan penambahan

tersebut juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan

negara bebas visa yang mendorong kunjungan wisman

Dunia Usaha sektor Pengangkutan dan Komunikasi

ke Provinsi Bali.

yang mengalami peningkatan pada triwulan III 2015. Perkembangan

tersebut

juga

terkonfirmasi

Di sisi lain, meskipun arus penumpang laut terus

dari

mengalami peningkatan, pertumbuhan arus bongkar

peningkatan arus penumpang di Pelabuhan Benoa, dari

muat dan arus unit kapal di Provinsi Bali mengalami

sebesar 144 ribu orang pada triwulan II 2015 menjadi

perlambatan. Pertumbuhan arus bongkar muat pada

sebesar 176 ribu orang pada triwulan III 2015. DIsamping

triwulan III 2015 terkontraksi sebesar -1,67% (yoy), lebih

arus mudik dan arus balik lebaran, peningkatan pada

rendah dibandingkan dengan triwulan II 2015 yang

arus angkutan laut ini juga terjadi seiring dengan

sebesar 17,23% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut arus

penutupan bandara yang terjadi pada beberapa

unit kapal juga mengalami kontraksi, tercatat sebesar

waktu silam. Sejalan dengan hal tersebut, meskipun

–18,42% (yoy). Hal ini turut mengindikasikan relatif

terjadi penutupan bandara pada periode peak, arus

rendahnya arus unit kapal dibandingkan periode yang

penumpang transportasi udara tetap mengalami sedikit

sama tahun lalu. Penurunan ini disebabkan oleh semakin

peningkatan pada triwulan III 2015 mencapai 2,3

besarnya preferensi masyarakat dengan menggunakan

juta orang, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan

jalur darat terkait dengan tingkat efisiensi jalur darat

Ribu Orang 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Arus Bongkar Muat (Ribu Ton)

Ribu Ton 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 I

II III IV 2012

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

I

II III 2015

40 20 0 -20

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

Sumber : BUMN, diolah

Grafik 1.19 Arus Penumpang Laut Pelabuhan Benoa

% yoy

g Bongkar Muat (yoy) - (skala kanan)

IV

I

II III 2015

-40

Sumber : BUMN

Grafik 1.21 Arus Bongkar Muat Pelabuhan Provinsi Bali


KEKR TW III 2015

29

Industri Kayu & barang dr kayu

Unit Kapal g Unit Kapal (skala kanan)

15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -18.42-20.00 III

2,000 Unit

%,yoy

1,500 1,000 500 0 I

II

III

IV

I

II

2013

III

IV

I

II

2014

2015 Sumber : BUMN

Grafik 1.22 Arus Kapal Pelabuhan Provinsi Bali

Industri Furnitur

30

Industri Pegolahan Lainnya

20 10 0 I

II

-10

III

II

III

IV

2014

I

I

II

2014

III

2015

-20

Kegiatan Dunia Usaha (skala kanan)

II

%

%,yoy

Rp miliar

2013

I

IV

Kapasitas Produksi Terpakai

35 30 25 20 15 10 5 0 IV

III

Grafik 1.24 Indikator Industri Besar Sedang

700 600 500 400 300 200 100 0 III

II

Sumber : BPS Provinsi Bali

g Kr. Transportasi dan Pergudangan

II

I

2013

Kr. Transportasi dan Pergudangan

I

IV

III

2

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

1 0 -1 -2 -3 -4 I

2015

SBT

2,500

%,yoy

II

III

IV

I

II

2013

III

IV

I

2014

Sumber : BUMN

II

III

2015 Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha

Grafik 1.23 Penyaluran Kredit Transportasi dan Pergudangan

Grafik 1.25 Indikator Industri Besar Sedang

yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalur laut.

dan industri pengolahan lainnya untuk industri besar

Sejalan dengan hal tersebut, penyaluran kredit kategori

pada triwulan III 2015.

dan transportasi mengalami perlambatan pertumbuhan dari sebesar 27,85%(yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 12,61%(yoy) pada triwulan III 2015.

Perlambatan kinerja industri pengolahan ini juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang menunjukkan penurunan pada triwulan III 2015

1.2.6. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

untuk industri pengolahan baik dari kegiatan usahanya

Pada triwulan III 2015, pertumbuhan lapangan industri

ataupun kapasitas terpasang. Dari sisi pembiayaan

pengolahan mengalami perlambatan dibandingkan

perbankan, perlambatan juga terjadi pada penyaluran

dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kategori industri pengolahan melambat dari sebesar 8,57%(yoy) 2,500

pada triwulan III 2015. Perlambatan tersebut seiring

2,000

dengan kenaikan biaya produksi dengan berlanjutnya penguatan US dollar. Sementara itu, penurunan

10 5

kinerja industri pengolahan. Perlambatan tersebut

0

perlambatan

pertumbuhan

industri kayu dan barang dari kayu, industri furniture,

30

KEKR TW III 2015


15

1,000 500

dengan

20

1,500

permintaan domestik dan luar negeri semakin menahan terkonfirmasi

25

gr. Kr. Industri Pengolahan (skala kanan)

Rp Miliar


0 -5 -10 I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

Grafik 1.26 Kredit Kategori Industri

IV

I

II 2015

III

%,yoy

Kr Industri Pengolahan

40,000 35,000 30,000 25,000 20,000

I

II

2013

2014

Kr. Js. Keuangan g Kr. Js Keuangan (skala kanan) 70 60 50 40 30 20 10 0 -10

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

I

II

III

IV

I

II

2013

2015

III

IV

I

2014

II

III

%,yoy

45,000

%, yoy Konsumsi Listrik Industri g konsumsi industri (skala kanan) 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 III IV I II III IV I II III

Rp miliar

Ribu KWH 50,000

2015

Sumber : PT PLN Distribusi Bali, diolah

Grafik 1.27 Konsumsi Listrik Industri

Grafik 1.29 Penyaluran Kredit di Kategori Jasa Keuangan

kredit industri pengolahan, seiring dengan peningkatan

dengan hal tersebut, penyaluran kredit jasa keuangan

resiko ketidakpastian ke depan terutama terkait dengan

turut mengalami peningkatan dari sebesar 6,16% (yoy)

kondisi permintaan global. Penyaluran kredit kategori


industri pengolahan melambat dari 8,63%(yoy) pada


triwulan II 2015 menjadi terkontraksi sebesar -4,17% (yoy) pada triwulan III 2015.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, lapangan usaha jasa perusahaan yang turut menopang industri

1.2.7. Lapangan usaha Jasa Perusahaan, Jasa

pariwisata di Bali turut mengalami peningkatan dari

sebesar 6,91% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi

Keuangan, dan Jasa Lainnya

Pada triwulan III 2015, lapangan usaha jasa mengalami

7,2% (yoy) pada triwulan III 2015. Peningkatan

peningkatan pertumbuhan. Lapangan usaha jasa

juga terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya yang

keuangan mengalami peningkatan dari sebesar 6,92%

mengalami peningkatan dari 7,41% (yoy) pada triwulan

(yoy) pada triwulan II 2015 menjadi 10,07% (yoy).

II 2015 menjadi sebesar 7,6% (yoy) pada triwulan III

Peningkatan tersebut seiring dengan dimulainya tahun

2015. Peningkatan tersebut terkonfirmasi dari hasil

ajaran baru dan hari raya Galungan dan Kuningan

Survei Kegiatan Dunia Usaha untuk kategori jasa-jasa

yang mendorong kebutuhan uang di masyarakat.

yang menunjukkan peningkatan pada triwulan III 2015.

Peningkatan tersebut terkonfirmasi dari peningkatan NTB dari sebesar 7,06% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 13,65% pada triwulan III 2015. Sejalan

Selain itu, seiring dengan peningkatan kinerja realisasi belanja pemerintah dan persiapan menjelang pilkada

25

10 8 6 4

15

2

SBT

%,yoy

20

10

0 -2

5

-4

I

II

III

IV

I

2013

II

III

IV

2014

I

II

III

2015

-6

0 Tw I

Tw II

Tw III

2014

Tw IV

Tw I

Tw II 2015

Tw III

-8 -10 Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha

Grafik 1.28 NTB Perbankan

Grafik 1.30 Kegiatan Dunia Usaha – Jasa Jasa


KEKR TW III 2015

31

serentak, lapangan usaha administrasi pemerintah

2015 menjadi sebesar -9,4% (yoy) pada triwulan III

turut mengalami peningkatan dari sebesar 7,92%

2015 sebagai salah satu dampak dari penerapan Perda

(yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 9,4%

pelarangan sentra untuk Galian C (pasir dan batu).

(yoy). Peningkatan tersebut juga terkonfirmasi pada

Lapangan usaha penyediaan air

perkembangan penyaluran kredit dari sebesar 189%

perlambatan dari sebesar 1,1% (yoy) pada triwulan

(yoy) pada triwulan II 2015 menjadi 581% (yoy) pada

II 2015 menjadi sebesar 0,8% (yoy) pada triwulan III

triwulan III 2015.

2015. Selain itu kontraksi yang terjadi pada lapangan

Kr. Adm Pemerintah

Rp miliar

600

20

%,yoy

25

800

400

15

200

10 5

0

0

-200 I

II

III

IV

2013

I

II

III

IV

I

2014

II

III

1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

% yoy

Jumlah Pelanggan

Ribu Unit

g Kr. Adm Pemerintah (skala kanan)

30

turut mengalami

g Jumlah Pelanggan (skala kanan)

10 8 6 4 2

I

2015

II III IV 2012

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

I

II III 2015

0

Sumber : BUMN, diolah

Grafik 1.31 Penyaluran Kredit di Adm. Pemerintah

Grafik 1.33 Jumlah Pelanggan Listrik

1.2.8. Lapangan usaha lainnya

usaha listrik dan gas sebesar -1,3% (yoy) pada triwulan

Kategori

informasi

dan

komunikasi

mengalami

III 2015 seiring dengan kenaikan TDL pada triwulan

peningkatan dari sebesar 9,05% (yoy) pada triwulan

laporan berjalan. Perlambatan pertumbuhan lapangan

II 2015 menjadi sebesar 10,8% (yoy) pada triwulan

usaha tersebut terlihat dari penurunan konsumsi listrik

III 2015 seiring dengan peningkatan penggunaan


komunikasi pada musim liburan dan hari raya. Di sisi lain, lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha penyediaan air, dan lapangan usaha listrik dan gas mengalami perlambatan. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami perlambatan dari kontraksi sebesar -6,11% (yoy) pada triwulan II

1.3. Dari

SISI PERMINTAAN sisi

permintaan,

peningkatan

pertumbuhan

ekonomi pada triwulan III 2015 bersumber dari peningkatan konsumsi yang terutama didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT. Sementara itu, peningkatan realisasi proyek pemerintah belum mampu mendorong peningkatan

juta KWH

Konsumsi Listrik

1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

g Konsumsi Listrik (skala kanan)

I

II III IV I 2012

II III IV I 2013

II III IV I 2014

II III

% yoy

kinerja investasi Provinsi Bali. Kondisi tersebut sejalan

50 40 30 20 10 0 -10 -20

dengan kinerja ekspor yang mengalami perlambatan

2015 Sumber : BUMN, diolah

Grafik 1.32 Konsumsi Listrik di Bali

32

KEKR TW III 2015


seiring dengan penurunan permintaan global. 1.3.1. Konsumsi Komponen

konsumsi

secara

umum

mengalami

peningkatan dari 6,44% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 6,69% (yoy) pada triwulan III 2015. Berdasarkan komponen pembentuknya, peningkatan

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy)

Komponen

2014

2014

I

II

III

IV

2.39

3.94

5.1

-0.48

Kons.RT

1.71

4.26

6.43

Kons.LNPRT

11.13

7.29

-3.86

Kons. Pemerintah

6.99

1.98

0.15

Investasi

-7.48

-3.21

PMTB

-6.47

Perubahan Inv Ekspor LN

Konsumsi

Impor LN Net Ekspor antar daerah PDRB

2015 I

II

III

2.66

7.81

6.44

6.69

8.17

5.16

8.42

7.33

7.29

-7.26

1.24

-1.9

-1.31

1.30

-25.07

-8.63

4.43

2.86

4.42

6.69

11.17

1.47

5.32

4.91

4.17

-2.65

6.07

11.13

1.81

7.43

7.61

6.09

-36.19

-18.77

44.05

18.45

-12.52

-83.08

-85.16

-80.77

14.49

21.74

19.33

19.96

18.93

18.55

25.41

-0.45

38.81

7.75

5.1

12.48

17.14

-31.84

25.14

9.03

-30.27

4.58

22.01

4.28

1.87

68.54

28.04

-4.68

6.55

6.21

6.21

7.88

6.72

6.2

6.03

6.29


tersebut bersumber dari konsumsi pemerintah yang

sebesar 1,30% (yoy) pada triwulan III 2015, seiring

meningkat dari 2,86% (yoy) pada triwulan II 2015

dengan persiapan pilkada serentak di awal Desember

menjadi sebesar 4,42% (yoy) pada triwulan III 2015.

2015.

Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh realisasi belanja Pemprov pada triwulan III 2015 yang secara akumulatif telah mencapai 53%. Beberapa komponen konsumsi pemerintah antara lain belanja pegawai seiring dengan pembayaran gaji ke 13 serta persiapan pelaksanaan pilkada serentak di awal Desember 2015. Selain itu, peningkatan ini juga terlihat dari perkembangan giro pemerintah yang menunjukkan sedikit penurunan pada triwulan III 2015. Sementara itu, konsumsi LNPRT turut mengalami peningkatan dari

Rp Triliun

sebesar -1,31% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga mengalami sedikit perlambatan dari sebesar 7,33% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 7,29% (yoy) pada triwulan III 2015. Perlambatan konsumsi ini tercermin juga pada hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Bali. Ketiga indeks hasil Survei Konsumen baik indeks keyakinan konsumsen, indeks ekspektasi konsumen, maupun indeks kondisi ekonomi saat ini, menunjukkan penurunan. Sementara itu, pertumbuhan kredit konsumsi pada triwulan III 2015 tumbuh stabil

5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 I

II

III

IV

I

2014

II

III

2015

Grafik 1.34 Perkembangan Giro Pemerintah


KEKR TW III 2015

33

Indeks

150

%, yoy Kr. Investasi growth Kr. Investasi (skala kanan) 70

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Rp Miliar 16,000

Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)

14,000

60

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

12,000

50

10,000

Indeks = 100

40

8,000

30

6,000

100

4,000

20

2,000

10 0

0

50

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

I

II III 2015

II

III

IV

I

2013

II

III

IV

I

2014

II

III

2015

Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 1.35 Indeks Keyakinan Konsumen

Grafik 1.37 Kredit Investasi

Kr. Konsumsi %, growth Kr. Konsumsi (skala kanan)

Rp Miliar 25,000 20,000 15,000 10,000

30 25 20

80,000

15

60,000

10

40,000

5

0

0 II

III

IV

2013

I

II

III

2014

IV

I

II

g Capital Goods (RHS) %, yoy

Juta USD

100,000

5,000 I

Capital Goods

yoy

20,000 0

III

2015

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II III 2015

Grafik 1.36 Kredit Konsumsi

Grafik 1.38 Perkembangan Nilai Impor Barang Modal


1.3.3. Neraca Perdagangan

700 600 500 400 300 200 100 0 (100) (200)

Kinerja neraca perdagangan pada triwulan III 2015

1.3.2. Investasi Pertumbuhan investasi yang ditunjukkan oleh PMTB pada triwulan III 2015 menunjukkan perlambatan dari sebesar 7,61% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 6,09% (yoy). Peningkatan realisasi proyek pemerintah belum mampu mendorong kinerja investasi untuk mengalami peningkatan pada triwulan III 2015.

menunjukkan perlambatan. Ekspor luar negeri pada triwulan III 2015 terkontraksi sebesar -0,45% (yoy), dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 25,41% (yoy). Berlangsungnya peak season pariwisata belum mampu mendorong kinerja ekspor jasa pada triwulan III 2015. Sementara itu, berdasarkan

Perlambatan tersebut seiring dengan masih tertahannya investasi swasta yang masih mengambil sikap wait and

see. Kondisi tersebut terlihat dari masih berlanjutnya

Juta USD 200

tren perlambatan pertumbuhan kredit investasi yang

160

mengalami perlambatan dari 16,62% (yoy) pada

120

triwulan II 2015 menjadi 12,66% (yoy). Sejalan dengan

80

perlambatan tersebut, pertumbuhan nilai impor barang

40

modal menunjukkan kontraksi yang mendalam dari sebesar -59,47% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar -94,60% (yoy) pada triwulan III 2015.

34

KEKR TW III 2015


0

Nilai Ekspor

g Nilai Ekspor (RHS)

%, yoy 10 5 0 -5 -10 -15

I

II III IV I II III IV I II III IV I II III 2012 2013 2014 2015

Grafik 1.39 Nilai Ekspor Luar Negeri Bali

-20

Ribu Ton 40

%, yoy

Volume Ekspor

10

g Volume Ekspor (RHS)

5

30

0 -5

20

-10

10 0

-15 I

II III IV 2012

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

I

II III 2015

-20

% yoy

60 40 20 0

I

II

(20)

III

IV

I

2012

II

III

IV

I

II

2013

III

IV

I

2014

II

III

2015

(40) (60) Perikanan

Perhiasan

Grafik 1.40 Volume Ekspor Luar Negeri Bali

Pakaian Jadi Wood Manufacture Grafik 1.42 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama

hasil survei dan liaison, penurunan ekspor barang terjadi

triwulan III 2015 cenderung mengalami perlambatan

seiring dengan pelemahan permintaan dunia. Kondisi

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring

tersebut terlihat dari semakin dalamnya kontraksi baik

dengan penurunan permintaan dunia kecuali untuk

nilai ekspor barang maupun nilai impor barang.

negara Singapura.

Berdasarkan komoditasnya, komoditas ekspor Provinsi

Sejalan dengan berlanjutnya tren penguatan USD

Bali pada triwulan III 2015 masih didominasi oleh

pada triwulan laporan, pertumbuhan impor luar negeri

perikanan sebesar 23,76%, perhiasan sebesar 17,87%,

Provinsi Bali mengalami perlambatan dari 25,14%

pakaian jadi sebesar 17,18%, serta komoditas kayu

(yoy) pada triwulan II 2015 menjadi 9,03% (yoy) pada

Furniture

olahan dan produk furniture masing-masing sebesar 10,25% dan 8,49%. Hampir semua komoditas unggulan

Other Countries 24.08%

tersebut mengalami perlambatan pertumbuhan ekspor kecuali untuk komoditas pakaian jadi.

Germany 2.53%

Berdasarkan negara tujuan ekspor, Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan utama untuk komoditas ekspor Provinsi Bali dengan pangsa tercatat sebesar 25,01%.

Cina 2.43% Spanyol 0.97%

Negara lainnya yang menjadi tujuan ekspor Bali di

Belanda 3.33%

antaranya adalah Australia 11,75%, Singapura 9,16%,

Inggris 2.67%

serta Jepang 7,36%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan ekspor ke negara tujuan tersebut pada Travel Goods 2.16%

Tekstil Elektrik Kayu 4.31% 0.20% sanitasi 0.28% 0.98% Lainnya 6.47%

Manufaktur Metal 2.87% Non Metalik Minerals 5.18%Furniture 8.49% Wood Manufactur e 10.25%

US 25.01%

Australia 11.75%

France 2.37%

Thailand 2.68%

Hongkong 5.66%

Grafik 1.43 Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan

Singapore Hongkong

US Australia Japan

%, yoy Perikanan 23.76%

Japan 7.36%

Singapore 9.16%

140 110 80

Perhiasan 17.87% Pakaian Jadi 17.18%

Grafik 1.41 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama

50 20 -10 -40 -70

I

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III

2015

Grafik 1.44 Pertumbuhan Ekspor berdasarkan Negara Tujuan


KEKR TW III 2015

35

Juta USD 140

Nilai Impor

g Nilai Impor (RHS)

120

% yoy 200 150

100

100

80

0

40

(50)

20 0

I

II III IV 2012

I

II III IV 2013

I

II III IV 2014

I

II III 2015

(100)

Grafik 1.45 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali

Ribu Ton

35 30 25 20 15 10 5 0

Capital Goods 18%

50

60

I

Volume Impor

II III IV 2012

I

% yoy

I

II III IV 2014

I

II III 2015

Raw Material & Auxiliary Goods 54%

Grafik 1.47 Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC

g volume impor (RHS)

II III IV 2013

Consumpti on Goods 28%

2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 -200 -400

%,yoy

g Consumption Goods g Raw Material g Capital Goods

800 600 400 200 0 I (200)

II

III IV

2012

I

II

III IV

2013

I

II

III IV

2014

I

II

III

2015

Grafik 1.46 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali

Grafik 1.48 Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC

triwulan III 2015. Perlambatan tersebut terlihat dari

Perkembangan net ekspor antar daerah Provinsi Bali

berlanjutnya kontraksi impor luar negeri komoditas

selalu mengalami defisit selama beberapa tahun

pada triwulan III 2015 baik untuk nilai impor maupun

terakhir dan masih berlanjut sampai dengan triwulan III

volume impor. Nilai impor Provinsi Bali mengalami

2015. Namun perkembangan net ekspor antar daerah

penurunan dari sebesar -31,16% (yoy) pada triwulan

pada triwulan III 2015 menunjukkan perbaikan. Kondisi

II 2015 menjadi sebesar -76,96% (yoy) pada triwulan

tersebut seiring dengan upaya pemerintah untuk

II 2015. Sejalan dengan perkembangan volume impor

pengendalian ketersediaan pasokan kebutuhan barang

yang mengalami perlambatan dari kontraksi sebesar

di Provinsi Bali.

-82,88% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar -93,71% (yoy) pada triwulan III 2015.

1.4. PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Berdasarkan klasifikasi barang impor tersebut, impor

Di tengah tingginya laju pertumbuhan ekonomi Bali

barang mentah (raw material) masih mendominasi

pada beberapa tahun terakhir, Provinsi Bali masih

impor Provinsi Bali pada triwulan III 2015 yang mencapai

dihadapkan pada tantangan disparitas pertumbuhan

54%. Kemudian sisanya merupakan consumption

yang cukup tinggi. Sampai dengan tahun 2014,

goods sebesar 28%, serta capital goods sebesar 18%

disparitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali masih

yang didominasi oleh barang-barang permesinan.

terjadi. Secara konsisten kabupaten/kota yang memiliki

Ketiga jenis barang tersebut mengalami perlambatan

angka pertumbuhan di atas angka pertumbuhan Bali

seiring dengan masih berlanjutnya penguatan USD

merupakan kabupaten/kota yang berada di wilayah

yang mendorong peningkatan biaya.

Bali selatan yakni Denpasar, Badung, dan Gianyar.

36

KEKR TW III 2015


Daerah ini merupakan konsentrasi pusat pemerintahan

perekonomian Kota Denpasar mampu mencapai 6,77%

sekaligus pusat perkembangan industri pariwisata yang

sedangkan pertumbuhan Kabupaten Klungkung hanya

menjadi andalan Provinsi Bali. Sedangkan kabupaten/

mencapai 6,59%.

kota lainnya cenderung memiliki angka pertumbuhan di bawah angka pertumbuhan Bali. Pada tahun 2014,

Buleleng 6.73

Bangli

6.71

Jembrana

5.67

2013

5.61

2014

Karangasem

5.88 2013

5.38

5.81

Giany ar

Tabanan 2013

2014

5.85

2014

6.59

6.35

2013

6.43

2014

6.03 2013

2013

2014

2014

Denpasar6.77 6.54

Badung

6.75

2013

Klungkung

5.82

5.71

2014

2013

2014

6.41

2013

2014

Grafik 1.49 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali


KEKR TW III 2015

37

BOKS A

“PEMETAAN KENDALA UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BALI (MOST BINDING CONSTRAINT) MELALUI GROWTH DIAGNOSTIC”

Binding Constraints Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Berdasarkan hasil analisis kelayakan kerja dan business

pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan hotel

serta

persaingan

pasar

yang

dapat

menyebabkan sektor PHR menurun

environment analysis pada hasil Growth Diagnostics

3. Dari IHK Bali yaitu Kota Denpasar dan Kota

Tahap I, aspek yang dianggap paling kritikal terkait

Singaraja, dapat dilihat bahwa pergerakan inflasi

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali adalah Low

di Kota Singaraja cenderung lebih volatile jika

Social Return hal ini ditunjukkan dengan adanya

dibandingkan dengan Kota Denpasar. Hal ini

kendala pada jalur distribusi dan aspek infrastruktur

disebabkan karena Kota Singaraja memerlukan

antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

jalur distribusi yang lebih panjang 4. Pertumbuhan ekspor di Bali mulai mengalami tren

Melalui analisa awal metode analisis deskriptif dan

penurunan. Hal ini perlu diwaspadai mengingat

pengumpulan data sekunder, adapun hambatan

kompetitor yang semakin beragam.

yang terindikasi menjadi kendala bagi pertumbuhan

5. Keterbatasan

variasi

produk

dan

masih

di Provinsi Bali adalah:

rendahnya peranan Research and Development

1. Rendahnya kapasitas tenaga kerja dikarenakan

dalam menciptakan produk yang inovatif.

keterbatasan akses ke pendidikan menengah yang dapat menjadi kendala untuk mencapai

Dalam suatu bagan binding contraints Provinsi

pertumbuhan inklusif

Bali dapat dipersingkat dalam suatu tabel 1.

2. Belum adanya intervensi pemerintah dalam

Sebagaimana terlihat pada tabel, bahwa yang perlu

promosi pariwisata, belum optimalnya serta

menjadi perhatian adalah sehubungan dengan

belum

kuatnya

law

enforcement

regulasi

binding pada social return yaitu labor skill dan akses

Tabel A.1 Tabel Binding Constraints Provinsi Bali

38


jalan (connectivity). Berikut root cause yang dapat

penerima beasiswa miskin, peningkatan APM

disampaikan secara sederhana sebagai pertimbangan

SMA/SMK/MA, dan pembangunan fisik.

dasar dalam simulasi reform impact assessment di Provinsi Bali.

Reform Impact Assessment Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

Labor Skill 1

Pada

•

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia

penerapan program pemerintah, tools yang akan

dipenuhi dari luar Bali

digunakan adalah CGE IndoTERM model sebagai alat

38% jumlah guru belum memenuhi kualifikasi

analisis konektivitas di Indonesia.

•

pendidikan •

ekonomi

melalui

regional, bottom-up, computable general equilibrium

Ketimpangan pembangunan bidang perhubungan udara antara Bali Utara dan Bali Selatan

(CGE) model of the Indonesian economy”. Melalui tools ini dapat dianalisa dari berbagai regional di Indonesia dan keterkaitannya satu sama lain.

•

Rendahnya penggunaan angkutan umum

•

Kemacetan lalu lintas khusus khususnya di Bali Selatan

•

pertumbuhan

CGE IndoTERM diartikan sebagai “a dynamic inter-

Wajib belajar 12 tahun belum tercapai

Infrastruktur •

analisis

Infrastruktur akses jalan hingga tingkat desa

Metode ini digunakan untuk melihat pengaruh dari penerapan program Pemerintah dimaksud ke dalam indikator perekonomian di Provinsi Bali.

masih perlu ditingkatkan Kendala

lain

yang

perlu

diperhatikan

adalah

adanya alih fungsi lahan di Provinsi Bali yang juga menyebabkan produktivitas pertanian di Provinsi Bali kian menurun. Pemenuhan kebutuhan pangan di Provinsi Bali akan terus terdesak seiring dengan banyaknya alih fungsi lahan dan maraknya wisatawan yang datang. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah

Provinsi

Bali

perlu

memperhatikan

pemenuhan kebutuhan pangan melalui peningkatan

Grafik A.1 Wide Impact IndoTERM

produktivitas pertanian. Menyikapi kendala tersebut, penanganan

Dengan menggunakan IndoTERM ini maka desain

hambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali

shock yang akan diterapkan pada Provinsi Bali

melalui program – program sebagai berikut:

mengacu pada program pemerintah adalah sebagai

1. Rencana Pembangunan Bandara Internasional

berikut:

telah

direncanakan

berbagai

hal

Bali Utara dalam rangka peningkatan konektivitas dan pemerataan pembangunan 2. Pembangunan PLTU Celukan Bawang 3. 9% dari total RPJMD 2013 – 2018 yang difokuskan

kepada

peningkatan

persentase

1) Sumber BPS


39

Constraint

Rencana Pemerintah

Infrastruktur

Pembangunan PLTU Celukan

Shocks • Celukan Bawang nantinya akan

Bawang

memiliki kapasitas 380mw (Shocks pada peningkatan kapasitas seb. 14% pada sektor elecgas)

Connectivity

• Pembangunan Bandara

Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara dalam

Internasional Bali Utara

rangka peningkatan konektivitas

(Shocks pada peningkatan investasi

dan pemerataan pembangunan

seb. 30 T pada sektor airtrans atau

percentage investasi seb. 100%) Labor Skill

9% dari total RPJMD 2013 – 2018

• Perbaikan pendidikan melalui

yang difokuskan kepada

sasaran peningkatan years of

peningkatan persentase penerima

schooling seb. 5,75%

beasiswa miskin, peningkatan APM

(Shocks pada year of schooling

SMA/SMK/MA, dan pembangunan

RPMJD dengan return to educ.

fisik

5.5%)

Simulasi Design Shocks CGE IndoTERM Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

dan kuning untuk simulasi shock ketiga. Grafik

Berdasarkan

dengan

juga menunjukkan pengaruh desain shocks akan

menggunakan asumsi shocks seperti bagaimana

pertumbuhan ekonomi di wilayah/regional lainnya.

disebutkan diatas, dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Nampak pada wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan

Grafik diatas menunjukkan perkiraan tambahan

tidak terpengaruh. Berikut rincian hasil simulasi

pertumbuhan ekonomi dari basis tahun yang

IndoTERM:

hasil

simulasi

IndoTERM

shock pertama, hijau dengan simulasi shock kedua,

ditunjukan dengan warna merah untuk simulasi

40


No. 1

Asumsi Shocks

Gainers

Hasil Simulasi

Kapasitas listrik meningkat

Pertumbuhan ekonomi

Perusahaan semen

sehubungan dengan

meningkat sebesar 1.25%

(14.8%),

pembangunan PLTU sehingga

dengan peningkatan pada

Tekstil (6.4%),

output Bali diasumsikan

sektor PHR sebesar 0.028%

Real estate (2.4%)

Pembangunan Bandara

Pertumbuhan ekonomi

Aircraft (18.4%),

Internasional akan memiliki


Transportation

kapasitas yang sama dengan


service (10.1%),

existing Bandara Ngurah Rai


Tires (5.6%)

Adanya peningkatan return on

Pertumbuhan ekonomi

Pengrajin kulit

education berdasarkan year of


(1.6%),

schooling


Furniture kayu


(1.5%)

meningkat (xtot 14%) 2

dan pengurangan cost pada biaya perdagangan (xcap 100% dan atradmar_cs 0,1%) 3


41


42


BAB II

PERKEMBANGAN INFLASI


Tren penurunan inflasi di Bali terus berlanjut. Inflasi Bali mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, hingga berada pada batas bawah proyeksi Bank Indonesia. Pada triwulan III 2015 inflasi Bali tercatat sebesar 6,56% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 6,83% (yoy).

Perkembangan Inflasi

KEKR TW III 2015

43

44

KEKR TW III 2015


2.1.

PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

kelompok baik volatile food, core inflation maupun

Inflasi

Bali

administered prices.

mengalami

penurunan

dibandingkan

triwulan sebelumnya, hingga berada pada batas bawah proyeksi Bank Indonesia. Pada triwulan III 2015 inflasi Bali tercatat sebesar 6,56% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 6,83% (yoy).

2.2.

ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

2.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa Penurunan tekanan inflasi pada periode berjalan terutama didorong oleh kelompok Perumahan, Listrik, Gas dan Air serta kelompok Transportasi, Komunikasi

Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kota Singaraja

dan Jasa Keuangan, seiring dengan penurunan harga

yang tercatat sebesar 7,92% (yoy) pada September

minyak dunia yang berpengaruh pada penurunan harga

2015. Realisasi inflasi di Singaraja berada di atas inflasi

tarif listrik, bensin dan bahan bakar rumah tangga.

Kota Denpasar yang tercatat sebesar 6,27% (yoy).

Disamping itu musim panen tebu dan tembakau juga

Meskipun demikian disparitas inflasi antara Denpasar

turut andil dalam menahan laju inflasi triwulan berjalan,

dan Singaraja semakin menyempit, yang tidak lepas

terutama pada kelompok makanan jadi. Ditengah

dari semakin solidnya upaya pengendalian inflasi oleh

peningkatan demand dan terbatasnya produksi, laju

TPID Kota Singaraja.

inflasi kelompok bahan makanan cukup terkendali.

Berdasarkan penyebabnya, penurunan tekanan inflasi pada triwulan III tahun 2015 disebabkan oleh semua

Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam upaya pengendalian harga. Dengan upaya yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan tren penurunan dapat berlanjut, sehingga dapat mendukung tercapainya

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8.72 6.6

pencapaian target inflasi nasional yang sebesar 4±1%

7.92

(yoy).

6.27

a) Kelompok Bahan Makanan Inflasi kelompok bahan makanan pada triwulan III 2015 tercatat sebesar 10,02% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2015 yang sebesar Denpasar

Singaraja

Tw II 2015

9,84%

Tw III 2015 Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

(yoy). Sejalan dengan hal tersebut, secara

triwulanan kelompok ini juga mengalami peningkatan tekanan inflasi dari -0,05% (qtq) menjadi 2,06%

Grafik 2.1 Inflasi Kota di Bali (%yoy)

(qtq). Peningkatan tekanan inflasi tersebut didorong 10

oleh peningkatan permintaan seiring dengan musim

8

liburan sekolah dan perayaan hari raya keagamaan

6

pada triwulan berjalan. Disamping itu, kondisi pasokan

4

sedikit terganggu akibat kemarau dan kekeringan yang

2

melanda beberapa sentra pertanian di Bali. Namun

0 I

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

2014 Nasional

I

II

III

2015

Bali

demikian, laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh berbagai upaya peningkatan produksi dan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.


Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)


KEKR TW III 2015

45

Karangasem dan Jembrana. 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6

%, qtq

Kekeringan juga mendorong gagal panen pada komoditas lainnya seperti cabai rawit, cabai merah dan bawang merah. Komoditas lainnya yang juga mengalami 2.06

Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw TW TW Tw Tw Tw III IV I II III IV I II III IV I II III 2012

2013

2014

2015


peningkatan harga cukup tinggi yakni daging ayam ras. Kenaikan harga daging ayam terjadi sebagai dampak peningkatan harga pakan ternak dan Keputusan Menteri Pertanian dan Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) yang memangkas produksi bibit ayam Day Old Chicks (DOC) sebesar 40%. Pemangkasan

Grafik 2.3 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali

produksi dilakukan untuk menaikkan harga jual ayam potong agar dapat menutupi kerugian peternak

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

mengingat harga jual sejak tahun 2014 nilai penjualan

%, qtq

dibawah HPP. Hal ini terkonfirmasi oleh hasil liaison 10.02

kepada salah satu contact yang menginformasikan terjadinya kenaikan harga ayam potong pada kisaran 15%-20% pasca pemberlakuan peraturan tersebut.

Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2012

2013

2014

2015


Grafik 2.4 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali

Beras masih menjadi penyumbang inflasi tahunan dan triwulanan pada periode berjalan. Kenaikan harga beras ini disebabkan oleh mundurnya panen raya yang seharusnya terjadi di September menjadi Oktober 2015,

b) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Tekanan inflasi kelompok makanan jadi, minuman jadi, rokok dan tembakau tercatat sebesar 4,09% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,25% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, kelompok ini mengalami penurunan secara triwulanan, dari sebesar 1,23% (qtq) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 0,12% (qtq).

sebagai dampak faktor cuaca (kekeringan). Kekeringan

Penurunan tekanan inflasi tahunan kelompok bahan

yang terjadi di beberapa sentra pertanian di Bali telah

makanan jadi terjadi pada semua sub kelompok, baik

berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas

kelompok makanan jadi, minuman tidak beralkohol

panen beras. Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi

serta tembakau dan minuman beralkohol. Beberapa

Bali, sampai dengan 18 Agustus 2015, terdapat 708,75

komoditas yang mengalami penurunan harga cukup

ha (0,87% dari total luas sawah) di Bali yang berada

tinggi diantaranya gula pasir, kue kering berminyak dan

dalam kondisi kekeringan. Berdasarkan skalanya/

roti manis. Musim giling tebu mendorong peningkatan

tingkat keparahannya, sebanyak 99,5 ha lahan

suplai

pertanian berada dalam kondisi puso, 113 ha berada

menyebabkan penurunan harga gula serta beberapa

dalam kondisi kering berat, 155,25 ha berada dalam

produk turunannya seperti kue kering dan kue manis.

kondisi kering sedang dan 341 ha berada dalam kondisi

Disamping itu, harga rokok juga mengalami penurunan

kering ringan. Kabupaten yang mengalami kekeringan

sebagai dampak penurunan harga tembakau seiring

diantaranya Kabupaten Buleleng, Tabanan, Badung,

dengan produksi yang berlimpah.

46

KEKR TW III 2015


gula

pasir

pada

periode

berjalan

yang

3

%, qtq

2.5 2 1.5 1 0.5 0.12

0

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

2013

2014

0.35 Tw Tw Tw I Tw Tw Tw Tw I Tw TW TW Tw I Tw Tw III IV II III IV II III IV II III

Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw TW TW Tw Tw Tw III IV I II III IV I II III IV I II III 2012

%, qtq

2012

2015

2013

2014


Grafik 2.5 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2015


Grafik 2.7 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

12

%, yoy

%, yoy

10 8 7.73

6 4.09

4 2 0


2013

2014

2015


2013


2014

2015


Grafik 2.6 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali

Grafik 2.8 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

c) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan

masyarakat yang menyebabkan penundaan pembelian

Bahan Bakar

barang tahan lama. Disamping itu, harga besi beton

Tekanan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik

juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan

dan gas mengalami penurunan baik secara triwulanan

harga komoditas internasional.

maupun tahunan. Secara tahunan kelompok ini tercatat mengalami penurunan dari 9,95% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi 7,73% (yoy) pada triwulan laporan. Sejalan dengan hal tersebut, secara triwulanan kelompok ini juga mengalami penurunan dari 1,06% (qtq) menjadi 0,35% (qtq).

d) Kelompok Sandang Inflasi pada kelompok sandang tercatat mengalami peningkatan,

baik

secara

triwulanan

maupun

tahunan. Pada September 2015 kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 2,4% (qtq), atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,84%

Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan

(qtq). Sementara itu, secara tahunan kelompok ini

tarif listrik dan bahan bakar rumah tangga seiring

tercatat mengalami inflasi sebesar 5,8% (yoy), atau

penurunan harga minyak dunia. Penurunan tekanan

lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

inflasi pada kelompok ini juga didorong oleh penurunan


harga barang tahan lama seperti blender dan kulkas, seiring dengan masih terbatasnya perbaikan daya beli

Peningkatan kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan harga sandang wanita (kebaya) seiring


KEKR TW III 2015

47

%, qtq

3

5 2.40

2

2

0

-2

%, qtq

3

1

-1

4

Tw Tw Tw I Tw Tw Tw Tw I Tw TW TW Tw I Tw Tw III IV II III IV II III IV II III 2012

2013

2014

1.93

1 0

2015

-1


2013

2014


Grafik 2.9 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali

8

%, yoy

6

5.80

4 2 0 -2


-4

2013

2014

2015

2015


Grafik 2.11 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

%, yoy

5.24


2013


2014

2015


Grafik 2.10 Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali

Grafik 2.12 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali

dengan perayaan hari raya keagamaan yang jatuh pada

masih stabil, sejalan dengan hasil liaison Bank Indonesia

periode laporan. Disamping itu, juga terjadi kenaikan

kepada beberapa Rumah Sakit Swasta di Bali yang

pada harga kelompok sandang anak-anak (pempers

menyatakan tidak ada penyesuaian tarif jasa pelayanan

dan kaus kaki).

kesehatan.

e) Kelompok Kesehatan

f) Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga

Tekanan

inflasi

kelompok

kesehatan

mengalami

Inflasi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah

peningkatan baik secara tahunan maupun triwulanan.

raga tercatat mengalami penurunan secara tahunan,

Pada September 2015 kelompok ini tercatat mengalami

namun meningkat secara triwulanan. Pada September

inflasi sebesar 5,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan

2015 kelompok ini mengalami inflasi sebesar 4,29%

dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,63% (yoy).

(yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan

Sementara secara triwulanan tercatat mengalami inflasi

sebelumnya yang tercatat sebesar 4,72% (yoy).

sebesar 1,93% (qtq) atau lebih tinggi dibandingkan

Sementara secara triwulanan kelompok ini mengalami

dengan triwulan lalu sebesar 1,15% (qtq).

peningkatan

Peningkatan inflasi kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan harga perawatan jasmani dan kosmetika. Sementara itu inflasi sub kelompok jasa kesehatan

48

KEKR TW III 2015


menjadi

3,54%(qtq)

dari

sebesar

0,08%(qtq) pada triwulan lalu. Peningkatan tekanan inflasi kelompok ini secara triwulanan tidak lepas dari siklus musimannya seiring dengan dimulainya tahunan ajaran baru pada triwulan III 2015.

6 5

14

%, qtq

12

4

3.54

10

3

8

2

6

1

4

0

2

-1


2013

2014

2015

%, yoy

4.89

0 Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2012

2013


Grafik 2.13 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga di Prov. Bali

2014

2015


Grafik 2.16 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

mengalami inflasi sebesar 0,12% (qtq) atau lebih 8

%, yoy

7

rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,69% (qtq). Penurunan tekanan inflasi

6 5 4.29

4

kelompok ini terutama terjadi karena penurunan harga

3

premium seiring dengan penurunan harga minyak

2

dunia.

1 0 Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2012

2013

2014

2015


2.2.2. Inflasi Menurut Kota Inflasi provinsi Bali memperhitungkan inflasi di Kota Denpasar dan Singaraja. Karakteristik inflasi Kota

Grafik 2.14 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga di Prov. Bali

Denpasar maupun Singaraja terutama dipengaruhi

g) Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa

jadi dan perumahan sebagaimana tercermin pada

Keuangan

oleh kelompok pengeluaran bahan makanan, makanan dominannya bobot kelompok pengeluaran tersebut

Inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan

dalam keranjang IHK Kota Denpasar maupun Singaraja. BAHAN MAKANAN

10 8

%, qtq

MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK, DAN TEMBAKAU

6 4 2 0 -2 -4 -6

0.12 Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw Tw TW TW Tw Tw Tw III IV I II III IV I II III IV I II III 2012

2013

2014

26% 19% 19% 16% 9% 6%

SANDANG

KESEHATAN

PENDIDIKAN, REKREASI, DAN OLAHRAGA TRANSPOR, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN

2015

Sumber : Badan Pusat Statistik


Grafik -8 2.15 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS, DAN BAHAN BAKAR

Grafik 2.17 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar

jasa keuangan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kelompok ini tercatat


KEKR TW III 2015

49

tarif listrik dan bahan bakar rumah tangga. Sementara I. BAHAN MAKANAN

itu, tekanan inflasi kelompok lainnya relatif stabil.

II MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK, DAN TEMBAKAU

27% 26% 19% 12% 6% 5% 4%

Kelompok yang tercatat mengalami inflasi tertinggi

III. PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS, DAN BAHAN BAKAR

adalah kelompok bahan makanan (10,31% yoy), seiring

IV. SANDANG

dengan peningkatan demand dan terbatasnya produksi

V. KESEHATAN

akibat faktor cuaca. Sementara itu kelompok yang

VI. PENDIDIKAN, REKREASI, DAN OLAHRAGA

mencatat inflasi terendah adalah kelompok Makanan

VII. TRANSPOR, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN

Jadi.

Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 2.18 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja

Apabila ditinjau pergerakannya sepanjang triwulan III tahun 2015, maka 5 komoditas yang memberikan sumbangan tertinggi terhadap inflasi Kota Denpasar

a) Kota Denpasar Pada triwulan III 2015 laju inflasi Kota Denpasar mengalami penurunan dari 6,60% (yoy) pada triwulan II 2015 menjadi 6,27% (yoy) pada triwulan III 2015. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok perumahan, air dan LGA, yaitu dari 9,34% (yoy) menjadi 7,39%

adalah cabai rawit, beras, Sekolah Menengah Pertama, angkutan udara dan Sekolah Dasar. Sementara komoditas yang paling sering mengalami inflasi adalah beras, cakalang/sisik, susu kental manis, susu untuk tulang/manula, sawi hijau.

(yoy) yang didorong oleh penurunan tekanan inflasi Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran No. 1

mtm

2014 Tw III ytd

yoy

-0.09

2.78

2.48

Kelompok Barang Bahan Makanan

mtm

Tw I ytd

yoy

-0,13

0,26

7,65

mtm

2015 Tw II ytd

yoy

mtm

Tw III ytd

yoy

0.48

0.18

10.43

-1.26

1.94

10.31

2

Makanan Jadi

0.03

5.19

6.45

0,42

0,50

3,73

0.22

1.81

3.79

0.13

1.96

3.03

3

Perumahan, Air, LGA

0.96

4.05

4.98

-0,06

2,61

9,06

0.10

3.89

9.34

0.08

4.24

7.39

4

Sandang

0.15

2.43

2.99

-0,05

0,96

3,50

-0.19

1.25

2.81

1.73

3.77

4.95

5

Kesehatan

0.29

8.18

8.04

0,24

0,66

4,47

0.29

1.97

4.00

0.03

4.19

5.93

6

Pendidikan, Rekreasi, & OR

0.14

4.07

4.08

0,07

0,31

4,27

0.03

0.40

4.10

0.43

4.13

4.41

7

Transportasi & Komunikasi

-0.37

1.20

2.00

0,53

-5,00

3,45

-0.13

-3.49

4.58

-0.75

-3.37

4.82

0.21

3.59

4.14

0.14

-0.08

5.88

0.14

0.84

6.60

-0.22

1.90

6.27

UMUM Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 2.2 Ranking Komoditas Berdasarkan Sumbangan dan Frekuensi Inflasi di Kota DenpasarTriwulan II 2015

Komoditas CABAI RAWIT

Komoditas

Frekuensi*

BERAS

3

BERAS

0.28

CAKALANG/SISIK

3

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

0.16

3

ANGKUTAN UDARA

0.09

SEKOLAH DASAR

0.08

SUSU KENTAL MANIS SUSU UNTUK TULANG/MANULA SAWI HIJAU

*) Threshold > 0,01% (mtm) Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

50

Sumbangan (qtq) 0.39

KEKR TW III 2015


3 3

b) Kota Singaraja Tabel 2.3 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran 2014 No.

1

Kelompok Barang

Bahan Makanan

2015

mtm

Triwulan II ytd

yoy

-3.01

0.20

12.35

mtm

Triwulan I ytd

yoy

1,01

-0,90

6,31

mtm

Triwulan II ytd

yoy

mtm

Triwulan III ytd

yoy

-1.05

-0.79

7.02

0.29

2.76

8.62

2

Makanan Jadi

0.13

5.74

12.51

0,23

2,09

14,74

0.15

2.98

12.00

0.11

3.04

8.89

3

Perumahan, Air, LGA

0.34

2.64

7.19

-0,01

2,99

10,86

-0.02

3.19

10.56

0.27

3.63

9.30

4

Sandang

-0.13

2.07

6.17

0,73

1,26

6,83

1.64

4.65

8.93

0.45

6.72

9.73

5

Kesehatan

0.27

0.51

0.84

0,00

0,35

1,62

0.00

0.72

1.66

0.34

1.23

1.51

6

Pendidikan, Rekreasi, & OR

0.00

1.73

2.68

-0,14

0,41

9,12

0.04

0.45

8.00

1.25

3.05

3.68

7

Transportasi & Komunikasi

0.90

1.69

11.79

-0,03

-7,36

4,45

0.06

-5.32

5.55

-0.06

-5.24

5.25

UMUM

-0.61

2.30

9.56

0.34

0.15

8.99

-0.18

0.81

8.72

0.27

2.17

7.92


Tabel 2.4 Ranking Komoditas Berdasarkan Sumbangan dan Frekuensi Inflasi di Kota Singaraja Triwulan II 2015

Komoditas

Sumbangan (qtq)

Komoditas

Frekuensi*

DAGING AYAM RAS

0.26

KANGKUNG

3

BENSIN

0.20

GULA PASIR

3

KANGKUNG

0.15

BENSIN

3

TONGKOL PINDANG

0.09

DAGING AYAM RAS

2

BAWANG MERAH

0.08

CAKALANG/SISIK

2

*) Treshold > 0,005% (mtm) Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Sejalan dengan pergerakan inflasi Nasional dan

Singaraja adalah daging ayam ras, bensin, kangkung,

Denpasar, inflasi Kota Singaraja tercatat mengalami

tongkol pindang, dan bawang merah. Sementara

penurunan dari 8,72% (yoy) pada triwulan II 2015

komoditas yang paling sering mengalami inflasi

menjadi menjadi 7,92% (yoy). Disparitas inflasi antara

adalah kangkung, gula pasir, bensin, daging ayam ras,

Denpasar dan Singaraja semakin menyempit, yang

cakalang/sisik.

tidak lepas dari semakin solidnya upaya pengendalian inflasi oleh TPID Kota Singaraja.

2.3.

DISAGREGASI INFLASI

Berdasarkan penyebabnya, penurunan tekanan inflasi

Berdasarkan kelompoknya, penurunan terjadi pada kelompok bahan makanan jadi, perumahan, air dan LGA serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga. Penurunan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yang cukup tinggi, dari 8% (yoy) menjadi 3,68% (yoy) merupakan dampak dari melandainya tekanan inflasi akademi (perguruan tinggi). Sementara itu tekanan inflasi kelompok lainnya masih meningkat. Apabila ditinjau pergerakannya sepanjang Juli s/d September tahun 2015, maka 5 komoditas yang memberikan sumbangan tertinggi terhadap inflasi Kota

% yoy 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2013 2014 2015 yoy

CORE

VOLATILE

ADMINISTERED


Grafik 2.19 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% yoy)


KEKR TW III 2015

51

pada triwulan III tahun 2015 disebabkan oleh semua

maupun di daerah lain yang menjadi sumber pasokan

kelompok baik volatile food, core inflation maupun

Provinsi Bali.

administered prices.

b) Administered Prices Inflasi Administered Prices menurun, sehingga berada

a) Volatile Food Setelah melandai pada triwulan sebelumnya, tekanan inflasi kelompok volatile food pada triwulan laporan kembali menurun yang tidak lepas dari sinergitas upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi Bali. Tren penurunan harga buah-buahan, sayur, daging, dan bumbu-bumbuan masih berlanjut, seiring dengan terkendalinya

kondisi

pasokan

dan

permintaan.

Ditengah melonjaknya permintaan daging sapi pada momen perayaan Hari Raya Idul Adha, harga komoditas ini di Provinsi Bali tercatat stabil. Hasil pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional dan modern di Kota Denpasar maupun Singaraja tercatat tidak terdapat kenaikan harga sebagai dampak terjaganya suplai. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari luar Bali, Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kuota ekspor sapi. Dengan demikian, diharapkan kebutuhan sapi menjelang Hari Raya dapat dipenuhi, sehingga dapat menahan laju kenaikan harga. Namun demikian, laju penurunan harga yang lebih dalam masih tertahan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, cabai merah dan cabai rawit akibat kekeringan di sejumlah sentra pertanian di Bali

Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.20 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

52

KEKR TW III 2015


jauh dibawah rata-rata historisnya selama 5 tahun terakhir. Deflasi kelompok administered prices terutama disumbangkan

oleh

penurunan

harga

angkutan

udara, seiring dengan penurunan pertumbuhan arus penumpang udara. Penurunan

kelompok

administered

prices

juga

merupakan dampak penurunan harga minyak dunia, yang berpengaruh pada melandainya harga bensin, tarif listrik dan bahan bakar rumah tangga. PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menurunkan harga elpiji non subsidi kemasan 12 kilogram (kg). Untuk wilayah Bali, harga elpiji 12 kg di level agen turun Rp 6.400/ tabung terhitung sejak Rabu, 16 September 2015. Dengan perubahan harga tersebut, maka harga jual elpiji 12 kg di agen berada di kisaran harga Rp133.400/ tabung. Sementara harga di tataran konsumen akan bervariasi menyesuaikan dengan jarak suplai poin. Sebelumnya harga elpiji 12 kg di tingkat agen berada di kisaran Rp139.800/tabung.

c) Core Inflation Secara fundamental tekanan inflasi kelompok inti tercatat cukup stabil dan masih berada dalam tren penurunan. Di tengah bayang-bayang risiko pelemahan Rupiah pada triwulan III 2015, laju inflasi kelompok inti

Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.21 Perkembangan Indeks Harga Komoditas Non Migas

160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 -

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 2010

2011

2012

growth (%,mtm)

2013

2014

140 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80

250 200 150 100 50 0

2015

Nilai Penjualan Eceran (Rp Juta)

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 2010

2011

2012

Sumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

2013

2014

2015

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

Grafik 2.22 Nilai Penjualan Eceran

Grafik 2.23 Ekspektasi Konsumen

cukup stabil didukung oleh masih memadainya sisi

antisipatif menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

supply dan terjaganya ekspektasi inflasi.

Optimalisasi forum strategis TPID dalam pemeliharaan ekspektasi inflasi masyarakat dapat menjadi salah satu

Interaksi permintaan dan penawaran Tekanan permintaan dapat direspon dengan baik oleh

alternatif solusi.

sisi penawaran. Hal ini terindikasi dari hasil Survei

2.4.

PERGERAKAN HARGA DI KOTA NON

Pedagang Eceran Kantor Perwakilan Bank Indonesia

SAMPEL INFLASI

Provinsi Bali.

Pemantauan pergerakan harga di kota-kota nonsampel inflasi di Bali dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi

Pergerakan Rupiah Nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi terhadap dollar AS seiring dengan penguatan dollar AS terhadap hampir

Daerah Provinsi Bali melalui Sistem Informasi Harga Komoditas Pangan Strategis (SiGapura) Provinsi Bali.

seluruh mata uang di dunia. Pada September 2015,

Hasil pemantauan harga terhadap 7 komoditas

secara point to point Rupiah melemah 9,3% dan ditutup

(penyumbang

pada level Rp 14.650 per dollar AS pada akhir September

Karangasem menunjukkan bahwa sepanjang triwulan

2015. Pelemahan Rupiah pada September 2015 sejalan

III 2015 harga-harga cenderung stabil dibandingkan

dengan mata uang negara peers lainnya, namun jauh

dengan triwulan sebelumnya, dengan penurunan harga

lebih rendah apabila dibandingkan dengan Real Brasil,

cukup tinggi pada komoditas bawang merah.

utama

inflasi

Bali)

di

Kabupaten

Ringgit Malaysia, Lira Turki dan Rand Afrika Selatan. Ke depan, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, sehingga dapat mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi

60,000 50,000 40,000

dan sistem keuangan.

30,000

Ekspektasi Inflasi

20,000

Ekspektasi inflasi masyarakat Bali, terutama dari sisi

10,000

konsumen relatif stabil. Hal ini tercermin pada hasil

-

Survei Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (grafik 2.23). Namun demikian, ekspektasi inflasi masyarakat Bali masih relatif tinggi, sehingga pengendalian

ekspektasi

inflasi

sebagai

langkah

Beras Cabe Rawit

Cabe Merah Bawang Merah Sumber : SiGapura, diolah

Grafik 2.24 Pergerakan Harga Komoditas Pertanian di Kabupaten Karangasem


KEKR TW III 2015

53

70,000

2.5.

60,000

Indeks Harga Konsumen Perdesaan (IHKP) dapat

50,000

ditunjukkan oleh Indeks Harga Konsumsi Rumah

40,000

INFLASI PERDESAAN

Tangga Petani yang merupakan komponen dalam

30,000

Indeks Harga Yang Dibayar Petani. IHK perdesaan terdiri

20,000

dari 7 (tujuh) kelompok pengeluaran yaitu kelompok

10,000

bahan makanan, kelompok makanan jadi, kelompok

-

perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, Daging Babi

Daging Ayam Sumber : SiGapura, diolah

Grafik 2.25 Pergerakan Harga Komoditas Peternakan di Kabupaten Karangasem

kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta kelompok transportasi dan komunikasi. Tekanan inflasi pedesaan Bali yang dihitung dengan

Di lain sisi, pergerakan harga komoditas pertanian terpilih

menggunakan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di

di Kabupaten Gianyar menunjukkan peningkatan,

sepanjang triwulan III 2015 menunjukkan peningkatan

terutama untuk komoditas cabe merah dan cabai rawit.

dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi

Sementara itu, harga komoditas daging di Gianyar

pedesaan pada September 2015 tercatat sebesar 0,52%

menunjukkan pergerakan yang cukup stabil.

(yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang

70,000

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 -1 -1.5 2012 2013 2014 2015

60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 -

Beras

Cabe Merah

Bawang Merah

Bawang Putih

Cabe Rawit

Bali

Nasional

Sumber : SiGapura, diolah

Grafik 2.26 Pergerakan Harga Komoditas Pertanian di Kabupaten Gianyar

Sumber : BPS, diolah

Grafik 2.28 Perkembangan Inflasi Perdesaan (mtm)

70,000

10

60,000

8

50,000

6

40,000

4

30,000

2

20,000

0

10,000

-2

-

-4 Daging Babi

Daging Ayam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2014 Bali

2015 Nasional

Sumber : SiGapura, diolah

Grafik 2.27 Pergerakan Harga Komoditas Peternakan di Kabupaten Gianyar

54

KEKR TW III 2015



Grafik 2.29 Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd)

tercatat sebesar -0,02% (yoy). Tingginya tekanan inflasi

Hal ini mendorong TPID untuk terus mengintensifkan

pedesaan disebabkan oleh adanya kenaikan bahan

pengendalian inflasi, tidak hanya di daerah perkotaan,

makanan yang juga terjadi di kota sampel inflasi di Bali.

namun juga di perdesaan.


KEKR TW III 2015

55

BOKS B

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI BALI

Upaya menjaga stabilisasi harga barang dan jasa

menjadi komitmen untuk dilaksanakan oleh semua

di daerah sangat ditentukan oleh perencanaan

pemangku kepentingan di daerah. Secara ringkas

program kerja yang terstruktur dan terintegrasi

dapat dijelaskan bahwa tujuan penyusunan roadmap

serta harus memiliki keselarasan dengan arah tujuan

pengendalian inflasi, yaitu :

pembangunan daerah dan nasional. Dalam kaitan

•

ini, TPID Provinsi Bali telah menyusun suatu roadmap pengendalian inflasi daerah yang berisi rencana

Sebagai policy guidance agar sinergi kebijakan efektif

•

Action plan bagi semua pihak untuk mencapai

pelaksanaan berbagai program kerja dalam upaya

inflasi yang rendah dan stabil baik untuk jangka

mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil yang

pendek maupun jangka menengah

mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional yang telah ditetapkan, yaitu pada tahun 2015 s.d 2017 sebesar 4% + 1% dan tahun 2018 sebesar 3,5% +1%.

•

b. Tahapan penyusunan Roadmap pengendalian inflasi daerah Penyusunan roadmap pengendalian inflasi daerah

a. Tujuan Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah

Provinsi Bali dimulai dengan beberapa tahapan yaitu : •

Untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan tersebut diperlukan suatu roadmap pengendalian inflasi daerah yang terstruktur dan terintegrasi yang Inflasi Pangan  

     

56

Pencapaian target inflasi daerah dan nasional

Infrastruktur pertanian dan distribusi yang masih perlu dioptimalkan Pasokan dipengaruhi oleh adanya keterbatasan beberapa produksi lokal Bali dan mata rantai distribusi yang masih cukup panjang Perubahan lahan pertanian menjadi lahan komersial (alih fungsi lahan) Produksi pangan rentan dengan gangguan pasokan (cuaca, iklim dan lain-lain) Kendala pasokan antar waktu dan konektivitas antar daerah masih kurang Durabilitas komoditas pangan tertentu (holtikultura) yang tidak tahan lama Akses pembiayaan petani masih perlu dioptimalkan Daerah surplus dan defisit pangan belum terkoneksi dengan baik

Melakukan identifikasi permasalahan pokok berbagai permasalahan inflasi dan tantangannya

•

Menetapkan

langkah-langkah

pengendalian

inflasi jangka pendek dan jangka menengah

Administered Prices

Inti

 Ketergantungan transportasi darat pada BBM  Penurunan BBM tidak diikuti oleh penurunan tarif angkutan  Terbatasnya transportasi publik yang disubsidi Pemerintah  Tarif angkutan udara yang mengalami lonjakan pada saat peak season, di mana Bali merupakan daerah tujuan wisata.

 Ekspektasi inflasi masih cukup tinggi terhadap peningkatan harga sewa rumah, kontrak rumah dan tukang bukan mandor


•

Memperoleh dukungan dan peran pemerintah

Bali berdasarkan masing-masing kelompok inflasi

daerah,

(gabungan dari seluruh komoditas).

SKPD

serta

Kementerian/Lembaga

Langkah Pengendalian Inflasi Jangka Pendek

terkait.

dan Menengah

Identifikasi permasalahan inflasi dan

Langkah kebijakan pengendalian inflasi daerah

tantangannya

Provinsi Bali dari sisi waktu pelaksanaan dibagi atas

Dalam rangka mencapai sasaran inflasi yang telah

jangka pendek (2015 / 2016) dan jangka menengah

ditetapkan tersebut dihadapkan pada tantangan

(2017 / 2018) berdasarkan masing-masing kelompok

pengendalian inflasi, baik dari kelompok administered

inflasi (gabungan seluruh komoditas).

prices, volatile food, maupun inti.

Kebijakan pengendalian inflasi Daerah Provinsi

Berikut ini telah diidentifikasi permasalahan dan

Bali dalam Jangka Menengah (2017 sd 2018)

tantangan pengendalian inflasi daerah Provinsi Inflasi Pangan 



   







Mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur pertanian seperti waduk, irigasi dan bendungan, serta infrastruktur distribusi, dermaga dan pelabuhan. Memperluas kerjasama perdagangan antar daerah surplus defisit secara intensif yang dilakukan antar provinsi. Perbaikan pola tanam (menyesuaikan dengan kondisi iklim dan cuaca) Penanganan pasca panen untuk menjamin pasokan antar waktu (cold storage) Stabilisasi harga di tingkat Produsen dalam rangka menjamin kontuinitas produksi pangan oleh petani. Stabilitas harga di tingkat konsumen melalui pembentukan pasar penyeimbang di pasar secara berkesinambungan. Peran ini bisa dilaksanakan oleh Bulog atau PD. Pasar bekerjasama dengan Bulog. Melanjutkan dan memperluas Program Urban Farming, Puspasari a.l melalui penanaman cabe dan komoditas lainnya di pekarangan rumah yang menjadi sumber tekanan inflasi Implementasi secara efektif di daerah atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pengembangan dan optimalisasi informasi harga pangan sampai tingkat produsen.

Administered Prices     

Mereview mekanisme distribusi BBM /LPG di daerah Mereview mekanisme kebijakan penetapan tarif angkutan di daerah Meningkatkan jumlah SPBU dan secara merata di seluruh wilayah Menerapkan sistem harga LPG 3 kg per wilayah Meningkatkan peran Pemda terhadap penetapan tarif angkutan di daerah

Inti  Mengarahkan ekspektasi inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil  Meningkatkan penyediaan bahan baku lokal untuk mengurangi impor bahan baku


57

Kebijakan pengendalian inflasi Daerah Provinsi

Administered Prices

Inflasi Pangan  









 

  





58

Menjaga ketersediaan/pasokan pangan di pasar dalam jumlah yang memadai, Mengkomunikasikan kepada publik tentang kondisi dan prognosa pangan pokok serta langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, Menambah produksi pangan melalui perluasan area tanam pertanian dan perbaikan irigasi serta penyediaan sarana produksi. Membuat perda lahan abadi sesuai dengan UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan mengutamakan daerah yang memiliki subak paling luas. Implementasi penerapan UU no. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam hal asuransi bagi petani Melakukan program Program Urban Farming, Puspasari antara lain melalui penanaman cabe dan komoditas lainnya di pekarangan rumah yang menjadi sumber tekanan inflasi. Mengembangkan PIHPS untuk mengurangi asymetric information harga pangan di tingkat konsumen. Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM petani/peternak/nelayan serta dukungan implementasi teknologi tepat guna. Memperkuat dan memperluas peran Pemerintah dan Bulog dalam rangka melakukan stabilisasi harga pangan. Melakukan Operasi Pasar/Pasar Murah pada saat terjadi gejolak harga Melaksanakan Sidak terhadap aktivitas penimbunan pangan dan menindak para pelakunya secara hukum. Melakukan pemetaan surplus defisit komoditas pangan antar kabupaten dan melakukan perdagangan antar daerah (antar Kabupaten) antara daerah surplus dengan defisit dengan tujuan memperpendek rantai distribusi pangan. Melakukan antisipasi dampak El Nino pada gejolak harga pangan 2015 dan dampak La Nina pada harga pangan 2016

Bali dalam Jangka Pendek (2015 / 2016)

 

    

Menjamin kelancaran arus distribusi pasokan energi di daerah (BBM, Elpiji) Meningkatkan transparansi dan menjaga konsistensi dalam hal penetapan harga BBM termasuk langkah pengendaliannya terhadap penyesuaian tarif angkutan (antar kota dan dalam kota) Merumuskan penetapan HET di Kabupaten/Kota Melaksanakan operasi pasar oleh Pertamina (Elpiji 3 kg) saat terjadi kelangkaan pasokan di daerah Melaksanakan Sidak/pengawasan terhadap aktivitas peninbunan BBM dan Elpiji dan pengenaan sanksinya Memantau penetapan kebijakan penetapan tarif angkutan darat/laut/udara di daerah Memberikan ekpektasi positif ke masyarakat akan kecukupan energi di daerah


Inti  Mengarahkan ekspektasi inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil  Meningkatkan penyediaan bahan baku lokal untuk mengurangi impor bahan baku

BAB III

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN


Pada triwulan III 2015, kinerja bank umum di Provinsi Bali masih terjaga, seiring dengan indikator fungsi intermediasi dan kualitas kredit yang masih terjaga. Bank umum menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan asset yang masih mengalami pertumbuhan, seiring dengan NPL yang membaik dan LDR yang terjaga, meskipun trend perlambatan penyaluran kredit masih berlanjut. Sejalan dengan perkembangan bank umum, BPR mencatat kinerja yang terjaga seiring dengan perbaikan NPL dan LDR. Sementara itu, secara spasial penyaluran kredit perkabupaten/ kota di Provinsi Bali berdasarkan lokasi proyek serta perkembangan layanan perbankan masih terkonsentrasi di daerah Bali Selatan. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, sistem pembayaran tunai maupun nontunai mengalami peningkatan pada triwulan III 2015. Posisi sistem pembayaran tunai pada triwulan III 2015 berada pada posisi net outflow seiring dengan peningkatan kebutuhan selama hari raya keagamaan dan musim liburan. Sejalan dengan itu jumlah transaksi kliring di Provinsi Bali juga mengalami peningkatan. Namun demikian perkembangan RTGS menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Perbankan dan Sistem Pembayaran

KEKR TW III 2015

59

60

KEKR TW III 2015

Perbankan dan Sistem Pembayaran

3.1.

PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA BANK

UMUM

campuran

mengalami

peningkatan

pertumbuhan

hingga mencapai 25,77% (yoy).

Stabilitas sistem keuangan Provinsi Bali pada triwulan III 2015 masih terjaga dengan sedikit perlambatan pertumbuhan asset dan sedikit penurunan indikator fungsi intermediasi. Sementara indikator kualitas kredit pada periode laporan mencatat perbaikan. Asset bank umum pada triwulan III 2015 mencapai Rp 92,28 triliun atau tumbuh sebesar 10,09% (yoy) dan menunjukkan perlambatan pertumbuhan dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya (11,34%, yoy). Perlambatan pertumbuhan asset tersebut didorong oleh perlambatan pertumbuhan kelompok asset bank umum pemerintah

Pada triwulan III 2015 share asset kelompok bank umum pemerintah dan kelompok bank umum asing mengalami peningkatan masing-masing sebesar 60,21% dan 2,68%. Sementara itu share asset kelompok bank umum swasta nasional mengalami penurunan menjadi sebesar 37,11%. Peningkatan share bank umum pemerintah yang diiringi oleh penurunan share asset kelompok bank umum swasta nasional berdampak pada peningkatan pengaruh bank pemerintah terhadap kinerja bank umum secara keseluruhan.

dan bank umum swasta Di sisi lain, asset bank asing Tabel 3.1 Perkembangan Usaha Bank Umum di Bali (dalam miliar Rp)

2014

Indikator Bank Umum

I 75,053

Aset

g Asset (%, yoy)

I 85,393

IV 85,782

III 92,288

15.74

16.85

14.54

13.55

13.78

11.34

10.09

52,826

55,088

57,209

57,967

59,777

60,972

g Kredit (%, yoy) Modal Kerja Investasi Konsumsi

21.51 19,989 11,351 18,989

17.99 21,292 11,898 19,636

16.80 22,257 12,552 20,279

16.16 22,749 13,404 21,056

15.18 22,941 13,626 21,400

13.16 23,765 13,876 22,137

10.68 24,012 14,141 22,819

Kredit UMKM

20,210

21,611

22,224

22,951

23,879

24,826

25,307

40.16

40.91

40.34

40.12

41.19

41.53

41.51 76,545

Pangsa Kredit UMKM Dana Pihak Ketiga

63,896

66,500

70,536

70,510

72,015

73,580

g DPK (%, yoy)

14.14

14.97

13.29

9.77

12.71

10.65

8.52

Deposito

20,494

21,711

23,531

24,725

26,690

27,514

27,445

g Deposito (%, yoy) Giro

23.89

27.93

30.41

25.08

30.24

26.73

16.63

12,229

13,829

14,110

11,965

12,862

13,709

15,002

g Giro%, yoy)

2.76

14.82

5.46

2.15

5.17

-0.87

6.32

Tabungan

31,174

30,960

32,895

33,820

32,463

32,357

34,098

13.19

7.41

6.68

3.26

4.14

4.51

3.66

0.70 78.77

1.66 79.44

0.95 78.10

0.91 81.14

1.34 80.49

1.91 81.24

1.89 79.66

g Tabungan(%, yoy) NPL (Gross) LDR

%, yoy

Rp Miliar

Nominal Aset growth Aset growth Kredit (skala kanan) growth DPK Bali

100,000

II

III 2014

IV

I

II 2015

III

Share, %

Share Bank Pemerintah

Share Bank Asing & Campuran

Share Bank Swasta Nasional

growth Bank Swasta Nas

growth Bank Asing & Campuran

growth Bank Pemerintah

80,000

100%

%, yoy 30

60,000

80%

25

40,000

60%

20,000 I

III 83,829

50,329

Kredit Umum

40 35 30 25 20 15 10 5

II 79,504

2015 II 88,520

0

Grafik 3.1 Pertumbuhan Tahunan Asset, DPK dan Kredit

20 15

40%

10

20% 0%

5 I

II

III

IV

2014

I

II 2015

III

0

Grafik 3.2 Komposisi dan Pertumbuhan Asset Menurut Kelompok Bank


KEKR TW III 2015

61

3.1.1. Pelaksanaan Fungsi Intermediasi

3.1.1.1 Penghimpunan Dana

Fungsi intermediasi bank umum pada triwulan III

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh bank

2015 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Rasio

umum pada triwulan III 2015 mencapai Rp76,54 triliun,

Loan

to Deposit Ratio (LDR) pada triwulan laporan

atau tumbuh 8,52% (yoy). Pertumbuhan tersebut

ini cukup terjaga, tercatat sebesar 79,66%, sedikit

melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

lebih

sebelumnya

yang sebesar 10,65% (yoy). Perlambatan pertumbuhan

yang sebesar 81,24%. Penurunan tersebut seiring

DPK tersebut terjadi pada deposito dan tabungan

dengan peningkatan prinsip kehati-hatian perbankan

seiring dengan kebutuhan uang tunai masyarakat yang

yang lebih selektif seiring dengan peningkatan resiko

mengalami peningkatan pada kebutuhan hari raya dan

ketidakpastian di dunia usaha sebagai dampak

musim liburan sekolah.

rendah

dibandingkan

triwulan

ketidakpastian global.

LDR Bank Pemerintah LDR Bank Swasta Nasional LDR Bank Asing dan Campuran LDR

%

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

%

Bank Swasta Nasional

Bank Asing & Campuran

Bank Pemerintah

Total Bank Umum

30 25 20 15 10 5 0 I

II

III

IV

I

II

2014

I

III

III

IV

2014

Grafik 3.3 Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR)

%

II

2015

Bank Asing & Campuran

Bank Pemerintah

Total Bank Umum

Share Deposito Share Giro Growth Tabungan

%

80% 60% 40% 20%

III

IV

I

II

III

2015

100%

30 25 20 15 10 5 0 II

II

Grafik 3.5 Pertumbuhan DPK Menurut Kelompok Bank

Bank Swasta Nasional

I

I

III

0%

I

II

III 2014

IV

Share Tabungan %, Growth Giro Growth Deposito yoy 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 I II III 2015

2014 2015 Grafik 3.4 Perkembangan LDR menurut Kelompok Bank

Grafik 3.6 Pertumbuhan DPK

Berdasarkan kelompok bank, LDR terbesar pada

DPK jenis tabungan pada triwulan III 2015 tercatat

kelompok bank umum pemerintah terjaga sebesar

sebesar Rp34,09 triliun, atau tumbuh sebesar 3,66%

83,11%. Sedangkan pada kelompok bank umum

(yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya

swasta nasional dan bank umum asing campuran

yang sebesar 4,51% (yoy). Selain itu, perlambatan

memiliki LDR lebih rendah dibanding bank umum

juga terjadi pada pertumbuhan deposito yang tercatat

pemerintah, yaitu masing-masing sebesar 76,74% dan

sebesar 16,63% (yoy) dengan nominal Rp 27,4 triliun,

38,75%.

lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 26,73% (yoy). Penurunan tersebut seiring

62

KEKR TW III 2015


dengan penurunan suku bunga rata-rata tertimbang %, yoy 25

deposito pada triwulan III 2015 yang tercatat sebesar

Rp Miliar 70,000

7,46%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan

60,000

triwulan sebelumnya yang sebesar 7,64%.

50,000 40,000

15

Di sisi lain, Giro yang dihimpun oleh bank umum

30,000

10

di Provinsi Bali pada triwulan III 2015 mengalami peningkatan. Setelah terkontraksi sebesar -0,87% (yoy)

triwulan III 2015.

growth Kredit (skala kanan)

20

20,000

5

10,000

0

0 I

pada triwulan II 2015, giro tercatat tumbuh sebesar 6,32% (yoy) sehingga mencapai Rp 15 triliun pada

Kredit

II

II

III

2015

Konsumsi Investasi Modal Kerja growth Modal Kerja growth Kr. Investasi (skala kanan) growth Kr. Konsumsi (skala kanan)

share,%

%,yoy

100%

40

80%

30

tercermin dari tendensi peningkatan suku bunga

60%

perbankan.

40%

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit

I

2014

Penyaluran kredit bank umum pada triwulan III 2015 seiring dengan peningkatan prinsip kehati-hatian

IV

Grafik 3.7 Pertumbuhan Kredit Perbankan

3.1.1.2. Penyaluran Kredit masih melanjutkan tren perlambatan pertumbuhan

III

20 10

20% 0%

I

II

yang disalurkan digunakan sebagai modal kerja dengan

III 2014

share mencapai 39,38% dari total kredit. Pada triwulan

Grafik 3.8 Komposisi Kredit

IV

I

II 2015

0

III

III 2015, kredit modal kerja tercatat sebesar Rp24 triliun, tumbuh sebesar 7,89% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 11,62% (yoy). Sementara itu, kredit produktif lainnya

12 10

mencapai Rp14,1 triliun, memiliki share sebesar

8

investasi tumbuh sebesar 12,66%(yoy), lebih rendah

8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

14

yaitu kredit investasi yang pada triwulan III 2015 23,19% dari total kredit. Pada triwulan III 2015 kredit

%

%

16

6 4 1

perlambatan pertumbuhan kinerja investasi swasta di Provinsi Bali yang masih tumbuh terbatas.

5

7

9 11 1

3

2013 Spread (rhs) SB Deposito SB LPS

dibandingkan triwulan II 2015 yang tumbuh sebesar 16,62% (yoy). Perlambatan tersebut seiring dengan

3

5

7

9 11 1

2014

3

5

7

9

2015 Suku Bunga Kredit BI Rate

Grafik 3.9 Perkembangan Suku Bunga

Berdasarkan kategori ekonomi yang produktif, sejak beberapa tahun terakhir sebagian besar kredit yang

Di sisi lain, kredit konsumsi tumbuh stabil dari 12,73%

disalurkan oleh bank umum di Provinsi Bali terkonsentrasi

(yoy) pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 12,53% (yoy)

kepada

dengan nominal sebesar Rp22,81 triliun pada triwulan

perkembangan pariwisata Provinsi Bali yaitu pelaku

III 2015. Stabilnya pertumbuhan kredit konsumsi pada

usaha kategori perdagangan besar dan eceran, serta

triwulan III 2015 ini seiring dengan mulai pulihnya daya

penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada

beli masyarakat di Provinsi Bali meskipun belum mampu

periode laporan, kredit kategori perdagangan besar dan

kedua

kategori

yang

merepresentasikan

mendorong peningkatan pertumbuhan total kredit.


KEKR TW III 2015

63

Tabel 3.2 Perkembangan Kredit Menurut Kategori (dalam miliar Rp)

2014

Sektor Ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan M akan M inum Real Est at e, Usaha Persewaan, Jasa Perusahaan Indust ri Pengolahan Perant ara Keuangan Jasa Kemasyarakat an Konst ruksi Pert anian Lainnya

I 14,736 5,614 1,689 1,619 2,227 1,330 1,825 948 20,342

II 15,865 5,825 1,616 1,669 2,130 1,475 2,090 1,011 21,145

III 16,574 5,969 1,678 1,886 2,140 1,692 2,206 1,075 21,868

IV 17,460 6,252 1,779 1,935 2,185 1,452 2,230 1,146 22,768

I 17,966 6,515 1,775 1,838 2,168 1,310 2,167 1,219 23,008

2015 II 18,747 6,439 1,789 1,813 2,262 1,345 2,282 1,286 23,813

III 19,008 6,295 1,851 1,807 2,367 1,310 2,333 1,346 24,655

eceran memiliki share sebesar 31,18%. Kredit terbesar

Berdasarkan jenis penggunaannya, penurunan NPL

selanjutnya adalah kategori penyediaan akomodasi dan

tersebut bersumber dari penurunan NPL kredit investasi

makan minum dengan share mencapai 10,32%

dari sebesar 3,95% pada triwulan II 2015 menjadi sebesar 3,19% pada triwulan III 2015. Sementara itu,

3.1.2. Non Performing Loan (NPL) Rasio kredit bermasalah atau biasa dikenal dengan Non

Performing Loan Provinsi Bali masih terjaga di bawah 5%. NPL pada triwulan III 2015 yang tercatat sebesar

rasio NPL kredit modal kerja dan kredit konsumsi relatif terjaga masing-masing pada level 2,34% dan 0,60% pada triwulan III 2015.

1,89% menunjukkan perbaikan jika dibandingkan

3.2.

PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN

triwulan sebelumnya yang sebesar 1,91%.

RAKYAT (BPR)

Sejalan dengan perkembangan bank umum, kinerja BPR pada triwulan III 2015 masih terjaga. Asset BPR NPL,% 6.00 4.00

NPL Total Kredit

pada triwulan III 2015 tumbuh mencapai 20,82%(yoy),

NPL Kredit Modal Kerja

sedikit lebih rendah dari triwulan II 2015 yang mencapai

NPL Kredit Investasi

21,22% (yoy). Di sisi lain, NPL BPR mengalami perbaikan

NPL Kredit Konsumsi

dengan penurunan NPL dari sebesar 3,10% pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 3,03% pada

2.00

triwulan III 2015. Kondisi tersebut didukung oleh masih

0.00 I

II

III

IV

I

2014

II

III

2015

Grafik 3.10 Perkembangan NPL Kredit

terjaganya fungsi intermediasi BPR dengan LDR sebesar 80,54% pada triwulan III 2015. Pertumbuhan penyaluran kredit BPR pada triwulan III 2015 mengalami perlambatan yaitu dari 18,77% pada triwulan sebelumnya menjadi 16,81% dengan nominal

NPL, % 3

Bank Pemerintah NPL Total Bank Asing & Campuran Bank Swasta Nasional

2 2

Rp7,95 triliun. Secara klasifikasi jenis penggunaan, kredit yang disalurkan oleh BPR didominasi oleh kredit produktif yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi

1

dengan porsi masing-masing sebesar 51,03% dan

1

12,38% dari total kredit, sedangkan kredit konsumsi mencapai 36,58%.

0 I

II

III

IV

I

2014

II

III

2015

Grafik 3.11 NPL Berdasarkan Kelompok Bank

64

KEKR TW III 2015


Disisi lain, penghimpunan dana dari masyarakat pada triwulan III 2015 oleh BPR tercatat sebesar Rp6,47

Tabel 3.3 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali (dalam miliar Rp)

2014

Indikator BPR

I

Aset

7,982

g Asset (%, yoy)

2015

II

III

IV

I

II

8,250

8,719

9,380

9,604

III

10,001

10,534

23.89

18.98

17.57

21.80

20.31

21.22

20.82

6,257

6,520

6,808

7,120

7,328

7,744

7,952

g Kredit (%, yoy)

25.67

21.61

19.09

19.85

17.11

18.77

16.81

Modal Kerja

3,224

3,330

3,466

3,607

3,710

3,919

4,058

699

743

818

869

908

968

985

Konsumsi

2,334

2,447

2,524

2,643

2,710

2,857

2,909

Dana Pihak Ketiga

5,194

5,265

5,501

5,905

6,053

6,248

6,478

g DPK (%, yoy)

24.53

18.73

16.37

19.09

16.53

18.67

17.76

Deposito

3,520

3,510

3,515

3,774

4,039

4,444

4,644

23.29

18.95

10.62

12.65

14.74

26.58

32.11

1,675

1,755

1,985

2,131

2,015

1,805

1,834

27.23

18.28

28.18

32.50

20.30

2.83

-7.64

2.56

2.97

2.68

2.37

3.31

3.10

3.03

82.57

82.71

84.13

78.96

80.11

81.67

80.54

Kredit Umum

Investasi

g Deposito (%, yoy) Tabungan

g Tabungan(%, yoy) NPL (Gross) LDR

Miliar Rupiah

Aset

%

Growth Aset

30

% 90

10,000

25

85

8,000

20

80

6,000

15

4,000

10

2,000

5

12,000

Growth DPK

Growth Kredit

-

75 70 I

0 I

II

III 2014

IV

I

II

II

III

IV

I

2014

III

II

III

2015

2015

Grafik 3.12 Pertumbuhan Asset, Kredit dan DPK

Grafik 3.13 Loan to Deposit Ratio (LDR)

triliun atau tumbuh sebesar 17,76% (yoy), menurun

3.3.

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 18,67%

KABUPATEN/KOTA

(yoy). Perlambatan DPK disebabkan oleh kontraksi pada

Secara spasial, perkembangan industri perbankan dan

penghimpunan dana jenis tabungan yang tumbuh

kondisi financial inclusion di Provinsi Bali masih belum

negatif sebesar -7,64% (yoy), jauh lebih rendah

merata dan terkonsentrasi di Bali Selatan. Hal ini tidak

dibangingkan pertumbuhan pada triwulan II sebesar

terlepas dari masih terjadinya disparitas ekonomi antar

2,83% (yoy). Penurunan tabungan ini sejalan dengan

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

peningkatan konsumsi masyarakat untuk kebutuhan hari raya. Di sisi lain, pertumbuhan deposito BPR pada triwulan III 2015 mengalami peningkatan mencapai 32,11% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 26,58% (yoy).

PERKEMBANGAN PERBANKAN

Perkembangan terakhir akan persebaran ketersediaan layanan perbankan di Provinsi Bali masih didominasi oleh kuatnya peranan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dari sisi ekonomi, perkembangan tersebut turut


KEKR TW III 2015

65

Kota Denpasar

0.46

Kab. Karangasem

0.16

Kab. Bangli

0.15

Kab. Klungkung

0.26

Kab. Gianyar

0.36

Kab. Badung

0.57

Kab. Tabanan

0.31

Kab. Jembrana

0.19

Kab. Buleleng

0.18 0.00

0.20

0.40

Kota Denpasar Kab. Karangasem Kab. Bangli Kab. Klungkung Kab. Gianyar Kab. Badung Kab. Tabanan Kab. Jembrana Kab. Buleleng

1.63 0.24 0.16 0.35 0.79 2.15 0.37 0.15 0.28

0.00

0.60

0.50

1.00

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Grafik 3.14 Jumlah Kantor Bank per 1.000

Kota Denpasar Kab. Karangasem Kab. Bangli Kab. Klungkung Kab. Gianyar Kab. Badung Kab. Tabanan Kab. Jembrana Kab. Buleleng

299 48

Kab. Bangli

25

Kab. Klungkung

35

Kab. Gianyar

134

Kab. Badung

253

Kab. Tabanan

105

Kab. Jembrana

39

Kab. Buleleng

85 0

100

200

2.00

2.50


Grafik 3.16 Jumlah ATM per 1.000 Penduduk Dewasa

Kota Denpasar Kab. Karangasem

1.50

300

400

1053 71 26 47 295 959 126 30 130 0

200

400


600

800 1000 1200 Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Grafik 3.15 Penyebaran Kantor Bank di Provinsi

Grafik 3.17 Penyebaran ATM di Provinsi Bali

berdampak pada ketidakseimbangan jasa pelayanan

yang minim sumber pendanaan cukup besar, terlihat

keuangan inklusif yang dilakukan perbankan di Bali.

dari hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali

Salah satunya terlihat pada jumlah kantor bank yang

memiliki LDR lebih dari 100% seperti salah satunya di

di Kota Denpasar mencapai 299 kantor, sedangkan di

daerah Kabupaten Bangli yang memiliki Loan to Deposit

Kabupaten Bangli hanya terdapat mencapai 25 kantor

Ratio (LDR) mencapai 177%.

bank. Sama halnya dengan ketersediaan layanan ATM yang di Kota Denpasar mencapai 1053 sedangkan di Bangli hanya tersedia 26 ATM. Kondisi tersebut merupakan kondisi umum ketika bank follows the trade di mana pusat perkembangan perekonomian Provinsi Bali terkonsentrasi di Bali Selatan. Kondisi serupa juga terlihat dari persebaran DPK dan kredit per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada September 2015 dimana Kabupaten Badung dan Denpasar

masih

menjadi

Kabupaten/Kota

yang

mendominasi penyerapan kredit ataupun DPK di sistem keuangan Provinsi Bali. Di sisi lain, kebutuhan akan peran perbankan dalam perekonomian daerah-daerah

66

KEKR TW III 2015


Tabel 3.4 Perkembangan Rekening DPK dan Kredit per Kabupaten di Bali September 2015

Bangli

Buleleng

DPK : Rp 0,9 T KREDIT : Rp 1,6T

DPK : Rp 3,2 T KREDIT : Rp 6,05 T

Jembrana

Karangasem



Tabanan

Klungkung



Badung


Gianyar

Denpasar


DPK : Rp 51T KREDIT : Rp 30,8 T

3.4.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

seiring dengan peningkatan kinerja perekonomian.

3.4.1. Perkembangan Transaksi Pembayaran

Kondisi net outflow tersebut juga didorong oleh

peningkatan realisasi APBD pemerintah seiring dengan

Tunai

3.4.1.1. Perkembangan Aliran Masuk (Inflow) dan

peningkatan belanja langsung.

Keluar (Outflow) serta Kegiatan

Penukaran

Outflow yang tercatat oleh Bank Indonesia pada triwulan

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, aliran

laporan adalah sebesar Rp 4,8 triliun meningkat sebesar

uang kartal pada triwulan III 2015 menunjukkan

41,40% (qtq) dari triwulan sebelumnya. Dengan

berlanjutnya tren net outflow. Kondisi tersebut seiring

demikian posisi aliran uang kartal pada periode laporan

dengan peningkatan kebutuhan uang untuk transaksi

tercatat sebesar Rp1,23 triliun (net outflow)

Tabel 3.5 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali

2015 II

2014

Indikator

I

III

I

II

III

IV

Inflow (Rp Miliar)

3,331

2,607

3,269

2,392

4,086

2,810

3,669

Outflow (Rp Miliar)

2,382

2,669

4,422

3,630

2,089

3,464

Net Inflow/(Outflow)

949 84 1,155

(62) 81 1,001

(1,153) 94 986

(1,238) 93 1,591

4,899 (1,230)

Penukaran (Rp Juta) Temuan Uang Palsu (lembar)

1,996 64 1,477

(654) 16 882

17 1,013

Frekuensi

Juta Rp

Miliar Rp 6,000

30

18,000 16,000

5,000

25

14,000

4,000

20

12,000

3,000

10,000

15

8,000

2,000

10

6,000

1,000 0

4,000

I

II

(1,000)

III 2013

IV

I

(2,000)

Net Inflow/(Outflow)

II

III 2014

IV

Inflow

Grafik 3.18 Perkembangan Uang Kartal di Bali

I

II 2015

III

5

2,000 0

I

II

III

IV

I

II

2013

III

IV

I

2014

II 2015

III

0

Outflow Nominal Kas Keliling

Frekuensi (skala kanan)

Grafik 3.19 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling


KEKR TW III 2015

67

3.4.1.2. Penyediaan Uang Layak Edar Bank

Indonesia

terus

kerjasama dengan pihak kepolisian dalam menekan

berkomitmen

dalam

meningkatkan kualitas uang layak edar di masyarakat (clean money policy), dengan menarik uang lusuh/rusak dari aliran uang yang masuk ke Bank Indonesia (inflow). Penyediaan uang layak edar tersebut dilakukan dengan kegiatan penukaran uang dan kegiatan kas keliling. Di Provinsi Bali, kegiatan kas keliling dilakukan hingga ke Nusa Penida (Kabupaten Klungkung) yang merupakan salah satu daerah terluar di Provinsi Bali.

peredaran uang palsu. 3.4.2. Perkembangan

Transaksi

Pembayaran

Nontunai 3.4.2.1. Perkembangan Kliring Seiring dengan peningkatan kinerja perekonomian, aktivitas transaksi nontunai menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun jumlah transaksi. Pada triwulan III 2015 jumlah nominal perputaran kliring mencapai Rp14 triliun, meningkat sebesar 38,69%

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan uang kartal

(qtq). Sejalan dengan hal tersebut, jumlah transaksi

yang layak edar dan pecahan yang tepat Bank Indonesia

kliring pada triwulan III 2015 juga menunjukkan

melakukan kegiatan penukaran uang dan perkasan.

peningkatan sebesar 37,75% (qtq).

Kegiatan penukaran selain dilakukan melalui kegiatan kas keliling. Frekuensi layanan kas keliling pada triwulan III 2015 mencapai 20 kali.

Pada triwulan III 2015 jumlah tolakan cek/bilyet giro kosong tercatat sebesar 8,4 ribu lembar dengan nominal sebesar Rp343 miliar. Jumlah lembar tolakan tersebut

Jumlah uang palsu yang teridentifikasi pada triwulan III

mengalami peningkatan sebesar 5,26%(qtq) dibanding

2015 sebanyak 1013 lembar, meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,95 ribu

triwulan sebelumnya yang sebesar 882 lembar.

lembar. Lembar tolakan tersebut mencapai 1,49% dari

Sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah oleh Kantor

total lembar kliring yang ditransaksikan pada triwulan

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terus dilakukan

III 2015. Sedangkan secara nominal, tolakan cek/bilyet

kepada masyarakat umum dan pelaku usaha di Bali

giro kosong mengalami penurunan mencapai -3,1%

untuk meminimalisir peredaran uang palsu. Di samping

(qtq). Nominal tolakan tersebut mencapai 2,45% dari

itu,

keseluruhan nominal transaksi kliring triwulan III 2015.

Bank

Indonesia

senantiasa

mengintensifkan

Tabel 3.6 Perkembangan Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong 2014

Indikator

I

PERPUTARAN KLIRING Lembar (ribu) Nominal Kliring (Rp Miliar) - Rata-rata lembar per hari (ribu lembar) - Rata-rata nominal per hari (Rp miliar) TOLAKAN CEK/BG KOSONG Lembar (ribu) Nominal Cek/BG Kosong (Rp miliar) - Rata-rata lembar per hari (ribu lembar) - Rata-rata nominal per hari (Rp miliar rupiah)

68

KEKR TW III 2015

II

III

IV

2015 II

I

543 12,853

540 12,833

553 13,753

574 14,507

551 13,548

408 10,096

8.91

9.47

9.06

9.11

8.89

6.69

211

8.06

225

9.09

225

8.56

III 562 14,002 9.37

230

219

166

233

7.60

8.05

7.95

8.4

321

314

522

640

356

354

343

0.13

0.16

0.14

0.12

0.13

0.13

0.14

5.26

5.51

8.56

10.15

5.74

5.80

5.72


Miliar Rp 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

I

II III 2013

IV

I

II III 2014 Nominal Kliring

Ribu Lembar 800 700 600 500 400 300 200 100 0 I II III 2015 Lembar

IV

Volume

Miliar Rp 50,000

50,000

40,000

40,000

30,000

30,000

20,000

20,000

10,000

10,000

0

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

Nilai Transaksi (Miliar Rp)

Grafik 3.20 Perkembangan Kliring

I

II 2015

0

III

Jumlah Transaksi

Grafik 3.22 Perkembangan Transaksi RTGS dari Bali

Miliar Rp 700 600 500 400 300 200 100 0 I II III IV I II III 2013 2014 Nominal Cek/BG Kosong

Ribu Lembar 10

Miliar Rp

10,000

8,000

9,000

6

7,000

8,000

4

6,000

7,000

5,000

6,000

4,000

5,000

3,000

4,000

2 I

II III 2015 Lembar (skala kanan)

11,000

Jumlah Transaksi

9,000

8

IV

Volume

Nilai Transaksi (Miliar Rp)

10,000

0

2,000

I

II III 2013

IV

I

II III 2014

IV

I

II 2015

III

3,000

Grafik 3.21 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong

Grafik 3.23 Perkembangan Transaksi RTGS ke Bali

3.4.2.2. Perkembangan Real Time Gross

penurunan tersebut, nilai transaksi RTGS ke Bali turut

Settlement (RTGS)

mengalami penurunan mencapai Rp15,7 triliun. Sama

Transaksi nontunai RTGS pada triwulan III 2015

halnya dengan transaksi RTGS yang terjadi di dalam

menunjukkan

Provinsi Bali juga mengalami penurunan dari Rp 5,26

penurunan

dibandingkan

triwulan

sebelumnya. Transaksi RTGS dari Bali mencapai Rp25,72 triliun atau turun -4,18% (qtq).

triliun menjadi sebesar Rp 4,7 triliun.

Sejalan dengan Tabel 3.7 Perkembangan Transaksi RTGS

Indikator

2014 I

II

2015 III

IV

I

II

III

RTGS dari Bali Nilai transaksi (Rp Miliar)

42,024

31,878

29,728

35,585

35,129

34,327

25,721

Jumlah transaksi

20,507

20,973

19,634

23,192

12,945

13,254

12,100

Nilai Transaksi (Rp Miliar)

19,201

17,724

15,355

18,166

15,608

17,304

15,727

Jumlah Transaksi

19,855

20,268

18,642

21,460

14,002

14,337

12,775

Nilai Transaksi (Rp Miliar)

3,866

4,281

4,840

6,219

4,076

5,226

4,713

Jumlah Transaksi

4,631

4,677

4,260

5,197

3,468

3,618

3,192

RTGS ke Bali

RTGS Antara


KEKR TW III 2015

69

SERI KEBANKSENTRALAN

“PENTINGNYA STABILITAS SISTEM KEUANGAN” Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia mempunyai

diperlukan pengawasan secara makroprudensial

satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara

maupun mikroprudensial. Berdasarkan UU No.21

kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

tersebut mengandung dua aspek, yaitu kestabilan

Bank Indonesia (BI) bersama dengan Kementerian

nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta

Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan

kestabilan terhadap mata uang negara lain. Dalam

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara bersama

mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung

– sama di dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem

oleh tiga bidang tugas antara lain; Menetapkan

Keuangan (FKSSK) berwenang untuk menjaga

dan Melaksanakan Kebijakan Moneter, Mengatur

stabilitas sistem keuangan. Dalam pasal 7 (tujuh)

dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran, serta

dijelaskan bahwa pengaturan dan pengawasan

Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam seri periode kali

mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-

ini, kami akan menyajikan pemahaman singkat

hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup

terkait pentingnya stabilitas sistem keuangan.

pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang

Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional untuk berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau

menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan

dan

pengawasan

makroprudensial,

yakni pengaturan dan pengawasan selain yang diatur dalam pasal dimaksud, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan

Apakah yang disebut dengan sistem keuangan?

dan stabilitas perekonomian nasional (PBI No.16/11/

Sistem keuangan merupakan kumpulan institusi

PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan

dan pasar yang mana terdapat interaksi di dalamnya

Makroprudensial).

stabilitas

dengan tujuan mobilisasi dana dari surplus unit (pihak

sistem keuangan, suatu negara diharapkan mampu

yang kelebihan dana) ke defisit unit (pihak yang

bertahan (resilience) dari shocks risiko sistemik

kekurangan dana), dengan menggunakan instrumen

yang terjadi baik di lingkungan eksternal maupun

keuangan.

Dengan

terjaganya

domestik sehingga dapat terhindar dari krisis. Krisis Asia 1997/1998 dan krisis global 2008 memberikan pelajaran bahwa biaya dari penanganan krisis sangat mahal (biaya pemulihan krisis 1997 – 1998 di Indonesia adalah sebesar 51% dari PDB). Selain itu, jangka waktu pemulihan kondisi perekonomian tersebut juga sulit untuk diprediksi. Mengingat pentingnya stabilitas sistem keuangan,

70

Sistem Keuangan terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, serta perusahaan non keuangan dan rumah tangga yang saling beinteraksi dalam pendanaan

dan/atau

penyediaan

pembiayaan

perekonomian yang didukung oleh suatu infrastruktur keuangan seperti sistem pembayaran, kliring efek, dan deposit insurance. Secara umum, institusi keuangan, dalam hal ini financial intermediaries, dapat dibagi


Sumber: Frederic S. Mishkin – The Economics of Money, Banking and Financial Markets

menjadi dua yaitu depository institution dan non-

mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi

depository institution. Depository Financial Institution

intermediasi yang seimbang dan berkualitas, dan

merupakan institusi yang menerima simpanan dari

meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses

surplus unit dan menyediakan kredit kepada deficits

keuangan.

unit melalui re-package jasa/instrumen yang tersedia

Ruang lingkup kebijakan makroprudensial adalah

(contoh: perbankan). Sedangkan Non-Depository

pengaturan

Institution memperoleh dana dari sumber selain

makroprudensial,

deposits (contoh: perusahaan pembiayaan, asuransi,

pengembangan akses keuangan. Adapun instrumen

securities firm, dana pensiun, dan lain sebagainya).

pengaturan makroprudensial antara lain adalah:

Tanpa adanya institusi keuangan, information cost

1. Memperkuat

dan transaction cost dari transaksi pasar keuangan dapat menjadi sangat mahal.

dan

pengawasan

bank

diarahkan

agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara maupun

individual,

dan

mampu

memelihara kepentingan masyarakat dengan baik serta bermanfaat bagi perekonomian nasional. Setelah terbitnya UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan perbankan dan otoritas pengaturan telah dipindah dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan PBI No. 16/11/PBI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial,

pengaturan

ketahanan

pengawasan

pengaturan

dan

permodalan

dan

mencegah leverage yang berlebihan fungsi

intermediasi

dan

mengendalikan risiko kredit, risiko likuiditas,

untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia menyeluruh

dan

2. Mengelola

Pengawasan Makroprudensial Pengaturan

makroprudensial,

dan

pengawasan

makroprudensial difokuskan pada mencegah dan

risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga, serta risiko lainnya yang berpotensi menjadi risiko sistemik 3. Membatasi

konsentrasi

eksposur

(exposure

concentration) 4. Memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan 5. Meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan Sedangkan untuk pengawasan makroprudensial terdiri dari: 1. Pemantauan

perkembangan

kondisi

sistem

keuangan 2. Identifikasi dan analisis risiko sistem keuangan 3. Penilaian risiko sistem keuangan


71

4. Penyampaian sinyal risiko sistemik Bank

Indonesia

melakukan

permasalahan di suatu elemen sistem keuangan/ pengawasan

beberapa elemen sistem keuangan atau kondisi

makroprudensial melalui surveilans sistem keuangan

makroekonomi.

dan melakukan pemeriksaan terhadap systemically

PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan

important bank dan/atau bank lainnya yang memiliki

Makroprudensial, Risiko Sistemik adalah potensi

common exposure yang berpotensi memberikan

instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan

dampak sistemik dan lembaga lainnya yang memiliki

yang menular (contagion) pada sebagian atau

keterkaitan dengan bank jika diperlukan untuk

seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor

meyakini risiko sistemik yang bersumber dari kegiatan

ukuran (size), kompleksitas usaha (complexity),

usaha bank.

keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan

Terkait dengan pengaturan dan pengembangan akses keuangan, ruang lingkup kebijakan makroprudensial adalah (i) kebijakan keuangan inklusif dan (ii) kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui perbankan sebagai objek pengaturan dan pengembangan akses keuangan.

Berdasarkan

PBI

No.16/11/

(interconnectedness), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (procyclicality). Parameter dan indikator analisis risiko sistemik ditinjau dari berbagai aspek seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, efisiensi, resiliensi, risiko konsentrasi, excessive lending growth, dan leverage.

Bank Indonesia mengawasi adanya gejala risiko

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk

sistemik yang mungkin pemicunya ditimbulkan oleh

menganalisa risiko sistemik adalah sebagai berikut:

Risiko Kredit

Risiko Likuiditas

Risiko Pasar

Efisiensi

- Pertumbuhan kredit - Komposisi portofolio - Konsentrasi exposure dan counterparty - Kualitas penyediaan dana secara total maupun per karakteristik kecukupan pencadangan - Debt service ratio

- Funding concentration - Kecukupan alat likuid - LDR

- PDN - Sensitivity SSB fixed

- Return on assset (ROA) - Rasio net interest margin (NIM) - BOPO - Cost to income ratio - Overhead cost to

Resiliensi

Excessive Lending Growth - Credit growth - Credit to GDP - Sectoral credit growth

- CAR - Pertumbuhan Modal/Pertumbuhan ATMR - Modal inti/ATMR - Modal inti/Total Aset - Pertumbuhan modal inti/Total Aset

72

rate - Marked to Market SUN - Net interest income

operational cost

Risiko Konsentrasi

Leverage

- Rasio Debitur Inti - Rasio Kredit per Sektor Ekonomi - Rasio KPR dan KKB

- Levarage Ratio - Debt to Equity Ratio Korporasi - Debt to Income Ratio


Melalui

pengawasan

perbankan

baik

secara

sinergi serta koordinasi antara Bank Sentral, Otoritas

makroprudensial maupun mikroprudensial, early

Jasa Keuangan, dan Pemerintah serta Lembaga

warning indicators akan suatu sistem keuangan

terkait, diharapkan stabilitas makroprudensial dapat

diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga

tercapai.

krisis dapat dihindari dan diminimalkan. Dengan


73

KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI

BOKS C

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai

ke luar negeri;

negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Rupiah

3. transaksi perdagangan internasional;

sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang

4. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing;

harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat

atau

Indonesia. Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah sehingga wajib digunakan dalam kegiatan

5. transaksi pembiayaan internasional. •

Larangan Menolak Rupiah (Pasal 23 UU Mata

perekonomian di wilayah NKRI guna mewujudkan

Uang)

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap pihak dilarang untuk menolak untuk

Adapun landasan utama penerbitan ketentuan

menerima Rupiah kecuali terdapat keraguan atas

kewajiban penggunaan Rupiah adalah sebagai

keaslian Rupiah atau pembayaran kewajiban

berikut:

tersebut telah diperjanjikan secara tertulis dalam Tabel C.1 Landasan Kewajiban Penggunaan Rupiah

Dimensi Hukum -

Dimensi Ekonomi

UU No.7 tahun 2011

Mengurangi tekanan demand Rupiah

tentang Mata Uang

valas di pasar domestik

memiliki martabat serta dapat

-

Peraturan Lainnya

Rupiah

Kewajiban Penggunaan Rupiah (Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang) Setiap orang wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah NKRI. Pengecualian Kewajiban Penggunaan Rupiah (Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang) Kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku bagi: 1. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN; 2. penerimaan atau pemberian hibah dari atau

74

dan

mendukung stabilitas nilai tukar

Rupiah adalah sebagai berikut:

•

berdaulat

UU Bank Indonesia

beberapa pasal terkait kewajiban penggunaan

•

yang

-

Dalam UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,

•

Dimensi Kebangsaan

valuta asing. Selanjutnya, Kewajiban Penggunaan Rupiah tersebut kembali dipertegas dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI dengan beberapa point penting sebagai berikut: •

Kewajiban penggunaan Rupiah berlaku untuk transaksi tunai dan non tunai.

•

Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah dan

Bank Indonesia

melakukan pengawasan terhadap kepatuhan


•

setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban

infrastruktur strategis dan telah mendapatkan

penggunaan Rupiah.

persetujuan BI yang dibuat sebelum tanggal

Sanksi

terhadap

pelanggaran

kewajiban

1 Juli 2015, tetap berlaku sampai berakhirnya

penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai, dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang (kurungan maksimal 1 Tahun dan denda maksimal Rp200 juta). Untuk

pelanggaran

Rupiah Indonesia

untuk

kewajiban

transaksi

berwenang

penggunaan

nontunai,

mengenakan

Bank sanksi

administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan terhadap pelanggaran kewajiban kuotasi dalam Rupiah dan kewajiban penyampaian

laporan

dikenakan

sanksi

adminstratif berupa teguran tertulis. •

Adapun

perjanjian

tertulis

untuk

transaksi

non tunai yang disusun dalam valuta asing selain transaksi yang dikecualikan, atau proyek

perjanjian tersebut. Dalam rangka mendukung ketentuan tersebut, KPwBI Provinsi Bali terus melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi ke berbagai pihak, diantaranya sosialisasi kepada: •

Asosiasi pelaku usaha (pariwisata, travel agent,

cargo, dll); •

Hotel dan restoran;

•

Media dan humas Pemerintah Daerah;

•

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank;

•

Travel agent;

•

Sekolah internasional;

•

Butik/kios di Bandara I Gusti Ngurah Rai; dan

•

Pelaku usaha lainnya.

Grafik C.1 Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Kewajiban Rupiah kepada Stakeholders


75

Grafik C.2 Leaflet Kewajiban Penggunaan Rupiah di NKRI

Selain melakukan sosialisasi dan edukasi, KPwBI

sebagai berikut:

Provinsi Bali juga menyebarkan leaflet Kewajiban

•

Meminta laporan, keterangan, data, dan/atau

Penggunaan Rupiah dan KUPVA Bukan Bank Berizin

dokumen

(Authorized Money Changer) di Bandara I Gusti

melibatkan instansi tertentu;

Ngurah Rai kepada para wisatawan mancanegara yang

berkunjung

ke

Bali.

Leaflet

Kewajiban

Penggunaan Uang Rupiah di NKRI berisi informasi terkait Peraturan Bank Indonesia

•

No.17/3/PBI/2015

tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah

pendukung,

dengan

atau

tanpa

Melakukan pengawasan langsung terhadap setiap pihak; dan/atau

•

Menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak.

NKRI. Beberapa poin penting dalam PBI tersebut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPwBI Provinsi

diantaranya

penggunaan

Bali bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Bali telah

Rupiah baik dalam transaksi tunai maupun non

melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah

tunai, pengecualian dalam peraturan tersebut,

pariwisata di Provinsi Bali, diantaranya pengawasan

kewajiban pencantuman harga dalam Rupiah, serta

langsung ke wilayah Seminyak, Kuta, Amed, Tulamben,

sanksi/denda yang dikenakan. Adapun titik utama

Benoa, Canggu, dan berbagai daerah pariwisata

penyebaran leaflet adalah di Terminal Kedatangan

lainnya.

mengenai

kewajiban

Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Terkait dengan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan tersebut, sesuai Pasal 13 PBI No.17/3/ PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI, Bank Indonesia berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan

setiap

pihak

dalam

melaksanakan

kewajiban penggunaan Rupiah dan kewajiban pencantuman harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Bank Indonesia menempuh berbagai cara antara lain

76


BAB IV

KEUANGAN PEMERINTAH


Dukungan fiskal terhadap perekonomian Bali semakin membaik, sebagaimana tergambar pada realisasi belanja modal yang berada di atas rata-ratanya selama 5 tahun terakhir. Membaiknya realisasi belanja juga didukung oleh masih tingginya rasio kemandirian fiskal Provinsi Bali. Namun demikian, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Bali pada triwulan III 2015 masih tercatat 77,44%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 83,9%. Demikian juga untuk realisasi anggaran belanja yang sebesar 52,90%, sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi belanja triwulan III 2014 yang sebesar 55,94%.

Keuangan Pemerintah

KEKR TW III 2015

77

78

KEKR TW III 2015

Keuangan Pemerintah

4.1

ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH

anggaran pada tahun 2015 yang sebesar 61,19%.

PROVINSI BALI

Porsi PAD yang jauh lebih besar dibandingkan dengan

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Bali hingga

porsi Dana Perimbangan sebesar 23,29% dan lain-lain

triwulan III 2015 tercatat mencapai Rp 3,56 triliun

pendapatan yang sah sebesar 15,51%.

atau sebesar 77,44% dari target pendapatan. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat mencapai 83,90%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh terbatasnya realisasi di pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara realisasi komponen lainnya dalam anggaran pendapatan Pemerintah Bali relatif stabil dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

4.2

ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH

PROVINSI BALI

Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 4,99 triliun yang dialokasikan dalam dua bagian, yaitu belanja tidak langsung yang sifatnya rutin dengan porsi 69,41% dan belanja langsung dengan porsi 30,59%. Alokasi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan tahun 2014, tercermin dari rasio belanja modal terhadap

Realisasi pos Pendapatan Asli Daerah pada triwulan

total belanja yang sebesar 10,72% atau lebih besar

III tahun 2015 tercatat baru mencapai 76,88%,

dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9,73%.

jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode

Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Bali pada triwulan

yang sama pada tahun 2014 yang sebesar 92,46%.

III 2015 masih sedikit lebih rendah dibandingkan

Berdasarkan komponen PAD, penurunan persentase

dengan tahun 2014 secara persentase. Persentase

realisasi terhadap target terjadi di semua komponen

realisasi belanja daerah Provinsi Bali terhadap pagunya

pembentuknya, baik di Pendapatan Pajak Daerah,

di triwulan III 2015 tercatat sebesar 52,9%, atau

Retribusi Daerah, Hasil PMD dan Hasil Pengelolaan

sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama

Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD

tahun sebelumnya yang mencapai 55,94%. Meskipun

yang sah. Terbatasnya realisasi PAD tersebut terjadi

demikian, secara nominal terjadi peningkatan realisasi

seiring dengan perlambatan kinerja perekonomian

belanja pemerintah dari Rp 2,51 triliun pada triwulan

Bali pada beberapa triwulan terakhir, yang terutama

III tahun 2014 menjadi Rp 2,63 triliun pada triwulan III

berdampak

tahun 2015.

pada

penurunan

retribusi

daerah.

Penurunan tingkat realisasi PAD pada periode berjalan juga merupakan dampak dari penurunan suku bunga simpanan (giro) pemerintah di perbankan.

Realisasi belanja tidak langsung pada triwulan III 2015 tercatat sebesar Rp 1,83 triliun atau 52,96% terhadap pagu. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan

Sementara itu, pos Dana Perimbangan mengalami

dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar

peningkatan dari 70,51% pada triwulan III tahun 2014

60,65%.

menjadi 81,04%, terutama didorong oleh komponen

penurunan persentase realisasi terhadap pagu terutama

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah terealisasi

terjadi pada komponen Belanja Subsidi dan Belanja

sebesar 80,06% dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang

Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota/Desa yang

sudah terealisasi sebesar 83,33% pada triwulan III 2015.

tercatat masing-masing sebesar 0% dan 45,29%

Meskipun realisasi pendapatan relatif terbatas, dari sisi kemandirian fiskal, kemampuan Pemerintah Provinsi Bali dalam membiayai anggarannya cukup baik, sebagaimana tercermin dari rasio PAD terhadap total

Berdasarkan

komponen

pembentuknya,

atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat masing-masing sebesar 40% dan 66,63%. Sementara

itu

realisasi

belanja

Keuangan Pemerintah

langsung

KEKR TW III 2015

pada

79

Tabel 4.1 Rata-rata Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2012 – 2015

Uraian

Realisasi APBD Tw III 2012




dalam (%)

dalam (%)

dalam (%)

dalam (%)

Pendapatan Daerah

Rata-rata

78.34

85.1

83.9

77.44

81.20

83.4

93.49

87.15

74.01

84.51

Belanja Daerah

41.83

49.2

55.94

52.90

49.97

Belanja Tidak Langsung

44.57

51.44

60.65

52.96

52.40

Belanja Modal

16.85

31.62

25.27

48.42

30.54

Pendapatan Pajak Daerah

Sumber : Pemda Provinsi Bali

triwulan laporan tercatat sebesar 52,77%, lebih tinggi

Badung yang merupakan kabupaten dengan skala

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

ekonomi terbesar di Provinsi Bali. Pada tahun 2015

yang

komponen

Pagu Pendapatan Kabupaten Badung tercatat sebesar

pembentuknya, kenaikan tingkat realisasi belanja

Rp 3,6 triliun dan Pagu Belanja tercatat sebesar Rp 4,05

langsung terutama didorong oleh peningkatan realisasi

triliun. Di sisi lain, Kabupaten Bangli tercatat memiliki

belanja modal yang tercatat sebesar 48,42%, lebih

APBD terendah, dengan Pagu Pendapatan tercatat

tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebesar Rp 826 miliar dan Pagu Belanja tercatat sebesar

sebelumnya yang tercatat sebesar 25,37%.

Rp 930 miliar.

sebesar

Perbandingan

45,83%.

antar

Berdasarkan

tahun

menunjukkan

bahwa

realisasi pendapatan triwulan III 2015 (77,44%),

Denpasar Tabanan

berada di bawah rata-ratanya selama 5 tahun terakhir

Klungkung

(81,20%). Realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah

Karangasem

tahun 2015 yang berada di bawah rata-ratanya selama

Jembrana Gianyar

5 tahun terakhir perlu mendapat perhatian pemerintah.

Buleleng

Pemerintah perlu menggali potensi sumber pendapatan

Badung

13.88 9.95 9.93 6.43

Bangli

lainnya untuk mempertahankan kemandirian fiskal di

39.34 40.12

16.90 16.46 11.36 7.91 16.57 8.70 14.73 7.90

0

kemudian hari.

27.66 21.45

78.07 75.15

20

40 2015

60

80

100

2014 Sumber : Direktorat Jendral Perbendaharaan

Di sisi lain, realisasi belanja pada triwulan III 2015 (52,96%) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata

Grafik 4.1 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan di Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Bali (%)

lima tahun terakhir (49,97%). Berdasarkan komponen

Dari

pembentuknya, realisasi belanja modal triwulan III 2015

belanjanya,

tercatat berada jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

kemandirian fiskal tertinggi dibandingkan dengan

rata-rata 5 tahun terakhir. Hal ini seiring

dengan

Kabupaten/Kota lainnya di Bali. Hal ini sebagaimana

infrastruktur

tercermin dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan

terhadap Total Pendapatan yang cukup tinggi, yakni

daerah.

sebesar 78,07%. Sementara itu, Kabupaten/Kota

program

peningkatan

pembangunan

4.3

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN/KOTA DI BALI

Secara spasial, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi dimiliki oleh Kabupaten

80

KEKR TW III 2015

Keuangan Pemerintah

sisi

kemampuan Kabupaten

daerah

dalam

Badung

juga

membiayai memiliki

lainnya memiliki rasio kemandirian fiskal di bawah 50%, dan masih tergantung pada Dana Perimbangan dalam membiayai belanjanya. Kabupaten Jembrana tercatat memiliki rasio kemandirian fiskal terendah,

4,000,000 3,500,000

4,000,000

3,000,000

3,500,000

2,500,000

3,000,000

2,000,000

2,500,000

1,500,000

2,000,000

1,000,000

1,500,000

500,000

1,000,000

0

500,000

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

0

2014

Pagu

2015 Sumber : Direktorat Jendral Perbendaharaan

Grafik 4.2 Pagu Pendapatan APBD diSeluruh Kab/Kota di Prov. Bali

Realisasi

% Realisasi Sumber : Direktorat Jendral Perbendaharaan

Grafik 4.4 Realisasi Pendapatan APBD di Seluruh Kab/Kota di Prov. Bali

4,500,000

4,500,000

70

4,000,000

4,000,000 3,500,000

60

3,500,000

50

3,000,000

3,000,000 2,500,000 2,000,000

2,500,000

40

2,000,000

30

1,500,000

1,500,000

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

0

20 10 0

-

2014

2015

Pagu

Realisasi

Sumber : Direktorat Jendral Perbendaharaan

% Realisasi Sumber : Direktorat Jendral Perbendaharaan

Grafik 4.3 Pagu Belanja APBD di Seluruh Kab/Kota di Prov. Bali

Grafik 4.5 Realisasi Belanja APBD di Seluruh Kab/Kota di Prov. Bali

yakni sebesar 8,7%.

Sampai dengan triwulan III 2015 seluruh Kabupaten/

Pagu anggaran seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2015 mengalami peningkatan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Peningkatan pagu pendapatan terbesar terjadi di Kabupaten Klungkung, dari Rp 667 miliar menjadi Rp 838 miliar atau meningkat sebesar 31,67% (yoy). Sedangkan peningkatan terendah terjadi di Kabupaten Jembrana,

Kota di Bali telah merealisasikan anggarannya, dengan rata-rata tingkat realisasi pendapatan 72,51% dan rata-rata tingkat realisasi belanja sebesar 55,81%. Pemerintah Kabupaten Tabanan tercatat memiliki realisasi pendapatan tertinggi, yakni sebesar 80,22%. Sementara

realisasi

belanja

tertinggi

terjadi

Kabupaten Jembrana, yang tercatat sebesar 63,62%.

meningkat dari Rp 766 miliar menjadi Rp 836 miliar

4.4

PERANAN KEUANGAN DAERAH

atau meningkat 9,19% (yoy).

TERHADAP PEREKONOMIAN BALI

Sementara itu peningkatan pagu belanja tertinggi terjadi di Kabupaten Klungkung yakni dari Rp 710 miliar menjadi Rp 1,016 triliun atau meningkat sebesar 43,22% (yoy). Peningkatan pagu belanja terendah terjadi di Kabupaten Jembrana (9,62% yoy), meningkat Rp 798 miliar menjadi Rp 875miliar.

di

Peranan APBD Provinsi Bali terhadap perekonomian Bali cukup terbatas, baik dari sisi konsumsi maupun investasi. Kontribusi Belanja Tidak Langsung terhadap komponen Konsumsi Pemerintah dalam PDRB ADHB Bali pada tahun 2014 hanya sebesar 19,42%, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 15,68%. Sementara itu, kontribusi Belanja Modal terhadap

Keuangan Pemerintah

KEKR TW III 2015

81

25

25%

20.46

19.42%

20%

%

20

18.58

18.49

15.68% 15%

15

14.42

14.10

13.13

10%

17.85

11.29 10

8.98

5% 1.01%

0.76%

0% Kontribusi Belanja Modal Kontribusi Belanja Langsung APBD Prov Bali thd Konsumsi Pemprov Bali thd Investasi Bali Pemerintah Provinsi Bali

5

0 Denpasar

Badung

Gianyar


Tabanan

Buleleng

Karangasem Klungkung

Bangli

Jembrana


Grafik 4.6 Peranan APBD Provinsi Bali Terhadap Perekonomian Bali

Grafik 4.7 Kontribusi APBD terhadap Perekonomian Kabupaten/Kota di Bali

komponen Investasi dalam PDRB ADHB Bali pada tahun

kontribusi APBD terhadap PDRB ADHB terbesar di

2014 relatif kecil, hanya sebesar 0,76% atau menurun

Bali. Sementara kontribusi APBD terhadap PDRB ADHB

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar

terendah terjadi di Kota Denpasar.

1,01%.

Sebagai stimulus dalam perekonomian, belanja fiskal

Di sisi lain, peranan fiskal terhadap perekonomian

pemerintah diharapkan tidak hanya disalurkan dalam

seluruh Kabupaten/Kota di Bali cukup besar. Hal ini

bentuk belanja rutin, namun juga diarahkan pada

sebagaimana tercermin pada rata-rata kontribusi APBD

pembangunan

terhadap PDRB ADHB seluruh Kabupaten/Kota di Bali

berkualitas. Hal ini dapat diwujudkan melalui ekspansi

yang sebesar 15,26%. Kabupaten Bangli, Tabanan dan

belanja modal yang terarah dan mempertimbangkan

Karangasem merupakan 3 Kabupaten yang memiliki

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

82

KEKR TW III 2015

Keuangan Pemerintah

dan

perbaikan

infrastruktur

yang

Tabel 4.2 APBD Provinsi Bali (dalam jutaan Rupiah)

2015 URAIAN

APBD 2015

2014

REALISASI APBD TW III 2015

%

APBD P 2014

REALISASI APBD TW III 2014

%

PENDAPATAN DAERAH

4,608,608.72

3,569,105.38

77.44

3,958,173.01

3,320,891.79

83.90

PEND. ASLI DAERAH (PAD)

2,840,927.95

2,184,035.53

76.88

2,303,812.23

2,130,016.32

92.46

- Pendapatan Pajak Daerah

2,583,385.03

1,911,884.49

74.01

2,104,381.05

1,833,954.55

87.15

37,393.21

34,817.41

93.11

35,031.03

57,538.65

164.25

- Retribusi Daerah - Hsl PMD & Hsl Pengel. Kek. Daerah yg dipisahkan

87,040.11

105,133.39

120.79

74,476.43

89,047.65

119.56

- Lain-Lain PAD yg Sah

133,109.60

132,200.25

99.32

89,923.73

149,475.47

166.22

DANA PERIMBANGAN

1,025,947.17

831,415.26

81.04

1,065,533.03

751,268.42

70.51

- Bagi hasil pajak dan bukan pajak

149,853.19

102,793.19

68.60

191,634.80

114,565.12

59.78

- Dana Alokasi Umum (DAU)

831,597.27

692,997.70

83.33

832,297.47

624,223.08

75.00

- Dana Alokasi Khusus (DAK)

44,496.71

35,624.37

80.06

41,600.75

12,480.23

30.00

74.64

588,827.75

439,607.05

74.66

63.16

4,316.60

178.74

4.14

- Dana Penguatan Infrastruktur Daerah LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH - Pendapatan Hibah - Dana bagi hsl pajak dr Prov & pemda lainnya

-

-

741,733.60

553,654.58

4,316.60 -

2,726.15 -

- Dana Penyesuaian & otonomi khusus

525,647.00

394,691.72

75.09

391,318.65

285,437.79

72.94

- Bantuan Keuangan dr Prov atau Pemda lain

211,770.00

156,236.71

73.78

193,192.50

153,990.53

79.71

- Sumbangan Pihak Ketiga

-

- Alokasi Kurang Bayar DAK

-

-

BELANJA DAERAH

4,989,465.10

2,639,440.83

52.90

4,489,667.04

2,511,435.45

55.94

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3,463,283.97

1,834,040.00

52.96

3,062,433.70

1,857,380.43

60.65

903,501.40

514,931.73

56.99

904,232.77

501,511.60

55.46

- Belanja Pegawai - Belanja Barang

-

10,000.00

4,000.00

40.00

546,223.79

74.36

690,470.77

497,579.00

72.06

159,280.60

93,047.35

58.42

156,441.22

108,964.00

69.65

977,284.57

385,884.42

39.49

755,723.90

396,715.00

52.49

648,609.49

293,749.31

45.29

523,168.60

348,610.00

66.63

30,000.00

203.40

0.68

22,396.44

1,526,181.13

805,400.83

52.77

1,427,233.34

- Belanja Subsidi

10,000.00

- Belanja Hibah

734,607.91

- Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bagi Hsl kpd Prov/Kab/Kota & Pemda - Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota/Desa - Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG - Belanja Pegawai

-

-

654,055.00

45.83

91,026.73

51,667.31

56.76

47,282.65

26,404.00

55.84

900,637.01

494,897.01

54.95

942,988.21

516,815.00

54.81

- Belanja Modal

534,517.39

258,836.51

48.42

25.37

PEMBIAYAAN

380,856.38

- Belanja Barang dan Jasa

PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) PENGELUARAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penguatan Modal Pemerintah Daerah Sumber :PemerintahProvinsi Bali & Website DJPK

PEMBIAYAAN NETTO

-

436,962.48

110,836.00

531,494.03

819,710.00

580,856.38

905,742.78

155.93

751,494.03

1,039,710.00

138.35

580,856.38

905,742.78

155.93

751,494.03

1,039,710.00

138.35

200,000.00

200,000.00

100.00

220,000.00

200,000.00

200,000.00

380,856.38

-

220,000.00

-

705,742.78

185.30

531,494.03

Keuangan Pemerintah

-

KEKR TW III 2015

83


84


BAB V

KETEnAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN


Tingkat penyerapan tenaga kerja di Bali cukup baik, sebagaimana tercermin pada angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bali pada Agustus 2015 yang tercatat sebesar 1,99%, atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional yang tercatat sebesar 6,16% pada periode yang sama. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat Bali dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini sebagaimana tergambar pada tren perbaikan indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan dan Nilai Tukar Petani. Selanjutnya, distribusi kesejahteraan antar penduduk juga mengalami perbaikan sebagaimana tercermin pada menurunnya angka gini ratio. Hasil tracking Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada triwulan III 2015 terhadap beberapa indikator perekonomian juga menunjukkan optimisme terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Bali . Secara spatial, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mayoritas Kabupaten/Kota di Bali telah memiliki kualitas hidup yang memadai.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

KEKR TW III 2015

85

86

KEKR TW III 2015


5.1

KONDISI KETENAGAKERJAAN DI BALI

60000

4 Pertanian

3.5

50000

3 40000

16%

2.5 2

30000

1.5

20000

1%

Konstruksi

4% 3%

Perdagangan

1 10000

Industri

22%

12%

0.5

0

Keuangan

0 Feb 12

Ags 12

Feb 13

Ags 13

Feb 14

Ags 14

Feb 15

Trans, Pergudangan, & Komunikasi

33%

9%

Jasa Kemasyarakatan

Ags 15

Lainnya (Pertambangan, Penggalian, LGA)

Jumlah Pengangguran

Tk Pengangguran Sumber : BPS

Sumber : BPS

Grafik 5.1 Perkembangan Jumlah Pengangguran Provinsi Bali

Grafik 5.2 Jumlah Tenaker Berdasarkan Lapangan Kerja Utama

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bali pada

mengalami penurunan, sektor ini masih memiliki

Agustus 2015 tercatat sebesar 1,99%, atau sedikit

peranan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dari

lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2014 yang

banyaknya jumlah penduduk yang bekerja di sektor

sebesar 1,9%. Meskipun meningkat, angka ini jauh

pertanian yaitu sebesar 520.775 orang atau sebesar

lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional yang

22,4 % dari total penduduk yang bekerja. Sektor industri

tercatat sebesar 6,16% pada periode yang sama.

dan sektor jasa kemasyarakatan juga memiliki peranan

Peningkatan angka TPT di Bali merupakan dampak

yang cukup penting dalam menyerap tenaga kerja.

penurunan kinerja perekonomian pada dua triwulan

Penduduk yang bekerja di sektor industri pada bulan

terakhir. Namun demikian, Kantor Perwakilan Bank

Agustus 2015 berjumlah 287.534 orang (12,37%).

Indonesia Provinsi Bali optimis akan perbaikan kondisi

Sedangkan penduduk yang berkerja di sektor jasa

ketenagakerjaan di triwulan mendatang seiring dengan

kemasyarakatan pada bulan Agustus 2015 berjumlah

indikasi perbaikan perekonomian Bali pada periode

368.535 orang (15,85 %).

laporan.

Meskipun

tingkat

pengangguran

relatif

rendah,

Rasio jumlah pekerja yang bekerja secara penuh (full

kemampuan daya serap tenaga kerja di Bali masih

time) terhadap total pekerja pada Agustus 2015 adalah

perlu dioptimalkan. Penyerapan tenaga kerja akibat

sebesar 79,39%, lebih tinggi dibandingkan periode

adanya investasi tercatat kurang dari 3 ribu orang per

sebelumnya yaitu Februari 2015 sebesar 76,9% dan

1% pertumbuhan investasi. Kondisi ini berbeda dengan

Agustus 2014 sebesar 77,41%.

dua tahun sebelumnya, dimana setiap satu persen

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, mayoritas pekerja di Bali pada Agustus 2015 bekerja di sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi, dengan

pertumbuhan investasi (PMTB) dapat menyerap tenaga kerja sekitar 3,19 ribu sampai dengan 3,38 ribu tenaga kerja.

jumlah sebanyak 768.075 orang, atau sebesar 33,04 %

Seiring

dari total penduduk yang bekerja. Kontribusi penduduk

perekonomian ke depan, kondisi ketenagakerjaan

yang bekerja di sektor ini mengalami peningkatan

diperkirakan akan mengalami perbaikan. Hal ini

dibanding bulan yang sama di tahun sebelumnya yang

terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha

mencapai 16,67%. Di sisi lain, meskipun kontribusi

KPwBI Provinsi Bali triwulan III 2015 yang menunjukkan

sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja terus

adanya optimisme penambahan tenaga kerja oleh dunia

dengan

perbaikan


optimisme

kondisi

KEKR TW III 2015

87

3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

I

II

III

IV

I

II

2013

III

IV

I

II

2014

III

IV*

2015

Pertambangan dan penggalian

Industri pengolahan

Pengangkutan dan komunikasi

Bangunan Sumber : SKDU triwulan III 2015

Grafik 5.3 Perkembangan Penggunaan Tenaga Kerja 2013 – 2015 Tabel 5.1 Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja dan Pengangguran per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Kabupaten/ Kota

TPAK (%) 2011

2012

TPT (%) 2013

2011

2012

2013

Jembrana

77,65

78.16

70.49

2,17

1.76

3.39

Tabanan

77,44

80.10

78.10

1,80

2.22

0.79

Badung

76,38

75.94

74.69

2,30

1.60

0.77

Gianyar

75,35

74.50

73.03

2,16

1.72

2.16

Klungkung

75,69

76.01

77.71

1,78

2.05

2.12

Bangli

78,98

88.19

86.38

1,00

0.95

0.75

Karangasem

76,65

83.29

83.33

1,99

1.34

1.34

Buleleng

76,10

77.75

75.76

1,97

3.15

2.13

Denpasar

75,88

70.48

69.90

3,69

2.41

2.64


usaha pada 6 bulan yang akan datang (yad), terutama pada sektor bangunan, perdagangan hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa. Di samping itu, Hasil Survei Konsumen KPwBI Provinsi Bali triwulan III 2015 juga menunjukkan adanya optimisme penambahan lapangan kerja sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja 6 bulan yad yang sebesar 101,5 (indeks diatas 100 menunjukkan optimisme konsumen).

pada tingginya tingkat pengangguran. 5.2

KESEJAHTERAAN PROVINSI BALI

Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini sebagaimana tergambar pada tren perbaikan indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan dan Nilai Tukar Petani. Selanjutnya, distribusi kesejahteraan

antar

penduduk

juga

mengalami

perbaikan sebagaimana tercermin pada penurunan angka gini ratio. Sejalan dengan hal tersebut, hasil

Secara spatial, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

tracking Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar merupakan

pada triwulan III 2015 terhadap beberapa indikator

dua wilayah dengan tingkat pengangguran yang

perekonomian

relatif tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Pesatnya

kondisi kesejahteraan masyarakat Bali pada periode

pembangunan di Kota Denpasar telah menarik minat

laporan. Tingkat kemiskinan di provinsi Bali pada

migrasi masuk penduduk pendatang, yang berakibat

Maret 2015 tercatat sebesar 4,74%, lebih rendah

88

KEKR TW III 2015


menunjukkan

optimisme

terhadap

Tabel 5.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali

Keterangan

Mar-2014

Bali Nasional

Sep-2014

Mar-2015

4.53

4.76

4.74

11.25

10.96

11.22

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

dibandingkan dengan September 2014 yang tercatat

kondisi perekonomian pada triwulan III 2015 yang

sebesar 4,76%. Berdasarkan daerah tempat tinggalnya,

disertai dengan melandainya laju inflasi mendorong

penurunan tingkat kemiskinan terutama terjadi di

berlanjutnya kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal

daerah perkotaan, yakni dari 4,35% pada September

ini ditandai dengan Indeks Ekspektasi Penghasilan 6

2014 menjadi 4,31% pada Maret 2015. Sedangkan

bulan yang akan datang Hasil Survei Konsumen Kantor

persentase penduduk miskin di daerah perdesaan

Perwakilan Bank Indonesia yang sebesar 112 (indeks

masih menunjukkan peningkatan dari 5,39% pada

diatas 100 menunjukkan optimisme konsumen).

September 2014 menjadi 5,44% pada Maret 2015. Indeks

Kedalaman

Keparahan

Kemiskinan

Kemiskinan

(P2)

(P1)

dan

juga

Indeks

menunjukkan

penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa ratarata pengeluaran penduduk miskin di Bali cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit. Penurunan

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan terkini Nilai Tukar Petani (NTP) Bali, indikator untuk mencerminkan kondisi kesejahteraan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian, juga menunjukkan perbaikan. Ratarata NTP Bali pada triwulan III 2015 tercatat sebesar 104,46, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan lalu yang sebesar 103,34. Peningkatan ini terjadi karena laju kenaikan Indeks Yang Dibayar Petani (IB) lebih tinggi

jumlah

terutama

dibandingkan dengan Indeks Yang Diterima Petani

didorong semakin meratanya distribusi pendapatan

(IT). Berdasarkan sub sektornya, peningkatan NTP

dan berkurangnya jumlah pengangguran. Tingkat

(triwulanan) terutama terjadi pada subsektor tanaman

ketimpangan

pangan, hortikultura dan peternakan. Sementara itu,

antar

kemiskinan

masyarakat

di

Bali

di

Bali

semakin

menyempit ditandai dengan penurunan Gini Ratio dari

NTP perkebunan rakyat dan perikanan relatif stabil.

0,44 pada September 2014 menjadi 0,37 pada Maret 2015 (kategori ketimpangan sedang).

Di samping

itu juga terjadi perbaikan distribusi pembangunan ekonomi yang dinikmati oleh kelompok menengah terbawah dan kelompok menengah. Pada September 2015 kelompok menengah terbawah dan menengah hanya menikmati 14,29% dan 35,7%, meningkat dari 18,15% dan 38,25% pada Maret 2015.

Indeks

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

I

II

III

2012

Hasil tracking terkini kondisi kesejahteraan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga menunjukkan hal senada. Membaiknya

IV

I

II

III

IV

2013

I

II

III

2014

IV

I

II

III

2015

NTP Indeks yg Diterima Petani Indeks yg Dibayar Petani Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Grafik 5.4 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali


KEKR TW III 2015

89

Secara spatial, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

dibandingkan kabupaten lainnya. Membaiknya kualitas

lebih dari separuh wilayah Bali telah memiliki kualitas

hidup tidak terlepas dari membaiknya angka melek

hidup yang memadai. Indikator Indeks Pembangunan

huruf, usia hidup dan indikator hidup yang bersifat

Manusia (IPM) menunjukkan bahwa kota Denpasar dan

non-ekonomi.

kabupaten Badung memiliki kualitas hidup lebih baik Tabel 5.3 Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

90

KEKR TW III 2015


BAB VI

PROSPEK PEREKONOMIAN


Dengan perkembangan terakhir, perkiraan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mengalami perbaikan. Perekonomian Bali pada triwulan IV 2015 diperkirakan akan mengalami peningkatan pada kisaran 6,57% ± 1% (yoy) sehingga secara keseluruhan tahun 2015 perekonomian Bali akan tumbuh pada kisaran 6,28% ± 1% (yoy). Perlambatan perekonomian Bali di tahun 2015 terutama disebabkan oleh tertahannya kinerja ekspor seiring dengan perlambatan perekonomian global. Dari sisi perkembangan harga, berdasarkan hasil tracking sampai dengan triwulan IV 2015 inflasi Bali diperkirakan akan sebesar 2,98%±1% (yoy) pada tahun 2015 sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya target inflasi nasional yang sebesar 4±1% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, melandainya inflasi pada triwulan IV 2015 terutama bersumber dari administered prices dan volatile foods. Sementara itu tekanan kelompok core inflation relatif stabil.

Prospek Perekonomian

KEKR TW III 2015

91

92

KEKR TW III 2015


MAKRO EKONOMI REGIONAL

PDRB

gPDRB (skala kanan) 9

34,000 33,000

6.57 ± 0.5%

Rp miliar

32,000

7 6

6.29

31,000

8

5 4

30,000

%,yoy

6.1.

3

29,000

2

28,000

1 0

27,000 I

II

III

IV

I

II

2014

III

IVp

2015 Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : IVp Angka Proyeksi Bank Indonesia

Grafik 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali

Berdasarkan angka aktual pertumbuhan ekonomi

peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha. Dari

triwulan III 2015, maka perkiraan pertumbuhan

sisi penawaran, perkiraan peningkatan pertumbuhan

ekonomi di triwulan IV 2015 mengalami penyesuaian.

disebabkan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan IV 2015

akomodasi makan dan minum seiring dengan peak

diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,57 ± 0,5% (yoy)

season industri pariwisata menjelang akhir tahun dan

(Grafik 6.1), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2015.

hari raya keagamaan. Seiring dengan peningkatan

oleh

lapangan

usaha

penyediaan

kinerja industri pariwisata, lapangan usaha pendukung

Optimisme peningkatan pertumbuhan ekonomi pada

industri pariwisata lainnya salah satunya lapangan

triwulan IV 2015 tersebut didorong oleh perkiraan

usaha perdagangan besar dan eceran diperkirakan turut

Tabel 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran Komponen

2015

2014

2015p

4.73

3.00

5.01

2.26

IVp 5.17 ± 0.5

(0.60)

(5.07)

(6.11)

(9.41)

0.97 ± 0.5

Industri Pengolahan

8.88

6.73

8.57

6.88

6.97 ± 0.5

7.29 ± 0.5


2.64

1.97

(6.48)

(1.31)

1.87 ± 0.5

-1.03 ± 0.5

Pengadaan Air

7.40

0.93

1.10

0.76

1.07 ± 0.5

0.96 ± 0.5

Konstruksi

1.80

2.67

3.61

6.06

6.17 ± 0.5

4.65 ± 0.5

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan

7.27

7.66

6.87

8.86

8.95 ± 0.5

8.10 ± 0.5

5.71

4.48

4.73

5.78

5.98 ± 0.5

5.26 ± 0.5


6.53

7.53

5.61

5.35

6.92 ± 0.5

6.34 ± 0.5


7.21

9.79

9.05

10.77

8.83 ± 0.5

9.61 ± 0.5

Jasa Keuangan

9.49

10.93

6.92

10.71

6.83 ± 0.5

8.79 ± 0.5

Real Estate

8.89

5.86

4.95

4.92

3.24 ± 0.5

4.72 ± 0.5

Jasa Perusahaan

7.49

5.23

6.91

7.15

6.83 ± 0.5

6.55 ± 0.5

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan

10.75

7.28

7.92

9.40

9.77 ± 0.5

8.68 ± 0.5

10.58

8.75

8.85

8.24

5.19 ± 0.5

7.71 ± 0.5

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

12.43 7.63

8.06 8.96

7.90 7.41

9.77 7.60

5.45 ± 0.5 5.06 ± 0.5

7.78 ± 0.5 7.23 ± 0.5

6.72

6.20

6.03

6.29

6.57 ± 0.5

6.28 ± 0.5

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian

PDRB

III

II

I

3.87 ± 0.5 -4.86 ± 0.5

Sumber : BPS Provinsi Bali IVp2015, 2015p angka proyeksi Bank Indonesia


KEKR TW III 2015

93

Tabel 6.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan

Komponen

2015

2014

Konsumsi

2.66

7.81

6.44

6.69

Kons.RT

5.16

8.42

7.33

7.29

7.84 ± 0.5

7.71 ± 0.5

Kons. Pemerintah Investasi PMTB

II

III

2015p

IVp 7.50 ± 0.5

Kons.LNPRT

I

7.09 ± 0.5

1.24

(1.90)

(1.31)

1.30

5.72 ± 0.5

0.94 ± 0.5

(8.63)

4.43

2.86

4.42

6.23 ± 0.5

4.61 ± 0.5

1.47

5.32

4.91

4.17

6.31 ± 0.5

5.19 ± 0.5

1.81

7.43

7.61

6.09

6.91 ± 0.5

7.00 ± 0.5

(12.52)

(83.08)

(85.16)

(80.77)

-88.21 ±

-83.59 ±

Ekspor LN

18.93

18.55

25.41

-0.45 12.75 ± 0.5 13.26 ± 0.5

Impor LN

17.14

-31.84

25.14

9.03 14.89 ± 0.5 -0.17 ± 0.5

1.87

68.54

28.04

(4.68) 14.21 ± 0.5 19.24 ± 0.5

6.72

6.20

6.03

Perubahan Inv

Net Ekspor antar daerah PDRB

6.57 ± 0.5

6.29

6.28 ± 0.5

Sumber : BPS Provinsi Bali IVp 2015, 2015p angka proyeksi Bank Indonesia

mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan

seiring dengan potensi peningkatan permintaan global

permintaan menjelang akhir tahun. Optimisme akan

menjelang akhir tahun

peningkatan kinerja perekonomian pada triwulan IV

jasa yang berasal dari industri pariwisata. Di sisi lain,

2015 juga didukung oleh lapangan usaha pertanian,

defisit net ekspor antardaerah diperkirakan mengalami

kehutanan, dan perikanan seiring dengan perkiraan

peningkatan seiring dengan perkiraan peningkatan

panen pada triwulan IV 2015 dan mulai turunnya hujan

permintaan pada semester II 2015.

serta peningkatan ekspor

di pertengahan bulan November 2015. Selain itu, tren perbaikan pada lapangan usaha konstruksi diperkirakan

Harga Jual

akan berlanjut seiring dengan peningkatan intensitas

40

realisasi proyek pemerintah di semester II 2015.

30

sisi

permintaan,

peningkatan

pertumbuhan

triwulan IV 2015 diperkirakan didorong oleh komponen

20

SBT (%)

Dari

10 0

konsumsi baik dari sisi konsumsi pemerintah, konsumsi

-10

swasta, dan konsumsi LNPRT. Dari sisi konsumsi

-20

pemerintah, peningkatan diperkirakan terjadi seiring

-30

dengan pelaksanaan pilkada pada bulan Desember serta realisasi proyek-proyek pemerintah. Dari sisi konsumsi

Kegiatan Dunia Usaha

I

II

III

2013

IV

I

II

III

2014

IV

I

II

III

IV*

2015

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Bank Indonesia

Grafik 6.2 Perkembangan Dunia Usaha

konsumsi

Perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada

seiring dengan hari raya keagamaan dan perayaan

triwulan IV 2015 sejalan dengan hasil Survei Kegiatan

akhir tahun. Dari sisi investasi, PMTB diperkirakan akan

Dunia Usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia,

mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan

yang menunjukkan perkiraan peningkatan Saldo Bersih

realisasi APBD. Selain itu, dari sisi neraca perdagangan

Tertimbang kegiatan usaha mencapai 21,46% pada

Provinsi Bali dipekirakan akan membaik. Kinerja ekspor

triwulan IV 2015, lebih tinggi dibandingkan dengan

luar negeri diperkirakan akan mengalami peningkatan

realisasi pada triwulan III 2015. Sejalan dengan hal

rumah

94

tangga,

perkiraan

KEKR TW III 2015

peningkatan


Tabel 6.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali

Negara

Pangsa Ekspor Bali

USA Japan Australia Singapore Hongkong World Output

25.01 7.36 11.78 9.16 5.66

Pertumbuhan Ekonomi 2013

2014

2015*

2016*

2.2 1.6 2.32 3.85 2.94 3.4

2.4 -0.1 2.7 2.9 2.5 3.4

2.6 0.6 2.4 2.2 2.5 3.1

2.8 1.0 2.9 2.9 2.7 3.6

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF) October 2015 Keterangan : *) angka proyeksi IMF

tersebut, perkiraan harga jual turut menunjukkan

panjang seiring dengan berlangsungnya El Nino. Selain

peningkatan pada triwulan IV 2015.

itu lapangan usaha real estate diperkirakan masih

Prospek perekonomian negara tujuan ekspor utama Provinsi Bali pada tahun 2015 secara umum mengalami peningkatan. Amerika Serikat sebagai negara utama tujuan ekspor Provinsi Bali diperkirakan masih mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2015 meskipun tidak sekuat proyeksi sebelumnya. Namun demikian, seiring dengan perkembangan perekonomian global terakhir, terdapat revisi ke bawah akan perkiraan ekonomi ke depan. Revisi ke bawah juga berdampak pada perkiraan perlambatan perekonomian global di tahun 2015 sebesar 3,1% (yoy) dari sebelumnya yang mencapai 3,3% (yoy).

tertahan seiring dengan masih lesunya permintaan properti ditengah-tengah tren kenaikan biaya produksi dan harga tanah. Namun demikian, industri pariwisata yang diwakilkan oleh kategori penyediaan akomodasi makan dan minum dan kategori perdagangan besar dan eceran masih diperkirakan akan tetap tumbuh kuat pada tahun 2015 seiring dengan dukungan pemerintah akan promosi pariwisata yang cukup kuat, serta pembebasan visa untuk 30 negara tambahan yang berpotensi mendorong peningkatan kinerja industri pariwisata. Selain itu, program pembangunan proyekproyek pemerintah dan pelaksanaan Pilkada serentak masih mampu mendorong sisi konsumsi pemerintah

Dengan perkembangan terakhir, perekonomian Provinsi

dan lapangan usaha konstruksi.

Bali untuk keseluruhan tahun 2015 diperkirakan

6.2.

mengalami

perlambatan

dibandingkan

INFLASI BALI TRIWULAN IV 2015

dengan

perekonomian Bali tahun 2014 yang tumbuh sebesar

12

6,72% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2015

10

diperkirakan berada pada kisaran 6.28 ± 0.5% (yoy).

8

Dari sisi permintaan, penurunan permintaan global

6

pada 2015 berdampak pada perkiraan kinerja ekspor

4

luar negeri yang tidak sebaik sebelumnya. Selain itu, konsumsi rumah tangga di tahun 2015 tertahan oleh penurunan daya beli masyarakat dan resiko kenaikan

2 0 I

III 2008

I

III 2009

I

III 2010

I

III 2011

I

III 2012

harga BBM dan TTL di awal tahun 2015. Dari sisi

I

III 2013

I

III 2014

I

III 2015

I

III 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : *) Angka Proyeksi BI

penawaran, perkiraan perlambatan perekonomian

Grafik 6.3 Proyeksi Inflasi Bali

bersumber dari kinerja lapangan usaha pertanian

Berdasarkan hasil tracking sampai dengan triwulan

yang masih tertahan dengan adanya resiko kemarau

III 2015, inflasi Bali diperkirakan akan sebesar


KEKR TW III 2015

95

2,98%±1% (yoy) pada tahun 2015, dan diharapkan

ke tanaman tembakau seperti di Kabupaten Buleleng

dapat mendukung tercapainya target inflasi nasional

yang mencapai 600 hektar dan di Kabupaten Gianyar

yang sebesar 4±1% (yoy). Berdasarkan disagregasinya,

200 hektar, terjadinya pergeseran atau tunda tanam

melandainya inflasi pada triwulan IV 2015 terutama

yang terjadi di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar

bersumber dari administered prices dan volatile food.

dan Buleleng karena perbaikan jaringan irigasi pada

Sementara itu tekanan kelompok core inflation relatif

akhir tahun 2014 dan terjadinya kekeringan tanaman

stabil.

padi seluas 635,76 hektar yang tersebar pada enam

Penurunan tekanan inflasi kelompok administered price

Kabupaten di Provinsi Bali.

bersumber dari hilangnya pengaruh kenaikan Bahan

Tekanan inflasi kelompok inti juga diperkirakan stabil,

Bakar Minyak (BBM) yang terjadi pada November 2014.

seiring dengan mulai membaiknya nilai tukar Rupiah,

Di samping itu, tidak ada kebijakan kenaikan harga-

masih berlanjutnya tren penurunan harga komoditas

harga yang diatur oleh pemerintah seiring dengan

internasional dan ekspektasi inflasi yang terjaga.

masih berlanjutnya tren penurunan harga minyak dunia.

Setelah mengalami tekanan cukup kuat pada beberapa

Pemerintah telah menetapkan kebijakan periodesasi

periode terakhir, nilai tukar Rupiah mulai menunjukkan

harga BBM tiga bulan sekali, sehingga harga BBM akan

tanda-tanda penguatan. Kondisi terkini menunjukkan

stabil hingga Desember 2015. PT. PLN memutuskan

penguatan nilai Rupiah sehingga tercatat menyentuh

untuk menunda kenaikan tarif listrik golongan 450 KVa

level Rp13.288/USD pada 14 Oktober 2015, atau

dan 900 KVa dari rencana awal pada triwulan IV 2015

lebih baik dibandingkan dengan rata-rata September

menjadi tahun 2016.

2015 yang tercatat sebesar Rp14.396,1. Hal ini seiring

Harga kelompok volatile foods diperkirakan akan melandai seiring dengan kondisi cuaca yang mulai kondusif dan penurunan tekanan demand pasca perayaan 3 Hari Raya Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri,

dengan sentimen positif baik dari eksternal (penundaan peningkatan Fed Fund Rate) dan internal (implementasi paket

kebijakan

perekonomian

oleh

Pemerintah

Republik Indonesia).

Galungan dan Kuningan) di triwulan III 2015. Namun

Optimisme terhadap terkendalinya tekanan inflasi

demikian penurunan harga lebih dalam diperkirakan

inti didukung oleh terjaganya ekspektasi masyarakat

masih tertahan oleh penurunan produksi Gabah Kering

dan masih kuatnya sisi penawaran dalam merespon

Giling (GKG) 2015 sebesar 0,81% dibandingkan tahun

permintaan. Ekspektasi konsumen terhadap perubahan

2014. Menurunnya produksi tersebut diperkirakan

harga ke depan cukup terjaga. Hasil Survei Konsumen

terjadi karena berkurangnya luas panen 2.658 hektar

(SK) periode September 2015 menunjukkan indeks

(1,86 persen), meskipun produktivitas mengalami

ekspektasi perubahan harga periode 3 bulan ke depan

kenaikan

persen).

sebesar 172, menurun dibandingkan periode lalu yang

Berkurangnya luas panen sebagai dampak musim

sebesar 177,89. Demikian pula untuk indeks ekspektasi

kemarau itu paling tinggi terjadi di Kabupaten Tabanan

perubahan harga periode 6 bulan ke depan sebesar

yang mencapai 1.924 hektar (5,22 persen), menyusul

178,5, menurun dibandingkan periode lalu yang sebesar

Kabupaten Karangasem 1.069 hektar (8,77 persen)

187,44. Sementara itu, sisi penawaran diperkirakan

dan Kabupten Buleleng 830 hektar (3,74 persen).

akan dapat merespon sisi permintaan. Pertumbuhan

Selain berkurangnya luas panen, beberapa hal yang

investasi pada beberapa tahun terakhir diperkirakan

juga berkontribusi terhadap menurunnya produksi

dapat meningkatkan kemampuan sisi pasokan dalam

padi di Bali yakni adanya pengalihan komoditi padi

mengimbangi tetap kuatnya permintaan ke depan.

96

sebesar

KEKR TW III 2015

0,65

kwintal

(1,08


Namun demikian, masih terdapat sejumlah risiko

rangka menjaga kestabilan harga di Provinsi Bali

(upward risk) yang perlu diwaspadai, diantaranya: (i)

selama triwulan III 2015. Berbagai langkah kegiatan

Masih tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan

pengendalian inflasi yang telah dilakukan tersebut,

dari luar Bali untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Bali,

yaitu :

(ii) Masih belum optimalnya utilisasi sarana pelabuhan

1. Melakukan pertemuan rapat rutin koordinasi

yang tersedia (arus barang dan penumpang terpusat di

pengendalian inflasi daerah untuk tingkat Provinsi/

pelabuhan Gilimanuk) (iii) struktur pasar yang belum

Kabupaten/Kota maupun se-Provinsi Bali, baik

efisien dan pola perdagangan yang belum efektif, dan

rapat tim teknis maupun rapat tim kebijakan.

(iv) Berlanjutnya peningkatan harga properti di Singaraja

2. Mengelola

ekspektasi

masyarakat

dengan

seiring dengan wacana pembangunan bandara di

mengintensifkan komunikasi upaya pengendalian

wilayah tersebut, yang berpotensi mendorong inflasi

inflasi melalui berbagai media, diantaranya melalui

kelompok perumahan.

talk show dan press release. 3. Menjalin kerjasama dan membangun komunikasi yang terkait

lebih

intensif

dengan

dengan

upaya

berbagai

stabilisasi

harga

pihak dan

pemenuhan kecukupan pasokan melalui Focus

Group Discussion (FGD), termasuk FGD Langkah Inisiasi Dalam Menghadapi El Nino, diantaranya melalui

Pengalokasian

Pemberian

Bantuan

Benih dan Puput untuk 75.053 ha (93% luasan sawah di Bali), pengalokasian bantuan peralatan Sumber : Bank Indonesia

Grafik 6.4 Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Kawasan (ytd)

mesin pertanian sebanyak 681 unit, termasuk di dalamnya bantuan pompa air sebanyak 246 unit, Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat

250

Usaha Tani (JITUT), koordinasi dengan stakeholder

200

terkait (BULOG, Subak dan PERPADI) dalam rangka

150

mengupayakan

stok

beras,

serta

berbagai proyek pembangunan embung.

100

4. Penyusunan model kerjasama antar daerah dan

50 0

kecukupan

penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

antara PD. Pasar Kota Denpasar, PD. Pasar Kabupaten Buleleng dan PD. Pasar Kabupaten Badung tentang “Kerjasama Perdagangan Antar Daerah Untuk

Grafik 6.5 Ekspektasi Konsumen terhadap Perubahan Harga Barang & Jasa

Pemenuhan Pasokan Komoditas Pangan Antar

6.3 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI

Agustus 2015 yang dilakukan bersamaan dengan

Upaya-upaya pengendalian inflasi yang berkelanjutan

pelaksanaan High Level Meeting TPID se - Provinsi

secara intensif tetap dilakukan oleh Bank Indonesia

Bali. Nota kesepahaman ini merupakan langkah

bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah baik

awal inisiasi perdagangan antar daerah antara PD

di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam

Pasar Kota Denpasar, PD Pasar Kabupaten Badung,

Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali “ pada tanggal 19


KEKR TW III 2015

97

dan PD Pasar Kabupaten Buleleng

wilayah Bali

5. Melaksanakan program urban farming dalam rangka

mendorong

secara

luas

penanaman

ketersediaan stok melalui Sistem Harga Pangan

komoditas holtikultura di pekarangan rumah

Utama Komoditas Strategis (SiGapura) dalam

penduduk antara lain cabai, bawang merah dan

rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat dan

komoditas lainnya penyumbang inflasi.

dalam rangka mendukung integrasi PIHPS nasional.

6. Melaksanakan kegiatan pasar murah di seluruh

98

7. Intensifikasi penyampaian informasi harga dan

KEKR TW III 2015



99

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI BALI TRIWULAN III 2015

Recommend Documents