KONKLUSI DALAM PERKARA SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TEPANULI UTARA TAHUN 2008 REGISTER NOMOR : 49/PHPU.D.VI/2008
Dengan hormat,
Termohon melalui Kuasa Hukumnya dengan ini mengajukan Konklusi (Kesimpulan) sebagai berikut :
PENDAHULUAN
Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pasangan calon karena tidak setuju terhadap penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Keberatan tersebut hanyalah yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan wajib diuraikan dengan jelas dan rinci tentang : kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (vide Pasal 106 ayat 2 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, jo. Pasal 94 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005, jo. Pasal 236C Undangundang No. 12 Tahun 2008, jo. Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008).
Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menegaskan : Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :
1
a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Materi Permohonan Keberatan yang menguraikan tentang alasan-alasan pelanggaran yang terjadi selama proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidaklah termasuk dalam konteks sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 106 ayat 2 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 94 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005, serta Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, melainkan sengketa Pelanggaran Pilkada yang penyelesainnya merupakan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum (vide Pasal Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum).
TENTANG PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON
1. Menurut Pemohon, Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon aquo adalah mengenai Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, dengan alasan (quodnon) berupa pelanggaran yang terjadi dalam proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan
Wakil
Kepala
Daerah
Kabupaten
Tapanuli
Utara
Tahun
2008
(PELANGGARAN PILKADA), yaitu : -
Ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebanyak 26.091 (dua puluh enam ribu sembilan puluh satu) suara di 14 (empat belas) kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara (dalil Pemohon angka 7)
-
Bupati Tapanuli Utara TORANG LUMBAN TOBING (Calon Kepal Daerah Nomor Urut 1) adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penggelembungan NIK tersebut (dalil Pemohon angka 8).
-
Adanya 6.000 (enam ribu) pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih sehingga sangat merugikan pemohon (dalil Pemohon angka 9).
-
Pada saat pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2008 di Kecamatan Siborong-borong tertangkap tangan sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) kertas suara yang sedang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dalil Pemohon angka 10).
-
Adanya pengerahan masa sebanyak 300 (tiga ratus) orang yang berasal dari desa lain untuk memilih di Desa Hutauruk (dalil Pemohon angka 11).
2
-
Adanya pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM) di TPS 2 Desa Setia Kecamatan Pahae Jae dari 21 (dua puluh satu) suara menjadi 2 (dua) suara (dalil Pemohon angka 12).
2. Oleh karena ditemukan adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebesar 26.091 (dua puluh enam ribu sembilan puluh satu) suara, ditemukan adanya penguasaan sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus suara) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pengerahan massa sebanyak 300 (tiga ratus) orang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka menurut Pemohon sudah sepatutnya jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 sebesar : 46.645 (empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima) suara dikurangi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebesar : 26.091 (dua puluh enam ribu sembilan puluh saru) suara sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar : 20.554 (dua puluh ribu lima ratus lima puluh empat) suara.
3. Berdasarkan alasan-alasan pelanggaran tersebut (quodnon), di dalam Petitum Permohonan Keberatan aquo Pemohon meminta/bermohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut :
Primair :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 23 November 2008 tidak benar; 3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan KPU Daerah Tarutung No. 25 tanggal 23 November 2008; 4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
3
NO URUT
1
2
3
4
5
6
NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TORANG LUMBAN TOBING dan BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE Ir. ROY MANGOTANG SINAGA dan Ir. DJUNDJUNG PANGONDIAN HUTAURUK SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS ANTHONY SIHOMBING, MM Ir. SANGGAM HUTAPEA, MM dan Ir. LONDUT SILITONGA, MM Drs. WASTIN SIREGAR dan Ir. N. SOALOON SILITONGA, MBA Ir. EDWARD SIHOMBING dan Drs. ALPA SIMANJUNTAK, M.Pd.
JUMLAH PEROLEHAN SUARA
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
20.554
20.300
31.800
20.465
5.067
12.387
110.573
5. Memerintahkan Termohon untuk mengadakan Pemilihan Umum Putaran kedua; 6. Menyatakan pasangan calon dengan nomor urut 3 atas nama SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM adalah pasangan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2009 – 2014; 7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 3 atas nama SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM adalah pasangan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2009 – 2014;
Subsidair :
1. Mengabulkan permohonan subsidair Para Pemohon Keberatan; 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tapanuli Utara untuk daerah pemilihan Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Garoga, Kecamatan Pagaran, Kecamatan Siborong-borong, Kecamatan Simangumban, Kecamatan Parmonangan, Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan
4
Pangaribuan, Kecamatan Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Adian Koting, Kecamatan Siatas Barita, Kecamatan Purba Tua, Kecamatan Tarutung; 3. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tersebut di atas, harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu antara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan.
Lebih Subsidair :
1. Mengabulkan permohonan lebih subsidair Para Pemohon; 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menugaskan pada Pejabat yang berwenang agar melaksanakan penghitungan ulang surat suara di seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Tapanuli Utara dengan tidak menghitung/membuang DPT dengan NIK ganda sesuai dengan bukti Para Pemohon yang diberi tanda P-6. 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengurangkan hasil perolehan keseluruhan suara pasangan calon nomor urut 1 atas nama TORANG LUMBAN TOBING dan BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE sejumlah DPT dengan NIK ganda sebesar 26.091 suara (46.654 dikurang 26.091); 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan calon Kepala Daerah Tapanuli Utara nomor urut 3 atas nama SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2009 – 2014.
TENTANG JAWABAN TERMOHON
Terhadap Permohonan Keberatan Pemohon aquo, Termohon mengajukan Jawaban sebagaimana diuraikan di dalam Eksepsi dan Pokok Perkara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Dalam Eksepsi
Di dalam Eksepsi, Termohon berkesimpulan bahwa Permohonan Keberatan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk verklaard), dengan alasan :
5
-
Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon identik dengan Permohonan Keberatan yang baru.
-
Permohonan Keberatan Pemohon telah daluarsa.
-
Permohonan Keberatan Pemohon obscuurlibel.
-
Materi yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam Permohonan Keberatannya merupakan alasan tentang Pelanggaran Pilkada, dimana kewenangan penyelesaian Pelanggaran Pilkada tersebut berada pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum.
2. Dalam Pokok Perkara
-
Pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda dengan perhitungan : 46.645 - 26.091 = 20.554 adalah tidak beralasan menurut hukum, sebab alasan yang dikemukakan oleh Pemohon aquo bukanlah merupakan alasan tentang kesalahan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon melainkan alasan adanya Pelanggaran (quodnon) terhadap proses Pemilhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Deerah. Dengan kata lain, alasan Pemohon aquo tidak ada relevansinya/signifikansinya dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dgaerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008.
-
Demikian pula halnya dengan alasan lainnya yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam Permohonan Keberatan aquo, yaitu : Bupati Tapanuli Utara TORANG LUMBAN TOBING (Calon Kepal Daerah Nomor Urut 1) adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penggelembungan NIK tersebut, Adanya 6.000 (enam ribu) pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih sehingga sangat merugikan pemohon, pada saat pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2008 di Kecamatan Siborong-borong tertangkap tangan sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) kertas suara yang sedang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, adanya pengerahan masa sebanyak 300 (tiga ratus) orang yang berasal dari desa lain untuk memilih di Desa Hutauruk, dan adanya pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM) di TPS 2 Desa Setia Kecamatan Pahae Jae dari 21 (dua puluh satu) suara menjadi 2 (dua) suara, tidak dapat dijadikan
6
sebagai alasan untuk mengukur ada/tidaknya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
-
Disamping itu, di dalam petitum Permohonan Keberatan aquo terdapat kontradiktif permintaan yang seyogianya bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008. Disatu sisi Pemohon Keberatan meminta untuk : Memerintahkan Termohon untuk mengadakan Pemilihan Umum Putaran kedua, namun disisi lainnya Pemohon Keberatan meminta untuk : Menyatakan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 atas nama SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM adalah pasangan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2009 – 2014 dan Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 3 atas nama SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM adalah Pasangan Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2009 – 2014.
-
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon di dalam petitumnya meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya berbunyi :
Dalam Eksepsi : -
Menerima Eksepsi Termohon.
-
Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaarad).
Dalam Pokok Perkara : -
Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
TENTANG PEMBUKTIAN
Untuk membuktkan dalil-dalil Permohonan Keberatan aquo, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan, yaitu : 1.
Surat-surat sebanyak 25 (dua puluh lima) bukti yang ditandai dengan bukti P-1 s/d P-25, yang terdiri dari : Surat Permohonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Laporan dan
7
Pernyataan Pelanggaran, Surat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, Foto dan Film Dokumentasi, Surat Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Surat Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, surat-surat lainnya. 2.
Saksi-saksi sebanyak 9 (orang) orang.
Sedangkan Termohon, hanya mengajukan sebanyak 34 (tiga puluh empat) bukti surat yang ditandai dengan bukti T-1 s/d T-34, bukti surat mana terdiri dari :
1.
Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 7 (tujuh) surat yang ditandai dengan bukti T-1 s/d T-4 dan T-29.
2.
Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) surat ditandai dengan bukti T-28.
3.
Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 2 (dua) surat yang ditandai dengan bukti T-5 dan T-27.
4.
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tingkat Kabupaten sebanyak 1 (satu) suarat yang ditandai dengan bukti T-6.
5.
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tingkat Kecamatan sebanyak 15 (lima) belas surat yang ditandai dengan bukti T-7 s/d T-21.
6.
Surat KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 6 (enam) surat yang ditandai dengan bukti T-22 s/d T-25 dan T-30 s/d T-31.
7.
Surat dari Pengadilan Negeri Tarutung sebanyak 1 (satu) surat yang ditandai dengan bukti T-26.
8.
Daftar Pemilih Tetap sebanyak 3 (tiga) surat yang ditandai dengan bukti T-32 s/d T-34.
Disamping itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 : TORANG LUMBAN TOBING dan BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE, mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa :
1.
Surat-surat sebanyak 9 (sembilan) bukti yang ditandai dengan bukti PT1-1 s/d PT1-9.
2.
Saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang.
8
TENTANG ANALISA FAKTA
1.
Surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata sama sekali tidak mendukung dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, karena tidak satu pun dari bukti surat tersebut yang menjelaskan dan menegaskan tentang adanya kesalahan dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, khususnya terhadap dalil Pemohon di dalam Permohonan Keberatannya pada angka 7 s/d angka 13, yaitu : -
Ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebanyak 26.091 (dua puluh enam ribu sembilan puluh satu) suara di 14 (empat belas) kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara.
-
Bupati Tapanuli Utara TORANG LUMBAN TOBING (Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1) adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penggelembungan NIK tersebut.
-
Adanya 6.000 (enam ribu) pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih sehingga sangat merugikan pemohon.
-
Pada saat pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2008 di Kecamatan Siborong-borong tertangkap tangan sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) kertas suara yang sedang dikuasai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dalil Pemohon angka 10).
-
Adanya pengerahan masa sebanyak 300 (tiga ratus) orang yang berasal dari desa lain untuk memilih di Desa Hutauruk.
-
Adanya pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SAMSUL SIANTURI dan Drs. FRANS A. SIHOMBING, MM) di TPS 2 Desa Setia Kecamatan Pahae Jae dari 21 (dua puluh satu) suara menjadi 2 (dua) suara.
2.
Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini, yaitu : -
Bukti surat bertanda P-1 merupakan bukti tentang permohonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008, bukti mana tidak ada relevansi sama sekali dengan Permohonan Keberatan Pemohon. Bukti Pemohon aquo telah diakomodir berdasarkan bukti Termohon bertanda T-1 dan T-2.
9
-
Bukti surat bertanda P-2 s/d P-5 adalah dokumen yang diterbitkan oleh Termohon berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, bukti mana tidak menggambarkan tentang adanya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
-
Bukti surat bertanda P-6.1.a s/d P-6.1.c. hanyalah merupakan bukti tentang laporan pengaduan masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sebanyak 26.091 orang yang seyogianya tidak ada relevansinya dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008.
-
Bukti surat bertanda P-6.2.a. tentang Kartu Pemilih dan Undangan (Formulir C6) sebanyak 2.714 lembar telah dibantah berdasakan keterangan saksi
HENDRIK
HUTASOIT (Ketua PPK Siborong-borong) yang dihadirkan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 : TORANG LUMBAN TOBING dan BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE. Menurut saksi tersebut, Kartu Pemilih dan Undangan sebanyak 2.714 lembar tersebut merupakan sisa yang diperoleh dari setiap PPS di 21 desa/keluarahan Kecamatan Soborong-Borong. Kartu Pemilih dan Undangan tersebut telah diserahkan kepada Termohon yang disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan dituangkan dalam Berita Acara tanggal 27 Oktober 2008. -
Bukti surat bertanda P-6. 2.b s/d P-6.5, merupakan dokumen biasa yang tidak ada relevansinya dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008.
-
Bukti surat bertanda P-7 tidak dapat dijadikan sebagai bukti tentang adanya kesalahan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebab berdasarkan bukti bertanda T-6 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara tersebut telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 tanggal 02 November 2008) dan terbitnya surat bertanda P-7 tersebut dilakukan tanpa mekanisme administrasi di KPU Kabupaten Tapanuli Utara karena menggunakan stempel palsu dan perbuatan yang nyata untuk menghalang-halangi proses tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008.
-
Bukti surat bertanda P-8 dan P-9 telah terjawab berdasarkan bukti Termohon bertanda T-26.
10
-
Bukti surat bertanda P-10 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna karena berdasarkan keterangan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara mekanisme penerbitan surat tersebut tidak sesuai dengan mekanisme DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk memvakumkan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008. Oleh karenanya menurut keterangan saksi Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, bukti surat P-10 tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
-
Bukti surat bertanda P-11 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara aquo, sebab surat P-11 tersebut diterbitkan atas desakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut : 2, Pasangan Calon Nomor Urut : 3, Pasangan Calon Nomor Urut : 4, Pasangan Calon Nomor Urut : 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut : 6 yang mengaku sebagai Aliansi Masyarakat Prodemokrasi Tapanuli Utara. Menurut saksi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, materi yang dituangkan di dalam surat P-11 tersebut juga bertentangan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas sebagaimana di atur di dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-undang No. 22 Tahun 2007. Oleh karenanya surat P-11 tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
-
Bukti surat P-12 dan P-13 hanyalah berupa dokumentasi yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
-
Demikian juga dengan bukti surat P-14 dan P-25 tidak menggambarkan adanya kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang mempengaruhi pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Surat-surat yang diajukan oleh Termohon dalam perkara aquo telah menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon dan menggugurkan dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon. Bahkan saksi-saksi dari seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ketika dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten oleh Termohon pada tanggal 02 November 2008 tidak satupun yang menyatakan KEBERATAN.
11
4. Terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 di depan persidangan, tidak seorang pun yang menjelaskan dan menegaskan tentang adanya kecurangan, kesalahan dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008. Saksi-saksi Pemohon tersebut hanya menjelaskan tentang PELANGGARAN PILKADA (Quod non) yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dan bukan merupakan SENGKETA HASIL PILKADA. Saksi JANUARI PERDAMAIAN HUTAURUK dan saksi HOTMA HUTAURUK yang menerangkan adanya distribusi pemilih dari TPS lain ke TPS 3 Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon, telah dibantah berdasarkan keterangan saksi SUNGGUL HUTAURUK (anggota KPPS di TPS 3) yang menerangkan pada pokoknya tidak ada melihat adanya distribusi pemilih sebagaimana yang diterangkan oleh saksi JANUARI PERDAMEAN HUTAURUK dan SAKSI HOTMA HUTAURUK, karena saksi telah standby di TPS 3 sejak jam 06.00 wib sampai dengan penghitungan selesai.
5. Keterangan saksi Pemohon dibantah secara tegas oleh saksi Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 antara lain : -
Saksi JANUARI PERDAMEAN HUTAURUK dan HOTMA HUTAURUK tentang intimidasi dan intervensi di TPS 3 telah dibantah oleh saksi yang dipanggil Majelis Hakim Konstitusi, yaitu saksi FERNANDO SIMANJUNTAK, SH (Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara). Menurut saksi, beliau tidak ada mengerahkan massa dan tidak ada mengintimidasi saksi tersebut dan tidak ada memberi uang kepada anggota KPPS di TPS 3. Menurut saksi, keterangan saksi Pemohon tersebut adalah bohong dan fitnah.
-
Keterangan saksi Pemohon atas nama ROBINHOD SIANTURI, telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama : HOTMA LUMBAN TOBING (Ketua KPPS Pasar Siborong-borong) dan atas nama saksi HENDRIK HUTASOIT (Ketua PPK Siborong-borong) yang menerangkan tidak ada tertangkap tangan mengenai kartu pemilih dan undangan sebanyak 2.714. Kartu Pemilih dan Undangan sebanyak 2.714 lembar tersebut merupakan sisa yang diperoleh dari setiap PPS di 21 desa/keluarahan Kecamatan Soborong-Borong dan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Utara (ic. Termohon) yang disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan dituangkan dalam Berita Acara tanggal 27 Oktober 2008.
12
6. Keterangan saksi Pemohon tidak berkaitan dengan objek perkara dan harus dikesampingkan. -
Saksi SOPIAN SIMANJUNTAK sebagai Staf Dinas Kesbang Pemkab Tapanuli Utara hanya menjelaskan tentang analisa data. Keberadaan saksi tersebut tidak memiliki kapasitas sebagai saksi ahli ataupun saksi yang berkompeten untuk menjelaskan tentang data-data kependudukan tersebut. Menurut undang-undang yang berwenang untuk itu adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama : KONDAR SORMIN.
-
Saksi Drs. PARUNTUNGAN TOBING (mengaku sebagai pemantau tetapi tidak terdaftar di KPU Kabupaten Tapanuli Utara) menerangkan mengenai unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Kantor Panwas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara dan menerangkan adanya pengerahan massa dari Medan ke Tarutung sebanyak 8 (delapan) bus yang diperkirakan berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang, akan tetapi saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apakah mereka ikut mencoblos pada saat pemungutan suara.
-
Saksi
SAMUEL
HUTAURUK,
MANAEK
SIHOMBING
dan
SOPIAN
SIMANJUNTAK, telah terjawab berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama : KONDAR SORMIN yang menerangkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) mengacu kepada Undang-undang No. 23 Tahun 2006, jo. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007, jo. Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008.
7. Keterangan saksi Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendukung dalil-dalil jawaban Termohon. a. Saksi KONDAR SORMIN, menerangkan : - Pemutakhiran DPT oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 181.120 orang. - Tidak ada perintah menggandakan NIK. - Ada toleransi pembuatan batas NIK selama 5 tahun yaitu sampai dengan tahun 2011. b. Saksi HOTMA LUMBAN TOBING dan HENDRIK HUTASOIT, menerangkan : - Pada saat hari pemungutan suara tanggal 27 Oktober 2008 dalam keadaan baik dan tidak ada masalah serta aman dan kondusif juga tidak ada yang mengajukan protes atas hasil penghitungan suara.
13
c. Saksi FERNANDO SIMANJUNTAK, menerangkan : - Surat yang ditandatangani oleh 6 (enam) anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara tidak mencerminkan fraksi. Isi dan prosedur surat tersebut tidak benar.
8. Saksi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan mulai dari pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan oleh PPK dan rekapitulasi di tingkat kabupaten oleh KPU KabupatenTapanuli Utara, tidak ditemukan adanya kecurangan maupun kesalahan penghitungan/rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara.
TENTANG ANALISA YURIDIS
1.
Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 secara demokartis berdasarkan asas langsung, umum, Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008, jo. Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI No. 49 Tahun 2008 (vide bukti Termohon bertanda T-1 s/d T-4 dan T-29).
2.
Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara sah, mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 s/d Pasal 100 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, jo. Pasal 82 s/d Pasal 87 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 (vide bukti Termohon T-5 s/d T-21 dan T-27).
3.
Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di depan persidangan tidak seorang saksipun yang menerangkan adanya kecurangan dan kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, baik penghitungan suara ditingkat TPS oleh KPPS, rekapitulasi penghitungan suara ditingkat desa/kelurahan dan ditingkat kecamatan oleh PPK maupun di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten.
14
Hal ini ditegaskan oleh saksi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara di depan persidangan tanggal 10 Desember 2008 yang menerangkan bahwa : “berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, tidak ada kecurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara mulai dari penghitungan di tingkat TPS oleh KPPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan oleh PPK maupun rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara”.
Bahkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1, kecurangan dan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon di dalam Permohonan Keberatan aquo tidak benar adanya.
4.
Disamping itu, jika diperhatikan alasan keberatan Pemohon pada angka 7 s/d angka 12 hanyalah berupa asumsi belaka dan tidak ada relevansinya dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon (vide Pasal 106 ayat 2 Undangundang No. 32 Tahun 2004, jo. Pasal 94 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, jo. Pasal 236C Undang-undang No. 12 Tahun 2008, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008).
Oleh karenanya dalil Permohonan Keberatan aquo pada angka 13 dan angka 14 berkenaan dengan pengurangan jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 : TORANG LUMBAN TOBING dan BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda dengan perhitungan : 46.645 – 26-091 = 20.554 suara, adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali.
5.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di dalam Putusan Peninjauan Kembali No. : 02 PK/KPUD/2008 tertanggal 18 Maret 2008 dapat dijadikan sebagai landasan yuridis untuk mengesampingkan dalil Permohonan Keberatan Pemohon aquo.
Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 02 PK/KPUD/2008 tersebut, Mahkamah Agung RI berpendapat : “Bahwa alat-alat bukti yang otentik yang dapat digunakan dalam Permohonan Keberatan yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tersebut seharusnya adalah : Berita Acara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota,
15
KPUD Provinsi, Formulir Hasil Perhitungan Suara yang ada di tangan saksi di TPS yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan termasuk petugas di TPS, keterangan saksi pasangan calon yang hadir pada setiap penghitungan suara, keterangan saksi Panitia Pengawas PILKADA dan Pemantau Pemilihan, sedangkan yang harus dibuktikan oleh Pemohon Keberatan adalah adanya kesalahan penghitungan suara, dan atau adanya perubahan hasil perhitungan suara di luar rapat pleno atau adanya selisih suara pasca penetapan KPU, bukan mengenai hal-hal yang berada di luar wewenang Mahkamah Agung seperti validasi peserta Pemilu yang tidak benar, penggelembungan suara dan klaim bahwa banyak pemilih dari kandidat tertentu tidak dapat kesempatan mengikuti pemungutan suara”
6.
Demikian juga dengan pendapat Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. : 33/PHPU.D-VI/2008 tanggal 26 November 2008 yang menyatakan : “Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam paragraf (3.9.1. Tentang pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon terpilih) bukan menjadi objek sengketa yang menjadi wewenang Mahkamah, melainkan menjadi tugas instansi lain untuk menyelesaikannya dan oleh karena itu dikesampingkan, sekalipun tidak menutup kemungkinan jika fakta tentang pelanggaran demikian telah diselesaikan sebagaimana mestinya oleh instansi yang berwenang akan mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara”.
7.
Berdasarkan bukti T-6 terutama Lampiran Model DB 2 KWK tidak ditemukan adanya PERNYATAAN KEBERATAN berkenaan dengan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2007, jo. Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Ri No. 49 Tahun 2008, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli tanggal 02 November 2008, adalah sah menurut hukum.
8.
Demikian pula halnya dengan : Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara No. 24A Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penetapan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008
16
Ditingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara No. 25 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, adalah sah menurut hukum.
KESIMPULAN
Berdasarkan hal-hal yang telah terungkap di depan persidangan serta sesuai dengan kenyataan yang ada, maka Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum serta tidak mempunyai landasan hukum dan semata-mata hanya merupakan asumsi belaka.
Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa perkara ini, untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
-
Menerima Eksepsi Termohon
-
Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)
Dalam Pokok Perkara :
-
Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
-
Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 24A Tahun 2008 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara adalah sah menurut hukum.
17
-
Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 adalah sah menurut hukum.
Jakarta, 11 Desember 2008 Hormat Kami Kuasa Hukum Termohon
FADILLAH HUTRI LUBIS, SH
NUR ALAMSYAH, SH. MH.
NAZRUL ICHSAN NASUTION, SH
18
