Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 32- 43
12 Pages
SINKRONISASI HUKUM KEPUTUSAN KETUAMAHKAMAH AGUNG NOMOR 1-144/KMA/SK/I/2011 DAN UNDANGUNDANG NOMOR14 TAHUN 2008 DALAM HAL KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 1)
Zulfikri1, Iskandar A. Gani2, Mujibussalim2 Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract:The Supreme Court Decree No. 1-144/KMA/SK/I/2011 on Guidelines for Information Service in Courts in principle is the adjustment to the Act No. 14, 2008 concerning public information disclosure. The main researches problems are (1) does the Supreme Court Decree No. 1-144/KMA/SK/I/2011 is synchronized with the Act No. 14, 2008? (2) What are consequences of the implementation of the Supreme Court Decree No. 1-144/KMA/SK/I/2011 in the court? The aim of this research and study, examine the level of synchronization of the Supreme Court Decree No. 1-144/KMA/SK/I/2011 and the Act No. 14, 2008, examines the consequences of the implementation of the Supreme Court Decree No. 1-144/KMA/SK/I/2011 in the court. This research method is prescriptive with normative approach. Data sources are secondary data from primary legal materials, secondary and tertiary. Data obtained, either from primary legal materials, secondary and tertiary analyzed qualitatively. The results showed that first, the synchronization of the Supreme Court Decree No. 1-144/KMA/SK/I/2011 with the Act No. 14, 2008 in general has reached a good level, but still there is a charge which is not in accordance with the provisions of the Act. Appointment PPID at first instance and the appeal and first echelon of the Supreme Court work unit did not qualify as an official in charge of public information and have competence in the field of information management and documentation. In addition to the appointment of the leadership of the judiciary as Tops PPID may create conflicts of interest, particularly in administrative court because the court could potentially prosecute the leadership of its own decisions as the object of a lawsuit. Second, the implementation of the Supreme Court Decree No. 1-144/KMA/SK/I/2011 have consequences on the court to provide, deliver and publish public information is accurate, truthful and not misleading. To that end, needs to be built and developed information management systems and documentation technology-based and provides information infrastructure services, including the information desk and website. PPID designation as well as standard-setting of copy of the information acquisition cost and standard operating procedures of information services are consequences that must be met by the court. It is suggested that revision of the Supreme Court Decree No. 1-144/KMA/SK/I/2011, particularly associated with the provision that should PPID appointment was official in charge of information and have competence in information management and documentation. Appointment of information officers Tops PPID and therefore also need to be adjusted to the provisions PPID appointment. In addition, the role and function of the information desk and websites to be optimized by the court. Keywords: Synchronization of Law and Public Information Disclosure
Abstrak: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011) pada prinsipnya adalah penyesuaian terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Masalah pokok penelitian adalah (1) Apakah SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 sudah sinkron dengan UU No 14 Tahun 2008? (2) Apakah konsekuensi terhadap pelaksanaan SK KMA No. 1144/KMA/SK/I/2011 di Pengadilan? Penelitian dan pengkajian ini bertujuan, mengkaji taraf sinkronisasi SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 dan UU No. 14 Tahun 2008, dan mengkaji konsekuensi terhadap pelaksanaan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 di Pengadilan. Metode penelitian ini bersifat preskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif.Sumber data adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Data yang diperoleh, baik dari
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 32
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bahan hukum primer, sekunder maupun tersier selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama.Tingkat sinkronisasi SK KMA No. 1144/KMA/SK/I/2011 dengan UU No. 14 Tahun 2008 secara umum telah mencapai taraf yang baik, namun masih terdapat muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU. Penunjukan PPID pada pengadilan tingkat pertama dan banding serta satuan kerja eseolan I Mahkamah Agung tidak memenuhi kualifikasi sebagai pejabat yang membidangi informasi publik dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.Selain itu penunjukan pimpinan pengadilan sebagai Atasan PPID dapat menimbulkan konflik kepentingan, khususnya pada pengadilan tata usaha negara karena pimpinan pengadilan berpotensi mengadili keputusannya sendiri sebagai objek gugatan. Kedua, pelaksanaan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 memberikan konsekuensi pada pengadilan untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik secara akurat, benar dan tidak menyesatkan. Untuk itu, perlu dibangun dan dikembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis teknologi serta menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk meja informasi dan website.Penunjukan PPID serta penetapan standar biaya perolehan salinan informasi dan standar prosedur operasional layanan informasi merupakan konsekuensi lainnya yang harus dipenuhi oleh pengadilan.Disarankan agar dilakukan revisi terhadap SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011, khususnya terkait dengan ketentuan penunjukan PPID yang seharusnya adalah pejabat yang membidangi informasi dan memiliki kompetensi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.Penunjukan Atasan PPID dan petugas informasi karenanya juga perlu disesuaikan dengan ketentuan penunjukan PPID.Selain itu peran dan fungsi Peran dan fungsi meja informasi serta website harus dioptimalkan oleh pengadilan. Kata Kunci: Sinkronisasi Hukum dan Keterbukaan Informasi Publik
dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola
PENDAHULUAN
Keterbukaan informasi merupakan sarana
pemerintahan yang baik (good governance)
dalam mengoptimalkan pengawasan publik
yaitu pemerintahan yang memenuhi unsur-
terhadap penyelenggaraan negara dan badan
unsur
publik serta segala sesuatu yang berakibat pada
supremasi hukum, peduli pada stakeholder,
kepentingan
keterbukaan
berorientasi pada konsensus, kesetaraan, visi
informasi adalah jaminan akses informasi
strategis, efektifitas dan efisiensi, transparansi
sebagai hak asasi warga negara.Hak tersebut
dan akuntabilitas (Agus Dwiyanto, 2006; 78,
diakui dalam Pasal 28F UUD 1945, bahwa
Joko Widodo, 2001; 1).
“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
Keterbukaan
publik.Hakikat
partisipasi
masyarakat,
informasi
tegaknya
agar
dapat
memperoleh informasi untuk mengembangkan
mewujudkan jaminan di atas, harus meliputi
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
seluruh aspek penyelenggaraan negara dan
untuk
memiliki,
mencakup seluruh Badan Publik.Mahkamah
menyimpan, mengolah dan menyampaikan
Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya
informasi dengan menggunakan segala jenis
sebagai salah satu lembaga yudikatif yang
saluran yang tersedia”. Pengaturan lebih lanjut
menyelenggarakan
pengakuan UUD 1945 tersebut dituangkan
merupakan bagian dari Badan Publik dimaksud.
dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan
Keterbukaan
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan
33 -
mencari,
memperoleh,
Informasi
Publik yang
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
juga
kekuasaan
keterbukaan
kehakiman,
informasi
di
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala di bawahnya sebenarnya telah dimulai sebelum
terlihat dari adanya meja informasi sebagai
lahirnya UU No. 14 Tahun 2008, melalui
pusat pelayanan seluruh informasi publik yang
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
berada dalam penguasaan Mahkamah Syar’iyah
144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan
Banda Aceh.
Informasi di Pengadilan.
Penelitian
ini
dimaksudkan
untuk
Setelah ditetapkannya Keputusan Ketua
menjelaskan dan mengkaji taraf sinkronisasi
Mahkamah Agung tersebut, terbit UU No. 14
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
Tahun 2008 serta PP No. 61 Tahun 2010
1-144/KMA/SK/I/2011 dengan UU No. 14
sebagai peraturan pelaksananya. Selanjutnya
Tahun 2008 serta untuk menjelaskan dan
terbit UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
mengkaji konsekuensi terhadap pelaksanaan
Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-
1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
144/KMA/SK/I/2011 di Mahkamah Syar’iyah
Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman
Banda Aceh.
pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk pengadilan. Hal ini mengharuskan
. KAJIAN KEPUSTAKAAN
Mahkamah Agung merevisi peraturan tentang pelaksanaan pengadilan Mahkamah
keterbukaan melalui Agung
informasi
Keputusan Nomor
144/KMA/SK/I/2011
di
hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar
Ketua
tentang rechtsstaats.Hal ini dapat dimengerti
1-
tentang
Indonesia adalah negara hukum.Ide negara
dari
banyak
hal,
antara
lain
Indonesia
Pedoman
merupakan negara yang mengikuti Belanda
Pelayanan Informasi di Pengadilan.Sebagai
yang menganut ide rechtsstaats (Philipus M.
peraturan yang merujuk kepada UU No. 14
Hadjon, 1972; 72).Negara hukum bermakna
Tahun 2008, Keputusan Ketua Mahkamah
bahwa negara berdasarkan atas hukum atau
Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 sudah
negara
seharusnya
pemerintahannya
sinkron
dengan
peraturan
yang
penyelenggaraan berdasarkan
kekuasaan
atas
hukum
perundang-undangan yang menjadi rujukannya
(Miriam Budiarjo, 1998; 57).Negara hukum,
tersebut.
baik dalam konsep rechtsstaat maupun the rule
Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung membawa
Nomor
1-144/KMA/SK/I/2011
perubahan
law
menempatkan
pengakuan
dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia dan
pelaksanaan
pemerintahan yang berdasarkan undang-undang
keterbukaan informasi publik di Mahkamah
(konstitusi) untuk menjamin hak asasi tersebut
Syar’iyah
tersebut
sebagai titik sentral konsepsi negara hukum
berkaitan dengan pola pelayanan informasi,
(Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, 2005; 56,
termasuk informasi tentang pelaksanaan tugas
Utrecht, E., 1962; 9, Ridwan HR, 2006; 4).
Banda
pada
of
Aceh.Perubahan
pokok pengadilan.Perubahan paling mendasar
Hak asasi manusia adalah hak yang Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 34
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala melekat pada diri manusia.Tanpa hak tersebut
keterbukaan informasi di Badan Publik harus
seseorang tidak dapat hidup layak sebagai
merujuk pada UU No. 14 Tahun 2008 sebagai
manusia (Frans Magnis-Suseno, 1999; 23). Hak
norma
asasi manusia di Indonesia diakui dan dijunjung
Soeprapto, 1998; 6). Norma-norma hukum
tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat
berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam
dan tidak terpisah dari manusia yang harus
suatu hierarki tata susunan. Dalam hal ini,
dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi
norma yang lebih rendah berlaku, bersumber
peningkatan
kemanusiaan,
dan berdasar pada norma yang lebih tinggi,
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan
norma yang lebih tinggi tersebut berlaku,
serta keadilan sebagaimana dinyatakan dalam
bersumber dan berdasar pada norma yang lebih
Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999. Salah satu hak
tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada
asasi manusia yang dirinci dalam UUD 1945
norma dasar (Grundnorm) (Maria Farida Indrati
pada
Soeprapto, 1998; 25, Soetikno, 1976; 63-64).
Bab
berkomunikasi
martabat
XA
tersebut
dan
adalah
memperoleh
hak
informasi
sebagaimana termuat dalam Pasal 28F.
di
atasnya
(Maria
Farida
Indrati
Keserasian norma-norma hukum menjadi tumpuan atau dasar dalam pembuatan peraturan
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada
perundang-undangan, terutama dalam suatu
Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap
bidang hukum yang sama atau setidaknya
orang
terdapat keterkaitan norma. Keserasian antara
berhak
untuk
berkomunikasi
dan
memperoleh informasi yang diperlukan untuk
berbagai
mengembangkan pribadinya dan lingkungan
sinkronisasi hukum. Sinkronisasi hukum adalah
sosialnya” dan bahwa “Setiap orang berhak
keserasian hukum positif yang satu dengan
untuk
memiliki,
yang lainnya. Tidak ada pertentangan antara
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
norma hukum yang satu dengan norma lainnya,
informasi dengan menggunakan segala jenis
baik vertikal atau dengan norma hukum yang
sarana yang tersedia.” Pemenuhan hak asasi ini
lebih tinggi maupun horizontal atau dengan
secara teknis diatur dalam UU No. 14 Tahun
norma hukum sederajat. Dengan demikian
2008 yang bertujuan untuk menjamin hak
apabila suatu undang-undang bertentangan
warga negara terkait dengan hak asasi di atas,
dengan
sekaligus
kelola
sendirinya ia batal demi hukum. Upaya
pemerintahan yang bersih (clean government)
sinkronisasi tersebut merupakan bagian dari
dan tata kelola pemerintahan yang baik (good
kegiatan pembangunan hukum nasional sebagai
governance).
salah satu aspek dari pembangunan nasional.
mencari,
untuk
memperoleh,
mewujudkan
tata
norma
tersebut
Undang-Undang
lazim
Dasar
disebut
dengan
UU No. 14 Tahun 2008 berlaku pada
Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 juga
semua Badan Publik, sehingga semua peraturan
dilandasi pada asas keterbukaan.Ada dua hal
lainnya yang menjadi pedoman pelaksanaan
yang dapat digarisbawahi dari perwujudan asas
35 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala keterbukaan.Pertama, adanya kebebasan arus informasi
bagi
masyarakat
penyelenggaraan
negara
atas
tanpa
Nomor 14 Tahun 2008
proses
Pembentukan
peraturan
perundang-
membeda-
undangan selalu berlandaskan pada peraturan
bedakan orang. Kedua, terbukanya kesempatan
perundang-undangan yang lebih tinggi, atau
bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi
suatu peraturan perundang-undangan yang di
dalam
penyelenggaraan
kesempatan
untuk
negara,
sekaligus
atas menjadi pedoman atau landasan bagi
mengawasi
jalannya
pembentukan peraturan perundang-undangan di
penyelenggara negara.
bawahnya. Muatan suatu peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh
METODE PENELITIAN
bertentangan atau harus sesuai dengan norma
Penelitian hukum ini bersifat preskriptif analitis.Metode yuridis
yang
normatif.
digunakan
Sumber
digunakan
adalah
sekunder
adalah
data
data
atau muatan peraturan perundang-undangan di
adalah
atasnya, sehingga dapat tercipta sinkronisasi
yang
berbagai aturan dalam tata hukum. Keputusan
sekunder.Data
Ketua
Mahkamah
Agung
Nomor
data yang diperoleh
1-144/KMA/SK/I/2011 sebagai peraturan yang
melalui studi kepustakaan melalui penelusuran
lebih rendah karenanya harus merujuk pada UU
bahan-bahan hukum, yaitu bahan hukum primer,
No.
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier
perundang-undangan yang lebih tinggi.
(Soerjono Soekanto, 1986; 10).
hukum
kepustakaan menelusuri
dilakukan
atau
studi
peraturan
Tahun
Muatan
Teknik pengumpulan data sekunder atau bahan
14
melalui literatur
studi dengan
perundang-undangan
2008
Keputusan
sebagai
Ketua
peraturan
Mahkamah
Agung dimaksud selain harus sinkron dengan UU No. 14 Tahun 2008, juga harus sesuai dengan
tugas,
fungsi
pengadilan.Sehingga
dan
pelaksanaan
organisasi pelayanan
yang terkait dengan topik penelitian.Selain itu
informasi di Mahkamah Agung dan badan
juga dicari dan ditelusuri dari buku-buku, hasil
peradilan di bawahnya dapat berjalan efisien
penelitian, jurnal dan tulisan lainnya yang
dan efektif. Tugas dan fungsi pengadilan
relevan dengan penelitian ini.Sesuai dengan
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada
jenis
pokoknya
data,
analisis
permasalahan
yang
adalah
memeriksa,
mengadili,
digunakan adalah analisis kualitatif.Analisis
memutuskan dan menyelesaikan perkara sesuai
kualitatif menekankan pada makna, penalaran,
Pasal 25 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 48
dan definisi suatu situasi tertentu.
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain tugas dan fungsi tersebut, juga terdapat
HASIL PEMBAHASAN
Tingkat Sinkronisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dan Undang-Undang
tugas
dan
penyelenggaraan
fungsi
penunjang,
yaitu
administrasi
pengadilan.Kekhususan informasi di pengadilan Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 36
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala karena kekhususan tugas, fungsi dan organisasi
berpotensi mengadili keputusannya sendiri
tersebut
jenis-jenis
terkait dengan sengketa informasi publik yang
informasi yang dikuasai oleh pengadilan dan
akan diajukan ke pengadilan. Karenanya Atasan
terhadap pelaksana pelayanan informasi di
PPID di pengadilan seharusnya dijabat oleh
pengadilan.
panitera/ sekretaris dan PPID dijabat oleh
berpengaruh
Secara
umum,
terhadap
sinkronisasi
muatan
pejabat di bawah panitera/ sekretaris untuk
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
menghilangkan adanya konflik kepentingan
1-144/KMA/SK/I/2011 dengan UU No. 14
tersebut.
Tahun 2008 sudah mencapai tingkatan yang
Peluang konflik kepentingan tersebut dapat
baik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung
pula melahirkan arogansi, dimana pimpinan
tersebut membagi kategori informasi yang
pengadilan tersebut dapat dengan semena-mena
harus
oleh
menyatakan rahasia suatu informasi publik
pengadilan sesuai dengan kategorisasi yang
yang dikuasainya, karena setiap sengketa
diharuskan dalam Undang-Undang dimaksud,
informasi publik pada akhirnya akan diadili
yaitu informasi yang wajib diumumkan secara
olehnya sendiri atau hakim yang ditunjuknya.
berkala, informasi yang wajib tersedia setiap
Dengan demikian, akan muncul berbagai
saat dan dapat diakses oleh publik, serta
keputusan pimpinan pengadilan sebagai Atasan
informasi yang dikecualikan.
PPID tentang kerahasiaan informasi publik
disediakan
Beberapa
dan
diumumkan
ketentuan dalam Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/
yang dapat membatasi akses publik untuk memperoleh informasi tersebut.
SK/I/2011 tidak sepenuhnya sesuai dengan
Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun
maksud UU No. 14 Tahun 2008.Misalnya
2008, menyatakan bahwa setiap Badan Publik
tentang pelaksana pelayanan informasi pada
menunjuk PPID yang dibantu oleh Pejabat
pengadilan tingkat pertama dan banding. Atasan
Fungsional. PP No. 61 Tahun 2010 tentang
PPID dijabat oleh pimpinan pengadilan, PPID
Pelaksanaan
dijabat oleh panitera/ sekretaris, dan Petugas
menegaskan bahwa yang dapat ditunjuk sebagai
Informasi dijabat oleh panitera muda hukum
PPID di lingkungan Badan Publik Negara, baik
atau pegawai lain. Selain itu juga ditunjuk
yang
Penanggungjawab Informasi yang dijabat oleh
merupakan pejabat yang membidangi Informasi
pimpinan unit kerja setingkat eselon IV.
Publik. Pasal 12 dan 13 PP No. 61 Tahun 2010
Penunjukan pimpinan pengadilan sebagai
berada
menjelaskan
Undang-Undang
di
pusat
bahwa
di
maupun
PPID
dijabat
atas
daerah,
oleh
Atasan PPID dapat menimbulkan konflik
seseorang yang memiliki kompetensi di bidang
kepentingan, khususnya pada pengadilan tata
pengelolaan informasi dan dokumentasi yang
usaha negara, karena pimpinan pengadilan tata
ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang
usaha negara yang sekaligus sebagai hakim,
bersangkutan.
37 -
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Penunjukan
pengadilan
ditunjuk sebagai PPID pada pengadilan tingkat
sebagaimana tersebut sebelumnya di atas
pertama dan banding adalah panitera muda
bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat
hukum dan/atau kepala subbagian umum/
(1) dan Pasal 13 ayat (1) PP No. 61 Tahun 2010,
kepala urusan umum sebagai pejabat yang
bahwa yang dapat ditunjuk sebagai PPID
membidangi
adalah pejabat yang membidangi Informasi
memiliki kompetensi di bidang pengelolaan
Publik dan memiliki kompetensi di bidang
informasi dan dokumentasi.
pengelolaan
PPID
Informasi
Publik
dan
lebih
dan
dokumentasi.
Adapun Petugas Informasi dalam konsep
pimpinan
kepaniteraan
pelaksana pelayanan informasi pada pengadilan
bertugas
tingkat pertama dan banding dapat dijabat oleh
umum
orang atau pegawai lain, berdasarkan Pasal 38
pengadilan bukan merupakan pejabat yang
ayat (2) huruf (b) Peraturan KI No. 1 Tahun
tugasnya membidangi informasi publik.Pejabat
2010 yang menyatakan “kejelasan tentang
yang bertugas membidangi Informasi Publik
orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional
adalah panitera muda hukum untuk informasi
dan/ atau petugas informasi bila diperlukan”.
yang berkaitan dengan perkara dan kepala
Penunjukan Petugas Informasi karenanya tidak
subbagian
yang
berdasarkan pada jabatan melainkan perorangan.
berkaitan dengan administrasi, organisasi dan
Hal ini berbeda dengan penunjukan PPID dan
keuangan.Penunjukan
sekretaris
atasan PPID yang harus berdasarkan pada
sebagai PPID pada pengadilan tingkat pertama
jabatan atau seseorang yang menduduki jabatan,
dan
sesuai Pasal 38 ayat (2) huruf (a) Peraturan KI
Panitera
informasi
di
sebagai
maupun
sekretaris
menyelenggarakan
umum
yang administrasi
untuk
informasi
panitera/
banding menunjukkan
ketidakseriusan
dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Selain
penunjukan
PPID
tersebut,
No. 1 Tahun 2010. Dengan demikian, pegawai atau
staf
pada
kepaniteraan
maupun
penunjukan Panitera Hukum sebagai Petugas
kesekretariatan dapat ditunjuk sebagai Petugas
Informasi dalam prakteknya tidak efektif karena
Informasi.
tugas pokok dan tanggung jawab panitera muda
Penunjukan Petugas Informasi dari orang
hukum di kepaniteraan tidak memungkinkan
yang tidak memegang jabatan, yakni pegawai
untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
atau
sebagai Petugas Informasi yang menjalankan
kesekretariatan, juga akan membuat pelayanan
teknis pelayanan informasi publik sehari-hari
informasi publik lebih efektif dan Petugas
kepada Pemohon Informasi. Terlebih lagi
Informasi dapat fokus dalam membantu PPID
sebagai Petugas Informasi akan sangat terikat
untuk mengelola dan melayani informasi.
dengan
informasi.
Terlebih dengan tugas rutinnya pada meja
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat
informasi, Petugas Informasi ini dapat pula
(1) PP No. 61 Tahun 2010, yang seharusnya
fokus mengelola dan memberikan pelayanan
penyelenggaraan
meja
staf
tertentu
di
kepaniteraan
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
atau
- 38
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pada meja informasi sebagai satu-satunya
yang membidangi informasi publik. Demikian
tempat pelayanan informasi publik sesuai
pula
maksud Pasal 1 ayat (6) Peraturan KI No. 1
Pengembangan Pendidikan dan Latihan Hukum
Tahun 2010.
dan Peradilan yang seharusnya dijabat oleh
Sebagaimana
PPID
pada
Badan
Penelitian
pada pengadilan tingkat
Kepala Subbagian Tata Usaha yang tugasnya
pertama dan banding, ketentuan penunjukan
meliputi pengelolaan informasi. Ketentuan
PPID pada Mahkamah Agung juga tidak
penunjukan
sepenuhnya memenuhi ketentuan PP No. 61
informasi publik sebagai PPID, sebagaimana
Tahun 2010, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai
dalam Pasal 14 PP No. 61 Tahun 2010 di atas,
PPID
akan selaras dengan tugas dan tanggung
adalah
pejabat
yang
membidangi
Informasi Publik dan memiliki kompetensi di
pejabat
Secara kelembagaan, ada dua konsep yang
Selain menunjuk Kepala Biro Hukum dan
dapat diterapkan
Hubungan
layanan
sebagai
PPID
di
membidangi
jawabnya sebagai PPID.
bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.
Masyarakat
yang
pada struktur pelaksana
informasi
di
Mahkamah
Agung.
lingkungan Mahkamah Agung, direktur jenderal
Pertama, tidak perlu menunjuk PPID pada
dan kepala badan yang memimpin satuan kerja
setiap satuan kerja eselon I. PPID Mahkamah
eselon I Mahkamah Agung juga ditunjuk
Agung
sebagai PPID pada satuan kerjanya masing-
melayani semua informasi publik dari setiap
masing,
satuan
termasuk
Kepala
Badan
Urusan
pada
kerja
hakikatnya
Mahkamah
dan
Agung,
karena
Mahkamah
Agung
Administrasi yang merupakan atasan langsung
informasi-informasi
dari Kepala Biro Hukum dan Hubungan
berada dan dikuasai oleh setiap satuan kerjanya
Masyarakat.
dan
dan informasi tersebut yang seharusnya dikelola
wewenangnya, para pejabat eselon I tersebut
oleh PPID Mahkamah Agung yang dijabat oleh
sama sekali bukan pejabat yang membidangi
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
informasi publik dan tidak memiliki kompetensi
Sedangkan
di
Pelayanan Informasi
bidang
Dilihat
dari
pengelolaan
tugas
informasi
dan
dokumentasi.
Kepala
di
mengelola
Subbagian pada
Data
Badan
dan
Urusan
Administrasi, Kepala Subbagian Dokumentasi
Merujuk pada ketentuan PP No. 61 Tahun
dan Informasi pada direktorat jenderal badan
2010, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai PPID
peradilan dan Badan Pengawasan serta Kepala
adalah pejabat yang membidangi Informasi
Subbagian Tata Usaha pada Badan Penelitian
Publik, maka seharusnya pejabat yang ditunjuk
Pengembangan Pendidikan dan Latihan Hukum
sebagai PPID pada ketiga direktorat jenderal
dan
badan
Pengawasan
sebagai Petugas Informasi. Petugas Informasi
Mahkamah Agung adalah Kepala Subbagian
tersebut di atas dalam hal menjalankan tugasnya
Dokumentasi dan Informasi sebagai pejabat
sebagai Petugas Informasi bertanggungjawab
39 -
peradilan
dan
Badan
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Peradilan
dan Kepaniteraan
ditunjuk
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan
tugasnya,
Masyarakat sebagai PPID, sedangkan dalam hal
pengelolaan dan pelayanan informasi. Dengan
menjalankan
penguasaan tersebut diharapkan
tugasnya
sebagai
Kepala
PPID
benar-benar
menguasai
pelayanan
Subbagian yang membidangi informasi tetap
informasi sesuai asas cepat dan tepat waktu,
bertanggungjawab pada Kepala Bagian asalnya.
biaya
Konsep kedua, selain menunjuk Kepala
ringan,
dan
cara
sederhana
dapat
diwujudkan oleh Badan Publik.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai
Penunjukan pelaksana pelayanan informasi
PPID yang membawahi seluruh informasi pada
di
Mahkamah Agung, juga ditunjuk masing-
pengadilan tingkat pertama dan banding serta
masing PPID pada setiap satuan kerja eselon I
satuan kerja eselon I Mahkamah Agung yang
Mahkamah Agung, namun dijabat oleh pejabat
tidak memenuhi ketentuan PP No. 61 Tahun
yang membidangi informasi publik. Dengan
2010,
demikian
dan
pelayanan informasi secara cepat, tepat dan
Badan Urusan
sederhana. Hal ini selain disebabkan beban
Administrasi, Kepala Subbagian Dokumentasi
kerja yang tidak sesuai, disebabkan juga oleh
dan Informasi pada direktorat jenderal badan
rendahnya kompetensi di bidang pengelolaan
peradilan dan Badan Pengawasan serta Kepala
informasi dan dokumentasi yang akhirnya
Subbagian Tata Usaha pada Badan Penelitian
berdampak
Pengembangan Pendidikan dan Latihan Hukum
memberikan layanan informasi yang berkualitas
dan
dan Kepaniteraan ditunjuk
sebagaimana
pada
2008.Terlebih lagi jika sistem informasi dan
Kepala
Subbagian
Pelayanan Informasi
Peradilan
sebagai
PPID
pada
setiap
Data
satuan
kerja
Mahkamah Agung. Struktur
pengadilan,
khususnya
telah
PPID
menghambat
pada
terwujudnya
kemampuan
tujuan
UU
pada
No.
14
untuk
Tahun
dokumentasi serta sistem penyediaan layanan
pelaksana
pelayan
informasi
informasi
belum ini
terbangun
Kondisi
tepat dan sederhana oleh Badan Publik, yang
penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
ditandai dengan penunjukan PPID dan dibantu
sesuai
oleh pejabat fungsional sesuai maksud Pasal 13
pelayanan publik sebagaimana kehendak UU
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dalam
No. 25 Tahun 2009 tidak terwujud, yang
rangka mewujudkan tujuan tersebut, PP No. 61
ditandai dengan pelayanan informasi yang tidak
Tahun 2010 mensyaratkan, khususnya pada
profesional, tidak dapat dipertanggungjawabkan
Badan Publik Negara, PPID harus dijabat oleh
dan tidak mengutamakan kepentingan umum
pejabat yang membidangi informasi publik dan
(publik).
asas-asas
pula
baik.
dibentuk untuk mewujudkan pelayanan cepat,
dengan
menunjukkan
dengan
sistem
penyelenggaraan
memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Syarat tersebut dimaksudkan
agar
dalam
melaksanakan
Konsekuensi terhadap Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 di Mahkamah Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 40
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Syar’iyah Banda Aceh
1.
Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor
menyediakan,
memberikan
dan
menerbitkan Informasi Publik yang berada
2011
dalam kewenangannya berupa Informasi
Mahkamah
Publik yang wajib diumumkan secara
Syar’iyah Banda Aceh sebagai salah satu unit
berkala, Informasi Publik yang wajib
kerja pengadilan di bawah Mahkamah Agung.
tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh
Konsekuensi tersebut berkaitan dengan upaya-
publik, dan Informasi Publik yang harus
upaya
Mahkamah
diberikan atas dasar permintaan sesuai
Syar’iyah Banda Aceh untuk menjamin hak-hak
dengan UU No. 14 Tahun 2008. Kewajiban
publik atau warga negara dalam memperoleh
menyediakan Informasi Publik yang wajib
Informasi
dalam
tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh
wewenangnya dengan akses yang mudah.
publik mencakup pula Daftar Informasi
Konsekuensi ini semakin kuat dengan adanya
Publik.
memiliki
1-144/KMA/SK/I/
Wajib
konsekuensi
yang
harus
Publik
bagi
dilakukan
yang
berada
sanksi bagi Petugas Informasi, PPID dan atasan PPID
yang
informasi yang dikecualikan atau terhadap
pelaksanaan Keputusan ini, berupa sanksi
informasi yang ditolak karena alasan
disiplin dan pidana, sebagaimana ditegaskan
pengecualian.
dalam
Ketua
seluruh Informasi Publik yang dikuasai
Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/I/2011,
oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
yaitu:
akan terbuka seluas-luasnya bagi publik
“Petugas Informasi, PPID atau Atasan PPID
dengan pembatasan melalui pengecualian
yang melanggar serta menghalangi pelaksanaan
yang ketat dan terbatas. Dimana semua
Pedoman ini dapat dikenakan hukuman disiplin
pengecualian informasi harus berdasarkan
dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur
uji konsekuensi oleh PPID, yang masih
dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
dapat pula diajukan sebagai sengketa
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan
informasi kepada Komisi Informasi.
Kelima
atau
Wajib melakukan uji konsekuensi terhadap
menghalangi
Poin
melanggar
2.
Keputusan
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
3.
Dengan
kewajiban
ini
Wajib menyediakan Informasi Publik yang
Keterbukaan Informasi serta sanksi pidana
akurat, benar dan tidak menyesatkan.
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.
Untuk
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.”
Mahkamah
Konsekuensi Ketua
pelaksanaan
Mahkamah
Keputusan
diharuskan
Syar’iyah
kewajiban Banda
membangun
ini, Aceh dan
Nomor
mengembangkan sistem informasi dan
Mahkamah
dokumentasi untuk mengelola Informasi
Syar’iyah Banda Aceh dapat diuraikan sebagai
Publik secara baik dan efisien sehingga
berikut:
selain informasi tersebut akurat, benar dan
1-144/KMA/SK/I/2011
41 -
Agung
melaksanakan
pada
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
4.
tidak menyesatkan, juga dapat diakses
1-144/KMA/SK/I/2011 di Mahkamah Syar’iyah
dengan mudah oleh Pemohon Informasi.
Banda Aceh dengan segala konsekuensinya di
Wajib menyediakan sarana dan prasarana
atas, harusnya dapat memenuhi hak-hak publik
layanan
untuk
informasi,
terlayani
dengan
baik
dalam
mendapatkan informasi. Hal ini sekaligus akan
dibentuk dengan tujuan untuk memberikan
menghilangkan atau meminimalkan gugatan
pelayanan informasi secara efektif dan
dari Pemohon Informasi yang diajukan kepada
efisien
Komisi Informasi.
kepada
Pemohon
sebagai
Informasi,
penghubung
antara
Berbagai
kewajiban
tersebut
sebagai
masyarakat dan aparat peradilan sehingga
konsekuensi dari pelaksanaan Keputusan Ketua
independensi
Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/
dan
imparsialitas
aparat
peradilan tetap terjaga.
2011, nyatanya belum seluruhnya terpenuhi.
Wajib menunjuk PPID sebagai pejabat
Hal ini setidaknya dapat disimpulkan dari tidak
yang
maksimalnya
bertanggung
jawab
penyimpanan,
6.
papan
pengumuman dan meja informasi yang
sekaligus
5.
termasuk
di
bidang
pelayanan
informasi
yang
pendokumentasian,
diberikan terutama bila dikaitkan dengan
penyediaan dan/atau pelayanan informasi
kualitas pengelolaan informasi dengan hasil
sekaligus
tersedianya
sebagai
pejabat
yang
informasi
yang
akurat
dan
bertanggungjawab dalam pelayanan meja
tersedianya pelayanan yang cepat, tepat dan
informasi di Mahkamah Syar’iyah Banda
sederhana.Fungsi meja informasi yang belum
Aceh.
efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan
Wajib menetapkan standar biaya perolehan
informasi merupakan salah satu penyebab tidak
salinan informasi dan standar prosedur
maksimalnya
operasional
informasi
tersebut.Sehingga publik, khususnya para pihak
sebagai jaminan terhadap penerapan asas
yang berperkara di Mahkamah Syar’iyah Banda
cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan
Aceh belum terlayani dengan baik.
sederhana,
(SOP)
layanan
sekaligus
sebagai
pelayanan
informasi
petunjuk
operasional dari sistem penyediaan layanan
KESIMPULAN DAN SARAN
informasi.
Kesimpulan
Pengabaian terhadap berbagai kewajiban di
Tingkat sinkronisasi SK KMA No. 1-
atas yang kemudian menyebabkan Pemohon
144/KMA/SK/I/2011 dengan UU No. 14 Tahun
Informasi
merasa
untuk
2008 secara umum telah mencapai taraf yang
mendapat
informasi,
menimbulkan
baik, namun masih terdapat muatan yang tidak
sengketa/
gugatan
penyelesaiannya
sesuai dengan ketentuan UU. Penunjukan PPID
diajukan kepada Komisi Informasi. Pelaksanaan
pada pengadilan tingkat pertama dan banding
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
serta satuan kerja eseolan I Mahkamah Agung
tidak
terlayani
dapat yang
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
- 42
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tidak memenuhi kualifikasi sebagai pejabat
PPID.Selain itu peran dan fungsi Peran dan
yang
fungsi meja informasi serta website harus
membidangi
informasi
publik
dan
memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi
dan
dokumentasi.Selain
penunjukan
pimpinan
pengadilan
itu
sebagai
Atasan PPID dapat menimbulkan konflik kepentingan, khususnya pada pengadilan tata usaha negara karena pimpinan pengadilan berpotensi mengadili keputusannya sendiri sebagai objek gugatan. Kedua, pelaksanaan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 memberikan konsekuensi
pada
pengadilan
untuk
menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik secara akurat, benar dan tidak menyesatkan. Untuk itu, perlu dibangun dan dikembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis teknologi serta menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi,
termasuk
website.Penunjukan
meja PPID
informasi serta
dan
penetapan
standar biaya perolehan salinan informasi dan standar prosedur operasional layanan informasi merupakan konsekuensi lainnya yang harus dipenuhi oleh pengadilan.
Saran Disarankan agar dilakukan revisi terhadap SK
KMA
No.
1-144/KMA/SK/I/2011,
khususnya terkait dengan ketentuan penunjukan PPID yang seharusnya adalah pejabat yang membidangi
informasi
dan
memiliki
kompetensi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.Penunjukan Atasan PPID dan petugas
informasi
disesuaikan 43 -
dengan
karenanya ketentuan
juga
perlu
penunjukan
Volume 2, No. 1, Agustus 2013
dioptimalkan oleh pengadilan.
DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdul, B., dan Makmur Amir, 2005.Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: PSHTN UI. Agus, D,M 2006.Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press. Frans, M., 1999.Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Joko, W., 2001.Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi daerah. Surabaya: Insan Cendekia, Maria, F.I., 1998.Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius. Miriam, B., 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Philipus, M.H., 1972.Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu. Ridwan, H.R., 2006.Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soetikno, 1976.Filsafat Hukum. Jakarta: Pradya Paramita. Utrecht, E., 1962. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Ichtiar. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
