Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 MEWUJUDKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DENGAN GERAKAN SEJUTA RELAWAN PENGAWAS PEMILU MUHAMMAD DAUD YUSUF Dosen FISIP Universitas Al-Ghifari Email:
[email protected] Abstrak Istilah politik berasal dari istilah yunani Polis yang artinya kota atau Negara (satate) yang kemudian muncul kata polities yang artinya warga Negara dan kata politiko’s yang artinya kewarganegaraan. Politik adalah seni tentang kenegaraan yang dijabarkan dalam praktek di lapangan, sehingga dapat dijelaskan tenatng bagaimana hubungan antar manusia (warga) yang tinggal di suatu tempat (wilayah) yang meskipun memiliki perbedaan pendapat dan kepentingannya, tetap mengakui adanya kepentingan bersama untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Penyelenggaraan kekuasaan Negara dipercayakan kepada suatu badan/lembaga yaitu pemerintah Kata Kunci: pendidikan politik, pemilih pemula , relawan pengawas pemilu Pendahuluan
nasional
yang
tercantum
dalam
Istilah politik berasal dari istilah
Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi,
yunani Polis yang artinya kota atau
―Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
Negara (satate) yang kemudian muncul
seluruh
kata polities yang artinya warga Negara
memajukan
dan
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
kata
politiko’s
kewarganegaraan. tentang
yang
Politik
kenegaraan
artinya
adalah
yang
seni
dijabarkan
tumpah
Indonesia,
kesejahteraan
melaksanakan berdasarkan
darah
umum,
ketertiban
dunia
yang
perdamaian
abadi
dan
dalam praktek di lapangan, sehingga
keadilan sosial‖. Sebagai upaya untuk
dapat
mewujudkan
dijelaskan
tenatng
bagaimana
tujuan
nasional
tersebut
hubungan antar manusia (warga) yang
diperlukan masyarakat Indonesia yang
tinggal di suatu tempat (wilayah) yang
tangguh dan mandiri. Maka dari itu
meskipun memiliki perbedaan pendapat
dibutuhkan suatu pendidikan politik yang
dan
berkesinambungan
untuk
kader-kader
yang
kepentingannya,
adanya
kepentingan
tetap
mengakui
bersama
untuk
mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.
mengaktualisasikan
Penyelenggaraan
ditafsirkan
kekuasaan
Negara
mampu
diri
sehingga
menciptakan yang
dapat
mengaktualkan
suatu
berbagai bakat dan kemampuan dimana
badan/lembaga yaitu pemerintah (Great
seorang pribadi dapat berkembang dan
News, 26 Maret 2008).
menjadi aktif untuk berkarya. Selanjutnya,
dipercayakan
dalam
kepada
Pembangunan di bidang politik
dia
penyelenggaraan
partisipasi sosialnya, kepada masyarakat
pemerintahan
Republik Indonesia merupakan tujuan ISSN: 873-3741-1
berkewajiban
dan negara selaku
pula
memberikan
masyarakat dan
109
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 warga negara yang sosial dan bertanggung
baik itu informasi dari dalam negara
jawab terhadap keberhasilan Pemilu.
maupun dari luar negeri. Sebagai objek
Reformasi politik yang sekarang ini
dari
pendidikan
politik
dilakukan oleh seluruh pihak, baik oleh
mempengaruhinya,
lembaga
swadaya
perkembangannya, selalu dalam proses
politik,
pembangunan dan modernisasi dengan
organisasi-organisasi massa yang merasa
segala akibatnya, baik perubahan sosial,
lebih berkompeten serta para elit politik
budaya, ekonomi maupun komunikasi.
yang seakan-akan melupakan bahwa
Semua bentuk perubahan itu berasal dari
perilaku mereka diikuti oleh seluruh rakyat
kemajuan
Indonesia,
teknologi.
Negara,lembaga
masyarakat,
partai
tidak memperdulikan bahwa
mereka telah memberikan pendidikan politik,
yang
tidak
masyarakat, kelompok daripada
sehat
dimana lebih
mereka
kepentingan
masyarakat
yang dalam
riset,ilmu pengetahuan dan
Pendidikan
politik
mendorong
kepada
orang untuk melihat diri sendiri dan
kepentingan
lingkungannya dengan cara lain, lalu
utamakan
berbuat lain menuju pada peningkatan
nasional.
taraf hidup masyarakat, Kartini Kartono
Penggunaan hak politik masyarakat pun menjadi permasalahan bagi pemerintah,
(1996:23) menjelaskan: 1.
Pendidikan politik merupakan
karena adanya sebagian masyarakat yang
upaya belajar dan latihan
tidak menggunakan hak politik atau
untuk mensistemkan aktifitas
golput. Pendapat orang sangat dihargai
sosial
dalam sistem negara demokrasi, tetapi
kebijakan-kebijakann
apabila
terhadap sesama dari dalam
seorang
warga
negara
tidak
menggunakan haknya, harus kita lihat terlebih dahulu apakah
karena
apakah
penyebabnya,
ketidaktahuan
dan
membangun
suatu wilayah negara; 2.
atau
Pendidikan politik itu identik dengan pembangunan hati
karena hal lain. Tetapi pada kebanyakan
nurani
hal, ini dekarenakan ketidakpahaman
didalamnya
masyarakat akan hak politiknya didalam
mencakup
kehidupan berbangsa dan bernegara.
jawaban etis terhadap sesama
Pada era globalisasi ini Bangsa Indonesia
mengalami
perkembangan
politik secara
yang implisit
pertanggung
warga negara; 3.
Pendidikan
politik
negara yang bersifat lintas sektoral, hal ini
memberikan skeptisme politik
dilihat dari keberadaan komunikasi dan
dan kearifan wawasan politik
informasi yang sifatnya sangat terbuka.
mengenai
Artinya bahwa informasi dan komunikasi
politik;
semua
jaringan
dapat diterima oleh masyarakat Indonesia ISSN: 873-3741-1
110
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 4.
Pendidikan politik medorong
ke
untuk melakukan perbaikan
bermakna sosialisasi politik. Oleh karena
terhadap
itu, dengan menggunakan istilah political
jaringan-jaringan
bahasa
Indonesia
akan
sosialization banyak yang mensinonimkan
kemasyarakatan; 5.
dalam
Pendidikan
politik
istilah pendidikan politik dengan istilah
memberikan
Sosialisasi
Politik,
pengalaman-pengalaman
memiliki makna yang hampir sama.
yang actual.
Dengan
kata
karena
lain,
keduanya
sosialisasi
politik
adalah pendidikan politik dalam arti Pendidikan politik yang dilakukan
sempit.
dengan berbagai cara akademis, dirasakan
Menurut Ramlan Surbakti, dalam
masih kurang, dikarenakan pendidikan
memberikan
politik yang dilakukan secara akademis
pendidikan
hanya membentuk pelajar dan mahasiswa
terlebih
pada pelaksanaan pendidikan politik pada
politik. Surbakti (1999:117) berpendapat
tahap kognitif dan efektif saja yaitu
bahwa:
tahapan mengetahui dan memahami. Oleh
Sosialisasi
karena
pendidikan politik dan indoktrinasi politik.
itu
perlu
diadakan
berbagai
pengertian politik
dahulu
harus
mengenai
politik
dijelaskan sosialisasi
dua
Pendidikan
mengarahkan kepada siswa untuk berani
proses dialogik diantara pemberi dan
menyalurkan
penerima pesan. Melalui proses ini para
dan
merupakan
yaitu
kegiatan yang bersifat aplikatif yang pengetahuan
politik
dibagi
tentang
pemahamannya dalam bentuk tindakan.
anggota
Situasi ini bisa dinamakan sebagai tahapan
mempelajari
yang
tahap
dan simbol-simbol politik negaranya dari
pendidikan
berbagai pihak dalam sistem politik
politik. Hasil dari pelaksanaan pendidikan
seperti sekolah, pemerintah, dan partai
politik yang ditujukan kepada siswa bukan
politik.
sudah
psikomotorik
menginjak
pada
pelaksanaan
masyarakat
mengenal
suatu
nilai-nilai,
dan
norma-norma,
hanya sebatas penanaman pengetahuan dan
pemahaman,
tindakan
yang
melainkan
membuktikan
juga adanya
Landasan
Yudisial
Politik
kesadaran dari siswa itu sendiri.
Pendidikan suatu
Pengertian Pendidikan Politik Pendidikan politik dalam Bahasa
Pendidikan
sarana
kesadaran yang
politik untuk
berbangsa
merupakan meningkatkan
dan
dilaksanakan
secara
Inggris sering disamakan dengan istilah
berkesinambungan
political
political
Pelaksanaan pendidikan politik, harus
sosialization jika diartikan secara harfiah
berpegang teguh pada falsafah dan
sucialization .
ISSN: 873-3741-1
Istilah
dan
hernegara terencana.
111
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak
langsung
merupakan
pendidikan
bagian
sistem politik.
politik
integral
dari
Merujuk
pada
beberapa
pengertian pendidikan politik yang telah
keseluruhan pembangunan bangsa yang
disebutkan
dilaksanakan sesuai dengan landasan
pendidikan
yang telah mendasari kehidupan bangsa
tujuan
Indonesia.
pendidikan
sebelumnya, politik
utama.
maka
mempunyai
dua
Pertama,
fungsi
adalah
untuk
politik
Berdasarkan Inpres No. 12 tahun
mengubah dan membentuk tata perilaku
1982 tentang Pendidikan Politik bagi
seseorang agar sesuai dengan tujuan
Generasi Muda (1982:13), maka yang
politih yang dapat menjadikan setiap
menjadi
orang sebagai partisipan politik yang
landasan
hukum
pendidikanpolitik adalah sebagai berikut: Landasan pendidikan politik di
bertanggung
jawab.
Kedua,
fungsi
pendidikan politik dalam arti yang lebih
Indonesia terdiri dari:
luas untuk membentuk suatu tatanan
a. landasan ideologis, yaitu Pancasila
masyarakat yang sesuai dengan tuntutan
b. landasan konstitusi, yaitu UUD 1945
politik yang ingin diterapkan.
c. landasan operasional, yaitu GBHN d. Landasan
historis,
Pemuda
28
yaitu
Oktober
Inti dari pendidikan politik adalah
Sumpah 1928
dan
Proklamasi 17 Auustus 1945". Landasan yang tersebut di atas
mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. Jadi, fungsi dari pendidikan
politik
menjelaskan
proses
adalah
untuk
perekrutan
dan
merupakan landasan pokok pendidikan
upaya sosialisasi kepada rakyat untuk
politik
landasan
mengerti mengenai peranannya dalam
kesejarahan. Hal ini penting karena
sistem politik serta agar bisa memiliki
warga negara terutama siswa harus
orientasi kepada sistem politik.
yang
disertai
mengetahui sejarah perjuangan bangsa agar
memiliki
jiwa,
semangat,
dan
nilai-nilai kejuangan 1945.
Fungsi yang disampaikan di atas lebih
menonjolkan
politik
dalam
fungsi
mengubah
pendidikan tatanan
masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih mendukung tercapainya proses
Fungsi Pendidikan Politik Fungsi
pendidikan
politikbegitu
penting sebab pendidikan politik meningkatkan
pengetahuan
dapat dan
demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu antara lain adalah: 1) peningkatan
kemampuan
individual
tentang
supaya setiap orang mampu berpacu
kehidupan politik yang pada gilirannya
dalam lalu lintas kemasyarakatan
akan mendorong timbulnya kesadaran
yang menjadi semakin padat penuh
politik secara maksimal dalam suatu
sesak dan terpolusi oleh dampak
pemahaman
ISSN: 873-3741-1
masyarakat
112
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 bermacam-macam
penyakit
social
dan kedurjanaan. 2) di
samping
untuk mampu mengembangkan semua
mengenai
memahami
Pendidikan politik mengajarkan mereka
kekuasaan,
mekanismenya,
mengendalikan
dan
ikut
mengontrol
bakat
dan
kemampuannya
aspek
kognitif wawasan kritis, sikap positif, dan keterampilan
politik. agar
Kesemua mereka
itu
pelaksanaan kekuasaan di tengah
dirancang
dapat
masyarakat.
mengaktualisasikan diri dengan jalan ikut berpartisipasi secara aktif dalam
Tujuan Pendidikan Politik
bidang politik.
Tujuan diadakannya pendidikan
Dari tujuan pendidikan politik di
politik secara formal terdapat dalam
atas, dapat dilihat bahwa antara tujuan
Inpres
pendidikan politik dengan fungsi yang
No.
12
Tahun
1982
tentang
Pendidikan Politik bagi Generasi Muda
dimilikinya
Bangsa yang menyatakan bahwa:
fungsi
Tujuan
pendidikan
politik
adalah
memberikan pedoman kepada generasi muda
Indonesia
guna
dan
ialah
politik
Bentuk Pendidikan Politik
menciptakan
Bentuk
akan
melalui:
berbangsa
dan
bernegara berdasarkan Pancasila dan
diselenggarakan
majalah,
membangun
publikasi
Indonesia
seutuhnya.
politik
antara
lain
1. bahan bacaan seperti surat kabar,
UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk manusia
pendidikan
menurut Rusadi Kartaprawira (2004:56) dapat
dan
lain-lain
massa
bentuk
yang
biasa
membentuk pendapat umum.
Berdasarkan pemaparan tentang tujuan pendidikan politik di atas, penulis berpendapat
pendidikan
pendidikan politik itu sendiri.
generasi muda Indonesia yang sadar kehidupan
tujuan
Tercapainya
merupakan keberhasilan dari diadakannya
bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan lainnya
sama.
meningkatkan
kesadaran kehidupan berbangsa dan politik
hampir
bahwa
yang
menjadi
2. siaran radio dan televisi serta film (audio visual media). 3. lembaga
atau
tujuan utama dari pendidikan politik
masyarakat
adalah agar generasi muda
gereja
bangsa ini,
asosiasi
seperti
tempat
saat ini memiliki kemampuan untuk
khotbah,
memahami situasi sosial politik penuh
pendidikan
konflik. Aktifitas yang dilakukan pun
iniformal.
dan
dalam
masjid
atau
menyampaikan juga
formal
lembaga ataupun
diarahkan pada proses demokratisasi
Pendidikan politik terletak pada
serta berani bersikaf kritis terhadap
penyelengaraan bentuk pendidikan politik
kondisi
yang terakhir yaitu melalui jalur lembaga
masyarkat
ISSN: 873-3741-1
di
lingkungannya.
113
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 atau asosiasi dalam masyarakat. Dalam
bahwa:
hal ini penulis sangat sependapat bila
Kaum
pendidikan
perkembangannya berada dalam proses
melalui
politik jalur
lebih
ditekankan
pemula
dalam
formal.
pembangunan dan modernisasi dengan
yaitu
segala akibat sampingannya yang bisa
pendidikan pulitik yang diselenggrakan
mempengaruhi proses pendewasaanya
melalui lembaga resmi (sekolah).
sehingga apabila tidak memperoleh arah
Pendidikan
pendidikan
pemilih
politik
formal
yang jelas maka corak dan warna masa Urgensi Pendidikan Politik Pendidikan
politik
depan negara dan bangsa akan menjadi dapat
lain daripada yang dicita-citakan.
dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir
Pokok
untuk membuat warga negara menjadi
Politik
lebih melek politik. Warga negara yang
Pembelajaran
Pokok-pokok
Pendidikan
materi
pendidikan
melek politik adalah warga negara yang
politik
sadar akan hak dan kewajiban sehingga
muatan
dapat
kehidupan
kurikulum pendidikan politik. Kurikulum
berbangsa dan hernegara dalam setiap
pendidikan politik adalah jarak yang harus
proses pembangunan. Pendidikan politik
ditempuh
diperlukan
terutama
mencapai target yaitu melek politik yang
untuk mendidik generasi muda saat ini
ditandai dengan menguatnya daya nalar
yang nantinya akan menjadi generasi
terhadap berbagai aktifitas politik dalam
penerus bangsa.
infrastruktur
ikut
serta
dalam
keberadaannya
Pemerintah
telah
menyadari
sepenuhnya yang
oleh
tertuang
sebagai
terkandung
dalam
seorang
siswa
maupun
dalam
suprastruktur
politik
bahwa generasi muda saat ini tengah
Kurikulum pendidikan politik yang
hidup di dalam era globalisasi yang
dicanangkan oleh Robert Brownhill di
penuh dengan persaingan dan kompetisi
atas telah cukup lengkap. Seperti kita
antar individu. Kebebasan menjadi satu
lihat, Brownhill tidak hanya memasukkan
bagian yang penting dalam era ini. Sadar
unsur materi politik namun juga terdapat
akan hal tersebut, pemerintah mencoba
unsur etika, ketaatan pada hukum dan
untuk membangun tameng yang dapat
kekuasaan,
melindungi generasi muda saat ini dari
jalannya pemerintahan dan pembuatan
pelunturan dan penghilangan jati diri
kebijakan, serta masalah ekonomi dan
bangsa. Kekhawatiran pemerintah ini
sejarah.
pemahaman
terhadap
tercermin dalan Inpres No. 12 Tahun 1982
Hal-hal yang mengenai kurikulum
tentang Pendidikan Politik bagi Generasi
pendidikan politik diatur dalam Instruksi
Muda yang di dalamnya menyebutkan
Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang
ISSN: 873-3741-1
114
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 Pendidikan Politik bagi Generasi Muda
paling mendasar adalah keluarga, sekolah,
yang
partai-partai politik dan berbagai macam
menyebutkan
bahwa
bahan
pendidikan politik antara lain: a. b.
media penerangan. Pendidikan politik juga
penanaman kesadaran berideologi,
memiliki dasar dasar ideologis, sosisal dan
berbangsa, dan bernegara,
politik
kehidupan dan kerukunan hidup
tujuan-tujuannya dirumuskan.
beragama;
. Apa
bertolak yang
dari
situlah
dimaksud
dengan
c.
motivasi berprestasi;
―Pendidikan‖ adalah proses menumbuhkan
d.
pengamalan kesamaan hak dan
sisi-sisi
kewajiban,
keadilan
penghormatan e.
atas
kepribadian
manusia
secara
sosial,
dan
seimbang dan integral, maka ―Pendidikan
harkat
dan
Politik‖
dapat
dikategorikan
sebagai
martabat manusia;
dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa
pengembangan kemampuan politik
manusia adalah makhluk politik.
dan
kemampuan
mewujudkan
pribadi
untuk
Pendidikan politik itulah yang akan
kebutuhan
dan
menyiapkan anak bangsa untuk mengeluti
keinginan ikut serta dalam politik;
persoalan social dalam medan kehidupan
f.
disiplin pribadi, sosial, dan nasional;
dalam
g.
kepercayaan pada pcmcrintah;
menyiapkan mereka untuk mengemban
h.
kepercayaan pada pembangunan
tanggung jawab dan memberi kesempatan
yang berkesinambungan.
yang mungkin mereka bisa menunaikan
bentuk
atensi
dan
partisipasi,
hak dan kewajibannya. Hal itu menuntut Tujuan Pendidikan Politik adalah:
pendidikan anak bangsa untuk menggeluti
Membentuk kepribadian politik, kesadara
berbagai persoalan sosial dalam medan
politik,
dan
parsisipasi
politik.
kehidupan mereka dalam bentuk atensi
kepribadian
politik
dan partisipasinya secara politik, sehingga
dilakukan melalui metode tak langsung,
mereka paham terhadap ideology politik
yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode
yang
langsung berupa pengajaran politik dan
membelanya
sejenisnya.
menumbuhkan
wujudkan cita-cita diri dan bangsanya.
kesadaran politik ditempuh dua metode :
Pendidikan politik inilah yang mentransfer
dialog dan pengajaran instruktif. Adapun
nilai-nilai dan ideology politik dari generasi
partisispasi politik, ia terwujud dengan
ke generasi, dimulai dari usia dini dan terus
keikutsertaaan individu-individu – secara
berlan jut sepanjang hayat.
Pembentukan
Untuk
sukarela—dalam
kehidupan
politik
dianutnnya dan
kebutuhan
masyarakat manapun mempunyai institusi
karena
darurat
dan perangkat yang menopangnya. Yang
mempengaruhi,
berbagai
kemudian
dengannya
Pendidikan
masyarakatnya. Pendidikan politik dalam
ISSN: 873-3741-1
untuk
mereka
politik
merupakan
bagi
masyarakat,
factor dengan
yang
saling
demikian
115
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 pendidikan
politiklah
yang
dapat
rakyat memilih wakilnya untuk duduk
membentuk
perasaan
sebagai
warga
dalam parlemen, dan dalam struktur
Negara yang benar , membangun individu
pemerintahan.
dengan sifat-sifat yang seharusnya, lalu
menyelenggarakan
mengkristalkannya
menjadi
hanya apabila memilih wakil rakyat duduk
nasionalisme yang sebenarnya. Ialah yang
dalam parlemen, akan tetapi adapula
akan
negara
sehingga
menumbuhkan
perasaan
untuk
Ada
yang
negara
yang
pemilihan
juga
umum
menyelenggarakan
senantiasa barafiliasi, bertanggung jawab
pemilihan umum untuk memilih para
dan berbangga akan jati diri bangsa.
pejabat tinggi negara.
Tuntunan ini demikian mendesak dan
Umumnya yang berperan dalam
sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita,
pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah
mengingat bahwa penumbuhan perasaan
partai-partai politik. Partai politik yang
seperti itu menjadikan seorang warga
menyalurkan
Negara
dan
mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh
kewajibannya, serta berusaha memahami
rakyat melalui pemilihan itu. Dalam ilmu
berbagai problematika masyarakat.
politik dikenal bermacam-macam sistem
serius
mengetahui
hak
Ataupun suatu transisi ke arah demokrasi
dan
rakyat
dan
pemilihan umum, akan tetapi umumnya
lebih
berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:
merupakan suatu usaha mencari legitimasi
singel member constituency (satu daerah
baru dan mepunyai kecenderungan untuk
pemilihan memilih satu wakil, biasanya
mempertahankan ―statusquo‖. Hal tersebut
disebut sistem distrik). Multy member
berarti bahwa Pemilu kebanyakan hanya
constituenty
sebagai
memilih
sarana
kekuasaan,
sebaliknya,
aspirasi
kompetisi
bukan
perebutan
sebagai
sarana
demokrasi rakyat. Dalam artian Pemilu sebagai
tempat
perebutan
(satu
daerah
pemilihan
wakil;
biasanya
beberapa
dinamakan
proporsional
representation
atau sistem perwakilan berimbang).
kekuasaan
Kegiatan Gerakan Sejuta Relawan
demi kepentingan suatu kelompok tertentu
Pengawas
semata, tidak untuk kepentingan rakyat
komitmen Bawaslu RI
seutuhnya.
mewujudkan Pemilu Tahun 2014 yang
Pemilihan umum telah dianggap
Pemilu
2014
merupakan
dalam rangka
berintegritas, berkualitas, demokratis, tertib,
menjadi ukuran demokrasi karena rakyat
aman
dapat berpartisipasi menentukan sikapnya
mengikutsertakan partisipasi aktif seluruh
terhadap pemerintahan dan negaranya.
komponen
Pemilihan umum adalah suatu hal yang
pengawasan pelaksanaan kegiatan Pemilu
penting dalam kehidupan kenegaraan.
2014. Launching Perdana Gerakan Sejuta
Pemilu adalah pengejewantahan sistem
Relawan
demokrasi,
dilaksanakan
melalui
ISSN: 873-3741-1
pemilihan
umum
dan
damai
melalui
masyarakat
di
tingkat di
dalam
Nasional
Jakarta,
sudah
selanjutnya
116
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 gerakan serupa di laksanakan di Tingkat
pembekalan melalui Rakor Pengawasan
Provinsi seluruh Indonesia dan diteruskan
DPT, Rakor Sentra Penegakan Hukum
di seluruh Kabupaten dan Kota.
Terpadu
Ditambahkan Relawan
siswa
dimaksudkan
(Sentra
Gakkumdu),
Rakor
sebagai
Pengawasan Tahapan Kampanye dan
sebagai
Rakor Penanganan Pelanggaran Pemilu.
pembelajaran proses pendidikan khususnya di Indonesia sekaligus
politik ikut
Berdasarkan waktu-waktu
pengalaman
yang lalu,
pada
pada setiap
mengawasi pelaksanaan pemilu DPR, DPD
gelalaran demokrasi Pemilu selalu ada
dan DPRD Tahun 2014 di tiap TPS
indikasi
terutama pada waktu pemilihan dan
kejanggalan
pungut hitung mengingat
pelaksanaannya. Untuk itu pemerintah
jumlah PPL yang dibentuk di tingkat Desa
sudah membentuk lembaga formal untuk
hanya berjumlah 481 orang di Kabupaten
melakukan
Bandung Barat, dianggap kurang efektif
penyelenggaraan pemilu dari tingkat pusat
untuk
yang
sampai daerah. Namun karena berbagai
berjumlah 3427, khususnya pada waktu
keterbatasan, terutama jumlah aparat
kegiatan pemilihan dan pungut hitung
pengawas relativ sedikit dibandingkan
suara.
jumlah TPS, sehingga pengawasan belum
mengawasi
seluruh
TPS
terjadinya dan
pelanggaran,
kecurangan
pengawasan
dalam
terhadap
sepenuhnya dapat berjalan sesuai yang Gerakan Sejuta Relawan Pengawas
diharapkan. Untuk
sebagai pendidikan politik Gerakan Sejuta Relawan Pengawas
melibatkan
itu, peran
dipandang serta
perlu
masyarakat.
memberikan
Khususnya generasi muda, terutama dari
keterlibatan pelajar
kalangan mahasiswa dan pelajar yang
dan mahasiswa dalam pelaksanaan pemilu
sudah memiliki hal pilih diharapkan dapat
tahun ini dapat mengantisipasi potensi
menjadi
golput di kalangan masyarakat khususnya
melakukan
pemilih pemula‖
pelaksanaan Pemilu.
Pemilu
selain
untuk
pendidikan politik,
sukarelawan
yang
pengawasan
mampu terhadap
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)
Selain kegiatan launching sejuta Relawan, Panwaslu Kabupaten Bandung
Kabupaten
Barat juga telah melakukan berbagai
memperketat ruang gerak para calon
kegiatan dalam rangka Pemilihan Umum
anggota legislatif yang melakukan praktik
Legislatif 2014, diantaranya, Penguatan
money politik pada pemilu legislatif 2014
Kelembagaan
mendatang dengan mendorong
dengan
membentuk
Bandung
berbagai
sektor
dalam wujud PPL dan tingkat Kecamatan
berpartisivasi aktif mengawasi Pemilu.
ISSN: 873-3741-1
serta
pembekalan
didaerah
akan
Struktur Pengawas dari tingkat Desa (Panwascam)
terkait
Barat
untuk
Gerakan sejuta Pengawas Pemilu ini,
117
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 sangat
diperlukan
untuk
ikut
serta
mendukung pelaksanaan Pemilu yang
Sistem Pemilu
jujur dan adil (judil). "Memang secara
Sistem Pemilu (electoral system)
formal telah ada institusi Panwaslu, tapi
merupakan
personelnya sangat terbatas. Pada hal,
kelembagaan penting dalam suatu negara
Pemilu
demokrasi
dengan
segala
tahapannya,
salah
satu
dalam
instrumen
mewujudkan
tiga
berpotensi memunculkan terjadinya aneka
prasyarat
bentuk pelanggaran''.
prasayarat ini yang akan menandakan
Personel
Panwaslu
di
tingkat
kabupaten hanya tiga orang. Kemudian untuk
16
kecamatan
Se-Kabupaten
Pengawas
diamana
ketiga
bahwa suatu negara tersebut demokrasi. Tiga prasyarat tersebut yaitu: 1.
Bandung Barat, hanya memiliki 48 personel Panitia
demokrasi,
Kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan,
Kecamatan
2.
Partisipasi masyarakat, dan
(Panwascam). Selanjutnya, di 165 desa
3.
Adanya jaminan hak-hak sipil dan
yang ada di Kabupaten Bandung Barat
politik.
yang jumlahnya 481 pengawas pemilu lapangan
(PPL),
masing-masing
hanya
mempunyai
desa satu hinggga lima
Dapat disimpulkan, sistem Pemilu berarti
suatu
instrumen
menginterpretasikan
jumlah
untuk perolehan
personil PPL, akan dibantu 8.000 relawan
suara dalam Pemilu ke dalam kursi-kursi
Pengawas
pemerintahan yang telah dimenangkan
Pemilu
di
seluruh
wilayah
kabupaten Bandung Barat.
oleh partai atau calon tertentu. Dari sini,
Jumlah ini dinilai sangat kurang
bisa dilihat bahwa melalui sistem seperti ini,
dibandingkan dengan keluasan cakupan
kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak
yang harus diawasi. Kegiatan ini juga
politik dalam suatu negara bisa dilihat.
bertujuan memperkuat koordinasi dan
Sistem
Pemilu
sendiri
juga
metode
yang
jaringan stakeholder dengan masyarakat,
merupakan
perguruan tinggi, sekolah, dan media.
mengatur dan memungkinkan rakyat dari
sebuah
Pemilu merupakan urusan publik,
suatu negara tersebut untuk memilih
sehingga pengawasan juga dapat diawasi
masing-masing wakil rakyat mereka. .
oleh seluruh elemen masyarakat yang ada
Metode ini berhubungan dengan prosedur
di Kabupaten Bandung Barat
. Karena
dan aturan merubah (mentransformasi)
dugaan
suara ke kursi di lembaga perwakilan dan
pelanggaran pemilu seperti politik uang
suara rakyat dalam memilih pemimpin
yang terjadi di berbagai daerah, perlu
dari suatu negara tersebut. Sistem pemilu
diwaspadai.
ini tujuannya adalah bagaimana Pemilu
sejauh
ini
masih
banyak
tersebut dapat memberikan hak kepada rakyat dalam mengeluarkan hak suaranya ISSN: 873-3741-1
118
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 untuk memilih tiap calon wakil rakyatnya
cukup jelas bahwa sebuah sistem bukan
masing-masing.
mengenai
sekedar himpunan suatu subjek atau
Pemilu dan Sistem Pemilu, untuk lebih
himpunan suatu objek. Sebuah sistem
jelasnya
akan
adalah jalinan semua itu, mencakup objek
membahas tentang bagaimanakah Pemilu
dan perangkat-perangkat kelembagaan
tahun 2014 mendatang yang kurang dari
yang membentuknya. Selanjutnya perlu
satu tahun kedepan.
disadari bahwa, seringkali suatu sistem
Berbicara
dalam
makalah
ini
Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012, Badan
Pengawas
mempunyai
Pemilu
(Bawaslu)
tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sistem yang lain.
kewenangan
untuk
Melihat Pemilu tahun 2014 kurang
sengketa
pemilu,
dari satu tahun kedepan, berarti rakyat
yakni sengketa yang terjadi antarpeserta
Indonesia akan melakukan Pemilu yang
Pemilu
dan sengketa Peserta Pemilu
kesebelas kalinya. Diamana pada agenda
dengan penyelenggara Pemilu sebagai
politik nasional ini, Pemillu untuk memilih
akibat dikeluarkannya keputusan KPU,
Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Legislatif) yang akan dilaksanakan pada
menyelesaikan
Keputusan
Bawaslu
mengenai
tanggal 9 April 2014, dan Pemilu untuk
penyelesaian sengketa Pemilu merupakan
memilih Prsiden dan Wakil Presiden secara
keputusan
terakhir
dan
langsung pada bulan Juli 2014, dan jika
mengikat, kecuali keputusan
terhadap
ronde kedua harus dilaksanakan, maka
sengketa Pemilu yang berkaitan dengan
akan diadakan pada bulan September
verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan
2014.[4] Pada Pemilu Legislatif yang akan
daftar calon tetap anggota DPR, DPD,
dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
mendatang, akan diikuti oleh 33 provinsi
Dalam hal sengketa Pemilu yang
dan 497 kabupaten/kota. Pemilihan
berkaitan dengan verifikasi Partai Politik
Umum
ini
dilakukan
Peserta Pemilu dan daftar calon tetap
mengingat adanya Konstitusi UUD 1945
anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi,
diamana wujud pelaksanaan kedaulatan
dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat
rakyat dalam sebuah Negara dengan
diselesaikan, para pihak yang merasa
melaksanakan sistem demokrasi. Dan perlu
kepentingannya dirugikan oleh keputusan
diketahui
KPU,
dapat
sistem pemilu Proporsional, dimana dalam
kepada
UU Pemilu No.10 Tahun 2008 sepakat
maka
mengajukan
pihak
tersebut
gugatan
tertulis
Sebuah sistem sederhana apapun mengandung
kadar
kompleksitas tertentu. Dari uraian diatas ISSN: 873-3741-1
Indonesia
menganut
memilih sistem proporsional terbuka. Sistem
pengadilan tinggi tata usaha negara. senantiasa
negara
Proporsional terbuka ini merupakan sistem dimana pemilih/rakyat diberikan pilihan secara
langsung
kepada
calon
wakil
119
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 mereka
masing-masing
untuk
Disamping itu, pada pemilu 2014 ini
mendapatkan kursi di parlemen. Khusus
ada sedikit perbedaan jika dibandingkan
terhadap sistem pemilu untuk memilih
dengan sistem pemilu tahun 2009 kemarin.
anggota DPR dan DPRD yaitu proporsional
Dalam UU No.10 tahun 2008 besaran
terbuka,
ambang
Dengan begitu, para wakil rakyat dapat
semakin
konstituennya,
dekat
sehingga
batas
atauParliamentary
Threshold (PT) adalah 2,5%, tetapi pada
dengan
Pemilu 2014 mendatang akan bertambah
akuntabilitas
menjadi 3,5%. Sedangkan sistem pemilu
dalam melaksanakan fungsinya terhadap
terbuka
rakyat semakin nyata. Dan dengan hal
kuota kursi dari masing-masing
tersebut, para rakyat yang diwakili dapat
tetap
dipertahankan
Pemilu atau biasa yang disebut
menuntut kepada para wakilnya untuk
Panwaslu, baik itu
melakukan yang terbaik untuk rakyat. Jika
Provinsi
hal itu tidak terpenuhi, para wakil akan
diperkuat
memperoleh
kelembagaannya
hukuman
pada
Pemilu
berikutnya untuk tidak dipilih kembali.[5] Dalam
Sistem
Proporsional,
dengan
atau
Panwaslu
tingkat
Kabupaten/kota, dengan
kini
mengubah
menjadi
Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu ini tetap berbeda dengan Bawaslu Pusat,
pemerintah membuat Daerah Pemilihan
dimana
(DP) yang lebih kecil sehingga para wakil
Kabupaten/kota ini tetap hanya mencakup
rakyat (legislatif) di dalam masing-masing
wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota saja.
daerah
lebih
Sedangkan
mudah dan dekat dengan konstituennya.
mencakup
Dan dengan adanya sistem Proporsional ini
Indonesia.
pemilihan
tersebut
bisa
Bawslu
Provinsi
Bawaslu seluruh
dan
Pusat
tetap
wilayah
Negara
rakyat tersebut dapat lebih mengenal dan
Masyarakat atau bangsa sepakat
tahu siapa saja para calon wakil mereka
memilih sistem demokrasi, saat itu harus
dan siapa yang mereka pilih untuk menjadi
menyadari bahwa mewujudkan tatanan
wakil mereka guna untuk menyalurkan
politik yang demokratis itu selain rumit,
aspirasinya dengan baik.
diperlukan
kesabaran
melakukan
Pemilu 2014 ini, sudah 46 partai
pendidikan politik bagi rakyat. Sebab,
poliitik yang mendaftarkan diri, namun 12
partai politik bukan saja instrumen untuk
partai politik nasional dan tiga partai
melakukan perburuan kekuasaan, tetapi
politik
juga
lokal
(hanya
dapat
bersaing
institusi
yang
mempunyai
melawan parpol nasional di Aceh) yang
melakukan
sukses melewati proses pendaftaran dan
politik kepada masyarakat.
mendapatkan
Ketiga,
tempat
di
surat
pendidikan pengawasan
dan
tugas
sosialisasi terhadap
suara.[6]Keduabelas partai politik tersebut
penyelenggaraan pemilu supaya kebih
adalah:
efektif dari pemilu 2004. Caranya antara
ISSN: 873-3741-1
120
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 lain, agar pengawas pemilu selain terdiri dari aparat penegak hukum dan KPU, juga
Pemilih dan Hak Pilih
melibatkan unsur-unsur masyarakat. Selain
Warga berpeluang untuk memilih
itu, perlu semacam koordinasi diantara
anggota dewan yang memegang peranan
lembaga pemantau dan pengawas pemilu
dan bertanggung jawab dalam proses
sehingga
pemerintahan.
tidak
tumpang
tindih.
Masken
(1961)
Pengawasan dilakukan terhadap seluruh
berpendapat
tahapan kegiatan pemilu. Tugas lembaga
walaupun bukan puncak dari segalanya,
pengawas adalah menampung, menindak
masih merupakan suatu cara yang bernilai
lanjuti,
paling tinggi, karena belum ada pihak
membuat
memberi
saksi
penyilidikan
terhadap
dan
pelanggaran
pemilu.
yang
bahwa
Jie
dapat
pemilihan
bebas,
mencipatakan
suatu
rancangan politik yang lebih baik dari cara
Money politics mencegas habis-habisan
tersebut
untuk
kepentingan
permainan uang dalam pemilu mendatang
kondisi
amat penting sekali. Upaya itu amat perlu
penyelenggaraan
dilakukan
masyarakat manapun. Pertama, pemilihan
dewasa
mengingat
ini
telah
money
merebak
politics
diperlukan
guna
pemerintahan
dalam
dan
dapat menciptakan suatu suasana dimana
mendalam dalam kehidupan pilih memilih
masyarakat mampu menilai arti dan
pemimpin mulai dari elite politik sampai
manfaat sebuah pemerintahan. Kedua,
dibeberapa
pemilihan dapat memberikan suksesi yang
organisasi
kemahasiswaan.
luas
yang
berbagai
sosial
Karena
itu,
dan kontrol
tertib
dalam
pemerintahan,
melalui
terhadap dana kampanye harus lebih
transfer kewenangan yang damai kepada
ketat.
pemimpin yang baru ketika tiba waktunya
Misalnya,
Batasan
sumbangan
berupa uang, mengonversikan utang dan sumbangan
barang
dalam
bentuk
bagi pemimpin. Bagi
sistem
pemerintahan
perhitungan rupiah, dilarang memperoleh
nonperwakilan daerah, peranan warga
bantuan
dan
daerah terbatas pada hal-hal yang relatif
APBN/APBD lebih-lebih sumber ilegal dan
tidak terorganisasi dan tidak langsung
tentu saja hukuman pidana yang tegas
dalam urusan pemerintahan daerahnya.
dan setimpal bagi para pelanggarannya.
Rakyat harus memainkan peranan yang
dari
sumber
asing
aktif dan langsung jika pemerintahan Pendidikan
politik
perlu
segera
perwakilan
diinginkan
untuk
menjadi
dilakukan baik oleh organisasi masyarakat
dinamis dan bukan merupakan proses
dan
statis.
partai
pemilihan
politik. mendatang
Bagaimanapun,
Ada
banyak
kepentingan
dan
mengandung
pengaruh warga daerah untuk melibatkan
unsur-unsur baru serta detail-detail yang
diri dalam proses pemerintahan daerah,
sangat perlu diketahui oleh masyarakat.
tetapi
ISSN: 873-3741-1
yang
paling
mendasar
adalah
121
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 melalui pemilihan para wakilnya dalam
orang yang diajukan kontekstan pemilu
kepemimpinan daerah.
(multy member constituency), sehingga wakil dan pemilih kurang akrab. Tetapi
Hak Untuk Memilih
sisah dapat digabung secara nasional untuk umum
kursi tambahan, dengan begitu partai kecil
pemerintahan
dapat dihargai tanpa harus beraliansi,
pengembangannya
karena suara pemilih dihargai. Indonesia
diberbagai negara merupakan fenomena
berada ditengah-tengah sistem ini (sistem
yang paling penting dalam kaitannya
campuran) dalam pemilihan selama orde
dengan pemerintahan perwakilan daerah
baru, tetapi sedikit cenderung agak mirip
yang modern. Pada abad 19, banyak
pada sistem proporsional.
negara belum mempunyai proses pemilihan
Kelemahan
untuk
Proporsional
Bagi
hak
pilih
merupakan
dasar
perwakilan
dan
posisi-posisi
yang
dari
pada
pemerintahan
dan
Kelebihan
daerah. Di negara lainnya, hak untuk
Kelemahannya
memilih seringkali dibatasi pada sejumlah
mempermudah fragmentasi partai dan
kecil
timbulnya partai-partai baru. Sistem ini
penduduknya.
Namun
adalah
system
tidak
ini menunjukan adanya kemajuan yang
bermacam-macam
berarti dalam
dari
masyarakat, mereka lebih cenderung lebih
beberapa orang saja menjadi hak bagi
mempertajam perbedaan-perbedaan yang
semua, atau lebih tepat lagi berupa hak
ada dan kurang terdorong untuk mencari
bagi hampir semua, karena pada sistem
dan
hak pilih yang paling luas pun masih ada
persamaan-persamaan.
beberapa
diaggap bahwa sistem ini mempunyai
diantaranya
yang
tidak
kearah
ini
perkembangan selama satu abad terakhir mengalihkan hak
menjurus
Sistem
integrasi
golongan
dalam
memanfaatkan Umumnya
akibat memperbanyak jumlah partai;
memenuhi syarat untuk memilih.
2. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat
Pemilu Sistem Proporsional
kepada
partai
dan
kurang
sistem
merasakan loyalitas kepada daerah yang
yang
telah memilihnya. Hal-hal semacam ini
dipakai, yaitu: pemilu sistem distrik dan
partai lebih menonjol perannya dari pad
pemilu sistem proporsional. Namun yang
kepribadian seseorang. Hal ini memperkuat
akan
kedudukan pimpinan partai.
Umumnya pelaksanaan
ada
dua
pemilihan
dibahas
umum
penulis
ialah
pemilu sistem proporsional.Sistem
ini
perjumlah penduduk pemilih misalnya setiap
40.000
penduduk
pemilih
Kelebihan 1.Partai
politik
bisa
leluasa
menentukan siapa yang bakal calon.
memperoleh satu wakil (suara berimbang),
2.integritas secara citra partai lebih ―solid‖
sedangkan yang dipilih adalah sekelompok
karana para pemilih mendukung atau
ISSN: 873-3741-1
122
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 mencoblos partai politik serta calonnya.
mempertahankan aspek proporsional yang
3.pencalonan
partai
terbuka sebagai bentuk penghargaan kita
politik sebagai anggota legislatif sebanyak
akan prinsip transparansi yang menjadi
30 %.
basis
perempuan
okeh
utama
penyelenggaraan
Negara
Pemilu sebagai sarana demokrasi
demokratis. Jika rakyat bisa langsung
penting bagi negara-negara demokrasi
memilih wakilnya tanpa terbebani oleh
dalam mengukur seberapa besar tingkat
partai politik yang mengusungnya, maka
demokrasi suatu negara tersebut. Pemilu
pilihan proporsional terbuka tetap harus
juga
diterapkan.
merupakan
sebagai
alat
untuk
perubahan sosial dan politik dari suatu negara tersebut, dimana setiap pemilu
Peranan
tersebut yang nantinya menghsilkan sistem
Kesadaran Politik
sosial politik yang baru seiring terpilihnya legislatif dan eksekutif. Sistem proforsional suatu metode, instrumen untuk menerjemahkan jumlah perolehan suara dalam pemilu ke dalam kursi-kursi parlemen dari partai-partai yang memenangkan suara terbanyak. Sistem ini juga yang menjadikan ukuran dari demokrasi atau tidaknya pemilu ini dilaksanakan. Dari sini, bisa dilihat bahwa melalui
sistem
seperti
ini,
kompetisi,
partisipasi, dan jaminan hak-hak politik dalam suatu negara bisa dilihat. Bila
adanya
agenda
Pemilu,
diharapkan agenda politik tersebut tidak sebagai
ajang
memperebutkan pihak-pihak kepentingan
persaingan kekuasaan yang
dalam
untuk antara
mempunyai politik
semata,
melainkan diharapkannya pemilu sebagai sarana demokrasi dan kompetisi antara partai
politik
dengan
tujuan
demi
memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Sistem pemilu hendaknya tetap ISSN: 873-3741-1
Pendidikan
Politik
dan
Pendidikan politik adalah cara bagaimana
suatu
bangsa
mentransfer
budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian (Panggabean, 1994). Sedangkan
budaya
politik
adalah
keseluruhan nilai, keyakinan empirik, dan lambang
ekspresif
yang
menentukan
terciptanya situasi di tempat kegiatan politik terselenggara. Pendidikan politik sebagai
proses
penyampaian
budaya
politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan politik perlu
ditingkatkan
sebagai
kesadaran
dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga siswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan
kenegaraan
pembangunan.
Pendidikan
mengupayakan
penghayatan
dan politik atau
pemilikan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup kemasyarakatan
termasuk
hidup
123
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 kenegaraan serta berpartisipasi dalam
menurut Miriam Budiardjo konsep budaya
usaha-usaha pembangunan sesuai dengan
politik ini berdasarkan keyakinan, bahwa
fungsi masing-masing. Dengan kata lain
setiap politik itu didukung oleh suatu
pendidikan
agar
kumpulan kaedah, perasaan dan orientasi
siswa berkembang menjadi warga negara
terahadap tingkah laku politik (dalam
yang baik, yang menghayati nilai-nilai
masalah Kenegaraan: 1982:17).
politik menginginkan
dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya di dalam
Kaitan Pendidikan Politik dengan
kerangka nilai-nilai tersebut.
Politik
Pendidikan dalam sistem yang demokratis
menempatkan
posisi
yang
sangat sentral. Secara ideal pendidikan dimaksudkan
untuk
mendidik
warga
negara tentang kebajikan dan tanggung jawab
sebagai
Pendidikan
anggota
dalam
civil
society.
artian
tersebut
merupakan suatu proses yang panjang sepanjang
usia
mengembangkan
seseorang diri.
untuk
Proses
tersebut
bukan hanya yang dilakukan dalam lingkungan
pendidikan
formal
seperti
sekolah tetapi juga meliputi pendidikan
Suatu masalah, termasuk masalah pendidikan akan menjadi masalah politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk ikut menanganinya atau berkewajiban untuk masalah
dan
juga
Lembaga-lembaga mencerminkan
proses
lingkungan
sosial.
pendidian
harus
untuk
1)
dihindarkan
sejauh
unsur-unsur
yang
tumbuhnya
mungkin
harus dari
memungkinkan
hambatan-hambatan
demokrasi (Riza Noer Arfani,1996: 64). Namun demikian di samping dibicarakan masalah kesadaran berpolitik, maka perlu pemahaman pula apa yang dimaksud dengan
pengertian
ISSN: 873-3741-1
budaya
politik,
untuk
dimminati
mengurusnya
ialah
Semakin
mekar
tumbuhnya
demokrasi politik 2) Kebutuhan akan warga negara yang terdidik bagi masyarakat modern, sehingga negara dan para politisi
berkepentingan
sekali
dengan pengurusan pendidikan,
mendidik
sebaliknya
sangat
satu
utamanya adalah :
yang
dipakai
sebagai
sarana
untuk mencerdaskan rakyat.
sipil yang kondusif bagi berlangsungnya dan
Salah
pendidikan bagi setiap individu, sebab
warga negara ke arah suatu masyarakat demokrasi
yang
pemerintah
dalam arti yang sangat luas melibatkan keluarga
memecahkannya.
Maka negara
itu
kualitas
berkembangnya sangat
bergantung
pendidikan
dan
satu pada kualitas
keterampilan teknis serta sosial rakyatnya untuk sampai pada tahap sedemikian diperlukan
sistem
persekolahan
dan
pendidikan yang maju yang dibimbing dan diawasi oleh negara. Pendidikan merupakan
pada
terjemahan
awalnya dari
kata
124
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 Paedagogis yang berasal dari bahawa
yang belum dewasa kepada
yunani, terdiri dari kata ―pais‖ yang artinya
kedewasaan.
anak dan kata ―again‖ yang artinya
2) Pendidikan
adalah
usaha
anak
untuk
membimbing. Pendidikan diartikan secara
menolong
harfiah dapat dipahami sebagai bimbingan
melaksanakan
yang diberikakn kepada anak. Menurut
hidupnya,
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
mandiri,
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
bertanggung
dimaksud dengan pendidikan adalah :
susila.
Usaha sadar dan terencana untuk
tugas-tugas
agar akil
3) Pendidikan
dia
bisa
baligh
dan
jawab
secara
adalah
usaha
mewujudkan suasana belajar dan
agar tercapai penentuan-diri
proses pembelajaran agar peserta
susila dan bertanggung jawab.
didik
secara
aktif
Carl Schmit dalam Kartini Kartono
mengembangkan potensi dirinya
(1996:16) ―politik adalah alat belaka untuk
untuk memiliki kekuatan spiritual
membedakan antara kawan dan lawan‖.
keagamaan, pengendaliann diri,
Menurut Schmit hubungan kawan dan
kepribadian, kecerdasan, akhlak
lawan inilah yang menjadi esensi politik.
mulia, serta keterampilan yang
Gerhard lehmbruch dalam Kartini Kartono
diperlukan dirinya, masyarakat,
(1996:16)
bangsa dan negara.
adalah perbuatan kemasyarakatan yang
menyebutkan
terarah Poerwadarminta
secara
bahwa
intensional
―politik
ke
usaha
(1991:250)
mempengaruhi tingkah laku orang lain,
berpendapat bahwa ―Pendidikan adalah
dan bisa bertujuan pada pengadaan
perbuatan, hal, cara mendidik, memelihara
peraturan
dan memberi latihan (ajaran)‖. Dewey
konflik-konflik mengenai nilai-nilai materil.
dalam
Selanjutnya
Nur
mengemukakan adalah
Uhbiyati
(1992:68)
bahwa
proses
―Pendidikan pembentukan
kecakapan-kecakapan
fundamental
secara Van
mengikat Dale
terhadap
dalam
Kartini
Kartono (1996:17) menerjemahkan kata benda politik sebagai : 1)
Segenap
pengurusan
secara intelektual dan emosional kearah
pemerintahan yang dipakai
alam dan sesama manusia‖. M.J. Langeveld
oleh suatu pemerintah untuk
dalam
menguasai dan memerintah
Kartini
Kartono
(1990:5)
mengemukakan : 1)
Pendidikan
negara, negeri wilayah dan adalah
merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia
ISSN: 873-3741-1
seterusnya. 2) Cara bertindak, garis tingkah laku suatu pemerintah.
125
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 3) Cara
penampilan
tindakan
pertarungan
dan taktik negara.
politik
dan
mendapatkan penyelenggaraan politik agar
Demikian juga untuk menjelaskan pengertian Surbakti
politik
menurut
(1992:1-2)
menang
Ramlan
terdapat
lima
penyelenggaraan politik. 2.
pandangan mengenai politik yaitu: 1.
upaya negara
membicarakan
dan
individu
sadar
politik, dan mampu menjadi
kebaikan
pelaku
politik
yang
bersama;
bertanggung jawab secara etis
Politik ialah segala hal yang
atau moral dalam mencapai
berkaitan
tujuan-tujuan politik.
dengan R.
Hayer
menyebutkan
pemerintahan;
―pendidikan
Politik sebagai alat kegiatan
membentuk manusia menjadi partisipan
yang
untuk
yang bertanggung jawab dalam mencapai
dan
tujuan-tujuan politik‖. Herman Gisecke
mempertahankan kekuasaan
seorang ahli didaktik, pendidikan dan
dalam masyarakat;
politikus Jerman menyebut pendidikan
Politik sebagai kegiatan yang
politik sebagai :
diarahkan
berkaitan dengan perumusan
politik
a) Dapat
adalah
usaha
mengetahui
bentuk
dan pelaksanaan kebijakan
dan gambaran dari manusia
umum;
serta perkembangannya.
Politik sebagai konflik dalam
b) Mampu
rangka mencari dan atau
paham
mempertahankan
bisa
sumber-sumber
yang
dianggap penting.
berorientasi
pada
kemanusiaan
yang
memberikan
kebahagiaan,
keadilan,
kemakmuran
dan
kesejahteraan Sedangkan menurut Kartini K.
warga
(1996:64) bahwa : 1.
intensional
membentuk
warga
mencari
5.
yang
adalah
ditempuh
penyelenggaraan negara dan
4.
politik
disengaja dan sistematis untuk
mewujudkan
3.
Pendidikan
Politik ialah usaha-usaha yang untuk
2.
dalam
setiap
dan
umar
manusia.
Pendidikan bentuk
negara
pada
politik
c)
Memahami hukum, norma,
orang
tata
dewasa dengan menyiapkan
yang
kader-kader
tingkah laku politik.
ISSN: 873-3741-1
pendidikan
adalah
untuk
tertib dan peraturan menuntun
semua
126
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 serta dalam kehidupan politik, bagaimana Berkaitan dengan sosialisasi politik,
kemampuan mereka untuk ikut serta
Almond dalam Mas’oed dan Andrews
dalam
kehidupan
politik,
(2001:35) mengemukakan enam sarana
kemampuan mereka dalam membantu
atau media sosialisasi politik yaitu :
pemerintah
dalam
bagaimana menghasilkan
-
Keluarga
kebijakan-kebijakan
-
Sekolah
produktif dan inovatif mereka dalam
-
Kelompok
kehidupan politik serta demokratis yaitu
-
Pekerja
bagaimana mereka melakukan kontrol
-
Media massa
terhadap para elit dimana kontrol itu
-
Kontak-kontak
politik
bersifat
sah
politik,
yang
inisiatif,
didukung
oleh
norma-norma yang diterima baik oleh elit
langsung
dan massa. Dari dikemukakan adalah
yang
Partisipasi adalah penentuan sikap
satunya
dan keterlibatan hasrat setiap individu
lembaga
dalam situasi dan kondisi organisasinya,
keenam
sarana
tersebut
salah
sekolah
sebagai
pendidikan formal yang akan penulis
sehingga
pada
akhirnya
mendorong
bahas dalam ristek ini.
individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil
Tinjauan Kesadaran Politik
bagian
dalam
setiap
sedang
pertanggungjawaban bersama. Adapun
berkembang termasuk Indonesia keadaan
batasan-batasan partisipasi politik menurut
politik
Ramlan Surbakti (1992:141), yaitu :
Dinegara-negara warga
yang
negara
menuntut
penanganan sungguh-sungguh oleh aparat pemerintah. diabaikan
Hal akan
ini
disebabkan
membawa
1.
Partisipasi adalah
jika
yang
dimaksud
kegiatan
atau
perilaku luar individu, warga
dampak
negative bagi kehidupan politik nasional
negara
antara lain kestabilan kehidupan politik
diamati,
akan selalu terganggu sehingga dapat
dalam, yang berupa sikap dan
menghambat pembangunan bangsa dan
orientasi.
lain-lain. Ada beberapa hal yang perlu
ditegaskan mengingat sikap
diperhatikan
dan
warga
dalam
negara
keikutsertaan mempengaruhi
kesadaran yaitu
mereka
politik
bukan Hal
orientasi
2.
Kegiatan
perilaku ini
tidak
perlu selalu dalam
ini
politik yang disebut partisipasi politik,
mempengaruhi
bagaimana antusiasmemereka untuk ikut
selaku
ISSN: 873-3741-1
dapat
perilakunya.
hal
kebijakan-kebijakan
yang
termanifestasikan
bagaimana dalam
bisa
untuk pemerintah
pembuat
dan
127
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013
3.
pelaksana keputusan politik.
kata
Termasuk dalam pengertian
dengan fungsi-fungsi manajemen dalam
ini, seperti kegiatan alternatif
ilmu
kebijakan umum, alternative
disimpulkan bahwa ―tanpa rencana tidak
mendukung atau menentang
mungkin dapat melakukan pengawasan;
keputusan politik yang dibuat
dus rencana tanpa pengawasan akan
pemerintah.
memberi
Kegiatan yang berhasil (efektif)
penyimpangan-penyimpangan tanpa ada
maupun
alat yang dapat dipergunakan untuk
yang
mempengaruhi termasuk
gagal, pemerintah
dalam
administrasi,
memiliki
relevansi
sehingga
peluang
dapat
munculnya
mencegahnya‖.
konsep
partisipasi politik.
―pengawasan‖
Kata ―Pemilu‖ adalah akronim dari istilah ―Pemilihan Umum‖. Jika kata ―Pemilu‖
ini
dikaitkan
dengan
kata
Pengawasan dan Panwaslu
―pengawasan‖
Pengertian Pengawasan
didefinisikan sebelumnya akan membentuk
Dilingkungan
Panwaslu
kata
yakni:
satu suku
pengarahan
―awas‖ yang
telah
frasa yang sangat fokus dan signifikan,
―pengawasan‖ secara etimologi terdiri dari kata, yakni:
sebagaimana
―penilikan,
penjagaan,
kebijakan
dan
pelaksanaan
beramakna ―dapat melihat dengan jelas;
pemilu‖ atau dapat diartikan pula ―proses
hati-hati (untuk mengingatkan)‖, dengan
pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan
imbuhan ―pe‖ dan ―an‖ di awal dan akhir
pemilu
suku kata sehingga membentuk kata
pekerjaan yang sedang dilakukan dalam
―pengawasan‖
Pemilu berjalan sesuai dengan rencana
sebagai
yang
―penilikan
penilikan
dan
dapat dan
pengarahan
diartikan
untuk
menjamin
penjagaan;
yang telah ditentukan‖.
kebijakan
Terkait
dengan
agar
semua
pengawasan
lembaga‖. Sedangkan secara terminologi,
pemilu yang menjadi pokok pembahasan
kata ―pengawasan‖ ini dalam determinan
dalam tulisan ini maka UU No. 15/2011 pada
ilmu administrasi, tidak dapat dipisahkan
Pasal 1 Angka 23 menyebutkan arti
dari kata perencanaan, sehingga, Sondang
―pengawasan pemilu‖ sebagai ―kegiatan
P. Siagian mengartikan sebagai ―proses
mengamati, mengkaji, memeriksa, dan
pengamatan
pelaksanaan
menilai proses penyelenggaraan pemilu
seluruh kegiatan organisasi guna menjamin
sesuai peraturan perundang-undangan‖.
agar supaya semua pekerjaan yang sedang
Secara lebih rinci, pengertian pengawasan
dilakukan berjalan sesuai dengan rencana
pemilu sebagaimana disebutkan di atas
lembaga
dapat diuraikan sebagaimana di bawah
daripada
yang
telah
ditentukan
sebelumnya‖. Dari definisi di atas, jelaslah bahwa ISSN: 873-3741-1
ini. UU
No.
15/2011
telah
128
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 mengamanatkan bahwa Bawaslu, Bawaslu
pelanggaran
yang
Provinsi,
penyelenggara
pemilu,
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
dilakukan
oleh
peserta
pemilu
Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN
(partai politik, pasangan calon, maupun
bertugas
melakukan
pengawasan
perseorangan), tim kampanye, pemerintah,
terhadap
seluruh
tahapan
pemilih, serta masyarakat umum. Oleh
penyelenggaraan pengawasan pengamatan
pemilu. Kegiatan dimaksud
terhadap
berupa
seluruh
karenanya, dilakukan
pengawasan melalui
pemilu
kegiatan
juga
mengkaji
proses
prospek-prospek tertentu yang diduga
dalam tahapan penyelenggaraan pemilu,
berpotensi terjadinya pelanggaran pemilu.
yakni: (a) pemutakhiran data pemilih; (b)
Prospek-prospek dimaksud sebagaimana
pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD,
disebutkan dalam Perbawaslu No. 13/2012
Presiden dan Wakil Presiden, serta calon
tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Di dalam Perbawaslu No. 13/2012
(c) proses penetapan calon anggota DPR,
ditekankan perlunya kajian dalam bentuk
DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil
analisis
Presiden, serta calon Kepala Daerah dan
memetakan potensi rawan pelanggaran
Wakil Kepala Daerah; (d) pelaksanaan
pemilu, di setiap tahapan, ataupun aspek
kampanye; (e) pengadaan logistik Pemilu
lainnya yang tidak termasuk tahapan
dan pendistribusiannya; (f) pelaksanaan
pemilu.
penghitungan dan pemungutan suara, dan
diketahui:
penghitungan
suara
hasil
Pemilu;
(g)
1)
guna
Hal
dalam
suara di wilayah kerjanya; (h) proses
undangan;
penghitungan
suara; dan
(i)
pelaksanaan
pemungutan
ini
dimaksudkan
dan
agar
perintah atau larangan yang diatur
pengawasan seluruh proses penghitungan rekapitulasi
mengidentifikasi
peraturan
perundang-
2) ketentuan
peraturan
suara
perundang-undangan yang tidak jelas
ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
dan tidak tegas sehingga berpotensi
serta, (j) proses penetapan hasil Pemilu
menimbulkan multitafsir;
anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden
3) adanya perbedaan penafsiran antar
dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah
pemangku
kepentingan
dan Wakil Kepala Daerah.
memahami
ketentuan
Berdasarkan penyelenggaraan
praktek
pemilu
di
Indonesia
selama ini, penyelenggaraan pemilu kerap memunculkan
masalah-masalah
dalam peraturan
perundang-undangan; 4) subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran; dan 5) wilayah
pengawasan
dengan
penegakan hukum. Situasi ini disebabkan
mempertimbangan tinggi rendahnya
tidak lain karena peluang untuk terjadinya
tingkat kerawanan dan besarnya
pelanggaran
potensi pelanggaran pada wilayah
ISSN: 873-3741-1
sangat
terbuka, baik
129
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 tertentu
berdasarkan
pengalaman
pemilu sebelumnya. Pengawasan
1.
2.
(dimana laporan ini dikategorikan sebagai informasi awal untuk pengawas pemilu).
pemilu
sebagai
Atas
informasi
awal
potensi
kegiatan memeriksa, dapat diartikan pula
pelanggaran berupa data dan dokumen
sebagai kegiatan ―melihat, mencermati,
yang menjadi objek pengawasan pada
dan
atau
masing-masing tahapan pemilu, pengawas
bukti-bukti yang menjadi indikasi awal
pemilu melakukan pencermatan terhadap
dugaan
kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta
memperoleh‖
laporan
pelanggaran
pemilu.
Dalam
konteks ini, pengawasan pemilu harus
keabsahan
bersifat fact finding, yakni menemukan
dimaksud. Jika
informasi
fakta-fakta yang menjadi indikasi awal
pelanggaran
itu
dugaan pelanggaran pemilu melalui teknik
masyarakat
pengawasan langsung, dengan cara:
tidak langsung, pengawas pemilu dapat
Pengawas
pemilu
secara
aktif
data
awal
potensi laporan
disampaikan
secara
melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait
dibutuhkan dari KPU dan jajarannya, serta
apabila
potensi
dari pihak-pihak terkait lainnya;
adalah
temuan
atas
laporan
dimaksud.
pelanggaran dugaan
Dan,
tersebut
pelanggaran,
memastikan
berupa bukti awal dugaan pelanggaran
kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta
yang diperoleh dari: keterangan saksi, surat
keabsahan
yang
atau dokumen, rekaman foto atau video,
pada
dokumen
menjadi
pemilu
dokumen
berupa
yang
mendapatkan informasi dan data yang
Pengawas
dan
data
dan
objek
dokumen
pengawasan
masing-masing tahapan pemilu;
elektronik,
atau
alat
peraga, pengawas pemilu dapat mengkaji
3. Pengawas pemilu melakukan konfirmasi
bukti-bukti
awal
tersebut
guna
kepada para pihak terkait dalam hal
menindaklanjuti
atau
tidak
terdapat
menindaklanjuti
temuan
dugaan
indikasi
awal
terjadinya
pelanggaran; dan
pelanggaran dimaksud.
4. Pengawas pemilu melakukan kegiatan
Dalam
penyelenggaraan
atau langkah-langkah lain yang tidak
pengawasan pemilu kegiatan pengawasan
bertentangan
pemilu secara final bertujuan untuk menilai
dengan
peraturan
perundang-undangan.
proses
Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan di atas, pengawas pemilu memperoleh hasil pengawasan, berupa: informasi
awal
potensi
pelanggaran
dalam
penyelenggaraan 1.
secara
LUBER,
serta
peraturan
disampaikan
secara
ISSN: 873-3741-1
tidak
yang langsung
pemilu.
Tujuan
Memastikan terselenggaranya pemilu Berkualitas,
masyarakat
tahapan
sebagaimana dimaksud guna:
dan/atau temuan dugaan pelanggaran; laporan
seluruh
serta
JURDIL,
dan
dilaksanakannya
perundang-undangan
mengenai pemilu secara menyeluruh;
130
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 2. 3.
Mewujudkan pemilu yang demokratis;
standar
dan
merancang
Menegakkan
integritas,
penyelenggara,
kredibilitas transparansi
pada
perencanaan
untuk
sistem
balik.Pengawasan
umpan
pada
dasarnya
diarahkan sepenuhnya untuk menghindari
penyelenggaraan dan akuntabilitas
adanya
hasil pemilu.
atau penyimpangan atas tujuan yang
Penilaian terhadap proses dalam
akan
kemungkinan dicapai.
penyelewengan
melalui
pengawasan
seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu
diharapkan
sebagaimana dimaksud di atas dilakukan
melaksanakan
melalui laporan hasil pengawasan pemilu
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang
yang disampaikan oleh pengawas pemilu
telah direncanakan secara efektif dan
pada setiap tahapan dan seluruh tahapan
efisien.
penyelenggaraan pemilu yang dilakukan
tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat
secara berjenjang dari pengawas pemilu di
dengan penentuan atau evaluasi mengenai
tingkat bawah kepada pengawas pemilu
sejauhmana
di tingkat atasnya.
dilaksanakan. Pengawasan juga dapat
Sehingga
proses
pengawasan
dapat
membantu
kebijakan
Bahkan,
yang
melalui
pengawasan
pelaksanaan
mendeteksi
kerja
sejauhmana
sudah
kebijakan
dapat berjalan dan memberikan hasil yang
pimpinan
baik dalam pelaksanaan pemilu demi
sejauhmana penyimpangan yang terjadi
indonesia yang lebih baik.
dalam pelaksanaan kerja tersebut.
Menurut
Winardi
―Pengawasan
dijalankan
telah
Konsep
dan
pengawasan
demikian
adalah semua aktivitas yang dilaksanakan
sebenarnya
oleh
upaya
merupakan bagian dari fungsi manajemen,
memastikan bahwa hasil aktual sesuai
di mana pengawasan dianggap sebagai
dengan
direncanakan‖.
bentuk pemeriksaan atau pengontrolan
Basu
dari pihak yang lebih atas kepada pihak di
pihak
manajer
hasil
Sedangkan
yang
menurut
―Pengawasan
dalam
merupakan
Swasta
bawahnya.‖
menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat
pengawasan
memberikan hasil seperti yang diinginkan‖.
tahapan terakhir dari fungsi manajemen.
Sedangkan
Dari
Komaruddin
segi
Dalam
pengawasan
yang
menurut
fungsi
menunjukkan
sampai
ilmu
manajemen,
ditempatkan manajerial,
sebagai pengawasan
―Pengawasan adalah berhubungan dengan
mengandung makna pula sebagai:
perbandingan antara pelaksana aktual
―pengamatan atas pelaksanaan seluruh
rencana, dan awal Unk langkah perbaikan
kegiatan unit organisasi yang diperiksa
terhadap
untuk menjamin agar seluruh pekerjaan
penyimpangan
dan
rencana
yang berarti‖. Pengawasan ialah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja ISSN: 873-3741-1
yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.‖ usaha
agar
suatu
atau ―suatu
pekerjaan
dapat
131
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
2.
Menyarankan
telah ditentukan, dan dengan adanya
agar
ditekan
adanya pemborosan,
pengawasan dapat memperkecil timbulnya
3.
Mengoptimalkan pekerjaan untuk
hambatan, sedangkan hambatan yang
mencapai sasaran rencana.
telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian
dapat
dilakukan
tindakan
Macam-macam Pengawasan
perbaikannya.‖
Pada dasarnya ada beberapa jenis
Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan
dan
menemukan
ketidakcocokan
penyebab
pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu: 1. Pengawasan Intern dan Ekstern
dan
Pengawasan
intern
adalah
ketidakcocokan
pengawasan yang dilakukan oleh orang
yang muncul. Dalam konteks membangun
atau badan yang ada di dalam lingkungan
manajemen pemerintahan publik yang
unit
bercirikan good governance (tata kelola
Pengawasan dalam bentuk ini dapat
pemerintahan yang baik), pengawasan
dilakukan
merupakan aspek penting untuk menjaga
atasan langsung atau pengawasan melekat
fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana
(built in control) atau pengawasan yang
mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan
dilakukan secara rutin oleh inspektorat
menjadi
jenderal
sama
pentingnya
dengan
penerapan good governance itu sendiri. Dalam
kaitannya
akuntabilitas merupakan
publik, salah
dengan pengawasan
satu
cara
untuk
dengan
pada
bersangkutan.‖
cara
pengawasan
setiap kementerian
dan
yang
ada
di
Indonesia,
dengan
menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan
ekstern
adalah
kinerja
pemeriksaan yang dilakukan oleh unit
pemerintahan dengan menciptakan suatu
pengawasan yang berada di luar unit
sistem pengawasan yang efektif, baik
organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di
pengawasan
terhadap
yang
inspektorat wilayah untuk setiap daerah
membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat
organisasi
intern
(internal
control)
Indonesia
adalah
Badan
Pemeriksa
maupun pengawasan ekstern (external
Keuangan
(BPK),
yang
merupakan
control). Di samping mendorong adanya
lembaga tinggi negara yang terlepas dari
pengawasan masyarakat (social control).
pengaruh kekuasaan manapun. Dalam
Sasaran pengawasan adalah temuan yang
menjalankan
menyatakan
penyimpangan
mengabaikan hasil laporan pemeriksaan
atas rencana atau target. Sementara itu,
aparat pengawasan intern pemerintah,
tindakan yang dapat dilakukan adalah:
sehingga sudah sepantasnya di antara
1.
terjadinya
Mengarahkan
atau
merekomendasikan perbaikan, ISSN: 873-3741-1
keduanya dalam
tugasnya,
perlu
proses
BPK
terwujud pengawasan
tidak
harmonisasi keuangan
132
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 negara. Proses harmonisasi demikian tidak
Pengawasan
dekat
(aktif)
mengurangi independensi BPK untuk tidak
dilakukan sebagai bentuk ―pengawasan
memihak dan menilai secara obyektif
yang dilaksanakan di tempat kegiatan
aktivitas pemerintah.
yang bersangkutan.‖ Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang
2. Pengawasan Preventif dan Represif Pengawasan
melakukan
preventif
lebih
pengawasan
―penelitian
dan
melalui
pengujian
terhadap
dimaksudkan sebagai, ―pengawasan yang
surat-surat pertanggung jawaban yang
dilakukan
kegiatan
disertai dengan bukti-bukti penerimaan
dilaksanakan,
dan pengeluaran.‖ Di sisi lain, pengawasan
terhadap
sebelum
kegiatan
sehingga
dapat
suatu itu
mencegah
terjadinya
berdasarkan
pemeriksaan
kebenaran
penyimpangan.‖ Lazimnya, pengawasan ini
formil menurut hak (rechmatigheid) adalah
dilakukan pemerintah dengan maksud
―pemeriksaan
untuk menghindari adanya penyimpangan
apakah telah sesuai dengan peraturan,
pelaksanaan keuangan negara yang akan
tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti
membebankan dan merugikan negara
kebenarannya.‖
lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga
berdasarkan
dimaksudkan agar sistem pelaksanaan
materil
anggaran dapat berjalan sebagaimana
pengeluaran
yang dikehendaki. Pengawasan preventif
―pemeriksaan
akan lebih bermanfaat dan bermakna jika
apakah telah memenuhi prinsip ekonomi,
dilakukan oleh atasan langsung, sehingga
yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan
penyimpangan
beban biaya yang serendah mungkin.‖
yang
kemungkinan
dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, pengawasan represif adalah
―pengawasan
yang
dilakukan
terhadap
Sementara, pemeriksaan
mengenai
hak
kebenaran
maksud
tujuan
(doelmatigheid)
adalah
terhadap
Pengawasan menurut
pengeluaran
pengeluaran
kebenaran
formil
(rechtimatigheid)
hak
dan
pemeriksaan kebenaran materiil mengenai
terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan
maksud
itu dilakukan.‖ Pengawasan model ini
(doelmatigheid). Dalam kaitannya dengan
lazimnya dilakukan pada akhir tahun
penyelenggaraan
anggaran, di mana anggaran yang telah
ditujukan untuk menghindari terjadinya
ditentukan
kemudian
―korupsi, penyelewengan, dan pemborosan
laporannya.
Setelah
disampaikan itu,
dilakukan
anggaran
tujuan negara,
negara
yang
pengeluaran pengawasan
tertuju
pada
pemeriksaan dan pengawasannya untuk
aparatur atau pegawai negeri.‖ Dengan
mengetahui
dijalankannya
kemungkinan
penyimpangan.
terjadinya
pengawasan
tersebut
diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara
Pengawasan Aktif dan Pasif ISSN: 873-3741-1
dapat
berjalan
sebagaimana
133
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013
1.
direncanakan.
ditentukan (standar) atau tidak. Standar
Ditinjau menurut waktu
tersebut harus ditetapkan lebih dahulu
a) Pengawasan preventif, yaitu pengawasan
sebelum
para
pekerja
melaksanakan
yang dilakukan pada saat pekerjaan
pekerjaan
(tugas-tugasnya),
dan
para
sedang berlangsung.
pekerja harus tahu benar ukuran yang
b) Pengeawasan represif, yaitu pengawasan
dipergunakan untuk menilai pekerjaannya.
yang dilaksanakan pada akhir selesainya
Karena itu harus dijelaskan sebaik-baiknya
kegiatan.
kepada
2. Ditinjau objek pengawasan a.
Pengawasan
para
yaitu
Dalam garis besarnya, jenis-jenis standar itu
pengawasan dilaksanakan di bidang yang
dapat
fungsinya
bentuk yaitu:
sebagai
tugas
administratif (bagian keuangan, bagian personalia dan sebagainya).
a.
digolongkan
Jumlah produksi
b. Pengawasan operatif, yaitu pengawasan
2)
Kwalitas produksi
yang dilaksanakan pada bidang yang
3)
Jumlah langganan
berfungsi melaksanakan pekerjaan operatif
b.
ke
1)
Biaya tenaga kerja
dan sebagainya).
2)
Biaya penjualan
3. Ditinjau subjek pengawasan
3)
Laba kotor
a. Pengawasan intern, yaitu yang dilakukan
4)
Pendapatan penjualan
bersangkutan. b. Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan
c.
Kecepatan produksi
2)
Batas waktu selesainya suatu pekerjaan d.
Standar intangible :
1)
Sikap pekerja terhadap perusahaan
2)
Kesetiaan pekerja terhadap pekerjaan
Menetapkan Standar Kegiatan
Standar waktu :
1)
yang dilakukan oleh orang-orang di luar organisasi.
empat
Standar moneter :
(bagian proses produksi, bagian marketing
oleh atasan dari petugas/bawahan yang
dalam
Standar fisik :
1)
1.
sebelum
melaksanakan pekerjaannya.
administratif,
dikategorikan
pekerja
Demikianlah berbagai jenis standar yang
pengawasan
dipergunakan
adalah
untuk
menilai
efektif
mengukur atau menilai pelaksanaan atau
tidaknya kegiatan-kegiatan para pekerja.
hasil pekerjaan dari pada pejabat atau
Bentuk
pekerja,
dipergunakan akan tergantung kepada
untuk
pengukuran
dapat
harus
melakukan
mempunyai
standar
mana
yang
akan
jenis kegiatan yang akan dinilai.
alat
2.
pengukur (standar), Standar ini adalah
Pengukuran Kegiatan
mutlak diperlukan, yaitu untuk mengukur
Agar
atau menilai apakah pekerjaan dilakukan
dilakukan secara tepat perlu diperhatikan:
sesuai
dengan
ISSN: 873-3741-1
sasaran-sasaran
yang
a)
pengukuran
kegiatan
dapat
Berapa kali (how after) pelaksanaan
134
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 seharusnya diukur (setiap jam, setiap hari,
menginterpretasikan
setiap bulan dan sebagainya).
penyimpangan-penyimpangan.
b)
Dalam
bentuk
pengukuran
apa
akan
(what
form)
(laporan 2.3 Tujuan Pengawasan
dilakukan
tertulis, inspeksi visual, melalui telepon). c)
1.
Siapa (who) yang terlibat pengukuran
Untuk
mengetahui
apakah
sesuatu kegiatan berjalan sesuai
(manajer, kepala bagian dan sebagainya).
dengan rencana yang digariskan. 2.
Untuk mengetahui apakah segala
Adapun pelaksanaan pengukuran tersebut
sesuatu
dapat dilakukan dengan:
instruksi serta asas-asas yang telah
a) Observasi/inspeksi
ditentukan.
b) Laporan lisan dan tertulis
3.
dilaksanakan
Untuk
dengan
mengetahui
c) Pengujian/test, mengambil sample
kesulitan-kesulitan,
d) Metode otomatis
kelemahan-kelemahan
dalam
bekerja. 3.
Membandingkan kegiatan
4.
dengan standar
Untuk
mengetahui
apakah
kegiatan berjalan efisien.
Dimaksudkan untuk mengetahui
5.
Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata
ada/tidaknya
dijumpai
penyimpangan-penyimpangan
(deviasi).
kesulitan-kesulitan dan kegagalan
Penyimpangan-penyimpangan
dianalisa
ke arah perbaikan.
untuk mengetahui mengapa standar tidak2.4 dapat
dicapai
dan
mengidentifikasi
penyebab-penyebab
Cara-Cara Pengawasan 1.
terjadinya
Peninjauan
pribadi
(Personal
inspection, personal observation),
penyimpangan.
Mengawasi
dengan
meninjau
secara pribadi sehingga dapat 4.
Melakukan tindakan koreksi
melihat
diambil/dilakukan.
Tindakan
2.
lisan, dilakukan
denganmengumpulkan
mungkin berupa:
fakta-fakta melalui laporan lisan
a) Mengubah standar mula-mula (mungkin
yang diberikan bawahan.
standar terlalu tinggi atu rendah).
c)
Interviu/laporan Pengawasan
koreksi
b) Mengubah pengukuran kegiatan (inspeksi
pelaksanaan
kegiatan.
Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus
sendiri
3.
Laporan
tertulis,
Pengawasan
terlalu sering/kurang, mungkin mengganti
mengenai pertanggung jawaban
sistem pengukuran).
tentang
Mengubah cara dalam menganalisa dan ISSN: 873-3741-1
pelaksanaan
kegiatan
bawahan sesuai dengan tugas dan
135
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 wewenangnya
kepada
atasan
penyimpangan-penyimpangan.
yang dilaporkan secara tertulis. 4.
Laporan
dan
Langkah-langkah dasar dalam control
pengawasan
manajemen pendidikan:
kepada hal-hal yang bersifat luar biasa,
Sistem
atau
1.
cara
Menentukan standar dan metode yang digunakan untuk mengukur
pengawasan dimana pengawasan
prestasi.
itu ditujukan kepada soal-soal
2.
Mengukur prestasi kerja.
kekecualian.
3.
Menganalisis apakah prestasi kerja
Jadi
pengawasan
dilakukan bila diterima laporan yang
menunjukkan
memenuhi syarat.
adanya
4.
Mengambil tindakan korektif.
peristiwa yang istimewa atau luar
2.5 Tugas
biasa.
Provinsi
dan
Wewenang
Panwaslu
Tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi Pengawasan
adalah
Proses
adalah :
pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan
organisasi untuk menjamin agar semua
Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
pekerjaan
yang
sedang
dilaksanakan
1.
pemutakhiran
data
pemilih
berjalan sesuai dengan rencana yang telah
berdasarkan data kependudukan dan
ditentukan. Pengawasan adalah tanggung
penetapan daftar pemilih sementara
jawab pimpinan , tapi karena tidak
dan daftar pemilih tetap;
mungkin pimpinan melakukan semuanya
2.
pencalonan yang berkaitan dengan
maka pengawasan dilimpahkan kepada
persyaratan dan tata cara pencalonan
unit pengawasan.
anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Jenis-jenis pengawasan:
Daerah
Provinsi,
dan
pencalonan
1.
PengawasanIntern dan Ekstern;
2.
Pengawasan Preventif;
3.
Pengawasan Aktif (dekat) dan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Pasif;
Rakyat Daerah Provinsi, dan calon
Pengawasan kebenaran formil
gubernur;
4.
gubernur; 3.
proses penetapan calon anggota Dewan
menurut hak (rechtmatigheid) dan
4.
penetapan calon gubernur;
kebenaran materiil mengenai
5.
pelaksanaan kampanye;
maksud & tujuan pengeluaran
6.
pengadaan
(doelmatigheid). Kontrol
manajemen
pengelolaan
secara
pengendalian
agar
Pemilu
dan
pendistribusiannya; pendidikan
menyeluruh proses
logistik
atau
manajemen
7.
pelaksanaan
penghitungan
dan
pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
pendidikan tetap terarah dan tidak ada ISSN: 873-3741-1
136
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 8.
pengawasan
seluruh
penghitungan 9.
suara
sekretaris dan pegawai sekretariat KPU
wilayah
Provinsi yang terbukti melakukan tindakan
kerjanya;
yang
proses rekapitulasi suara dari seluruh
tahapan penyelenggaraan Pemilu yang
kabupaten/kota yang dilakukan oleh
sedang berlangsung;
KPU Provinsi;
h.
10. pelaksanaan pemungutan 11.
di
proses
penghitungan suara
ulang,
dan Pemilu
mengakibatkan
mengawasi
terganggunya
pelaksanaan
sosialisasi
penyelenggaraan Pemilu; dan i. melaksanakan tugas dan wewenang lain
lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
yang diberikan oleh undang-undang.
proses penetapan hasil Pemilu Anggota
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Panwaslu Provinsi dapat :
Provinsi dan pemilihan gubernur;
a. memberikan rekomendasi kepada KPU
b. mengelola, memelihara, dan merawat
untuk menonaktifkan sementara dan/atau
arsip/dokumen
mengenakan
serta
melaksanakan
sanksi
administratif
atas
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi
ayat (1) huruf f; dan
dan
Provinsi
b. memberikan rekomendasi kepada yang
berdasarkan pedoman yang ditetapkan
berwenang atas temuan dan laporan
oleh Bawaslu dan ANRI;
terhadap tindakan yang mengandung
c. menerima laporan dugaan pelanggaran
unsur tindak pidana Pemilu.
terhadap
2.6
lembaga
kearsipan
pelaksanaan
peraturan
Panwaslu Provinsi Berkewajiban
perundang-undangan mengenai Pemilu; d. menyampaikan temuan dan laporan
Panwaslu Provinsi Berkewajiban :
kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
a. bersikap tidak diskriminatif dalam
e. meneruskan temuan dan laporan yang
menjalankan tugas dan wewenangnya;
bukan menjadi kewenangannya kepada
b.
instansi yang berwenang;
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu
pengawas
sebagai
bawahnya;
dasar
rekomendasi
untuk
Bawaslu
mengeluarkan
Pemilu
pembinaan pada
dan
tingkatan
di
berkaitan
c. menerima dan menindaklanjuti laporan
dengan adanya dugaan tindakan yang
yang berkaitan dengan dugaan adanya
mengakibatkan
pelanggaran
penyelenggaraan
yang
melakukan
terganggunya
tahapan
Pemilu
oleh
terhadap
pelaksanaan
peraturan perundang-undangan mengenai
Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
Pemilu;
g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut
d.
rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan
pengawasan
sanksi kepada anggota KPU Provinsi,
dengan tahapan Pemilu secara periodik
ISSN: 873-3741-1
menyampaikan kepada
laporan
hasil
Bawaslu
sesuai
137
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 dan/atau berdasarkan kebutuhan;
7.
e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya
penghitungan suara hasil Pemilu; 8.
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU
Provinsi
yang
mengakibatkan
mengendalikan
pengawasan
seluruh
proses penghitungan suara; 9.
terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
pelaksanaan pemungutan suara dan
pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
10. proses
rekapitulasi
suara
yang
f. melaksanakan kewajiban lain sesuai
dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota
dengan
dari seluruh kecamatan;
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
11.
pelaksanaan
penghitungan
pemungutan 2.7 Tugas
dan
wewenang
Panwaslu
Kabupaten/Kota
suara
ulang,
dan Pemilu
lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 12. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tugas dan wewenang Panwaslu
1.
2.
3.
Kabupaten/Kota
dan
pemilihan
Kabupaten/Kota adalah :
bupati/walikota;
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan
b. menerima laporan dugaan pelanggaran
Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang
terhadap
meliputi :
perundang-undangan mengenai Pemilu;
pemutakhiran
data
pelaksanaan
peraturan
pemilih
c. menyelesaikan temuan dan laporan
berdasarkan data kependudukan dan
sengketa penyelenggaraan Pemilu yang
penetapan daftar pemilih sementara
tidak mengandung unsur tindak pidana;
dan daftar pemilih tetap;
d. menyampaikan temuan dan laporan
pencalonan yang berkaitan dengan
kepada
persyaratan dan tata cara pencalonan
ditindaklanjuti;
anggota Dewan Perwakilan Rakyat
e. meneruskan temuan dan laporan yang
Daerah
bukan menjadi kewenangannya kepada
Kabupaten/Kota
dan
KPU
Kabupaten/Kota
untuk
pencalonan bupati/walikota;
instansi yang berwenang;
proses penetapan calon anggota Dewan
f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu
Perwakilan
sebagai
Rakyat
Kabupaten/Kota
Daerah
dan
calon
dasar
rekomendasi
untuk
Bawaslu
mengeluarkan yang
berkaitan
bupati/walikota;
dengan adanya dugaan tindakan yang
4.
penetapan calon bupati/walikota;
mengakibatkan
5.
pelaksanaan kampanye;
penyelenggaraan
6.
pengadaan
logistik
pendistribusiannya;
Pemilu
dan
Penyelenggara
terganggunya
tahapan
Pemilu
oleh
Pemilu
di
tingkat
kabupaten/kota; g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut
ISSN: 873-3741-1
138
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan
Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;
sanksi
KPU
c. menerima dan menindaklanjuti laporan
Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai
yang berkaitan dengan dugaan adanya
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang
pelanggaran
terbukti
peraturan perundang-undangan mengenai
kepada
anggota
melakukan
mengakibatkan penyelenggaraan
tindakan
terganggunya Pemilu
yang
tahapan
yang
sedang
berlangsung; h.
pelaksanaan
sosialisasi
pelaksanaan
Pemilu; d.
menyampaikan
pengawasan
mengawasi
terhadap
laporan
kepada
Bawaslu
hasil Provinsi
sesuai dengan tahapan Pemilu secara
penyelenggaraan Pemilu; dan
periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
i. melaksanakan tugas dan wewenang lain
e. menyampaikan temuan dan laporan
sesuai
kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
adanya
dugaan
2.8 Dalam pelaksanaan tugas Panwaslu
dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota dapat:
mengakibatkan penyelenggaraan
Dalam
pelaksanaan
tugas
pelanggaran
yang
terganggunya tahapan
Pemilu
di
tingkat kabupaten/kota; dan
Panwaslu Kabupaten/Kota dapat:
f. melaksanakan kewajiban lain sesuai
a. memberikan rekomendasi kepada KPU
dengan
untuk menonaktifkan sementara dan/atau
perundang-undangan.
mengenakan
sanksi
administratif
ketentuan
peraturan
atas
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
Simpulan Sejuta relawan untuk menciptakan
b. memberikan rekomendasi kepada yang
kesan betapa besar dan berpengaruhnya
berwenang atas temuan dan laporan
gerakan ini. Terbuka bagi siapapun yang
terhadap tindakan yang mengandung
berjiwa sosial dan pengabdian kepada
unsur tindak pidana Pemilu.
Negara, Semesta mendukung. Jadi, pada kesimpulannya
2.9 Panwaslu
Kabupaten/Kota
Berkewajiban
merupakan ditempuh
pendidikan
salah
satu
oleh
upaya
pemerintah
politik yang dalam
memberikan arah pada pada pelajar dan Panwaslu
Kabupaten/Kota
mahasiswa pemilih pemula saat ini agar
berkewajiban :
memiliki
a. bersikap tidak diskriminatif dalam
terhadap arah tujuan bangsa.
menjalankan tugas dan wewenangnya; b.
melakukan
pembinaan
yang
jelas
. dan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas ISSN: 873-3741-1
pemahaman
DAFTAR PUSTAKA Moekijat.
(1989).
Perencanaan Sumber
139
Jurnal Ilmiah ‘Politea’ FISIP Universitas Al-Ghifari, Vol 11 Nomor 5, Juli 2013 Daya Manusia. Bandung : Mandar
Otda,Jakarta:Fokusmedia
Maju.
Sofyan,Dadang
Poerwadarminta, WJS. (1987). Kamus Besar
Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai
Jakarta:Fokusmedia. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2011.
Penyelengrara Pemilu,.Bandung :
Pustaka. Sudjana, HD. (2000). Manajemen Program
Pendidikan Untuk Pendidikan Luar Sekolah
dan
Focus Media Undang-Undang RI No. 8
Pengembangan
Pemilu
Sumber Daya Manusia. Bandung : Falah Production.
DPR,DPD
dan
DPRD .Bandung :Focus Media. Materi
Administrasi. Bandung : CV. Alfabeta DA.
Anggota
Tahun 2012.
WWW.GOOGLE.COM
Sugiono, D. (2001). Metode Penelitian Sutisna,
Filsafat,
(1995),
Total
(2000).
DAS Manajemen Consulting.
Bawaslu
Bawaslu
RI
(2014)---------------------------------
Quality
Management Hand Book. Bandung :
Bintek
---------------------Jakarta Materi
Bintek
Bawaslu
Prov.Jabar
(2014)---------------------------------
Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003.
-------------------Bandung
Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN).Bandung : Focus Media. Soekanto, Soedjono (1990),Sosiologi Suatu
Pengantar,Jakarta:Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Undang-Undang Otonomi Daerah (2011),
Tentang
Pemerintahan
Perimbangan Pusat
Daerah,
Keuangan
dan
Antara
Daerah,
dan
Otda,Jakarta:Fokusmedia Sofyan,Dadang
(1995),
Filsafat,
Jakarta:Fokusmedia. Simamora,Henry
Manajemen
(1995),
Pelatihan, Jakarta:Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Marzuki,Shaleh M (1992), Kepemimpin dan
Organisasi,
Jakarta
:
Erlangga.
Undang-Undang Otonomi Daerah (2011),
Tentang
Pemerintahan
Daerah,
Perimbangan
Keuangan
Antara Pusat dan Daerah, dan ISSN: 873-3741-1
140
