JEJARING RISET PUSAT DAN DAERAH: PERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN

JEJARING RISET PUSAT DAN DAERAH: PERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN

© Dewan Riset Nasional Sekretariat Gedung I BPP Teknologi Lantai 2 Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340

Penyusun: Atang Sulaeman Editor: Irsan Aditama Pawennei Penyelaras Bahasa : Yuni Ikawati Kontributor Bahan: Tatang A.Taufik Pendukung : Tim Sekretariat DRN

Diterbitkan pertama kali oleh Dewan Riset Nasional Jakarta, 2010 www.drn.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN No. 978-979-9017-23-9

JEJARING RISET PUSAT DAN DAERAH

KATA PENGANTAR KETUA DEWAN RISET NASIONAL (DRN) Kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak saja menjadi tugas banyak pihak seperti lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi, pemerintahan, dan industri pada tingkat pusat, tetapi juga sangat perlu dilaksanakan oleh badan-badan serupa pada tingkat daerah. Hal ini terutama mengingat sistem otonomi daerah yang dianut Indonesia, serta pula Undang-undang No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di samping Dewan Riset Nasional (DRN) pada tingkat pusat, terdapat pula Dewan Riset Daerah (DRD) pada tingkat daerah. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kegiatan riset dan teknologi ialah hubungan yang lancar antara pusat dan daerah. DRN menggagas kajian tentang aspek tersebut yang menjadi dasar bagi penyusunan buku Jejaring Pusat dan Daerah: Perspektif Kelembagaan dan Kebijakan. Buku ini dimaksudkan untuk memperkukuh pemahaman sebagai landasan guna menyiapkan bahan masukan bagi Menteri Riset dan Teknologi, terutama yang berkaitan dengan perumusan kebijakan nasional. Di samping itu, buku ini diharapkan dapat memperkaya khasanah bacaan bagi mereka yang tertarik atau memerlukan tambahan pengetahuan mengenai jejaring riset antara pusat dan daerah. Sebagai penyusun telah bertindak Ir. Atang Sulaeman MSi. yang banyak menekuni masalah kelembagaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas segenap jerih payah kerjasama, dukungan dan bantuan dari pihakpihak yang terlibat dalam persiapan dan penerbitan buku ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi segenap pihak yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi, khususnya dalam kaitannya dengan perwujudan hubungan yang kondusif dan sinergis antara pusat dan daerah. Jakarta, Agustus 2010 Ketua Dewan Riset Nasional

Prof. Dr. Ir. Andrianto Handojo


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA DEWAN RISET NASIONAL

iii

DAFTAR ISI

v

DAFTAR GAMBAR

viii

DAFTAR TABEL

ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Daya Saing Bangsa

1

1.1.1 Ekonomi Berbasis Pengetahuan

2

1.1.2 Daya Saing Bangsa

2

1.2

Otonomi Daerah dan Koordinasi Pembangunan Iptek

4

1.3

Merintis Kemitraan untuk Koordinasi Nasional

8

BAB 2 SISTEM INOVASI SEBAGAI PENDEKATAN PEMBANGUNAN NASIONAL IPTEK

9

Definisi Inovasi

9

2.1.1 Pendorong Inovasi

10

2.1.2 Sistem Inovasi

12

2.2

Sistem Inovasi Nasional dan Daerah

17

2.3

Kelembagaan Sistem Inovasi Nasional

19

BAB 3 KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN IPTEK NASIONAL

23

23

1.1

2.1

3.1

Kebijakan IPTEK 3.1.1 Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Iptek

2005-2025

24

vi


3.1.2 Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

25

3.1.3 Litbangrap Iptek 2005-2025

26

3.1.4 RPJMN Pembangunan Iptek Nasional 2010-2014

26

3.1.5 Kerangka Pembangunan Iptek

29

3.1.6 Sistem Inovasi Nasional (SIN) dalam RPJMN

2010-2014

30

3.1.7 Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Iptek

(P3 Iptek)

31

3.1.8 Kebijakan Strategis Nasional Iptek (Jakstranas Iptek)

33

3.1.9 Agenda Riset Nasional (ARN)

34

3.1.10 Kebijakan Pembangunan Iptek di Daerah

35

3.2 Kerangka Pembangunan Iptek

38

3.2.1 Lembaga Iptek Nasional

38

3.2.2 Lembaga Iptek Pemerintah Pusat

40

3.2.3 Lembaga Iptek Pemerintah Daerah

42

3.2.4 Perguruan Tinggi (PT)

42

3.2.5 Lembaga Iptek Swasta

43

3.2.6 Dewan Riset Nasional (DRN)

44

3.2.7 Dewan Riset Daerah (DRD)

45

BAB 4 KOHERENSI KEBIJAKAN DAN KEMITRAAN LEMBAGA IPTEK

47

4.1 Kemitraan dalam Sisem Inovasi

48

4.2 Hubungan/Koordinasi Antar Lembaga Iptek

50

4.2.1 Hubungan Sistem Inovasi Pusat dan Daerah

53

4.2.2 Hubungan DRD dan DRN

55

4.2.3 Hubungan DRD dengan Lembaga Eksekutif Daerah

57

vii

DAFTAR ISI

4.2.4

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah

59

4.2.5 Peran Balitbangda versus Peran DRD

59

4.3

Kemitraan Riset Nasional

61

4.4

Dokumen Perencanaan Membangun Koherensi Kebijakan

64

BAB 5 KEMITRAAN LEMBAGA RISET DAERAH (STUDI KASUS)

69

Kebijakan Iptek Daerah

69

5.1.1 Interaksi Lembaga Pusat dan Daerah

70

5.2

Dokumen Kebijakan Pembangunan Iptek

71

5.3

Peran Lembaga dalam Pembangunan Iptek Daerah

75

5.4

Kemitraan Strategis lembaga Riset Pusat-Daerah

77

5.5

Kendala Kemitraan

81

5.6

Faktor-Faktor Pendorong Kemitraan antar Lembaga Riset

83

5.1

BAB 6 PENUTUP

86

89

DAFTAR PUSTAKA

viii


DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Skema Sistem Inovasi Nasional

16

Gambar 3.1. Kerangka pembangunan iptek 2010-2014

29

Gambar 3.2. Struktur kelembagaan iptek dalam sistem inovasi

39

Gambar 4.1. Sistem Inovasi Daerah dan

Sistem Inovasi Nasional

54

Gambar 4.2. Pola mekanisme koordinasi DRN-DRD

56

Gambar 4.3. Hubungan dan pola kerja DRD

dengan Pemerintah Daerah

Gambar 4.4. Tahapan untuk bersinergi

58 64

Gambar 4.5. Sistem Perencanan Pembangunan

Daerah Iptek Jangka 5 tahun

67

Gambar 5.1. Pendapat responden Jatim tentang

Jakstranas sebagai acuan riset

80

Gambar 5. 2. Pendapat responden Jatim tentang

ARN sebagai acuan riset

Gambar 5.3. Kendala membangun kemitraan riset di Sumsel

80 81

Gambar 5.4. �� Kendala membangun kemitraat riset di NTB 83

DAFTAR TABEL

ix

DAFTAR TABEL Tabel 5.1. Tabel 5.2. Tabel 5.3. Tabel 5.4. Tabel 5.5. Tabel 5.6.

Matriks organisasi kelembagaan iptek di daerah Pendapat responden Sumsel terhadap Jakstranas Iptek sebagai acuan riset Pendapat responden Sumsel terhadap ARN sebagai acuan riset Acuan pelaksanaan riset oleh lembaga riset di NTB Faktor berpengaruh untuk kemitraan riset di Sumsel Faktor pendorong kemitraan riset di NTB

70 78 78 79 84 85


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Daya Saing Bangsa

Ilmu pengetahuan dan teknologi atau Iptek merupakan unsur yang sangat penting bagi kemajuan peradaban manusia modern. Berkat kemajuan iptek, manusia dapat mendayagunakan kekayaan alam untuk menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidupnya.�� Kemajuan iptek juga mendorong terjadinya globalisasi pada dasawarsa terakhir ini. Hal ini te rcapai karena dengan iptek manusia menjadi semakin mampu mengatasi dimensi jarak dan waktu dalam aktivitasnya, sehingga perbedaan lokasi geografis dan batas negara bukan lagi menjadi hambatan bagi terjadinya interaksi antar manusia. Dengan iptek pula perdagangan barang dan jasa, serta arus informasi pun mengalir semakin bebas melampaui batas negara. Namun, kebebasan suatu negara dalam mengembangkan diri menjadi semakin dibatasi dan dipengaruhi oleh berbagai perkembangan internasional. Berbagai kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan, perpajakan, serta keuangan di suatu negara menjadi kian terikat pada ketentuan pasar modal dan perdagangan global. Meski begitu keadaan tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi negara yang mampu menguasai, memanfaatkan, dan memajukan iptek untuk memperkuat posisinya dalam pergaulan dan persaingan antarbangsa di dunia. Di samping memiliki kekuatan pasar dan finansial, negara yang menguasai iptek ini juga memiliki keunggulan dalam penetrasi pasar di negara-negara lain. Sebaliknya, pasar negara penguasa iptek sulit diterobos oleh negara lain yang kemampuan ipteknya tertinggal. Tidak jarang, untuk menghasilkan nilai yang lebih tinggi bagi kesejahteraan bangsanya, negara maju mengendalikan pemanfaatan kekayaan dan lingkungan alam yang berada di (wilayah) negara lain, yang relatif tertinggal. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan kesejahteraan atau kemakmuran antarbangsa di dunia. Keberhasilan negara maju menumbuhkembangkan iptek karena negara itu mampu menyinergikan perkembangan kelembagaan dan sumber daya yang dimilikinya dengan berbagai faktor lain secara bersistem (Penjelasan UU No 18 tahun 2002).

1.1.1.

JEJARING RISET PUSAT DAN DAERAH Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Berkembangnya paradigma bahwa p�� embangunan iptek ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, telah menyebabkan terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya alam menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (Knowledge Based Economy/KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan menguasai iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal lahan dan energi yang selama ini digunakan untuk peningkatan daya saing. Bahkan iptek telah menjadi bagian yang terpadu dalam pembangunan bangsa itu sendiri. Hakekat iptek dalam hal ini tidak terpaku pada pengertian teknis seperti peralatan canggih, akan tetapi sesuatu yang dapat diartikulasikan secara luas, yakni kemampuan untuk melakukan pembelajaran dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sehingga dapat terus menerus melakukan rekayasa dan menghasilkan inovasi baru.�� Dengan memiliki, menerapkan dan menggunakan iptek secara benar dan tepat sasaran dalam kehidupan masyarakatnya, maka suatu negara akan memiliki daya kompetisi yang tinggi. �� Hal ini dibuktikan oleh beberapa negara maju, seperti Amerika, Jepang, negara-negara Eropa Barat atau negara-negara yang tengah menuju ke peringkat negara maju seperti Korea Selatan dan Taiwan. Mereka mampu mengembangkan dan menggunakan iptek - terutama teknologi - bagi kemajuan perekenomian negaranya. Teknologi itu memang bisa sangat berarti bagi kemajuan ekonomi negaranegara tersebut karena mampu dikembangkan hingga memunculkan berbagai inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai hasil pengembangan atau pemanfaatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan (memperbaiki) produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru yang memberikan nilai (terutama ekonomi dan sosial) yang signifikan (Taufik, 2005). 1.1.2. Daya Saing Bangsa Sebuah bangsa yang sejahtera ternyata dibangun oleh sumberdaya manusia atau masyarakat yang memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa lainnya yang kurang sejahtera. Dengan �� daya saing yang tinggi itulah bangsa maju mampu bersaing dengan negara lainnya pada era pasar global, sehingga memperoleh pendapatan devisa yang lebih tinggi.

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA DAYA SAING BANGSA

Sementara itu Indonesia - sebagai negara yang sedang berkembang dan masih didera krisis multidimensi - harus berupaya sangat keras melakukan peningkatan daya saing terutama untuk mendukung pengembangan industrinya agar tidak semakin tertinggal dengan negara lain. Tetapi beberapa indikasi menunjukkan bahwa perkembangan sumber daya Iptek di negeri ini memang belum memberikan sumbangan yang signifikan bagi peningkatan daya saing itu. Akibatnya negara kita makin tererosi posisinya di pasar global yang lebih didominasi oleh produk-produk berbasis teknologi maju. �� Peranan iptek yang masih belum optimal, sudah dirasakan pada saat negara kita menghadapi perdagangan bebas Asean dan Cina (ACFTA). �� Kandungan teknologi dalam produk-produk industri dalam negeri masih sangat rendah, sehingga sulit bersaing dengan produk negara-negara Asean dan Cina, terlebih lagi negara maju di dunia. Kondisi tersebut tercermin dalam Indeks Daya Saing Dunia. Indeks daya saing Indonesia menurut Global Competiveness Index (GCI) yang dimuat dalam The Global Competiveness Report 2009-2010, menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 54 dari 134 negara.�� Salah satu dari 12 pilar daya saing yang diukur oleh badan ini adalah daya inovasi suatu bangsa. Dalam hal ini Indonesia berada pada urutan ke-40. Menurut laporan tersebut, daya inovasi Indonesia terkendala oleh: kapasitas inovasi nasional yang masih rendah (menempati peringkat ke 44); kolaborasi antara universitas, litbang, dan industri yang masih perlu dibangun (peringkat ke 43); dan penggunaan paten sebagai alat perlindungan hak cipta penemu dan sekaligus alat untuk diseminasi teknologi yang perlu dibangun lebih baik (peringkat ke 81). Karena itu tanpa adanya perencanaan dan investasi yang terarah untuk memperkuat keterkaitan antara pembentukan kemampuan Iptek dengan pembentukan keunggulan kompetitif hingga menghasilkan produk inovatif, akan sukar bagi Indonesia untuk memperbaiki posisi perdagangannya di dunia internasional. Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek di Indonesia dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Seperti tertuang dalam RPJP 2005-2025, tantangan yang paling besar dihadapi sektor iptek adalah meningkatkan daya saing untuk menghadapi persaingan global masa mendatang.


Bukan hanya sekadar daya saing, untuk memajukan�� bangsa ini pada masa depan kontribusi iptek di berbagai sektor dituntut untuk terus ditingkatkan. Penguasaan iptek itu diharapkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Namun untuk itu semua diperlukan dukungan faktor non teknis yaitu memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat; meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan iptek; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek. Secara legal formal Bangsa Indonesia telah memiliki landasan kuat untuk mendayagunakan iptek dalam kehidupan berbangsa, yakni Pasal 31 Ayat 5 UUD 45 hasil Amandemen ke 4. Lebih jauh lagi, sejak tahun 2002 Indonesia telah memiliki UU No 18 tahun 2002 mengenai Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek. Tujuan dari pembuatan undang-undang tersebut adalah untuk memperkuat daya dukung iptek bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam pergaulan antar bangsa. Kelembagaan dan jejaring kerja antar lembaga iptek merupakan di antara aspek yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kunci penting untuk terlaksananya sinergisme kerja antar unsur SP3 Iptek adalah terbangunnya suatu sistem perencanaan pembangunan iptek baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.�� Beberapa kalangan menyatakan bahwa, esensi dari undang-undang ini adalah pengaturan mengenai sistem inovasi nasional, yang juga menyangkut sistem inovasi daerah. Penjelasan lebih lanjut mengenai inovasi dan sistem inovasi dalam buku ini akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya. 1.2.

Otonomi Daerah dan Koordinasi Pembangunan Iptek

Dimulainya era otonomi daerah (otda) antara lain dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (yang diperbaharui dengan UU no 32 tahun 2004) dan UU no 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (yang diperbaharui dengan UU no 33 tahun 2004), telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk lebih leluasa mengelola daerahnya bagi kesejahteraan masyarakat.

OTONOMI DAERAH DAN KOORDINASI PEMBANGUNAN IPTEK

Berlakukan undang-undang tersebut menimbulkan konsekwensi bagi setiap pemerintah daerah (pemda) untuk secara mandiri mengelola potensi dan sumberdaya yang ada supaya menjadi sumber ekonomi bagi kesejahteraan masyarakatnya. Namun hal itu tidak serta merta dapat terlaksana. Karena sistem pembangunan sentralistik yang telah dilaksanakan negara ini selama lebih dari tiga dasa warsa ini, telah berdampak negatif bagi sebagian besar pemda. Mereka sangat tingginya ketergantungannya terhadap pusat dalam melaksanakan proses pembangunan. Karena itu tidaklah mengherankan pada saat otonomi daerah diberlakukan, banyak pemerintah daerah yang nampak ‘kurang siap’ dengan permasalahan pembangunan yang harus dihadapi. Hal ini bukan saja dihadapi oleh daerahdaerah yang ‘miskin’ sumber daya alam, melainkan juga dihadapi oleh daerah yang ‘kaya’ sumberdaya alam. Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya iptek merupakan salah satu kendala besar yang dihadapi oleh daerah – terutama di luar Jawa - dalam membangun perekonomiannya. Karena selama ini pusat-pusat ilmu pengetahuan (knowledge pool), baik perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga litbang, lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa. Dengan sendirinya informasi mengenai teknologi, sebagai penghela utama pembangunan, juga lebih banyak terkumpul di Pulau Jawa. Sangatlah sulit bagi daerah untuk dapat mempercepat pembangunan dan dayasaingnya melalui teknologi, apabila keterbatasan tersebut belum ditanggulangi dengan akses informasi dan komunikasi yang memadai. Akibat lebih jauh adalah akan semakin rendahnya daya saing nasional di dunia internasional. Komitmen dan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, terutama di luar Pulau Jawa, dalam mendukung pembangunan sekolah-sekolah, politeknik, puniversitas, tempat pelatihan/kursus dan lain-lain serta menyediakan sarana dan prasananya sudah sangat mendesak. Karena dengan tersedianya seluruh sumberdaya tersebut, pemerintah daerah telah melakukan investasi yang sangat strategis bagi pembangunan dan daya saing nasional. Koordinasi memang merupakan kata kunci sekaligus permasalahan yang dihadapi dalam membangun iptek nasional. Karena sampai saat ini mekanisme koordinasi yang dibangun oleh pelaku iptek nasional masih sangat lemah, terutama antar lembaga pusat dengan daerah serta antar lembaga iptek daerah.


Padahal koordinasi antar pelaku iptek, baik di pusat maupun daerah, merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan. Adanya otonomi daerah menyebabkan terjadinya berbagai ketimpangan, termasuk ketimpangan informasi dan sumberdaya pembangunan iptek. Tanpa adanya koordinasi yang baik antarpelaku iptek di pusat dan daerah, ketimpangan tersebut akan semakin banyak terjadi dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pembangunan nasional. Melalui koordinasi, sudah pasti akan terbangun kerjasama pelaksanaan pembangunan iptek, termasuk pelaksanaan riset, yang saling menguntungkan. Terjadinya koordinasi berarti terjadi juga tukar menukar informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan dan pembangunan iptek, termasuk di dalamnya tentang sumberdaya (manusia, sarana prasarana, anggaran dll). Melalui koordinasi dapat dibuat pula keputusan-keputusan bersama mengenai berbagai langkah pembangunan iptek nasional. Tentu saja melalui koordinasi juga akan diperoleh berbagai keuntungan dalam hal efisiensi dan efektifitas pembangunan iptek nasional. Seperti disadari bersama, perencanaan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sebuah manajemen modern, hingga tercapai keberhasilan suatu kegiatan. Dengan demikian tentu saja, keberhasilan pembangunan nasional berbasis iptek juga akan sangat dipengaruhi oleh suatu proses yang namanya perencanaan. Di sisi lain, sesuai karakternya, perencanaan juga merupakan instrumen yang paling baik untuk terjadinya koordinasi antar elemen pembangunan nasional, termasuk pembangunan iptek nasional. Perencanaan dapat dijadikan sebagai sebuah tunggangan (vehicle) bagi terjadinya suatu koordinasi, karena proses perencanaan juga sekaligus akan mencakup proses monitoring dan evaluasi. Dengan demikian apabila proses perencanaan dilakukan bersama oleh seluruh elemen iptek nasional, maka secara otomatis koordinasi antar pelaku iptek akan selalu terbangun dengan sendirinya. Terminologi serta kebijakan perencanaan umum pembangunan nasional iptek nasional, tercantum dalam UU No 18/2002. Pasal 18 dan 19 UU No.18 tahun 2002 menyatakan bahwa Pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang iptek yang dituangkan sebagai “kebijakan strategis pembangunan nasional iptek”.

OTONOMI DAERAH DAN KOORDINASI PEMBANGUNAN IPTEK

Salah satu kewajiban Menteri (Riset dan Teknologi) adalah mengkoordinasikan perumusan “kebijakan strategis pembangunan nasional iptek” dengan mempertimbangkan segala masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan iptek. Di tingkat daerah, Pasal 20 dalam UU No.18 tahun 2002 menjelaskan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan pembangunan daerah iptek yang dituangkan dalam “rencana strategis pembangunan iptek di daerah”. Seperti halnya di tingkat nasional, Pemerintah Daerah juga dalam merumuskan kebijakan strategisnya harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan iptek. Proses penyusunan arah kebijakan strategis pembangunan iptek, baik secara nasional maupun di setiap daerah harus melalui proses yang melibatkan seluruh unsur kelembagaan iptek. Dalam rangka mendukung Pemerintah merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang iptek, Pemerintah membentuk Dewan Riset; Dewan Riset Nasional (DRN) untuk tingkat nasional dan Dewan Riset Daerah untuk Daerah (DRD), yang anggotanya terdiri atas masyarakat dari unsur kelembagaan iptek. Uraian lebih jauh mengenai kelembagaan iptek pusat dan daerah disajikan dalam bab 3. Arah pembangunan iptek, baik di pusat maupun di daerah, semestinya merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah dokumen yang dijadikan acuan oleh setiap unsur kelembagaan iptek. Selama ini, kebijakan strategis pembangunan iptek masih belum merupakan acuan utama bagi para pelaku pembangunan iptek. Kondisi ini barangkali berkaitan erat dengan proses penyusunan dokumen-dokumen tersebut yang belum melibatkan seluruh unsur kelembagaan iptek, baik pemerintah maupun swasta. Lembaga-lembaga iptek yang ada, baik di pusat maupun daerah, harus menjadi aktor yang proaktif dalam setiap langkah koordinasi untuk melaksanakan pembangunan iptek secara nasional. Banyak serta beragamnya lembaga iptek dengan berbagai kebijakan yang ada, merupakan kendala bagi terjadinya kodinasi yang baik antar pelaku iptek nasional. Diperlukan adanya proses membangun kemitraan antar lembaga riset nasional untuk terciptanya koodinasi yang solid antar pelaku iptek secara nasional.

1.3.

JEJARING RISET PUSAT DAN DAERAH Merintis Kemitraan untuk Koordinasi Nasional

Kemitraan merupakan faktor yang terpenting bagi pembangunan iptek nasional. Hal ini ditunjukkan dalam UU no 18/2002 pasal 15 ayat 2 yang berbunyi : “Untuk mengembangkan jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang, wajib mengusahakan kemitraan dalam hubungan yang saling mengisi, melengkapi, memperkuat, dan menghindarkan terjadinya tumpang tindih yang merupakan pemborosan”. Kemitraan antar lembaga pelaku iptek merupakan salah satu bentuk prakarsa yang sangat penting bagi terbangunnya sebuah koordinasi nasional antar lembaga pelaku iptek. Melalui kemitraan antar pelaku iptek, lebih lanjut diharapkan akan terbangun sebuah koordinasi permanen di tingkat nasional. Kemitraan ini juga diyakini merupakan faktor sangat penting dan berpengaruh signifikan bagi keberhasilan pembangunan iptek nasional. Untuk memastikan hal itu, pada tahun 2009 Dewan Riset Nasional (DRN) memprakarsai studi mengenai kemitraan lembaga riset pusat dan daerah. Studi ini, dengan berbagai keterbatasannya, berupaya untuk mengetahui bebagai aspek yang berkaitan dengan upaya membangun koordinasi antar lembaga iptek, dipusat dan daerah, termasuk kendala serta cara mengatasinya. Daerah yang dijadikan tempat studi adalah Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Harapannya, data dan informasi yang diperoleh dari studi tersebut dapat memberikan masukan untuk kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam membangun serta mengaplikasikan iptek bagi peningkatan dayasaing nasional. Pemilihan lokasi untuk melakukan studi kasus ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi faktual dari daerah wilayah Barat Indonesia (diwakili oleh Sumsel), wilayah Tengah (Jawa Timur), dan Wilayah Timur (diwakili NTB). Walaupun, secara statistik data yang diperoleh dari ketiga daerah tersebut belum merepresentasikan secara umum kondisi di masing-masing wilayah yang diwakilinya. Bahasan lebih lanjut mengenai hasil studi ini, disajikan dalam bab tersendiri. Mengingat data dan informasi hasil kajian saja belum sepenuhnya memberikan gambaran yang utuh bagi sebuah kemitraan dan koordinasi antar lembaga iptek, maka untuk melengkapinya buku ini juga diisi dengan informasi yang relevan dari berbagai referensi serta analisis dari penulis.

BAB II SISTEM INOVASI SEBAGAI PENDEKATAN PEMBANGUNAN NASIONAL IPTEK Inovasi belakangan ini menjadi topik yang hangat diwacanakan berbagai kalangan, bukan hanya teknokrat namun juga para ekonom, dalam konteks peningkatan daya saing. Para tokoh nasional pun menekankan perlunya inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Tetapi apa sesungguhnya makna dari kata inovasi itu, belum banyak diketahui masyarakat, bahkan sering kali, penggunaan istilah inovasi (innovation) ”tertukar” dengan istilah invensi (invention). Padahal kedua terminologi tersebut memiliki makna yang sangat berbeda. 2.1.

Definisi Inovasi

Invensi adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga terciptakan sesuatu yang baru atau tadinya belum ada tetapi masih belum menunjukkan adanya manfaat ekonomi. Definisi ini tertuang dalam Penjelasan UU No 14 tahun 2001 tentang Paten. Sedangkan inovasi secara sederhana dapat disebutkan sebagai hasil dari sebuah invensi yang telah dikomersilkan. Inovasi harus mengakibatkan adanya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi pada sebuah produk/aktivitas usaha. Kata inovasi sendiri berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu innovare, yang berarti memperbaharui atau membuat baru atau mengubah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, pengertian inovasi adalah (1) pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaharuan; (2) penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat); menginovasikan (kata kerja) berarti menampilkan sesuatu yang baru; memperbaharui. Sedangkan invensi adalah penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada; reka cipta. Selain itu ditemukan beragam versi pendefinisian tentang inovasi. Dr. Tatang Akhmad Taufik dalam bukunya berjudul “Pengembangan Sistem Inovasi Daerah : Perspektif Kebijakan”, yang diterbitkan tahun 2005, disebutkan OECD (1999) mendefinisikan inovasi sebagai suatu proses kreatif dan interaktif yang melibatkan kelembagaan pasar dan non-pasar. Sedangkan Edquist (1999, 2001) menyebut inovasi sebagai ciptaan-ciptaan baru (dalam bentuk materi

10


ataupun intangible) yang memiliki nilai ekonomi yang berarti, yang umumnya dilakukan oleh perusahaan atau kadang-kadang oleh para individu. Lain lagi yang dilontarkan Clark dan Guy (1997). Mereka mengatakan inovasi adalah aplikasi komersial yang pertama kali dari suatu produk atau proses yang baru. Lalu ada pula definisi inovasi menurut Rosenferd (2002), bahwa inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru; tindakan menggunakan sesuatu yang baru; Dr. Tatang A. Taufik sendiri berpendapat bahwa inovasi adalah sebuah “proses” dan/atau “hasil” pengembangan dan/atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan (memperbaiki) produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/ atau sistem yang baru, yang memberikan nilai (terutama ekonomi dan sosial) yang berarti (siginifkan); atau ”proses di mana gagasan, temuan tentang produk atau proses diciptakan, dikembangkan dan berhasil disampaikan kepada pasar”. Sedangkan menurut UU No. 18 tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Dari beberapa definisi tersebut, dapat diambil benang merah bahwa apabila berbicara tentang inovasi, bukan berarti hanya bicara tentang sebuah produk atau temuan baru, melainkan juga tentang tatacara, metode, cara pandang serta sikap mental yang baru dalam meningkatkan produktivitas sebuah pekerjaan/keadaan secara dinamis. 2.1.1. Pendorong inovasi Inovasi yang ditemukan di lapangan, seringkali, bukan semata-mata dihasilkan akibat adanya dorongan teknologi (technology push/driven) atau sematamata karena adanya tarikan pasar (demand pull/driven) yang murni, melainkan lebih merupakan proses di antaranya dan kombinasi keduanya. Proses yang panjang dan dinamis diperlukan dalam sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk yang inovatif. Pada sebuah pasar sederhana, diperlukan konsumen yang bersifat dinamis dan rewel atau menuntut kualitas tinggi diperlukan, untuk menimbulkan persaingan antarprodusen dalam meningkatkan kualitas produknya melalui upaya inovatif.

DEFINISI INOVASI

11

Semangat bersaing diperlukan dalam menghasilkan inovasi, karena i�� klim persaingan yang sehat memberikan tekanan yang efektif dalam mendorong kebutuhan akan inovasi. �� Tanpa adanya persaingan, pada pasar yang monopolistik, biasanya inovasi akan berkembang lambat. Walaupun inovasi didorong oleh kompetisi (persaingan), inovasi juga tidak akan berkembang apabila tanpa kerjasama (co-operation). Keberhasilan berinovasi tak lagi semata hanya bergantung pada upaya perusahaan, lembaga litbang, perguruan tinggi dan para pembuat kebijakan semata, namun juga pada bagaimana mereka bekerjasama atau berkolaborasi.� Karena sifatnya yang sangat dinamis dan terus-menerus berubah, inovasi juga merupakan suatu proses pembelajaran sosial (social learning). Para inovator dan adopters (pengguna) sama-sama perlu melalui proses belajar, baik menyangkut isu teknis maupun kemanfaatan dan hal penting lain, serta membutuhkan “interaksi” yang efektif bagi keberhasilan inovasi. �� Di sisi lain, sifat inovasi (iptek atau litbang) yang mengandung “barang publik/public goods” (barang yang banyak diperlukan oleh masyarakat dan tidak tergantikan) banyak yang berpotensi membawa kepada “kegagalan pasar” (market failures). Karenanya, intervensi tertentu dari pemerintah seringkali dipandang perlu untuk mendorong berkembangnya sebuah inovasi. Berdasarkan paparan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pendorong penting agar inovasi dapat berkembang, yaitu : 1. Perkembangan/kemajuan teknologi (technical novelty). Sebuah inovasi tidak selalu merupakan hasil penemuan yang baru, tetapi perkembangan teknologi yang telah ada. Negara yang perkembangan teknologinya lambat, maka inovasi nya juga akan berjalan dengan lambat. 2. Perubahan kebutuhan atau “selera” konsumen/pasar. Inovasi akan berkembang dengan cepat pada komunitas konsumen yang penuntut atau cerewet. Tanpa itu inovasi di perusahaan atau industri akan berjalan lambat; Kreativitas akan berkembang bila dihadapkan pada tantangan pasar yang kompetitif. �� Adanya pasar bebas di era global, di satu sisi akan merangsang terjadinya inovasi pada negara produsen, namun di sisi lain hanya sedikit mendorong perkembangan inovasi di negara yang hanya berperan sebagai pembeli/konsumen; 3. Perubahan dalam segmen pasar atau munculnya segmen pasar yang baru. Perubahan pasar akan merangsang terjadinya inovasi; Industri yang berbasis teknologi informatika merupakan salah satu contoh yang memiliki

12


tingkat inovasi sangat tinggi dan perkembangannya sangat cepat; Tekanan persaingan yang semakin ketat. Sebuah kondisi usaha yang mendapat tekanan persaingan yang tinggi akan memunculkan inovasi yang cepat dan luar biasa; 5. Perubahan atas faktor produksi (kelangkaan relatif) dan faktor ekonomi tertentu (misalnya nilai tukar mata uang). Perusahaan yang memiliki keterbatasan, biasanya cepat mengembangkan inovasi untuk mempertahankan kinerjanya atau mencapai target usahanya. Negaranegara yang pada dasarnya memiliki keterbatasan SDA, relatif akan lebih inovatif di bandingkan dengan negara yang lebih kaya SDA. 6. Peraturan/kebijakan pemerintah. Intervensi dari pemerintah sangat diperlukan untuk berkembangnya suatu inovasi, antara lain bila terjadi kegagalan pasar. Dalam berintervensi, bukan berarti pemerintah berperan sebagai pelaku melainkan sebagai fasilitator dan regulator. Secara umum peran �� yang tepat bagi pemerintah dalam pengembangan ekonomi, menurut Porter (2001), adalah : • Menciptakan lingkungan ekonomi makro dan politik yang stabil dan dapat diduga; • Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan efisiensi peran umum, infrastruktur dan lembaga-lembaga; • Menciptakan aturan dan insentif yang menyeluruh bagi “pengelolaan persaingan” yang merangsang pertumbuhan produktivitas; • Menyiapkan fasilitasi pengembangan dan peningkatan klaster; Menurut OECD (2000), klaster industri adalah kumpulan/kelompok bisnis dan industri yang terkait melalui suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa, atau penggunaan teknologi yang serupa atau saling komplementer; • Mengembangkan dan melakukan proses peningkatan ekonomi positif dan jangka panjang yang memobilisasi pemerintah nasional, pemerintah daerah, bisnis, lembaga, dan masyarakat. 4.

2.1.2. Sistem Inovasi Pandangan mengenai inovasi berkembang dari waktu ke waktu. Seperti dikemukakan Taufik (2005) bahwa pada masa lampau yaitu pada periode pasca-Perang Dunia ke II hingga 1970an berkembang anggapan bahwa inovasi

DEFINISI INOVASI

13

merupakan produk sebuah “proses sekuensial-linier”, yaitu proses yang bersifat sekuen berurutan secara linier. Proses tersebut dimulai dari mulai riset dasar, riset terapan, litbang, hingga manufaktur/produksi hingga distribusi (sering disebut technology push). Pada periode selanjutnya yaitu dari 1970an sampai dengan tahun 1980an berkembang pandangan bahwa perubahan kebutuhan permintaanlah yang menjadi pemicu inovasi (sering disebut demand pull). Belakangan ini pandangan “sekuensial-linier” push ataupun pull (atau ada kalanya disebut pipeline linear model) disadari tidak sepenuhnya benar. Karena dalam sebagian besar praktiknya, inovasi lebih merupakan proses interaktif dan iteratif, proses pembelajaran (learning process) yang merupakan bagian penting dalam proses sosial. Dengan demikian semakin dapat dipahami bahwa inovasi pada umumnya tidak terjadi dalam situasi yang terisolasi. Sebuah inovasi terjadi karena adanya keterlibatan dari multiaktor dan multiperan yang saling berhubungan serta memiliki tujuan yang sama. Dengan kata lain inovasi terjadi akibat bekerjanya sebuah sistem, disebut Sistem Inovasi. Menurut Wikipedia Sistem inovasi pada dasarnya merupakan sistem (suatu kesatuan) yang terdiri dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, kemitraan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik) serta proses pembelajaran. Dengan demikian sistem inovasi sebenarnya mencakup basis ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk di dalamnya aktivitas pendidikan, aktivitas penelitian dan pengembangan, dan rekayasa), basis produksi (meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan bisnis dan non bisnis serta masyarakat umum), dan pemanfaatan dan difusinya dalam masyarakat serta proses pembelajaran yang berkembang. Berbagai pakar pun melontarkan pandangannya tentang sistem inovasi, diantaranya adalah Freeman (1987) yang berpendapat bahwa sistem inovasi merupakan jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya memprakarsai, mengimpor (mendatangkan), memodifikasi dan mendifusikan teknologi-teknologi baru. Lalu ada Lundvall (1992) yang mengemukakan bahwa sistem inovasi merupakan elemen dan hubungan-hubungan yang berinteraksi dalam menghasilkan, mendifusikan dan menggunakan pengetahuan yang baru dan bermanfaat secara ekonomi di dalam suatu batas negara. Pada bagian lain

14


ia juga menyampaikan bahwa sistem inovasi merupakan suatu sistem sosial di mana pembelajaran (learning), pencarian (searching), dan penggalian/eksplorasi (exploring) merupakan aktivitas sentral, yang melibatkan interaksi antara orang/ masyarakat dan reproduksi dari pengetahuan individual ataupun kolektif melalui pengingatan (remembering). Lain lagi pandangan Nelson dan Rosenberg (1993) tentang sistem inovasi. Mereka mengatakan sistem inovasi adalah sehimpunan aktor yang secara bersama memainkan peran penting dalam mempengaruhi kinerja inovatif (innovative performance). Setelah itu muncul �� Metcalfe (1995) dengan pandangan yang lain, bahwa sistem inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi-institusi berbeda yang berkontribusi, secara bersama maupun individu, dalam pengembangan dan difusi teknologi-teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja (framework) di mana pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi. Dengan demikian, ini merupakan suatu sistem dari lembaga-lembaga yang saling berkaitan untuk menciptakan, menyimpan, dan mengalihkan (mentransfer) pengetahuan, keterampilan dan artifacts yang menentukan teknologi baru. Definisi Metcalfe ini berhubungan dengan perspektif kebijakan, dimana ini berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya yang berkaitan dengan pondasi Sistem Inovasi Nasional. Selain �� itu, pernyataan ini juga erat hubungannya dengan motivasi, insentif, dan saling keterkaitan antara satu sama lain. Dalam mendefinisikan sistem inovasi m�� enurut Lundvall dan Christensen (1999), terdapat 3 perspektif/cara yaitu sistem inovasi yang berdasarkan sistem litbang, sistem produksi, dan pengembangan sumber daya manusia. Selain pendapat para pakar secara individual ditemukan pula perumusan tentang sistem inovasi yang dikeluarkan atas nama lembaga atau institusi. Diantaranya adalah yang dikeluarkan�� OECD (1999), yang menyatakan bahwa sistem inovasi merupakan himpunan lembaga-lembaga pasar dan non-pasar di suatu negara yang mempengaruhi arah dan kecepatan inovasi dan difusi teknologi.

HKI dan Informasi

Supra- dan InfrastrukturKhusus

Dukungan Inovasi dan Bisnis

Intermediaries Lembaga Riset Brokers

Framework Conditions

Standar dan Norma

Litbang Pemerintah

Pendidikan Tinggi dan Litbang

Pendidikan dan Pelatihan Profesi

Sistem Pendidikan dan Litbang

Perbankan Modal Ventura

PPBT

UKM “Matang/ Mapan”

Perusahaan Besar

Sistem Industri

Gambar 2.1. Skema Sistem Inovasi Nasional (Taufik dan Said D Jeni, 2007) Gambar 2.1. Skema Sistem Inovasi Nasional (Taufik dan Said D Jeni, 2007)

RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.

Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Budaya Kebijakan Industri/ Kebijakan Keuangan Kebijakan Ekonomi • Sikap dan nilai Sektoral • Keterbukaan terhadap • Kebijakan ekonomi makro pembelajaran dan perubahan Kebijakan Promosi & Infrastruktur Umum/ • Kebijakan moneter • Kecenderungan terhadap Investasi Dasar • Kebijakan fiskal Inovasi dan kewirausahaan • Kebijakan pajak • Mobilitas Alamiah • Kebijakan perdagangan SDA (Natural Endowment) • Kebijakan persaingan

Kebijakan RPT

Penadbiran (Governance)

Pemerintah

Sistem Politik

Permintaan(Demand)

Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara)

17

DEFINISI INOVASI 15

16


Selanjutnya dikemukakan bahwa Sistem Inovasi pada dasarnya merupakan sistem (suatu kesatuan) yang terdiri dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, kemitraan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik) serta proses pembelajaran. Dengan demikian sistem inovasi sebenarnya mencakup basis ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk di dalamnya aktivitas pendidikan dan aktivitas penelitian, pengembangan dan rekayasa), basis produksi (meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan bisnis dan non bisnis serta masyarakat umum), dan pemanfaatan dan difusinya dalam masyarakat serta proses pembelajaran yang berkembang. Berbagai pendapat dan cara pandang digunakan dalam menjelaskan tentang sistem inovasi yang secara ringkas dapat disimpulkan dalam lima pendekatan, yakni: 1. Proses inovasi beserta difusi inovasi berbasis sistem. Hal ini berkaitan dengan berbagai aspek, misalnya aspek analisis, teritorial (negara, atau daerah), aspek bidang atau sektor, basis utama aktivitas iptek; Karena yang digunakan berbasis sistem, maka cara memandang aspek-aspek tersebut juga menggunakan pendekatan sistem; 2. Para aktor/pelaku dan organisasi (lembaga) yang relevan dengan perkembangan inovasi (dan difusinya). Para aktor itu misalnya pelaku bisnis, perguruan tinggi, lembaga litbang, pembuat kebijakan. Aktor inovasi merupakan salah satu yang selalu mendapat sorotan dalam berbagai jenis pendekatan, karena para aktor ini merupakan penggerak dari sistem inovasi; 3. Kelembagaan, hubungan/ keterkaitan dan interaksi antar pihak yang mempengaruhi inovasi dan difusinya. Aspek kelembagaan dan hubungan antar pelaku inovasi juga mendapat penekanan dalam berbagai pendekatan sistem inovasi; 4. Fungsionalitas. Hal ini menyangkut kegunaan/ peran kunci dari elemen, interaksi dan proses inovasi dan difusi. 5. Aktivitas atau tindakan. Ini menyangkut upaya/ proses atau tindakan penting dari proses inovasi dan difusi.

SISTEM INOVASI NASIONAL DAN DAERAH

17

Walaupun bukan satu-satunya isu penting, inovasi teknologi merupakan wilayah yang menjadi fokus perhatian mayoritas diskusi tentang sistem inovasi. Di antara kajian yang berkembang adalah yang didiskusikan oleh MeyerStamer. Meyer-Stamer (1998) memberikan perhatian pada kapabilitas teknologi (technological capability) dalam sistem inovasi. Kapabilitas teknologi pada dasarnya adalah kapasitas untuk memahami komponen teknologi dalam pasar, melakukan penilaian, memilih teknologi yang dibutuhkan, memanfaatkannya, menyesuaikan dan memperbaikinya, serta mengembangkan teknologi tersebut. Berdasarkan Powell dan Grodal (2005), jaringan dapat berperan berbeda dalam inovasi suatu institusi dengan mengungkapkan ide-ide baru, menentukan akses ke sumber, dan meningkatkan transfer pengetahuan. �� Jaringan ini lebih luas cakupannya dibandingkan dengan hanya hubungan bilateral antara institusi. Oleh karena itu, konfigurasi dan isi dari suatu jaringan memaksakan adanya tambahan batasan-batasan dan menampilkan peluang-peluang tambahan. 2.2.

Sistem Inovasi Nasional dan Daerah

Pada tataran nasional, sistem inovasi disebut sistem inovasi nasional. Sementara pada tataran teritori yang lebih sempit (daerah/lokal), sistem inovasi sering disebut sistem inovasi daerah/lokal. Selain itu, dalam konteks-konteks khusus seperti sektor atau industri tertentu, maka pendekatan sistem inovasi sering menggunakan istilah sistem inovasi sektoral/industrial. Upaya Pemerintah untuk menerapkan sistem inovasi sebagai sebuah pendekatan pembangunan secara formal antar lain dengan secara eksplisit memasukan pendekatan pembangunan iptek dengan sistem inovasi yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 (Perpres No 5 tahun 2010). Seperti diketahui bahwa prakarsa kebijakan ini dimulai pada Rapat Koordinasi Nasional Ristek (Rakornas Ristek) yang diselenggarakan di Palembang tahun 2008. Dalam sebuah sistem inovasi nasional, aktor-aktor atau pelaku yang terlibat didalamnya bukan saja pelaku yang berkaitan langsung dengan kegiatan iptek, melainkan pelaku lain yang terkait, misalnya pelaku yang berpperan dalam mengeluarkan kebijakan terkait, seperti kebijakan fiskal, kebijakan politik, kebijakan ekonomi makro lainnya, dan kebijakan pendidikan. Namun pada prakteknya antarpelaku atau elemen sistem inovasi nasional di Indonesia masih belum terbangun sinergi dan koordinasi yang baik, termasuk pada komunitas iptek sebagai komunitas utama dari sebuah sistem inovasi nasional.

18


Melalui pendekatan sistem inovasi, antarpelaku pembangunan nasional (bukan saja pelaku yang langsung berkaitan dengan iptek) seharusnya memiliki komitmen untuk berjejaring (seperti dinyatakan dalam UU 18/2002) dalam sebuah kemitraan. Karena dalam jaringan kemitraan ini menurut Tidd (et al., 2005), dapat terjadi stimulasi lahirnya inovasi melalui aliran dan menyebarkan informasi dalam jaringan, serta melalui perbedaan posisi aktor dalam kemitraan. Selanjutnya menurut Zulkieflimansyah (2006) elemen utama sistem inovasi nasional adalah : • Sekelompok perusahaan, swasta maupun publik, besar dan kecil yang melakukan investasi dalam kegiatan litbang dan pengaplikasian teknologi baru dengan tujuan lebih memenuhi permintaan masyarakat. • Badan-badan publik yang mendukung dan melakukan aktivitas litbang dan memfasilitasi difusi teknologi baru • Universitas dan institusi pendidikan tersier yang melakukan riset dan juga pelatihan teknisi dan peneliti • Program publik yang mendukung pengembangan dan transfer teknologi • Perangkat hukum dan peraturan yang mengatur hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan proses inovasi serta fasilitas untuk difusi teknologi baru. Dalam lingkup nasional�� sistem inovasi tidak dapat hanya dilihat sebagai sebuah aktivitas tunggal semata, melainkan sebagai sebuah sistem yang dibangun oleh berbagai subsistem dan elemen-elemen yang saling berkaitan di lingkup yang luas. Salah satu pendapat mengenai hal ini adalah menurut Chung (2001), bahwa sistem inovasi nasional dibangun oleh subsistem inovasi sektoral dan subsistem inovasi daerah atau regional. Sistem inovasi daerah sangat sentral dan berpengaruh serta sangat signifikan perannya bagi perkembangan sistem inovasi nasional. Terdapat beberapa pendekatan untuk menguraikan sistem inovasi nasional, antara lain dikemukakan oleh Friedrich List (di pertengahan abad 19) yang melakukan analisis sistem nasional yang mencakup sehimpunan luas tentang kelembagaan nasional termasuk yang terlibat dalam pendidikan dan pelatihan, serta infrastruktur seperti jaringan transportasi untuk orang dan komoditas.� Menurut List, keadaan negara merupakan hasil dari akumulasi seluruh temuan, invensi, perbaikan penyempurnaan dan upaya keras seluruh generasi yang telah hidup sebelumnya yang membentuk modal intelektual dalam keadaan

KELEMBAGAAN SISTEM INOVASI NASIONAL NASIONAL

19

persaingan saat kini. Setiap negara akan produktif pada bagian yang dikuasainya dari generasi sebelumnya dan dapat dimanfaatkannya serta meningkatkannya berdasarkan kebutuhannya. Dalam pandangan List, suatu negara tidak saja perlu memperoleh kemajuan-kemajuan teknologi dari negara lain yang lebih maju tetapi juga meningkatkan teknologinya sendiri. Pandangan List ini dinilai sebagai salah satu di antara pemikiran yang mengawali pandangan tentang sistem inovasi yang kini berkembang. 2.3.

Kelembagaan Sistem Inovasi Nasional

Menurut DRN (2002) ada beragam bentuk kelembagaan yang berkaitan dengan perkembangan sistem inovasi nasional (SIN) pada setiap negara. Kelembagaan tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yaitu 1. Lembaga produksi – mencakup perusahaan yang melaksanakan inovasi dan produksi barang dan jasa, termasuk perusahaan swasta, perusahaan negara, dan perusahaan asing baik yang merupakan joint venture atau investasi langsung. 2. Lembaga penghasil teknologi – mencakup perguruan tinggi dan lembaga litbang, baik milik pemerintah maupun swasta, serta inventor mandiri. dan juga lembaga perantara yang menyalurkan teknologi asing. 3. Lembaga penunjang – mencakup lembaga penyusun kebijakan dan lembaga penyedia jasa. Walaupun tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan inovasi, namun tindakan lembaga-lembaga tersebut mempengaruhi perkembangan fungsi dan variabel sistem nasional inovasi. a. Lembaga penyusun kebijakan meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan judikatif, baik ditingkat pusat maupun daerah, serta lembaga lain yang berkaitan dengan pelaksanaan regulasi seperti lembaga standardisasi, lembaga pengelola HKI, dan lembaga perizinan. Berbagai bentuk dewan dan asosiasi yang terlibat di dalam penyusunan kebijakan juga termasuk kelompok ini. Lembaga independen yang berkaitan dengan pengaturan berbagai lini bisnis seperti telekomunikasi, penyiaran, media cetak, dan e-commerce, dapat dimasukkan dalam kelompok ini. Lembaga profesi dalam batas tertentu juga termasuk dalam kategori ini.

20

JEJARING RISET PUSAT DAN DAERAH b.

Lembaga penyedia jasa antara lain adalah lembaga yang menyediakan jasa pendidikan dan latihan, lembaga keuangan, lembaga jasa informasi, lembaga konsultan, lembaga penyedia jasa desain dan enjiniring, lembaga konsumen, dan lembaga penyalur perangkat lunak serta peralatan-peralatan dan komponen khusus.

Pada kenyataannya pengelompokan kelembagaan di atas seringkali tidak memiliki batas yang tegas. Banyak lembaga produksi yang memiliki unit litbang atau unit penyedia jasa pendidikan latihan. Demikian pula perguruan tinggi yang berfungsi sebagai penyedia jasa pendidikan dan latihan, juga merupakan lembaga penghasil teknologi dan penyedia jasa konsultasi. Lembaga produksi dan penghasil teknologi sering pula terlibat secara ekstensif dalam berbagai dewan yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan regulasi (DRN, 2002). Dalam mengatasi ketidaktegasan pengelompokan kelembagaan tersebut, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan konsep Triple Helix oleh Etzkowitz& Leydesdorff (2000). Konsep ini, membagi kelembagaan SIN menjadi 3 kelompok, yaitu Akademisi, Industri, dan Pemerintah. Interaksi antara ketiganya akan membentuk dinamika hubungan antar institusi tersebut, yang terdiri dari dinamika ekonomi pasar, dinamika intern dalam pengadaan pengetahuan, pegelolaan hubungan antar institusi. Dalam penerapannya, terdapat 3 tipe pelaksanaan Triple Helix, yaitu: ❖ Triple Helix �I: Interaksi antara institusi dihubungkan oleh suatu organisasi penghubung yang kuat. Perkembangan �� sistem inovasi dan kemitraan dan kelembagaan dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai mediator dalam mengatur hubungan industri, transfer teknologi dan peraturan institusional. ❖ Triple Helix II: Institusi yang benar-benar terpisahkan dengan hubungan yang sangat terbatas antara institusi tersebut dan fungsi kontrol terletak di perbatasan antara institusi. ❖ Triple Helix III: Institusi yang saling tumpang tindih, pertukaran antara peran dan organisasi yang bercampur satu sama lain. Sebagian besar negara-negara dan kawasan saat ini berusaha untuk mencapai bentuk Triple Helix III. Tujuan yang umum adalah untuk mengimplementasikan lingkungan inovatif yang terdiri dari inisiatif hubungan ketiga pihak untuk pengembangan ekonomi yang berbasiskan pengetahuan, dan aliansi strategis

KELEMBAGAAN SISTEM INOVASI NASIONAL NASIONAL

21

antara swasta, laboratorium pemerintah, dan kelompok penelitian akademis. Pada model-model tripel helix di atas, untuk membangun kemitraan antarlembaga pemerintah, akademisi dan badan usaha, diperlukan peran lembaga penghubung antar ketiganya, yakni lembaga intermediasi. Sayangnya lembaga ini belum berperan di Indonesia, yang disebutkan dalam RPJMN 2005 – 2009 sebagai salah satu kelemahan pembangunan iptek di Indonesia, yang harus diatasi. Untuk Indonesia, model tripel helix yang mungkin cocok digunakan adalah model pertama, di mana peran pemerintah masih sangat dominan. Mengapa demikian ? Karena harus kita akui bersama, sampai saat ini SIN kita masih memerlukan dorongan yang kuat dari pemerintah. Di samping itu, kemampuan badan usaha yang untuk melakukan pengembangan inovasi, masih belum dapat optimal. Oleh karena itu lembaga pemerintah dan perguruan tinggilah (yang sebagian besar juga milik pemerintah), diharapkan mampu menggelindingkan pola kemitraan model tripel helix di Indonesia. Walaupun demikian, bukan tidak mungkin model ke 2 dan ke 3 juga dapat dilaksanakan, atau bahkan bisa dikembangkan model kombinasi yang berbeda dengan tataran teori yang ada. Apabila ada pertanyaan “Apakah Indonesia sudah menjalankan sistem inovasi?” atau “Bagaimana bentuk sistem inovasi di Indonesia?”, maka jawaban dari pertanyaan tersebut tentu akan sangat beragam dan akan mengundang banyak perdebatan. Untuk menjawab pertanyaan ada tidaknya atau bagaimana bentuk sistem inovasi di Indonesia, adalah dengan melihat kelembagaan yang membangunnya. Adapun yang dimaksud dengan kelembagaan adalah menyangkut organisasi atau institusi pelaku/aktor, hubungan atau mekanisme kerja antar institusi atau organisasi tersebut, serta peraturan perundangan atau legislasi yang mengatur seluruh aktivitas dan interaksi antar institusi (organisasi) tersebut. Seperti dikemukakan sebelumnya, secara legal negara kita telah memiliki peraturan perundangan berupa konsitiusi (UUD 1945) maupun peraturan pemerintah yang mengatur tentang sistem inovasi. Undang-undang no 18 tahun 2002 tentang SP3 Iptek, yang merupakan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pembangunan iptek nasional, intinya mengatur tentang sistem inovasi nasional. Undang-undang ini antara lain mengatur mengenai aktor-aktor atau lembaga yang berperan dalam pembangunan iptek nasional.

22


Pada Pasal 6 UU ini disebutkan bahwa Kelembagaan iptek terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang. Kelembagaan sebagaimana dimaksud berfungsi : a. mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi; b. membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya penjelasan ayat tersebut menyatakan bahwa y�� ang dimaksud dengan mengorganisasikan pada butir (a) adalah bahwa kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan wadah organisasi tempat dilaksanakannya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan proses pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi. Adapun yang dimaksud dengan membentuk iklim pada butir (b) adalah pembentukan kondisi yang dapat mempercepat pertumbuhan unsurunsur pelaksana pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi, serta menumbuhkan jalinan hubungan interaktifnya. Sebagai turunan dari UU no 8 tahun 2002 Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan sistem inovasi, berupa Perpres no 5 tahun 2010 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 20102014.

23

BAB III KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN IPTEK NASIONAL Ilmu pengetahuan dan teknologi telah ditetapkan sebagai pendorong bagi pembangunan bangsa Indonesia. P�� eran strategis iptek dalam pembangunan dirumuskan sebagai Visi Iptek 2025 yang menyatakan : ”Iptek sebagai kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa.” Pernyataan ini tercantum di dalam dokumen Kebijakan Strategis Nasional Iptek (Jakstranas Iptek) tahun 2005-2009. Dalam tataran�� legal-formal, landasan yang kokoh bagi upaya pendayagunaan iptek dalam kehidupan berbangsa, tercantum dalam Pasal 31 Ayat 5 UUD 45 hasil Amandemen ke-4. Lebih jauh lagi, sejak tahun 2002 Indonesia telah memiliki UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek. Tujuan dari penyusunan UU No 18/2002 tersebut adalah: “untuk memperkuat daya dukung iptek bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam pergaulan antarbangsa”. 3.1. KEBIJAKAN IPTEK Ketentuan perundangan itu kemudian diturunkan dalam beberapa kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan iptek nasional antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP), Kebijakan Strategis Nasional Iptek (Jakstranas Iptek), Buku Putih Penelitian dan Pengembangan Iptek Nasional, dan Agenda Riset Nasional (ARN). Berdasarkan UU no 17 tahun 2005 kemudian disusun �� Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Dokmen ini harus menjadi acuan dasar bagi pembangunan nasional selama kurun waktu 20 tahun itu, termasuk pembangunan iptek. Dalam dokumen ini iptek secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu faktor yang penting bagi pembangunan nasional. Saat ini penguasaan dan �� pengembangan iptek telah mengalami peningkatan. Jumlah publikasi ilmiah pun terus bertambah meskipun masih tergolong rendah di tingkat internasional. Hal itu mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan penelitian, transparansi ilmiah, dan aktivitas diseminasi hasil penelitian dan

24


pengembangan. Walaupun demikian, kemampuan nasional dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek di sektor industri dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing. Hal itu ditunjukkan, antara lain, oleh masih rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi. Hal itu ditengarai sebagai akibat dari belum adanya dukungan faktor lain, yaitu belum �� efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya iptek.�� Masalah tersebut tentunya perlu diatasi agar daya saing bangsa ini dapat ditingkatkan hingga mampu menghadapi persaingan di kancah perdagangan dunia, yang kan semakin ketat pada masa-masa mendatang. Penguatan daya saing itu tentunya �� menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek, yang juga diarahkan untuk mengikuti perkembangan global yang kini tengah menuju pada ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional, berbagai tantangan yang harus dihadapi bangsa ini, bukan hanya yang bersifat teknis namun juga nonteknis. Dari sisi teknis atau aspek yang bersifat fisik, penguasaan iptek diharapkan mampu memenuhi hajat hidup bangsa terutama kebutuhan dasar kesehatan, pangan dan energi; meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Sedangkan dari aspek nonteknis, melalui penguasaan iptek diharapkan pula dapat menciptakan rasa aman dan berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat.�� Namun untuk meningkatan pengusaan iptek itu sendiri ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi yaitu �� menguatnya sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain; meningkatnya komitmen bangsa terhadap pengembangan iptek dan pembiayaan iptek. 3.1.1. Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Iptek 2005-2025 Pembangunan iptek diarahkan untuk menguasai iptek dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa dan meningkatkan daya saing. Industri. Dengan mempertimbangkan tiga sasaran tersebut pembangunan iptek diarahkan meningkatkan ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, memenuhi kebutuhan teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya di sektor produksi.

KEBIJAKAN IPTEK

25

Fokus pembangunan iptek Indonesia dapat tercapai bila ada dukungan faktor non teknis, yaitu�� pengembangan sumber daya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Di samping itu, diupayakan peningkatan kerja sama penelitian domestik dan internasional antarlembaga penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi dan dunia usaha serta penumbuhan industri baru berbasis produk litbang dengan dukungan modal ventura. 3.1.2. Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025 �� Untuk mencapai sasaran pokok, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Tekanan skala prioritas berbeda pada setiap tahapan, tetapi harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. �� Prioritas masing-masing misi dapat diperas menjadi prioritas utama, menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut. a. RPJM ke-1 (2005 – 2009) RPJM I diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis, serta meningkat kesejahteraan rakyatnya. a. RPJM ke-2 (2010 – 2014) RPJM ke-2 menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. a. RPJM ke-3 (2015 – 2019) RPJM ke-3 penekanannya pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

26

a.

JEJARING RISET PUSAT DAN DAERAH RPJM ke-4 (2020 – 2024) RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

3.1.3. Litbangrap Iptek 2005-2025 Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan (Litbangrap) Iptek 2005-2025 merupakan naskah akademik yang disusun untuk memberikan dukungan informasi dan landasan akademik bagi setiap bidang prioritas pembangunan Iptek. Buku Putih berisi tahapan pencapaian (road map) strategi pembangunan iptek sesuai RPJMN 2005-2009 serta dirumuskan sebagai kebijakan strategis di dalam Jakstranas Iptek 2005-2009. Buku Litbangrap Iptek 2005-2025 menjadi pedoman bagi lembaga litbang, perguruan tinggi, industri dan pengguna iptek dalam melaksanakan kegiatan litbangrap iptek masing-masing. Dengan demikian diharapkan terjadi penguasaan iptek yang mengalir menjadi produk-produk komersial untuk mendukung kebutuhan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing dan mewujudkan kemandirian bangsa. 3.1.4. RPJMN Pembangunan Iptek Nasional 2010 – 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20102014 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) no 5 tahun 2010. Dokumen ini berisi rencana pembangunan nasional selama 5 tahun berdasarkan visi dan misi Presiden terpilih. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014. Dalam hal ini iptek merupakan pilar utama dalam agenda pembangunan Tahap I, yakni Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas pemerintah mendatang, yang hasil akhirnya akan tercermin pada meningkatnya pendapatan, menurunnya tingkat pengangguran dan membaiknya kualitas hidup rakyat. Perbaikan kesejahteraan rakyat dicapai melalui sejumlah program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, terutama peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

KEBIJAKAN IPTEK

27

Selanjutnya dalam Buku I RPJMN 2010-2014 disebutkan penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilaksanakan seiring dengan upaya peningkatan penguasaan iptek. Peningkatan penguasaan iptek akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi. Penguasaan iptek juga akan mempercepat tercapainya tataran pembangunan ekonomi yang makin mandiri. Penguasaan iptek dalam kurun waktu 2010-2014 diarahkan untuk tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan bangsa dalam memadukan sumber daya alam (resource based), sumber daya pengetahuan (knowledge based) dan sumber daya yang berasal dari warisan tradisi budaya bangsa (culture based). Dengan cara itu, akan dicapai pembangunan ekonomi produktif yang makin luas, antara lain, ekonomi kreatif, yang berperan konstruktif dalam mendukung peningkatan pertumbuhan pembangunan. Berdasarkan RPJMN tahun 2010-2014, Pembangunan iptek diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan iptek itu sendiri dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Secara garis besar pembangunan iptek dirancang dalam dua bagian, yaitu (1) yang berkaitan dengan wahana pembangunan iptek dan (2) yang berkaitan dengan substansi iptek itu sendiri. Agar dukungan iptek terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan, maka akan dilakukan penguratan sistem inovasi nasional sebagai wahana pembangunan iptek melalui penguatan kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan iptek. Sementara itu, pembangunan substansi dilaksanakan melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di bidang-bidang yang strategis dan diarahkan untuk mencapai hasil yang semakin nyata mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional baik dalam bentuk publikasi ilmiah, paten, prototipe, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi. Menurut RPJMN 2010-2014, sasaran pembangunan iptek dalam kurun waktu tersebut adalah: a. Tercapainya penguatan kelembagaan iptek untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas litbang di Indonesia; b. Tercapainya penguatan sumber daya iptek dalam bentuk: peningkatan jumlah,

28


pendidikan, dan kompetensi peneliti, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian, dan peningkatan kegiatan penelitian itu sendiri; c. Tercapainya penguatan jaringan iptek melalui jalinan kerjasama antar sisi penyedia dan antara sisi penyedia teknologi dengan sisi pengguna yang lebih intens dan lebih produktif. d. Meningkatnya kemampuan nasional dalam pengembangan, penguasaan, dan penerapan iptek yang ditunjukkan dalam bentuk publikasi di jurnal ilmiah internasional, paten, prototipe, layanan teknologi bagi pengguna, serta meningkatnya kemampuan keteknikan nasional, serta tumbuhnya wirausahawan inovatif berbasis pengetahuan dan teknologi. e. Meningkatnya relevansi kegiatan riset dengan persoalan dan kebutuhan riil yang dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penghargaan masyarakat bagi kegiatan penelitian dan pengembangan. Sedangkan kebijakan Iptek diarahkan kepada : ❖ Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga pendukung untuk mendukung proses transfer mulai dari ide, prototipe laboratorium, prototipe industri hingga menjadi produk komersial ; ❖ Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna bagi sektor produksi dan meningkatkan budaya inovasi serta kreativitas nasional; ❖ Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional; ❖ Meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk ketersediaan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat serta menumbuhkan budaya kreativitas masyarakat; ❖ Meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap iptek dalam negeri. Adapun strategi pembangunan Iptek menurut RPJMN 2010-2014, dilaksanakan melalui dua prioritas pembangunan yaitu: a. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang. b. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005-202

PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEM ANFAATAN IP T E K (P 3 IP T E K )

P e n in g k a t a n

S IS T E M IN O V A S I N A S IO N A L (S IN )

P e n g u a ta n

P R IO R IT A S B ID A N G

IL M U -IL M U PE R E K A YA SA A N

11. IL M U S O S IA L & KEBUDAYAAN

10. P E R T A H A N A N D A N KEAM ANAN

9.

8. M A T E R IA L IN D U S T R I

7. A N T A R IK SA D A N PEN ERBAN GAN

6. T E N A G A N U K L IR D A N R A D IO IS O T O P

5. E N E R G I B A R U D A N TERBARUKAN

4. IL M U K E B U M IA N D A N P E R U B A H A N IK L IM

3. K E N A K E R A G A M A N H AYATI

2. B IO L O G I M O L E K U L E R D A N B IO T E K N O L O G I

1. S U M B E R D A Y A L A U T

3. JA R IN G A N IP T E K

2. S U M B E R D A Y A IP T E K

1. K E L E M B A G A A N IP T E K

FOKUS PEM BANGUNAN

PEMBANGUNAN

5 . M e n in g k a tn y a k e s a d a r a n m a s y a r a k a t a k a n ip te k

4 . M e n i n g k a t n y a p u b l ik a s i, p a t e n , p r o t o t ip , l a y a n a n t e k n o lo g i, w ir a u s a h a w a n b e r b a s is te k n o lo g i

3 . T e rb a n g u n n y a h u b u n g a n y a n g in t e n s d a n p r o d u k t if a n t a r a l e m l it d a n in d u s t r i

2 . T e rb a n g u n n y a p u s a t- p u s a t k e u n g g u la n b e r ta r a f in t e r n a s i o n a l

1 . M e n in g k a t n y a e f i s ie n s i d a n e f e k t iv i t a s l it b a n g

SASARAN

Gambar 3.1. Kerangka pembangunan iptek 2010-2014 ( RPJMN 2010-2014)

PEMBANGUNAN SOSBUD

PEMBANGUNAN IP T E K

B ID A N G

Kerangka pembangunan iptek dapat digambarkan sebagai berikut:

3.1.5. Kerangka Pembangunan Iptek

KEBIJAKAN IPTEK 29

30


3.1.6 Sistem Inovasi Nasional (SIN) dalam RPJMN 2010-2014 Dalam rangka penguatan SIN pembangunan difokuskan pada penguatan ketiga unsurnya, yaitu: a. Penataan kelembagaan iptek, dilakukan hingga terbangun tata kelola litbang yang efisien dan efektif, yang mampu mendorong kreativitas dan profesionalisme masyarakat iptek, serta terbangunnya kesadaran iptek dan partisipasi masyarakat. b. Penguatan Sumber daya iptek dilakukan hingga terbangunnya pusat keunggulan pengetahuan regional dan tematis, yang kompeten mendukung pemenuhan kebutuhan strategis nasional. c. Penataan jaringan iptek dilakukan hingga terbangunnya pola hubungan kerjasama bukan hanya antarlembaga litbang, tapi juga dengan perguruan tinggi dan industri/masyarakat pengguna berikut faktor-faktor pendukungnya, khususnya infrastruktur komunikasi dan transportasi yang modern, institusi finansial, serta otoritas publik yang memfasilitasi struktur jaringan dan mendorong interaksi kreatif serta lingkungan yang atraktif bagi para pekerja pengetahuan (knowledge workers). Ketiga unsur penguatan Sistem Inovasi Nasional tersebut, dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kemitraan lembaga riset pusat dan daerah melalui peluncuran kebijakan dan program yang tepat. Sebagai contoh, pembangunan science park, technology park, dan technopolis di daerah dapat diakselerasi melalui penguatan kemitraan lembaga riset pusat dan daerah. Keterbatasan daerah dalam memproduksi teknologi dapat diatasi dengan memperkuat fungsi-fungsi lembaga intermediasi di daerah tersebut. Melalui lembaga-lembaga intermediasi maka daerah dapat mengakses teknologi dari daerah lain (seperti dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Pulau Jawa dan bahkan dari luar negeri) yang selanjutnya diadopsi oleh para aktoraktor lokal di science park, technology park, dan technopolis sambil menunggu berkembangnya kapasitas lembaga riset lokal. Untuk mendorong pengembangan kawasan inovasi tersebut, Dewan Riset Daerah (DRD) perlu mempertimbangkan adanya kebijakan dan program yang mendorong pembangunan science park/ technology park, memperkuat lembaga-lembaga intermediasi dan/atau mendorong pengembangan dan penguatan lembaga intermediasi di daerah. Rendahnya kapasitas adopsi inovasi di daerah harus menjadi pertimbangan dalam rancangan perumusan kebijakan.

KEBIJAKAN IPTEK

31

3.1.7. Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Iptek (P3 Iptek) RPJPN 2005--2025 menyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, teknologi pertahanan, dan teknologi kesehatan; serta pengembangan teknologi material maju. a. Penelitian, pengembangan dan penerapan (litbangrap) iptek untuk mendukung ketahanan pangan bertujuan untuk mengembangkan teknologi bibit-bibit pangan unggulan dengan produktivitas tinggi dan teknologi pascapanen dalam mendukung swasembada pangan dan kemandirian industri pangan nasional, dengan target-target sebagai berikut : b. Litbangrap iptek untuk mendukung energi baru terbarukan bertujuan untuk mengembangkan teknologi pembangkit listrik nasional dari sumber energi baru dan terbarukan (di antaranya yang berasal dari energi surya, angin, panas bumi, air, nuklir, arus laut, dan lainnya.) sesuai dengan kebijakan energi nasional. c. Litbangrap iptek untuk mendukung teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi nasional guna mengurangi kesenjangan informasi, pembajakan IPR dan belanja teknologi impor. d. Litbangrap iptek untuk mendukung teknologi transportasi bertujuan untuk mengembangkan teknologi dan manajemen transportasi nasional dalam mendukung gugus (kluster) industri alat transportasi nasional. e. Litbangrap iptek untuk mendukung teknologi pertahanan dan keamanan bertujuan untuk membangun kemampuan di dalam negeri dalam upaya merancang, membuat dan mengoperasikan sendiri peralatan pertahanan dan keamanan. f. Litbangrap iptek untuk mendukung teknologi kesehatan dan obat bertujuan untuk mengembangkan teknologi alat kesehatan dan obat khususnya obat alami untuk mendukung klaster industri kesehatan dan industri farmasi nasional. g. Litbangrap iptek untuk mendukung teknologi material maju bertujuan untuk mengembangkan teknologi material baru untuk meningkatkan kandungan lokal, memperkuat industri pendukung dan pohon industri nasional, serta mendukung industri masa depan yang memerlukan penemuan material baru.

32

JEJARING RISET PUSAT DAN DAERAH Agar sesuai dengan arah reformasi program dan kegiatan administrasi perencanaan dan penganggaran, maka pembangunan dalam rangka peningkatan P3 Iptek harus difokuskan pada gugus (kluster) pusatpusat penelitian pengembangan yang setingkat dengan unit kerja eselon dua (UKE II), yaitu sebagai berikut: a. Biologi molekuler, bioteknologi, dan kedokteran diharapkan dapat mendukung bidang ketahanan pangan dan kesehatan serta prioritas nasional dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. b. Ilmu pengetahuan alam yang mencakup kegiatan litbang di bidang biologi, fisika, kimia, oseanografi, serta konservasi tumbuhan kebun raya. Keluaran dari litbang ini diharapkan dapat mendukung bidang ketahanan pangan, kesehatan, serta material maju. c. Energi, Energi Baru dan Terbarukan yang mencakup kegiatan litbang sumber daya energi, konservasi dan konversi energi, serta tenaga listrik dan mekatronika, yang diarahkan untuk mendukung ARN dibidang energi. d. Material Industri dan Material Maju yang mencakup kegiatan litbang berbagai material, sumberdaya mineral, dan metalurgi. e. Industri, rancangbangun, dan rekayasa mencakup kegiatan pengembangan dalam bidang industri proses, industri manufaktur, industri hankam, teknologi dan sistem transportasi, instrumentasi, teknologi produksi pertanian, serta agroindustri. f. Informatika dan komunikasi yang mencakup kegiatan litbang dalam bidang informasi dan komunikasi; elektronika dan telekomunikasi, serta informatika. g. Ilmu kebumian dan perubahan iklim mencakup kegiatan litbang dalam bidang geoteknologi, limnologi, invetarisasi sumberdaya alam, teknologi lingkungan, sumber daya lahan wilayah dan mitigasi bencana. h. Ilmu pengetahuan sosial dan kemasyarakatan mencakup kegiatan penelitian dalam bidang kemasyarakatan, kebudayaan; ekonomi, kependudukan, politik, dan sumberdaya regional. i. Litbang ketenaganukliran dan pengawasan mencakup penelitian dan pengembangan dalam bidang energi dan nonenergi. Bidang energi mencakup litbang bahan galian nuklir, elemen bahan bakar nuklir,

KEBIJAKAN IPTEK

j.

33

reaktor nuklir, serta penaanganan limbah nuklir. Sedangkan bidang nonenergi mencakup litbang aplikasi isotop dan radiasi untuk bidang pertanian, industri, dan kesehatan. Litbang penerbangan dan antariksa mencakup penelitian dan pengembangan roket, satelit, penginderaan jauh, atmosfer, dan antariksa.

3.1.8. Kebijakan Strategis Nasional Iptek (Jakstranas Iptek) Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) disusun sebagai pedoman untuk arah kebijakan, prioritas utama, dan kerangka kebijakan bagi seluruh pelaku pembangunan Iptek, baik dari unsur pemerintahan (LPNK Ristek, Lembaga Litbang Departemen, Daerah, dan Perguruan Tinggi), maupun pihak non-pemerintah. Sesuai amanah UUD 1945, Pemerintah berkewajiban untuk memajukan Iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dasar hukum lain yang menguatkan langkah penyusunan dokumen Jakstranas Iptek, adalah Pasal 18 UU No 18 tahun 2002 tentang Sisnas P3 Iptek, yang�� berbunyi : a. Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. b. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Jakstranas Iptek 2010-2014, mengarahkan kebijakan pembangunan iptek dengan sasaran yang sesuai dengan arah RPJMN, yakni: a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga penunjang untuk mendukung proses peralihan dari ide menuju prototipe laboratorium, prototipe industri, sampai dengan produk komersial. b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya Iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdayaguna bagi sektor produksi nasional.

34


c.

Mengembangkan dan memperkuat jaringan kelembagaan dan peneliti baik di lingkup nasional maupun internasional untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang nasional. d. Meningkatkan produktivitas litbang nasional untuk memenuhi kebutuhan teknologi di sektor produksi dan meningkatkan daya saing produk-produk nasional dan budaya inovasi. e. Meningkatkan pendayagunaan Iptek nasional untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Iptek. Jakstranas iptek, berisi hal-hal yang bersifat strategis, untuk menjadikan dokumen ini menjadi acuan program iptek yang lebih implementatif, perlu dibuat lagi dokumen lain yang lebih rinci, yaitu dokumen agenda riset nasional. 3.1.9. Agenda Riset Nasional (ARN) Agenda Riset Nasional adalah salah satu fokus kegiatan Dewan Riset Nasional (DRN) yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan pertimbangan kepada Menristek dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan nasional iptek serta merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan iptek. ARN disusun untuk kegiatan riset selama periode lima tahunan. Penyusunan ARN untuk periode terakhir ini diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ristek No 001/M/Kp/I/2010 tentang Fokus Kegiatan DRN Periode 2009-2011. Agenda Riset Nasional diturunkan dari Dokumen Jakstranas Iptek dan RPJMN. Tujuan penyusunan ARN adalah untuk memberikan prioritas kegiatan dan tonggak-tonggak capaian pembangunan nasional iptek untuk kurun waktu tertentu, yang disertai dengan indikator-indikator pencapaian. Dengan demikian muatan ARN berlaku secara nasional dan menjadi pedoman bagi lembaga litbang, perguruan tinggi maupun industri dalam melaksanakan riset. Terlaksananya ARN menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi, kabupaten dan kota, dunia usaha, pelaku ekonomi rakyat dan komponen masyarakat lainnya. Agenda Riset Nasional (ARN) merupakan dokumen berisikan prioritas riset dan tonggak pencapaian yang bersifat dinamis dan responsif, yang dengan berjalannya waktu terbuka terhadap perbaikan yang dipandang penting. ARN ini dihasilkan oleh DRN sebagai bentuk perwujudan tanggungjawabnya dalam membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan

KEBIJAKAN IPTEK

35

pembangunan nasional di bidang iptek seperti ditentukan oleh UU No 18 tahun 2002. Keberadaan dokumen ARN ini akan memiliki efek nyata dan berarti bagi kemajuan bangsa apabila seluruh unsur kelembagaan iptek nasional memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadikan dokumen ini sebagai pedoman garis besar haluan dalam penyelenggaraan kegiatan riset di tanah air. Semun unsur kelembagaan iptek juga diharapkan berkomitmen tinggi untuk berkooperasi, berkoordinasi, dan bersinergi demi kemajuan dan kebaikan bersama tersebut. 3.1.10. Kebijakan Pembangunan Iptek di Daerah Pemerintah daerah menurut UU No 32 tahun 2004, terdiri dari Gubernur, Bupati,atau Walikota, dan perangkat daerahnya. Sesuai undang-undang tersebut pemerintahan daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan menjalankan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi ini adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya itu, menurut Taufik (2005) setiap daerah perlu mempertimbangkan beberapa tujuan kebijakan strategis yang merupakan agenda universal dan melakukan penyesuaian secara kontekstual. Beberapa tujuan kebijakan strategis tersebut adalah sebagai berikut: a. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta mengembangkan kemampuan absorpsi UKM b. Menumbuhkembangkan kolaborasi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan hasil litbang c. Membangun budaya inovasi di daerah d. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional e. Penyelarasan dengan perkembangan global. Kebijakan pembangunan iptek daerah mengacu kepada beberapa peraturan perundangan yang ada, di samping undang-undang mengenai sistem otonomi (UU No 32 dan 33 tahun 2004) dan tentu saja berdasarkan kepada UU no 18/2002. Pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan tentang tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

36


pelayanan umum, dan daya saing daerah (Pasal 2, Ayat 3). Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban antara lain: memajukan dan mengembangkan daya saing daerah (Pasal 27, Ayat 1, butir g). Daya saing suatu daerah, sebagaimana halnya sebuah negara, antara lain ditentukan oleh kemampuan daerah/negara tersebut memanfaatkan iptek dalam proses pembangunannya. Sementara itu UU no 18 tahun 2002 menempatkan daerah dalam peran yang sangat strategis bagi pelaksanaan sistem inovasi nasional. Beberapa peran pemerintah daerah dalam undang-undang ini antara lain : 1. Membangun kawasan, pusat peragaan, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi lain untuk memfasilitasi sinergi dan pertumbuhan unsur-unsur kelembagaan dan menumbuhkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat (pasal 14); 2. Pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya (pasal 20); 3. Membentuk Dewan Riset Daerah (pasal 20); 4. Mengembangkan instrumen kebijakan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 5. Instrumen yang dapat dikembangkan antara lain dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pembentukan lembaga. Berdasarkan undang-undang no 18/2002, beberapa kebijakan pembangunan iptek yang dapat disusun oleh pemerintah daerah antara lain Jakstrada Iptek dan kebijakan lain yang mendukungnya. Agenda Riset Daerah (ARD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan iptek di daerah yang juga sangat penting untuk dibuat. Diharapkan ARD dapat menjadi dokumen penjelas atau turunan dari Jakstrada Iptek yang harus menjadi acuan pelaksanaan program atau kegiatan bagi seluruh stakeholders di daerah. Keterkaitan antara kebijakan-kebijakan di daerah dengan kebijakankebijakan di nasional (pusat) sangatlah diharapkan. Contohnya keterkaitan antara Agenda Riset Nasional (ARN) dengan ARD (Agenda Riset Daerah), dimana ARD

KEBIJAKAN IPTEK

37

akan mengacu kepada ARN dengan penyesuaian kompetensi di daerah masingmasing. Kemudian, dalam rangka melakukan alokasi dana untuk riset-riset dalam ARD ini, dapat dilakukan metode yang sering digunakan di negara-negara maju, yaitu metode Prioritas dan Selektivitas (Prioritisation & Selectivity). Proses Prioritas bertujuan untuk menyeleksi topik yang diutamakan untuk pengalokasian dana. Di sisi lain, selektivitas merupakan proses menyeleksi peneliti atau institusi yang diutamakan untuk pengalokasian dana. Kedua proses ini seharusnya dilakukan secara sekuensial, dengan tahapan Prioritas dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan tahapan Selektivitas. Dalam proses Prioritas perlu dilakukan penentuan kriteria-kriteria pemilihan yang berdasarkan ARD yang merupakan penerjemahan dari ARN, dimana terdapat 7 Riset Prioritas, yaitu: 1. Ketahanan Pangan 2. Energi 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Teknologi dan Manajemen Transportasi 5. Teknologi Pertahanan dan Keamanan 6. Teknologi Kesehatan dan Obat 7. Material Maju Dari tujuh prioritas pengembangan teknologi tersebut, sebaiknya program-program pengembangan teknologi yang dikembangkan juga sebaiknya dapat meliputi lebih dari satu bidang teknologi yang termasuk ke dalam 7 riset prioritas ini. Misalnya dalam pengembangkan teknologi sel tenaga surya, dapat dikategorikan di Energi, dan juga sebagai pendukung infrastruktur di ketahanan pangan, informasi dan komunikasi, transportasi, dan material maju. Sebagai tambahan, berdasarkan beberapa kajian dan diskusi antara aktor yang berkepentingan, dapat disiumpulkan bahwa prioritas pengembangan riset di daerah saat ini sebaiknya mengutamakan riset terapan yang berteknologi rendah. Terkait kebijakan pembangunan iptek daerah Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 33/2007 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Depdagri. Permendagri tersebut antara lain mengatur mengenai pengalokasian anggaran pembangunan iptek sebanyak 1% (satu persen) dari APBD.

38


3.2. KELEMBAGAAN IPTEK 3.2.1. Lembaga Iptek Nasional Lembaga Iptek Nasional adalah suatu perangkat yang mengatur dan menentukan tatacara kerjasama dan mengkoordinasikan pemanfaatan sumberdaya serta membantu menentukan hak serta kewajiban yang mengikat dalam masyarakat. Kelembagaan �� ini terbangun dari berbagai organisasi yang saling berhubungan secara formal. Bentuk suatu kelembagaan akan sangat mempengaruhi kinerja atau keberhasilan sebuah organisasi. Kelembagaan Nasional Iptek secara garis besar dibangun oleh tiga elemen, yakni institusi pemerintah (baik pusat maupun daerah), perguruan tinggi, dan swasta. Dalam membantu menyusun arah pembangunan nasional iptek, menurut UU No 18/2002, pemerintah (pusat maupun daerah) membentuk dewan riset, yakni Dewan Riset Nasional (DRN) dan Dewan Riset Daerah (DRD). Secara sederhana Struktur Kelembagaan Nasional Iptek disajikan dalam Gambar 3.2.

Hayami dan Kukuchi, 1981 dalam Sugarmansyah, 1991

PUSPIPTEK

LAPAN LIPI

BSN BPPT

BATAN

BAPETEN

L

LPNK Ristek

Pusat, Balai/ UPT

Pusat, Balai/ UPT

Pusat, Balai/ UPT

BPTP, Balai/UPT

Lemlitbang Departemen Lain

Balitbangtan

Balitbang Industri

Lembaga Litbang Departemen

Dep/ Kementerian Lain Depkeu

Depkeh & HAM

DPRD

BUMD

SKPD lain

SKPD Iptek

Kepala Daerah

Perg. Tinggi Negeri

Balitbang Diknas

Depdiknas

Menko & Dep./ Kementerian Lain

D Kementeria

DRD

n Lain

Departemen/ Kementerian lain

Gambar 3.2. Struktur kelembagaan iptek dalam sistem inovasi (diolah dari: Taufik, 2005)

BUMN

Kementerian BUMN

KPP/ BAPPENAS

Sumber : Taufik (2005) dan disesuaikan dengan data hasil studi .

Lembaga Litbang Swasta

Perguruan Tinggi Swasta

KRT

Menko Ekonomi

AIPI

DRN

PRESIDEN

DPR

STRUKTUR KELEMBAGAAN IPTEK NASIONAL

KELEMBAGAAN IPTEK 39

40


3.2.2. Lembaga Iptek Pemerintah Pusat Lembaga Iptek Pemerintah Pusat adalah institusi Pemerintah Pusat yang memiliki tugas pokok melakukan aktivitas riset di pusat pemerintahan, baik berupa institusi tersendiri maupun berada di bawah lembaga induk yang ada di pusat. Lembaga Iptek Pemerintah Pusat terdiri atas : a. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Ristek. LPNK Ristek adalah Institusi Pemerintah yang di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi (KNRT) namun bertangung jawab kepada Presiden. Institusi ini dibentuk dengan dasar legal yang berbeda. Ada yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan melalui Keputusan Presiden. LPNK meliputi�� Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Badan Pengawasan Nuklir Nasional (Bapeten), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Seluruh LPNK Ristek merupakan instansi pusat yang tidak memiliki perwakilan di daerah, sehingga aktivitasnya sebagian besar dilakukan di Jakarta. Beberapa waktu yang lalu, KRT memberlakukan “kebijakan satu pintu” untuk aktivitas riset seluruh LPNK Ristek. Hal ini berguna dalam menghindari terjadinya tumpang tindih aktivitas riset antar sesama LPNK. Seluruh aktivitas riset di lingkungan LPNK Ristek terkoordinir, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat ditekan. Namun Seiring dengan adanya perubahan sistem perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU No 25 tahun 2004 tentang SPPN serta UU no 17 tahun 2005 tentang keuangan, kebijakan satu pintu tersebut saat ini tidak diberlakukan lagi. Saat ini koordinasi antar LPNK Ristek dilakukan melalui forum-forum semi formal yang tidak mengikat, misalnya melalui forum Biro Perencanaan atau koordinasi antar kepala lembaga. Dengan peraturan perundangan yang baru, setiap �� LPNK menyusun rencana kegiatannya masing-masing, yang berupa Dokumen Rencana Strategis kementerian lembaga (Renstra-KL). Hal ini membuka kemungkian terjadinya tumpangtindih program antarLPNK.�� Kondisi ini dapat diminimalkan salah satunya melalui koordinasi antar-kepala LPNK.

KELEMBAGAAN IPTEK a.

41

Lembaga Litbang Kementerian L�� embaga ini bertugas melakukan aktivitas riset yang berhubungan dengan tugas utama lembaga induknya yaitu kementerian. Lembaga yang dimaksud di sini adalah Badan Penelitan dan Pengembangan (Balitbang) di kementerian, misalnya Balitbang Pertanian, Balitbang Perindustrian, Balitbang Perhubungan, Balitbang Pendidikan, Balitbang Kimpraswil, Balitbang Pertanahan, dan Balitbang Kesehatan. Berbeda dengan LPNK Ristek, keberadaan institusi ini bukan saja di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga di daerah sebagai institusi pusat. Sebagai contoh Balai Penelitian Teknologi Pertanian (BPTP) yang berada di bawah Kementerian Pertanian. Lembaga ini ditempatkan di tingkat propinsi. Untuk tingkat kabupatan terdapat institusi yang bernama Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BLPP), sedangkan tingkat Kecamatan ada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Struktur kelembagaan iptek ini juga hampir mirip dengan yang ada di Kementerian Perindustrian. Kementerian ini memilki lembaga iptek (Badan Litbang) yang berada di Jakarta sebagai kantor pusatnya. Selain itu ada pusat-pusat penelitian serta balai besar dan balai penelitian yang tersebar di daerah-daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota. Diberlakukannya otonomi daerah berimbas terhadap struktur kelembagaan iptek kementerian. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, lembaga-lembaga tersebut merupakan aset pusat, termasuk sumberdaya manusia (SDM) yang merupakan personil pusat yang ditempatkan di daerah. Setelah era otonomi daerah, beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, membuat kebijakan untuk ‘melepas’ aset tersebut, termasuknya SDM-nya ke pemerintah daerah (propinsi). Di �� antara institusi Kementerian Pertanian yang dialihkan ke daerah adalah BPTP. Beberapa propinsi telah mengambil alih BPTP, termasuk aset dan SDM. Pegawai BPTP yang tadinya ‘pegawai pusat’, otomatis menjadi pegawai daerah yang digaji oleh daerah. Konsekuensi adanya pengalihan tersebut, daerah bersangkutan harus menyediakan anggaran untuk aktivitas BPTP selanjutnya. Karena konsekuensi itulah, maka tidak semua daerah mau menerima pengalihan tersebut, meskipun dari segi alokasi anggaran, Pemda menerima bagian yang lebih besar daripada Pemerintah Pusat.

42

JEJARING RISET PUSAT DAN DAERAH Koordinasi internal lembaga iptek kementerian, dilakukan secara hierarkis mulai dari Badan, Pusat, Balai, dan seterusnya. Sedangkan koordinasi lintas departemen masih belum ada acuan baku, sehingga hanya dilakukan semi formal atau bahkan insidental saja. Salah satu bentuk koordinasi lintas departemen yang dilakukan adalah dengan membentuk forum lintas litbang, yakni suatu forum diskusi yang anggotanya berasal dari badan litbang departemen.

3.2.3 Lembaga Iptek Pemerintah Daerah Kelembagaan Iptek Pemerintah Daerah adalah institusi yang memiliki tugas pokok melakukan aktivitas riset di Daerah. Lembaga Iptek Pemda ada yang berupa badan atau balai (atau Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang biasanya memiliki tugas melakukan penelitian di bidang tertentu. Balai atau UPTD biasanya berada di bawah dinas tertentu, misalnya dinas pertanian atau perindustrian. Salah satu institusi Iptek yang lahir mengiringi diberlakukannya era otonomi daerah adalah badan penelitian dan pengembangan daerah (Balitbangda). Berdasarkan UU No 22/1999 (yang diperbaharui menjadi UU No 32/2004), tentang Pemerintah Daerah, Balitbangda merupakan salah satu bentuk lembaga teknis yang dibangun Pemda. Peran Balitbangda di setiap daerah tidak sama, tetapi paling tidak salah satu tugas pokoknya adalah memberikan masukan kepada kepala daerah dalam membuat kebijakan pembangunan di daerahnya berdasarkan hasil penelitian/ kajian ilmiah. Secara administratif, Balitbangda seperti dinas instansi daerah lainnya, berada di bawah pembinaan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Peran Balitbangda sebagai lembaga riset kebijakan diatur dalam Surat Edaran Mendagri. Setelah sepuluh tahun diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, ternyata Balitbangda tidak lagi menjadi lembaga teknis yang diprioritaskan Pemda. Sejalan dengan dikeluarkannya PP No 41 tahun 2007, Balitbangda di beberapa daerah kembali “dilebur” ke dalam badan atau lembaga lain, terutama Bappeda. Uraian lebih dalam dibahas dalam bab selanjutnya. 3.2.4. Perguruan Tinggi (PT) Posisi dan peran PT dalam kelembagaan nasional iptek sampai saat ini lebih banyak sebagai mitra kerja dari lembaga iptek lain. Hal �� ini disebabkan karena PT memiliki keunggulan dalam SDM dibandingkan dengan lembaga litbang lain.

KELEMBAGAAN IPTEK

43

Perguruan tinggi merupakan sebuah “knowledge pool” atau “pabrik sumberdaya manusia” yang sangat luar biasa besar. Tugas fungsi perguruan tinggi tercermin dari ‘tri dharma perguruan tinggi”, yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selama ini peran pengajaran atau pendidikan lebih besar dari kedua peran lainnya. Hampir seluruh PT, terutama negeri, sudah memiliki lembaga penelitian sendiri. Dalam pengembangan iptek, perguruan tinggi memiliki ciri yang tidak dimiliki baik oleh LPND maupun LPD, yaitu keberadaan mahasiswa sebagai sumberdaya kreatif yang setiap tahun terbarukan. Di negara maju, pengembangan iptek yang bersifat eksploratif dilaksanakan di universitas. Tugas-tugas mahasiswa sering menjadi sumber inspirasi yang segar bagi dosen untuk merumuskan proposal penelitian yang pada gilirannya digunakan untuk mendapatkan hibah riset baik dari pemerintah maupun dari dunia usaha. Bila berhasil, riset tersebut akan dilaksanakan dengan bantuan mahasiswa yang tidak memiliki ikatan kerja permanen untuk jangka waktu yang lama, sehingga dari segi biaya akan murah, namun memiliki ide kreatif yang besar. Untuk itu, mekanisme untuk memanen ide-ide kreatif dari mahasiswa perlu dibangun dengan baik dalam RPJMN 20102014. 3.2.5. Lembaga Iptek Swasta Kelembagaan Iptek swasta di Indonesia dapat dibagi dalam dua katagori, yakni lembaga riset yang berdiri sendiri dan lembaga riset yang merupakan bagian atau divisi penelitian dan pengembangan dari suatu badan usaha swasta. Dibandingkan dengan lembaga iptek pemerintah dan PT, kegiatan lembaga riset swasta di Indonesia kurang terekspos. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal ini adalah : a. Minimnya aktivitas riset di sektor swasta, karena sebagian besar perusahaan yang memiliki divisi litbang merupakan perusahaan multinasional, yang menjalankan aktivitas risetnya di negara asalnya dan negara lain. Sebagai contoh Aventis. Perusahaan swasta multinasional ini menjalankan litbangnya di kantor pusatnya di Perancis ini dan di kantor-kantor cabang, antara lain di India atau Cina. Sedangkan kantor yang ada di Indonesia lebih banyak berperan sebagai distributor besar. Kalaupun ada aktivitas riset itu lebih banyak untuk kepentingan kegiatan pemasaran. b. Aktivitas riset yang dilakukan di Indonesia oleh pihak swasta, hasilnya hanya diketahui dan digunakan untuk keperluan perusahaan bersangkutan.

44

JEJARING RISET PUSAT DAN DAERAH c. Tidak ada aktivitas riset yang bersifat teknis, karena perusahaan yang ada hanya merupakan perusahaan perdagangan atau perusahaan perakitan.

Lembaga-lembaga riset swasta di Indonesia yang banyak terdengar kiprahnya adalah riset-riset bidang ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Hasil risetnya banyak dipublikasikan dan dipakai sebagai bahan kebijakan pemerintah. Sebagian besar lembaga riset tersebut berupa lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau perusahaan nirlaba, misalnya LP3ES, CSIS, CIDES, Econit, dan Walhi. Sedangkan lembaga-lembaga riset yang bergerak di bidang keteknikan atau kerekayasaan masih sangat sedikit terdengar kiprahnya. 3.2.6. Dewan Riset Nasional (DRN) Lembaga iptek di Indonesia ada yang bertindak lembaga pelaku dan bukan pelaku dalam kegiatan iptek. Lembaga pelaku antara lain adalah lembaga litbang atau perguruan tinggi. Sedangkan lembaga yang bukan pelaku, adalah Dewan Riset Nasional (DRN) di tingkat pusat dan Dewan Riset Daerah (DRD) di daerah. Gagasan awal pembentukan DRN bermula dari kebutuhan untuk mengarahkan kegiatan penelitian berbagai lembaga berdasarkan prioritas pembangunan. Pembentukan DRN berdasarkan Keputusan Menteri Ristek diawali dengan pembentukan Tim Perumus Program Utama Nasional Riset dan Teknologi (PEPUNAS RISTEK) pada tanggal 11 Mei 1978. Anggotanya terdiri atas berbagai pakar disiplin ilmu. Tim ini dibentuk sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan riset dan teknologi. Selanjutnya, tanggal 7 Januari 1984 terbit Keputusan Presiden RI No 1 tahun 1984 tentang DRN, yang (anggotanya) merupakan kelanjutan dari Tim PEPUNAS RISTEK. Produk dari DRN ini adalah Program Utama Ristek (PUNAS Ristek) yang kemudian menjadi acuan semua lembaga penelitian termasuk perguruan tinggi dalam memberikan arah kegiatan penelitian. Berdasarkan UU No 18 tahun 2002, yang dimaksud dengan DRN adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan iptekdi Indonesia. Dewan ini selanjutnya merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan iptek serta memberikan berbagai pertimbangan bagi penyusunan kebijakan strategis pembangunan nasional iptek. Dalam undang-udang tersebut disebutkan bahwa keanggotaan DRN juga mencakup perwakilan dari DRD Untuk mewakili semua kepentingan daerah.

KELEMBAGAAN IPTEK

45

Peran DRN dan DRD sangat penting dalam pembangunan nasional iptek, baik di pusat maupun di daerah. Keberadaan kedua dewan tersebut sangat diperlukan dalam rangka penyusunan arah kebijakan serta prioritas utama pembangunan iptek. Keberadaan �� DRN untuk saat ini didasari oleh Peraturan Presiden No 16 tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional. Menindaklanjuti Pasal 19 Undang-Undang no 18 tahun 2002 dan Peraturan Presiden No 16 tahun 2005, tugas utama DRN adalah mendukung Menteri (Riset dan Teknologi) dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Perpres No 16 tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional, tugas DRN adalah : a. Membantu Menteri dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Memberikan berbagai pertimbangan kepada Menteri dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. 3.2.7. Dewan Riset Daerah (DRD) Dewan Riset Daerah merupakan organisasi yang perlu dibentuk oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan amanat UU No.18 Tahun 2002 tentang Sisnas P3 Iptek. Sesuai dengan Pasal 20 Bab IV undang-undang tersebut DRD perlu ada untuk mendukung Pemda dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Tugas Dewan ini memberikan masukan kepada Pemda berupa pemikiran dalam rangka: (a) pemetaan kebutuhan iptek; (b) mencari, memenuhi, merumuskan arah pembangunan iptek sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki; (c) menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan iptek; (d) pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan iptek (yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan penerapannya di daerah). Masukan dari DRD lebih lanjut akan mendukung Pemda melakukan koordinasi di bidang iptek dengan daerah-daerah lain, serta mewakili daerah di DRN. Dalam hal ini DRD sebagai suatu pranata yang dibentuk Pemda adalah pengejawantahan upaya memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang iptek, berpedoman pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional. Melihat tugas dan peran yang diembannya, keberadaan DRD memiliki arti strategis yang sama dengan DRN di tingkat pusat dalam pembangunan berbasis iptek

46


Keberadaan DRD antara lain juga untuk memberdayakan lembaga-lembaga litbang di daerah. Jalinan kerjasama di dalam bidang iptek diharapkan dapat diwujudkan untuk saling melengkapi kepentingan kedua belah pihak. Karena perannya yang sentral dalam membangun kapasitas iptek di daerah, DRD sangat diharapkan dapat dibentuk di seluruh daerah otonom baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, dengan tetap memperhatikan aspek sumberdaya manusia yang tersedia dan dapat diandalkan. Pembentukan dewan ini berdasarkan UU no 18/2002 diamanatkan kepada Pemerintah Daerah. Pemda yang dimaksud dalam UU tersebut meliputi kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah. Adapun menurut UU No 32 tahun 2004, pemerintah daerah terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pembentukan dan keberadaan DRD ini perlu dikukuhkan dan diatur oleh suatu peraturan daerah. Dalam menjalankan kegiatannya, menurut ketentuan undang-undang, organisasi ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah. Kenyataan yang ditemui di daerah ternyata tertidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah pusat. W�� alaupun UU no 18/2002 itu telah mengamanatkan pembentukan DRD, sampai saat ini ternyata tidak semua pemerintah daerah antusias dalam meresponnya. Keengganan Pemda tidak terlepas dari munculnya beberapa kendala antara lain terbatasnya anggaran pemerintah daerah. Karena walaupun bukan lembaga struktural, DRD tetap memerlukan anggaran biaya yang harus disediakan oleh Pemda bersangkutan. Faktor penghambat lain adalah kekurangan sumberdaya manusia, terutama di tingkat Kabupaten/kota. Pemda pun belum melihat keuntungan yang akan diperoleh dengan adanya DRD. Maka untuk �� mendorong Pemda atau para kepala daerah di Indonesia membentuk DRD, diperlukan peran Kementerian Ristek. Tanggungjawab KRT diperlukan untuk meyakinkan dan memberikan jaminan bagi para kepala daerah bahwa keberadaan DRD dapat memberi keuntungan atau dampak positif bagi daerah. Pembahasan peran DRD lebih lanjut akan diuraikan pada bab berikutnya.

47

BAB IV KOHERENSI KEBIJAKAN DAN KEMITRAAN LEMBAGA IPTEK Pada prinsipnya pemerintah akan melakukan intervensi atau mengeluarkan sebuah kebijakan apabila terjadi suatu persoalan dan adanya tidak mampuan lembaga publik mengatasi atau mengurangi persoalan yang dihadapi. Setiap kebijakan, idealnya memenuhi kriteria yang baik, salah satu adalah memenuhi persyaratan koherensi kebijakan. Terdapat beberapa definisi mengenai koherensi kebijakan. Koherensi kebijakan menurut OECD adalah suatu upaya sistematis sinergis kebijakankebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mencapai tujuan. Geerling dan Stead dalam Widodo, 2005; menyatakan bahwa koherensi kebijakan bisa disinonimkan dengan formulasi kebijakan yang koheren, koordinasi kebijakan, integrasi kebijakan, dan koherensi tata kelola menyeluruh (holistic governance coherence). Sedangkan menurut Taufik (2005), koherensi kebijakan menyangkut keterpaduan dan harmonisasi, saling mengisi dan memperkuat terutama antarpola kebijakan ekonomi, industri dan teknologi, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan antara/pusat dan daerah, sehingga tidak berbenturan, atau bertolak belakang. Karena itu diperlukan semacam mekanisme koordinasi dan komunikasi antar sektor maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Brissalous dalam Widodo (2005) menegaskan bahwa integrasi atau koherensi kebijakan dapat dicapai secara vertikal (antar tingkatan) dan horisontal (pada tingkatan yang sama). Dua �� kebijakan disebut terintegrasi apabila tujuan, sasaran, prosedur dan instrumennya saling terkait secara eksplisit. Kebijakan bisa disebut terintegrasi apabila tujuannya memiliki beberapa aspek yang sama, misalnya lingkup, cara pemecahan masalah. Bisa juga jika terdapat kesamaan aktor yang mempunyai nilai, visi, tujuan bersama yang berhubungan secara kolaboratif. Duraiappah dalam Widodo (2005); menyatakan bahwa koherensi kebijakan diperlukan untuk mengurangi duplikasi dan fragmentasi. Oleh karena itu, perlu koherensi vertikal, horisontal, antar instrument dan institusi, dan organisasi. Koherensi horisontal berarti koherensi antar kebijakan pada masing-masing tingkatan (lokal, nasional, dan internasional). Koherensi vertikal mengintegrasikan instrumen, institusi dan organisasi antar skala. Koherensi organisasi memerlukan koordinasi antar organisasi misalnya sekretariat pada tingkatan yang berbeda. Koherensi institusi membutuhkan

48


sinergi dan meminimalisasi konflik antar aturan baik formal maupun informal yang diadopsi oleh berbagai organisasi. Terdapat beberapa pernyataan yang serupa, yakni: 1. Integrasi tujuan tidak harus disertai kompromi integritas masing-masing tujuan; 2. Integrasi institusi, administrasi, dan organisasi melalui upaya integrasi tatacara legal, prosedur, infrastruktur, maupun pengambilan keputusan antar sektor; 3. Integrasi antar aktor yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong berkembangnya koherensi kebijakan pada berbagai tataran. Upaya demikian tentu perlu dikembangkan bersama oleh berbagai pihak (para pemangku kepentingannya). Karena semakin disadari bahwa kebijakan bukanlah semata ranah intervensi bagi Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Daerah. Hal ini berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah daerah – selain pemerintah pusat, mempunyai tugas dan kewenangan dalam mengembangkan iptek di tanah air. Perlunya usaha bersama dalam mendorong koherensi kebijakan, mengingat kebijakan itu terkait dengan dimensi berikut: 1. Dimensi tata kelola kebijakan (policy governance): bahwa kebijakan dapat ditentukan pada beragam tataran (lokal, daerah, nasional dan internasional); koherensi dan komplementasi kebijakan dari beragam tataran amat penting. 2. Dimensi sektoral: bahwa terdapat beragam faktor yang akan memberikan pengaruh umum dan pengaruh bersifat spesifik sektor; sehingga respon kebijakan yang dikembangkan perlu mempertimbangkan hal itu. 3. Interaksi dengan bidang kebijakan lainnya: bahwa kebijakan diimplementasikan juga disertai dengan implementasi kebijakan lainnya (selain kebijakan iptek). Secara konsep, koherensi kebijakan menyangkut dimensi: 1. Koherensi horisontal yang menentukan bahwa masing-masing kebijakan yang terkait atau kebijakan-kebijakan sektoral dikembangkan untuk saling

KEMITRAAN DALAM SISTEM INOVASI

2. 3.

4.1.

49

mengisi dan/atau memperkuat atau meminimumkan ketidakkonsistenan (inkonsistensi) dalam tujuan yang (mungkin) saling bertentangan. Koherensi vertikal yang menentukan bahwa keluaran yang diperoleh dari kebijakan sesuai atau konsisten dengan tujuan pembuat kebijakan. Koherensi temporal yang berkaitan dengan keadaan bahwa kebijakan yang ditetapkan saat ini akan tetap efektif di masa mendatang dengan membatasi potensi inkoherensi dan dapat memberikan semacam panduan bagi perubahan (dan berkaitan dengan manajemen transisi). Kemitraan dalam Sistem Inovasi

Di dalam undang-undang no 18 tahun 2002, kemitraan antar pelaku iptek atau elemen iptek nasional disebutkan dalam penjelasan pasal 15 sebagai berikut : Jaringan merupakan unsur Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang teramat penting. Secara keseluruhan, terbentuknya jaringan dapat menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan hasil masing-masing unsur kelembagaan secara sendiri-sendiri, melalui : a. Hubungan interaktif yang menumbuhkan orientasi unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara komplementer; b. Peningkatan aliran sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi antar unsur kelembagaan sehingga sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih optimal; c. Gugus unsur-unsur kelembagaan yang terkait dalam rantai peningkatan nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, mulai dari tahap pemikiran atau konsepsi, penelitian dan pengembangan, sampai ke tahap penuangannya ke dalam perekayasaan dan inovasi dalam kegiatan produksi. Jaringan terbentuk oleh adanya kemitraan antar unsur kelembagaan, berdasarkan adanya saling kepentingan karena unsur yang satu dapat mengisi, melengkapi, dan memperkuat unsur yang lain. Kemitraan tersebut hanya dapat terjadi apabila lingkup kegiatan unsur kelembagaan itu pada tingkat tertentu memiliki keterkaitan atau tumpang tindih. Namun, perlu dihindarkan terjadinya tumpang tindih yang merupakan pemborosan. Undang-undang tersebut sudah mengamanatkan betapa penting suatu bentuk kemitraan. Hal ini sejalan dengan sistem inovasi, yang menempatkan kemitraan sebagai sebuah kunci keberhasilan dari sistem tersebut.

50


Untuk dapat terjadinya kemitraan antar lembaga atau antar elemen sistem (inovasi) secara nasional, diperlukan adanya intervensi pemerintah. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa untuk terjadinya kemitraan antar pelaku iptek nasional, peran pemerintah sangat sentral. 4.2.

Hubungan/Koordinasi Antar Lembaga Iptek

Aturan formal mengenai hubungan antarlembaga iptek tertuang dalam Pasal 15, 16, dan 17 UU No 18 tahun 2002, yakni mengenai jaringan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. Tetapi aturan yang ada dalam UU tersebut masih belum secara jelas mencantumkan bentuk atau mekanisme jaringan tersebut. Undang-undang ini hanya menyebutkan pentingnya sinergisme kerja antara satu lembaga dengan lembaga lainnya serta keuntungan terbentuknya jaringan itu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sampai saat ini koordinasi antarlembaga iptek masih bersifat insidental, temporer, atau ad hoc. Koordinasi terjadi biasanya kalau ada seminar, diskusi, atau kerjasama antar lembaga. Koordinasi seperti ini biasanya tidak permanen, melainkan hanya bersifat sesaat yaitu untuk menyelesaikan suatu proyek yang berjangka pendek bukan program jangka panjang. �� Setelah proyek tersebut selesai maka selesai pula jaringan kerjasama tersebut. Padahal untuk membangun suatu sistem iptek yang baik, diperlukan sistem jaringan yang kuat dan menjamin kerjasama jangka panjang seluruh lembaga iptek nasional. Koordinasi antarlembaga iptek saat ini masih besifat semi formal. Hal itu pun baru terjadi di dalam ‘kelompok’ lembaga iptek yang sama. Bentuk koordinasi tersebut adalah berupa forum diskusi atau rapat kerja yang dilakukan setiap tahun. �� Beberapa forum atau rapat kerja tersebut antara lain : a.

Rakornas Ristek

Rapat Koordinasi Nasional Ristek (Rakornas Ristek) diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT), untuk membahas materi yang telah disiapkan oleh KNRT , LPND Ristek, DRN, Perguruan Tinggi, dan Litbang Daerah. Rapat ini diikuti LPNK Ristek, Lembaga Litbang Departemen, Lembaga Litbang Daerah, DRN, DRD, dan kalangan swasta atau industri. Para peserta tersebut mereprentasikan seluruh kelembagaan iptek nasional. Tetapi kalau melihat mekanisme yang dilakukan, Rakor ini masih merupakan sebuah forum diskusi biasa yang pesertanya melibatkan seluruh unsur kelembagaan iptek nasional.

HUBUNGAN/KOORDINASI ANTAR LEMBAGA IPTEK

51

Mekanisme yang berlaku dalam Rakor ini adalah seluruh peserta mengikuti sebuah diskusi secara pleno yang setiap sesi menampilkan beberapa pemakalah dari hampir seluruh unsur kelembagaan iptek nasional. Tetapi �� makalah yang dipresentasikan merupakan makalah yang dibuat dan disiapkan sendiri-sendiri. � Jadi hampir tidak ada poros penyusunan bahan rakor yang melibatkan seluruh unsur kelembagan iptek nasional. Tetapi kelembagaan iptek yang terlibat masih merupakan lembaga iptek di pusat, sedangkan lembaga iptek daerah masih belum terlihat aktif. Tujuan Rakor sebagai sarana untuk koordinasi seluruh unsur lembaga iptek nasional masih belum tercapai secara optimal, karena hasil Rakornas tersebut masih belum secara aktif melibatkan seluruh unsur kelembagaan iptek nasional. Sehingga dokumen yang dihasilkan dalam rakor tersebut masih belum mampu mengikat dan dijadikan landasan kegiatan riset seluruh unsur kelembagaan iptek nasional satu tahun berikutnya. Di sisi lain, penyelenggaran Rakornas Ristek selama ini dilaksanakan bukan sebagai sebuah kegiatan yang sistematis dalam kerangka koordinasi antarelemen iptek nasional yang berikelanjutan. Hal ini terbukti pada beberapa tahun, misalnya tahun 2009, Rakornas Ristek tidak dilaksanakan; atau hasil kegiatan tahun sebelumnya kadang-kadang tidak berkaitan dengan tahun berikutnya. Rakornas Ristek tahun 2008 yang diselenggarakan di Palembang, merupakan tonggak bagi sebuah proses Rakor yang menghasilkan kesepakatan nasional. Salah satu hasil Rakornas Ristek tahun 2008 adalah disepakatinya Sistem Inovasi Nasional sebagai sebuah pendekatan pembangunan. Lebih �� lanjut hasil Rakornas ini ditindaklanjuti menjadi dokumen RPJMN 2010-2014. a.

Rakornas Balitbangda

Rapat Koordinasi Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Rakornas Balitbangda) merupakan forum diskusi tahunan yang diikuti Balitbangda dari berbagai daerah. Pelaksanaan kegiatan ini dikoordinasikan oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, bekerjasama dengan salah satu Kedeputian di KRT. P�� enyelenggaraan Rakornas ini dilakukan bergilirian diantara anggota Balitbangda yang ada. Format penyelenggaraannya berupa diskusi panel yang menampilkan pembicara dari berbagai narasumber utama, antara lain dari Kementerian Dalam Negeri, darn KRT. M�� ateri yang disampaikan wakil dari Balitbangda lebih banyak menjagi bahan tukar informasi diantara Balitbangda lainnya. Sehingga hasil yang diperoleh dari

52


Rakornas ini hanya berupa rencana umum Balitbangda dan bersifat administratif. Perencanaan strategis program Balitbangda ke depan masih belum dihasilkan dari Rakornas ini. Hingga kini belum terbentuk sebuah pola koordinasi antara Balitbangda dengan lembaga iptek lain yang ada di Pusat, baik LPND Ristek maupun Litbang kementerian. a.

Forum Biro Perencanaan Ristek

Forum Biro Perencanaan Ristek (Foren) merupakan suatu bentuk koordinasi informal yang dilakukan oleh Biro Perencanaan di LPND Ristek, dengan melibatkan salah satu Kedeputian di KRT dan salah satu Biro yang ada di Bappenas yang menangani iptek. Dalam melaksanakan aktivitasnya, Foren membuat Kelompok Kerja (Pokja) yang memiliki aktivitas masing-masing. Hasil dari Foren ini menjadi bahan masukan bagi kebijakan KNRT dan Bappenas. Beberapa aktivitasnya antara lain penyusunan RPJMN, Jakstranas Iptek serta koordinasi lain yang lebih banyak bersifat penyamaan persepsi. Dari forum ini masih sedikit dihasilkan kesepakatan koordinasi yang bersifat mengikat dan berkelanjutan seperti halnya kebijakan satu pintu atau kolaborasi riset antar LPNK. Sebetulnya forum ini memiliki kesempatan untuk menyusun suatu mekanisme koordinasi permanen diantara LPNK Ristek, terutama dalam membanngun kolaborasi riset. Karena beberapa LPNK, misalnya BPPT, LIPI dan Batan banyak memiliki kesamaan program riset. a.

Forum Lintas Kelitbangan

Forum Lintas kelitbangan adalah sebuah bentuk koordinasi informal yang dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh lembaga litbang kementerian. Seperti halnya Foren Ristek, forum ini aktivitasnya lebih banyak membahas permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas internal. Hasil dari forum ini menjadi bahan masukan bagi kebijakan lembaga litbang departemen. Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan forum ini untuk menjadi forum resmi antara lain masih sangat kentalnya kebijakan sektoral yang hanya menyisakan sedikti ruang untuk berkolaborasi. Walaupun sebenarnya banyak celah untuk terjadinya kolabroasi antarlembaga litbang sehingga forum kelitbangan ini akan lebih bermanfaat secara lebih signifikan bagi pengembangan iptek. Sebetulnya telah ada kesepakatan secara formal diantara lembaga-lembaga litbang tentang visi pembangunan nasional iptek Indonesia tahun 2005-2025. Namun hal ini masih sangat sedikit dipahami oleh lembaga tersebut.


53

Koordinasi antar lembaga iptek akan berjalan lebih baik dan berkelanjutan apabila seluruh lembaga memiliki persepsi yang sama mengenai visi pembangunan nasional iptek. Setiap lembaga yang ada memiliki tugas untuk melaksanakan misi masing-masing yang disusun dan disepakati untuk mencapai visi bersama tersebut. Sampai saat ini antara satu forum atau Rakornas dengan yang lainnya masih belum terjadi koordinasi secara sistematis. Sehingga hasil dari setiap forum atau rakor masih berupa bahan yang terpisah satu dengan lainnya. Sarana yang paling tepat untuk mengkoordinasikan seluruh forum dan rakor tersebut adalah di Forum Rakornas Ristek. Untuk masa datang sebutannya Rapat Koordinasi Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Rakornas Iptek). Kunci untuk menjadikan Rakornas Iptek menjadi forum tertinggi komunitas iptek nasional adalah adanya sebuah mekanisme baku penyelenggaarannya, yang sistematis berjenjang dan melibatkan seluruh unsur kelembagaan iptek nasional. Sistematis artinya rakor ini dibuat dengan cara yang tertata rapi dan melibatkan seluruh stakeholder iptek nasional, baik pusat maupun daerah. Berjenjang berarti dilakukan dari organisasi terkecil elemen iptek dan dari tingkat pemerintahan daerah kabupaten/kota kemudian ke tingkat propinsi sampai ke tingkat nasional. Diharapkan melalui Rakornas ini Visi Nasional Iptek dapat disosialisasikan dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unsur kelembagaan nasional iptek. Berdasarkan penjelasannya sebelumnya disebutkan bahwa infrastruktur kelembagaan dan sumberdaya manusia (SDM) fungsional peneliti di daerah dapat dikatakan sebagai salah satu masalah yang dihadapi daerah. Rendahnya kinerja iptek di daerah tidak terlepas dari kondisi kebijakan pembangunan iptek di daerah, baik kebijakan yang menyangkut kelembagaan (termasuk organisasi dan regulasi) maupun kebijakan pengembangan SDM iptek. 4.2.1. Hubungan Sistem Inovasi Pusat dan Daerah Untuk menggambarkan sebuah sistem inovasi nasional dan inovasi daerah, antara lain dapat menggunakan pendekatan model Chung (2001). Chung berpendapat bahwa Sistem Inovasi Nasiona (SIN) dapat dibangun oleh dua subsistem utama, yaitu subsistem inovasi sektoral (SIS) dan subsistem inovasi daerah (SID). SIS misalnya sektor pertanian, sektor manufaktur, atau sektor jasa.

54


Sektor

Daerah A

Daerah B

Daerah C.

Sekt or 1

°Æ•©™

°Æ•©™

°Æ•©™

Sekt or 2

°Æ•©™

°Æ•©™

°Æ•©™

Sekt or 3

°Æ•©™

°Æ•©™

°Æ•©™

.

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

SID A

SID B

SID C

…..

SIN

... .... ..

….. ….. …..

SIS 1

SIS 2

SIS 3

. .

Gambar 4.1. Sistem Inovasi Daerah dan Sistem Inovasi Nasional (Chung, 2001) Keterangan : ° = Lembaga penelitian; ø= perguruan tinggi; • = instansi pemerintah; © = pemerintah pusat; ™ = industri swasta; SID = sistem inovasi daerah; SIS = sistem inovasi sektoral; SIN = sistem inovasi nasional.

Kedua subsistem tersebut dibangun oleh beberapa elemen antara lain lembaga penelitian, perguruan tinggi, instansi teknis pemerintah daerah, industri swasta, dan instansi pemerintah pusat. Seluruh elemen yang ada dalam SID, baik pada subsistem sektoral maupun pada subsistem daerah, harus membentuk hubungan timbal balik yang saling sinergis melalui hubungan kerjasama yang tertata, sehingga sistem tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Di samping itu potensi elemen yang ada harus dikembangkan seoptimal mungkin sehingga sistem secara keseluruhan mampu memberikan hasil paling optimal untuk pembangunan industri dan perekonomian masyarakat di setiap daerah dan untuk setiap sektor. Sistem Inovasi Daerah (SID) yang merupakan sub sistem dari SIN, memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing daerah. Seperti halnya SIN, SID juga dibentuk dari berbagai elemen yang menunjangnya, antara lain lembaga litbang, perguruan tinggi, industri di daerah, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat. SID juga melibatkan berbagai sektor yang potensial yang ada di daerah.


55

4.2.2. Hubungan DRD dan DRN Secara nasional, DRD bukan merupakan bagian atau subordinasi dari DRN, karena pada prinsipnya DRN dan DRD bersifat independen. Hubungan DRN dengan DRD diatur dalam penjelasan pasal 19 UU No 18/2002, yakni DRN merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan iptek di Indonesia. Dewan ini merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan iptek serta memberikan berbagai pertimbangan bagi penyusunan kebijakan startegis pembangunan nasional iptek. Untuk mewakili semua kepentingan, keanggotaan DRN mencakup perwakilan dari DRD sebagaimana tercantum dalam UU No 18/2002 dan Perpres No 16 tahun 2005. Keberadaan perwakilan DRD sebagai anggota DRN akan memiliki peran yang sangat penting bagi upaya masif pelaksanaan pembangunan iptek nasional. Sesuai dengan tugas yang dicantumkan dalam UU No 18/2002, DRD juga berperan sebagai agen pembangunan iptek di daerah. Melalui keberadaan perwakilan DRD di DRN, informasi strategi pembangunan nasional iptek akan secepatnya sampai di daerah. Informasi yang diperoleh dapat dielaborasi oleh masing-masing daerah menjadi bahan masukan kebijakan pemerintah daerah, yang pada gilirannya juga menjadi umpan balik bagi kebijakan pembangunan iptek nasional. Selain itu, keberadaan perwakilan DRD tersebut dapat dioptimalkan perannya dalam rangka membangun jaringan lembaga iptek nasional. Peran tersebut dapat dilaksanakan oleh DRD, apabila kedudukannya sebagai anggota DRN benar-benar aktif. Mengingat sangat luasnya letak geografis Indonesia, maka keaktifan DRD sebagai anggota DRN bukan harus berarti harus hadir secara fisik dalam rapat-rapat yang dilakukan DRN. Dalam rangka membangun dan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan anggota DRN dari unsur DRD, DRN dapat membangun suatu mekanisme komunikasi secara virtual. Dalam cara ini seluruh informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh DRN (melalui hasil rapat Badan Pekerja atau Komisi Teknis) dapat selalu diketahui oleh DRD. DRD hanya diperlukan kehadirannya secara fisik pada sidang paripurna DRN dan saat pembahasan isu mengenai pembangunan iptek di daerah. Berikut digambarkan pada Gambar 4.2. mengenai pola mekanisme DRN dan DRD (Propinsi dan Kabupaten).

56


Regional C

DRD Prop DRD Prop

DRD

DRD

DRN DRD

Regional A

DRD Prop DRD Prop

DRD Prop

DRD Kab

DRD Kab

DRD Kab

Regional B Gambar 4.2. Pola mekanisme koordinasi DRN-DRD (DRN, 2007) Keberadaan DRD sebagai anggota tertunya akan membantu DRN dalam membangun jaringan iptek nasional. Saat ini jaringan kelembagaan iptek nasional masih belum optimal memberikan kontribusi bagi penyebaran iptek ke pelosok daerah. Diharapkan keberadaan DRD dapat menjadi poin penting dalam mengembangan pemanfaatan jaringan tersebut, bukan hanya bagi daerah bersangkutan melainkan juga bagi kalangan iptek nasional. Koordinasi dan komunikasi antara DRN dan DRD sangat penting dilakukan terus menerus untuk dapat menyamakan persepsi visi, misi, serta strategi pembangunan iptek nasional. Melalui kedudukan DRD di DRN lah akses untuk koordinasi dan komunikasi tersebut dapat dilakukan secara lebih sistematis. Untuk mendukung terjadinya koordinasi dan komunikasi tersebut. DRN perlu membangun suatu mekanisme kerja yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh seluruh anggota. Mekanisme kerja ini sebaiknya memperhatikan delapan proses inti yang harus diperhatikan dalam jaringan (network) antara institusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Tidd (et al, 2005), antara lain:


57

•

Pembentukan jaringan: Bagaimana anggota jaringan ditetapkan dan dipertahankan • Pengambilan Keputusan: Bagaimana (Dimana, Kapan, Siapa, dll) keputusan dapat diambil • Resolusi Konflik: Bagaimana konflik dapat dicari solusinya • Pemrosesan Informasi: Bagaimana Informasi mengalir dan dapat dikelola • Penemuan pengetahuan: Bagaimana pengetahuan diartikulasikan dan ditemukan untuk dapat diakses oleh semua anggota jaringan • Motivasi / Komitmen: Bagaimana anggota dapat termotivasi untuk ikut serta atau tetap dalam jaringan. Contoh: melalui dorongan aktif, bertukar pikiran mengenai pengembangan • Pembagian Risiko / Manfaat: Bagaimana Risiko dan Manfaat dibagi secara rata • Integrasi: Bagaimana hubungan dapat dibentuk dan dipertahankan antara individu-individu dalam jaringan. Dengan adanya kelancaran arus informasi dua arah DRN-DRD ini, maka disparitas pembangunan iptek antardaerah dengan pusat serta antarsesama daerah sendiri dapat dikurangi. Upaya ini juga dapat menyebabkan tercapainya efisiensi anggaran nasional. Diketahui saat ini Pemerintah Pusat memiliki anggaran yang terbatas untuk membiayai pembangunan iptek. Anggaran nasional yang ada sebagian besar telah disebar ke masing-masing daerah. Melalui DRD, sebagai agen pembangunan iptek di daerah, penggunaan anggaran pemerintah untuk pembangunan iptek nasional dapat lebih optimal. Sementara itu hubungan antara DRD Provinsi dengan DRD Kabupaten/ Kota merupakan hubungan koordinatif. Melalui koordinasi tersebut dapat dibangun komunikasi intensif antar DRD Kabupaten/Kota dengan DRD Provinsi. Dari koordinasi tersebut yang dapat disusun berbagai kesepakatan bersama untuk mengembangkan iptek berdasarkan potensi kewilayahan. Hasil koordinasi ini akan sangat penting untuk disampaikan oleh perwakilan DRD Provinsi di forum DRN. 4.2.3. Hubungan DRD dengan Lembaga Eksekutif Daerah Sebagai lembaga negara non pemerintah, DRD memiliki mekanisme dan pola hubungan kerja dengan lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah). Meskipun pembentukannya diatur dalam UU No 18 tahun 2002, namun dalam

58


UU tersebut tidak ada pengaturan secara rinci mengenai hubungan antara DRD dengan pemerintah (lembaga eksekutif daerah). Hubungan antar keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut: • Fasilitas • Dana Pemerintah Daerah

KONSULTATIF

DRD

• Hasil monitoring & Evaluasi Iptekda • Masukan Kebijakan Pembangunan iptekda • Masukan perencaan pembangunan iptekda Kebijakan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Monitoring dan Evaluasi

Perencanaan

Gambar 4.3. Hubungan dan pola kerja DRD dengan Pemerintah Daerah •

•

•

•

•

DRD yang dibentuk oleh Pemda mempunyai tugas memberikan masukan kebijakan serta berperan aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan iptek daerah (iptekda). DRD juga mempunyai peran dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan iptek daerah. Hasilnya kemudian digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan iptek daerah. Peran lainnya adalah memberikan masukan - baik diminta maupun tidak kepada kepala daerah dalam mengatasi masalah aktual yang dihadapi daerah. Lembaga eksekutif daerah yang secara langsung berhubungan dengan DRD adalah Badan Litbang Daerah (Balitbangda) atau Bidang Litbang yang ada di Bappeda. Sumber pembiayaan untuk DRD berasal dari APBD yang secara administratif dapat ”dititipkan” kepada Balitbangda atau Bappeda sebagai salah satu Satuan Kerja Pemda (SKPD) yang berperan sebagai lembaga induk administrasi keuangan.

HUBUNGAN/KOORDINASI ANTAR LEMBAGA IPTEK •

•

•

59

Pemda sebagai lembaga eksekutif berkewajiban menyediakan fasilitas serta anggaran untuk seluruh kebutuhan DRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemda, dalam hal ini kepala daerah, memiliki kewenangan untuk meminta masukan dari DRD dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Secara spesifik, kepala daerah dapat meminta DRD untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen kebijakan strategis pembangunan daerah iptek (Jasktrada Iptek). Untuk implementasi Jakstrada Iptek, DRD menyusun Agenda Riset Daerah (ARD) sebagai bahan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini Balitbangda).

4.2.4. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Selain DRD yang berfungsi sebagai think tank non struktural bagi pemerintahan daerah, ada pula institusi lain di Pemda – yaitu di beberapa propinsi, bahkan kabupaten/kota - yang berperan sebagai koordinator pelaksana/ eksekutor pembangunan iptek di daerah. Intitusi itu adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) yang berada di bawah Kepala Daerah. Propinsi-propinsi yang telah memiliki Balitbangda adalah: Propinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, serta Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Propinsi yang belum memiliki Balitbangda, namun mempunyai badan yang berfungsi sama adalah Propinsi Gorontalo dikenal dengan Badan Lingkungan Hidup, Riset, dan Teknologi Informasi; Propinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian, serta propinsi Riau yang membentuk Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Beberapa propinsi yang belum memiliki Balitbangda menetapkan Bappeda untuk melaksanakan peran dan fungsi litbang. Propinsi itu adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Papua, dan Irian Jaya Barat. Berdasarkan perkembangan terakhir, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah beberapa daerah telah mengubah status lembaga iptek/litbangnya, yang semula berupa lembaga mandiri (berupa balitbangda) kemudian diubah atau dilebur menjadi bagian dari Bappeda atau instansi lain.

60


Peleburan lembaga litbang daerah kembali ke Bappeda, disinggung dalam Penjelasan PP No 41 tahun 2007 pasal 22 ayat (5). Isi penjelasan tersebut: “Perumpunan dimaksud adalah penanganan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan fungsi pendukung yang dapat digabung dalam satu perangkat daerah berbentuk badan dan/atau kantor, misalnya urusan perencanaan pembangunan digabung dengan urusan penelitian dan pengembangan”. Bila diperhatikan pasal 22 tersebut sebenarnya tidak secara langsung menjelaskan perumpunan Litbang kepada perencanaan, karena yang dibahas adalah mengenai perumpunan urusan yang sejenis. Tetapi kenyataannya banyak daerah yang menangkap dan menganggap bahwa contoh atau perumpamaan tersebut sebagai direction yang harus dilakukan daerah. Para penyusun PP bisa jadi tidak menyadari pencantuman contoh tersebut berakibat cukup signifikan bagi eksistensi kelembagaan litbang daerah. Kalau hal ini merupakan sebuah kesengajaan, maka dapat dikatakan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap inovasi ternyata sangat kecil, dan tidak sesuai dengan perintah dari UU no 18 tahun 2002. Terlepas dari hal tersebut, sampai saat ini keberadaan lembaga litbang daerah atau balitbangda di beberapa daerah nyatanya memang belum menunjukkan kinerja yang baik sebagai lembaga strategis bagi pembangunan ekonomi daerah. Hal itu dapat dilihat dari fakta bahwa jauh sebelum terbitnya PP no. 41 2007, Propinsi Kalimantan Barat dan Maluku Utara telah “melebur” Balitbangda ke dalam Bappeda. Sedangkan daerah yang meleburkan Balitbangda ke Bappeda setelah PP 41 keluar antara lain Sumatera Barant, Jawa Barat dan Papua. 4.2.5. Peran Balitbangda versus Peran DRD Masalah yang kini banyak dihadapi dalam penyelenggaraan sistem inovasi dan pembangunan iptek di daerah adalah adanya keragu-raguan sebagian besar daerah dalam memposisikan Balitbangda dan DRD. Saat ini di beberapa daerah masih terjadi ”konflik” kepentingan antara Balitbangda dengan DRD. Akibatnya pembangunan iptek di daerah tidak berjalan semestinya, bahkan dapat dikatakan kontra produktif bagi terlaksananya sistem inovasi di daerah. Kondisi ini antara lain disebabkan masih belum adanya kesamaan persepsi atau cara pandang terhadap kedudukan dan peran kedua lembaga iptek tersebut. Kebanyakan eksekutif daerah, bahkan pusat, masih belum memahami secara jelas perbedaan peran yang harus ”dimainkan” oleh kedua lembaga tersebut.

KEMITRAAN RISET NASIONAL

61

Kecenderungan yang ada saat ini, para pelaku inovasi di daerah, menempatkan kedua lembaga tersebut sebagai lembaga eksekutor riset atau litbang. Padahal dari landasan legal yang ada, yakni UU No 18 tahun 2002, secara eksplisit menjelaskan posisi kedua lembaga tersebut, yang memang berbeda. Balitbangda merupakan lembaga eksekutif yang dibentuk oleh kepala daerah untuk melaksanakan sebagian tugas kepala daerah yakni melaksanakan kegiatan riset atau litbang untuk pembangunan daerah, baik dilakukan sendiri maupun berkolaborasi dengan lembaga lain (perguruan tinggi). Selain �� berperan aktif sebagai pelaku riset atau litbang, di beberapa daerah Balitbangda juga menjadi koordinator pelaksanaan riset/litbang, yang anggota pelaksananya terdiri atas lembaga litbang lain serta perguruan tinggi setempat. Sementara itu DRD hanya berperan memberikan masukan dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan iptek daerah, melalui penyusunan Dokumen ARD. Dewan ini tidak berwenang mengeksekusi kebijakan dan berkoordinasi dengan lembaga lain, terutama lembaga eksekutif. Apabila peran dan posisi Balitbangda dan DRD ditempatkan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan secara konsisten, maka konflik yang tejadi antara keduanya tidak akan pernah muncul kembali, bahkan bisa jadi akan saling mengisi, melengkapi dan memperkuat. Kondisi ini akan memberikan suasana kondisif bagi berkembangnya sistem inovasi daerah.�� Dampak lebih lanjut adalah akan semakin meningkatkan pembangunan iptek daerah, serta pada akhirnya dapat mempercepat terjadinya proses pembangunan ekonomi daerah berbasis inovasi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. 4.3.

Kemitraan Riset Nasional

Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) pernah mengeluarkan beberapa program insentif yang bertujuan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan proses difusi teknologi. Program insentif tersebut adalah Riset Unggulan Terpadu (RUT), Riset Unggulan Terpadu Internasional (RUTI), Riset Unggulan Kemitraan (RUK), dan Riset Unggulan Nasional (Rusnas). RUK merupakan program insentif KRT yang bertujuan membentuk kemitraan antara lembaga riset (lembaga pemerintah) dengan industri. Tujuan utama RUK adalah untuk mendorong terjadinya proses difusi teknologi sehingga teknologi yang dikembangkan oleh lembaga riset dapat bermanfaat dan meningkatkan perekonomian atau produktivitas industri secara luas. Program

62


RUK telah dilaksanakan sejak tahun 1994 dan berlangsung sampai dengan tahun 2006 dengan jumlah kegiatan sekitar 200 proyek yang melibatkan kemitraan antara lembaga riset dengan industri. Program RUK sangat strategis sebagai salah satu instrumen untuk terjadinya difusi teknologi dari lembaga litbang kepada industri yang menjadi mitra dalam program RUK. Harapan lebih lanjut dari program RUK ini adalah terjadinya difusi teknologi kepada industri, di luar industri pelaku RUK. Tahun 2006 KRT mengeluarkan kebijakan untuk meyederhanakan program insentif ini. Sebelumnya KRT mengeluarkan lebih dari 24 program insentif, termasuk di dalamnya program RUK. Saat ini program insentif yang dikeluarkan oleh KRT hanya 5 jenis. Salah satu program insentif yang dikeluarkan adalah Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (PPKISP) dan Program Difusi sebagai program yang mirip RUK. Untuk dapat Riset Unggulan Kemitraan (RUK) adalah salah satu instrumen KRT dalam upaya mendorong tumbuhnya kegiatan riset di industri dengan konsep pembiayaan bersama (cost sharing) antara anggaran APBN dengan kontribusi pembiayaan oleh industri. Peningkatan kegiatan riset di bidang industri dilakukan dalam bentuk riset kemitraan dan antara lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa dengan industri. �� Program RUK diharapkan menunjang pembangunan sistem produksi nasional melalui pemberian : • Insentif berupa biaya dan tenaga ahli untuk meningkatkan kemampuan iptek industri; • Dukungan untuk mendifusikan kemajuan iptek; • Adopsi dan pendayagunaan kemajuan iptek; • Terobosan dan inovasi iptek; • Pengembangan sarana dan prasarana iptek; • Dukungan bagi terbentuknya jalinan yang kuat antara strata industri. Selain RUK juga ada p�� rogram Iptekda (iptek untuk pembangunan daerah) yang dilaksanakan oleh beberapa Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Ristek, yakni BPPT, LIPI, dan BATAN, sebenarnya merupakan salah satu sarana untuk terjadinya kemitraan lembaga riset pusat dengan daerah. P�� rogram iptekda, terutama yang dilakukan oleh LIPI dan BATAN (BPPT telah menghentikan program ini sejak tahun 2002), telah berhasil membangun kemitraan antara lembaga pusat (LIPI atau BATAN) dengan lembaga di daerah (perguruan tinggi dan lembaga litbang daerah).

KEMITRAAN RISET NASIONAL

63

P�� rogram kemitraan ini tidak dimulai dengan menyusun perencanaan secara bersama antara penghasil dan pengguna teknologi, tapi dibuat oleh pihak peneliti (penghasil teknologi) sendiri. Karena itu untuk keberhasilan program, sebaiknya saat penyusunan perencanaan kegiatan sudah harus melibatkan pihak pengguna teknologi, sehingga kebutuhan mereka akan hasil riset dapat terakomodasi dengan baik. Dalam hal ini akan terjadi kombinasi antara pendekatan Top-Down yang berkaitan erat dengan fungsi koordinasi dengan pendekatan Bottom-Up mengenai pengetahuan masyarakat akan kebutuhan dan manfaat dari riset. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam penerapan pendekatan Bottom-Up ini antara lain adalah sebagai berikut (�� Flanagan & Barker, 2009�� ): • Dialog antara pemangku jabatan • Panel-panel • FGD (Focus Group Discussion) • Konsensus • Polling • Dialog Internet • Konsultasi Publik Program-program insentif yang dikembangkan oleh KRT, seharusnya dapat menjadi fasilitas untuk meningkatkan kemitraan antar stakeholder, terutama antara lembaga pusat dengan lembaga daerah. Pengalaman di beberapa negara, untuk membangun kemitraan antara pelaku riset pemerintah banyak melakukan intervensi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan insentif. Salah satu program tersebut di Amerika dikenal dengan nama The Regional Research Partnership Program (RRPP). Program ini didesain untuk memberikan pelatihan jangka pendek peluang (sampai 6 bulan) bagi para staf teknis daerah. Sedangkan di Inggris ada kebijakan riset kemitraan meski berlingkup sektoral atau mengenai lingkungan. Program itu dinamai Living With Environmental Change (LWEC). LWEC bertujuan untuk mengubah cara para peneliti, pemerintah dan masyarakat berinteraksi dalam mengatasi tantangan lingkungan. Kemitraan memang akan sangat berarti bila terjadi kerjasama sinergis antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sinergi itu sendiri dimaknai sebagai kerjasama antarpihak yang telah saling percaya (trusted mutually), dan bersepakat untuk setiap aspek dalam penyelenggaraan kerjasama dan mampu berkomunikasi secara efektif. Secara grafis, terjadinya kemitraan yang bersinergis dapat digambarkan sebagai berikut :

64


Tahapan

Awal

Berproses

Advanced Bertukar alamat kontak

Connected

Mengetahui

Berkenalan

Communicated

Info sharing

Diskusi interaktif

Timbul ‘trust’

Collaborated

Bertukar ide atau alat

Setuju bekerjasama ( MOU )

Berkegiatan bersama

Coordinated

Sepakat atas SOP

Evaluasi bersama

Bersinergi

Gambar 4.4. Tahapan untuk bersinergi (Derry P, 2008) Pihak yang telah bersinergi dalam kerjasamanya, pastilah telah melalui tahapan pembicaraan yang intensif antara satu dengan pihak lainnya. Saat ini banyak yang mencoba melakukan kemitraan, tetapi banyak dari pelaku kemitraan tersebut yang tidak menghasilkan kesepakatan yang baik di antara para pelaku kemitraan. Hal ini mungkin saja terjadi karena tahapan yang seharusnya dilalui (gambar 4.4.) belum sepenuhnya dilaksanakan. Banyak yang menganggap bahwa bersinergi itu baru dapat terjadi setelah MOU disetujui. Padahal masih ada tahap lain untuk mencapai sinergi yang sebenarnya, yakni tahap berkegiatan bersama, menyepakati SOP, dan melakukan evaluasi bersama. Tentu saja apabila seluruh tahapan ini belum dilakukan bersama, maka kerjasama bersinergi akan sulit tercapai. 4.4.

Dokumen Perencanaan Membangun Koherensi Kebijakan

Pembangunan iptek nasional tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi nasional, yang perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik di pusat maupun daerah. Namun, koherensi kebijakan dalam pembangunan iptek nasional (antara pusat dan daerah), masih belum terbangun dengan baik. Hal ini terlihat dari fakta mengenai arah pembangunan daerah yang belum sepenuhnya sinkron dengan kebijakan pusat.

DOKUMEN PERENCANAAN MEMBANGUN KOHERENSI KEBIJAKAN

65

Dokumen perencanaan pembangunan (baik di pusat maupun daerah), merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk membangun koherensi kebijakan antara lembaga pusat dan lembaga daerah. Dokumen itu antara lain adalah RPJPN, RPJMN (untuk nasional) dan RPJPD dan RPJMD (untuk daerah). Sedangkan secara khusus, dokumen yang dapat dijadikan sebagai instrumen koherensi kebijakan pembangunan iptek adalah Agenda Riset Nasional (ARN), dengan harapan dokumen ini menjadi acuan seluruh stakeholders iptek nasional. Daya guna ARN sebagai dokumen acuan bersama pelaksanaan pembangunan iptek sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk di dalamnya faktor kesesuaian dengan kondisi daerah. Untuk memperoleh program ARN yang sesuai dengan kondisi daerah, diperlukan adanya proses koordinasi dan sikronisasi penyusunan dokumen perencanaan secara bersama antara pusat dan daerah. Secara umum, kendala yang dihadapi untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan iptek adalah kendala politis, teknis dan kelembagaan. • Kendala politis Seringkali terjadi, kebijakan yang dicanangkan pemerintah pusat (presiden) tidak sama dengan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu pemerintah daerah. Presiden di Pemerintahan pusat, menetapkan arah pembangunannya sesuai dengan janji kampanye dan visi-misinya. Segangkan Kepala daerah terpilih memiliki kewenangan sepenuhnya menentukan arah pembangunan daerah selama semasa pemerintahannya, juga berdasarkan visi-misinya sendiri atau RPJMD. Hal ini boleh jadi karena UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional belum dipahami secara benar oleh berbagai elemen dalam konteks pembangunan pusat-daerah. Beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait undang-undang tersebut adalah PP no 20 tahun 2006 tentang RKP, PP no 21 tahun 2006 tentang RKA-KL, PP no 39 tahun 2006 tentang pengendalian pembangunan dan PP 40 tahun 2006 tentang Rencana Strategis (Renstra). Seluruh peraturan tersebut pada dasarnya mengatur sistem perencanaan pembangunan dari lembaga pemerintah. Melalui peraturan tersebut diharapkan setiap lembaga pemerintah menjadikan dokumen Renstra dan rencana kerja Pemerintah Pusat/ Daerah (RKP/D) sebagai acuan pembangunan, termasuk juga dalam pelaksanaan riset. Kinerja setiap lembaga pemerintah akan diukur dari keberhasilan lembaga

66


tersebut dalam melaksanakan renstra dan RKP nya. Maka apabila ARN ingin dijadikan dokumen acuan, harus selalu berpedoman kepada renstra tersebut. • Kendala Teknis Kendala teknis yang dihadapi dalam menyinkronkan kebijakan pembangunan pusat dan daerah adalah masalah waktu atau periode pemerintahan. Pemilihan kepala daerah saat ini tidak dilakukan secara serentak, melainkan sangat tergantung kepada masa bakti kepala daerah di masing-masing daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan ARN sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan umum, perlu mengikuti mekanisme seperti pada gambar 4.5. • Kendala kelembagaan Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan iptek juga ditemukan kendala kelembagaan, yaitu disebebkan belum terbentuk keterpaduan atau sinergi menyeluruh dari lembaga di pusat dan daerah. Dalam menjalankan perencanaan pembangunan iptek di Indonesia, dibentuk Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Iptek (Sisrenbangnas Iptek), yang terdiri dari beberapa subsistem di bawahnya, yakni sisrenbang iptek di pemerintah pusat, propinci hingga kabupaten/kota. Sebagai kesatuan tata cara perencanaan pembangunan iptek Sistem ini menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Rencana ini kemudian harus dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan elemen kelembagan iptek nasional. Apabila penyusunan perencanaan dilakukan pada saat dokumen RPJM atau RPJMD sudah ada, maka luaran dari proses perencanaan di sistem ini adalah dokumen yang berisi rencana detail pembangunan iptek tahunan. Sedangkan apabila pelaksanaannya dilakukan sebelum RPJM/RPJMD terbentuk, luaran dari proses ini adalah dokumen induk pembangunan iptek untuk lima tahun atau satu tahun. Dokumen induk tersebut dapat dijadikan sumber penyusunan RPJM/ RPJMD lima tahun berikutnya.

Gambar 4.5. Sistem Perencanan Pembangunan Daerah Iptek Jangka 5 tahun (BPPT, 2006)

DOKUMEN PERENCANAAN MEMBANGUN KOHERENSI KEBIJAKAN 67

68


Melalui pelaksanaan sistem ini, maka seluruh stakeholders iptek nasional, baik di pusat maupun di daerah, akan terlibat secara langsung dalam penyusunan dokumen tersebut. Dokumen itu selanjutnya akan diacu oleh para pelaku iptek nasional, karena seluruh elemen terlibat dalam penyusunannya. Dengan demikian komitmen dari seluruh elemen untuk menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan pelaksanaan iptek menjadi lebih besar.

69

BAB V KEMITRAAN LEMBAGA RISET DAERAH (Studi Kasus) Selama ini kemitraan antarlembaga riset di daerah disebut-sebut tidak berjalan baik dikarenakan berbagai kendala. Untuk mengetahui faktor kendala itu, DRN melakukan serangkaian s�� tudi di beberapa daerah. Studi kasus ini dilakukan di tiga propinsi, yaitu Sumatera Selatan (Sumsel), Jawa Timur (Jtim), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Responden dalam kegiatan ini adalah stakeholders iptek daerah yang terdiri atas lembaga litbang (litbang daerah dan litbang instansi vertikal), perguruan tinggi, dan industri atau badan usaha. Ada sebanyak 30 lembaga menjadi responden di Sumatera Selatan, sedangkan di Nusa Tenggara Barat dipilih 25 lembaga. Namun di Jawa Timur hanya terpilih 12 lembaga, yang mewakili perguruan tinggi dan lembaga litbang. Sebagai satuan kerja ditunjuk enam lembaga litbang dari institusi pendidikan yaitu dari tiga PTN yaitu Institute of Tropical Diseases(Unair), LPPM(ITS), LPPM (Unibraw); dan tiga PTS yaitu Stikom, Unmuh, ITATS. 5.1.

Kelembagaan Iptek Daerah

Lembaga daerah yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan iptek antara lain adalah lembaga litbang dan Dewan Riset Daerah (DRD). Di samping itu, di daerah juga terdapat berbagai lembaga riset pusat yang berlokasi di daerah. Pada masa sebelum reformasi dan era otonomi daerah, banyak lembaga pusat yang domisilnya berada di daerah, namun merupakan kepanjangan tangan dari departemen yang disebut kantor wilayah (kanwil). Peran kanwil, yang merupakan lembaga vertikal, kadang-kadang tumpang tindih dengan instansi yang juga dibuat di daerah, yang disebut dinas. Salah satu contoh adalah tumpang tindihnya peran kanwil pekerjaan umum dan dinas pekerjaan umum. Saat ini kanwil-kanwil tersebut sudah tidak ada lagi, yang ada adalah dinas instansi yang dimiliki pemerintah daerah, sedangkan lembaga vertikal yang masih dipertahankan biasanya berupa balai atau balai besar. Dari sisi struktur kelembagaan iptek, Sumatera Selatan merupakan daerah yang memiliki lembaga riset (balitbangda) dan lembaga penunjang (DRD). Jawa Timur memiliki Balitbangda, tetapi tidak memiliki DRD, yang ada adalah

70


Dewan Pakar Daerah (DPD). Nusa Tenggara Barat memiliki DRD, tetapi lembaga lembaga litbang ditempatkan sebagai sebuah bagian (setingkat eselon III) pada Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP). Tabel 5.1. Matriks organisasi kelembagaan iptek di daerah

DRD

ADA TIDAK ADA

BALITBANGDA ADA TIDAK ADA Sumatera Selatan NTB Jawa Timur -

Interaksi Lembaga Pusat dan Daerah

Otonomi daerah, walaupun telah cukup lama dijalankan, tetapi dalam tugas kepemerintahan, masih ada perwakilan atau instansi pusat yang ditempatkan di berbagai daerah, instansi tersebut disebut lembaga vertikal. peran sebagai penghubung dalam melaksanakan koordinasi antara daerah dengan kementerian yang bersangkutan. Lembaga vertikal itu ada 8 di Sumsel sedangkan Jatim memiliki 9 lembaga vertikal, dan NTB 4 lembaga vertikal. Contoh lembaga vertikal yang masih sangat berperan di Sumatera Selatan antara lain Balai Besar Penelitian Karet Sembawa dan Balai Riset dan Standarisasi (Baristand). Balai Penelitian Karet merupakan lembaga vertikal yang merupakan lembaga penelitian di bawah kementerian pertanian, sedangkan Baristand merupakan lembaga vertikal di bawah Kementerian Perindustrian. Dalam melaksanakan interaksi untuk melakukan koordinasi antara pusat dengan daerah, terdapat berbagai fasilitas forum yang dapat diikuti oleh daerah. Berbagai forum tersebut antara lain Rakornas Ristek, Sidang paripurna DRN, dan Rakornas Balitbangda. Ketiga daerah sampel mengikuti fora tersebut sebagai sarana untuk koordinasi dan komunikasi antar daerah serta komunikasi dengan pusat. �� Selain itu�� ketiga daerah sampel memiliki hubungan langsung dengan berbagai lembaga di pusat atau daerah lain dalam melaksanakan kegiatan riset. �� Sumatera Selatan memiliki mitra yang telah melakukan kerjasama riset atau melakukan riset bersama antara lain : • LIPI (Proses MoU: Pengembangan Laboratorium Alam Kebun Raya Sumatera Selatan) • KNRT: RUKDA (MoU: 2006-2007)

DOKUMEN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IPTEK

71

• Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan (sesuai kebutuhan) • Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri (sesuai kebutuhan) Di samping dengan lembaga dalam negeri, Sumatera Selatan juga sedang menjajaki kerjasama dengan lembaga riset negara lain yakni China : • • • • •

Litbang herbal medicine (Proses: payung MoU antara MoH RI & MoH PRC) State Administration of Traditional Chinese Medicine PRC Guangxi Institute of Chinese Medicine and Pharmaceutical Science Guangxi College of Traditional Chinese Medicine Guangxi Botanical Garden

5.2.

Dokumen Kebijakan Pembangunan Iptek

1. Sumatera Selatan

Pelaksanaan pembangunan iptek di daerah Sumatera Selatan menggunakan landasan kebijakan pembangunan berupa Visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2009-2014 yaitu: ” Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya”. Salah satu makna dari pernyataan visi itu adalah: Terdepan dalam tingkat kesejahteraan dan penguasaan wawasan Iptek yang tinggi, berkelanjutan, berada lebih baik dan menjadi acuan bagi daerahdaerah lain. Visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam 10 misi pembangunan Sumatera Selatan. Salah satu misi provinsi ini yang berkaitan langsung dengan pengembangan riset iptek adalah: “Membangun dan menumbuhkembangkan pusat-pusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan”. Misi ini kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan. Pada tahun 2009, berdasarkan pada RPJMD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Dewan Riset Daerah (DRD) kemudian menyusun dokumen perencanaan riset daerah yaitu Kebijakan Strategis Daerah bidang Iptek (Jakstrada Iptek) dan Agenda Riset Daerah (ARD). D�� raft ARD provinsi Sumatera Selatan yang disusun berdasarkan kajian terhadap visi-misi pembangunan dan identifikasi faktor internal-eksternal terdiri dari 8 bidang fokus yaitu:

72

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

JEJARING RISET PUSAT DAN DAERAH Pangan (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan & Kehutanan) Energi Kesehatan dan Obat-obatan Pendidikan Ekonomi Transportasi Informasi dan komunikasi Pemerintahan, hukum dan HAM.

Pada akhirnya kedua dokumen tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010.

2. Nusa Tenggara Barat

Propinsi ini menetapkan misi yaitu “ NTB BerSaing (Beriman dan Berdaya Saing)”. Dalam meningkatkan daya saing propinsi ini pembangunan Iptek menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Untuk itu Pemerintah daerah harus memotivasi, memberikan dorongan dan fasilitas sehingga tercipta iklim kondusif bagi perkembangan Iptek di daerah. Pembangunan iptek yang dimaksud tentu tidak terpaku pada pengertian teknis seperti peralatan canggih, akan tetapi mempunyai arti luas, yakni kemampuan untuk melakukan pembelajaran dalam rangka peningkatan pengetahuan, sehingga dapat terus menerus melakukan rekayasa dan inovasi. Dalam rangka itu, Dewan Riset Daerah (DRD) NTB telah menyusun Kebijakan Strategis Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstrada Iptek) 2009-2013 sebagai pedoman bersama dalam menentukan arah kebijakan, prioritas utama, dan kerangka kebijakan bagi seluruh pelaku pembangunan Iptek, baik dari unsur pemerintahan maupun non-pemerintahan di lingkup Provinsi NTB. Fokus pembangunan Iptek pada Jakstrada ini diselaraskan dengan tujuan dan fokus pembangunan Iptek menurut RPJMN, RPJMD, serta hasil rapat koordinasi (Rakor) DRD NTB dan permasalahan yang mendesak diselesaikan di daerah ini. Fokus pembangunan Iptek NTB adalah : a. Bidang Ekonomi Kerakyatan. Arah kebijakan litbang Iptek adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat pedesaan, serta pengembangan agroindustri pengolahan berbagai komoditas lokal.

DOKUMEN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IPTEK b.

73

Bidang Ketahanan Pangan. Arah kebijakan litbang Iptek daerah di bidang ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan (ketahanan pangan daerah) serta pengembangan agrobisnis dan agroindustri. c. Bidang Pendidikan, Agama dan Humaniora. Arah kebijakan litbang Iptek di bidang ini adalah memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas inovasi pembelajaran untuk mewujudkan proses pendidikan yang menyenangkan dan mencerdaskan guna membentuk karakter anak didik yang terpuji, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. d. Bidang Kesehatan dan Obat-obatan. Arah kebijakan litbang Iptek di bidang kesehatan dan obat-obatan adalah peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI), menumbuhkembangkan kesadaran gizi bagi masyarakat, serta mempertajam prioritas penelitian dan pengembangan Iptek untuk memberikan solusi permasalahan kesehatan di NTB. e. Bidang Eltrak (�� Energi, Lingkungan, Transportasi dan Komunikasi). Arah kebijakan litbang Iptek daerah di bidang ini adalah menjamin ketersediaan, ketahanan dan keamanan pasokan energi; meningkatkan kemauan, kemampuan dan inovasi teknologi hemat energi; menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan; mengembangkan manajemen transportasi perkotaan, pedesaan dan antar kabupaten yang efisien, aman dan nyaman; mengembangkan dan memperluas infrastruktur TIK untuk mempermudah akses ke jaringan internet yang terjangkau bagi masyarakat. f. Bidang Sain�� s Dasar. Arah kebijakan litbang Iptek di bidang sain dasar adalah mempertajam prioritas penelitian dasar berbasis sumberdaya lokal untuk menopang berbagai riset terapan di kelima bidang fokus. Pemerintah Provinsi NTB juga telah menetapkan 3 (tiga) komoditi sebagai produk unggulan, diantaranya sapi Bali, jagung, dan rumput laut. Ketiga �� komoditas tersebut dijadikan unggulan berdasarkan karakteristik dan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah Nusa Tenggara Barat serta berdasarkan mata pencaharian utama masyarakatnya. Peternakan terutama sapi merupakan pekerjaan dengan pekerjaan pokok masyarakatnya yaitu budidaya tanaman pangan. Sudah melekatnya masyarakat dengan beternak sapi ini menjadikan pemerintah Provinsi NTB mendeklarasikan program BSS (Bumi Sejuta Sapi). Di Pulau Lombok, ternak sapi sudah dianggap

74


sebagai “tenaga pembantu pengolah lahan”, sehingga sebagian besar masyarakat yang hidup sebagai petani memiliki ternak sapi. Keberadaan limbah dan hasil samping pertanian seperti dedak dan jerami padi, merupakan pakan ternak terutama pada musim panas. Sedangkan pada musim hujan, kebutuhan pakan dipenuhi dari rumput maupun legume yang dihasilkan dari pematang sawah maupun pagar sawah/lading/kebun. Sedangkan di Pulau Sumbawa yang sebagian besar memiliki lahan kering, ternak sapi dijadikan sebagai tabungan masa depan. Ternak sapi yang dipelihara dengan sistem dilepas pada musim kering, akan dipelihara di luar pada saat musim tanam tiba. Proporsi lahan pertanian di NTB yang sebagian besar lahan kering merupakan alasan utama dipilihnya jagung sebagai produk unggulan Provinsi NTB. Hal ini didukung oleh harga jagung yang akhir-akhir ini semakin membaik. Selain itu, penetapan sapi Bali sebagai komoditas unggulan turut memperkuat menyusulnya jagung sebagai komoditas unggulan. Melalui budidaya ternak sapi maka akan dihasilkan pupuk (baik cair maupun basah) yang sangat diperlukan untuk budidaya jagung. Selain itu, budidaya jagung akan menghasilkan jerami dan bonggol jagung yang bermanfaat sebagai bahan pakan ternak sapi. Melalui pengolahan, seperti pembuatan silase, akan dapat meningkatkan pemanfaatan limbah jagung tersebut sebagai pakan ternak sapi. Sehingga melalui budidaya dua komoditas unggulan tersebut akan melahirkan “sustainable agricultural system” yang sangat baik bagi pertanian lahan kering di Provinsi NTB. Diangkatnya rumput laut sebagai komoditas unggulan didasarkan oleh beberapa pertimbangan, diantaranya lahan budidaya di Provinsi NTB cukup luas. Demikian pula dengan harga komoditas tersebut semakin menjanjikan. Hal ini menyebabkan masyarakat yang berdomisili di beberapa tempat di Pulau Lombok dan Sumbawa menjadikan pekerjaan budidaya rumput laut sebagai pekerjaan utama. Permasalahan yang ditemukan sampai saat ini adalah teknologi pengolahan rumput laut yang masih belum berkembang. Sehingga, difusi teknologi pengolahan rumput laut menjadi paling mendesak dan sangat dibutuhkan oleh petani rumput laut. Untuk mendukung pengembangan ketiga komoditas unggulan di atas, maka saat ini sedang disusun Agenda Riset Daerah. Prioritas utama riset yang akan dimasukkan di ARD NTB untuk mendukung pengembangan ketiga produk unggulan tersebut.

PERAN LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN IPTEK DAERAH 5.3.

75

Peran Lembaga dalam Pembangunan Iptek Daerah 1. Sumatera Selatan

Pemerintah provinsi ini mempunyai Balitbang Provinsi Sumatera Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setingkat eselon II. Balitbang yang memiliki tugas penelitian dan pengembangan di daerah ini didirikan pada tahun 2001. Pembentukannya sesuai �� dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 33 Tahun 2007, bahwa lembaga daerah yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda) atau Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) bagi daerah yang belum mempunyai Balitbangda. Selanjutnya pemerintah provinsi Sumatera Selatan membentuk Dewan Riset daerah (DRD) sesuai dengan amanat Undang-Undang No 18 tahun 2003. Penetapan keanggotan DRD melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan. DRD ini berperan memberikan masukan arah kebijakan riset di Sumatera Selatan, tetapi tidak operasional dalam kegiatan riset. �� Pada saat ini terdapat 47 lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Sumatera Selatan, dengan rincian: 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan (1 lembaga) 2. Badan/Kantor Penelitian dan Pengembangan kabupaten (3 lembaga) 3. Bidang Penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota (11 lembaga) 4. Bidang Penelitian pada Badan Penelitian dan Lingkungan Hidup Kabupaten (1 lembaga) 5. Lembaga penelitian Perguruan Tinggi (23 lembaga) 6. Balai Penelitian Vertikal sebagai Unit Pelaksana Tugas Departemen di pusat (8 lembaga). Dalam pengembangan produk unggulan daerah, Balitbang Sumsel ditunjuk sebagai koordinator program SERAMBI DIFUSI IPTEK, yang beranggotakan jejaring lembaga litbang dan asosiasi peneliti di daerah ini. Ada beberapa kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan melalui program Serambi Difusi Iptek yaitu :

76

JEJARING RISET PUSAT DAN DAERAH 1. Database hasil penelitian Sumatera Selatan ( tahun 2006 sd sekarang) 2. Identifikasi kebutuhan teknologi industri kecil pertanian dan perkebunan (tahun 2008) 3. Identifikasi kebutuhan teknologi UMKM, tahun 2009 (200 UMKM di 10 kab/kota, telah selesai 50%) 4. Intermediasi ABG (Akademisi, UMKM, Din Perindag, Din Koperasi, BUMN, BUMD) 5. Pelatihan aplikasi teknologi (tahun 2008, tahun 2010, Dana APBD provinsi Sumatera Selatan). 2. Jawa Timur

Jawa Timur memiliki Balitbangda sebagai institusi yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam penelitian dan pengembangan. Lembaga ini juga berfungsi sebagai koordinator dan lembaga untuk melakukan koordinasi dengan lembaga di pusat dan daerah lain. Balitbang�� Propinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 9 Tahun 2001, yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2000. Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Visi Balitbangda Jatim adalah terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan pemerintah. Sedangkan Misinya adalah : a. Merumuskan program dan kebijakan penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan daerah b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, sumber daya alam dan teknologi serta kemasyarakatan. Sampai saat ini Jawa Timur masih belum memiliki DRD, walaupun menurut informasi sedang diupayakan untuk membentuknya segera. Sebelumnya ada lembaga yang memiliki peran yang hampir sama dengan DRD namanya Dewan Pakar Daerah (DPD). Anggota dewan pakar berjumlah 16 orang yang terdiri atas para akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Jatim baik negeri maupun swasta serta cendekiawan di luar akademisi.3.

PERENCANAAN IPTEK TERPADU

77

3. Nusa Tenggara Barat Lembaga yang berperan dalam mengembangkan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan litbang di NTB adalah Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP). Badan ini mempunyai tugas membantu Gubernur NTB dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dan penelitian serta pembinaan terhadap program, administrasi, sumber daya dan pelaksanaan pengawasan fungsional di lingkungan badan. Adapun tugas badan ini yang berkaitan langsung dengan penelitian antara lain adalah : • Penyelenggaran pembinaan pengembangan kapasitas kelembagaan lingkungan dan �� penelitian. • Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pembinaan penelitian, kebijakan teknis dan �� manajemen lingkungan. • Penyelenggaraan pelayanan teknologi dan manajemen lingkungan, hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan. Propinsi NTB telah memiliki Dewan Riset Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur : Nomor 180 tahun 2007. Sampai saat ini peran DRD NTB antara lain memberikan masukan kebijakan iptek kepada pemerintah daerah dengan menyusun dokumen Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada Iptek) dan Agenda Riset Daerah (ARD). DRD NTB juga selama ini menjadi mitra utama dan sebagai sumber SDM untuk BLHP dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan riset, terutama riset kebijakan. 5.4.

Perencanaan Iptek Terpadu

Perencanaan iptek sebagai instrumen manajemen dan instrumen koodinasi antar lembaga riset memerlukan keterlibatan seluruh stakeholders atau elemen pelaku iptek nasional, baik di pusat maupun di daerah. Perencanaan iptek terpadu ini menghasilkan dokumen yang selanjutnya perlu diacu oleh seluruh stakeholders. Dokumen itu berupa Kebijakan Strategis Nasional Iptek (Jakstranas Iptek), Jakstrada Iptek, Agenda Riset Nasional (ARN) dan Agenda Riset Daerah (ARD). Adapun sikap responden di Sumatera Selatan terhadap peran dokumen perencanaan bersama itu terlihat dalam tabel berikut.

78


Tabel. 5.2. Pendapat responden Sumsel terhadap Jakstranas Iptek sebagai acuan riset Crosstab

Status Perguruan Tinggi Institusi

Total

Count % within Status Institusi Lembaga Riset Daerah Count % within Status Institusi Lembaga Riset Pusat Count % within Status Institusi Pemerintah Daerah Count % within Status Institusi Count % within Status Institusi

Dalam melakukan riset, instansi ini mengacu kepada Jakstranas Iptek Sangat tidak setuju tidak setuju biasa setuju sangat setuju 2 3 7 1 15.4% 23.1% 53.8% 7.7% 2 1 66.7% 33.3% 1 4 20.0% 80.0% 1 2 2 4 11.1% 22.2% 22.2% 44.4% 1 4 8 12 5 3.3% 13.3% 26.7% 40.0% 16.7%

Total 13 100.0% 3 100.0% 5 100.0% 9 100.0% 30 100.0%

Tabel. 5.3. Pendapat responden Sumsel terhadap ARN sebagai acuan riset Crosstab

Status Perguruan Tinggi Institusi

Total

Count % within Status Institusi Lembaga Riset Dae Count % within Status Institusi Lembaga Riset PusaCount % within Status Institusi Pemerintah Daerah Count % within Status Institusi Count % within Status Institusi

Dalam melakukan riset, instansi ini mengacu kepada ARN Sangat tidak setuju tidak setuju biasa setuju sangat setuju Total 4 1 6 2 13 30.8% 7.7% 46.2% 15.4% 100.0% 2 1 3 66.7% 33.3% 100.0% 1 4 5 20.0% 80.0% 100.0% 1 1 2 5 9 11.1% 11.1% 22.2% 55.6% 100.0% 1 5 6 12 6 30 3.3% 16.7% 20.0% 40.0% 20.0% 100.0%

Data tersebut menunjukkan bahwa Jakstranas Iptek dan ARN ternyata masih belum menjadi acuan utama bagi pelaksanaan kegiatan riset di daerah, yaitu Lembaga riset daerah dan perguruan tinggi di daerah. Sedangkan untuk instansi vertikal, kedua dokumen tersebut menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan riset.

PERENCANAAN IPTEK TERPADU

79

Tabel 5.4. Acuan pelaksanaan riset oleh lembaga riset di NTB Acuan Pelaksanaan Riset

Frekuensi

Persentase (%)

Jakstranas Iptek

16

64

ARN

12

48

ARD

11

44

Penetapan komoditas Deperin

9

36

Potensi unggulan daerah yang ditetapkan Pemprop

16

64

Renstra sendiri

18

72

Renstra lembaga pusat

16

64

�� Tabel 5.3. menunjukkan bahwa 64% responden mendukung penelitian yang dilakukan mengacu pada Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Hal ini disebabkan oleh sebagian besar penelitian didanai oleh pemerintah pusat (DIKTI dan Ristek), sehingga responden berasumsi bahwa semua judul yang didanai merupakan judul atau tema penelitian yang telah mengacu kepada Jakstranas. Sedangkan, kurang dari 50% responden menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan mengacu pada Agenda Riset Nasional dan Agenda Riset Daerah. Hal �� ini karena kurangnya informasi yang berkaitan dengan isi dari kedua agenda tersebut. Di Nusa Tenggara Barat, dalam pelaksanaan riset sebanyak 36% lembaga atau instansi penelitian – terutama untuk lembaga yang fokus pada pangan - mengacu pada komoditas yang ditetapkan departemen perindustrian dan perdagangan, dengan potensi unggulan yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi ini. Untuk melaksanakan kegiatannya, sebagian besar lembaga atau instansi penelitian tersebut mengacu pada Renstra daerah dan Renstra pusat. Di Jawa Timur, sama seperti halnya responden di Sumsel dan NTB, belum menjadikan dokumen Jakstranas dan ARN sebagai acuan pelaksanaan riset di daerah.

80


27%

28%

18% 27%

Tidak Setuju

Gambar 5.1.

Kurang Setuju

Setuju

Pendapat responden Jatim tentang Jakstranas sebagai acuan riset

18%

27%

37%

18%

Tidak Set uju

Gambar 5. 2.

Sangat Setuju

Kurang Set uju

Set uju

Sangat Set uju

Pendapat responden Jatim tentang ARN sebagai acuan riset

KENDALA KEMITRAAN

81

�� Gambar 5.1. dan 5.2. menunjukkan bahwa responden di Jawa Timur masih belum menganggap pentingnya Jakstranas Iptek dan ARN sebagai acuan pelaksanaan riset. Responden yang menyatakan tidak setuju dan kurang setuju (total 55%) bila dibandingkan dengan yang setuju plus sangat setuju (total 45%) terhadap Jakstranas Iptek memang terlihat lebih banyak. 5.5

Kendala Kemitraan

D�� i lapangan juga ditemui banyak kendala yang menyebabkan kemitraan antarlembaga riset tidak terjadi, baik itu kemitraan antara lembaga di pusat, pusat dengan daerah, dan antarlembaga di daerah. Di Sumatera Selatan, berdasarkan hasil isian kuisioner dari responden, kendala utama yang dihadapi dalam membangun kemitraan digambarkan dalam Gambar 5.3. berikut :

24% 40%

36%

Tidak ada sarana untuk forum koordinasi Tidak ada program riset bersama di daerah Tidak ada program riset bersama antar pusat dan daerah

Gambar 5.3. Kendala membangun kemitraan riset di Sumsel

82


Tidak adanya Program riset bersama antara pusat dan daerah merupakan kendala utama yang paling tinggi dipilih oleh responden di Sumatera Selatan (40%), sedangkan kendala lainnya adalah tidak adanya program riset bersama daerah (36%), dan tidak adanya sarana untuk forum koordinasi (24%). Tidak adanya sarana untuk forum koordinasi menjadi salah satu kendala utama dalam menjalin kemitraan. Hal ini menjadi menarik untuk didiskusikan karena sebenarnya sudah ada sarana untuk forum koordinasi ini. Seperti telah disinggung dalam bab sebelumnya, salah satu kelemahan sistem pembangunan iptek atau sistem inovasi di negara kita adalah tidak atau belum belum berperannya lembaga intermediasi. Namun berdasarkan studi kasus di Sumatera Selatan, keberadaan Serambi Difusi Teknologi di provinsi ini, ternyata memiliki peran yang sangat efektif sebagai lembaga intermediasi. Aktifitas elemen iptek di Sumatera Selatan ternyata banyak melibatkan dan diprakarsai oleh Serambi Difusi iptek. Secara kelembagaan, Serambi Difusi Iptek bukan merupakan lembaga struktural, melainkan “lembaga operasional” dari Balitbangda. Sehingga Kekhawatiran tumpangtindih peran dengan DRD dapat diminimalkan, karena secara operasional Serambi Difusi Iptek merupakan penajaman peran Balitbangda sebagai lembaga koodinasi iptek di daerah. Maka alangkah baiknya apabila di setiap daerah memiliki lembaga seperti Serambi Difusi Iptek yang berperan sebagai lembaga intermediasi atau kolaborator antar elemen iptek di daerah. Dalam hal ini Kementerian Ristek dan Kementerian Dalam Negeri dapat berkoordinasi dengan para kepala daerah untuk merumuskan dengan lebih detail tentang kelembagaan (semacam) Serambi Difusi Iptek Sumsel. Atau mempertajam peran setiap Balitbangda, atau lembaga daerah yang memiliki peran seperti balitbangda, sebagai lembaga intermediasi, seperti halnya Serambi Difusi Iptek di Sumsel. Peran lembaga ini nantinya akan sangat penting dalam koordinasi untuk membangun kerjasama antar lembaga iptek di daerah serta antar lembaga riset daerah dengan pusat atau daerah lain. Lembaga ini dapat menyelenggarakan forum antar elemen iptek di daerah, seperti halnya sudah diprakarsai oleg Serambi Difusi Iptek.

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA RISET

83

Sementara itu di Nusa Tenggara Barat ketiga faktor di atas memiliki komposisi sebagai berikut

30% 37%

33%

Tidak ada sarana untuk forum koordinasi Tidak ada program riset bersama di daerah Tidak ada program riset bersama antar pusat dan daerah

Gambar 5.4. �� Kendala membangun kemitraat riset di NTB 5.6.

Faktor-Faktor Pendorong Kemitraan antar Lembaga Riset

Untuk terjadinya kemitraan antar lembaga riset, diperlukan adanya berbagai faktor pendorong. Beberapa faktor pendorong utama untuk terjadinya kemitraan di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

84


Tabel 5.5. Faktor berpengaruh untuk kemitraan riset di Sumsel NO

KOMPONEN

1 (%)

2 (%)

3 (%)

4 (%)

5 (%)

Total (%)

1

Program Bersama

0

0

24,1

20,7

55,2

100

2

Dokumen Acuan Bersama

0

0

20,7

34,5

44,8

100

3

Biaya kerjasama

0

0

10,3

37,9

51,8

100

4

Informasi kemampuan teknologi

0

0

17,2

34,5

48,3

100

5

Kontinuitas Pelaksanaan Pekerjaan

0

0

13,8

31

55,2

100

6

Lama waktu riset

3,4

6,9

24,1

37,9

27,7

100

7

Budaya riset

6,9

0

27,6

41,4

24,1

100 100

8

Teknologi aplikatif

3,6

0

17,9

28,5

50

9

Mekanisme transaksi

3,6

10,7

21,4

42,9

21,4

100

10

Aspek kelembagaan

3,6

0

14,3

60,7

21,4

100

11

HAKI

3,6

3,6

21,4

32,1

39,3

100

12

Memberikan nilai tambah

10,7

0

14,3

39,3

35,7

100

13

Kebijakan insentif pemerintah

0

3,6

10,6

42,9

42,9

100

Keterangan: 1 = Sangat tidak setuju 5 = Sangat setuju Berdasarkan data yang diperoleh, para responden di Sumatera Selatan menganggap bahwa faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kemitraan antar lembaga riset adalah Program Bersama, Dokumen Acuan Bersama, Biaya kerjasama, Informasi kemampuan teknologi, dan Kontinuitas Pelaksanaan Pekerjaan. Responden di Nusa Tenggara Barat, menganggap bahwa faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap kemitraan riset adalah Program Bersama, adanya Biaya Kerjasama, Informasi kemampuan teknologi antar lembaga, dan kontinuitas pelaksanaan pekerjaan. Secara lengkap hasil jawaban responden dari lembaga-lembaga iptek di Nusa Tenggara Barat disajikan dalam Tabel 5.6.

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA RISET

85

Tabel 5.6. Faktor pendorong kemitraan riset di NTB No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Faktor Pendorong Kemitraan Riset Program bersama Dokumen acuan bersama Biaya kerjasama Informasi kemampuan teknologi Kontinuitas pelaksanaan pekerjaan Lama waktu riset Budaya riset Teknologinya aplikatif Mekanisme transaksi Aspek kelembagaan HAKI Memberikan nilai tambah Kebijakan insentif pemerintah

Persentase (%) 81,8 78,3 91,3 91,3 87,0 60,8 78,2 87,0 60,9 69,5 69,5 86,9 73,9

Secara kualitatif, responden di Jawa Timur juga menyatakan bahwa faktorfaktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kemitraan riset di daerahnya adalah Program bersama, Dokumen acuan bersama, biaya kerjasama, informasi kemampuan teknologi, kontinuitas pelaksanaan pekerjaan, lama waktu riset. Tidak adanya Program riset bersama antara pusat dan daerah merupakan menjadi kendala utama yang paling tinggi dipilih oleh responden Nusa Tenggara Barat (37%), sedangkan kendala lainnya adalah tidak adanya program riset bersama daerah (33%), dan tidak adanya sarana untuk forum koordinasi (30%). Program riset yang selama ini dilaksanakan, misalnya insentif yang diselenggarakan Kementerian Ristek dan Kementerian Pendidikan Nasional, belum mendorong terjadinya kolaborasi antar lembaga riset, terutama di daerah. Karena itu perlu dibangun program nasional yang bersifat ”konvergen” dari setiap kementerian terkait untuk membangun kolaborasi riset nasional untuk objek yang bersifat prioritas dan strategis. Untuk menjalankan program ini diperlukan adanya program payung yang disepakati secara nasional serta didukung oleh

86


seluruh elemen pemerintah mulai dari presiden. Pelaksana program payung ini adalah seluruh stakeholders iptek nasional, baik yang ada di pusat maupun daerah. Langkah pertama yang sangat penting adalah menentukan visi nasional pembangunan bangsa ke depan, misalnya 20-30 tahun ke depan. Visi ini harus fokus dan dimengerti oleh seluruh elemen bangsa serta memiliki indikator capaian yang kuantitatif. Visi tersebut juga harus tegas, misalnya tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara industri perikanan kelas dunia didukung oleh sistem informasi.�� Apabila �� visi tersebut telah ada, seluruh lembaga pemerintah diberi peran untuk membuat program yang mendukungnya. Antar program satu dengan lainnya harus saling terkait dan jelas posisinya. Visi nasional ini didukung secara langsung oleh program payung. Tanpa visi nasional yang jelas, akan sangat sulit menentukan program payung apa yang harus dilaksanakan. Dewan Riset Nasional dan Dewan Riset Daerah memiliki peran yang strategis dalam memberikan arah kebijakan untuk mendorong pemerintah dalam menetapkan visi pembangunan nasional ke depan.

87

BAB VI PENUTUP �� Pembangunan iptek pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi itu, iptek menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bangsa. Implikasi dari paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya alam menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (Knowledge Based Economy/KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 Pasal 10 ayat 3, urusan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat meliputi 6 urusan, yaitu politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. Karena riset tidak termasuk ke dalam urusan pemerintah pusat, maka riset dikategorikan ke dalam urusan bersama, yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk itu diperlukan adanya kolaborasi kedua belah pihak dalam pelaksanaan dan pengembangannya. Koordinasi merupakan kata kunci dan sekaligus permasalahan yang dihadapi dalam membangun iptek nasional. Sampai saat ini mekanisme koordinasi yang dibangun oleh pelaku-pelaku iptek nasional masih sangat lemah, terutama antar lembaga pusat dengan daerah serta antar lembaga iptek daerah. Karena itu untuk membangun koordinasi yang kuat antar lembaga iptek nasional, diperlukan adanya kemitraan yang baik antar lembaga iptek nasional. Dalam hal ini lembagalembaga iptek baik di pusat maupun daerah, harus menjadi aktor yang proaktif dalam setiap langkah koordinasi untuk melaksanakan pembangunan iptek secara nasional. Beragamnya lembaga iptek yang memiliki berbagai kebijakan masingmasing, merupakan kendala bagi terjadinya koordinasi yang baik antar pelaku iptek nasional. Untuk mengatasi kendala itu diperlukan adanya mekanisme proses untuk membangun kemitraan antar lembaga riset nasional demi terciptanya koordinasi yang solid antar pelaku iptek secara nasional. Kemitraan merupakan faktor yang sangat penting bagi pembangunan iptek nasional, hal ini ditunjukkan dalam UU no 18/2002 pasal 15 ayat 2 yang berbunyi : “Untuk mengembangkan jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang, wajib mengusahakan kemitraan dalam

88


hubungan yang saling mengisi, melengkapi, memperkuat, dan menghindarkan terjadinya tumpang tindih yang merupakan pemborosan”. Berdasarkan hasil studi ini, faktor-faktor yang sangat mempengaruhi (mendorong) terjadinya kemitraan antara lembaga (baik pusat maupun daerah) adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Program bersama Dokumen acuan bersama Biaya kerjasama Kontinuitas pelaksanaan program Informasi kemampuan teknologi

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat terjadinya kemitraan antar lembaga riset di pusat dan daerah antara lain : 1. Tidak adanya atau kurangnya sarana untuk forum koordinasi antar elemen iptek; 2. Tidak adanya program riset bersama di daerah 3. Tidak adanya program riset bersama antar pusat dan daerah. Berdasarkan data tersebut serta pernyataan eksplisit dari Pemerintah daerah yang diujicoba disimpulkan bahwa untuk terjadinya kemitraan diperlukan adanya beberapa syarat, yakni : 1. Adanya dokumen pelaksananaan riset yang disusun serta disepakati dan diacu oleh seluruh elemen iptek nasional. Dokumen tersebut, secara formal bisa berupa ARN; 2. ARN tersebut merupakan sebuah dokumen resmi negara yang disusun di bawah koordinasi Kementerian Negara yang bertanggungjawab mengembangkan iptek dan inovasi. 3. Isi dari ARN tersebut berupa program-program payung yang melibatkan berbagai aspek riset bagi program prioritas nasional yang telah ditentukan; 4. Untuk setiap program payung, dibuat program insentif kompetitif dengan proposal yang dibuat oleh para peneliti secara lintas instansi pusat dan daerah; 5. Proposal program tersebut berlaku multi years dengan batas waktu maksimal ditentukan oleh pemerintah. 6. Untuk pelaksanaan riset antar lembaga di daerah dapat dibuat analog dengan model nasional, dalam lingkup daerah.

PENUTUP

89

Untuk menjalankan syarat tersebut, terlebih dahulu harus ditetapkan dan disepakati visi nasional, yang akan menjadi pengikat yang kuat bagi tujuan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Dengan adanya visi nasional yang jelas, ARN dan ARD akan menjadi faktor yang sangat menentukan bagi terjadinya proses kemitraan antar lembaga riset, baik di pusat maupun di daerah.

90


91

DAFTAR PUSTAKA BPPT. (2006). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Iptek, ISBN 979-98496-5-9. Jakarta: PPKDT-BPPT. Dewan Riset Nasional. (2002). Sistem Inovasi Nasional dan Daya Saing. Jakarta: Dewan Riset Nasional. Edquist, C. (2001). : “The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An Account of the State of the Art”. Lead paper presented at the DRUID Conference, Aalborg, June 12-15, 2001, under theme F: ‘National Systems of Innovation, Institutions and Public Policies’ (Invited Paper for DRUID’s Nelson-Winter Conference). http:// www.druid.dk/conferences/ nw/paper1/ edquist.pdf Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Research Policy 29 , 109-123. Flanagan, K. & Barker, K. (2009). Science, Technology and Innovation Policy. BMAN 71751. Lecture Notes, p. 25. Manchester Institute of Innovation Research, Manchester Business School, The University of Manchester. Lundvall, B (ed.). (1992). National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers. Metcalfe, S. (1995). The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives, in Stoneman, P. (ed.), Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change. Oxford: Blackwell Publishers. Nandika, Dodi., Soekartawi., Noor, Ronny Rahman., Wiryawan, Komang G., Muladno, Ed., & Harris, Abdul. (2006). Universitas, Riset dan Daya Saing Bangsa, edisi 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nelson, R., (ed). (1993). National Innovation Systems: A Comparative Analysis. New York (NY) Oxford: University Press. OECD. (1999). Managing National Innovation Systems. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Pantjadarma, Dery, dkk. (2008). Pemetaan Kegiatan Riset Periode Pelaksanaan 20062007. Jakarta: Dewan Riset Nasional. Pengelola Program PDT BPPT. (2003). Informasi Ringkas Program Diseminasi Teknologi tahun 2002 & 2003. Jakarta: BPPT.

92


Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Simon & Schuster. Powell, W. W., & Grodal, S. (2005). Networks of Innovators, The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press. PPKDT. (2004). Laporan Akhir Kegiatan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak diterbitkan. Taufik, Tatang A. (2005). Pengembangan Sistem Inovasi Daerah : Perspektif Kebijakan. Jakarta: PPKTPUD-PKM Deputi Bidang PKT-BPPT dan Deputi Bidang Pengembangan Sipteknas KNRT. Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (1997). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organisational Change, 1st edition. Chichester and New York: J. Wiley. Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (2005). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organisational Change, 3rd edition. Chichester and New York: J. Wiley. Undang-Undang No 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Zulkieflimansyah. http://www. ilmu-ekonomi.html

zulkieflimansyah.com/in/teknologi-dalam-

93

PROFIL PENYUSUN DAN EDITOR Atang Sulaeman, dilahirkan di Sumedang Jawa Barat tanggal 31 Desember 1966, menyelesaikan S-1 di Universitas Padjadjaran Bandung, S-2 di Institut Pertanian Bogor. Sejak tahun 1992 sampai tahun 1998 bekerja di Pusat Pengkajian Ilmu Kehidupan Kedeputian Bidang Pengkajian Ilmu Dasar dan Terapan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sejak tahun 1998 bekerja di Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi Kedeputian Pengkajian Kebijaan Teknologi BPPT. Tahun 2006 menjadi staf profesional di Dewan Riset Nasional (DRN). Selama ini banyak bergiat dalam pengembangan sistem inovasi daerah, antara lain dengan melakukan pendampingan penyusunan dokumen Kebijakan Strategi Daerah Iptek (Jakstrada Iptek) dan pendampingan Dewan Riset Daerah (DRD) dii berbagai daerah. Buku yang pernah disusunnya antara lain Difusi Teknologi : Teori, Pendekatan, dan Pengalaman, diterbitkan oleh PPKDT – BPPT Jakarta tahun 2005, sebagai penulis dan editor; Ekonomi Berbasis Pengetahuan untuk Indonesia, diterbitkan oleh PPKTPUD PKM- BPPT, Jakarta tahun 2005, sebagai editor. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Iptek, diterbitkan oleh PPKDT-BPPT, Jakarta 2006, sebagai penyusun.

Dalam menyusun buku ini, penyusun dibantu oleh seorang editor: Irsan Aditama Pawennei, menyelesaikan S-1 di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Industri. Kemudian ia meneruskan studinya ke jenjang S-2 di University of Manchester, United Kingdom dengan mengambil jurusan Manajemen Sains, Teknologi dan Inovasi. Saat ini bekerja sebagai staf profesional di Dewan Riset Nasional (DRN), khususnya menangani persoalan yang berhubungan dengan Sistem Inovasi Nasional. Ia mempunyai minat di bidang teknologi dan inovasi, dimana hasil penelitian yang telah disusunnya di University of Manchester berjudul Critical Success Factors and the Development of the UK-based Biofuels Value-chains and Innovation Networks.

94

JEJARING RISET PUSAT DAN DAERAH TIM PENDUKUNG SEKRETARIAT DRN

Pengarah Koordinator Desain Sampul & Tata Letak Komunikasi

: Tusy A. Adibroto : Hartaya : Arie Rakhman Hakim Syarif Budiman : Tiktik Dewi Sartika

JEJARING RISET PUSAT DAN DAERAH: PERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN

Recommend Documents