KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN
& KELEMBAGAAN KEHUTANAN DAERAH IMPLIKASI UU NO. 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH & PP NO. 18/2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH Disampaikan pada: Acara Sosialisasi Tertib Peredaran Hasil Hutan Samarinda, 3 November 2016
Herman Hermawan Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ©Pusjakstra2016
REVIEW PEMBANGUNAN KEHUTANAN
©Pusjakstra2016
AMANAH UU No. 41 Tahun 2014 TENTANG KEHUTANAN
Pasal 2 q
Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan keadilan,kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan!
q
Manfaat dan lestari mengandung arti bahwa setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi!
lestari,
kerakyatan,
Pasal 3 Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya,dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan Copy right by Pusjakstra 2016 3 e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan ©Pusjakstra2016
3 PERAN STRATEGIS PEMBANGUNAN LINGK. HIDUP & KEHUTANAN
MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
• Daya dukung • Tingkat kualitas air, udara dan lahan yang dapat mendukung kehidupan • Pengendalian pencemaran • Pengelolaan DAS • Keanekaragaman-hayati • Perubahan iklim
MENJAGA JUMLAH DAN FUNGSI HUTAN (DAN ISINYA)
• Menjaga jumlah hutan (lindung dan konservasi) yang menukupi utk menopang kehidupan • Menyediakan hutan produksi dan APL utk kegiatan sosial ekonomi masyarakat • Menjaga jumlah flora, fauna dan endangered species
MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM DAN KEBERADAAN SDA UNTUK KELANGSUNGAN HIDUP
• Menjaga kelangsungn ekosistem (hutanflora-fauna-kehati lain) utk keseimbangan alam dan kehidupan • Menjaga DAS dan sumber mata air utk ketersediaan air yang mencukupi kelangsungan hidup • Menjaga daya dukung fisik ruang dan kualitas ruang
DAYA DUKUNG FISIK DAN KUALITAS LH 1. Hutan konservasi dan lindung terjaga fungsinya 2. Habitat flora, fauna, endangered/tidak serta kehati terjaga 3. Daya dukung kualitas LH teridentifikasi dan terjaga (tidak ada pencemaran) 4. Sumber dan jumlah air terjaga 5. Kontribusi ekonomi: kayu, hasil hutan non kayu, jasa hutan dan LH terus meningkat. ©Pusjakstra2016
Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5
MEMANFAATKAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN HUTAN secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan
Peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap penerima devisa dan PNBP sebagai masukan terhadap PDB nasional
MELESTARIKAN KESEIMBANGAN EKOSISTEM dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunanan berkelanjutan
INDIKATOR
SASARAN STRATEGIS 2015-2019
MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat
Derajat keseimbangan ekosistem meningkat setiap tahun
©Pusjakstra2016
REVIEW PENYELENGGARAAN & PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEHUTANAN
©Pusjakstra2016
AMANAH UU No. 23 Tahun 2014
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Pasal 14 ayat (1) & (2) q Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”. q Pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
Pasal 404 Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kab/kota dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU No. 23/2014 diundangkan
8
©Pusjakstra2016
PEMBAGIAN URUSAN (UU.23/2014) NO
SUB URUSAN
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB/KOTA
1
PENGELOLAAN HUTAN
§ Tata hutan KPH (kecuali KPH K) -‐ § Rencana pengelolaan KPH (kecuali KPH K) § Pemanfaatan kawasan hutan – hasil hutan bukan kayu – pemungutan hasil hutan – jasa lingkungan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung § Rehabilitasi diluar kawasan hutan negara § Perlindungan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi § Pengolahan hasil hutan bukan kayu § Pengolahan hasil hutan kayu (kapasitas < 6.000 m3/ tahun) § Pengelolaan HDTK untuk kepentingan religi
2
KSDAE
§ Perlindungan, pengawetan, pemanfaatan TAHURA lintas kabupaten/kota § Perlindungan TSL yang tidak dilindungi § Pengelolaan kawasan ekosistem penting dan daerah penyangga
Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten/kota
3
PENYULUHAN
§ Penyuluhan kehutanan provinsi § Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
-‐
4
PENGELOLAAN DAS
Pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
-‐ ©Pusjakstra2016
POSISI KEMENTERIAN/LNPK DALAM PENATAAN PERANGKAT DAERAH PENJELASAN
UU No. 23/2014
PP No. 18/2016
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Pasal 8
Pasal 123
Pemetaan urusan pemerintahan guna penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran Daerah
Pasal 24
Pasal 104 s.d. 108
Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah
Pasal 211
1Pasal 10 s.d. 115
Menyusun pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja
Pasal 211
Pasal 109
Menetapkan kompetensi teknis untuk kepala perangkat daerah
Pasal 233
Pasal 98
10
©Pusjakstra2016
UU.23/2014
PP.18/2016
Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Lingkungan Hidup
Kehutanan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Urusan Pilihan
PENATAAN PERANGKAT DAERAH Penentuan Tipologi Dinas
Penentuan Tata Kerja
Pemetaan Intensitas & Beban Kerja Urusan Perangkat Daerah
Penentuan Fungsi Layanan
KLHK
Penetapan Hasil Pemetaan
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
PEMDA
PERDA PERANGKAT DAERAH
PERKADA SOTK DINAS
©Pusjakstra2016
TATA WAKTU PENATAAN PERANGKAT DAERAH SESUAI PP NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH Pengesahan PP 18 Tahun 2016
19 Juni 2016
(Pasal 124 ayat (1) )
Pemetaan Urusan Pemerintahan & Penetapan Pedoman Nomenklatur PD (2 bulan)
Perda Perangkat Daerah , Pengisian Kepala PD dan Unit Kerja PD (6 bulan)
18 Desember 2016 (Pasal 124 ayat (2) )
18 Agustus 2016
CATATAN KHUSUS v Dalam hal pedoman nomenklatur Perangkat Daerah belum ditetapkan sampai batas waktu, kepala Daerah dapat menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dengan Perkada (Pasal 124 ayat (3) v Dalam hal hasil pemetaan Urusan Pemerintahan belum ditetapkan, untuk pertama kali, Daerah dapat menetapkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah tanpa menunggu penetapan hasil pemetaan (Pasal 124 ayat (5) ) ©Pusjakstra2016
TINDAK LANJUT PASCA UU 23 TAHUN 2014 BIDANG KEHUTANAN
©Pusjakstra2016
TINDAK LANJUT REGULASI PASCA UU No. 23 Tahun 2014 TERHADAP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Perka BKN Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 Pengalihan PNS Daerah Kab/Kota menjadi PNS Daerah Provinsi yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
PP Nomor 18 Tahun 2016 tgl 19 Juni 2016 tentang Perangkat Daerah. ! Dasar pembentukan dan Penataan Perangkat Daerah!
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.651/ MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tanggal 16 Agustus 2016! Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingk Hidup dan Kehutanan.!
Dasar pembentukan Perda Perangkat Daerah!
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/ MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tanggal 16 Agustus 2016!
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingk. Hidup dan Bidang Kehutanan!
Dasar pembentukan PerKada SOTK Dinas ! ©Pusjakstra2016
1 SERAH TERIMA! PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA DOKUMEN (P3D) BIDANG KEHUTANAN
©Pusjakstra2016
ALUR PENGALIHAN P3D (SESUAI SE MENDAGRI NOMOR: 120/5935/SJ TANGGAL 16 OKTOBER 2015)
SERAH TERIMA
31-12-2016
Serah Terima Berita Acara Pendanaan
INVENTARISASI
31-3-2016
SERAH 2-10-2016 TERIMA Serah Terima Personel, Sarana Dan Prasarana Serta Dokumen (P2D)
§ Inventarisasi P3D Tingkat Pemerintahan § Inventarisasi – Klasifikasi – Validasi Data dan Informasi
©Pusjakstra2016
DASAR HUKUM Surat Edaran Menteri LHK No: SE.5/MenLHK-‐‑II/2015 tgl 21 Mei 2015 Butir 3.3. Sub urusan pemerintahan bidang kehutanan yang terkait dengan P3D tetap dilaksanakan oleh pemerintah kab/kota paling lama 2 (dua) tahun sejak UU No. 23 Tahun 2014 diundangankan sampai dengan diserahkannya P3D kepada Provinsi
Peraturan Kepala BKN NO. 2 TAHUN 2016 tgl 18 Februari 2016 Pelaksanaan pengalihan PNS daerah kab/ kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan taman hutan raya (tahura) kab/ kota menjadi PNS daerah provinsi
Surat MenLHK Nomor: S.472/MenLHK-‐‑Setjen/Rokum/KAP.O/5/2016 tgl 10 Mei 2016 Percepatan Pelaksanaan Inventarisasi Personel, Sarana dan Prasarana, Dana serta Dokumen Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kadishut Prov, dan Kadishut Kab/Kota 17
©Pusjakstra2016
2 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH! URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN KEPMENLHK NO. SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
©Pusjakstra2016
A
PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGK. HIDUP & KEHUTANAN
q Ditetapkan dalam Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 651/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tgl 16 Agst 2016! q Dasar acuan dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran Daerah!
©Pusjakstra2016
HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN PROV. KALIMANTAN TIMUR
10
Dinas Tipe A Kab/Kota Lingkup Prov. Kalimantan TImur
10 Kabupaten Mahakam Ulu
©Pusjakstra2016
B
DESAIN PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
q Ditetapkan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.74/ MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tgl 16 Agst 2016! q Pengelompokan fungsi dari Unit Kerja Dinas Kehutanan Provinsi sesuai dengan sub urusan kewenangan bidang Kehutanan dalam UU 23/2014! q Dasar acuan dalam penyusunan dan penetapan SOTK PERMENLHK NO.P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Dinas Kehutanan melalui Peraturan Kepala Daerah!
©Pusjakstra2016
PENGELOMPOKAN FUNGSI
DINAS KEHUTANAN
TIPE A
FUNGSI SEKRETARIAT JABATAN FUNGSIONAL
FUNGSI PERENCANAAN & PEMANFAATAN HUTAN
FUNGSI PROGRAM
FUNGSI PERLIINDUNGAN DAN KSDAE
FUNGSI
FUNGSI
KEUANGAN
UMUM
FUNGSI PENGELOLAAN DAS & RHL
FUNGSI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL
FUNGSI PERENCANAAN & TATA KEHUTANAN
FUNGSI PENGENDALIAN KERUSAKAN & PENGAMANAN HUTAN
FUNGSI PENGELOLAAN DAS
FUNGSI PENYULUHAN KEHUTANAN
FUNGSI PEMANFAATAN & PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
FUNGSI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN & LAHAN
FUNGSI REHABILITASI HUTAN & LAHAN
FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
FUNGSI KONSERVASI SDAE
FUNGSI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
FUNGSI PEMBINAAN HUTAN ADAT
FUNGSI PENGOLAHAN HASIL HUTAN, PEMASARAN, & PNBP
DESAIN DINAS KEHUTANAN PROVINSI TIPE A
UPTD de
©Pusjakstra2016
UPTD DINAS KEHUTANAN PROVINSI Permen LHK No.P.74/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tgl 16 Agustus 2016 Surat MenLHK No.S.368/MenLHK/Setjen/OTL.0/8/2016 tgl 16 Agustus 2016
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
UPTD TAHURA LINTAS KAB/KOTA
UPTD KEBUN RAYA
©Pusjakstra2016
* TATA HUBUNGAN KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS ARAHAN PP 18/2016 ! TTG PERANGKAT DAERAH !
DIN AS
UPT TEKNIS
Titik berat kepada fungsi administrasi
UPT TAPAK
Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan TEKNIS OPERASIONAL dan/atau kegiatan TEKNIS PENUNJANG TERTENTU;
“kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan Titik berat masyarakat. kepada fungsi “kegiatan teknis penunjang operasionaltertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya ©Pusjakstra2016
KAWASAN HUTAN DAN WILAYAH KPH Kawasan Hutan 120,78 juta Ha HK HL HP
: : :
21,90 juta Ha 29,64 juta Ha 69,24 juta Ha
Kondisi S/D September 2016, Kawasan Hutan Konservasi : - 38 Unit KPHK TN sudah ditetapkan - 8 Unit KPHK TN Balai Besar belum ditetapkan - 61 KPHK Non TN sudah ditetapkan - 51 KPHK Non TN belum ditetapkan Luas : 21,90 juta Ha
Organisasi Tingkat Tapak (687 Unit KPH) : KPHK : 158 Unit (Pusat) KPHL : 183 Unit (Daerah) KPHP : 346 Unit (Daerah)
Kondisi S/D Juli 2016 Kawasan HP dan HL 217 Unit KPHL/KPHP Luas: 28,65 juta Ha
Kawasan HP dan HL Belum Ada Organisasi Tingkat Tapak: 312 Unit KPHL/KPHP Luas: 70,23 juta Ha ©Pusjakstra2016
PEMBANGUNAN KPH DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015-2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/ MenLHK-Setjen/2015 Tanggal 7 Agustus 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 q PEMBANGUNAN DAN OPERASIONALISASI 100 KPHK NON TN q PEMBANGUNAN 409 KPH ( 142 KPHL DAN 267 KPHP) 1. FASILITASI PETA PENETAPAN DAN KELEMBAGAAN KPH 2. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN KPH ©Pusjakstra2016
KPH DALAM RPJMN 2015-2019 SESUAI PERATURAN PRESIDEN NO. 2 TAHUN 2015 No.
INDIKATOR
1 KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi (KPHK) 2 Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH (409 KPHL/ KPHL KPHP) KPHP
s/d 2014
TARGET KUMULATIF 2015 2016 2017 2018
2019
20
40
60
80
40
80
120
160
182
80
149
209
269
347
KPHL
40
80
120
160
182
KPHP
80
149
209
269
347
4 KPHL yang beroperasi (Satuan KPHL)
40
80
120
160
182
5 KPHP yang beroperasi di hutan produksi (Satuan KPHP)
80
149
209
269
347
258 258 258 1,25 2
358 358 358 2,50 5
458 458 458 3,75 10
600 600 (update) 600 600 (update) 600 600 (update) 5,00 5,50 15 20
20
30
40
3 Rencana Pengelolaan KPH (409 KPHL/KPHP)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan (satuan KPH) Integrasi KPH dalam RKTN, RKTP dan RKTK (Satuan KPH) Integrasi KPH dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK (Satuan KPH) Rehabilitasi di dalam KPH dan DAS (Juta Ha) KPHP yang menerapkan prinsip PHPL (Satuan KPHP) Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan pada KPH di Pulau Suamtera, Kalimantan dan Sulawesi (Satuan Brigade) BakT Rimbawan pada KPH (Orang) Pegawai untuk memenuhi kebutuhan KPH (Orang) Pengelolaan 7 Pilot IPTEK LHK di KPH (%) Distribusi dana kepada mitra KPH, HKm, HD, HR dan HT (Satuan Rp) Fasilitasi dan mediasi konflik yang terselesaikan dalam kaitannya dengan pengelolaan HTR, HKm, HD, Hutan Adat, HR, dan Kemitraan (Juta Ha)
45
1.236 4.736 8.236 11.736 900 1.660 2.420 3.170 20 40 60 80 0.4 T 0.8 T 1.2 T 1.6 T 2,54
5,08
7,62 10,16
100
50 15.000 4.000 100 2 T 12,70
Luas Lahan Kritis (30%) Jumlah kel. masy/KTH (30%)
Luas KPH (40%)
Kriteria UPTD KPH Keterangan: Skor > 501 UPTD KPH Kelas A, dari skala 1000 Skor ≤ 500 UPTD KPH Kelas B, dari skala 1000
Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan
Pelaksanaan tata hutan Pelaksanaan penyusunan RPHJP & RPHPD. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi Pelaksanaan perlindungan dan KSDA Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH. ©Pusjakstra2016
KELAS A
KELAS B
©Pusjakstra2016
©Pusjakstra2016
DASAR HUKUM - Fungsi hutan à Konservasi, Lindung, PRODUKSI - Pemanfaatan Hutan Produksi à PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU & BUKAN KAYU - Pemanfaatan hutan produksi melalui PERIZINAN
- Pemegang izin sah WAJIB melaksanakan PUHH - Tujuan à PENGENDALIAN dalam rangka: Ø Pengamanan hak-hak negara Ø Kelestarian hutan
- - - -
Subyek à Pemegang Izin Sah Obyek à Hasil Hutan dari Perizinan Sah Pelaksana à GANISPHPL/ WAS-GANISPHPL Dokumen PUHH berfungsi : Ø Identitas hasil hutan sah Ø Melindungi HH dari izin sah dalam peredaran untuk diakui dan diperlakukan sebagai HH sah
Undang Undang No. 41/1999
Peraturan Pemerintah
PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008
Peraturan Menteri Peraturan Dirjen
DASAR PERUBAHAN SISTEM PUHH HUTAN NEGARA UU NO. 23 TAHUN 2014 • Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren, antara Pemerintah PusatProvins • Perubahan Kewenangan Antar PemDa Peran WAS-GANISPHPL di Kab/Kota diserahkan kepada Prov. mengakibatkan rentang kendali tidak efektif
Optimalisasi PNBP Sektor Kehutanan • Self Assesment dan pengembangan SIMPONI Penerapan SIPUHH online
Self Asses sment Post Audit
SIPUHH
PERUBAHAN KEBIJAKAN PUHH :
2006-2014
Permenhut P.55/Menhut-II/2006
2014-2015 P.41/Menhut-II/2014
P.43/Menlhk-Setjen/2015 jo P. 60/Menlhk-Setejen/ 2016
P.42/Menhut-II/2014
P.42/Menlhk-Setjen/2015 jo P. 58/Menlhk-Setejen/ 2016
P.91/Menhut-II/2014
Mulai 1 Januari 2016
PERUBAHAN PARADIGMA PUHH KAYU KONSEP PERUBAHAN KONDISI SAAT INI A. Self assessment dan official assessment B. Manual C. SIPUHH dengan lingkup terbatas D. Bindalwas oleh instansi
• Self assessment • Sepenuhnya elektronik melalui SIPUHH • Verifikasi/validasi oleh sistem • Dokumen angkutan e-SKSHHK • Bindalwas dengan post audit yang handal berdasarkan Early Warning System dari SIPUHH
BAGAIMANA IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN PASCA UU NO. 23/2014 ??? Paska diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam pembangunan bidang kehutanan di daerah, mengingat pemerintah daerah Kab/Kota tidak memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang kehutanan, kecuali pengelolaan Tahura Kab/Kota. Peralihan kewenangan bidang kehutanan ke pemerintahan daerah Provinsi tersebut tetap memastikan dan menjamin penyelenggaraan kehutanan ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.! Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016 menjadi momentum pemerintah daerah dalam menata kelembagaan kehutanan daerah dan tingkat TAPAK guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di bidang kehutanan. !
Terbitnya PP No. 18/2016 dan PermenLHK No. P.74/2016 menjadi momentum untuk memisahkan Dinas Provinsi sebagai regulator dengan UPTD KPH sebagai operator pengelolaan hutan tingkat TAPAK.!
BAGAIMANA IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN PASCA UU NO. 23/2014 ??? Pemerintah daerah Provinsi harus memperkuat diri terkait dengan Sumber Daya Manusia, dukungan Anggaran, dan Harmonisasi Kebijakan Program dalam mendukung pembangunan kehutanan di daerah. !
Pembangunan bidang kehutanan tingkat TAPAK harus memprioritaskan keterlibatan masyarakat setempat untuk mendukung peningkatan: taraf hidup masyarakat, kepastian hukum dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.!
Kementerian LHK berkomitmen mendukung penuh Regulasi dan Pendanaan untuk pembangunan dan operasionalisasi KPH seluruh Indonesia sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMNTahun 2015-2019 yang telah diturunkan menjadi RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.
TERIMA KASIH
