MENINGKATKAN EFISIENSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA , JARINGAN dan KELEMBAGAAN IPTEK PUSAT & DAERAH Oleh BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH dan DEWAN RISET DAERAH Provinsi Sumatera Selatan
Disampaikan pada acara Workshop DRN-‐DRD, Jakarta 4 Desember 2013
EMPAT STRATEGI PERKUATAN EKONOMIAN FUNDAMENTAL DARI RODA KECIL KE RODA BESAR BERCIRI RBE, KBE & MBE Sindiran Allah SWT seGap Kitab Suci [Qs. 54 Qs.21:40 Qs.30:41] Bencana alam ala Kaum ‘Aad, Luth, Saba’, Nuh, Fir’aun
RODA BESAR PEREKONOMIAN
(Resource Based Economy) oleh kita semua.
RODA KECIL PEREKONOM Ayo Perkuat Iptek sbg IAN (1)
RBE (Resources Based Econ) CARA EKSPLOITATIF & EKSTENSIF
2. KBE
Refleksi Kekuatan Imtaq
Maka ANDA Cuma dapet Upah Nyangkul: Inilah awal Budaya Maling & Kepalsuan
(2) Ayo Bersatu Berklaster & Melembaga Income rendah SDA –habis /punah Bencana datang
(F. Sjarkowi, 2013)
1. RBE
(4) Ayo Gerakkan Ristek InovaWf (3) Ayo Berbudaya ProdukGf Bukan Rent Seeker
(Knowledge Based Economy) oleh IPTEK pemicu nilai tambah
3. MBE
(DomesGc Market Based Economy) oleh kemitraan pa-‐ sar domesBk & antar-‐pulau
AKAR PERSOALAN KEMAKMURAN BANGSA TERKAIT PSANEN EMPAT KONDISI AKSESIBILITAS RAKYAT TERHADAP DA &S SUMBERDAYA DIptek DALAM RANGKA MEMBANGUN FUNDAMEN EKONOMI KUAT Prinsip Lingkungan
*Kategori SDA-‐
teludesi Kondisi Ekosistem & Potensi SDA-‐ nya
*Kategori SDA-‐
hayaG
*Kategori SDA-‐ maliri
*Kategori SDA-‐ segari
Hemat & SubsGtusi Laju panen
(1) Kealpaan vs
Kepiawaian Manusia Pembangunan
(2) Kemiskinan vs
Keberdayaan Man-‐ Pembangunan
Tangkap dg Tek
(3) Kesrakahan vs
Jangan cemari
(4) Kesewenangn vs
EGka Lingkungan F. Sjarkowi, 2008/2013
Instrumen Iptek Tepat Guna & Tpt-‐Lingkungan
Kearifan Manusia Pembangunan
Kepedulian Manusia Pembangunan
Komitmen Beriat &Sadar Lingkungan
Kebijakan Pacu Produk-‐ Gvitas Lestari Kebijakan Pacu Nilai-‐ tambah
KESERASIAN MANUSIA & LINGKUNGAN KEBERLAN-‐ JUTAN PROGRAM PEMB’AN KESEJAHTE-‐ RAAN L/B MEMBAIK
Beberapa Kendala Pacu Ristek-‐InovaGv Nasional & Daerah
(K1) Kendala Fungsional
(K2) JARINGAN
•
SINERGI UNSUR AKADEMISI/PENELITI, DUNIA USAHA, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT sudah dilakukan namun belum opGmal, masih bersifat insidenGl.
• SINERGI PUSAT DAN DAERAH telah dirinGs sejak 2012 seiring terbitnya PERBER Menrintek dan Mendagri, namun belum masuk dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Masih insidenGl dan sporadis. • KERJA SAMA INTERNATIONAL telah banyak dilakukan namun belum terasa daya ungkitnya karena belum mengacu pada satu tujuan utama. Kondisi Eksisting
(K3) KENDALA MEKANISME HUBUNGAN PUSAT & DAERAH dalam mencapai Visi Pembangunan Bidang Iptek
1) Hubungan dalam perencanaan lebih bersifat normaGf (RPJMD mengacu pada RPJMP, dst) namun Gdak pernah duduk bersama secara fokus dan serius. 2) Belum ada ikatan yang jelas antara pusat dan daerah, menuju satu Goal besar dan Road Map yang harus diikuG secara konsisten. 3) Kerjasama bersifat parsial dan insidenGl tanpa tujuan besar sekalipun berjangka menengah ataupun bahkan jangka panjang. 4) LPNK/LPK masih memposisikan pemerintah daerah sebagai obyek/lokus kegiatan riset, bukan sebagai subyek pelaku riset bersama-‐sama. Kondisi Eksis@ng
(K4) PERAN GUBERNUR SENYATANYA SESUAI PESAN UU BELUM DIOPTIMALKAN OLEH PEMERINTAH Pasal 3 (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah (pusat) memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan melipuB: a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi verWkal, dan antar instansi verWkal di wilayah provinsi yang bersangkutan; b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi bersangkutan; c. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; d. Koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasi RPJPD,RPJMD, dan RKPD kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPD,RPJMD, dan RKPD provinsi serta RPJPN,RPJMN, dan RKP serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
1)
Isyarat Ideal Lembaga koordinator kegiatan litbang di pusat adalah Kemen-‐Ristek dan di daerah seyogianya adalah Badan PeneliGan dan Pengembangan (BPP)
daerah Gngkat Provinsi. 2) Badan Litbang Daerah harus menjadi perpanjangan KemenRistek (fungsional & administraGf) yang dapat mengawal kegiatan riset di daerah agar mengacu dan berbasis Master Plan dan Road Map. 3) Masa otonomi, seharusnya Gdak ada lagi lembaga unit kerja verGkal ada didaerah kecuali bidang hankam, agama, yusGsi dan keuangan, sesuai Undang-‐Undang. 4) Unit LPK atau LPNK yang ada di daerah seharusnya merger bergabung dengan SKPD (Dinas/Badan) yang mempunyai tupoksi kelitbangan agar lebih efekGf dan efisien menggarap unggulan daerah. 5) SDM peneliG LPK dan LPNK yang ada di daerah menjadi pegawai daerah tersebut. 6) Semua Kanwil (kecuali 4 urusan pusat) sudah bergabung dgn Dinas namun Balai litbang Kementerian di daerah masih tetap verGkal. (ini rada ANEH ???) •
Usulan Format Baru
Beberapa Siasat Pokok
(S1) Membina Ristek-‐InovaGp & Kemakmuran Bangsa • • •
Tak-‐boleh Asal-‐asalan (harus strategis; menata pendekatan sektoral & menjadikannya intersektoral, terkait koridor ekonomi MP3EI). Tak-‐boleh Dangkal (harus punya Metodologi yang menyinggung gerakan Indag berbasis Ristek terkait MP3EI, SINas, SIDa & ARN, Kinerja KIN) Tak-‐boleh Marjinal (harus memperhaGkan fakta ekonomi RI masih didominasi Rent-‐Seeking Economy; dan ekonomi daerah sangat bervariasi)
• Bahwa sedikitnya ada 4-‐Strategi Ristek InovaGp Daerah untuk NKRI; (1) Ristek-‐Inp = f (SIDa; PUI, STP) bila Ristek berpola Supply-‐pushed InnovaBon atau Money follows FuncBon. Di sini inisiaBf &dedikasi PTN/S, LPNK, LPK akan terpacu. (2) Ristek-‐Inp = f (SIDa; Prukab, SisDag-‐AntarPulau) bila Ristek berpola Demand-‐pulled InnovaBon atau FuncBon follows Money. Di sini dana R&D dunia usaha terpacu. (3) Ristek-‐Inp = f (InsenWf Pot-‐pajak & Perizinan). Ini agar Ristek-‐informal di kalangan Dunia Usaha jadi Ristek-‐formal yang harmoni dg program Pemerintah. (4) Ristek-‐Inp = f (InsenWf HKI, Beasiswa, Bea-‐sabaWkal). Ini agar Ristek-‐ sporadik di kalangan Perguruan Tinggi jadi Ristek bertema & berstruktur memacu inovasi.
PIRAMIDA SIDa NUSANTARA
(Dari SIDa KE SINas Akan Memperkokoh NKRI) SDA -‐ ANDALAN PEREKNOMIAN NASIONAL
SAR -‐ PRAS BASIS PEREKONOMIAN NASIONAL
DEWAN RISET NASIONAL (DRN) SINAS KomodiG Strategis-‐1
SINAS KomodiG Strategis-‐2
Litbang Dept.Sektoral-‐A ?
Litbang Dept.Sektoral-‐B ?
SIDA KOMODITI-‐ m SIDA KOMODITI-‐n
SIDA KOMODITI-‐o
Balitbangda Prov, Kab/Kota
SIDA KOMODITI-‐ p SIDA KOMODITI-‐q
SIDA KOMODITI-‐r
Balitbangda Prov, Kab/Kota
SIDA KOMODITI-‐ x SIDA KOMODITI-‐y
SIDA KOMODITI-‐z
Balitbangda Prov, Kab/Kota
DEWAN RISET DAERAH (DRD) *Komodi@ m, p & x seyogianya berupa barang industri skunder (1/2 jadi) atau tersier (finished product) di @ngkat Provinsi; Sehingga kehadiran komodi@ olahan khas daerah akan memacu perdagangan antar pulau yg menguatkan NKRI F.Sjarkowi, 2013
(4b) SIDa SEBAGAI UNSUR KEBIJAKAN FUNGSIONAL
(Pola Pikir DRD-‐Sumsel Guna Memacu 2 Jalur inovasi pada Rakernas DRN 2011) Skala Ekonomi Klaster-‐6
Skala Ekonomi Klaster-‐12
Indipidu UM-‐KM yg tak luwes
B
A= Din-‐KopPMD B= Din-‐Pertan/keb C= Balitbangsid(a)
Lonpatan teknologis &/Pergeseran teknis
C
Asosiasi Usaha di Kadinda Inkubator Teknologi Balitbngda
‘SPIN Supply push’ Inovasi’
A
‘Demand-‐pull’ inovasi DPIN
(Ali-‐Imran Qs3:159) Lapker Banyak, ProdukWvitas Naik & Ekonomi Bangsa Membaik, Rakyat Makmur
D E F
Batas Kemampuan dasar produkGf
Sistem Temuan
Sistem Kini
D= Din-‐Diknas E= Din-‐Indag F= Balitbangsid(a)
Fase Waktu utk Litbang Invensi
Proses Invensi Iptek (isyarat Ali Imran Qs3:190) Catatan: (1) Berorientasi Ekonomi Kerakyatan; (2) Berciri Dua-‐Pola Inovasi; (3) Berkinerja Sistemik Lintas Lembaga: Oleh kotak di antara 2-‐panah besar (via program PUI & STP); dan Oleh kotak-‐kotak SKPD-‐Pemda (via program Prukab & Perdagangan ‘antar pulau’); Catatan: PUI= Pusat Unggulan Inovasi; STP= Science Techno-‐Park
LANGKAH PRAGMATIK PEMBINAAN SIDa : A. Pola Tarik-‐Pinta Teknologi (Demand Pull InovaGon DPIN) (1) Paparkan peluang usaha yang mendapat tantangan pasar setempat (2) Pertanyakan kpd komunitas usaha terkait apa kebutuhan Iptek-‐nya (3) Polakan mata rantai komodiG & jaringan usaha yg patut jadi klaster (4) Petakan paket teknologi yg diperlukan & ada di Balai & Lembaga (5) PasGkan paket teknologi selaras dg komodiG andalan daerah/warga (6) Perankan klinik bisnis/ inkubator inovasi bagi pelaku usaha baru (7) Pacu keterpaduan usaha sbg pasar bagi pelaku usaha hulunya B. Pola Dorong-‐Pasok Teknologi (Supply Push InovaGon SPIN) (1) Tetapkan komodiG unggul yang hendak dipacu nilai-‐tambahnya (2) Tentukan teknologi tepat-‐ komodiG,tepat-‐guna & tepat-‐lingkungan pemacunya (3) Targetkan unsur warga & dunia usaha yang patut jadi pemanfaat (2) (4) Tempa calon pengguna & paket teknologi dalam inkubator usaha (5) Tempatkan para pelaku usaha binaan sbg Sentra/ Klaster Usaha (6) TiGpkan komodiG yg dihasilkan kepada pelaku usaha hilirnya (7) Tampung kriGk & aspirasi pasar dlm rangka pembinaan selanjutnya *Disini manajemen kerjasama atas kepenBngan bersama utk mengangkat kesejahteraan rakyat sangat menuntut kepiawaian dari unsur pihak yg diamanaB menjadi ketua / koordinator. F.Sjarkowi, 2011
LAPORAN
AWALI DENGAN SIASAT PERENCANAAN 1. Disusun Master Plan (makro) sebagai basic plan seluruh kegiatan riset di Indonesia. 2. Disusun Road Map (meso) teknologi yang berbasis pohon teknologi untuk seGap Goal yang diinginkan. 3. Disusun Rencana Aksi Riset (mikro) Riset berbasis pohon riset sebagai panduan kegiatan. 4. Dibahas di meja saat Musrenbang untuk menentukan peran pusat dan Daerah 5. Ditetapkan sumber pembiayaannya.
Catatan Kesimpulan & Rekomendasi
CATATAN KESIMPULAN 1. Sesungguhnya keterjangkauan (aksesibilitas) kerakyatan ter-‐ hadap aneka SDA & SDI adalah suatu keharusan yang dapat direkayasa dalam rangka penguatan ekonomi funda-‐mental bangsa, bisa digerakkan dari atas ke bawah (top-‐down) oleh Pemda maupun dari bawah ke atas (bottom-‐up); asalkan wahana SINas & SIDa digerakkan secara nasional. 2. Sesungguhnya terdapat kondisi dinamis yang menjadi kendala keterjangkauan itu, ada yang bersifat struktural, fungsional, maupun kultural. Jika pola top-‐down maka kendala kultural akan cukup merepotkan Pemda; jika berpola bottom-‐up maka kendala fungsional (sponsor dana) akan lebih merepotkan penyelenggara dan pembina. 3. Sesungguhnya pendekatan bottom-‐up maupun top-‐down sangat membutuhkan kemauan politik yang kuat untuk sedikitnya 5-‐Menteri (Men-‐Indag; Men-‐Ristek; Men-‐Tan /Men-‐ESDM; Men-‐Kop; Men-‐Hub bisa berbuat atas dasar SKB memacu ekonomi fundamental berbasis Ristek-‐Inovatip lewat perdagangan antar pulau bagi sekitar 250juta jiwa kekuatan pasar domestik.
