Januari Mempertahankan momentum reformasi

Januari 2017

Mempertahankan momentum reformasi

Supported by funding from the Australian Government (Department of Foreign Aﬀairs and Trade, DFAT), under the Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA) program.

PERKEMBANGAN TRIWULANAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Mempertahankan momentum reformasi Januari 2017

Kata Pengantar Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (Indonesia Economic Quarterly, IEQ) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia. Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo Chaves, Country Director untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim Macroeconomic and Fiscal Management Global Practice, dibawah bimbingan Ndiame Diop, Practice Manager, dan Hans Beck, Senior Economist, dengan mendapatkan masukan dari Sudhir Shetty, EAP Chief economist. Dipimpin oleh Dhruv Sharma, dengan tanggungjawab untuk bagian A, dan Kelly Wyett, bertanggung jawab untuk pengeditan dan produksi, tim inti terdiri dari Magda Adriani, Arsianti, Dwi Endah Abriningrum, Derek H.C. Chen, Indira Maulani Hapsari, Ahya Ihsan, Yus Medina, Alief Aulia Rezza, dan Jaffar Al Rikabi. Dukungan administrasi diberikan oleh Titi Ananto. Diseminasi dilakukan oleh Jerry Kurniawan, GB Surya Ningnagara, Kurniasih Suditomo, Nugroho Sunjoyo, dan Suryo Utomo Tomi. Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Bertine Kamphuis dan Fararatri Widyadari (Bagian A, Kotak 1); Kelly Wyett, Ahya Ihsan, dan Kathleen Whimp, bantuan data dari Ratih Dwi Rahmadanti (Bagian B, Belanja Publik); Katheryn Bennett, Tazeen Fasih, Andy Ragatz dan Audrey Sacks (Bagian C, Praktek Mengajar). Laporan ini disusun oleh para staf International Bank for Reconstruction and Development Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT) melalui program Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA). Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut. Semua foto merupakan Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi.

Untuk mendapatkan lebih banyak analisi Bank Dunia tentang ekonomi Indonesia: Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan hubungi [email protected]. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi [email protected].

Daftar Isi RINGKASAN EKSEKUTIF: MEMPERTAHANKAN MOMENTUM REFORMASI ......... I A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI ............................................... 1 1. Ketidakpastian kebijakan global dan gejolak pasar keuangan muncul kembali di Triwulan ke-4 ... 1 2. Pertumbuhan PDB sedikit menurun karena menurunnya belanja pemerintah ................................ 2 3. Inflasi tetap rendah ............................................................................................................................ 6 4. Arus masuk finansial swasta yang kuat mendorong peningkatan lebih lanjut dalam surplus Neraca Pembayaran ........................................................................................................................... 8 5. Kondisi keuangan domestik tetap kuat kuat meskipun tekanan gerakan global baru-baru ini ......10 6. APBN 2017 lebih realistis, tetapi momentum reformasi diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap perkiraan penerimaan .......................................................................................................12 7. Risiko terhadap perkiraan makro-fiskal terutama berasal dari faktor eksternal ..............................15

B. BEBERAPA PERKEMBANGAN TERKINI PEREKONOMIAN INDONESIA .......... 17 Meningkatkan kualitas belanja publik di Indonesia ............................................................................17 a. Kebijakan fiskal telah memberikan kontribusi yang kurang dari yang seharusnya dapat dilakukan untuk pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan di Indonesia ................................................................................... 18 b. Reformasi belanja publik sangatlah penting untuk memenuhi tujuan pembangunan Indonesia ...................... 20 c. APBN 2017 menunjukkan kemajuan menuju peningkatan kualitas belanja publik ............................................ 27

C. INDONESIA TAHUN 2018 DAN SELANJUTNYA: TINJAUAN PILIHAN ................ 29 Menuju pemahaman yang lebih baik akan praktek pengajaran dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa di Indonesia: sebuah studi video ................................................................................... 29 a. Studi video: tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan kerangka konsep ................................................................ 31 b. Apa yang terjadi di dalam kelas matematika di Indonesia? ................................................................................. 32 c. Bagaimana praktek mengajar mempengaruhi hasil belajar siswa?...................................................................... 35

LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA ................................ 38

DAFTAR GAMBAR Gambar 1: Gejolak finansial terjadi kembali di Triwulan-4 ...................................................... 1 Gambar 2: Belanja pemerintah menurun di Triwulan ke-3 ...................................................... 2 Gambar 3: Kegiatan usaha melambat ....................................................................................... 3 Gambar 4: Inflasi tetap berada dalam kisaran target BI ........................................................... 6 Gambar 5: Peningkatan investasi langsung mendorong terjadinya surplus Neraca Perdagangan ............................................................................................................ 8 Gambar 6: Nilai ekspor tetap rendah sepanjang tahun ............................................................ 8 Gambar 7: Arus modal swasta bersih yang kuat untuk pertama kalinya sejak tahun 2014 ...... 9 Gambar 8: Investor asing menjual aset portofolio pada bulan Oktober dan November .......... 9 Gambar 9: Utang luar negeri pemerintah meningkat ............................................................... 9 Gambar 10: Rupiah terdepresiasi terhadap USD sejalan dengan mata uang negara-negara pasar berkembang lainnya ...................................................................................... 11 Gambar 11: Pertumbuhan kredit masih mengecewakan .........................................................12 Gambar 12: Pertumbuhan deposito turun tajam sebelum kembali meningkat .......................12 Gambar 13: Anggaran Pemerintah tahun 2017 yang telah disetujui mencakup target penerimaan yang lebih realistis ..............................................................................13 Gambar 14: Penerimaan Bukan Amnesti Pajak Menurun .......................................................13 Gambar 15: Pencairan belanja modal menurun di paruh kedua 2016 ......................................14 Gambar 16: Pemotongan Pengeluaran tahun 2016 memiliki dampak yang tidak diinginkan, dengan belanja barang yang meningkat dan belanja modal (CAPEX) yang turun .................................................................................................................................14 Gambar 17: Target RPJMN untuk pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan belum terpenuhi .................................................................................................................19 Gambar 18: Belanja Subsidi telah menurun tetapi tetap signifikan ........................................ 22 Gambar 19: Belanja Pegawai meningkat sebagai bagian dari pengeluaran publik pemerintah pusat dan transfer ke daerah .................................................................................. 22 Gambar 20: Sebagian besar belanja pemerintah pusat di sektor pertanian digunakan untuk mensubsidi input para petani perorangan ............................................................. 23 Gambar 21: Skor PISA Indonesia telah sedikit meningkat tetapi tetap dalam desil terendah dari negara-negara yang dinilai ............................................................................. 25 Gambar 22: Proporsi belanja pendidikan untuk gaji dan tunjangan guru meningkat ........... 25 Gambar 23: Kabupaten yang lebih kecil menerima alokasi per kapita yang lebih besar ....... 26 Gambar 24: Membandingkan rincian proporsional waktu pelajaran ..................................... 32 Gambar 25: Membandingkan durasi kegiatan pembelajaran di Indonesia dengan negara lain ................................................................................................................................ 32 Gambar 26: Menilai beragam praktek pembelajaran yang digunakan dalam pelajaran matematika Indonesia............................................................................................ 33 Gambar 27: Membandingkan waktu pelajaran kelas yang dimanfaatkan untuk interaksi umum dan pribadi.................................................................................................. 33 Gambar 28: Merinci waktu interaksi umum (seluruh kelas) dalam pelajaran matematika di Indonesia ................................................................................................................ 34 Gambar 29: Membandingkan durasi waktu kelas matematika: segmen pemecahan soal vs. non pemecahan soal ............................................................................................... 34 Gambar 30: Model konseptual ini menunjukkan bagaimana praktek mengajar dapat selaras dengan pengetahuan dan keyakinan ..................................................................... 36

DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil .......................................................................... 38 Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran ................................................ 38 Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi ...................................................... 38

Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor ...................................................... 38 Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen ............................................................................. 38 Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri .................................................................. 38 Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran .............................................................................. 39 Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan ................................................................... 39 Lampiran Gambar 9: Ekspor barang ...................................................................................... 39 Lampiran Gambar 10: Impor barang ...................................................................................... 39 Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal ............................................ 39 Lampiran Gambar 12: Inflasi................................................................................................... 39 Lampiran Gambar 13: Rincian IHK bulanan .......................................................................... 40 Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara................................................ 40 Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional ............................................ 40 Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran ............................................. 40 Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional ........................................................................ 40 Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS............................................................................ 40 Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal ...41 Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS kelompok negara-negara EMBI Global ......41 Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito ....................41 Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan .................................................................41 Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah ................................................................................41 Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri .................................................................................41

DAFTAR TABEL Tabel 1: Dalam kasus dasar, pertumbuhan PDB diproyeksikan sebesar 5,3 persen pada tahun 2017 ................................................................................................................... iii Tabel 2: Reformasi yang terdata oleh laporan Menjalankan Kegiatan Usaha tahun 2017........ 5 Tabel 3: Perkiraan pertumbuhan PDB tahun 2016 dan 2017 tetap tidak berubah ................... 7 Tabel 4: Defisit transaksi berjalan diperkirakan akan sedikit melebar pada tahun 2016 dan 2017 .............................................................................................................................10 Tabel 5: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran lebih rendah dibandingkan dengan APBN tahun 2017 ...................................................................16

DAFTAR LAMPIRAN TABEL Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemeritah............................................... 42 Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran ................................................................................. 42 Lampiran Tabel 3: Perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia .............................. 43 Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator perkembangan Indonesia ............................................. 44

DAFTAR KOTAK Kotak 1: Reformasi iklim investasi telah meningkatkan Kemudahan untuk Melakukan Kegiatan Usaha di Indonesia ...................................................................................... 5 Kotak 2: Politik personalia: pemilihan kepala daerah dan pengangkatan guru di Indonesia 30


Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia

Ringkasan eksekutif: Mempertahankan momentum reformasi

Kembalinya ketidakpastian kebijakan dan gejolak pasar keuangan global merupakan resiko bagi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia

Meningkatnya ketidakpastian kebijakan global, khususnya terkait perjanjian perdagangan dan kebijakan normalisasi suku bunga di AS, berkontribusi terhadap gejolak pasar keuangan di kuartal empat 2016. Gejolak di pasar saham maupun pasar obligasi melonjak sampai dengan pemilihan presiden AS di bulan November. Risiko pertumbuhan Indonesia pada tahun 2017 meliputi: ketidakpastian kebijakan dan gejolak keuangan yang berlanjut, perdagangan global yang lesu dan pertumbuhan yang melemah di negara-negara maju, serta perlambatan perekonomian Tiongkok yang terus berlanjut.

Namun, kinerja ekonomi dan reformasi kebijakan Indonesia dapat membantu untuk mengatasi risiko tersebut

Indonesia telah melewati gejolak keuangan global belum lama ini dengan baik. Rupiah terdepresiasi 3 persen sesaat setelah berlangsungnya pemilu di AS - kinerja yang relatif kuat dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Inflasi tetap berada di bagian bawah pada kisaran target BI sebesar 3-5 persen didukung oleh perlambatan pertumbuhan harga beras dan bahan bakar, yang memungkinkan munculnya kebijakan moneter yang akomodatif. Inflasi yang rendah juga berkontribusi terhadap kuatnya pertumbuhan dalam pengeluaran konsumsi swasta di kuartal tiga. Kredibilitas kebijakan fiskal telah ditingkatkan melalui pemotongan pengeluaran pada APBN tahun 2016 dan target penerimaan yang lebih dapat dicapai di dalam APBN Perubahan tahun 2016 dan APBN tahun 2017 yang sudah disetujui. APBN tahun 2017 juga memperlihatkan adanya perbaikan komposisi belanja, termasuk alokasi lebih tinggi untuk sektor-sektor infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial yang masih berlanjut, serta perbaikan dalam mekanisme penargetan untuk subsidi energi dan program-program sosial. Terakhir, masuknya arus Penanaman Modal Asing yang kuat di kuartal tiga dan reformasi yang terus berjalan

Januari 2017

THE WORLD BANK | BANK DUNIA i



untuk perbaikan iklim investasi, tercermin dalam peningkatan peringkat Indonesia di dalam survei Kegiatan Usaha (Doing Business Survey) Bank Dunia, yang mendukung prospek investasi swasta. Pertumbuhan PDB menurun di Q3 seiring dengan menurunnya konsumsi pemerintah

Pertumbuhan riil PDB sedikit menurun menjadi 5,0 persen tahun-ke-tahun (yoy) di kuartal tiga (dari 5,2 persen di kuartal dua) yang didorong oleh tekanan dalam pengeluaran pemerintah yang signifikan dan kontribusi negatif dari ekspor bersih. Penurunan belanja pemerintah ini sejalan dengan pemotongan belanja yang diumumkan pada APBN-P tahun 2016 di bulan Juli dan perubahan berikutnya. Total pertumbuhan investasi tetap turun menjadi 4,1 persen yoy di kuartal tiga.

Defisit transaksi berjalan menurun dan investasi langsung menguat di Triwulan ke-3

Defisit transaksi berjalan menurun menjadi 1,8 persen dari PDB pada kuartal tiga, dari 2,2 persen di kuartal dua, didorong oleh perbaikan dalam neraca perdagangan. Penurunan nilai impor lebih besar dari penurunan nilai ekspor baik dalam konteks kuartal-ke-kuartal (qoq) maupun yoy. Adanya penurunan nilai ekspor, meskipun terdapat peningkatan harga komoditas pada tahun 2016, mencerminkan penurunan besar dalam volume ekspor. Surplus neraca keuangan meningkat di Triwulan ke-3 dibandingkan dengan Triwulan ke-2, karena adanya aliran masuk modal bersih sektor swasta yang kuat, terutama dalam bentuk investasi langsung. Peningkatan surplus ini, dikombinasikan dengan penurunan defisit transaksi berjalan, menghasilkan surplus neraca pembayaran yang moderat di Triwulan ke-3. Utang pemerintah ke pihak eksternal meningkat, walaupun besarannya tetap rendah, sebesar 17,4 persen dari PDB, dan mayoritas (95 persen) dari utang ini adalah jangka panjang (memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun).

Kondisi keuangan dalam negeri tetap kuat meskipun barubaru ini terjadi pelemahan ekonomi secara global

Pasar keuangan dalam negeri yang kuat dan Rupiah yang relatif stabil menjadi penopang dalam menghadapi munculnya gejolak pasar setelah berlangsungnya pemilihan presiden AS di bulan November. Penguatan Rupiah menurun kembali di kuartal empat dan imbal hasil (yield) obligasi meningkat tajam. Pasar ekuitas Indonesia kembali membaik walau tidak sepenuhnya, setelah mengalami penurunan yang terjadi sesaat setelah berlangsungnya pemilihan AS, dan masih mencatat penurunan sebesar 3,6 persen selama kuartal empat. Kebijakan pelonggaran moneter BI berhenti pada kuartal empat.

Kredibilitas kebijakan fiskal ditingkatkan melalui pemotongan belanja pada tahun 2016 dan target penerimaan yang lebih realistis di dalam APBN tahun 2017 yang sudah disetujui

Sementara penerimaan dari Amnesti Pajak berkontribusi terhadap defisit anggaran yang lebih rendah pada tahun 2016, penerimaan di luar amnesti pajak melemah. Penerimaan PPN, pajak penghasilan dari minyak dan gas bumi, dan penerimaan bukan pajak dari sumber daya alam semuanya secara nominal lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015. Secara keseluruhan, defisit fiskal adalah sebesar 2,46 persen dari PDB pada tahun 2016 menurut data realisasi awal, lebih rendah dari revisi perkiraan Kementerian Keuangan dan proyeksi Bank Dunia masing-masing sebesar 2,7 dan 2,8 persen dari PDB. Pemotongan belanja yang diumumkan pada bulan Juli dan penerimaan dari Amnesti Pajak berkontribusi terhadap defisit yang lebih rendah ini. Namun demikian, pemotongan belanja nampaknya berdampak buruk terhadap komposisi belanja: belanja modal menurun sementara belanja barang dan jasa meningkat pada paruh kedua tahun 2016. APBN tahun 2017 memiliki target penerimaan yang lebih dapat dicapai, dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Namun demikian, administrasi perpajakan lebih lanjut dan reformasi kebijakan tetap dibutuhkan untuk memenuhi target tersebut.

Januari 2017

THE WORLD BANK | BANK DUNIA ii



Proyeksi dasar (baseline) untuk pertumbuhan PDB riil tetap sebesar 5,1 persen untuk tahun 2016 dan 5,3 persen untuk tahun 2017

Tabel 1: Dalam kasus dasar, pertumbuhan PDB Ke depan, meskipun terdapat diproyeksikan sebesar 5,3 persen pada tahun 2017 2015 2016e 2017f sedikit hambatan (Perubahan bagi pertumbuhan PDB riil persentase 4,8 5,1 5,3 ekonomi di kuartal tahunan) tiga, proyeksi dasar (Perubahan Indeks Harga Konsumen* persentase 6,4 3,5 4,4 (baseline) Bank tahunan) Dunia untuk (Persen pertumbuhan PDB Neraca transaksi berjalan -2,1 -2,1 -2,3 dari PDB) riil tetap sebesar 5,1 (Persen -2,6 -2,5 -2,8 persen untuk tahun Saldo anggaran** dari PDB) 2016 dan 5,3 Catatan: * Hasil aktual tahun 2016; ** Angka tahun 2016 berdasarkan angka persen untuk tahun realisasi sementara di akhir tahun 2016; e singkatan dari estimasi dan f untuk perkiraan (forecast). 2017 (Tabel 1). Sumber: BI; BPS; Kemenkeu; perhitungan staf Bank Dunia Pertumbuhan yang lebih baik pada tahun 2017 akan didukung oleh investasi swasta yang lebih kuat karena adanya pelonggaran kebijakan moneter pada tahun 2016 dan reformasi iklim investasi yang terus berlanjut. Konsumsi swasta juga diharapkan untuk sedikit meningkat pada tahun 2017 karena inflasi masih rendah dan kepercayaan konsumen terus membaik yang didukung oleh nilai Rupiah yang relatif stabil. Namun, penerimaan yang terus melemah menimbulkan risiko penurunan (downside risk) terhadap perkiraan pertumbuhan, selain karena adanya ketidakpastian kebijakan global dan gejolak pasar keuangan. Sementara itu, pemulihan harga komoditas yang berlanjut menyebabkan adanya risiko peningkatan (upside risk) terhadap pertumbuhan.

Peningkatan kualitas belanja publik sangat penting bagi Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan dalam jangka pendek dan menengah

Pemungutan penerimaan yang lemah, ditambah dengan pembatasan defisit fiskal, secara signifikan menghambat peningkatan pengeluaran publik, setidaknya dalam jangka menengah. Dengan demikian, peningkatan kualitas belanja publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah mekanisme alokasi anggaran utama agar Pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan dalam jangka pendek dan menengah, dengan tetap mempertahankan reformasi pada penerimaan. Walaupun terdapat perbaikan, kemajuan dalam mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan menurunkan tingkat kemiskinan terjadi lebih lambat dari yang diperkirakan, dan kualitas berbagai layanan publik masih tertinggal, meskipun terdapat peningkatan pengeluaran. Perbaikan kualitas belanja membutuhkan dua tindakan yang terpisah. Pertama, diperlukan adanya realokasi belanja ke sektor-sektor prioritas, yaitu sektor di mana pengeluaran publik rendah dan adanya peningkatan belanja dapat mengakibatkan dampak terbesar pada tingkat kemiskinan dan pertumbuhan. Untuk Indonesia, sektor-sektor ini meliputi infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial. Kedua, diperlukan adanya alokasi belanja yang dapat memberikan dampak maksimal bagi penerima bantuan. Hal ini memerlukan realokasi belanja di dalam sektor tersebut, khususnya di sektor pendidikan dan pertanian, untuk program-program yang memiliki dampak tertinggi pada tujuan sektoral, serta kebijakan sektoral yang efektif yang dapat memberikan dampak karena peningkatan pengeluaran. APBN tahun 2017 mencakup beberapa kebijakan yang menuju pada peningkatan kualitas belanja publik, walaupun tetap diperlukan reformasi lebih lanjut.

Januari 2017

THE WORLD BANK | BANK DUNIA iii


Praktek mengajar yang berpusat pada siswa akan berdampak pada capaian belajar siswa yang lebih baik

Januari 2017


Belanja pendidikan merupakan salah satu wilayah di mana efektivitas belanja dapat ditingkatkan. Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pemanfaatan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dianggap sebagai inti dari perubahan tersebut. Hal ini membutuhkan pengurangan sistem belajar mengajar satu arah oleh guru dan peningkatan sistem belajar mengajar yang interaktif, dengan dilandasi oleh praktek mengajar investigatif dan praktis yang sesuai dengan konteks dunia nyata. Pendekatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa sebenarnya sudah dituangkan ke dalam kebijakan pendidikan di Indonesia pada lebih dari tiga puluh tahun yang lalu. Namun demikian, sebuah studi video perilaku guru baru-baru ini mendapati bahwa praktek belajar mengajar yang berpusat pada siswa selama ini masih lambat diterapkan oleh guru. Penelitian ini mengkaitkan antara sistem praktek guru terhadap hasil ujian, yang menemukan fakta bahwa guru yang menggunakan praktek belajar mengajar yang berpusat pada siswa memiliki hasil ujian yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang menggunakan praktek belajar mengajar yang berpusat pada guru. Studi ini juga mendapati bahwa praktek mengajar dipengaruhi oleh keyakinan dan pengetahuan guru, dan hubungan ini berdampak terhadap efektivitas guru dalam mengajar. Artinya, tidak cukup bagi guru untuk hanya mulai menggunakan praktek pembelajaran yang berpusat pada siswa, mereka juga harus mengembangkan keyakinan dan pengetahuan untuk memungkinkan mereka untuk menerapkan praktek tersebut.

THE WORLD BANK | BANK DUNIA iv



A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini

1. Ketidakpastian kebijakan global dan gejolak pasar keuangan muncul kembali di Triwulan ke-4 Meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan bergejolaknya pasar keuangan terjadi kembali di Triwulan ke-4

Meningkatnya ketidakpastian kebijakan global, terutama di negara-negara maju utama, dan bergejolaknya pasar keuangan internasional terjadi kembali pada awal Triwulan ke-4. Gejolak ini, ditambah dengan perdagangan global yang lesu dan pertumbuhan yang melemah di negara-negara maju, telah menimbulkan hambatan yang signifikan bagi Indonesia. Fundamental ekonomi yang kuat telah membantu Indonesia melewati hambatan eksternal ini.

Gejolak pasar obligasi global meningkat secara signifikan

Setelah Triwulan ke-3 yang relatif stabil, gejolak pasar keuangan global muncul kembali di Triwulan ke-4, terutama di pasar obligasi (Gambar 1). Indeks VIX, yang mengukur gejolak di pasar ekuitas, melonjak tajam menjadi 22,5, meningkat sebesar 32 persen selama seminggu menjelang pemilu AS di minggu pertama bulan November, sebelumnya secara tajam menurun dan kemudian stabil di bawah tingkat sebelum pemilu tahun 2016 di tingkat rata-

Januari 2017

Gambar 1: Gejolak finansial terjadi kembali di Triwulan-4 (indeks) 40

140

35

120

30

MOVE (Kanan)

25

100 80

20 60

15 10

VIX (Kiri)

5 0 Sep-2015 May-2016 Sumber: Bloomberg, perhitungan staf Bank Dunia

40 20 0 Jan-2017

THE WORLD BANK | BANK DUNIA 1



rata sebesar 14. Indeks MOVE yang mengukur gejolak pasar obligasi juga melonjak tajam pada bulan November dan kemudian stabil pada tingkat yang lebih tinggi, keadaan yang sama dengan sesaat sebelum 'referendum Brexit' di Inggris. Gejolak pasar keuangan dan ketidakpastian kebijakan global ini mempengaruhi Rupiah yang terdepresiasi sebesar 3,4 persen di Triwulan ke-4 terhadap USD, meskipun ini sejalan dengan depresiasi mata uang negara-negara pasar berkembang lainnya, yang rata-rata turun sebesar 3,8 persen. Harga komoditas utama menunjukkan tanda-tanda tentatif pemulihan

Harga komoditas ekspor utama Indonesia membaik pada Triwulan ke-4 terutama untuk batubara, kelapa sawit, logam dasar, dan gas alam. Harga minyak sawit diperkirakan akan naik sejalan dengan peningkatan kecil permintaan dari Tiongkok dan India serta penurunan jumlah pasokan karena efek cuaca La Nina. Di sektor minyak dan gas, angka produksi terbaru untuk Triwulan ke-3 menunjukkan adanya penurunan marjinal produksi (turun 0,7 persen QoQ) dan harga minyak global (turun 0,4 persen QoQ). Menyusul keputusan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk membatasi produksi secara gabungan sebesar 1,2 juta barel per hari (bph) pada tahun 2017, pemerintah Indonesia, untuk sementara, telah menarik keanggotaannya dari kartel minyak ini. Keputusan OPEC ini mewajibkan Indonesia untuk memangkas produksinya hingga 37.000 barel per hari, atau 4,5 persen dari target sebesar 815.000 bph di dalam APBN tahun 2017, yang sudah 5000 bph lebih rendah dari target dalam APBN Perubahan tahun 2016. Perkembangan global ini merupakan risiko bagi perkiraan pertumbuhan Indonesia. Namun demikian, sebagaimana disampaikan di bagian berikut, kinerja ekonomi Indonesia baru-baru memiliki kemampuan yang baik untuk memitigasi dampak negatif yang signifikan.

2. Pertumbuhan PDB sedikit menurun karena menurunnya belanja pemerintah Pertumbuhan PDB menurun karena menurunnya konsumsi pemerintah

Januari 2017

Gambar 2: Belanja pemerintah menurun di Triwulan Pertumbuhan riil PDB sedikit menurun menjadi 5 ke-3 (kontribusi terhadap pertumbuhan, persen yoy) persen tahun-ke-tahun Stat. discrepancy* (yoy) di Triwulan ke-3 dari Net exports 5,2 persen yoy di Triwulan Investment Government consumption 10 ke-2, didorong oleh Private consumption tekanan yang signifikan GDP 8 dalam pengeluaran 6 pemerintah dan penurunan nilai ekspor yang lebih 4 besar dibandingkan 2 dengan nilai impor (Gambar 2). Ekspor 0 komoditas yang menurun -2 merupakan faktor utama di balik kontraksi yoy pada -4 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 sisi ekspor (walaupun ada kenaikan harga komoditas Catatan: *Perbedaan statistik termasuk perubahan persediaan Sumber: BPS di Triwulan ke-3), sementara penurunan impor tersebut terjadi di banyak lini (broad based). Kontraksi dalam konsumsi pemerintah berasal dari pemotongan belanja yang diumumkan di dalam APBN Perubahan tahun 2016 dan dalam perubahan berikutnya. Pemotongan




belanja ini dapat secara lebih baik menyelaraskan tingkat pengeluaran dengan target penerimaan yang lebih moderat sehingga penurunan risiko fiskal dapat diterima. Sebaliknya, pertumbuhan konsumsi swasta tetap kuat, didukung oleh inflasi yang rendah, yang berada di kisaran bawah target Bank Indonesia (BI), dan nilai Rupiah yang relatif stabil. Namun demikian, pertumbuhan konsumsi swasta tidak lebih besar dibandingkan dengan kontraksi konsumsi pemerintah. Dengan demikian, pertumbuhan total konsumsi turun menjadi 4,0 persen yoy - tingkat pertumbuhan yang paling lambat selama sedikitnya enam tahun. Pertumbuhan investasi juga melemah di Triwulan ke-3…

Total pertumbuhan investasi tetap turun menjadi 4,1 persen yoy di Triwulan ke-3, dibandingkan dengan 5,1 persen pada triwulan terakhir. Total pengeluaran investasi tetap memberikan kontribusi sebesar 1,3 poin persentase bagi pertumbuhan ekonomi. Mengingat bahwa konsumsi merupakan sumber pertumbuhan yang relatif stabil, langkah-langkah reformatif (seperti meningkatkan lingkungan bisnis, yang diukur dengan “Survei Kegiatan Usaha;” lihat Kotak 1) yang bertujuan untuk memperkuat prospek pertumbuhan harus dikonsentrasikan pada peningkatan investasi. Indonesia memiliki pangsa investasi publik yang relatif rendah, oleh sebab itu setiap kenaikan pertumbuhan investasi di Indonesia, kemungkinan besar didorong oleh investasi swasta.

… sementara ekspor bersih melemahkan pertumbuhan

Perdagangan global yang stagnan1, melemahnya pertumbuhan di negara –negara pasar ekspor utama, ekspor komoditas terkontraksi lebih dari impor di Triwulan ke3 (6 persen yoy dibandingkan dengan 3,9 persen yoy). Hal ini mengakibatkan kontribusi negatif sebesar 0,6 poin persentase dari ekspor bersih terhadap pertumbuhan ekonomi yoy Triwulan ke-3.

Indikator frekuensi tinggi seperti penjualan ritel dan indeks kepercayaan konsumen menguat di Triwulan ke-4

Indeks penjualan ritel, setelah Gambar 3: Kegiatan usaha melambat mengalami penurunan selama (indeks) Triwulan ke-3, menguat di 250 60 Triwulan ke-4 dengan Purchasing Manager Index (PMI) peningkatan sebesar 16 poin 50 200 pada bulan Desember. Indeks kepercayaan konsumen 40 Retail Sales Index (Kanan) 150 bertahan pada lintasan yang Consumer Confidence Index (Kanan) 30 relatif datar di Triwulan ke-3, tetapi mencatat sedikit 100 Business Activity: Expectation 20 kenaikan pada awal Triwulan ke-4. Indikator frekuensi 50 10 tinggi lainnya memberi sinyal campuran dalam beberapa Business Activity: Realization 0 0 bulan terakhir. Misalnya, laju Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 kontraksi dalam penjualan Sumber: BI; Nikkei/Markit; perhitungan staf Bank Dunia sepeda motor telah menurun sejak bulan Agustus, dan pertumbuhan penjualan mobil meningkat di Triwulan ke-4 sedangkan penjualan semen terus menurun di Triwulan ke-4. Sebaliknya, meskipun indeks penjualan ritel dan indeks kepercayaan konsumen relatif bagus, kegiatan usaha (yang diukur dengan survei kegiatan usaha BI) menurun pada bulan Oktober menyusul terjadinya kenaikan di dua triwulan. Indeks manajer pembelian

1

Januari 2017

Bank Dunia, 2017, “Prospek Perekonomian Global: Investasi lemah di saat yang tidak menentu (Global Economic Prospects: Weak investment in uncertain times)”, Kelompok Bank Dunia.




manufaktur (PMI - purchasing manager index) Nikkei/Markit juga mencatat terjadinya kontraksi (ditunjukkan dengan angka di bawah 50) di sepanjang Triwulan ke-4. Perkiraan dasar

(baseline outlook)

Bank Dunia terhadap pertumbuhan tetap tidak berubah, sebesar 5,1 persen untuk tahun 2016 dan 5,3 persen untuk tahun 2017…

… tetapi di sisi lain risiko tetap ada

Ke depan, meskipun terjadi sedikit hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Triwulan ke-3, perkiraan dasar Bank Dunia untuk pertumbuhan riil PDB tetap sebesar 5,1 persen untuk tahun 2016 dan 5,3 persen untuk tahun 2017 (Tabel 3). Pertumbuhan yang lebih kuat pada tahun 2017 akan didukung oleh investasi swasta yang lebih kuat menyusul adanya pelonggaran moneter di tahun 2016 dan reformasi iklim investasi yang terus berlanjut. Kemajuan awal reformasi tercermin dari peningkatan peringkat Indonesia di dalam survei Kegiatan Usaha (Doing Business Survey) Bank Dunia (Kotak 1). Didukung oleh pilkada di awal tahun 2017, konsumsi swasta diperkirakan akan tetap kuat di Triwulan ke-4 dan juga diharapkan dapat sedikit meningkat di tahun 2017. Risiko terhadap prospek pertumbuhan tetap tinggi, terutama mengingat bahwa beberapa risiko yang teridentifikasi di Laporan Triwulanan Perkembangan Perkonomian (IEQ) edisi bulan Oktober 2016 terwujud. Hal ini termasuk peningkatan gejolak pasar keuangan pasca pemilihan presiden AS dan meningkatnya kemungkinan normalisasi suku bunga di AS yang lebih cepat dari yang diharapkan. Perkiraan Bank Dunia untuk negara-negara pasar berkembang dan negara-negara berkembang menunjukkan bahwa peningkatan sebesar 10 persen dalam indeks VIX menurunkan pertumbuhan PDB sebesar sekitar 0,2 poin persentase dan pertumbuhan investasi sebesar 0,5 poin persentase setelah satu tahun.2 Semakin tingginya ketidakpastian kebijakan global, terutama mengenai perjanjian perdagangan, menciptakan risiko yang merugikan tambahan untuk perkiraan pertumbuhan Indonesia pada tahun 2017. Di sisi domestik, penerimaan fiskal yang lemah tetap menjadi risiko merugikan yang signifikan.

2

Januari 2017

Bank Dunia, 2017, “Prospek Perekonomian Global: Investasi lemah di saat yang tidak menentu (Global Economic Prospects: Weak investment in uncertain times)”, Kelompok Bank Dunia.




Kotak 1: Reformasi iklim investasi telah meningkatkan Kemudahan untuk Melakukan Kegiatan Usaha di Indonesia Melalui serangkaian paket kebijakan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah reformasi yang dirancang untuk memudahkan bagi perusahaan untuk beroperasi. Reformasi ini telah memberi hasil. Laporan (mengenai seluk beluk) Menjalankan Kegiatan Usaha (the Doing Business Report) tahun 20173 mencatat tujuh reformasi positif bagi Indonesia di bidang: memulai usaha bisnis, mendapatkan listrik, pendaftaran properti, mendapatkan kredit, membayar pajak, perdagangan lintas batas, dan menegakkan persyaratan kontrak (Tabel 2). Reformasi ini meningkatkan peringkat Menjalankan Kegiatan Usaha Indonesia dari peringkat 106 di tahun 2016 menjadi 91 tahun di tahun 2017, membuat Indonesia menjadi salah satu reformis terbaik secara regional maupun global. Pemerintah memprediksi bahwa peringkat Indonesia dalam Menjalankan Kegiatan Usaha akan terus meningkat. Namun demikian, untuk memenuhi target pemerintah untuk peringkat 304 pada tahun 2019 akan sangat menantang. Saat ini Pemerintah harus beralih dari langkah inisiatif reformasi yang mudah dan cepat dicapai (quick win) dan melaksanakan reformasi struktural jangka menengah 5 untuk lebih meningkatkan lingkungan usaha di Indonesia. Untuk tujuan ini, adalah penting bahwa pemerintah tetap meneruskan rencana untuk mengkoordinasikan dan memonitor proses reformasi. Laporan (mengenai seluk beluk) Menjalankan Kegiatan Usaha ini hanya mengupas usaha bisnis di Jakarta dan Surabaya. Namun, Presiden Joko Widodo tertarik untuk memastikan bahwa reformasi usaha bisnis dilaksanakan di seluruh Indonesia. Hal ini sangat penting bagi negara yang terdesentralisasi seperti Indonesia, di mana desain kebijakan yang efektif dan harmonis dan implementasinya di tingkat daerah sangatlah penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha. Tabel 2: Reformasi yang terdata oleh laporan Menjalankan Kegiatan Usaha tahun 2017 Memulai Usaha

Indonesia membuat memulai usaha menjadi lebih mudah dengan:  Menghapus persyaratan minimum untuk modal disetor untuk mendirikan perusahaan perseroan terbatas kecil dan menengah  Mendorong penggunaan sistem daring (online) untuk pemesanan nama  Membuat formulir tunggal untuk mendapatkan sertifikat pendaftaran perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan) maupun perizinan perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan) (hanya untuk Jakarta) Secara keseluruhan, langkah-langkah dan waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha (rata-rata untuk Jakarta dan Surabaya) turun 1 Prosedur (dari 13 menjadi 11,2 prosedur) dan 23 hari (dari 47,8 menjadi 24,9 hari), masing-masing. Sejak Laporan Menjalankan Kegiatan Usaha untuk Indonesia yang pertama pada tahun 2004, rata-rata waktu untuk memulai usaha telah menurun sebesar 85 persen — dari 168 hari menjadi 24,9 hari.

Mendapatkan Tenaga Listrik

Mendapatkan tenaga listrik dibuat menjadi lebih mudah dengan:  Mengurangi waktu bagi kontraktor untuk melakukan pekerjaan eksternal (berkat peningkatan stok bahan kelistrikan yang disediakan oleh penyedia tenaga listrik)  Memperlancar proses untuk permintaan sambungan baru Secara keseluruhan, rata-rata waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan sambungan listrik turun sebanyak 21,3 hari (dari 79 hari menjadi 55,7 hari) dan sebesar 26 persen dari pendapatan per kapita (dari 383 menjadi 357 persen dari pendapatan per kapita), masing-masing.

Laporan mengenai seluk beluk Menjalankan Kegiatan Usaha (the Doing Business Report) merupakan publikasi tahunan dari Kelompok Bank Dunia. Laporan ini memberi kajian tentang peraturan usaha dari perspektif perusahaan domestik berukuran kecil dan menengah dan membandingkan praktek dari peraturan tersebut di 190 negara di seluruh dunia. Peraturan yang mempengaruhi 10 tahap kehidupan usaha diukur. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.doingbusiness.org. 4 Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 yang diundangkan pada tanggal 14 Mei 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2017. 5 Misalnya, di bidang penyelesaian kepailitan, ketentuan yang ada di dalam UU Kepailitan di Indonesia tidak memberikan alat bagi pengadilan untuk memeriksa permohonan pailit pada sisi manfaatnya. Idealnya, UU ini harus mendorong debitur untuk memanfaatkan sistem kepailitan, sambil juga memastikan bahwa hanya perusahaan-perusahaan yang benar-benar membutuhkan bantuan yang dilindungi. Undang-Undang ini bisa diubah untuk lebih memungkinkan menyelamatkan bisnis yang layak yang mungkin mengalami kesulitan keuangan jangka pendek tanpa menggunakan proses peradilan kepailitan. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk terus menjalankan fungsinya, yang meningkatkan pemulihan bagi kreditur dalam jangka panjang. 3

Januari 2017


Mempertahankan momentum reformasi Pendaftaran Properti


Indonesia membuat pendaftaran properti menjadi lebih mudah dengan:  Digitalisasi catatan kadaster  Meluncurkan sistem informasi geografis yang sepenuhnya otomatis Secara keseluruhan, kualitas rata-rata Indeks Administrasi Pertanahan meningkat sebesar 4 poin (8,3 sampai 12,3 dari potensi skor terbaik sebesar 30).

Memperoleh Kredit

Indonesia meningkatkan akses terhadap kredit dengan membentuk sistem administrasi yang modern untuk agunan bergerak. Secara keseluruhan, rata-rata Indeks Kekuatan Hak Hukum (strength of legal rights index) meningkat sebesar 1 poin (dar 5 menjadi 6 dari potensi skor terbaik sebesar 12).

Membayar Pajak

Indonesia membuat membayar pajak menjadi lebih mudah dengan memberlakukan sistem daring (online) untuk mengajukan SPT dan membayar iuran kesehatan yang wajib (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan). Secara keseluruhan, rata-rata jumlah pembayaran dan waktu untuk membayar pajak turun menjadi 11 pembayaran (dari 54 menjadi 43 pembayaran) dan 13 hari (dari 234 menjadi 221 hari), masing-masing.

Perdagangan Lintas Batas

Indonesia membuat kegiatan ekspor dan impor menjadi lebih mudah dengan meningkatkan pelayanan kepabeanan dan fungsi penyerahan dokumen dari Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (the Indonesia National Single Window)6. Secara keseluruhan, rata-rata waktu dan biaya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dokumen untuk ekspor mengalami penurunan sebesar 10,7 jam (dari 72 menjadi 61,3 jam) dan USD 31,2 (dari USD 170 menjadi USD 138,8). Demikian juga dengan waktu yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dokumen untuk impor turun sebesar 11,1 jam (dari 144 menjadi 132,9 jam).

Penegakan Persyaratan Kontrak

Indonesia membuat penegakan persyaratan kontrak menjadi lebih mudah dengan memberlakukan prosedur khusus untuk klaim bernilai kecil untuk litigasi komersial yang memungkinkan para pihak untuk mewakili diri mereka sendiri. Secara keseluruhan, rata-rata Kualitas Indeks Proses Peradilan meningkat sebesar 1,5 poin (dari 6,3 menjadi 7,8, dari potensi skor terbaik sebesar 18).

3. Inflasi tetap rendah karena harga komoditas yang juga rendah Inflasi umum (headline inflation) tetap berada di dekat batas bawah rentang sasaran BI di Q4

Gambar 4: Inflasi tetap berada dalam kisaran target BI Inflasi umum (CPI (kontribusi terhadap pertumbuhan, persen perubahan, yoy) inflation – inflasi secara umum yang terindikasi pada Other items Transport, communication and finance 10 Indeks Harga Konsumen – Housing & utilities pent.) tetap berada dekat Food 8 Inflation dengan bagian bawah kisaran target BI (3 6 sampai 5 persen) di Q4 sebesar 3,3 persen tahun4 ke-tahun (yoy). Inflasi 2 tahunan adalah sebesar 3,5 persen dibandingkan 0 6,4 persen pada tahun 2015. Inflasi umum tetap -2 stabil meskipun harga Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 pangan (terutama harga Catatan: Kategori “Makanan” termasuk makanan mentah maupun cabai) naik pada awal Q4 olahan, sementara “Item lainnya” terdiri dari pakaian, kesehatan, yang terutama disebabkan pendidikan, rekreasi, dan olah raga. gangguan distribusi akibat Sumber: BPS; CEIC; perhitungan staf Bank Dunia hujan lebat yang terus menerus. Harga BBM dan harga beras yang stabil (karena penurunan harga beras internasional dan manajemen harga beras pemerintah) juga berkontribusi menjaga stabilitas harga secara keseluruhan. Inflasi inti adalah sebesar 6

Januari 2017

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap (the Indonesia National Single Window - INSW) adalah sistem elektronik yang mengelola perizinan ekspor dan impor, serta perizinan dan rekomendasi dari 18 instansi pemerintah. Sistem ini mengintegrasikan proses dan arus informasi antara sistem internal (pabean, perizinan, pelabuhan laut /bandara, dan sistem lain yang terkait dengan penanganan dokumen pabean dan pengeluaran barang) secara otomatis.




3,4 persen di tahun 2016. Biaya input yang stabil, seperti biaya listrik dan bahan bakar, berkontribusi terhadap inflasi harga produsen yang stabil sebesar 2,0 persen di Q4. Perkiraan Bank Dunia terhadap inflasi tetap sebesar 4,4 persen pada tahun 2017. Rencana kenaikan harga listrik pada tahun 2017 kemungkinan akan meningkatkan inflasi (walaupun sedikit) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan biaya produksi. Tabel 3: Perkiraan pertumbuhan PDB tahun 2016 dan 2017 tetap tidak berubah (Perubahan persentase, kecuali dinyatakan lain) Tahunan

Revisi terhadap Nilai Tahunan

YoY di Triwulan Ke-4

2015

2016e

2017f

2015

2016

2016

2017

4.9

4.4

4.9

5.4

3.7

-0.5

-0.3

4.8

5.1

5.3

5.0

5.3

0.1

0.0

5.4

7.3

-3.5

-4.2

-2.9

1. indikator perekonomian utama Total Pengeluaran Konsumsi Pengeluaran konsumsi swasta Konsumsi pemerintah Pembentukan modal tetap bruto Ekspor barang dan jasa Impor barang dan jasa Produk Domestik Bruto

0.0

2.2

5.1

4.7

6.2

6.9

4.0

0.0

1.0

-2.0

-2.8

1.5

-6.4

0.8

-1.6

-1.9

-5.8

-3.6

1.6

-8.1

-2.7

-1.3

-1.1

4.8

5.1

5.3

5.0

5.1

0.0

0.0

2. Indikator eksternal Neraca pembayaran (USD miliar) Transaksi berjalan (USD miliar) Sebagai pangsa PDB (persen) Neraca perdagangan (USD miliar) Transaksi modal dan finansial (USD miliar) 3. Indikator fiskal1 Penerimaan pemerintah pusat (% dari PDB) Pengeluaran pemerintah pusat (% dari PDB) Keseimbangan fiskal (%dari PDB) Keseimbangan primer (%dari PDB)

-1.1

1.4

5.8

-

-

0.0

0.0

-17.7

-20.1

-24.9

-

-

0.0

0.0

-2.1

-2.1

-2.3

-

-

0.0

0.0

5.0

6.2

5.2

-

-

0.0

0.2

17.1

22.4

32.1

-

-

0.0

0.0

13.1

12.5

12.3

-

-

-0.4

-0.2

15.7

14.9

14.9

-

-

-0.5

-0.3

-2.6

-2.5

-2.6

-

-

0.1

0.2

-1.2

-1.0

-0.9

-

-

0.0

0.3

6.4

3.5

4.4

4.8

4.0

-0.1

0.0

4.2

2.5

4.3

4.0

3.0

-0.2

-0.1

9.2

7.7

9.8

9.2

8.3

-0.2

-0.2

4. Indikator ekonomi lainnya Indeks harga konsumen2 Deflator PDB Nominal PDB 5. Asumsi Ekonomi Nilai tukar (Rp/USD)2

13389 13309 13300 9.0 0.0 Harga minyak mentah Indonesia 2 (USD/bl) 49 40 51 1.0 0.0 1 Angka tahun 2016 berdasarkan hasil capaian di akhir tahun 2016 2 Hasil aktual tahun 2016 Catatan: e singkatan dari estimasi dan f untuk perkiraan (forecast). Ekspor dan impor mengacu pada volume dari neraca nasional. Perbedaan statistik dan perubahan dalam persediaan tidak disajikan dalam tabel ini. Semua angka didasarkan pada PDB yang sudah direvisi dan dirubah basisnya. Asumsi nilai tukar dan harga minyak mentah didasarkan pada nilai rata-rata baru-baru ini. Revisi yang ada adalah relatif sama dengan proyeksi di dalam Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia edisi bulan Oktober 2016. Sumber: BPS; BI; CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Januari 2017




4. Arus masuk finansial swasta yang kuat mendorong peningkatan lebih lanjut dalam surplus Neraca Pembayaran Investasi langsung yang kuat mendorong peningkatan dalam surplus Neraca Pembayaran di Triwulan ke-3 2016

Peningkatan investasi langsung mengakibatkan neraca pembayaran (Balance of Payment - BOP) surplus di Triwulan ke-3 (Gambar 5). Defisit transaksi berjalan yang menurun ini, didorong oleh peningkatan neraca perdagangan karena nilai impor turun lebih dari nilai ekspor. Rekening finansial meningkat karena arus masuk bersih sektor swasta yang kuat, terutama dari investasi langsung. Utang pemerintah dari pihak eksternal meningkat, namun besarannya tetap moderat, sebesar 17,4 persen dari PDB.

Defisit transaksi berjalan menurun menjadi 1,8 persen dari PDB oleh karena surplus perdagangan meningkat

Defisit transaksi berjalan menyusut menjadi 1,8 persen dari PDB pada Triwulan ke-3 dari 2,2 persen pada triwulan sebelumnya (direvisi dari 2,0 persen). Dalam qoq dan yoy, nilai impor turun lebih dari nilai ekspor — sebesar 2,6 dan 1,6 persen, masingmasing.7 Penurunan impor terjadi di berbagai lini (broad based) — impor bahan mentah dan barang modal turun sebesar 0,2 dan 7,8 persen yoy, masing-masing. Penurunan total nilai ekspor didorong oleh ekspor barang dagangan, terutama ekspor komoditas (meskipun terjadi kenaikan harga komoditas di Triwulan ke-3) (Gambar 6).

Gambar 5: Peningkatan investasi langsung mendorong terjadinya surplus Neraca Perdagangan (USD miliar) Current account Portfolio investment Overall balance

20

Direct investment Other investment Basic balance

15

Gambar 6: Nilai ekspor tetap rendah sepanjang tahun (kontribusi terhadap tahun-ke-tahun, poin persentase) Oil and gas Mining Rubber Other

10

Coal Palm oil Manufacturing Total exports

5 10

0

5

-5

0

-10

-5

-15

-10

-20

-15 Sep-14

Sep-15

Sep-16

Catatan: Keseimbangan dasar = investasi langsung + neraca transaksi berjalan Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Arus masuk modal swasta bersih mendorong peningkatan neraca keuangan

Sep-14

Sep-15

Sep-16

Source: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Investasi langsung di Indonesia meningkat di Triwulan ke-3 menjadi USD 4,4 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh investasi di sektor tersier, khususnya di sektor keuangan, transportasi dan komunikasi. Indonesia juga menarik beberapa investasi langsung luar negeri untuk pertama kalinya sejak tahun 2012. Akibatnya, investasi langsung bersih memberi kontribusi yang tinggi terhadap rekening keuangan. Arus masuk portofolio nilainya tinggi, sebesar USD 6,5 miliar di Triwulan ke-3, tetapi pinjaman pemerintah dibatasi menyusul terjadinya distribusi atau alokasi pinjaman yang tidak merata pada semester pertama. Para investor asing menarik modal 7

Januari 2017

-25

Hasil ini kontras dengan penurunan volume ekspor yang lebih besar yang tercatat dalam neraca nasional (lihat bagian A.2) karena nilai ekspor didukung oleh meningkatnya harga komoditas di tahun 2016.




mereka dari aset utang swasta tetapi melakukan investasi yang besar dalam ekuitas Indonesia, yang tercermin dari kenaikan yang kuat di pasar saham di Triwulan ke-3. Penerbitan obligasi global pemerintah senilai USD 3,5 miliar di bulan Desember8 (pra-pembiayaan untuk APBN tahun 2017) akan memberi dukungan terhadap portofolio investasi di Triwulan ke-4 (Gambar 8). Beralih ke investasi lainnya, ada potensi bagi arus masuk ke dalam aset mata uang dan deposito kepada penduduk yang kuat (meskipun biasanya negatif di Triwulan ke-3), karena terjadinya repatriasi aset asing dari amnesti pajak. Secara keseluruhan, arus masuk modal swasta bersih (sebagai lawan dari (arus masuk modal) pemerintah) mendominasi neraca modal (the capital account) untuk pertama kalinya sejak tahun 2014 (Gambar 7). Gambar 7: Arus modal swasta bersih yang kuat untuk pertama kalinya sejak tahun 2014 (USD miliar) 20

Financial derivatives Net public capital flows Net private capital flows Financial account

15

Gambar 8: Investor asing menjual aset portofolio pada bulan Oktober dan November (USD miliar (Kiri), basis poin (Kanan)) Gov. global bonds SBI Main net portfolio inflows

SUN Equities EMBIG spread (RHS)

10

600

5

400

0

200

10

5

0

-5 Sep-13 Sep-14 Sep-15 Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Utang eksternal pemerintah meningkat tetapi tetap tidak terlalu besar nilainya

Utang luar negeri publik telah bertumbuh selama 12 bulan terakhir (Gambar 9). Namun, total stok utang publik masih tidak terlalu besar nilainya, sebesar 17,4 persen dari PDB di Triwulan ke-3. Peningkatan yang terjadi baru-baru ini didorong oleh adanya permintaan untuk utang jangka panjang saja. Utang jangka pendek relatif stabil dalam hal besarannya sejak tahun 2010 dan proporsinya terhadap total utang publik 8

Januari 2017

Sep-16

-5 Dec-14

0 Dec-16

Dec-15

Catatan: Utang publik termasuk utang pemerintah dan utang bank sentral. SUN: Surat Utang Negara (Efek pemerintah konvensional), SBI: Sertifikat Bank Indonesia Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 9: Utang luar negeri pemerintah meningkat (pertumbuhan tahun-ke-tahun (Kiri), USD miliar (Kanan)) 30

Pertumbuhan utang publik (Kiri)

20

Pertumbuhan utang swasta (Kiri)

300

250

10 200 0 150 -10 Utang publik (Kanan)

-20

100

Utang swasta (Kanan) -30 Sep-13

Sep-14

Sep-15

50 Sep-16

Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Lihat: http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1751




menurun sejak tahun 2013, mencapai 4,9 persen pada bulan Oktober 2016. Utang luar negeri sektor swasta sebagian besar stabil dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, proporsi utang jangka pendeknya jauh lebih tinggi (43 persen) dibandingkan dengan proporsi utang luar negeri jangka pendek pemerintah. Total utang jangka pendek sebagai proporsi dari cadangan devisa relatif stabil sebesar 50 persen. Ada beberapa risiko terhadap prospek utang luar negeri karena adanya ketidakstabilan di pasar keuangan global dan potensi naiknya suku bunga dan nilai tukar semakin terdepresiasi9. Keduanya akan memberi beberapa tekanan pada pembayaran utang, khususnya di Triwulan ke-1 2017 (karena pembayaran atas bunga utang luar negeri biasanya paling tinggi di Triwulan ke-1). Defisit transaksi berjalan diperkirakan akan meningkat menjadi 2,1 persen dari PDB pada tahun 2016 dan 2,3 persen pada tahun 2017

Tabel 4: Defisit transaksi berjalan diperkirakan Ke depan, diharapkan defisit akan sedikit melebar pada tahun 2016 dan 2017 transaksi berjalan setahun (USD miliar kecuali dinyatakan lain) penuh untuk tahun 2016 dan 2015 2016e 2017f 2017 tetap tidak berubah, Neraca Pembayaran -0.8 12.7 10.2 sebesar 2,1 dan 2,3 persen dari Secara Keseluruhan PDB, masing-masing (Tabel 4). Sebagai persen dari -0.1 1.4 1.0 PDB Harga komoditas terus Transaksi Berjalan -19.2 -24.1 -17.6 meningkat sepanjang Triwulan Sebagai persen dari -2.1 -2.3 -2.0 ke-4, yang dapat mendukung PDB Neraca perdagangan ekspor di Triwulan ke-4. 14.4 13.9 13.3 barang Namun demikian, pertumbuhan Neraca perdagangan -7.3 -8.6 -8.3 diperkirakan tetap tertekan di jasa Penerimaan -28.1 -30.9 -35.3 sisi mitra dagang utama Transfer 4.6 5.9 5.5 Indonesia, yang memberi Neraca Modal dan tekanan pada ekspor di 31.9 34.4 16.8 Keuangan Triwulan ke-4 dan ke tahun Sebagai persen dari 2.0 3.4 3.3 PDB 2017. Arus masuk keuangan Investasi Langsung 15.6 20.5 10.8 publik ke Indonesia diharapkan Investasi Portofolio 21.4 20.1 16.4 tetap tinggi pada tahun 2017 Derivatif Keuangan -0.1 -0.1 0.0 karena pemerintah melakukan Investasi Lainnya -5.0 -6.3 -10.5 pinjaman untuk membiayai Memo: APBN 2017, meskipun Keseimbangan Dasar -3.6 -3.6 -6.8 Pemerintah telah melakukan Sebagai persen dari PDB -0.4 -0.4 -0.8 pra-pembiayaan beberapa defisit Catatan: Keseimbangan dasar = investasi langsung + neraca transaksi berjalan Anggaran tahun 2017 dengan Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia menerbitkan obligasi global di bulan Desember 2016 (karena hal ini juga telah lakukan di bulan Desember 2015). Arus masuk modal swasta dapat melemah jika gejolak keuangan berlanjut dan investor mencari tempat yang aman untuk berinvestasi di negara-negara pasar berkembang seperti Indonesia.

5. Kondisi keuangan domestik tetap kuat kuat meskipun tekanan gerakan global baru-baru ini Gejolak di pasar keuangan global mempengaruhi kondisi keuangan dalam negeri

Pasar keuangan dalam negeri yang kuat dan Rupiah yang relatif stabil memberi jalan untuk menghadapi munculnya gejolak di minggu-minggu setelah berlangsungnya pemilihan presiden AS di tanggal 8 November. Keuntungan aset keuangan Indonesia menurun di Triwulan ke-4. Siklus pelonggaran kebijakan moneter BI juga dihentikan di Triwulan ke-4. 9

Januari 2017

67 persen dari utang luar negeri Indonesia adalah dalam mata uang USD, 8,5 persen dalam Yen Jepang, 18 persen dalam Rupiah, serta sisanya dalam mata uang asing lainnya.




Penguatan nilai Rupiah menurun kembali di Triwulan ke-4…

Rupiah terdepresiasi sebesar Gambar 10: Rupiah terdepresiasi terhadap USD sejalan dengan mata uang negara-negara pasar 3 persen menyusul berkembang lainnya berlangsungnya pemilihan (indeks, Januari 4 2016 = 100) presiden AS. Ini adalah kinerja yang relatif baik; 110 Index Mata Uang NegaraUSD/IDR 108 Negara Pasar Berkembang (Emerging Market Currency 106 Index - EMCI) dari JP Morgan turun lebih dari 5 104 persen pada periode yang 102 sama. Secara keseluruhan untuk Triwulan ke-4 Rupiah JP Morgan EMCI 100 terdepresiasi sebesar 3,4 persen sedangkan JP 98 Morgan EMCI turun 96 sebesar 3,8 persen. Jan-2016 Jul-2016 Jan-2017 Meskipun baru-baru ini terdepresiasi, nilai Rupiah Sumber: BI; JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia menguat sebesar 3,4 persen terhadap dolar AS di tahun 2016.

…dan imbal hasil obligasi meningkat tajam

Imbal hasil jangka panjang obligasi pemerintah menurun sampai dengan Triwulan ke-3 sebelum kembali stabil dan kemudian, setelah pemilihan presiden AS, meningkat tajam sebesar 48 basis poin sampai dengan akhir tahun 2016, sekitar 100 basis poin lebih rendah dari tingkat pada akhir tahun 2015. Setelah pemilu AS, tidak seperti aset keuangan lainnya, kerugian di pasar obligasi Indonesia lebih besar daripada yang terjadi di negara-negara setara di kawasan karena investor mencari tempat yang aman untuk berinvestasi. Pihak asing menjual obligasi berdenominasi mata uang lokal setelah berlangsungnya pemilihan (presiden AS).

Ekuitas Indonesia juga melemah di Triwulan ke-4 meskipun kuat di sub-indeks sektor pertambangan dan pertanian

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mendapatkan pemulihan kembali beberapa kerugian yang terjadi segera setelah berlangsungnya pemilihan AS dan turun sedikit sebesar 1,3 persen sepanjang Triwulan ke-4. Namun, sebagian besar sektor mencatat keuntungan selama periode ini, kecuali sektor properti, barang konsumsi, dan manufaktur, yang mencatat kerugian masing-masing sebesar 8,4 persen, 5,5 persen, dan 2,6 persen. IHSG meningkat sebesar 1 persen sepanjang tahun 2016. Dengan harga komoditas cenderung turun nilainya di Triwulan ke-2 atau awal Triwulan ke-3, ekuitas sektor pertambangan naik sebesar 74,3 persen dibanding tahun 2016. Sektor pertambangan kini telah sepenuhnya memulihkan kerugian yang muncul di sepanjang tahun 2015, dan pada tanggal 7 November ekuitas pertambangan mencapai tingkat yang terakhir dicapai pada bulan Januari 2015.

Pelonggaran kebijakan moneter dihentikan …

Menyusul adanya enam pemotongan dalam kebijakan tarif acuan, BI mempertahankan tingkat suku bunga yang stabil sebesar 4,75 persen di Triwulan ke4. BI menyatakan bahwa kebijakan moneter yang sudah akomodatif dan prospek normalisasi suku bunga AS yang lebih cepat dari yang pada awalnya diharapkan adalah sebagai alasan utama di balik keputusan untuk mempertahankan tingkat suku bunga yang konstan.

Januari 2017




Gambar 11: Pertumbuhan kredit masih mengecewakan Gambar 12: Pertumbuhan deposito turun tajam (persen, yoy) sebelum kembali meningkat (persen, yoy) 50

35

45

35

Investment Loans

25 20

30 25

Saving Deposits

Loans

15

20

10

15 10

Demand Deposits

30

40

Deposit

5 Consumption Loans

5

0 Nov-12 Nov-13 Nov-14 Nov-15 Sumber: CEIC dan perhitungan Bank Dunia

…karena pertumbuhan kredit terus menurun, sementara pertumbuhan deposito mencatatkan hasilnya yang terkuat untuk tahun 2016

Time Deposits

-

Working Capital Loans

Nov-16

(5) Nov-14

May-15

Nov-15

May-16

Nov-16

Sumber: CEIC dan perhitungan Bank Dunia

Pengaturan kebijakan moneter yang akomodatif belum diterjemahkan secara efektif terhadap tingkat suku bunga pinjaman dan deposito, yang hanya menurun sedikit. BI mengantisipasi pemulihan dalam perlambatan pertumbuhan kredit tidak terwujud di Triwulan ke-4, meskipun telah terjadi peningkatan kecil dalam pertumbuhan di bulan November. Lemahnya pertumbuhan kredit hanya sebagian dijelaskan oleh tren peningkatan kredit bermasalah, yang hanya naik sedikit menjadi 3,2 persen di bulan Oktober dari 3,1 persen di bulan September. Penurunan pertumbuhan kredit ini juga bertepatan dengan perlambatan pertumbuhan deposito. Pertumbuhan deposito hanya sebesar 4 persen yoy di bulan Oktober (laju pertumbuhan paling lambat dalam 14 tahun) sebelum meningkat tajam di bulan November menjadi 7 persen. Penurunan tajam dalam pertumbuhan deposito terjadi meskipun sebenarnya suku bunga deposito sulit berubah, yang hanya menurun sedikit.

6. APBN 2017 lebih realistis, tetapi momentum reformasi diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap perkiraan penerimaan Kredibilitas kebijakan fiskal telah meningkat, walaupun risiko terhadap perkiraan untuk tahun 2017 tetap ada

Januari 2017

Data realisasi awal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan defisit fiskal sebesar 2,46 persen dari PDB untuk tahun 2016, lebih rendah dari revisi perkiraan Kemenkeu dan proyeksi Bank Dunia, masing-masing sebesar 2,7 dan 2,8 persen dari PDB. Kontribusi penerimaan dari Amnesti Pajak (tahap kedua berakhir tanggal 31 Desember) dan pemotongan belanja yang diumumkan di bulan Juli 2016 berkontribusi terhadap defisit yang lebih rendah. APBN tahun 2017, yang telah disetujui pada tanggal 28 Oktober, memiliki target penerimaan yang lebih dapat dicapai (dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya) (Gambar 13) dan perbaikan dalam komposisi belanja, termasuk alokasi lebih tinggi untuk sektor infrastruktur, kesehatan dan bantuan sosial, yang masih berlanjut dan perbaikan dalam mekanisme penargetan untuk subsidi energi dan program-program sosial (lihat Bagian B untuk diskusi lebih lanjut dari APBN tahun 2017). Namun demikian, risiko terhadap perkiraan tahun 2017 tetap ada. Penerimaan dari program Amnesti Pajak membantu meringankan tekanan di tahun 2016, namun penerimaan di luar Amnesti Pajak pada tahun 2016 melemah. Penerimaan dari PPN, cukai, dan penerimaan bukan pajak sumber daya alam lebih rendah dari tahun 2015. Dampak dari perluasan basis pajak dalam jangka menengah terhadap amnesti pajak yang dilaksanakan hanya sekali saja THE WORLD BANK | BANK DUNIA 12



(one-off) akan tergantung pada pengumpulan dan penggunaan data baru pada para peserta dalam program ini. Gambar 13: Anggaran Pemerintah tahun 2017 yang telah disetujui mencakup target penerimaan yang lebih realistis (Rp triliun) O&G related revenues VAT/LGST International trade taxes Other 1,822 1,786 2,000 1,583 1,508

Income taxes N-O&G Excises Non-tax revenues N-O&G Total revenues 1,750 1,552

1,599

15 10

O&G related revenues VAT/LGST International trade taxes Total revenues

Income taxes N-O&G Excises Other

1,699 5

1,500

0

1,000

-5

500 0

Gambar 14: Penerimaan Bukan Amnesti Pajak Menurun (kontribusi terhadap pertumbuhan penerimaan tahunan, poin persentase)

-10 2015

2016

Actual

Budget

2016

2016

2016

2017

ROutlook Actual Budget Budget (Preliminary)

2016

2017

WB

WB

Jan-Dec 2014

Jan-Dec 2015

Jan-Dec 2016

Jan-Dec 2016 excl Tax Amnesty*

Catatan: WB singkatan dari Bank Dunia; O&G singkatan untuk minyak dan gas bumi; N-O&G singkatan untuk non-migas; PPnBM singkatan untuk Pajak Penjualan Barang Mewah; “Lainnya” mencakup: pajak bumi dan bangunan, penerimaan pajak lainnya, penerimaan bukan pajak non-migas, penerimaan bukan pajak lainnya (keuntungan perusahaan publik, penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU), dan penerimaan bukan pajak lainnya (PNBP). Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

Diluar penerimaan dari Amnesti Pajak, realisasi penerimaan terhambat di tahun 2016

Diluar penerimaan dari program Amnesti Pajak, total realisasi penerimaan di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,7 persen dibandingkan dengan tahun 2015 (Gambar 14); penurunan ini terjadi di berbagai sektor (broad-based). Penerimaan pajak turun sebesar 4,8 persen dan penerimaan bukan pajak meningkat sebesar 3,4 persen dibandingkan periode yang sama. Reformasi penerimaan barubaru ini, misalnya dalam administrasi (misalnya, e-faktur PPN dan e-filing SPT pajak penghasilan), dapat terjadi namun akan terdapat keterlambatan. Hal ini menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan reformasi dan memajukan reformasi yang baru (seperti PPN, pajak penghasilan dan undang-undang mengenai administrasi pajak umum). Pembentukan Tim Reformasi Pajak dapat membantu memfasilitasi kemajuan lebih lanjut.10

Penerimaan dari Amnesti Pajak melambat dan repatriasi aset rendah

Sementara tahap pertama dari tiga tahap Amnesti Pajak, yang berakhir pada tanggal 30 September, memungut Rp 93,4 triliun penerimaan, setara dengan lebih dari setengah dari keseluruhan target sebesar Rp 165 triliun, pemungutan melambat pada tahap kedua yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Tahap dua memungut Rp 9,6 triliun, sehingga total penerimaan adalah sebesar Rp 103 triliun, atau 62,4 persen dari keseluruhan target sebesar Rp 165 triliun. Repatriasi dari aset yang berada di luar negeri tetap rendah, sebesar Rp 141 triliun —14,1 persen dari target.

Pelaksanaan anggaran terhambat

Pelaksanaan anggaran, sementara kuat di sepanjang H1, melambat di paruh kedua tahun 2016 setelah pengumuman pemotongan pengeluaran. Total realisasi anggaran untuk tahun ini adalah Rp 1.860 triliun, 3 persen lebih tinggi dari tahun 2015. Ini Jakarta Globe, 20 Desember 2016, “Kementerian Keuangan Membentuk Dua Tim untuk Mereformasi Kantor Pelayanan Pajak”, diakses melalui: http://jakartaglobe.id/business/financeministry-sets-two-teams-reform-taxoffice/

10

Januari 2017




pada paruh kedua tahun 2016

mewakili 89 persen dari APBN-P dan 98 persen dari target anggaran setelah adanya efisiensi anggaran lebih lanjut di bulan September 2016.

Efisiensi belanja secara signifikan berdampak terhadap belanja modal tetapi bukan belanja barang

Hasil realisasi pengeluaran di akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa pemotongan pengeluaran yang diumumkan di bulan Juli memiliki dampak yang tidak diinginkan. Instruksi Presiden11 memberi panduan umum untuk menitik-beratkan pemotongan pengeluaran pada belanja non-produktif dan non-prioritas (seperti belanja barang, termasuk biaya perjalanan dinas dan rapat), meskipun keputusan akhir tentang apa yang harus dipotong pada akhirnya diberikan kepada kementerian. Dalam prakteknya, pengeluaran untuk biaya pembelian barang tumbuh sebesar 11 persen di tahun 2016. Di sisi lain, belanja modal menurun sebesar 23 persen di tahun 2016, meskipun ada peningkatan yang besar, sebesar 65 persen di paruh pertama tahun 2016 relatif terhadap paruh pertama tahun 2015. Perlambatan di paruh kedua 2016 ini sebagian dikarenakan oleh efek dasar dari belanja modal yang sangat tinggi di paruh kedua tahun 2015, dan sebagian karena beberapa proyek barang modal multitahun di tahun 2016 yang ditangguhkan hingga tahun 2017.

Gambar 15: Pencairan belanja modal menurun di paruh kedua 2016 (Rp triliun (Kiri), persen dari APBN-P (Kanan))

200

66

70

66 53

60 50

140 120

40

100 30

80 60

20

18

40 20 -

20

10

10

28

27

44

107

182

121

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Jan-Jun

10

3

8

17

10

14 1

(10) (10)

(20) (30)

(23)

(40) (50) (60)

(49)

-

Jul-Dec

Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

Melihat ke tahun 2017, resiko terhadap perkiran penerimaan tetap ada meskipun target penerimaan lebih realistis di dalam APBN

30 20

180 160

Gambar 16: Pemotongan Pengeluaran tahun 2016 memiliki dampak yang tidak diinginkan, dengan belanja barang yang meningkat dan belanja modal (CAPEX) yang turun (pertumbuhan tahunan, persen)

Catatan: Subs singkatan dari subsidi; penurunan belanja sosial sebagian besar mencerminkan re-klasifikasi dari pengeluaran Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

APBN tahun 2017 lebih realistis (dibandingkan dengan APBN 2016) dan defisit fiskal diperkirakan menjadi 2,4 persen dari PDB (Tabel 5). Target penerimaan adalah sebesar Rp 1.750 triliun, 2,0 persen lebih rendah dari Target APBN-P tahun 2016, tetapi 12,8 persen lebih tinggi dari realisasi penerimaan awal (preliminary) tahun 2016. Proyeksi peningkatan penerimaan secara nominal terutama didorong oleh proyeksi peningkatan penerimaan PPN, pajak penghasilan non-migas, dan penerimaan migas. APBN tahun 2017 mengasumsikan bahwa hasil penerimaan pajak dari tahap ketiga program amnesti pajak akan minimal besarannya (Rp 5

Lihat: http://setkab.go.id/inpres-no-82016-inilah-rincian-penghematan-masing-masing-kl-padaapbnp-2016/

11

Januari 2017




triliun). Pemerintah telah meningkatkan cukai rokok sebesar 10,5 persen di tahun 2017 dan mengharapkan bahwa hal ini akan meningkatkan penerimaan cukai.12 Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,6 persen dari PDB di 2017

Sejalan dengan perkiraan ekonomi makro untuk tahun 2017 dan kebijakan pajak dan reformasi administrasi yang sedang berlangsung, Bank Dunia memproyeksikan total penerimaan mencapai Rp 1.680 triliun di tahun 2017, 8,2 persen lebih tinggi dari realisasi hasil capaian penerimaan awal tahun 2016. Ini sedikit lebih rendah dari perkiraan pemerintah, dan bergantung pada upaya untuk mempertahankan momentum reformasi penerimaan. Pada tahun 2017, Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,6 persen dari PDB. Ini lebih tinggi dari realisasi awal Pemerintah tahun 2016 sebesar 2,5 persen dari PDB dan target APBN tahun 2017 sebesar 2,4 persen dari PDB, yang mencerminkan asumsi penerimaan yang lebih rendah.

Kebutuhan pembiayaan bruto Indonesia untuk tahun 2016 telah terpenuhi, dan stabil untuk tahun 2017

Kebutuhan penerbitan surat berharga kotor (gross) untuk tahun 2016 meningkat di triwulan ketiga seiring dengan revisi meningkat untuk defisit fiskal dari 2,4 menjadi 2,7 persen dari PDB. Target ini terpenuhi di bulan Desember. Pada tanggal 6 Desember, Pemerintah mengeluarkan obligasi senilai Rp 641 triliun, yang mewakili 107 persen dari target APBN-P tahun 2016 sebesar Rp 599 triliun, dan 5,2 persen dari PDB. Di tahun 2017, kebutuhan pembiayaan bruto diproyeksikan sekitar 4,8 persen dari PDB. Pemerintah melakukan pra-pembiayaan beberapa kebutuhan ini dengan menerbitkan obligasi global di bulan Desember 2016.

7. Risiko terhadap perkiraan makro-fiskal terutama berasal dari faktor eksternal Ketidakpastian kebijakan global menimbulkan peningkatan risiko penurunan pertumbuhan

Risiko terhadap perkiraan perekonomian Indonesia berasal dari tingginya ketidakpastian kebijakan global, gangguan pasar keuangan dan pertumbuhan yang lamban di negara-negara utama – terutama perlambatan perekonomi Tiongkok yang berkelanjutan (perkiraan Bank Dunia13 menunjukkan bahwa penurunan satu persen dalam tingkat pertumbuhan PDB Tiongkok dapat mengurangi pertumbuhan PDB di Indonesia sebesar 0,4 poin persentase setelah dua tahun). Percepatan normalisasi tingkat suku bunga di AS juga menimbulkan risiko terhadap arus modal dan stabilitas nilai Rupiah. Namun demikian, tanda-tanda pemulihan harga komoditas utama dapat membawa dampak terhadap risiko perningkatan pertumbuhan jika tidak dibayang-bayangi oleh melemahnya pertumbuhan global yang diperkirakan akan muncul yang dapat menurunkan permintaan ekspor.

Risiko penurunan pertumbuhan dari sisi domestik yang terkait dengan kebijakan fiskal tetap ada

Kebijakan pelonggaran moneter BI mungkin telah berakhir menyusul adanya pemotongan senilai 150 basis poin di tahun 2016. Mengingat normalisasi suku bunga AS dan tekanan pada Rupiah, ada kemungkinan bahwa ruang kebijakan moneter akan lebih terbatas dibandingkan pada periode Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia (IEQ) edisi bulan Oktober. Namun kebijakan moneter ini tetap memberi dukungan terhadap momentum pertumbuhan secara keseluruhan. Sementara APBN-P tahun 2016 telah meningkatkan kredibilitas kebijakan fiskal, tetap ada risiko dari penerimaan yang lemah. Fokus di 2017 akan tetap pada kualitas belanja dan risiko penurunan terhadap penerimaan. Akan terdapat juga beberapa hasil yang muncul dalam bentuk perbaikan iklim investasi dari komitmen Angka 10,45 persen ini mengacu pada rata-rata tertimbang (weighted average) tarif cukai per batang rokok dan angka dari Pemerintah. Kenaikan rata-rata tertimbang adalah sebesar 9,0 persen, dihitung oleh Bank Dunia 13 World Bank, 2017, “Global Economic Prospects, January 2017”, World Bank Group. 12

Januari 2017




Pemerintah untuk mendorong investasi swasta (karena peningkatan peringkat Indonesia dalam Survei Menjalankan Kegiatan Usaha Bank Dunia yang terbaru). Tabel 5: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran lebih rendah dibandingkan dengan APBN tahun 2017 (RP triliun, kecuali dinyatakan lain)

A. Penerimaan (% dari PDB) 1. Penerimaan pajak (% dari PDB) Pajak penghasilan Migas Non Migas PPN/PPnBM PBB Cukai Pajak perdagangan internasional Bea impor Bea ekspor Pajak lainnya 2. Penerimaan bukan pajak (% dari PDB) Penerimaan sumber daya alam Migas Non Migas Penerimaan bukan pajak lainnya 3. Hibah B. Pengeluaran (% dari PDB) 1. Pemerintah pusat (% dari PDB) Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal Pembayaran bunga Subsidi Energi BBM Listrik Non-energi Hibah Sosial Lainnya 2. Transfer ke daerah (% dari PDB) Saldo Keseluruhan (% dari PDB) Asumsi Tingkat pertumbuhan riil PDB (%) IHK (%) Nilai tukar (Rp/USD) Harga Minyak mentah (USD/barel) Sumber: Kemenkeu, proyeksi Bank Dunia

Januari 2017

2015 Aktual teraudit 1,508 13.1 1,240 10.7 602 50 553 424 29 145

2016

2016

APBN

APBN-P

1,822 14.6 1,547 12.4 757 41 716 572 19 146

1,786 14.3 1,539 12.3 856 36 819 474 18 148

2016 Aktual (Prelim) 1,552 12.5 1284 10.3 667 36 631 411 19 143

35

40

36

31 4 6 256 2.2 101 78 23 155 12 1,806 15.6 1,183 10.3 281 233 215 156 186 119 61 58 67 4 97 10 623 5.4 -298 -2.6

37 3 12 274 2.2 125 79 46 149 2 2,096 16.8 1,326 10.6 348 325 202 185 183 102 64 38 81 4 55 25 770 6.2 -274 -2.2

4.8 6.4 13,458 51

5.3 4.7 13,900 50

2017

1,750 12.8 1,499 10.9 788 36 752 494 17 157

2017 Bank Dunia 1,680 12.3 1,439 10.5 752 36 716 459 21 158

35

34

40

33 3 7 245 2.0 91 69 22 155 2 2,083 16.7 1,307 10.5 343 281 227 191 178 94 44 51 83 9 55 23 776 6.2 -297 -2.4

32 3 8 262 2.1 66 45 21 197 6 1,860 14.9 1149 9.2 305 258 165 183 175 107 44 63 68 7 50 7 711 5.7 -308 -2.5

34 0 9 250 1.8 87 64 23 163 1 2,080 15.2 1,316 9.6 345 270 221 221 160 77 32 45 83 2 56 41 760 5.5 -330 -2.4

37 3 9 238 1.7 71 48 27 163 3 2,030 14.9 1,276 9.4 328 256 210 221 159 81 32 48 79 8 54 39 754 5.5 -350 -2.6

5.2 4.0 13,500 40

5.0 3.3 13,309 39

5.1 4.0 13,300 45

5.3 4.6 13,300 51

APBN




B. Beberapa perkembangan terkini perekonomian Indonesia

Meningkatkan kualitas belanja publik di Indonesia14 Belanja publik dapat berkontribusi untuk tujuan pembangunan suatu negara melalui pembentukan modal fisik dan manusia, dan mendorong produktivitas

Belanja publik (dan kebijakan pemerintah yang lebih luas) dapat berkontribusi untuk tujuan pembangunan suatu negara —seperti pertumbuhan yang lebih tinggi dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah — melalui tiga jalur utama. Pertama, pemerintah menggunakan sumber daya publik untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan memperluas stok modal fisik. Kedua, pemerintah membelanjakan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Ketiga, pemerintah menyediakan lingkungan yang kondusif bagi sektor swasta untuk bertumbuh, berinovasi dan meningkatkan produktivitas mereka, misalnya, dengan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (Litbang) atau memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi guna meningkatkan produktivitas mereka.

Untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia yang ambisius akan membutuhkan perbaikan yang signifikan dalam

Namun demikian, di Indonesia, dampak belanja pemerintah terhadap pembangunan lebih kecil dari dampak yang seharusnya terjadi. Sebagian akibatnya, kemajuan dalam mencapai target pertumbuhan dan penurunan tingkat kemiskinan lebih lambat dari yang diharapkan, dan kualitas layanan publik belum membaik. Pada saat yang sama, rendahnya tingkat penerimaan berarti bahwa meningkatkan pengeluaran publik secara signifikan menjadi tidak mungkin karena defisit fiskal secara hukum dibatasi sebesar 3 persen dari PDB. Dengan demikian, meningkatkan kualitas belanja publik

Artikel ini mengacu pada penelitian Bank Dunia baru-baru ini yang meneliti pengeluaran publik di Indonesia. Ini termasuk: Ulasan Pengeluaran Publik untuk sektor Bantuan Sosial (2016), sektor Jalan (2012), sektor Perumahan (2015), sektor Air Bersih dan Sanitasi (2015), sektor Pertanian (2010, dan pemutakhiran pada tahun 2014), sektor Pendidikan (2013), dan Belanja Daerah (2012); serta Bank Dunia, 2016, “Penilaian Sistem Pembiayaan Kesehatan: Belanjakan Lebih, Belanjakan dengan Benar, dan Belanjakan dengan Lebih Baik”; dan Bank Dunia 2016, “Dampak Distribusi Kebijakan Fiskal di Indonesia”, yang akan datang.

14

Januari 2017



kualitas belanja publik


adalah mekanisme anggaran yang utama di mana Pemerintah dapat berusaha untuk mencapai tujuan pembangunan dalam jangka pendek sampai menengah. Meningkatkan “kualitas belanja” mengacu pada dua tindakan yang terpisah. Pertama, hal ini memerlukan peningkatan efisiensi alokasi — realokasi pengeluaran kepada sektor-sektor prioritas. Untuk Indonesia, sektor-sektor prioritas yang kekurangan pendanaan (sektor-sektor di mana tambahan belanja publik dapat memiliki dampak terbesar pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan) meliputi sektor infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial. Kedua, hal tersebut memerlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengeluaran — memaksimalkan dampak pengeluaran terhadap hasil yang diinginkan bagi penerima bantuan. Untuk Indonesia, hal ini memerlukan realokasi belanja di dalam sektor untuk programprogram yang memiliki dampak tertinggi bagi tujuan sektoral (seperti kesejahteraan petani atau hasil pembelajaran), dan kebijakan sektoral yang efektif yang mendukung dampak dari pengeluaran yang ditingkatkan dan di-realokasikan. APBN tahun 2017 telah merefleksikan adanya perbaikan kualitas belanja publik, menyusul perbaikan di dalam APBN tahun 2015 dan 2016, tetapi diperlukan adanya reformasi lebih lanjut. a. Kebijakan fiskal telah memberikan kontribusi yang kurang dari yang seharusnya dapat dilakukan untuk pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan di Indonesia

Di masa lalu, kebijakan fiskal (termasuk belanja pemerintah) tidak memiliki dampak yang besar pada kemiskinan dan ketimpangan

Sistem perpajakan Indonesia dan belanja pemerintah telah mengurangi kemiskinan sebesar 1,4 poin persentase dan ketimpangan (yang diukur dengan koefisien Gini) sebesar 2,6 poin di tahun 2012.15 Ini adalah pengurangan yang relatif kecil menurut standar internasional,16 sebagian karena: (1) pemungutan PPh Orang Pribadi yang rendah, dengan tingkat kepatuhan yang rendah di antara mereka yang berpenghasilan tinggi; (2) belanja bantuan sosial yang rendah; (3) belanja kesehatan yang rendah, di mana belanja pelayanan kesehatan dasar yang relatif rendah sebagian besar memberi manfaat bagi rumah tangga miskin; (4) dampak yang relatif rendah dari belanja pendidikan pada ketimpangan dibandingkan dengan negara-negara lain;17 dan (5) pengeluaran yang tinggi untuk subsidi energi, yang sebagian besar menguntungkan rumah tangga kaya. Komponen 1-4 hampir tidak mungkin berubah secara signifikan sejak tahun 2012. Namun demikian, reformasi subsidi BBM barubaru ini, yang paling signifikan dilakukan di tahun 2015, kemungkinan telah membawa perbaikan bagi dampak kebijakan fiskal terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Di tahun 2013 dan 2014, kenaikan harga BBM disertai dengan bantuan tunai sementara untuk 25 persen rumah tangga termiskin. Jumlah bantuan tunai ini secara signifikan lebih tinggi daripada kenaikan biaya hidup yang didorong oleh harga bahan bakar yang lebih tinggi. Mengingat sifat sementara dari transfer ini, efeknya juga sementara. Namun demikian, penghapusan subsidi bensin dan pemotongan besar-besaran subsidi solar di tahun 2015 cenderung memiliki efek positif jangka panjang, karena penghematan permanen bagi Pemerintah sebagian diarahkan untuk belanja kesehatan dan bantuan sosial yang lebih tinggi.

Analisis ini didasarkan pada Kerangka Komitmen Keadilan (the Commitment to Equity framework) (commitmentoequity.org), dan menggunakan analisis standar fiscal incidence untuk sebagian besar pajak dan belanja Pemerintah Indonesia. 16 Misalnya, kebijakan fiskal menurunkan koefisien Gini lebih dari 6 poin di Afrika Selatan, Kosta Rika, Uruguay, Meksiko dan Bolivia. 17 Bank Dunia, 2016, “Distribusi Dampak Kebijakan Fiskal di Indonesia”; dan Kementerian Keuangan dan Bank Dunia, 2015, “Pajak dan Pengeluaran Publik di Indonesia: Mengapa membayar dan siapa yang diuntungkan” 15

Januari 2017




Kemajuan dalam mencapai target pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan lebih lambat dari yang diharapkan …

Target untuk pertumbuhan Gambar 17: Target RPJMN untuk pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan belum terpenuhi dan pengurangan (persen) kemiskinan di dalam Poverty rate (original target) Rencana Pembangunan Poverty rate (actual and revised target) Jangka Menengah Nasional GDP growth (original target) (RPJMN) 2015-2019 telah GDP growth (actual and revised target) mengalami revisi, yang 12 umumnya merupakan penurunan (Gambar 17). 9 Hal ini sebagian disebabkan oleh faktor-faktor eksternal 6 seperti pertumbuhan mitra dagang utama yang lebih 3 lambat dari yang diharapkan dan penurunan harga komoditas, tetapi juga 0 karena reformasi fiskal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 memerlukan waktu untuk Sumber: BAPPENAS (RPJMN 2015-2019), Kemenkeu, dan perhitungan staf Bank Dunia dapat menunjukkan hasilnya. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari RPJMN, sehingga akan semakin mendesak untuk segera mewujudkan lebih lanjut reformasi yang lebih ambisius.

… dan kualitas dari pelayanan publik dapat ditingkatkan

Sementara peningkatan belanja publik telah membantu meningkatkan cakupan beberapa layanan publik, kualitas dan capaian pelayanan tersebut bagi penerima manfaat sulit untuk diperbaiki. Misalnya, total belanja pendidikan meningkat tiga kali lipat selama tahun 2001-201418 secara riil. Peningkatan belanja ini dikaitkan dengan peningkatan akses ke pendidikan dan peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah (sementara angka partisipasi pendidikan dasar sudah lebih dari 90 persen di tahun 2001, dan belum meningkat lebih lanjut). Namun demikian, kualitas pendidikan tetap menjadi tantangan; siswa Indonesia terus tertinggal dalam penilaian pembelajaran internasional dibandingkan siswa-siswa di negara kawasan regional.19 Demikian pula, pengeluaran kesehatan meningkat empat kali lipat selama periode waktu yang sama, yang memberi kepastian bahwa lebih banyak orang yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan masyarakat. Namun hasil kesehatan penting, seperti angka kematian ibu dan stunting, hampir tidak berubah. Selanjutnya, hanya dua pertiga dari anak di bawah usia dua tahun yang telah diimunisasi.20

Masih ada kesenjangan antar daerah dalam hal

Belanja publik bukan hanya terbatas dampaknya terhadap tujuan pembangunan, belanja publik belum mampu untuk mengatasi kesenjangan antar daerah. Sensus Infrastruktur Desa tahun 2012, yang ditugasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K, yang berada di bawah Kantor Wakil 2014 adalah tahun terakhir data belanja daerah yang terpilah tersedia. Sementara nilai ujian (siswa) Indonesia ini baru-baru ini telah meningkat, Indonesia masih berada di peringkat ke-63, ke-64 dan ke-65 (dari 71 negara) dalam hasil PISA terbaru (2015) untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan, matematika dan membaca. 20 Ada juga tantangan dalam hal kesiapan untuk memberikan pelayanan kesehatan utama. Menurut sensus fasilitas kesehatan publik terbaru (2011), tidak ada fasilitas kesehatan dasar masyarakat yang memenuhi seluruh 38 indikator untuk kesiapan layanan umum. Terdapat kesenjangan yang mencolok dalam distribusi tenaga kesehatan antara berbagai wilayah geografis dan provinsi, dan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Misalnya, rasio antara jumlah dokter dengan jumlah penduduk di Kalimantan dan Maluku-NTT-Papua adalah setengah dan sepertiga dari yang ada di wilayah Jawa-Bali, masing-masing. Lihat: Bank Dunia, 2016, “Penilaian Sistem Pembiayaan Kesehatan: Belanjakan Lebih, Belanjakan dengan Benar, dan Belanjakan dengan Lebih Baik”. 18 19

Januari 2017



penyediaan layanan dan hasilnya


Presiden) dan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menemukan adanya perbedaan yang besar dalam kemampuan desa untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar, pendidikan, dan transportasi.21 Data Susenas yang terkini menyampaikan gambaran yang sama. Sebagai contoh: (i) akses terhadap air bersih adalah sebesar 100 persen di beberapa daerah, tetapi hanya sebesar 4 persen di Mamberamo, Papua; (ii) tingkat imunisasi anak adalah sebesar 100 persen di beberapa daerah, tetapi hanya sebesar 18 persen di Nias Utara, Sumatera Utara, dan (iii) angka partisipasi murni (APM) tingkat SMP 75 persen di Kota Batam, Kepulauan Riau, tetapi hanya 22 persen di Sampang, Jawa Timur.22 Dapat dimaklumi bahwa perbedaan kualitas layanan daerah menghasilkan perbedaan daerah dalam hasil pembangunannya, seperti tingkat stunting, yang berkisar dari 26 persen di Kepulauan Riau sampai 52 persen di Nusa Tenggara Timur.23 Untuk menambah rumitnya masalah, data tingkat kabupaten menunjukkan bahwa belanja per kapita yang lebih tinggi pada pendidikan dan kesehatan tidak selalu menyebabkan peningkatan besar dalam kualitas layanan dan hasil pembangunan.24

b. Reformasi belanja publik sangatlah penting untuk memenuhi tujuan pembangunan Indonesia Peningkatan kualitas belanja publik sangat penting bagi Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan dalam jangka pendek dan menengah

Di Indonesia, Pemerintah dibatasi dalam kemampuannya untuk menggunakan belanja publik untuk mendukung pembangunan. Bahkan sebelum terjadinya penurunan tajam harga komoditas, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki rasio penerimaan terhadap PDB (14,7 persen pada tahun 2014) dan rasio pajak terhadap PDB (10,9 persen) yang terendah, serta salah satu negara yang memiliki kesenjangan terbesar antara penerimaan aktual dan potensi penerimaan (realisasi penerimaan Indonesia diperkirakan kurang dari 50 persen dari potensi penerimaan pajaknya), di antara negara-negara yang setara di kawasan dan negara-negara pasar berkembang yang setara.25 Pemerintah menerapkan serangkaian reformasi penerimaan, seperti: penyampaian faktur PPN dan pengajuan SPT secara elektronik, pengajuan pajak penghasilan secara elektronik (e-filing), ID Wajib Pajak yang unik, dan mengurangi pembebasan pajak untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Melanjutkan dan memperluas reformasi penerimaan ini sangatlah penting untuk menghasilkan sumber daya untuk mendukung pembangunan. Namun demikian, reformasi penerimaan kemungkinan akan memakan waktu beberapa tahun untuk dapat menghasilkan dampak, dan bahkan reformasi tersebut nantinya mungkin tidak menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk memenuhi prioritas belanja publik. Kendala penerimaan ini, digabung dengan batasan defisit fiskal sebesar 3 persen dari PDB, memiliki arti bahwa meningkatkan besarnya belanja publik secara keseluruhan dengan signifikan tidaklah memungkinkan, setidaknya dalam jangka menengah. Dengan demikian, pemerintah harus meningkatkan kualitas belanja publik jika ingin mencapai tujuan pembangunan.

Bank Dunia, 2016, “Fokus Kebijakan”, Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia, Desember 2012, hal.37-43. 22 Susenas, 2015, untuk akses terhadap air bersih dan tingkat imunisasi, dan 2014, untuk memasuki sekolah menengah atas. Data pendidikan untuk Jakarta dan Yogyakarta dikecualikan. 23 Riset Kesehatan Dasar, Riskedas, 2013 24 Bank Dunia 2012, “Pengeluaran Publik Pemerintah Daerah di Indonesia”; Bank Dunia, 2015, “Ulasan Fiskal DKI Jakarta” 25 World Development Indicators database, World Bank; IMF GFS database; Fenochietto and Pessino, 2013, “Understanding Countries’ Tax Effort”, IMF Working Paper 21

Januari 2017




Melakukan realokasi belanja antar sektor dapat meningkatkan dampak dari pengeluaran untuk tujuan pembangunan…

Persyaratan bagi belanja Indonesia untuk mendukung tujuan pembangunan adalah keharusan. Secara khusus, diperlukan adanya belanja tambahan yang besar di sektor infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial. Jumlah belanja tambahan bersih tahunan untuk sektor-sektor prioritas tersebut diperkirakan sebesar sekitar 4 persen dari PDB pada tahun 2020.26 Namun demikian, meningkatkan pengeluaran di sektor-sektor prioritas tidak akan memberikan kontribusi untuk tujuan pembangunan jika belanja tambahan dilakukan dengan tidak efisien dan tidak efektif. Dalam beberapa kasus, administrasi pengeluaran harus ditingkatkan (misalnya, dengan mengurangi kebocoran dan pemborosan) sebelum dana tambahan dialokasikan.

…secara khusus, kenaikan lebih lanjut dalam investasi infrastruktur (untuk mengembangkan modal fisik) dapat membantu mempercepat pertumbuhan

Investasi infrastruktur publik di Indonesia tetap sebesar sekitar 2 persen dari PDB selama satu dasa warsa terakhir, di bawah periode pra-krisis keuangan Asia tahun 1997 sebesar sekitar 3,3 persen dari PDB.27 Tingkat investasi tersebut juga berada di bawah tingkat investasi infrastruktur di negara-negara tetangga yang berkembang pesat seperti Tiongkok, India, dan Vietnam.28 Akibatnya, modal stok infrastruktur Indonesia diperkirakan telah menurun dari 62 persen terhadap PDB pada tahun 1999 menjadi 38 persen pada tahun 2012, dan terjadinya defisit infrastruktur yang signifikan di setiap sub-sektor infrastruktur. Misalnya, panjang jalan hanya tumbuh sebesar 35 persen dalam dasa warsa terakhir, sementara pertumbuhan kendaraan adalah sebesar 300 persen. Hal ini terjadi, meskipun sudah ada bukti substansial, bahwa investasi infrastruktur berhubungan dengan pertumbuhan jangka panjang.29 Sektor-sektor belanja prioritas di dalam sektor infrastruktur meliputi: pembangkit listrik, transportasi perkotaan dan laut, air bersih dan sanitasi, serta perumahan yang terjangkau.

Peningkatan belanja kesehatan dan bantuan sosial (untuk mengembangkan modal manusia) diperlukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan

Belanja publik untuk bantuan sosial dan kesehatan di Indonesia (0,6 dan 1,4 persen dari PDB dalam APBN-P 2016, masing-masing) sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah lainnya.30 Padahal, belanja yang efektif di sektor-sektor ini adalah salah satu cara terbaik untuk memberi manfaat bagi masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan.31 Dalam sektor kesehatan, belanja tambahan harus diarahkan untuk menjamin 100 persen penduduk miskin tercakup oleh subsidi premi asuransi kesehatan (Penerima Bantuan Iuran, PBI), dan perawatan kesehatan primer serta prioritas intervensi pencegahan kesehatan ibu, gizi, dan vaksinasi. Dalam sektor bantuan sosial, belanja tambahan harus diarahkan untuk program yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Di antara program-program bantuan sosial utama, program bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan, PKH) adalah program yang paling efektif dalam mengurangi kesenjangan,32 sementara program Rastra (subsidi harga untuk beras, Ini termasuk untuk meningkatkan belanja infrastruktur dari sebesar 2,3 menjadi 4,9 persen terhadap PDB; meningkatkan belanja kesehatan dari 1,1 menjadi 2,3 persen; dan meningkatkan belanja bantuan social dari 0,6 menjadi 1,1 persen. 27 BPS; Perkiraan staf Bank Dunia (Catatan: tidak termasuk perumahan). 28 Total investasi infrastruktur tahunan (termasuk investasi publik dan swasta) di negara-negara ini lebih dari 7 persen dari PDB. Sumber: ADB, JBIC, Bank Dunia, 2005, “Menghubungkan Asia Timur: Sebuah kerangka kerja baru untuk infrastruktur” 29 IMF, 2014, “Apakah saat ini Waktunya untuk Mendorong Pembangunan Infrastruktur? Pengaruh Ekonomi Makro dari Investasi Publik”, World Economic Outlook, Bab 3 30 Sebagai contoh, pada tahun 2014, pengeluaran pemerintah rata-rata di sektor kesehatan adalah sebesar 2,4 persen dari PDB di negara-negara Asia Timur dan Pasifik dan sebesar 1,9 persen di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah (Indikator Pembangunan Dunia 2016). 31 Bank Dunia, 2016, “Dampak Distribusi Kebijakan Fiskal di Indonesia”, yang akan diterbitkan. 32 Indeks Efektivitas = perubahan pendapatan pasar Gini untuk penghasilan final Gini / anggaran sebagai persen dari PDB. Indeks ini didasarkan pada data Susenas tahun 2012. 26

Januari 2017




sebelumnya dikenal dengan nama Raskin) adalah program yang paling tidak efektif. Namun demikian anggaran untuk program Rastra ini (lebih dari 0,2 persen dari PDB) jauh lebih besar daripada PKH.33 Efektivitas program Rastra terkendala oleh ketidaktepatan penerima manfaat di tingkat desa dan kurangnya kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab untuk biaya pengiriman antara distributor dan desa.34 Sebaliknya, 77 persen dari penerima manfaat PKH adalah mereka yang berada dalam 40 persen rumah tangga termiskin. Meningkatkan koordinasi dan integrasi program-program bantuan sosial juga dapat membantu meningkatkan efektivitas belanja pemerintah. Gambar 18: Belanja Subsidi telah menurun tetapi tetap Gambar 19: Belanja Pegawai meningkat sebagai signifikan bagian dari pengeluaran publik pemerintah pusat dan (RP triliun) transfer ke daerah (persen)

600

Other non-energy subsidies Credit program (KUR) Fertilizer subsidy Food subsidy (RASTRA) Electricity Subsidy Fuel Subsidy Total subsidies as % of budget, RHS

400

CG Personnel Exp/Total CG Exp SNG Personnel Exp/Transfer to Regions 30

70% 60%

20

50%

48%

51%

55%

60% 60% 58% 56% 57% 54%

42%

40% 200

10

30% 20%

17% 18% 16%

20% 21% 20% 20% 19% 20%

24%

10% 0

0

Catatan: *) APBN-P; **) APBN Sumber: Database COFIS Bank Dunia menggunakan data Kemenkeu

Meningkatkan pendanaan di sektorsektor prioritas tersebut mengharuskan adanya pemotongan belanja, yang sebaiknya dilakukan pada bidang yang tidak terlalu berdampak terhadap produktivitas, seperti subsidi …

Catatan: CG = Pemerintah Pusat, SNG = Pemerintah Daerah Sumber: Database COFIS Bank Dunia menggunakan data Kemenkeu

Meningkatkan pendanaan untuk sektor infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial akan membutuhkan pengurangan belanja di bidang lainnya. Dua area lain, di mana peningkatan efisiensi dapat dilakukan adalah di sektor subsidi dan belanja pegawai. Meskipun telah dilakukan reformasi subsidi energi baru-baru ini, subsidi masih menjadi bagian yang besar dari pengeluaran pemerintah (Gambar 18). Subsidi yang salah sasaran dan regresif (yang artinya sebagian besar dari subsidi tersebut menguntungkan masyarakat yang relatif kaya), dan secara keseluruhan hal ini adalah cara yang tidak efektif untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Menghilangkan subsidi energi, dan meningkatkan (kualitas) penargetan dan administrasi subsidi non-energi akan menambah ruang fiskal. Reformasi tersebut telah menjadi bagian dari agenda pemerintah. APBN 2017 sebagian telah mengadopsi agenda ini, tapi masih banyak yang harus dilakukan (lihat bagian c di bawah). Reformasi subsidi perlu dikombinasikan dengan bantuan tunai yang bersifat sementara untuk meredam dampak dari setiap kenaikan harga BBM pada rumah tangga miskin, serta meningkatkan program bantuan tunai permanen seperti PKH dalam jangka menengah.

33 34

Januari 2017

0%

Bank Dunia, 2016, “Dampak Distribusi Kebijakan Fiskal di Indonesia”, yang akan diterbitkan. Bank Dunia, 2016, “Pengeluaran Publik (di Sektor) Bantuan Sosial”, yang akan diterbitkan



… dan belanja pegawai serta belanja barang


Belanja pegawai, sebagai persentase terhadap total belanja pemerintah, mengalami peningkatan terutama di tingkat daerah, di mana gaji pegawai sudah mencapai 60 persen dari total transfer ke daerah. (Gambar 19). Memang, tingkat gaji di sektor publik telah tumbuh lebih cepat dari tingkat gaji di sektor swasta.35 Namun demikian, tidak jelas apakah ini terkait dengan peningkatan produktivitas sektor publik. Dengan menghilangkan insentif negatif dalam formula DAU (Dana Alokasi Umum), yang cenderung mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja pegawai, akan menciptakan ruang fiskal bagi pemerintah daerah.36 Demikian pula, dengan mempertahankan besaran belanja pegawai pemerintah pusat di tahun 2014 (2,3 persen dari PDB), sambil memastikan bahwa pertumbuhan nominal gaji sama dengan atau lebih tinggi dari inflasi, dapat memberikan tambahan ruang fiskal. Belanja barang pemerintah pusat juga telah meningkat pesat (secara nominal mencapai 18 persen per tahun) dari 1,4 menjadi 2,1 persen terhadap PDB, dari tahun 2010 sampai 2016. Khususnya, pengeluaran untuk belanja barang melebihi belanja modal dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatkan efisiensi belanja barang dengan mengurangi barang non-operasional dan biaya perjalanan (24 persen dan 13 persen dari belanja barang pada tahun 2015, masing-masing) akan menciptakan ruang fiskal tambahan. Pada saat yang sama, pengeluaran untuk pemeliharaan (15 persen dari total belanja barang di tahun 2015), yang merupakan kunci untuk memelihara aset infrastruktur publik, perlu ditingkatkan.

Realokasi pengeluaran di berbagai sektor juga dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas pengeluaran tersebut, khususnya di sektor pertanian …

Gambar 20: Sebagian besar belanja pemerintah pusat Pertanian dan pendidikan di sektor pertanian digunakan untuk mensubsidi adalah dua wilayah di input para petani perorangan mana tingkat (Rp triliun (Kiri); persen (Kanan)) pengeluarannya memadai, Extension services Irrigation tetapi efektivitas Other agriculture subsidies Fertilizer subsidies 8% 100 pengeluarannya buruk. R&D MoA non-social aid 90 MoA social aid 7% Realokasi belanja di sektor 80 Central AG spending/AG GDP (Kanan) ini dapat memiliki dampak 6% 70 yang besar pada hasil-hasil 5% 60 pembangunan, khususnya 4% bagi masyarakat miskin. Di 50 40 sektor pertanian, 3% 30 peningkatan besar dalam 2% pengeluaran pemerintah 20 1% belum diikuti oleh 10 peningkatan serupa dalam 0% 0 produksi pertanian atau bahkan produksi padi, sehingga rasio belanja Catatan: AG = pertabuab; MoA = Kementerian Pertanian; Angka belanja menggunakan realisasi belanja sampai tahun 2015 dan terhadap keluaran (output) APBN-P di tahun 2016. Kementerian Pertanian melakukan di sektor pertanian dapat reklasifikasi anggaran pada 2016, umumnya dari belanja bantuan sosial menjadi belanja barang dan jasa. meningkat (Gambar 20). Sumber: Database COFIS Bank Dunia menggunakan data Hal ini sebagian karena Kementerian Keuangan sebagian besar peningkatan belanja pemerintah pusat telah dimanfaatkan untuk mensubsidi masukan (subsidi

Perhitungan Bank Dunia berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Formula DAU memberi celah bagi kabupaten untuk perekrutan pegawai yang lebih besar karena hampir 50 persen dari DAU didistribusikan atas dasar (jumlah) gaji pegawai di kabupaten.

35 36

Januari 2017




pupuk, subsidi pertanian lainnya, dan bantuan sosial Kementan37).38 Proporsi ini mencapai 47 persen di tahun 2015, sementara hanya 3 persen yang dibelanjakan untuk litbang dan penyuluhan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa subsidi pemerintah untuk input para petani perorangan memiliki dampak terbatas pada produksi dan pendapatan petani. Meskipun penggunaan beberapa input (untuk pupuk misalnya) dapat meningkatkan produksi, dampak dari subsidi input tersebut seringkali negatif karena dilakukan dengan mengorbankan penyediaan barang publik (seperti penyuluhan, litbang, dan irigasi) yang memiliki dampak positif yang lebih besar bagi produksi. Sebagai contoh, suatu studi internasional mendapati bahwa realokasi sebesar 10 persen dari belanja pertanian dari subsidi untuk barang publik dikaitkan dengan peningkatan pendapatan per kapita pertanian sebesar 2,3 persen.39 Penelitian lain mendapati bahwa hasil rata-rata untuk investasi pada litbang pertanian adalah sebesar 43 persen dan hampir 60 persen untuk layanan penyuluhan di 700 proyek di negara-negara maju maupun berkembang.40 …dan pendidikan

Belanja pemerintah di sektor pendidikan telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, naik dari 11 menjadi 19 persen dari total pengeluaran pemerintah sepanjang tahun 2001-2014.41 Selama periode tersebut, hasil pembelajaran — yang diukur dengan nilai/skor dari Program Penilaian Siswa Internasional (Program for International Student Assessment - PISA) —berfluktuasi, tetapi secara keseluruhan mengalami sedikit peningkatan (Gambar 21). Peningkatan belanja pendidikan dimanfaatkan terutama untuk menggaji guru, biaya sertifikasi guru, dan merubah status guru kontrak untuk menjadi PNS. Akibatnya, gaji dan tunjangan guru meningkat menjadi lebih dari 60 persen dari total belanja pendidikan di tahun 2015 (Gambar 22). Meskipun ini bukan bagian yang sangat tinggi menurut standar internasional, peningkatan belanja untuk guru belum dimanfaatkan secara efektif. Untuk memulainya, peningkatan jumlah guru menurunkan rasio siswa terhadap guru (RSG) atau Student to Teacher Ratio (STR) sehingga Indonesia sekarang ini merupakan salah satu negara yang memiliki rata-rata RSG terendah di dunia.42 Namun demikian, penelitian di dalam negeri dan internasional telah mendapati bahwa terdapat sedikit atau tidak ada efek RSG pada hasil belajar, kecuali untuk kelas yang jumlah siswanya

Sekitar 40 persen dari anggaran Kementerian Pertanian dihabiskan untuk program Bantuan Sosial – bantuan tunai langsung ke petani dan kelompok tani, yang mensubsidi masukan pribadi. Misalnya, program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PPT), dimulai pada tahun 2013, dan telah diperluas untuk menjangkau hampir semua wilayah untuk mendukung sasaran 10 juta ton surplus padi – para petani menerima dukungan penuh untuk benih, pupuk, dan peralatan, dll. 38 Bank Dunia, 2010, "Kajian Belanja Publik untuk Sektor Pertanian di Indonesia”. 39 Di 15 negara Amerika Latin; Lopez dan Galinato, 2007 40 Alston dkk., 2000 41 Untuk belanja pemerintah pusat saja, UUD mengamanatkan agar 20 persen dari anggaran tersebut yang dianggarkan untuk pendidikan telah dipenuhi. 42 RSG yang rendah di Indonesia sebagian dapat dijelaskan dengan jumlah besar dari sekolah-sekolah yang berukuran kecil karena kepadatan penduduk yang rendah dari banyak pulau-pulau. Namun demikian, ukuran sekolah bukanlah satu-satunya penjelasan, oleh karena RSG yang rendah tidak hanya karena fenomena sekolah yang berukuran kecil. 37

Januari 2017




besar.43 Selanjutnya, UU tentang Guru dan Dosen tahun 2005 memperbolehkan guru bersertifikat untuk menerima tunjangan sertifikasi sebesar gaji pokok mereka. Namun sebuah studi mengenai program ini mendapati bahwa hal tersebut tidak berdampak terhadap hasil belajar.44 Jelas bahwa diperlukan reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran untuk guru. Reformasi tersebut meliputi: meningkatkan penempatan dan alokasi guru, evaluasi kinerja, dan fasilitasi pelatihan. Reformasi ini dapat meningkatkan efisiensi belanja publik dengan mengalokasikan dana yang lebih baik untuk program pendidikan prioritas, khususnya pengembangan anak usia dini. Gambar 21: Skor PISA Indonesia telah sedikit meningkat tetapi tetap dalam desil terendah dari negara-negara yang dinilai (skor) Indonesia

Non OECD

Gambar 22: Proporsi belanja pendidikan untuk gaji dan tunjangan guru meningkat (persentase terhadap total belanja pendidikan) Other programs and unspecified expenditures University Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Teacher certification and professional allowance Teacher and staff salaries

OECD

550 500

100% 80%

450

60%

400

40%

Math

Reading

Sumber: PISA

2000 2006 2009 2012 2015

2000 2006 2009 2012 2015

2000 2006 2009 2012 2015

350

Science

20% 0% 2009 2011 2013 2015 Catatan: belanja pemerintah untuk pendidikan tinggi diberi label sebagai “Universitas”. Semua kategori lainnya adalah komponen pendidikan menengah dan dasar. Sumber: Kemenkeu, LKPP, perhitungan Bank Dunia

Lihat misalnya: Bank Dunia - RAND, 2010, “Survey Manajemen Berbasis Sekolah”, Bank Dunia RAND, Jakarta, Indonesia; Chen, D., 2011, “Manajemen Berbasis Sekolah, Pengambilan Keputusan Sekolah dan Hasil Pendidikan di Sekolah Dasar Indonesia”, Kertas Kerja Riset Kebijakan 5809, Bank Dunia, Washington, DC. Hyunkuk, C., P. Glewwe, dan M.Whitler 2010,” Apakah Pengurangan Ukuran Kelas Meningkatkan Skor Tes Siswa? Bukti dari Perbedaan Jumlah Siswa di Sekolah Dasar Minnesota”, Fakultas Ekonomi Terapan, University of Minnesota. Hoxby, CM, 2000, “Pengaruh Ukuran Kelas pada Prestasi Siswa: Bukti Baru dari Jumlah Siswa”, Jurnal Ekonomi Triwulanan (the Quarterly Journal of Economics), 115 (4): 1239-1285, Jepsen, C dan S. Rivkin, 2009, “Pengurangan Ukuran Kelas dan Prestasi Siswa: Potensi Pertukaran antara Kualitas Guru dan Ukuran Kelas”, Jurnal Sumber daya Manusia (Journal of Human Resources), Vol.44 (1): 223-250. 44 Bank Dunia, 2015, “Indonesia: Sertifikasi guru dan setelah itu. Evaluasi empiris dari program sertifikasi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia”. 43

Januari 2017



Meningkatkan formula transfer antar pemerintah dapat membantu mengurangi kesenjangan regional dalam hasil pembangunan


Gambar 23: Kabupaten yang lebih kecil menerima Formula untuk tiga jenis alokasi per kapita yang lebih besar transfer ke daerah yang (log dari total penerimaan per kapita (sumbu y); Log jumlah utama (Dana Alokasi penduduk (sumbu x)) Umum - DAU, Dana Alokasi Khusus - DAK, 18 dan Dana Bagi Hasil DBH) menekankan 17 pemerataan antara tempat, bukan antara orang. 16 Rumus DAU menghitung kebutuhan belanja 15 berdasarkan pada asumsi bahwa setiap kabupaten memiliki kebutuhan yang 14 mutlak sama terlepas dari jumlah penduduknya. 13 Penyesuaian berikutnya, 10 12 14 16 dengan memasukkan Sumber: Kemenkeu dan Susenas jumlah penduduk dan perbedaan biaya tidak juga menghilangkan bias yang akan menguntungkan daerah dengan jumlah penduduk yang sedikit. Rumus DBH mengalokasikan bagian yang lebih besar kepada daerah penghasil SDA, dibandingkan daerah non-penghasil, tetapi tidak memperhitungkan jumlah penduduk di kedua jenis daerah tersebut. Untuk rumus DAK, pengukuran kapasitas fiskal adalah mutlak, bukannya per kapita; daerah dengan nilai penerimaan absolut terbesar dianggap lebih kaya (dan kurang membutuhkan DAK).

Kebijakan ini dibuat khusus untuk mengatasi masalah lama tentang mengalokasikan proporsi yang terlalu tinggi dari sumber daya fiskal ke daerah terpadat, Jawa. Namun konsekuensinya adalah bahwa distribusi sumber daya fiskal akan cenderung menguntungkan daerah pedesaan yang kecil, dengan mengorbankan daerah perkotaan yang bertumbuh di Indonesia, yang berkontribusi utama terhadap pertumbuhan PDB negara. Kota-kota sekunder yang sedang bertumbuh memerlukan pembiayaan untuk infrastruktur perkotaan untuk memaksimalkan kapasitas produktif mereka dan memberikan layanan kepada penduduk mereka yang jumlahnya bertumbuh (Gambar 23). Sebagian besar negara-negara lain menggunakan normalisasi ukuran kebutuhan pengeluaran dan kapasitas fiskal, seperti jumlah per kapita. Dalam rumus DAU, hal ini kemudian akan disesuaikan dengan langkah-langkah dari perbedaan kebutuhan (yang didorong oleh, misalnya, lebih banyak jumlah penduduk miskin, lebih banyak jumlah anak berusia di bawah 5 tahun dan lebih banyak jumlah orang tua atau tingkat pengangguran yang tinggi) dan perbedaan dalam biaya masukan (yang terutama didorong oleh diseconomies of scale (kondisi di mana konsep skala ekonomi tidak lagi berfungsi – pent.) di wilayah yang kecil, terpencil, dan penduduk yang sangat tersebar). Mengubah ke formula yang baru adalah merupakan tujuan jangka menengah; hal tersebut harus diberlakukan secara bertahap. Mungkin juga nantinya diperlukan alokasi penambahan (top up) yang memungkinkan daerah-daerah yang dirugikan untuk melakukan penyesuaian secara bertahap yang diperlukan untuk mengakomodasi formula baru. Meningkatkan Belanja publik di berbagai sektor melibatkan beberapa kementerian dan berbagai koordinasi horizontal tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten). Hal ini membuat koordinasi dan vertikal antar menjadi sulit, yang seringkali menimbulkan pengeluaran yang tidak efisien. Misalnya, Januari 2017



pemerintah dapat meningkatkan efektivitas belanja publik …


tanggung jawab untuk jaringan irigasi dibagi di dua kementerian (Kementerian Pertanian serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan ketiga tingkat pemerintahan sesuai dengan ukuran wilayah irigasi. Setiap tingkat pemerintahan bertanggung jawab untuk pengoperasian dan pemeliharaan (O&M) dari jaringan di bawah wewenang mereka, sementara rehabilitasi dan investasi dalam infrastruktur irigasi baru didanai melalui anggaran pemerintah pusat dan transfer ke daerah (DAK). Pembagian tanggung jawab, dan peningkatan transfer DAK serta anggaran rehabilitasi, telah memberi insentif kepada pemerintah daerah untuk kurang berinvestasi di O&M dan menunggu “pertolongan” rehabilitasi dari pemerintah pusat.45 Transfer berbasis kinerja adalah salah satu mekanisme untuk mengurangi insentif negatif yang timbul karena adanya pemisahan tanggung jawab antaa tingkat pemerintahan. Untuk contoh irigasi tersebut, dukungan keuangan pemerintah pusat dapat didasarkan pada pengertian bahwa pemerintah daerah menyiapkan rencana pengelolaan aset irigasi, mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk O&M, dan mencapai target kinerja.

… sehingga dapat merampingkan proses perencanaan dan penganggaran

Kaitan yang lemah antara proses perencanaan dan penganggaran di seluruh instansi pemerintah mengganggu prioritas belanja publik. Untuk memperlancar proses ini harus dimulai dengan menetapkan harmonisasi kriteria kinerja dan sinkronisasi struktur data untuk semua kementerian/lembaga (K/L) di dalam semua dokumen proses perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya proses pengumpulan dan pemantauan data harus terintegrasi dengan menggunakan sistem yang sama sehingga K/L hanya akan perlu untuk memasukkan data perencanaan, penganggaran, dan transaksi keuangan mereka di dalam satu aplikasi. Aplikasi ini kemudian dapat dimasukkan ke dalam sistem informasi manajemen keuangan Pemerintah yang terintegrasi (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, SPAN).

c. APBN 2017 menunjukkan kemajuan menuju peningkatan kualitas belanja publik APBN 2017 telah mencakup pengurangan kecil dalam total belanja subsidi melalui penargetan yang lebih baik, meskipun terjadi beberapa peningkatan tertentu…

APBN tahun 2017 berisi perbaikan kualitas belanja publik sejalan dengan rekomendasi yang dijelaskan di atas. Alokasi untuk subsidi energi turun menjadi 0,6 persen terhadap PDB dari sebelumnya 0,8 persen pada APBN-P 2016 (melanjutkan reformasi subsidi energi tahun-tahun sebelumnya). Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan sebesar 50 persen dalam subsidi per liter untuk solar.46 APBN tahun 2017 juga mengurangi subsidi listrik untuk rumah tangga tidak miskin (untuk pelanggan tegangan 900 VA),47 dan membatasi akses ke LPG bersubsidi bagi rumah tangga sasaran dan perusahaan kecil (namun demikian, tingkat subsidi LPG secara aktual meningkat).48 Pengurangan ini, meski merupakan suatu awal yang baik, tidak menghasilkan ruang fiskal yang cukup untuk belanja pembangunan prioritas. Diperlukan adanya penurunan lebih lanjut dalam subsidi energi, serta perbaikan dalam penargetan dan pengurangan subsidi non-energi. Program subsidi pupuk,

Bank Dunia, 2010, “Kajian Belanja Publik untuk Sektor Pertanian di Indonesia”. Pengurangan ini diberlakukan pada APBN 2016 dan dijaga tetap ada di APBN 2017. 47 Suatu rumah tangga dianggap miskin jika terdaftar dalam Database Terpadu TNP2K, yang digunakan untuk penargetan bantuan sosial. 48 Namun, besarnya subsidi LPG secara aktual meningkat. Secara keseluruhan total alokasi masih menurun sebesar 0,16 dari PDB (29 persen dari total subsidi energi). 45 46

Januari 2017




Rastra, dan subsidi bunga kredit49 adalah tiga program subsidi non-energi terbesar. Anggaran untuk Rastra berkurang sebesar 12 persen pada APBN 2017, namun anggaran untuk subsidi non-energi lainnya meningkat. Secara keseluruhan, belanja subsidi non-energi jumlahnya konstan, dan sekarang sebanding dengan subsidi energi sebesar 0,6 persen dari PDB. … dan penargetan program-program sosial yang dilakukan dengan lebih baik

APBN tahun 2017 juga berisi beberapa perbaikan program bantuan sosial. Terkait masalah Rastra yang dibahas di atas, Pemerintah akan memulai uji coba kerangka perbaikan distribusi pada tahun 2017. Di bawah uji coba ini, pembelian beras akan dilakukan melalui E-Warung — layanan warung non-tunai di mana para pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat membeli beras dan barang-barang bersubsidi lainnya. Melalui E-warung, beberapa transfer dan subsidi memungkinkan untuk diintegrasikan di dalam satu kartu dan dicairkan dalam satu lokasi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran subsidi dan transfer tersebut kepada rumah tangga non-target. Uji coba ini termasuk 1,2 juta dari 14,3 juta rumah tangga penerima manfaat program.

Belanja subsidi yang berkurang memungkinkan peningkatan belanja infrastruktur

Alokasi APBN tahun 2017 untuk infrastruktur 50 meningkat menjadi 2,8 persen dari PDB (18,6 persen dari total belanja) dari 2,6 persen pada APBN-P 2016. Selanjutnya, kebijakan baru mewajibkan kabupaten untuk mengalokasikan minimal 25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (Dana Bagi Hasil, DBH) mereka untuk dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Namun demikian, penerapan kebijakan ini perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal kabupaten, dan harus diikuti dengan dukungan untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan mereka. Alokasi untuk bantuan sosial dan kesehatan tetap cukup konstan sebesar masingmasing 1,4 dan 0,6 persen dari PDB. Cakupan satu program bantuan sosial (Penerima Bantuan Iuran, PBI) diproyeksikan sedikit meningkat dari 92,4 juta orang di tahun 2016 menjadi 94,4 juta orang di tahun 2017. Namun demikian, cakupan program yang paling efektif (Program Keluarga Harapan, PKH) ini dipertahankan sebesar 6 juta rumah tangga. Secara keseluruhan, APBN tahun 2017 termasuk pengeluaran pemerintah tambahan sebesar 0,2 persen dari PDB untuk sektor-sektor prioritas (berkontribusi terhadap target 4 persen pada tahun 2020, seperti yang dibahas di atas).

Ini termasuk subsidi kredit usaha kecil (Kredit Usaha Rakyat, KUR) dan program KPR bersubsidi untuk pembelian rumah pertama pembeli berpenghasilan rendah (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, FLPP). 50 Ini mengikuti definisi Kementerian Keuangan yang mencakup belanja beberapa K/L, perkiraan transfer ke daerah untuk infrastruktur, dan investasi pembiayaan (misalnya Penyertaan Modal Negara atau PMN pada BUMN). 49

Januari 2017




C. Indonesia tahun 2018 dan selanjutnya: Tinjauan pilihan

Menuju pemahaman yang lebih baik akan praktek pengajaran dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa di Indonesia: sebuah studi video 51 Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan pembelajaran yang berpusat pada siswa sebagai bagian dari reformasi guru

Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat secara efektif menanggapi permintaan akan pekerja yang memiliki keterampilan berpikir secara kompleks lebih dari pekerja yang memiliki keahlian dasar. Hal ini membutuhkan reformasi di bidang pendidikan, yang berpusat pada perubahan cara belajar siswa. Untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, guru harus berkembang dari seorang penyampai pengetahuan menjadi fasilitator pengetahuan. Pemanfaatan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dianggap sebagai inti dari perubahan ini. Pendekatan ini mengharuskan para guru untuk menggunakan metode pengajaran yang lebih non-tradisional, yang didasarkan pada pembelajaran interaktif, dengan dilandasi oleh praktek mengajar investigatif dan praktis yang sesuai dengan konteks dunia nyata. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dimasukkan ke dalam kebijakan pendidikan di Indonesia lebih dari tiga puluh tahun yang lalu; namun demikian, secara aktual adopsi dari pendekatan ini lambat dilakukan oleh guru. Dorongan terhadap pembelajaran yang berpusat pada siswa ini belum lama ini diperkuat dengan program reformasi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas guru melalui pemberlakuan UU Guru (2005). Persyaratan utama berdasarkan undang-undang ini adalah bahwa semua guru harus memiliki gelar setingkat strata 1 (empat tahun) dan menjalani proses sertifikasi, sebagai standar minimum.52 Meskipun undang-undang ini diundangkan dengan maksud baik, baru-baru ini suatu evaluasi uji coba Studi video TIMSS ini diwujudkan melalui kemitraan antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia, pemerintah Kerajaan Belanda, dan Bank Dunia. Artikel ini diambil dari laporan utama studi video TIMSS: Bank Dunia, 2015, “Indonesia: Studi Video Praktek Mengajar di TIMSS Kelas VIII Mata Pelajaran Matematika, Laporan Utama”. 52 Undang-Undang ini menetapkan masa transisi selama sepuluh tahun untuk memungkinkan guru yang ada untuk memiliki sertifikasi. 51

Januari 2017




terkontrol yang dilakukan secara acak dari program sertifikasi tersebut tidak menemukan bukti adanya dampak positif pada upaya guru atau hasil belajar siswa,53 sementara studi observasional lainnya menemukan bahwa proses sertifikasi guru dipengaruhi oleh politik, khususnya, siklus pemilihan kepala daerah (Kotak 2).54 Praktek pengajaran yang berpusat pada siswa mendorong keterampilan pembelajaran dan penalaran mandiri bukan sekadar hafalan

Praktek pengajaran yang berbeda mendorong pengembangan keterampilan kognitif yang berbeda pada siswa. Pendekatan yang lebih “tradisional”, yang berpusat pada guru, cenderung mendorong pemahaman mengenai pengetahuan faktual dan keterampilan pemecahan soal, sedangkan praktek pengajaran yang berpusat pada siswa mendorong keterampilan penalaran. Ketika pembelajaran di suatu kelas dilakukan dengan pendekatan yang berpusat pada siswa, siswa dan guru berbagi fokus. Bukannya secara khusus dan satu arah mendengarkan guru, siswa dan guru saling berinteraksi. Manfaat yang dirasakan dari pembelajaran yang berpusat pada siswa meliputi: (i) siswa belajar keterampilan berkomunikasi yang penting melalui interaksi yang lebih canggih dengan guru dan siswa lainnya; (ii) siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam mengenai bermacam konsep melalui diskusi dan berbagi pendapat; (iii) siswa belajar untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, mengajukan pertanyaan dan menyelesaikan tugas dengan mandiri; dan (iv) konstruksi pengetahuan untuk diri sendiri dapat menyebabkan keinginan yang lebih besar untuk benar-benar belajar dan menguasai apa yang dipelajari.

Kotak 2: Politik personalia: pemilihan kepala daerah dan pengangkatan guru di Indonesia Dimulai dengan reformasi desentralisasi di tahun 2001, pemerintah Indonesia menginvestasikan sumber daya fiskal dan birokrasi yang sangat besar untuk meningkatkan sektor pendidikan. Pada tahun 2002 dilakukan perubahan UndangUndang Dasar agar Pemerintah memiliki komitmen untuk membelanjakan setidaknya 20 persen dari sumber daya fiskal pada pendidikan. Ketika perubahan tersebut dilaksanakan, manajemen dan alokasi sejumlah besar sumber daya fiskal menyebabkan peningkatan jumlah guru secara dramatis, menciptakan salah satu rasio siswa-guru yang paling rendah di antara negara-negara berkembang.i Perubahan undang-undang di tahun 2005 juga memodernisasi profesi guru dengan meningkatkan standar profesi, gaji, dan pengawasan sekolah. Meskipun sudah ada upaya seperti ini, Indonesia masih kurang berhasil dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Sementara nilai ujian Indonesia telah meningkat baru-baru ini, peringkat Indonesia masih berada di kuintil terendah dari 71 negara-negara berkembang dalam Program Penilaian Siswa Internasional (Program for International Student Assessment - PISA) terbaru untuk ujian mata pelajaran ilmu pengetahuan, matematika, dan membaca. Selanjutnya, kecurangan di dalam ujian nasional merajalela dan ketidakhadiran guru sudah menjadi hal yang umum.ii Mengapa peningkatan belanja publik untuk pendidikan tidak menghasilkan perbaikan yang substantial dalam kualitas pendidikan? Untuk membantu menjawab pertanyaan ini, analisis dilakukan untuk menguji bagaimana akuntabilitas pemilu lokal, yaitu pemberlakuan pilkada di tahun 2005, telah mempengaruhi perekrutan PNS (pegawai negeri sipil) dan guru kontrak, sertifikasi guru PNS, dan hasil pembelajaran siswa.iii Berawal di tahun 2005, pilkada secara bertahap diberlakukan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia dengan mengikuti jadwal yang tidak sama dan ditetapkan secara sendiri-sendiri (idiosyncratic). Hal ini memungkinkan untuk melakukan perbandingan hasil (pembelajaran) di kabupaten yang sudah melaksanakan pemilu lokal dengan kabupaten yang belum melaksanakan pemilu lokal. Memanfaatkan eksperimen alamiah ini, penelitian tersebut menganalisis rincian sensus guru dan nilai ujian siswa dalam matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris untuk lebih dari 80.000 siswa di 20 kabupaten. Yang pertama, analisis ini menilai apakah pilkada memiliki dampak bagi pengangkatan guru honorer dan guru PNS. Hasil temuan menunjukkan bahwa pemberlakuan pilkada meningkatkan jumlah guru honorer rata-rata sebesar 1.200 Bank Dunia, 2016, “Melonggarkan Tekanan” Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia, Oktober 2016, hal.44-52. De Ree, Joppe, Muralidharan, Karthik, Pradhan, Menno, dan Rogers, F. Hasley, 2016, “(Membayar) Dobel Dengan Tidak Menerima Apa-apa? Bukti eksperimental pada Dampak Kenaikan Gaji Guru Tanpa Syarat pada Kinerja Siswa Indonesia”, Kertas Kerja, Jakarta: Bank Dunia. 54 Jan Pierskalla dan Audrey Sacks, 2016, “Politik Personalia: Pemilihan dan Pengangkatan Guru di Indonesia”, Kertas Kerja, Jakarta: Bank Dunia. 53

Januari 2017




per kabupaten. Lebih khusus lagi, bukti menunjukkan peningkatan nyata dalam jumlah guru honorer di dalam daftar gaji di tahun di mana suatu kabupaten melaksanakan pilkada. Selanjutnya, rata-rata, ada 800 guru kontrak tambahan per kabupaten di daftar gaji di tahun pilkada dilaksanakan dibandingkan dengan tahun-tahun tanpa pilkada. Beberapa dari pengangkatan guru honorer jangka pendek ini kontraknya berakhir setelah pelaksanaan pilkada. Sebagai perbandingan, tidak ada dampak yang sama untuk guru PNS, mungkin karena berbagai kendala dalam pengangkatan PNS. Artinya, kabupaten bisa mengangkat guru sebagai PNS tetap, tetapi hal ini mewajibkan guru untuk memenuhi standar minimum tertentu dan lulus ujian pegawai negeri. Selanjutnya, perekrutan pegawai negeri kabupaten dibatasi oleh kuota dari pemerintah pusat untuk jumlah pegawai negeri. Sebaliknya, pengangkatan guru honorer lebih fleksibel, dan bupati setempat juga dapat menetapkan kembali guru honorer dengan sekolah yang berbeda, secara independen, di luar dari kebutuhan pendidikan.iv Kedua, penelitian ini menguji apakah pilkada mempengaruhi sertifikasi guru PNS. Guru PNS yang telah mendapatkan gelar sarjana dan menyerahkan portofolio mengajar (atau telah mengambil bagian dalam kursus pelatihan khusus) dapat memiliki sertifikat, yang memberikan hak kepada mereka untuk menerima tunjangan profesi khusus, yang secara dramatis meningkatkan gaji mereka. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab atas proses sertifikasi ini, termasuk mengevaluasi portofolio mengajar dan mengelola kursus pelatihan. Temuan menunjukkan bahwa dalam proses pendahuluan (run-up) sampai pelaksanaan pilkada, tingkat sertifikasi guru PNS naik. Dalam tahun-tahun pilkada, probabilitas bahwa seorang guru akan menerima sertifikai meningkat sebesar 3 poin persentase. Ketiga, penelitian ini menilai apakah pilkada memiliki dampak terhadap hasil belajar siswa. Dari 36 kabupaten yang memiliki data belajar siswa, pilkada memiliki efek negatif pada siswa yang belajar di sepuluh kabupaten, efek positif di lima kabupaten, dan tidak ada efek di kabupaten tersisa. Hal ini menunjukkan bahwa pilkada dapat, setidaknya untuk beberapa kabupaten, mengganggu operasional standar sekolah dan secara negatif mempengaruhi proses belajar siswa. Dengan menggabungkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini membantu menjelaskan mengapa peningkatan belanja Pemerintah pada pendidikan tidak berakibat pada peningkatan hasil belajar siswa. i Cerdan-Infantes, Pedro, Makarova, Yulia, Al-Samarrai, Samer, dan Chen, Dandan, 2013, “Membelanjakan lebih banyak atau membelanjakan lebih baik: Meningkatkan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia”, Laporan Kebijakan (Policy Brief) # 76404, Washington DC: Bank Dunia; ii Usman, Syaikhu, Akhmadi, dan Suryadarma, Daniel, 2004, “Ketika Guru Tidak Masuk: Ke mana Mereka Pergi dan Apa Dampaknya pada Siswa?”, Jakarta: Lembaga Riset SMERU; iii Jan Pierskalla dan Audrey Sacks, 2016, “Politik Personalia: Pemilihan dan Pengangkatan Guru di Indonesia”, Kertas Kerja, Jakarta: Bank Dunia. iv Chang, Mae Chu, Shaeffer, Sheldon, Al-Samarrai, Samer, Ragatz, Andrew B., de Ree, Joppe, & Stevenson, Ritchie, 2013, “Reformasi guru di Indonesia: peran politik dan bukti dalam pembuatan kebijakan”. Bank Dunia.

a. Studi video: tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan kerangka konsep Studi video dilakukan untuk membantu lebih memahami praktek mengajar saat ini dan bagaimana siswa belajar di Indonesia

Januari 2017

Sepanjang tahun 2007-2011, Bank Dunia, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan studi video untuk mengkaji perilaku dan praktek pembelajaran guru di pelajaran matematika di kelas 8. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami praktek mengajar saat ini dan cara-cara yang optimal bagi siswa untuk belajar dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia yang unik dan kompleks. Studi video ini dirancang untuk terhubung ke keikutsertaan Indonesia dalam tahun 2007 dan 2011 Tren dalam Studi Ilmu Matematika dan IPA Internasional (Trends in International Mathematics and Science Study - TIMSS) — penilaian internasional dari pengetahuan matematika dan IPA siswa di beberapa negara. Diharapkan penggunaan video akan menunjukkan apa praktek pengajaran yang bagaimana yang secara aktual digunakan di dalam kelas, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang mengapa praktek tersebut digunakan, dan memberi saran mengenai bagaimana hubungan praktek tersebut dengan hasil belajar siswa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan rancangan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kualitas pengajaran untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa.



Sebanyak 200 guru matematika kelas 8 yang berpartisipasi dalam studi video ini, yang menggunakan metode penelitian campuran


Studi video ini melibatkan total 200 guru matematika kelas 8, 100 guru untuk setiap tahun penelitian. Guru dipilih secara acak untuk memastikan bahwa mereka mewakili populasi guru. Satu pelajaran per kelas direkam untuk tujuan proses pengkodean (coding) dan analisis. Tahap pertama dari studi video ini (dilakukan di tahun 2007) terutama melibatkan metode penelitian kuantitatif seperti pelacakan terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan yang berbeda-beda. Tahap kedua, dilakukan di tahun 2011, juga melibatkan metode kualitatif untuk meneliti motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam mengajar. Data-data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dan digunakan untuk mempersiapkan delapan studi kasus guru. b. Apa yang terjadi di dalam kelas matematika di Indonesia?

Studi video ini memeriksa praktek mengajar di tiga wilayah yang berbeda, dan temuan-temuannya dibandingkan dengan tujuh negara lain

Studi video ini memeriksa tiga unsur praktek mengajar: (1) struktur pelajaran: panjangnya pelajaran, berapa banyak waktu yang didedikasikan untuk kegiatan matematika, non-matematika dan organisasi, tujuan berbagai segmen pelajaran dan jenis interaksi yang terjadi; (2) isi pelajaran: isi pelajaran matematika, dan kompleksitas masalah; dan (3) praktek pembelajaran: peluang bagi guru dan siswa untuk berbicara, bagaimana soal-soal matematika disajikan dan dibahas, serta sumber daya yang digunakan selama pelajaran. Hasil analisis video dibandingkan dengan tujuh negara lain55 yang berpartisipasi dalam studi video TIMSS yang dilakukan pada tahun 1999.56

Gambar 24: Membandingkan rincian proporsional waktu pelajaran (persen) Mathematics Non-Mathematics

Gambar 25: Membandingkan durasi kegiatan pembelajaran di Indonesia dengan negara lain (persen)

Mathematics Organization

Review

New Content

Practice

Indonesia 2007

Indonesia 2007

Indonesia 2011

Indonesia 2011

United States

Japan

Switzerland

Czech Republic Switzerland

Netherland

Hongkong

Japan

United States

Hongkong, SAR

Netherlands

Czech Republic

Australia

Australia 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sumber: Bank Dunia

Kelas di negaranegara pembanding menghabiskan 95

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Sumber: Bank Dunia

Struktur Pelajaran: Proporsi waktu yang digunakan untuk kegiatan matematika di kelas Indonesia adalah rata-rata 89 persen pada tahun 2007, turun menjadi 86 persen pada tahun 2011 (Gambar 24). Sebagai perbandingan, proporsi rata-rata waktu yang Tujuh negara lain yang berpartisipasi dalam Video studi TIMSS tahun 1999 meliputi: Australia, Republik Ceko, Jepang, Hong Kong (Wilayah Administratif Khusus), Belanda, Swiss, dan Amerika Serikat. 56 Hiebert, J., Gallimore, R., Garnier, H., Givvin, K.B., Hollingsworth, H., Jacobs, J., Chiu, A., Wearne, D., Smith, M. dan Kersting, N., 2003, “Pengajaran Matematika di Tujuh Negara: Hasil dari Studi Video TIMSS tahun 1999 (NCE 2003-013)”, Diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat, Washington DC: Pusat Statistik Pendidikan Nasional. Weblink: http://nces.ed.gov/pubs2003/2003013.pdf 55

Januari 2017




hingga 98 persen dari waktu pelajaran pada kegiatan matematika dibandingkan dengan 86 persen di kelas Indonesia

digunakan untuk kegiatan matematika di antara negara-negara pembanding berkisar antara 95 persen sampai 98 persen. Isi pelajaran: pemanfaat waktu pelajaran matematika yang paling umum dilakukan di Indonesia adalah untuk memperkenalkan konten baru (Gambar 25). Secara rata-rata, pada tahun 2011, 59 persen dari waktu pelajaran didedikasikan untuk memperkenalkan konten baru, 26 persen untuk berlatih dan 15 persen untuk meninjau. Perbedaan yang paling mencolok adalah berapa banyak lagi guru waktu di negara lain mendedikasikan untuk mengulas. Praktek pembelajaran: Guru matematika Indonesia pada umumnya didapati menggunakan pendekatan belajar tradisional atau berpusat pada guru. Pada tahun 2011, 61 persen dari waktu rata-rata didedikasikan untuk eksposisi atau ceramah; 22 persen untuk pemecahan soal; sembilan persen untuk diskusi; tujuh persen untuk praktek; dan satu persen untuk penyelidikan (Gambar 26).

Waktu pelajaran kelas terdiri dari seluruh pelajaran kelas, pekerjaan secara kelompok, dan pekerjaan secara individual

Perbedaan lebih lanjut teridentifikasi dalam kaitannya dengan jenis interaksi kelas yang dimanfaatkan oleh guru (Gambar 27). Kelas di Indonesia berada di tengahtengah rentang dibandingkan dengan negara-negara lain dalam hal pekerjaan seluruh kelas (interaksi umum) terhadap kerja kelompok dan kerja secara individu (interaksi pribadi). Pada tahun 2011, 64 persen dari waktu pelajaran kelas melibatkan interaksi seluruh kelas dan 36 persen melibatkan interaksi pribadi. Sebaliknya, guru di Hong Kong SAR memiliki 80 persen dari waktu interaksi umum, sedangkan guru di Belanda hanya mengalokasikan 44 persen dari waktu untuk tujuan tersebut.

Gambar 26: Menilai beragam praktek pembelajaran yang digunakan dalam pelajaran matematika Indonesia (persen) Discussion

Exposition

Practical work

Problem solving

Investigation

Gambar 27: Membandingkan waktu pelajaran kelas yang dimanfaatkan untuk interaksi umum dan pribadi (persen) Public (whole-class) interaction Private (group work and seat work) interaction Indonesia 2007 Indonesia 2011

2007

Hongkong, SAR Czech Republic United States Japan Switzerland

2011

Australia Netherlands 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Catatan: Pemeriksaan praktek pembelajaran bukan bagian dari studi video TIMSS tahun 1999, jadi tidak ada perbandingan lintas negara yang dapat dilakukan Sumber: Bank Dunia

Kelas di Indonesia menghabiskan waktu yang relatif sedikit untuk pemecahan soal-soal

Januari 2017

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Sumber: Bank Dunia

Dari waktu interaksi umum (seluruh kelas) di kelas Indonesia, sebagian besar waktu pelajaran dihabiskan pada interaksi yang hanya dilakukan oleh guru saja, dan biasanya melibatkan presentasi dengan model ceramah. Jenis interaksi ini merupakan 74 persen dari semua interaksi umum di tahun 2011 (Gambar 28); sedangkan interaksi guru dan siswa hanya menyumbang 11 persen, dan interaksi siswa hanya 15 persen. Di semua negara yang disurvei, sebagian besar waktu pelajaran dihabiskan untuk memecahkan soal-soal matematika. Namun, ruang kelas di Indonesia menghabiskan waktu yang paling sedikit untuk pemecahan soal dibandingkan THE WORLD BANK | BANK DUNIA 33



dengan negara-negara pembanding (64 persen pada 2011 dibandingkan dengan setidaknya 82 persen di negara-negara lain) (Gambar 29). Studi video ini mendapati bahwa penggunaan praktek pembelajaran secara tradisional yang berpusat pada guru meningkat

Apa yang disampaikan oleh temuan-temuan penting tersebut kepada kita mengenai tren utama dalam praktek pengajaran matematika di Indonesia? Praktek mengajar secara tradisional yang berpusat pada guru semakin sering digunakan oleh guru matematika di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan praktek mengajar nontradisional yang berpusat pada siswa — pendekatan yang didukung oleh kurikulum di masa lalu dan saat ini — semakin menurun. Terjadi peningkatan sebanyak 8 persen dalam penggunaan pengajaran dengan metode ceramah oleh guru matematika Indonesia selama periode penelitian. Selanjutnya, proporsi waktu pelajaran yang digunakan untuk kerja kelompok dan kerja pribadi (interaksi pribadi), yang dianggap sebagai landasan pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengalami penurunan sebesar 6 persen. Penurunan sebesar 12 persen pada waktu yang dihabiskan untuk pemecahan soal juga menunjukkan penurunan dalam penggunaan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Akhirnya, waktu yang dihabiskan untuk memecahkan soal-soal non rutin yang kompleks menurun dari 12 persen menjadi 4 persen, sedangkan penggunaan konteks dunia nyata dalam pemecahan soal menurun dari 11 persen menjadi 7 persen.

Gambar 28: Merinci waktu interaksi umum (seluruh kelas) dalam pelajaran matematika di Indonesia (persen) Teacher only

Teacher and student

Gambar 29: Membandingkan durasi waktu kelas matematika: segmen pemecahan soal vs. non pemecahan soal (persen) Problem

Student only

Non-problem

Indonesia 2007 Indonesia 2011 Japan

2007

Hongkong, SAR Czech Republic Australia Switzerland

2011

United States Netherlands 0%

20%

Sumber: Bank Dunia

Ada pertentangan antara praktek pengajaran yang ditekankan oleh (sistem) ujian nasional dan yang didorong oleh kurikulum nasional

Januari 2017

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sumber: Bank Dunia

Faktor apa yang mungkin berada di balik tren ini? Tren ini mungkin dipengaruhi oleh pertentangan yang melekat antara pendekatan pembelajaran yang berbeda yang ditekankan oleh Ujian Nasional siswa tahunan (yang secara tradisional mendorong penggunaan soal-soal dengan fokus pada prosedur dan (pertanyaan) tertutup yang tidak memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk memecahkannya), dan kurikulum nasional (yang mendorong penggunaan soal-soal non-rutin, pertanyaan terbuka, pendekatan berbasis penyelidikan, dan cara berpikir tingkat tinggi). Pengaruh lainnya yang mungkin adalah keyakinan guru. Misalnya, guru mungkin percaya bahwa pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru akan menyebabkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Mereka juga percaya bahwa pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa memakan waktu dan usaha yang lebih banyak dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada THE WORLD BANK | BANK DUNIA 34



guru, sementara juga kurang memiliki hubungan langsung dengan apa yang akan diuji dalam ujian. c. Bagaimana praktek mengajar mempengaruhi hasil belajar siswa? Guru yang menggunakan praktek mengajar yang berpusat pada siswa mencapai hasil belajar siswa yang lebih baik dibandingkan dengan yang berpusat pada guru

Apa dampak dari praktik mengajar saat ini pada hasil belajar siswa? Selain menganalisis praktek mengajar yang digunakan di dalam kelas, studi video ini juga mengukur hasil belajar siswa.57 Perubahan hasil belajar siswa kemudian diperiksa terhadap praktek mengajar guru. Analisis regresi 58 menunjukkan bahwa praktek mengajar yang melibatkan peningkatan interaksi siswa-guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa memiliki hubungan yang positif dengan hasil belajar siswa. Sebaliknya, kegiatan yang berpusat pada guru, seperti pengajaran satu arah dengan guru sebagai satu-satunya penceramah, memiliki hubungan yang negatif dengan hasil belajar siswa.

Guru yang memiliki pengetahuan mengenai mata pelajaran dan pengetahuan pedagogis yang lebih tinggi adalah guru yang lebih efektif...

Apa dampak dari pengetahuan guru terhadap hasil belajar siswa? Studi video ini menemukan hubungan yang jelas dan positif antara pengetahuan guru (termasuk pengetahuan mengenai mata pelajaran dan pedagogi59) dan hasil belajar siswa. Secara khusus, penelitian ini menunjukkan perbedaan yang jelas dalam praktek mengajar guru dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru dengan tingkat pengetahuan yang lebih rendah. Perbedaan ini tidak hanya mencakup berbagai praktek yang digunakan, tetapi yang lebih penting adalah tingkat efektivitas dari praktek-praktek yang sama yang dieksekusi untuk mendukung pembelajaran di kelas.

… dan memanfaatkan variasi praktek mengajar yang lebih efektif, sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik

Guru dengan tingkat pengetahuan yang tinggi cenderung memanfaatkan banyak variasi praktek dan alat-alat pengajaran. Teknik seperti investigasi, pertanyaan terbuka, penggunaan bahasa dan simbol matematika, serta pemanfaatan masalah non-rutin lebih mungkin ditemukan di dalam kelas dengan guru yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Hal ini tampaknya terjadi karena teknik ini memerlukan sejumlah besar penguasaan mata pelajaran agar teknik ini dapat dilakukan secara efektif daripada pendekatan pengajaran secara tradisional. Selanjutnya, studi ini menemukan bahwa guru dengan tingkat pengetahuan yang tinggi menggunakan praktek-praktek mereka dengan lebih efektif, yang menyebabkan hasil belajar siswa yang lebih tinggi.

Hubungan yang jelas antara keyakinan dan praktek mengajar guru diidentifikasi

Apa dampak dari keyakinan guru terhadap hasil belajar siswa? Studi video mengidentifikasi hubungan yang jelas antara keyakinan 60 dan praktek mengajar guru. Guru yang memegang kepercayaan tradisional didapati menggunakan praktek pengajaran yang berpusat pada guru yang lebih tradisional. Siswa mereka juga

Penelitian ini melakukan tes di awal dan akhir dari periode penelitian untuk mengumpulkan informasi tentang pembelajaran siswa. 58 Hasil yang dijelaskan di dalam artikel ini semuanya secara statistik signifikan setelah mengendalikan berbagai karakteristik siswa, guru, sekolah, dan masyarakat. Regresi dijalankan dengan menggunakan model yang berbeda, tetapi dengan fokus khusus pada pemodelan multi-level. Ini mengambil keuntungan dari sifat hirarkis pendidikan, yaitu, siswa berada di dalam kelas, guru berada di dalam sekolah, sekolah berada di dalam kabupaten, dan seterusnya. 59 Informasi mengenai pengetahuan guru tentang matapelajaran dan pedagogik dikumpulkan melalui penilaian kompetensi. Diuji secara terpisah, baik pengetahuan tentang matapelajaran maupun pengetahuan pedagogis secara statistik memiliki hubungan positif yang signifikan dengan hasil belajar siswa. Hubungan tersebut memiliki nilai terbesar untuk pengetahuan tentang matapelajaran. 60 Informasi tentang keyakinan guru dikumpulkan melalui survei dan wawancara secara individual. 57

Januari 2017




cenderung memiliki hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan dengan guru yang memiliki orientasi pengajaran yang lebih berpusat pada siswa.

Keyakinan, pengetahuan, dan praktik guru saling berkaitan, dan hubungan ini memiliki terhadap efektivitas guru …

Gambar 30: Model konseptual ini menunjukkan Apa hubungan antara keyakinan, pengetahuan, dan bagaimana praktek mengajar dapat selaras dengan pengetahuan dan keyakinan praktek guru, serta PRACTICES bagaimana hubungan ini memiliki dampak terhadap PRACTICES Dissonant hasil belajar siswa? Melalui Zone proses pengumpulan data Congruent — dengan menggunakan Zone Congruent analisis regresi untuk Zone mengeksplorasi ribuan kombinasi dari pernyataan keyakinan, praktek, dan pengetahuan guru — hubungan Teacher using many practices not aligned Teacher whose practices are mostly penting antara keyakinan, with her knowledge set or beliefs aligned with her knowledge set or beliefs pengetahuan, dan praktek Sumber: Bank Dunia guru diidentifikasi oleh studi video ini. Sebuah model teoritis hubungan kepercayaan-pengetahuan-praktek ini kemudian dikembangkan untuk mencoba untuk lebih memahami dinamika hubungan terkait dengan efektivitas guru (Gambar 30). KNOWLEDGE

Guru yang siswanya memiliki hasil belajar tertinggi memiliki sistem kepercayaan yang sangat fleksibel. Hal ini tampaknya terjadi karena guru dengan sistem kepercayaan yang fleksibel lebih mampu mengdaptasi praktek mereka dengan konteks yang ada. Guru seperti secara aktual menentang apa yang disebut sebagai 'praktek terbaik' dalam mengajar, melainkan menyatakan bahwa praktek yang terbaik adalah praktek yang sangat kontekstual, tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat prestasi dan tingkat kegairahan belajar siswa, mata pelajaran yang diajarkan, dan tahap dari pelajaran.

KNOWLEDGE

Guru yang siswanya memiliki hasil belajar tertinggi memiliki sistem kepercayaan yang fleksibel

Analisis terhadap pengumpulan data menunjukkan bahwa: (i) para guru (berkinerja) paling efektif ketika praktek yang mereka gunakan selaras dengan keyakinan dan pengetahuan mereka (mereka tahu dari subyek dan sudut pandang pedagogis mengenai bagaimana menggunakan praktek tersebut), yang diwakili oleh ‘Daerah yang Identik (congruent)’ di model; (ii) para guru (berkinerja) paling tidak efektif dalam menggunakan praktek yang tidak sejalan dengan pengetahuan atau keyakinan mereka, yang diwakili oleh ‘Daerah yang Tidak Identik (dissonant)’; dan (iii) efektivitas praktik mengajar adalah relatif dan kontekstual. … memahami hubungan ini dapat membantu meningkatkan efektivitas guru

Januari 2017

Apa implikasi dari hubungan ini untuk meningkatkan efektivitas guru matematika di Indonesia? Dengan memahami hubungan antara praktek, keyakinan dan pengetahuan guru memberikan kesempatan untuk meningkatkan efektivitas guru melalui program pengembangan profesional. Bagi para guru, untuk dapat secara efektif menerapkan praktek pembelajaran yang berpusat pada siswa, mereka membutuhkan dukungan terus-menerus untuk dapat semakin membangun pengetahuan dan keyakinan yang diperlukan untuk memanfaatkan praktek-praktek yang baru. Artinya, tidaklah cukup bagi para guru untuk hanya mulai menggunakan praktek pengajaran yang berpusat pada siswa; mereka juga harus mengembangkan keyakinan dan pengetahuan untuk memungkinkan mereka untuk menerapkan praktek-praktek ini secara efektif. THE WORLD BANK | BANK DUNIA 36


Temuan penting dari studi video ini digunakan untuk mengembangkan kursus pelatihan guru, yang memiliki dampak positif pada praktek mengajar


Temuan kunci dari studi video ini telah dimanfaatkan untuk mengembangkan dan membuat program percontohan kursus pelatihan dalam jabatan (inservice) untuk guru, dilakukan melalui kelompok kerja guru matematika di sekolah dasar dan sekolah menengah. Evaluasi dampak dari program percontohan ini menunjukkan bahwa keyakinan guru mengenai proses belajar mengajar berubah, dan bahwa pengetahuan mengenai subyek dan pengetahuan pedagogis diperkuat. Yang penting adalah adanya indikasi bahwa guru mengubah praktek mengajar mereka di kelas setelah mengikuti kursus ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud) telah membuat kursus ini tersedia secara daring (online), sambil mencoba untuk tetap mempertahankan sifat interaktifnya dan sifatnya yang berorientasi diskusi. Temuan penelitian studi video juga dapat digunakan untuk menyempurnakan ujian yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari Sistem Manajemen Profesional Guru (Teacher Professional Management System - TPMS), seperti standar minimum di dalam uji kompetensi pedagogis profesional. Meningkatkan standar pengajaran dan praktek guru ini sangat mendesak untuk dilakukan, mengingat meningkatnya pengangkatan guru honorer baru-baru ini, di mana banyak dari mereka yang tidak memiliki gelar pendidikan strata 1 (empat tahun) yang dipersyaratkan untuk posisi pegawai negeri sipil tetap.61

61

Januari 2017

Sensus Guru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2006, 2008, dan 2010.




LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil (persen)

Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran (kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, persen)

4

8 8 Tahun ke tahun, kanan

3

2

kuartal ke kuartal, penyesuaian musim (sa)

6

Private cons. Investment Stat.discrepancy*

Gov cons. Net exports GDP

6 4

4 2

rata-rata kkk, sa 1

2

0 -2

0 Sep-10 Sep-12 Sep-14 Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

0 Sep-16

Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi (kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, persen)

8

Agriculture Manufacturing Trade, hotel & rest GDP

-4 Sep-13 Sep-14 Sep-15 Catatan: * sudah termasuk perubahan inventori. Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Sep-16

Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor (pertumbuhan penjualan penyesuaian musim, persen)

Mining and constr. Comm & transport Other services

40

20 6

Cement sales Penjualan mobil

0 4 -20

2 0 Sep-13 Sep-14 Sep-15 Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen (tahun dasar penjualan eceran 2010=100) 210

Indeks penjulan ritel Indeks survey konsumen BI

Sep-16

Penjualan sepeda motor -40 Sep-13 Sep-14 Sep-15 Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Sep-16

Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri (indeks difusi PMI; pertumbuhan produksi industri yoy, persen) 55 53

15 Indeks produksi industri (kanan)

10

180

150

120

51

5

49

0

47

-5 Indeks manufatur PMI

90 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Januari 2017

45 -10 Dec-16 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Sumber: BPS; Nikkei/Markit: ; perhitungan staf Bank Dunia




Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran (miliar dolar AS) 16

Current account Errors and omissions

Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan (miliar dolar AS)

Capital and financial Overall BoP inflows

16 Perdagangan barang

8

Pendapatan sekunder

8 0

0

Neraca perdagangan

-8

-8

Perdagangan jasa

Pendapatan primer -16

-16

Sep-13 Sep-14 Sep-15 Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Sep-16

Lampiran Gambar 9: Ekspor barang (miliar dolar AS)

Sep-13 Sep-14 Sep-15 Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 10: Impor barang (miliar dolar AS)

16

16 Total Ekspor (fob)

Total Impor (cif)

12

12

Manufactur 8

4

Sep-16

Barang mentah

8

Minyak dan gas

Pertanian 0 Nov-14 May-15 Nov-15 May-16 Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Nov-16

Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal (miliar dolar AS) 125

Cadangan devisa

100

Minyak dan gas Barang modal

4

Tambang dan

0 Nov-14 May-15 Nov-15 May-16 Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Nov-16

Lampiran Gambar 12: Inflasi (persen) 10

12.0 Inflasi headline, tahun ke tahun

7 8.0

75

4

50

1

25

Barang konsumsi

Inflasi inti, tahun ke tahun

4.0

-2 Aliran masuk portfolio, kanan: : Equities SUN SBI Global bonds

0 -5 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Sumber: BI; Kementrian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

Januari 2017

0.0 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Sumber: BPS; BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Dec-16




Lampiran Gambar 13: Rincian IHK bulanan (persen kontribusi terhadap pertumbuhan bulanan) 3

Core Volatile

Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara (perubahan, yoy)

Administered Headline

India Indonesia * Philippines

2

China Malaysia 1

USA Korea Thailand *

0

Japan -1 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Singapore Dec-16

Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional (perbedaan harga persen kiri, harga kulakan Rp per kg, kanan) 120

Beras Vietnam pecah 5%, kanan Beras lokal IR64-II, kanan

12,500

100

10,000

80

7,500

-1 0 1 2 3 *Catatan: Desember 2016; yang lain November. Sumber: BPS; CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

4

5

Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran (persen) 24 20 16

Tingkat kemiskinan

12 60

5,000

40

2,500

8 4

Tingkat pengangguran

Persen perbedaan harga 0 20 0 2004 2006 2008 2010 2012 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Sumber: Pasar Induk Beras Cipinang; FAO; Perhitungan staf Bank Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Dunia

Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional (Indeks harian mata uang lokal, Desember 2, 2014=100)

2014

2016

Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS (Indeks bulanan, Desember 2014=100) 110

180

100

Shanghai-China

90

150 JSI-Indonesia 120

India

Afrika Selatan

80

BSE-India 70

90 SET-Thailand SGX-Singapore 60 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Januari 2017

Indonesia

60

Turki Brazil

50 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Dec-16




Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS 5-tahunan dalam mata uang lokal kelompok negara-negara EMBI Global (persen) (basis poin) 420

10 Indonesia

8

6 Malaysia

4

Thailand

2

60

Indonesia, obligasi dolar AS stripped spreads

360

0

300

-60

240

-120

-180

180

Singapore United States 0 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Perbedaan Indonesia spreads dan EMBIG bonds stripped spreads, kanan 120 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Sumber: JP Morgan; Perhitungan staf Bank Dunia

-240 Dec-16

Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan pedesaan dan deposito (bulanan, persen) (pertumbuhan tahun ke tahun, persen) 26

100 Kredit bank komersial dan kredit pedesaan

22

80

18

5

Rasio pinjaman terhadap deposito

4

Rasio pengembalian asetROA, kanan

3

60 14 40

10 6

Oct-15

Oct-16

Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah (persen terhadap PDB; miliar dolar AS)

Rasio likuiditas terhadap aset 0 Oct-12 Oct-13 Oct-14 Oct-15 Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

1 0 Oct-16

Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri (persen terhadap PDB; miliar dolar AS)

60

320 External debt, RHS Domestic debt, RHS Total debt to GDP

45

2

Rasio kecukupan modal, kanan

20

Deposit swasta

2 Oct-12 Oct-13 Oct-14 Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Rasio kredit bermasalah, kanan

240

Private external debt, RHS Public external debt, RHS Total external debt to GDP

60

320

45

240

30

160

30

160

15

80

15

80

0

0

0 2008

2010

2012

2014

Sumber: BI; MoF; Perhitungan staf Bank Dunia

Januari 2017

2016 October

0 2008

2010

2012

2014

2016 October

Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia




Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemeritah (triliun rupiah) 2012 Realisasi

2013

2014

Realisasi

Realisasi

2015

2016

2017

Realisasi

Realisasi sementara

APBN

A. Penerimaan dan hibah 1,338 1,439 1,550 1,508 1,552 1. Penerimaan pajak 981 1,077 1,147 1,240 1,284 2. Penerimaan non-pajak 352 355 399 256 262 B. Pengeluraran 1,491 1,651 1,777 1,807 1,860 1. Pemerintah pusat 1,011 1,137 1,204 1,183 1,149 2. Transfer ke pemerintah daerah 481 513 574 623 711 C. Neraca utama -53 -99 -93 -142 -125 D. Surplus/defisit -153 -212 -227 -298 -308 (persen dari PDB) -1.8 -2.2 -2.1 -2.6 -2.5 Catatan: Budget balance sebagai persentase dari PDB menggunakan PDB yang direvisi dengan tahun dasar yang disesuaikan. Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

1,750 1,499 250 2,080 1,316 765 -109 -330 -2.4

Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran (miliar dolar AS) 2015

2016

2013

2014

2015

Neraca Pembayaran Persen dari PDB Neraca berjalan Persen dari PDB Neraca perdagangan Pendapatan bersih & transfer berjalan

-7.3 -0.8 -29.1 -3.2 -6.2

15.2 1.7 -27.5 -3.1 -3.0

-1.1 -0.1 -17.6 -2.0 5.0

Q2 -2.9 -1.3 -4.6 -2.1 1.5

Q3 -4.6 -2.1 -3.9 -1.8 2.0

Q4 5.1 2.4 -4.9 -2.3 0.2

Q1 -0.3 -0.1 -4.8 -2.2 1.6

Q2 2.2 0.9 -5.0 -2.2 1.6

Q3 5.7 2.3 -4.5 -1.8 2.4

-22.9

-24.5

-22.6

-6.1

-5.9

-5.2

-6.3

-6.6

-6.9

Neraca modal & keuangan

22.0

44.9

16.8

2.1

0.2

9.6

4.4

7.6

9.4

2.4

5.0

1.9

0.9

0.1

4.5

2.0

3.3

3.8

Investasi langsung

12.2

14.7

10.8

4.1

1.8

3.3

2.5

3.0

5.2

Investasi porfolio

10.9

26.1

16.4

5.5

-2.2

4.6

4.4

8.3

6.5

Investasi lain

-0.8

4.3

-10.5

-7.6

0.4

2.1

-2.5

-3.7

-2.3

Kesalahan & pembulatan

-0.2

-2.2

-0.3

-0.4

-0.8

0.4

0.0

-0.4

0.8

99.4 Cadangan devisa* Catatan: * Cadangan devisa pada akhir periode. Sumber: BI; BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

111.9

105.9

108.0

101.7

105.9

107.5

109.8

115.7

Persen dari PDB

Januari 2017




Lampiran Tabel 3: Perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia Neraca Nasional (% perubahan) PDB riil

2000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

4.9

6.2

6.2

6.0

5.6

5.0

4.8

..

11.4

8.5

8.9

9.1

5.0

4.6

5.1

..

4.6

4.1

5.1

5.4

5.7

4.7

4.9

..

3.7

4.8

5.1

5.5

5.5

5.3

4.8

..

14.2

0.3

5.5

4.5

6.7

1.2

5.4

..

30.6

15.3

14.8

1.6

4.2

1.0

-2.0

..

26.6

17.3

15.0

8.0

1.9

2.2

-5.8

..

Investasi riil Konsumsi riil Swasta Pemerintah Ekspor rill, barang dan jasa Impor riil, barang dan jasa Investasi (% PDB) Nominal PDB (milyar dolar AS) PDB per kapita (dolar AS) Anggaran Pemerintah Pusat (% GDP) Penerimaan dan hibah

20

31

31

33

32

33

33

..

165

755

893

918

915

890

862

..

857

3,167

3,688

3,741

3,668

3,530

3,374

..

20.8

14.5

15.5

15.5

15.1

14.7

13.1

..

9.0

3.9

4.2

4.1

3.7

3.8

2.2

..

11.7

10.5

11.2

11.4

11.3

10.9

10.7

..

22.4

15.2

16.5

17.3

17.3

16.8

15.7

..

4.0

3.6

3.8

3.9

4.1

4.0

4.5

..

2.6

1.2

1.5

1.7

1.9

1.4

1.9

..

5.1

1.3

1.2

1.2

1.2

1.3

1.4

..

6.3

2.8

3.8

4.0

3.7

3.7

1.6

..

2

Penerimaan bukan pajak Penerimaan pajak Pengeluaran Konsumsi Modal Bunga pinjaman Subsidi Surplus/defisit Utang Pemerintah Utang luar negeri pemerintah Total utang luar negeri (juga utang swasta)

-1.6

-0.7

-1.1

-1.8

-2.2

-2.1

-2.6

..

97.9

24.5

23.1

23.0

24.9

24.7

26.8

..

51.4

11.1

10.2

9.9

11.2

10.2

11.9

..

87.1

26.8

25.2

27.5

29.1

32.9

36.0

..

..

4.0

1.3

0.0

-0.8

1.7

-0.1

..

Neraca Pembayaran (% PDB)3 Neraca pembayaran keseluruhan Neraca transaksi berjalan Ekspor, barang dan jasa Impor, barang dan jasa Transaksi berjalan Neraca transaksi keuangan Penanaman modal langsung, neto Cadangan devisa bruto (USD billion) Moneter (% change)3 Deflator PDB1 Suku bunga Bank Indonesia (%) Kredit domestik 4

Nilai tukar Rupiah/Dolar AS (rata-rata)

4.8

0.7

0.2

-2.7

-3.2

-3.1

-2.0

..

42.8

22.0

23.8

23.0

22.5

22.3

19.8

..

33.9

19.2

21.2

23.2

23.2

22.7

19.2

..

8.9

2.8

2.7

-0.2

-0.7

-0.3

0.6

..

..

3.5

1.5

2.7

2.4

5.0

1.9

..

-2.8

1.5

1.3

1.5

1.3

1.7

1.3

..

29.4

96.2

110.1

112.8

99.4

111.9

105.9

116.4

20.4

8.3

7.5

3.8

5.0

5.4

4.2

..

..

6.9

6.5

4.7

6.0

7.9

7.6

7.2

..

22.8

24.6

23.1

21.6

11.6

10.4

..

8,392

9,087

8,776

9,384

10,460

11,869

13,389

13,309

9.4

7.0

3.8

3.7

8.1

8.4

3.4

3.0

3.7

5.1

5.3

4.0

6.4

6.4

6.4

3.5

Harga-harga (% perubahan)1 Indeks harga konsumen (akhir periode) Indeks harga konsumen (rata-rata)

4

Harga minyak mentah Indonesia (US$ per barel) 28 79 112 113 107 60 36 51 Sumber: 1 BPS dan perhitungan staf Bank Dunia, menggunakan angka yang direvisi dan rebased; 2 Kementrian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia; 3 BI; 4 CEIC

Januari 2017




Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator perkembangan Indonesia 2000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

2015

2016

Kependudukan Penduduk (juta) 213 242 245 248 251 254 258 .. Tingkat pertumbuhan penduduk (%) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 .. Penduduk perkotaan (% terhadap total) 42 50 51 51 52 53 53.7 .. Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja) 55 51 51 50 50 49 49.0 .. Angkatan Kerja2 Angkatan kerja, total (juta) 98 117 117 120 120 122 122 125 Laki-laki 60 72 73 75 75 76 77 77 Perempuan 38 45 44 46 45 46 46 48 Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%) 45 38 36 35 35 34 33 32 Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%) 17 19 21 22 20 21 22 21 Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%) 37 42 43 43 45 45 45 47 Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja) 8.1 7.1 7.4 6.1 6.2 5.9 6.2 5.6 Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan3 Konsumsi rumah tangga, median (Rp 000 per bulan) 104 374 421 446 487 548 623 .. Garis kemiskinan nasional (Rp 000 per bulan) 73 212 234 249 272 303 331 354 Jumlah penduduk miskin (juta) 38 31 30 29 28 28 29 28 Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan) 19.1 13.3 12.5 12.0 11.4 11.3 11.2 10.9 Di perkotaan 14.6 9.9 9.2 8.8 8.4 8.3 8.3 7.8 Di perdesaan 22.4 16.6 15.7 15.1 14.3 14.2 14.2 14.1 Laki-laki sebagai kepala rumah tangga 15.5 11.0 10.2 9.5 9.2 9.0 9.3 .. Perempuan sebagai kepala rumah tangga 12.6 9.5 9.7 8.8 8.6 8.6 11.1 .. GINI indeks 0.30 0.38 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%) 9.6 7.9 7.4 7.5 7.4 7.5 7.2 .. Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%) 38.6 40.6 46.5 46.7 47.3 46.8 47.3 .. .. 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6 .. Pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat (% PDB)4 Kesehatan dan Gizi1 Tenaga kesehatan (per 1,000 people) 0.16 0.29 .. 0.20 .. .. .. Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun) 52 .. 33 32 30 29 28 27 .. Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup) 22 .. 16 16 15 15 14 14 .. Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) 41 .. 27 26 25 24 24 23 .. Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup) 265 165 156 148 140 133 126 .. Imunisasi campak (% anak usia dibawah 2 tahun) 74 .. 78 80 85 84 77 69 .. Total pengeluaran untuk kesehatan (% GDP) 2.0 2.9 2.7 2.9 2.9 2.8 .. .. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% GDP) 0.7 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 .. .. Pendidikan3 Angka partisipasi murni (APM) SD, (%) .. 92 92 93 92 93 97 .. APM perempuan (% dari total partisipasi) .. 48 49 49 50 48 49 .. Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%) .. 61 60 60 61 65 66 .. APM perempuan (% dari total partisipasi) .. 50 50 49 50 50 51 .. Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%) .. 16 14 15 16 18 20 .. APM perempuan (% dari total partisipasi) .. 53 50 54 54 55 56 .. Angka melek huruf Dewasa (%) .. 91 91 92 93 93 95 .. .. 3.5 3.6 3.8 3.8 3.6 .. .. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB)5 Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN)5 .. 20.0 20.2 20.1 20.0 19.9 20.6 .. Air Bersih dan Kesehatan lingkungan1 Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% tot penduduk) 78 85 85 86 86 87 87 .. Di perkotaan (% penduduk perkotaan) 91 93 93 94 94 94 94 .. Di perdesaan (% penduduk perdesaan) 68 76 77 77 78 79 80 .. Penduduk dengani akses kesehatan lingkungan (% tot penduduk) 44 57 58 59 60 61 61 .. Di perkotaan (% penduduk perkotaan) 64 70 71 71 72 72 72 .. Di perdesaan (% penduduk perdesaan) 30 44 45 46 47 48 48 .. Lainnya1 Pengurangan resiko bencana (skala 1-5; 5=terbaik) .. .. .. 3.3 .. .. .. .. .. 8 18 18 19 19 17 17 .. Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%)6 Sumber: 1 World Development Indicators; 2 BPS (Sakernas); 3 BPS (Susenas) and World Bank; 4 MoF, Bappenas, and World Bank staff calculations, only includes spending on rice distribution for the poor (RASTRA), health insurance for the poor, scholarships for the poor, and Family Hope Program (PKH) and actuals; 5 MoF; 6 Inter-Parliamentary Union

Januari 2017


June 2016

Resilience through reforms

Supported by funding from the Australian Government (Department of Foreign Aﬀairs and Trade, DFAT), under the Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA) program.

Januari Mempertahankan momentum reformasi

Recommend Documents