2014: Momentum Reformasi Jilid Dua Lingkaran Survei Indonesia MEI 2013 1
Kata Pengantar 2014 Harus Menjadi Momentum Reformasi Jilid Kedua Mayoritas publik makin pesimis dengan pelaksanaan aneka agenda reformasi. Di tahun 2013, kepuasan atas jalannya reformasi berada pada titik terendah. Hanya 31.4 % publik yang menyatakan puas dengan pelaksanaan reformasi. Pemilu 2014 harus menjadi momentum reformasi jilid kedua. Jika tidak, apatisme publik terhadap politik dan citra buruk publik atas politisi akan semakin meluas. Demikian salah satu temuan survei Lingkaran Survei Indonesia. LSI kembali mengadakan survei khusus mengenai penilaian publik atas pelaksanaan reformasi yang telah berjalan 15 tahun. Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 21– 23 Mei 2013. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. Kami juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview. LSI melakukan survei dengan pertanyaan yang sama tentang kepuasaan terhadap reformasi pada tahun 2008 dan pada tahun 2010. Sentimen publik terhadap kemampuan pemerintah dan politisi melaksanakan reformasi berada pada titik nadir, titik terendah! 2
Pada tahun 2008, mereka yang puas dengan pelaksanaan reformasi sebesar 45.42 %. Pada tahun 2010. Mereka yang puas terhadap reformasi merosot ke angka 40.7 %. Dan kini pada survei Mei 2013, mereka yang puas kepada reformasi merosot kembali hanya ke titi nadir 31.4 %. Artinya dalam selang 5 tahun, dihitung dari tahun 2008 sampai dengan 2013, kepuasan kepada reformasi merosot hingga 14% (dari 45.42% menjadi 31.4%) Makin matang usia reformasi justru optimisme publik terhadap reformasi makin meredup. Reformasi sudah dibajak oleh pemimpin dan politisi yang tak diharap. Buruknya kerja pemimpin dan politisi mengawal agenda reformasi berakibat pada buruknya persepsi publik terhadap dunia politik dan profesi politisi. Hanya 17.71% yang percaya politisi itu bekerja untuk kepentingan publik. Hanya 27.50% yang mempertimbangkan profesi politisi itu bagus untuk keluarga mereka. Mereka yang menyatakan tidak puas dengan pelaksanaan agenda reformasi merata di semua segmen masyarakat. Baik mereka yang tinggal di desa, maupun mereka yang tinggal di kota. Baik perempuan maupun laiki-laki. Mereka yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Mereka yang berstatus ekonomi tinggi maupun mereka yang berstatus ekonomi rendah. 3
Namun demikian mereka yang laki-laki lebih tinggi tingkat ketidakpuasaanya dibanding dengan mereka yang perempuan. Begitupun mereka yang tinggal di kota, berpendidikan tinggi, dan dari berstatus ekonomi menengah atas lebih tinggi tingkat ketidakpuasaannya terhadap reformasi. Mereka yang tinggal di kota, berpendidikan tinggi, dan berstatus ekonomi menengah atas lebih banyak mengakses berbagai berita tentang politik,ekonomi, dan pemerintahan dari beragam media. Publik juga menilai tidak ada kemajuan yang berarti selama 15 tahun reformasi. Dari lima (5) bidang kehidupan yaitu ekonomi, politik, sosial, hukum, dan keamanan. Seluruh bidang dalam reformasi mendapat RAPOR MERAH, kepuasan di bawah 50%. Publik menilai tidak ada kemajuan berarti selama 15 tahun reformasi. Di bidang politik, sebanyak 49.9 % menyatakan terdapat kemajuan selama reformasi 15 tahun ini. Namun cukup banyak juga publik menilai tidak ada kemajuan di bidang politik selama reformasi. Sebanyak 31.9 % menjawab tidak ada kemajuan. Adanya kebebasan pers, pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung, kebebasan berorganisasi dan mendirikan partai politik, adalah sejumlah alasan publik menilai ada kemajuan di bidang politik. 4
Namun perilaku elite politik yang terkesan mementingkan kepentingan kelompok dan mengabaikan kepentingan rakyat secara luas. Muncul dinasti politik (regenerasi politik berdasarkan hubungan keluarga). Mahalnya biaya politik (mahalnya “ongkos” menjadi caleg atau calon kepala daerah dan maraknya fenomena money politics dalam pemilukada).
Di bidang ekonomi, mayoritas publik menyatakan tidak ada kemajuan selama reformasi. Sebanyak 63.3 % publik menyatakan tidak ada kemajuan di bidang ekonomi. Hanya 24.4 % menyatakan ada kemajuan di bidang ekonomi. Banyak publik menyatakan tidak ada kemajuan di bidang ekonomi dikarenakan masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan mahalnya bahan-bahan kebutuhan pokok. Di bidang hukum, mereka yang menjawab bahwa ada kemajuan di bidang hukum hanya sebesar 32.4 %. Sedangkan 49.8 % menyatakan tidak ada kemajuan. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan politisi dan bahkan aparat hukum menjadi indikator penilaian publik.
Sementara di bidang keamanan, yang menganggap tidak ada kemajuan sebesar 42,9%. Hal ini disebabkan oleh berbagai kasus seperti terorisme, pelecehan seksual, geng motor, tawuran, dll. 5
-o0oLalu apa yang menjadi penyebab rendahnya kepuasaan publik terhadap reformasi? LSI menemukan ada lima alasan yang menjelaskan fenomena itu. Pertama, maraknya kasus korupsi yang melanda politisi. Sudah hampir 3 tahun terakhir, publik tidak pernah berhenti disuguhi parade praktek korupsi yang dilakukan oleh para politisi. Media massa secara masif memberitakan proses penangkapan, pemeriksaan, dan pengadilan para pelaku koruptor yang umumnya melibatkan elite partai politik. Dua partai politik yang sebelumnya mengklaim diri partai anti korupsi, kini sejumlah petinggi partainya menjadi “selebriti” karena terlibat korupsi. Partai Demokrat pada Pemilu 2009 mengklaim sebagai partai anti korupsi dan salah satu karena alasan itu, Partai Demokrat memperoleh simpati publik dan menang pemilu. Kini sejumlah mantan petinggi partanya terlibat korupsi (Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, Muhamad Nazarudin). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengklaim sebagai partai “bersih” dan berideologi Islam kini juga terlibat korupsi. Mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor daging sapi. Partai yang sebelumnya dikenal sebagai partai bersih dan dakwah ini kini ikut dililit skandal “aneka wanita cantik” pula. 6
Akibatnya kepercayaan publik terhadap politisi semakin rendah. Mayoritas publik tidak yakin bahwa para politisi bebas dari korupsi. Hanya 15.8 % publik yang menyakini bahwa para politisi bebas dari korupsi. Sedangkan 83.10 %, tidak menyakini politisi bebas dari korupsi. Publik juga meragukan komitmen para politisi dalam mengurus rakyatnya. Hanya 17.71 % publik yang meyakini bahwa para politisi bekerja untuk kepentingan rakyat. Sedangkan mayoritasnya yaitu 80.55 % tidak percaya politisi bekerja untuk kepentingan rakyat. Kedua, kerukunan dan toleransi yang pada masa Orde Baru terpelihara justru kini semakin memprihatinkan. Konflik horizontal berbasis primordial masih sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dan umumnya konflik ini dalan bentuk kekerasaan terhadap kelompok minoritas. Kekerasan ini terjadi karena perbedaan identitas atau keyakinan. Misalnya kekerasan terhadap kelompok Syiah di Sampang, penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik. Pelarangan terhadap aktivitas ibadah dan gereja di Bogor dan Bekasi. Dalam setiap kasus ini negara seolah-olah tidak hadir melindungi warga negaranya. Publik merasakan ironi jika dibandingkan dengan masa Orde Baru. Di mana pada masa Orde Baru, kerukunan dan toleransi menjadi salah tema utama kebijakan nasional pemerintah. Negara hadir dan kuat melindungi hak warga negara dalam menjalankan keyakinan. 7
Ketiga, mayoritas publik merasa kehidupan ekonomi makin sulit. Publik menyatakan bahwa jalannya reformasi saat ini belum mampu memenuhi salah satu tuntutan reformasi yaitu harga kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau oleh masyarakat secara luas. Belum lagi isu soal kenaikan harga BBM yang cukup meresahkan masyarakat bawah. Bagi masyarakat bawah, kenaikan BBM artinya akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok yang ujungnya akan makin menyulitkan kehidupan ekonomi mereka. Keempat, reformasi dianggap gagal melahirkan pemimpin nasional yang kuat. Publik memandang Presiden SBY pada banyak kesempatan terlihat ragu-ragu dalam menegakan konstitusi seperti misalnya melindungi kelompok minoritas. Penilaian terhadap aspek kepemimpinan juga terlihat dari survei dimana 30.18 % publik yang puas dengan kepemimpinan SBY. Kelima, kasus orang hilang menjelang reformasi diyakini publik tidak menyentuh aktor intelektualnya. Sebanyak 51.3 % publik mengetahui bahwa pengusutan kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan penculikan aktivis pada tahun 1998 adalah salah satu tuntutan reformasi. Dari mereka yang mengetahui tersebut, sebanyak 55.7 % menyatakan tuntutan pengusutan kasus penembakan dan penculikan aktivis belum terpenuhi.
8
Rekomendasi Pemilu 2014 harus menjadi momentum perubahan kultur politik yang signifikan. Jika tidak, pemerintah dan politisi tak dapat bekerja dengan baik akibat rendahnya trust publik terhadap mereka. Pengadilan rakyat terhadap politisi dan penguasa seperti kerusuhan bulan Mei 1998 selalu mungkin terjadi. Dua hal utama yang menjadi prioritas bagi presiden dan anggota DPR yang terpilih di pemilu 2014: pemberantasan korupsi dan kebebasan beragama. Dua hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, Presiden dan anggota DPR yang terpilih di 2014 membuat UU baru soal keuangan partai. Untuk mengurangi partai dan politisi melakukan korupsi berjemaah dalam rangka membiayai partai politik, mulai dipikirkan partai politik dibiayai oleh negara. Namun jumlah partai politik harus disederhanakan hanya menjadi lima partai politik saja, melalui ditingkatkannya prosentase parliamentary threshold ke angka, misalnya 7% di tahun 2019 nanti. Dengan demikian biaya yang ditanggung negara untuk menghidupkan partai tidak terlalu besar. 9
Kedua, pemimpin dan politisi yang terpilih sebagai presiden, dan anggota DPR 2014 konsekwen dengan aturan otonomi daerah bahwa masalah kebebasan agama itu adalah urusan pemerintah pusat yang dilindungi konstitusi. Semua perda yang penuh diskriminasi segera dicabut. Kebebasan agama harus dilindungi dengan mengerahkan semua aparatus negara. Dunia politik dan profesi politisi seharusnya dihargai sebagai kerja mulia membangun kepentingan publik. Reformasi seharusnya menjadi momentum melakukan perubahan mendasar. Sangatlah sayang, hanya karena lemahnya leadership nasional dan kualitas politisi yang ada, politik dan reformasi seolah sudah dibajak oleh mereka “yang lemah dan tidak amanah.”**
Lingkaran Survei Indonesia Minggu, 26 Mei 2013 Narasumber : Ardian Sopa (0812.8369.1125 / 0856.85.83.694) Moderator : Dewi Arum (0812.803.82.407) Tim Riset LSI (Arman Salam,Adjie Alfaraby, Ardian Sopa, Ade Mulyana, Rully Akbar, Fitri Hari,Dewi Arum)
10
REKOR MURI Survei Paling Akurat dan Presisi 6 Rekor terbaru MURI ( Museum Rekor Indonesia)
Paling Presisi 1. Quick Count yang diumumkan tercepat (1 jam setelah TPS ditutup) 2. Quick Count akurat secara berturut-turut sebanyak 100 kali 3. Quick Count dengan selisih terkecil dibandingkan hasil KPUD yaitu 0,00 % (Pilkada Sumbawa, November 2010)
Prediksi Paling Akurat 1. Survei prediksi pertama yang akurat mengenai Pilkada yang diiklankan 2. Survei prediksi akurat Pilpres pertama yang diiklankan 3. Survei prediksi akurat Pemilu Legislatif pertama yang diiklankan 11
METODOLOGI SURVEI Pengumpulan Data : 21 – 23 Mei 2013 • Quick Poll dengan “Smartphone LSI” • Metode sampling : multistage random sampling • Jumlah responden awal : 1200 responden • Margin of error : 2.9% Survei dilengkapi dengan Riset Kualitatif (FGD, Indepth & Analisis Media)
12
Mayoritas Publik Tak Puas dengan Reformasi Q : Masa Reformasi dimulai pada tahun 1998. Secara umum, seberapa puas Anda dengan pelaksanaan REFORMASI yang kini telah berjalan selama 15 tahun?
Kategori
Prosentase
Kurang puas/Tidak Puas sama sekali
59.20%
Cukup Puas/Sangat Puas
31.40%
Tidak Tahu / Tidak Jawab
9.40%
Hanya 31.40% yang puas dengan pelaksanaan Reformasi
13
Kepuasan atas Reformasi
Berada Pada Titik Terendah ! Q : Masa Reformasi dimulai pada tahun 1998. Secara umum, seberapa puas Anda dengan pelaksanaan REFORMASI yang kini telah berjalan selama 15 tahun?
Kepuasaan terhadap Reformasi Puas/sangat Puas
Mei 2008
April 2010
Mei 2013
45.42 %
40.70 %
31.40%
Dibanding Mei 2008 terjadi kemerosotan mereka yang puas terhadap reformasi sebesar
+/- 14%
14
Efek dari Ketidak- puasan atas Reformasi
Hanya 17.71% percaya politisi itu bekerja untuk kepentingan publik.
Hanya 27.5% mempertimbangkan profesi politisi itu bagus untuk keluarga mereka
Pemerintah dan politisi akan sulit bekerja Jika kepercayaan publik rendah 15
Publik laki-laki & Tinggal di Kota Lebih Tak Puas Q : Masa Reformasi dimulai pada tahun 1998. Secara umum, seberapa puas Anda dengan pelaksanaan REFORMASI yang kini telah berjalan selama 15 tahun?
Kategori
Puas
Laki - Laki
29.40 %
66.20%
4. 4 %
Perempuan
33.75%
61.10%
5. 15%
Kategori
Puas
Tidak Puas
Tidak Puas
TT/TJ
TT/TJ
Desa
37.87 %
54.30 %
7.83 %
Kota
25.70%
68.40%
5. 9%
16
Publik makin berpendidikan, Makin Tak Puas Q : Masa Reformasi dimulai pada tahun 1998. Secara umum, seberapa puas Anda dengan pelaksanaan REFORMASI yang kini telah berjalan selama 15 tahun?
Kategori
Puas
Tidak Puas
TT/TJ
Tamat SD/Dibawahnya
31.30%
55.07%
13.63 %
Tamat SLTP/Dibawahnya
35.80%
53.70%
10.5 %
Tamat SLTA/Dibawahnya
28.02%
63.00%
8.98 %
Tamat Kuliah/Pernah Kuliah
26.45%
66.20%
7.35 %
17
Publik Menengah Atas Lebih Tak Puas Q : Masa Reformasi dimulai pada tahun 1998. Secara umum, seberapa puas Anda dengan pelaksanaan REFORMASI yang kini telah berjalan selama 15 tahun?
Kategori
Puas
Tidak Puas
TT/TJ
Menengah Bawah
32.70%
54.20%
13.10 %
Menengah-Menengah
36.75%
53.00%
10.25 %
Menengah atas
29.02%
62.40%
8.58 %
18
Semua Rapor Merah! Prosentase Kepuasan/kemajuan <50% Q : Secara umum, bagaimana Anda menilai kemajuan REFORMASI yang dicapai selama 15 tahun ini di bidang?
Bidang
Banyak/Cukup Kemajuan
Kurang / Tidak Ada Kemajuan
Tidak Tahu/ Tidak Jawab
Politik
49.90 %
31.9 %
18. 2 %
Ekonomi
24.40 %
63.3 %
12.3 %
Hukum
32.40 %
49.8 %
17. 8 %
Sosial
44. 80 %
38.9 %
16.3 %
Keamanan
43.70 %
42.9 %
13. 4 %
19
Apa yang menjadi penyebab rendahnya kepuasaan publik terhadap Reformasi? Dari riset kualitatif & Tracking Survei sebelumnya, ada tiga alasan
20
Pertama Maraknya Korupsi oleh para politisi Yang justru mengklaim anti-korupsi Selam hampir 3 tahun, publik selalu disuguhi oleh Parade kasus korupsi yang dilakukan para politisi/pejabat negara.
Partai Demokrat dan PKS yang mengklaim anti korupsi, kini mantan petinggi partainya terlibat korupsi.
Sebuah Ironi yang dilihat publik. Karena salah satu tuntutan reformasi adalah penghapusan KKN. 21
Politisi Tidak Dipercaya Bebas Korupsi dan Bekerja untuk Rakyat Q : Seberapa yakinkah Anda bahwa para politisi di DPR bebas dari korupsi?
Kategori
%
Kurang yakin/Tidak yakin
83. 10 %
Sangat yakin / Cukup yakin
15.18 %
Q : Seberapa percayakah Anda bahwa partai politik di Indonesia bekerja untuk kepentingan rakyat?
Kategori
%
Kurang percaya / Tidak Percaya
80. 55 %
Sangat percaya/Cukup percaya
17.71 %
22
Kedua Terancamnya Kerukunan dan Toleransi Konflik horizontal berbasis primordial masih sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Umumnya konflik ini dalan bentuk kekerasaan terhadap kelompok minoritas. Sebuah ironi reformasi. Karena di saat Orde Baru justru kerukunan dan toleransi terjaga. 23
Ketiga Mayoritas Publik Merasa Ekonomi Makin Sulit Publik menyatakan bahwa jalannya reformasi saat ini belum mampu memenuhi salah satu tuntutan reformasi yaitu harga kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau oleh masyarakat secara luas. Setiap isu kenaikan harga BBM selalu meresahkan warga. Karena bagi masyarakat bawah kenaikan BBM artinya kenaikan harga kebutuhan pokok.
24
Keempat Reformasi tidak melahirkan pemimpin yang kuat Reformasi dianggap gagal melahirkan pemimpin nasional yang kuat. Publik memandang Presiden SBY pada banyak kesempatan terlihat ragu-ragu dalam menegakan konstitusi seperti misalnya melindungi kelompok minoritas. Penilaian terhadap aspek kepemimpinan juga terlihat dari survei dimana
30.18 % publik yang puas dengan kepemimpinan SBY. 25
Kelima Publik kecewa dengan pengusutan Kasus Penembakan dan Penculikan Aktivis tahun 1998 Sebanyak 51.3 % publik mengetahui bahwa pengusutan kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan penculikan aktivis pada tahun 1998 adalah salah satu tuntutan reformasi. Dari mereka yang tersebut, sebanyak menyatakan tuntutan kasus penembakan dan aktivis belum terpenuhi.
mengetahui 55.7 % pengusutan penculikan
26
Rekomendasi Presiden dan Anggota DPR yang terpilih di Pemilu 2014: Laksanakan Reformasi Jilid Dua
1. Dua agenda prioritas: Korupsi dan Kebebasan Beragama 2. Partai dibiayai negara. Parliamentary Threshold ke 7% di 2019 3. Konsisten terapkan otonomi daerah: kebebasan agama adalah wewenang pemerintah pusat. Segera hapus semua PERDA diskriminatif.
27
28
