ROBOHNYA MK KAMI
Lingkaran Survei Indonesi Oktober 2013
1
Kata Pengantar
Robohnya MK Kami Tepat 10 tahun setelah Mahkamah Konstitusi (MK) didirikan pada tahun 2003, MK mengalami musibah maha dahsyat. Ketua MK Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap (tindak pidana korupsi) terkait dengan jabatan dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa pemilukada. Sehari setelahnya Akil Mochtar ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini merupakan kejadian paling menghebohkan dalam sejarah pemberantasan korupsi dan penangkapan pejabat negara paling tinggi yang pernah dilakukan KPK. Jelas, kasus ini tidak hanya musibah Akil Mochtar, namun juga musibah MK sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi bersama Mahkamah Agung (MA). Untuk pertama kalinya, kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi berada pada titik nadir. Pasca penangkapan ketuanya, kepercayaan publik terhadap MK merosot dibawah 30 %. Publik yang masih percaya kepada MK hanya 28.0 %. Sedangkan mayoritas publik yaitu sebesar 66.5 % tidak lagi percaya kepada MK sebagai benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia.
Sebelum “malapetaka Akil” ini, kepercayaan terhadap MK justru sebaliknya selalu diatas 60 %. LSI pernah menanyakan pertanyaan yang sama tentang kepercayaan publik terhadap MK pada survei nasional LSI tahun 2010, 2011, 2012, dan terakhir Maret 2013. Survey Nasional LSI September 2013
2
Pada survei Oktober 2010, kepercayaan terhadap MK sebesar 63. 7 %. Pada survei September 2011, mereka yang percaya terhadap MK masih sebesar 61.5 %. Bahkan pada Maret 2013, kurang lebih 7 (tujuh) bulan sebelum “Malapetaka Akil”, kepercayaan terhadap MK masih sebesar 65.5 %. Artinya hanya dalam tempo 7 bulan, kepercayaan terhadap MK merosot 37 %. “Hanya butuh seorang Akil dalam sehari untuk merobohkan MK”. Hal ini dimaklumi karena sakralnya lembaga MK selama ini dan posisi Akil Mochtar sendiri sebagai ketuanya. Demikian salah satu temuan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). LSI langsung mengadakan survei khusus mengenai trust publik terhadap MK pasca penangkapan Ketua MK. Survei ini dapat dilakukan dengan cepat karena LSI memiliki perangkat handset yang disebut quick poll yang telah digunakan sejak tahun 2011 untuk survei opini publik. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error sebesar +/- 2.9 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia pada tanggal 4-5 Oktober 2013. Untuk memperkuat data dan analisa, kami juga menggunakan data tracking survey terkait kinerja MK pada survei-survei nasional sebelumnya. Kami juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview untuk memperkaya analisa. Mereka yang tidak percaya lagi dengan kredibilitas MK merata di semua segmen penduduk. Baik mereka yang tinggal di desa maupun mereka yang tinggal di kota, berjenis laki-laki maupun perempuan, berpendidikan tinggi maupun rendah, dan berpendapatan tinggi maupun rendah. Rata-rata diatas 60 % pada setiap segmen penduduk. Survey Nasional LSI Januari 2013
3
Namun demikian mereka yang berjenis kelamin laki-laki, tinggal di desa, dan berpendidikan rendah, paling mencolok tingkat ketidakpercayaan terhadap kredibilitas MK. Hal ini dimaklumi karena dari berbagai hasil survei yang dilakukan LSI, laki-laki biasanya lebih aktif dalam mengikuti pemberitaan politik dibanding perempuan. Masyarakat di desa dan berpendidikan rendah juga lebih tinggi tingkat ketidakpercayaan terhadap MK karena biasanya mereka menilai sebuah kasus dengan “kacamata kuda”, hitam-putih,dan benarsalah. Sehingga ketika muncul kasus Akil, mereka pun menghukum lembaga yang dipimpinnya. Sedangkan sebagian masyarakat kota masih mampu membedakan antara persoalan individu Akil, dan lembaganya. Mereka tak secara otomatis menghukum lembaga yang dipimpinnya. Namun jika persoalan suap Akil Mochtar ini berkembang dan menyeret hakim konstitusi lainnya, dapat dibayangkan bahwa ketidakpercayaan terhadap lembaga MK pun akan merebak merata dan mencolok baik di segmen masyarakat kota maupun desa. Ketika kasus suap yang melibatkan Ketua MK Akil Mochtar ini terkuak, banyak orang terheran-heran. Lembaga semulia MK, yang selama ini dipercaya sebagai benteng terakhir penegakan hukum akhirnya terperangkap dalam kubangan korupsi. Mayoritas publik (64.16 %) menyatakan terkejut dan tak menduga sebelumnya bahwa hakim konstitusi apalagi ketuanya sendiri akan melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian terdapat 35.40 % publik yang mengaku tidak terkejut dan sudah menduga bahwa ada kasus-kasus korupsi dalam lembaga semulia MK. Mereka yang mengaku tidak terkejut lebih banyak berada dan tinggal di Kota. Akses media publik kota yang lebih intens memungkinkan mereka mengetahui lebih banyak soal seluk beluk MK dan track record dari hakim-hakimnya. Survey Nasional LSI Januari 2013
4
Kasus Akil ternyata tidak hanya berdampak pada kepercayaan terhadap institusi MK, namun juga penegakan hukum secara umum. Kini mereka yang puas terhadap penegakan hukum di Indonesia hanya 25.0 %. Turun kurang lebih 10 % dibanding survei Maret 2013 yang saat itu mereka yang puas terhadap penegakan hukum masih sekitar 35.6 % (tetap masih rendah dibawah 40 %). Kasus Akil juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap hakim-hakim konstitusi MK . Kini publik menilai bahwa hakim-hakim di MK tidak berbeda dengan hakim-hakim peradilan lainnya yang diopinikan rawan korup dan minim integritas. Hanya 19.91 % publik yang menilai bahwa hakim MK lebih bersih dari hakim-hakim di peradilan lainnya. Sedangkan 72.69 % menilai hakim-hakim konstitusi di MK berkelakuan sama saja (rawan korup dan minim integritas) dengan hakim di peradilan lainnya.
Dengan kasus Akil, kini mayoritas publik juga menilai bahwa tidak ada hakim yang bersih, bermoral, dan punya integritas (58. 18 %). Namun demikian, masih ada 36.64 % publik yang menaruh harapan. Mereka percaya bahwa masih ada dan akan ada hakim yang bisa dipercaya, bermoral, dan punya integritas.
Survey Nasional LSI Januari 2013 5
Kasus Akil yang menghebohkan dan berdampak pada kepercayaan publik terhadap MK ini juga memicu kemarahan dari publik. Publik berharap adanya hukuman yang setimpal kepada Akil Mochtar. Selain karena korupsi yang telah menjadi musuh bersama bangsa ini, Akil Mochtar melakukan tindakan itu dalam jabatanya sebagai ketua dari lembaga MK yang sangat terhormat di rumah dinasnya sendiri. Mereka yang setuju ada hukuman yang seberat-beratnya sebesar 48.56 %. Mereka yang setuju hukuman seumur hidup sebesar 20.86 %. Bahkan banyak juga publik yang setuju ada hukuman mati yaitu sebesar 28.42 %. Tingginya publik yang setuju terhadap hukuman seumur hidup maupun hukuman mati menunjukan ekspresi kemarahan publik yang tanpa ampun. Publik mungkin saja makin muak dengan berbagai kasus korupsi yang terus menimpa pejabat negara terhormat.
Rendahnya kepercayaan publik terhadap MK kini sama dengan partai politik, DPR, dan polisi yang selama ini selalu rendah tingkat kepercayaan publiknya. Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik, DPR, dan polisi selama ini rata-rata dibawah 40 %. Terhadap MK, kepercayaan publik bahkan lebih rendah lagi di bawah 30%.
Survey Nasional LSI Januari 2013
6
Merosotnya kepercayaan publik terhadap MK tentunya sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Hukum sebagai “panglima” dalam berdemokrasi terancam, karena lembaga pemegang kekuasaan kehakiman dinilai korup. Putusan-putusan hukum yang dibuat MK akan mengalami delegitimasi. Seperti yang diakui sendiri oleh salah satu hakim konstitusi MK “putusan sebaik apapun akan dinilai salah”. Dengan kewenangan MK yang sangat penting seperti judicial review, menyelesaikan sengketa lembaga negara, dan menangani perselisihan pemilu dan pemilukada, maka dapat dibayangkan akan ada ketidakpastiaan hukum yang menghadang ke depan, jika MK tak cepat dibenahi secara radikal.
Masih ada titik harapan karena publik pun yakin MK masih bisa dibenahi. Sebesar 68.40 % yakin bahwa MK masih bisa dibenahi. Sebesar 17. 82 % menyatakan tidak yakin MK bisa dibenahi. LSI menemukan bahwa ada tiga rekomendasi yang bisa dilakukan untuk membenahi MK. Pertama, perlu dibentuk tim ahli untuk mereformasi MK. Tim ahli ini adalah mereka yang berkompeten berbagai bidang yang berkaitan dengan MK, berintegritas dan dipercaya oleh publik. Tim ini yang akan bertugas mereformasi MK guna meminimalisir peluang penyalahgunaan kewenangan oleh hakim MK. 7
Kedua, rekruitmen terhadap hakim MK harus diperketat. Terkait dengan polemik apakah hakim konstitusi boleh berasal dari partai politik atau tidak? Mayoritas publik lebih setuju jika hakim konstitusi tidak berasal dari partai politik. Sebesar 54. 18 % publik menilai bahwa sebaiknya hakim konstitusi tidak berasal dari partai politik. Sedangkan sebesar 23. 64 % menyatakan tidak mempersoalkan jika ada hakim konstitusi berasal dari partai politik. Ketiga, harus ada tim atau lembaga yang mengawasi kinerja MK. Lembaga superpower seperti MK dikhawatirkan rawan penyalahgunaan kewenangan. Dan kekhawatiran tersebut diperkuat dengan kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu, publik berharap ada lembaga yang bisa mengawasi kinerja MK. Sebesar 77.0 % publik percaya MK bisa dibenahi jika ada pengawasan.
8
Temuan Penting Survei :
• Kepercayaan Publik terhadap MK berada di titik terendah (Dibawah 30 %) • Kasus Penangkapan Akil Mochtar Ketua MK berdampak besar terhadap kredibilitas MK. • Kasus Akil, Kepuasaan terhadap penegakan hukum terus merosot • Kasus Akil, hakim MK mengalami delegitimasi. Dianggap sama saja dengan hakim lainnya. • Kasus Akil, mayoritas hakim dinilai korup. •Kasus Akil, publik mensejajarkan MK dengan lembaga yang tak dipercaya lainnya (DPR, Partai, Polisi). • Publik inginkan hakim MK yang tidak berasal dari partai politik Minggu, 6 September 2013 Narasumber : Ade Mulyana (0812.8379.7506 / 0811.880.3080) Moderator : Dewi Arum (0812.8038.2407)
Lingkaran Survei Indonesia Tim Riset LSI (Setia Darma, Adjie Alfaraby, Ardian Sopa, Ade Mulyana, Rully Akbar, Fitri Hari, Dewi Arum) Survey Nasional LSI September 2013
9
REKOR MURI Survei Paling Akurat dan Presisi 6 Rekor terbaru MURI ( Museum Rekor Indonesia)
Paling Presisi 1. Quick Count yang diumumkan tercepat (1 jam setelah TPS ditutup) 2. Quick Count akurat secara berturut-turut sebanyak 100 kali 3. Quick Count dengan selisih terkecil dibandingkan hasil KPUD yaitu 0,00 % (Pilkada Sumbawa, November 2010)
Prediksi Paling Akurat 1. Survei prediksi pertama yang akurat mengenai Pilkada yang diiklankan 2. Survei prediksi akurat Pilpres pertama yang diiklankan 3. Survei prediksi akurat Pemilu Legislatif pertama yang diiklankan 10
METODOLOGI SURVEI Pengumpulan Data : 4 – 5 Oktober 2013 • • • • • •
Metode sampling : multistage random sampling Jumlah responden awal : 1200 responden Metode Multi Stage Random Sampling Wawancara Handset (Quick Poll) Margin of error : 2.9% Data tracking survey nasional LSI Survei dilengkapi dengan Riset Kualitatif • FGD di tujuh ibu kota propinsi terbesar • In Depth Interview • Analsis media nasional 11
Pasca Penangkapan Ketua MK oleh KPK Kepercayaan terhadap MK di titik terendah dibawah 30 % Q : Seberapa percayakah anda bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja untuk kepentingan rakat dan dapat menetapkan putusan-putusan hukum yang adil?
Variabel
Prosentase
Sangat percaya / percaya
28. 0 %
Kurang percaya/ tidak percaya sama sekali
66. 5%
Tidak Tahu/Tidak Jawab
5.5 % Sebesar 66. 5 % tidak percaya lagi dengan kredibilitas MK
12
Sebelum “Malapetaka Akil” Kepercayaan terhadap MK selalu diatas 60 % Q : Seberapa percayakah anda bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja untuk kepentingan rakat dan dapat menetapkan putusan-putusan hukum yang adil?
Kepercayaan terhadap MK Percaya
Oktober 2010
September 2011
September 2012
Maret 2013
Oktober 2013
63.7%
61.5%
63.0%
65.5%
28.0 %
Dalam tempo hanya 7 bulan, kasus Akil membuat kepercayaan terhadap institusi MK merosot sebesar +/-37%
13
Publik laki-laki dan mereka yang tinggal di desa lebih tak percaya Q : Seberapa percayakah anda bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja untuk kepentingan rakat dan dapat menetapkan putusan-putusan hukum yang adil?
Kategori
Percaya Tidak Percaya
TT/TJ
Desa
28. 44
67.11%
4. 44%
Kota
27. 42
62.90 %
9.68 %
Kategori
Percaya Tidak Percaya
TT/TJ
Laki - Laki
23.78 %
68.53 %
7.69 %
Perempuan
32.64 %
63.89 %
3.47 %
Laki-laki umumnya lebih aktif dalam mengikuti pemberitaan politik dibanding perempuan. Publik di Kota berpikir lebih selektif dan membedakan antara persoalan individu dan institusi. Mereka yang tingggal di desa +/- 75 % dari penduduk Indonesia. 14
Segmen Pendidikan Rendah Lebih Tak Percaya
Q : Seberapa percayakah anda bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja untuk kepentingan rakat dan dapat menetapkan putusan-putusan hukum yang adil?
Kategori
Percaya
Tidak Percaya
TT/TJ
Tamat SD/Dibawahnya
5. 50 %
75. 00 % 19. 50 %
Tamat SLTP/Dibawahnya
28.30 %
66. 04 %
5.66 %
Tamat SLTA/Dibawahnya
29.25 %
61. 32 %
9.43 %
Tamat Kuliah/Pernah Kuliah
37.84 %
60. 81 %
1.35 %
Semua segmen pendidikan ketidakpercayaanya ke MK diatas 60 % 15
Segmen Pendapatan Rendah Lebih Tak Percaya
Q : Seberapa percayakah anda bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja untuk kepentingan rakat dan dapat menetapkan putusan-putusan hukum yang adil?
Kategori
Percaya
Tidak Percaya
TT/TJ
Menengah ke atas
30. 86 %
66. 67 %
2. 47 %
Menengah – Menengah
29. 03 %
67. 74 %
3. 23 %
Menengah ke bawah
25.00 %
70. 83 %
4.17 %
Semua segmen pendapatan ketidakpercayaanya ke MK diatas 60 %
16
Mayoritas Tidak Menduga Sebelumnya Akan terjadi Kasus Suap di MK Q: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin ditangkap oleh KPK karena diduga menerima uang suap. Apakah Anda merasa terkejut atau tidak dengan kasus ini?
Variabel
Prosentase
Terkejut. Tidak menduga sebelumnya ada kasus seperti itu di MK
64.16 %
Tidak Terkejut. Telah menduga sebelumnya ada kasus seperti itu di MK
35.40%
Tidak Tahu/Tidak Jawab
0.44%
Sebesar 35.40 % telah menduga ada kasus seperti itu di MK. Umumnya mereka tinggal di Kota. 17
Dampak Kasus Akil (1) Kepuasaan terhadap Penegakan Hukum Terus Merosot Q: Seberapa puaskah bapak/ibu dengan upaya penegakan hukum sampai saat ini?
Kategori Puas
Maret 2013 35. 6 %
Oktober 2013 25. 0 %
Kepuasaan terhadap penegakan hukum merosot +/10 % pasca penangkapan Ketua MK.
18
Dampak Kasus Akil (2) Hanya 19. 91 % yang Menilai Hakim MK Lebih Bersih Q : Dibandingkan dengan hakim di lembaga pengadilan lain, Bagaimana Anda menilai hakim di Mahkamah Konstitusi (MK)?
Kategori
%
Hakim MK Lebih Bersih dibanding hakim di Peradilan lain.
19. 91 %
Hakim MK sama saja dengan hakim di peradilan lain
72. 69 %
Tidak Tahu/ Tidak Jawa
7.40 %
Mayoritas publik kini menilai hakim konstitusi di MK berkelakuan sama saja (rawan korup, minim integritas) dengan hakim di lembaga peradilan lainnya.
19
Dampak Kasus Akil (3) Mayoritas Hakim dinilai Korup Q : Dengan kasus suap ketua MK ini, apakah Anda masih percaya atau tidak adanya hakim yang bersih?
Kategori
%
Tidak percaya ada hakim yang bersih
58. 18 %
Masih percaya ada hakim yang bersih
36. 64 %
Tidak Tahu/ Tidak Jawa
5.18 %
Mayoritas publik pesimis ada hakim yang bersih
20
Dampak Kasus Akil (4) Kini Kepercayaan terhadap MK Lebih rendah dibandingkan DPR, Partai, dan Polisi ! Q : Seberapa percayakah bapak/ibu lembaga-lembaga berikut ini bekerja untuk kepentingan rakyat?
Lembaga
Kepercayaan
Mahkamah Konstitusi
28. 0 %
DPR
36. 64 %
Partai Politik Polisi
35.2 % 33. 10 %
Kepercayaan Publik terhadap lembaga-lembaga tersebut dibawah 40 %, sedangkan terhadap MK di bawah 30 %
21
Mayoritas Berharap Akil di Hukum Berat Hukuman Mati Pun ditolerir Q : Jika ketua MK nantinya terbukti bersalah, hukuman apa sebaiknya dijatuhkan kepada ketua MK tersebut?
Kategori
%
Hukuman seberat-beratnya sesuai hukum
48. 56 %
Hukuman seumur hidup
20. 86 %
Hukuman mati
28. 42 %
Tidak Tahu/ Tidak Jawab
2. 16 %
Persetujuan hukuman mati merupakan ekspresi kemarahan publik.
22
Mayoritas Publik Yakin MK Bisa Dibenahi Q : Dengan kasus yang menimpa Ketua MK ini, apakah bapak/ibu yakin bahwa MK masih bisa dibenahi?
Kategori
%
Yakin
68. 40 %
Tidak Yakin
17. 82 %
Tidak Tahu/ Tidak Jawab
13.78 %
Publik masih berharap MK menjadi benteng penegakan hukum yang terpercaya.
23
Tiga Rekomendasi LSI 1. Bentuk tim Ahli untuk mereformasi MK Tim ahli ini adalah mereka yang berkompeten,berintegritas dan dipercaya publik,yang akan bertugas mereformasi MK guna meminimalisir peluang penyalahgunaan kewenangan oleh hakim MK.
2. Rekruitmen hakim konstitusi diperketat Mayoritas publik lebih setuju jika hakim konstitusi tidak berasal dari partai politik. Sebesar 54. 18 % publik menilai bahwa sebaiknya hakim konstitusi tidak berasal dari partai politik. Sedangkan sebesar 23. 64 % menyatakan tidak mempersoalkan jika ada hakim konstitusi berasal dari partai politik.
3. Ada Lembaga yang mengawasi kinerja MK Publik berharap ada lembaga yang bisa mengawasi kinerja MK. Sebesar 77.0 % publik percaya MK bisa dibenahi jika ada pengawasan.
24
25
