SAMBUTAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM ACARA TEMU KONSULTASI TRIWULANAN KE-1 TAHUN 2011 BAPPENAS-BAPPEDA PROVINSI SELURUH INDONESIA
Jakarta, 10 Maret 2011
Yang saya hormati para Pejabat Eselon I dan II dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona/Bappenas Yang saya hormati para Kepala Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia, serta Hadirin Peserta Temu Konsultasi Triwulanan I Bappenas-Bappeda Provinsi seluruh Indonesia yang berbahagia.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya pada pagi ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan acara Temu Konsultasi Triwulanan I Tahun 2011 antara Bappenas dengan Bappeda Provinsi seluruh Indonesia. Temu konsultasi triwulanan yang akan segera dilaksanakan pada hari ini merupakan temu konsultasi pertama pada tahun 2011. Saya berharap bahwa forum-forum seperti ini terus dikembangkan kedepan, karena forum seperti ini tentunya sangat strategis didalam mendiskusikan dan mencari solusi pemecahan atas berbagai permasalahan pembangunan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan perencanaan pembangunan. Selain itu, forum seperti ini juga tentunya sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. 1
Para peserta temu konsultasi yang saya hormati, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sesuai arahan Bapak Presiden, konsep pelaksanaan musrenbang kedepan akan disempurnakan dengan konsep Revitalisasi Musrenbang yang utamanya dilakukan untuk
memperkuat
koordinasi
dan
sinkronisasi
kebijakan
dan
program
pembangunan baik di pusat maupun di daerah sebagai bentuk format baru musrenbangnas kedepan. Perlunya revitalisasi penyelenggaraan musrenbang tahun 2011 didasari oleh beberapa pokok pikiran sebagai berikut: pertama, amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara merupakan sebuah instrumen untuk mencapai tujuan nasional; kedua, politik perencanaan dan penganggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (policy driven), dengan mempertimbangkan
ketersediaan
anggaran
(budget
driven);
ketiga,
teknis
perencanaan dan penganggaran adalah untuk memastikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta); meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan alokasi pengeluaran pemerintah, penyaluran kredit perbankan dan investasi swasta; Keempat, revitalisasi musrenbang perlu ditempatkan dalam kerangka optimalisasi sumberdaya (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional, dan memperbaiki teknis perencanaan dan penganggaran. Ada tujuh tahapan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 yaitu (1) Pra Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (PraRakorbangpus); (2) Rakorbangpus; (3) Rapat Teknis atau Rapat Koordinasi Teknis (Ratek/Rakornis) Kementerian/Lembaga (K/L); (4) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi; (5) Pra-Musrenbangnas; (6) Musrenbangnas, dan (7) Pasca Musrenbangnas.
Para peserta temu konsultasi yang berbahagia, Berbagai isu terkini yang berkembang juga tentunya akan menjadi bahan pertimbangan di dalam proses penyusunan RKP Tahun 2012. Berbagai isu utama yang berkembang tersebut diantaranya: (1) Perlunya upaya penguatan ketahanan 2
pangan (dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pokok) dan energi; (2) Percepatan pengurangan kemiskinan; (3) Perlunya upaya untuk meningkatkan keterlibatan semua pemangku kepentingan didalam pembangunan; (4) Perlunya meningkatkan value added pemanfaatan potensi dan peluang SDA, bonus demografi, relokasi industri, dan pasar domestik yang besar; serta (5) Upaya-upaya pembangunan berkelanjutan.
Selanjutnya, direktif presiden pada Rapat Kerja III antara Presiden dan para Gubernur Seluruh Indonesia di Istana Bogor yang masih relevan dan dapat menjadi bahan pertimbangan didalam pelaksanaan RKP Tahun 2012, diantaranya: (1) Upaya untuk mengatasi kenaikan harga pangan dan energi; (2) Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik; (3) Penciptaan iklim investasi yang baik; (4) Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat; serta (5) Kesiagaan dan kesigapan bencana di pusat dan daerah.
Apabila kita melihat dari perspektif percepatan pertumbuhan ekonomi, dapat diperhatikan bahwa perekonomian nasional memiliki daya tahan yang relatif baik namun perlu tumbuh lebih cepat. Hal ini dapat diperhatikan dari laju pertumbuhan ekonomi kita selama krisis finansial global tahun 2008/2009 yang menduduki posisi ketiga setelah China dan India. Namun demikian, dalam masa pemulihan paska krisis, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kita relatif lebih rendah dari negaranegara tetangga. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa daya saing nasional didalam memanfaatkan pulihnya permintaan ekspor global masih relatif kurang.
Disisi lain, ditinjau dari kualitas pertumbuhan, tingkat kesejahteraan masyarakat masih rentan terhadap gejolak harga (inflasi). Sementara itu, persentase penduduk miskin terus menurun namun masih jauh dari target 8,2 persen pada tahun 2014. Dari sisi sektor produksi, pertumbuhan lebih digerakkan oleh sektor-sektor padat modal. Pemerataan hasil pembangunan menunjukkan adanya perbaikan, hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Antardaerah, namun pemusatan kegiatan ekonomi masih belum berkurang secara signifikan. Kondisi yang lain adalah pertumbuhan ekonomi daerah, masih tidak 3
merata, dengan demikian masih perlu upaya mendorong aglomerasi ekonomi di luar Jakarta dan Jawa untuk meningkatkan kelaikan investasi di bagian timur yang kaya sumber daya alam.
Dengan memperhatikan berbagai isu yang berkembang tersebut serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 maka telah ditentukan alternatif tema RKP 2012 yang akan digunakan yaitu “Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”.
Para peserta temu konsultasi yang berbahagia, Selanjutnya prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2012 masih akan bertumpu pada 11 Prioritas Nasional yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Serta 3 Prioritas Lainnya yaitu (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Bidang Perekonomian dan; (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana telah tertuang didalam RPJMN 2010-2014. Namun demikian pencapaian prioritas nasional tersebut tentunya akan diselaraskan dengan program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Percepatan dan Perluasan Koridor Ekonomi Indonesia) serta dilaksanakan melalui four track strategy yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment dan pengembangan program-program pengurangan kemiskinan yaitu: Klaster 1 Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Klaster 2 Program Pemberdayaan Masyarakat, Klaster 3 Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro, serta Klaster 4 Program Pro Rakyat. Program-program pengurangan kemiskinan yaitu Klaster 1 hingga Klaster 3 telah dilaksanakan. Sementara itu peningkatan dan perluasan program-program prorakyat Klaster 4 sedang diupayakan melalui 6 program baru.
4
Peningkatan dan perluasan program-program pro-rakyat Klaster 4 yang tengah diupayakan saat ini terdiri dari 6 program utama yaitu: Program Rumah Murah dan Sangat Murah; Program Kendaraan Angkutan Umum Murah; Program Air Bersih Untuk Rakyat; Program Listrik Murah dan Hemat; Program Peningkatan Kehidupan Nelayan; dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggir Perkotaan.
Para peserta temu konsultasi yang berbahagia, Perlu kita sadari bersama bahwa tantangan terbesar yang kita hadapi adalah pencapaian berbagai sasaran pembangunan di tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Beberapa sasaran pembangunan yang harus kita perhatikan bersama yaitu pertama, rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 – 6,8 persen per tahun, yang diharapkan sebelum tahun 2014 pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7 (tujuh) persen per tahun; kedua, inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4 – 6 persen per tahun; ketiga, tingkat pengangguran dapat diturunkan menjadi 5 – 6 persen pada akhir tahun 2014; serta keempat, tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014.
Berbagai sasaran pembangunan tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran pembangunan per wilayah provinsi. Sasaran pembangunan per wilayah provinsi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional dan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta tetap mempertahankan momentum pembangunan di Jawa – Bali dan Sumatera.
Sebagaimana kita pahami bersama bahwa kinerja pembangunan nasional merupakan agregat dari kinerja pembangunan seluruh daerah, maka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional merupakan kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
5
RPJMN 2010-2014 mengamanatkan perlunya Sinergi Pusat – Daerah dan Antardaerah sebagai salah satu prasyarat dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMN 2010-2014. Sinergi tersebut mencakup: (i) kerangka perencanaan kebijakan; (ii) kerangka regulasi; (iii) kerangka anggaran; (iv) kerangka kelembagaan dan aparatur daerah; dan (v) kerangka pengembangan wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergi pusat dan daerah dalam mensinkronisasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang terbatas.
Para peserta temu konsultasi yang berbahagia, Hari ini kita akan melakukan dialog dan konsultasi antara Bappenas dan Bappeda Provinsi dalam membahas berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan kedepan. Untuk itu, pertama kami minta Saudara Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas untuk dapat memaparkan Peran Provinsi Dalam Mendukung Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Percepatan dan Perluasan Koridor Ekonomi Indonesia). Kemudian kami juga meminta Saudara Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah untuk dapat memaparkan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012, khususnya terkait isu strategis masing-masing provinsi serta konsep dan perkembangan revitalisasi musrenbang. Dalam forum ini, juga dapat didiskusikan lebih mendalam operasionalisasi dari peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga wacana pemberian dana dekonsentrasi dari Bappenas kepada Provinsi khususnya di bidang perencanaan pembangunan.
Para peserta rapat koordinasi yang saya hormati, Dalam forum yang baik ini, Bappenas akan banyak memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyampaikan berbagai isu pembangunan daerah yang dihadapi terutama dalam upaya mencapai sasaran pembangunan nasional serta kami pun mengharapkan masukan bagi penyelenggaraan Musrenbang baik di tingkat pusat (nasional) maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk
6
selanjutnya secara bersama-sama mencari solusi yang optimal atas berbagai isu-isu pembangunan tersebut.
Sebagai penutup saya mengharapkan forum ini dapat berjalan dengan optimal serta dapat
memberikan
masukan
bagi
penyempurnaan
proses
perencanaan
pembangunan kedepan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, Temu Konsultasi Triwulanan Ke-1 Tahun 2011 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Selamat berdiskusi!
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 10 Maret 2011 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Armida S. Alisjahbana
7
