JAKARTA, 2012
EXECUTIVE SUMMARY Laporan Akuntabilitas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembangunan koperasi dan UKM di Indonesia pada periode tahun anggaran 2011. Laporan ini juga sekaligus merupakan bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2011. Adapun pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan RENSTRA periode tahun 2010‐2014 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran melalui kebijakan, program dan kegiatan. Secara khusus pengukuran kinerja dilakukan menurut 8 sasaran yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana telah ditetapkan selama 5 tahun. Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dikatakan bahwa hasil nilai capaian kinerjanya berjalan dengan sangat baik. Meskipun capaian kinerja ada yang di bawah target capaian, namun hal tersebut dikarenakan aspek‐aspek yang berkaitan langsung dengan faktor teknis dan kondisi yang tidak terduga di lapangan. Kemudian hal yang cukup mengembirakan karena dari keseluruhan program dan kegiatan lebih dari 97% di antaranya nilai capaian kinerjanya di atas rata‐rata (100%), bahkan jauh di atas rata‐rata, dengan tingkat partisipasi yang besar dari stakeholder dan kemampuan melakukan efisiensi. Sebagai catatan untuk melakukan perbaikan ke depan, harus dilakukan berbagai langkah‐langkah dan kebijakan yang lebih intensif untuk mempertajam aspek output dan outcame dari kegiatan dan program kedeputian yang saling bersinergi sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini dipandang sangat penting, mengingat pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah salah satu langkah strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jakarta, Maret 2012
i
KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2011 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban, atas amanah yang diemban oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam menjalankan upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM di tanah air. Laporan ini juga diharapkan sebagai dasar untuk memperbaiki capaian efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai misi dan visi, Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mutlak diperlukan, tidak saja sebagai landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintah yang ideal, tetapi lebih dari itu juga sebagai persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan menjamin terselenggaranya pelaksanaan kewenangan untuk mencapai tujuan nasional, yang diterima secara luas dengan tingkat efesiensi dan efektivitas hasil yang maksimal. Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran yang utuh tentang program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selama tahun anggaran 2011, dan hubungannya dengan pelaksanaan program tahun sebelumnya. Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM telah berupaya keras untuk menjalankan amanat pemberdayaan Koperasi dan UKM, sesuai dengan misi dan visinya, dengan sebaik‐baiknya. Secara detail laporan ini merupakan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan capaian sasaran dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010‐2014. Selaras dengan itu telah pula ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koperasi dan UKM periode 2010‐2014, yang menjadi dasar dan panduan dalam mencapai target serta pengukuran kinerja kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM secara periodik dan berkesinambungan.
ii
Selanjutnya laporan ini diharapkan menjadi pendorong peningkatan kinerja dan koreksi konstruktif, agar di masa yang akan datang pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Laporan ini juga diharapankan menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM di tanah air. Sekaligus sebagai bentuk untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta, Maret 2012 Menteri Negara, Draft : 1. Plt. Sekretaris Kementerian : ......../........ 2. Kepala Biro Perencanaan : ......../....... DR. Syarief Hasan
iii
DAFTAR ISI EXECUTIVE SUMMARY ........................................................................................
i
KATA PENGANTAR ..............................................................................................
ii
DAFTAR ISI ..........................................................................................................
iv
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................
1
I.
Kedudukan ...................................................................................
1
II.
Tugas pokok dan fungsi ...................................................................
1
II.
Struktur organisasi .........................................................................
2
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS ............................................................................... I.
Visi dan Misi ...............................................................................
5 6
1.
Pernyataan Visi .................................................................
6
2.
Pernyataan Misi ...............................................................
6
II.
Tujuan ..........................................................................................
6
III.
Sasaran Umum .............................................................................
7
IV.
Sasaran Strategis ...... ...................................................................
7
V.
Arah Kebijakan dan Strategi ...........................................................
9
VI.
Pengembangan Program dan Kegiatan ...........................................
14
VII. Program/Kegiatan dan Rencana Kerja Berdasarkan Unit Eselon I …….
19
VIII. Rencana Kinerja Tahun 2011 ..........................................................
25
BAB III ANALISIS KINERJA ..........................................................................................
32
I.
33
Evaluasi Kinerja ...........................................................................
iv
Sasaran I
: Peningkatan Jumlah dan Peran KUMKM Dalam Perekonomian Nasional ........................................
33
Sasaran II
: Peningkatan Daya Saing Produk KUKM ....................
37
Sasaran III
: Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasaran produksi KUMKM ....................................
Sasaran IV
39
: Pengembangan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM..........................................................................
41
Sasaran V
: Penyediaan Akses Pembiayaan KUMKM .....................
46
Sasaran VI
: Pengembangan Wirausaha KUKM Baru .....................
50
Sasaran VII
: Perbaikan Iklim Usaha yang Lebih Berpihak pada KUMKM .......................................................................
Sasaran VIII
54
: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Bidang Koperasi dan UKM..............
58
II.
Analisis Keuangan ................................................................................
60
BAB IV PENUTUP .............................................................................................................
64
A.
Kesimpulan ………….....………………………………………………………….................
64
B.
Saran ………………………..………………………………………………………….................
66
v
BAB I PENDAHULUAN Laporan Akuntabilitas Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011 ini diawali dengan paparan tentang keberadaan, kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM dalam tata pemerintah Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara termasuk dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM diatur secara khusus dalam Undang‐Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang‐Undang tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. Selaras dengan maksud laporan ini disusun, serta untuk mempertegas dan memperjelas kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu kiranya terlebih dahulu dijabarkan hal‐hal yang berhubungan dengan hal tersebut, sebagai berikut:
I.
KEDUDUKAN
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2010, menyatakan bahwa: 1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Menteri Negara Koperasi
II.
TUGAS DAN FUNGSI
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
1
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi‐fungsi, sebagai berikut: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;. 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan 5. Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang‐undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Terkait dengan fungsi di atas, beberapa Undang‐undang juga secara eksplisit mengamanahkan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, melaksanakan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UKM. Ruang lingkup penugasan yang berkaitan erat dengan bidang koperasi dan UMKM, terutama termaktub dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi teknis dalam lingkup pemberdayaan ini menjadi sangat penting, sehingga Kementerian Koperasi dan UKM dapat berperan secara langsung dalam proses pemberdayaan KUKM di masyarakat.
III.
STRUKTUR ORGANISASI
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Adapun penjabarannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah. Susunan organisasi eselon I Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas : 1. Sekretariat Kementerian; 2. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 3. Deputi Bidang Produksi; 4. Deputi Bidang Pembiayaan; 5. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;
2
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha; Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi; Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; Staf Ahli Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi; Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Teknologi; dan Staf Ahli Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan.
Jajaran struktural di bawah Sekretaris Menteri meliputi Kepala Biro, Kepala Bagian dan Subbagian yang dikordinasi oleh seorang Sekretaris Menteri. Sedangkan Deputi dibantu oleh Asisten Deputi (ASDEP), Kepala Bidang, dan Subbidang dikoordinasi oleh masing‐masing Deputi. Adapun untuk bagian pengawasan secara khusus dilakukan oleh Inspektorat yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM yang secara administrasi dikordinasikan oleh Sekretaris Menteri. Untuk lebih jelasnya, berikut disampaikan gambar struktur organisasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia:
3
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
MENTERI NEGARA STAF AHLI
1. 2. 3. 4. 5.
SA. SA. SA. SA. SA.
Meneg Meneg Meneg Meneg Meneg
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
BIRO UMUM
BIRO KEUANGAN
BIRO PERENCANAAN
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
Hubungan Antar Lembaga Penerapan Nilai Dasar Koperasi Hubungan Internasional Pemanfaatan Teknologi Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
INSPEKTORAT
ASDEP URUSAN ORGANISASI & BADAN HUKUM KOPERASI
DEPUTI BIDANG PRODUKSI
DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
DEPUTI BIDANG PAMASARAN DAN JARINGAN USAHA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA
DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKM DAN KOPERASI
ASDEP URUSAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKURTURA
ASDEP URUSAN PROGRAM PENDANAAN
ASDEP URUSAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
ASDEP URUSAN PRODUKTIVITAS DAN MUTU
ASDEP URUSAN PENELITIAN KOPERASI
ASDEP URUSAN PERATURAN PER-UU-AN
ASDEP URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN SP.
ASDEP URUSAN EKSPOR-IMPOR
ASDEP URUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN KOPERASI
ASDEP URUSAN RESTRUKTURISASI USAHA
ASDEP URUSAN PENELITIAN UKM
ASDEP URUSAN TATALAKSANA KOPERASI & UKM
ASDEP URUSAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
ASDEP URUSAN PERMODALAN
ASDEP URUSAN SARANA&PRASARANA PEMASARAN
ASDEP URUSAN PERAN SERTA MASYARAKAT
ASDEP URUSAN PEMBERDAYAAN LEMB. PENGEMB. BISNIS
ASDEP URUSAN PENELITIAN SUMBER DAYA
ASDEP URUSAN KEANGGOTAAN KOPERASI
ASDEP URUSAN INDUSTRI. KERAJINAN & PERTAMBANGAN
ASDEP URUSAN ASURANSI DAN JASA KEUANGAN
ASDEP URUSAN KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA
ASDEP URUSAN MONITORING DAN EVALUASI DIKLAT KUKM
ASDEP URUSAN FASILITASI INVESTASI UKMK
ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN PERKADERAN UKMK
ASDEP URUSAN PENGENDALIAN & AKUNTABILITAS
ASDEP URUSAN KETENAGALISTRIKAN DAN ANEKA USAHA
ASDEP URUSAN PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN KREDIT
ASDEP URUSAN INFORMASI DAN PUBLIKASI BISNIS
ASDEP URUSAN ADVOKASI
ASDEP URUSAN PENGEMB. SISTEM BISNIS
4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM periode 2010‐2014 merupakan kerangka teknis yang jelas dan terukur dalam pemberdayaan koperasi dan UKM dalam lima tahun. Selaras dengan visi bangsa yang berdaya saing, sebagaimana diamanahkan RPJPN periode 2005‐2025, arah pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ditujukan pada pengembangan koperasi dan UMKM yang berbasis iptek dan berdaya saing. Sedangkan agar berlangsung proses pembangunan yang merata dan berkeadilan maka arah pemberdayaan koperasi dan UMKM ditujukan pada peningkatan posisi tawar dan efisiensi dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha koperasi dan UMKM. Dalam periode lima tahun mendatang, sesuai dengan RPJMN periode 2010‐ 2014, strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan kepada pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui perkoperasian. Untuk itu, perlu diperbaiki lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. Seiring dengan itu, perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, serta ditingkatkan juga kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usaha. Tentu saja perencanaan pemberdayaan koperasi dan UKM ini dengan memperhatikan berbagai faktor internal berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta faktor eksternal berupa peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang melingkupi keberadaan institusional Kementerian maupun koperasi dan UKM. Atas dasar itu Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pencapaiannya berikut program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dijabarkan lebih lanjut dalam laporan ini.
5
I.
VISI DAN MISI
1.
Pernyataan Visi
Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu:“Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Sehat dan Kuat” 2.
Pernyataan Misi
Untuk mencapai visi di atas Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan misi yaitu: “Memberdayakan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi”.
II.
TUJUAN
1.
Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional melalui: a. Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya. b. Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional.
2.
Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui : a. Mengembangkan kebijakan dan program‐program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian. b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UMKM.
3.
Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan produk‐produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4.
adaPeningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui peningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM.
5.
Meningkatkan Akses Pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.
6.
Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui: a.
Menumbumbukan wirausaha baru yang inovatif
6
b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai mengembangkan kewirausahaan di kalangan masyarakat. 7.
budaya
dan
Perbaikan Iklim Usaha yang Lebih Berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui: a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel. b. Menyediakan peraturan perundang‐udangan yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM.
III.
SASARAN UMUM
1.
Terciptanya iklim usaha yang konsusif bagi kebangkitan daya saing KUMKM.
2.
Berkembangnya usaha koperasi yang berskala besar sesuai dengan kompetensi dan jati diri koperasi.
3.
Meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam rangka penumbuhan kesadaran berkoperasi dan berwirausaha
4.
Meningkatnya jumlah KUMKM yang berkualitas dan semakin berperan dalam menumbuhkan wirausaha baru.
5.
Memperluas cakupan dan keterkaitan usaha KUMKM dalam menghadapi persaingan global
IV.
SASARAN STRATEGIS
1.
Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional dengan: a.
Meningkatkan koperasi berkualitas (2%) pertahun dan tumbuhnya (5%) jumlah koperasi secara Nasional. b. Meningkatnya rata‐rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM sebesar (5%) per tahun. c. Meningkatnya rata‐rata nilai investasi Koperasi dan UMKM sebesar 10% per tahun. 2.
Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan : a. Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat. b. Terselenggaranya diklat kewirausahaan bagi para sarjana calon wirausaha. c. Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan pedesaan. d. Tumbuh dan berkembangnya lembaga diklat bagi Koperasi dan UMKM.
7
e. f.
Tersedianya model‐model praktek terbaik (best practices) internasional bagi pemberdayaan Koperasi. Berkembangnya Koperasi dan UMKM dalam penerapan IT dan teknologi tepat guna.
3.
Peningkatan daya saing produk KUKM dengan : a. Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan UMKM dalam negeri. b. Menjaga 65% pangsa pasar Koperasi dan UMKM di bidang bisnis retail. c. Meningkatnya ekspor non migas UMKM sehingga pangsa terhadap ekspor non migas nasional minimal sebesar 20% pertahun.
4.
Pengembangan kemitraan KUKM dengan pelaku usaha melalui: Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan usaha.
5.
Peningkatan pemasaran produk KUKM dengan : a. Tumbuh dan berkembanganya trading house di seluruh propinsi. b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran. c. Meningkatnya promosi produk Koperasi dan UMKM d. Meningkatnya jumlah dan kualitas warung retail modern milik Koperasi dan UMKM. e. Memperkuat permodalan dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM di sentra‐sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan. f. Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industry kreatif dan pemberdayaan KUKM Nasional.
6.
Penyediaan akses pembiayaan KUMKM dengan : a. Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdistribusi 20 T/tahun b. Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat, dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM. c. Meningkatnya jumlah dan kualitas KSP/USP dan lembaga pembiayaan lainnya. d. Meningkatnya penyelenggaraan, pengembangan dan pengawasan KSP/USP. e. Memperkuat permodalan dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM di sentra‐sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.
7.
Pengembangan wirausaha KUKM baru dengan terciptanya 5.000 wirausaha baru dari kalangan sarjana.
8.
Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM dengan : a. Terselenggarakannya penataan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggungjawab. b. Tersedia dan terlaksananya peraturan perundang‐undangan dan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
8
c.
Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota. d. Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM. e. Sistem informasi KUKM on‐line
V.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal ke depan, Kementerian Koperasi dan UKM, telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM yang akan ditempuh dalam periode lima tahun mendatang. 1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM. 2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. 3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM. 4. Peningkatan Daya Saing SDM koperasi dan UMKM. 5. Penguatan kelembagaan koperasi. Secara spesifik, dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimum Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan strategi pemberdayaan koperasi dan UKM sebagai berikut: V. 1.
Strategi Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan perundang‐undangan dan kebijakan yang memudahkan dan berpihak pada tumbuh kembangnya koperasi dan UMKM secara nasional. Termasuk dalam hal ini adalah: Penataan peraturan perundang‐undangan di bidang koperasi dan UMKM; Sinkronisasi peraturan perundang‐undangan tingkat nasional dan daerah (Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota). Di sisi lain perlu pula untuk melakukan pengembangan berbagai kebijakan bidang LKM dan KSP/KJKS; pembentukan forum dan peningkatan koordinasi; Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat khususnya di daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan kajian terapan seperti OVOP dalam rangka peningkatan nilai tambah Produk Unggulan; Pengembangan hasil Kerjasama Internasional; Pengembangan model dalam Penerapan teknologi dan hasil‐hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha koperasi dan UMKM; Pengembangan dan peningkatan kualitas informasi koperasi dan UMKM, termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya.
9
V. 2.
Strategi Peningkatan Akses Kepada Sumber Daya Produktif Peningkatan akses kepada sumber daya produktif di antaranya berkaitan secara langsung dengan pembiayaan. Oleh karena itu strategi pengembangannya ditujukan pada penguatan permodalan bagi koperasi dan UMKM dalam berbagai bentuk skim kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai bentuk skim lainnya yang berkesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan koperasi dan UMKM, termasuk pembiyaan setelah sertifikasi tanah. Untuk memberikan cakupan yang lebih luas, selain dukungan dan pembiayaan langsung kepada pelaku usaha, pengembangan ditujukan pada LKM yaitu KSP/USP‐Koperasi baik konvensional maupun syariah. Dalam hal ini perlu diupayakan solusi penurunan suku bunga pinjaman dan berbagai kemudahan lain, khususnya bagi kredit mikro dan kecil. Selain aspek dukungan pembiayaan, dalam rangka restrukturisasi usaha perlu dikembangkan berbagai bentuk peningkatan dan atau perbaikan struktur kemampuan usaha yang berkaitan langsung dengan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, dalam bentuk restrukturisasi manajemen dan kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis, fasilitasi investasi koperasi dan UMKM dan pengembangan sistem bisnis. Dalam rangka memberikan layanan pembiayaan secara spesifik kepada koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB‐KUKM) yang secara khusus memberikan pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM. Lingkup pembiayaan dilakukan dalam bentuk pembiayaan kepada koperasi sektor rill; Pinjaman kepada koperasi dan UMKM strategis melalui lembaga perantara; Pembiayaan kepada koperasi dan UMKM melalui Perusahaan Modal Ventura (PMV); Pembiayaan kepada KSP/USP koperasi primer dan/atau KJKS/UJKS koperasi primer; Pembiayaan kepada UMK melalui KJKS dan UJKS koperasi sekunder; dan Pembiayaan kepada UKM melalui KSP dan USP koperasi sekunder.
V. 3.
Strategi Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM Peningkatan produksi merupakan mata rantai dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan.
10
Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya nano teknologi, yang kaya inovasi produk. Adapun aspek penting dalam pemasaran dan penguatan jaringan usaha ditujukan pada penguasaan pasar dalam negeri dan peningkatan pasar ekspor. Dalam kaitan itu, secara khusus Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Layanan Pemasaran KUKM (LPP‐KUKM) sebagai unit bisnis yang mandiri, tetapi tetap merupakan unit kerja di bawah Kementerian untuk memberikan fasilitasi promosi produk KUKM di pasar domestik maupun internasional. Lingkup kegiatannya adalah promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar, dan menyediakan sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi pemasaran dan pelatihan pemasaran produk KUKM. V. 4.
Strategi Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam pengembangan SDM berkaitan dengan kewirausahaan, perkoperasian, manajerial, keahlian teknis dan keterampilan dasar (live skill). Upaya Peningkatan Dayasaing SDM Koperasi dan UMKM dilakukan dengan: a.
Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian; memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; serta membentuk dan mengembangkan lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar (live skill) dan penciptaan wirausaha baru.
b. Penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM pengelola koperasi jasa keuangan dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan keuangan dan manajerial. c.
Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan wira koperasi, pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk/nano‐teknologi) dan peningkatan penerapan manajemen modern.
d. Pengembangan kelembagaan diklat KUMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan lembaga diklat dan inkubator melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta nasional dan asing.
11
V. 5.
Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi Upaya penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, selain tujukan pada peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha. Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan, merupakan bentuk penataan kelembagaan baik dalam arti legal formal, maupun peningkatan akuntabilitas pegelolaan kelembagaan koperasi. Aspek penting dalam pengutan kelembagaan ini berkaitan dengan Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi termasuk dalam hal ini adalah pemeringkatan koperasi dengan melakukan upaya meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi secara berjenjang melalui membangunkan (awakening), pemberdayaan (empowering), pengembangan (developing), penguatan (strengthening); Penataan administrasi dan evaluasi pemberian badan hukum koperasi; Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemas‐KOP); Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan KUMKM; serta Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi.
V. 6.
Strategi Umum a.
Strategi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM terkait secara langsung dengan pembina koperasi, yakni seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dan dinas/lembaga/badan yang menanggani koperasi dan UKM di propinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu pengembangan dan peningkatan tata kelola organisasi dan kualitas kinerja serta pertanggungjawaban publik, serta peningkatan akuntabilitas dan pengawasan (keinspektoratan). Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, Kementerian Koperasi dan UKM perlu merubah semangat birokrasi model lama, menjadi kekuatan organisasi yang mengedepankan nilai‐nilai profesional, kewirausahaan dan corporateness. Keinginan untuk melakukan perubahan demikian, disadari telah menjadi bagian penting dalam proses pembangunan pada masa kini dan mendatang. Terlebih lagi masyarakat telah semakin kritis dan berani dalam menyampaikan kritik dan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Asas‐asas umum dalam penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan
12
umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Perlu digarisbawahi bahwa aspek pentingnya adalah pelayanan dan bukan mencari keuntungan tetapi bersifat pemberdayaan. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur baik secara struktural maupun fungsional harus dilakukan secara gradual. Penataan secara mendasar kondisi struktur dan fungsi aparatur yang membidangi koperasi dan UKM perlu dilakukan, terutama dengan merubah mindset menjadi kekinian yang mengedepankan kinerja (birokrasi berbasis kinerja), dengan tanpa menghilangkan tugas dan wewenangnya sebagai organisasi pemerintah. Dalam hal ini perubahan dilakukan sejak tahap rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Dalam rangka meningkatkan kinerja dilakukan dengan memerbaiki prosedur kerja (business process), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan. Terkait dengan itu maka perlu perbaikan remunerasi sehingga makin mencerminkan resiko, tanggung jawab, beban kerja yang realistis dan berimbang. Di sisi lain perlu pula memperbaiki sistem dan tunjangan pensiun agar mencerminkan imbalan prestasi yang manusiawi namun tetap dapat dipenuhi oleh kemampuan anggaran. Adapun untuk melakukan peningkatan capaian kinerja dilakukan dengan pengawasan kinerja dan dampak reformasi, termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi. Selaras dengan itu perlu ditingkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat. b. Strategi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dukungan sarana dan prasarana sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UKM. Namun demikian perlu dicatat bahwa sarana prasarana yang ada perlu dimanfaatkan dengan baik dan optimal dalam rangka menjalankan efisiensi dan efektivitas kinerja
13
program dan kegiatan. Dalam kaitan itu perlu peningkatan, pembenahan dan pembangunan kembali beberapa sarana dan prasarana yang memadai yang secara langsung berpegaruh terhadap peningkatan kinerja program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM di tanah air.
VI.
PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar, khususnya menyangkut penugasan sesuai RPJPN periode 2005‐2025 dan RPJMN 2010‐2014, dan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I, serta amanah UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menugaskan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyelenggarakan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Atas dasar itu Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut: A. A. 1.
Program Generik Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya a. Pelaksanaan Anggaran dan Penatausahaan dan Inventarisasi BMN b. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang KUMKM c. Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi d. Peningkatan Kerjasama Luar Negeri Bidang KUMKM e. Perencanaan Penyusunan Program dan Koordinasi f. Pengawasan g. Pemeliharaan (Langganan daya dan jasa) h. Kehumasan dan pendidikan pelatihan aparatur i. Dukungan pemberdayaan KUKM di daerah
A. 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM a. Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang KUMKM b. Pengembangan Pusdiklat Terpadu Peningkatan SDM KUKM di Cisarua Bogor c. Pengembangan Wisma SMESCO KUKM dan Rumah Dinas Pejabat Eselon I dan II Jend. Gatot Subroto d. Pengembangan Pusat Bisnis KUMKM Jl. MT. Haryono Kav. 52‐53 Jakarta Selatan.
14
e.
B.
B.1.
Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor.
Program Teknis Program Teknis Kementerian Koperasi dan UKM adalah Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM
Kegiatan prioritas sesuai RPJMN 2010‐2014, dalam rangka peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, sebagai Prioritas Bidang Pembangunan Nasional adalah: 1.
Penataan peraturan perundang‐undangan terkait perkoperasian, LKM, pendaftaran dan perijinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produksi dalam negeri, dan penyebarluasan teknologi tepat guna, beserta ketentuan pelaksanaannya.
2.
Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan yang merugikan koperasi dan UMKM, baik yang sektoral maupun spesifik daerah
3.
Pembentukan forum koordinasi pemberdayaan koperasi dan UMKM
Selain kegiatan prioritas di atas, kegiatan Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM yang mendapatkan perhatian besar di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM adalah: 1. Perluasan penerapan penilaian dampak regulasi/kebijakan nasional dan daerah terhadap perkembangan dan kinerja koperasi dan UMKM 2. Peningkatan koordinasi lintas pelaku tingkat nasional dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di bidang kelembagaan 3. Peningkatan koordinasi lintas pelaku dalam penyelarasan upaya‐upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM di tingkat nasional di bidang restrukturisasi usaha 4. Peningkatan koordinasi lintas pelaku dalam penyelarasan upaya‐upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM di tingkat nasional di bidang pemasaran dan jaringan usaha 5. Peningkatan koordinasi lintas pelaku dalam penyelarasan upaya‐upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM Bidang Produksi di tingkat nasional 6. Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SDM KUMKM
15
B.2.
Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya Produktif
Kegiatan Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan sesuai RPJMN 2010‐ 2014, dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, substansi inti adalah Kredit Usaha Rakyat melalui : 1. Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya. 2. Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti KSP/KJKS, perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, pegadaian serta Lembaga Penjaminan Kredit dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi. 4. Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi. Kegiatan prioritas bidang sesuai RPJMN 2010‐2014, dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, sebagai Prioritas Bidang Pembangunan Nasional adalah: 1. Peningkatan peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyediaan dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, yang didukung penyelarasannya dengan program‐program pembiayaan nasional bagi koperasi dan UMKM. 2. Penyediaan skim‐skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mikro, seperti dana bergulir, bantuan sosial tanggung renteng. 3. Dukungan pengenalan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak terkecuali bagi sektor informal. 4. Pemasyarakatan dan pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan kecil. Sedangkan kegiatan peningkatan akses terhadap sumber daya produktif di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan kegiatan prioritas di atas adalah: 1. Pengembangan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit serta Pengambangan Sektor Strategis 2. Pengembangan dan peningkatan kualitas informasi koperasi dan UMKM, termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya. 3. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorietasi ekspor.
16
4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Program Pembiayaan Dana Bergulir KUMKM Pengembangan Pendanaan Bagi KUMKM Termasuk Penyediaan Dana Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Pembiayaan Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam Termasuk Pendirian Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KSP/KJKS dan Induk Pembiayaan LKM (APEX LKM). Pengembangan Permodalan, Kredit Program dan Skim Kredit Lainnya. Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan, Penerapan Kebijakan. Perpajakan, dan Sinergi Pembiayaan melalui anggaran daerah. Pengembangan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Termasuk Pendirian LPS Bagi Anggota KSP/KJKS. Penyusunan blueprint Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan. Penyediaan sistem insentif bagi penerapan standar kualitas produk dan jasa yang dihasilkan koperasi dan UMKM. Pengembangan sistem jaring pengaman dan perlindungan usaha bagi koperasi dan UMKM, termasuk advokasi hukum terkait persaingan usaha dan HaKI. Pengembangan jasa pendampingan dan konsultasi keuangan bagi koperasi dan UMKM. Dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pengembangan dan penyelenggaraan pendampingan usaha bagi koperasi dan UMKM, terkait aspek‐ aspek teknologi, manajemen, pemasaran, informasi, dan kerja sama usaha.
B.3.
Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
Kegiatan prioritas bidang sesuai RPJMN 2010‐2014, dalam rangka pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM, meliputi: 1. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor. Pengembangan dan penguatan sentra‐sentra produksi/klaster usaha skala mikro 2. dan kecil, terutama di daerah tertinggal dan terisolir. 3. Dukungan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk‐produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ekspor, atau investasi. 4. Dukungan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan, informasi pasar dan jaringan pemasaran baik domestik maupun ekspor. 5. Dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pendampingan dan konsultasi keuangan yang mendukung peningkatan akses koperasi dan UMKM kepada sumber‐sumber pembiayaan.
17
Sedangkan kegiatan pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan kegiatan prioritas di atas adalah: 1. Peningkatan peran UKM dalam pengembangan ekonomi daerah 2. Pengembangan sumberdaya koperasi dan UKM dalam peningkatan ekonomi kawasan 3. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor. 4. Peningkatan Kapasitas Kerjasama dan Jaringan B.4.
Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM
Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai RPJMN 2010‐2014, dalam rangka Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM, meliputi : 1. Penyusunan blueprint pengembangan kewirausahaan nasional yang didukung pembenahan pranata kelembagaan 2. Dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis, serta pola‐pola pengembangan lainnya sesuai blueprint pengembangan kewirausahaan 3. Peningkatan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi 4. Revitalisasi, dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM Sedangkan kegiatan Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan kegiatan prioritas di atas adalah: 1. Peningkatan Pengembangan SDM KUMKM melalui kerjasama Luar Negeri 2. Pemahaman perkoperasian melalui pendidikan formal dan non Formal 3. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM KUMKM 4. Peningkatan monitoring dan evaluasi diklat KUMKM B.5.
Penguatan Kelembagaan Koperasi
Kegiatan prioritas bidang sesuai RPJMN 2010‐2014, dalam rangka penguatan kelembagaan koperasi, meliputi: 1. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh‐contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai‐nilai dan prinsip‐prinsip koperasi yang baik.
18
2. 3.
4. 5.
Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antar koperasi, termasuk pengembangan koperasi sekunder Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi Peningkatan kemampuan pembina koperasi.
Sedangkan kegiatan penguatan kelembagaan koperasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan kegiatan prioritas di atas adalah: 1. Penyelenggaraan penyuluhan perkoperasian bagi masyarakat 2. Pengembangan Sistem Advokasi bagi Koperasi dan UMKM 3. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antar koperasi, termasuk pengembangan koperasi sekunder 4. Penguatan gerakan koperasi untuk lebih berperan di dalam membangun kemandirian koperasi 5. Peningkatan peran Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah
VII.
PROGRAM/KEGIATAN DAN RENCANA KERJA BERDASARKAN UNIT ESELON I
Agar proses pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan dapat dengan mudah dilakukan dan melekat dalam struktur organisasi Kementerian Koperasi dan UKM, serta merujuk keberadaan Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1846/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009, tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran mengimplementasikan fokus program tersebut di atas dengan pendekatan Kedeputian sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, maka Kementerian Koperasi dan UKM serta menginisiasi program, kegiatan dan rencana kerja berdasarkan unit eselon I, sebagai berikut: A.
Deputi Bidang Kelembagaan, dengan prioritas kegiatan:
1.
Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM meliputi: a. Pelaksanaan penilaian koperasi sebagai sarana penilaian koperasi berkualitas; b. Terlaksananya sosialisasi program Gemaskop;
19
c. Bimbingan teknis tentang perkoperasian kepada aparat pembina; d. Penguatan kelembagaan koperasi melalui temu konsultasi nasional; e. Badan Hukum koperasi yang diumumkan dalam berita negara. 2.
Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi melalui: a. Pengesahan akta pendirian koperasi tingkat Nasional; b. Sistem administrasi Badan Hukum koperasi berbasis IT; c. Menerbitkan surat ijin pembukaan kantor cabang KSP/USP; d. Temu konsultasi perkoperasian dengan NPAK.
3.
Penataan Peraturan Perundang‐Undangan, meliputi: a. Penyempurnaan Undang‐Undang Koperasi dan Peraturan pelaksanaannya; b. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU No.20 tahun 2008; c. Penelaahan Perda yang menghambat perkembangan Koperasi; d. Sosialiasi peraturan dibidang perkoperasian.
4.
Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP) melalui: a. Sosialisasi program GEMASKOP kepada tokoh masyarakat/kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif dan gerakan koperasi; b. Semiloka peningkatan peran koperasi siswa sebagai laboratorim perkoperasian; c. Sosialisasi model kerjasama koperasi sekunder‐primer d. Edukasi pendampingan dan ujicoba pola hubungan koperasi sekunder‐ primer; e. Pendampingan koperasi dalam pelaksanaan RAT; f. Sosialisasi peningkatan kapasitas anggota koperasi.
5.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dibidang Pengendalian dan Akuntabilitas koperasi melalui: a. Menerapkan pertanggungjawaban laporan keuangan yang transparan dan akuntabel; b. Bimbingan teknis tentang perkoperasian kepada aparat pembina; c. Menerapkan dan akuntabilitas keuangan koperasi.
6.
Koordinasi Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan koprasi dan UKM melalui pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM.
20
B.
Deputi Bidang Produksi, dengan Prioritas Kegiatan:
1.
Pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura, melalui: a. Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUKM di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; b. Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; c. Bantuan pengembangan koperasi di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura.
2.
Pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM dibidang kehutanan dan perkebunan, melalui: a. Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUKM d ibidang kehutanan dan perkebunan; b. Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM di bidang kehutanan dan perkebunan; c. Bantuan pengembangan koperasi di bidang kehutanan dan perkebunan.
3.
Pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM di bidang perikanan dan peternakan, melalui: a. Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUKM dibidang perikanan dan peternakan; b. Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM dibidang perikanan dan peternakan; c. Bantuan pengembangan koperasi di bidang perikanan dan peternakan.
4.
Pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM dibidang industri kerajinan dan pertambangan, melalui: a. Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUKM dibidang industri kerajinan dan pertambangan; b. Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM dibidang industri kerajinan dan pertambangan; c. Bantuan pengembangan koperasi di bidang industri kerajinan dan pertambangan.
5.
Pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha, melalui: a. Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUKM dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha; b. Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha KUKM dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha;
21
c.
Bantuan pengembangan koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha; d. Koordinasi dalam rangka penyelarasan program pemberdayaan KUKM di bidang deputi bidang produksi; e. Koordinasi dan sosialisasi dalam rangka pemantapan produktivitas KUKM di bidang produksi. C.
Deputi Bidang Pembiayaan, dengan Prioritas Kegiatan:
1.
Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM, melalui: a. Lembaga pembiayaan bukan bank yang dibentuk; b. Bimbingan teknis optimalisasi bidang pendanaan jangka menengah dan jangka panjang; c. Sistem jaringan kerjasama pembiayaan antar koperasi (primer dan sekunder); d. Naskah kerjasama pembiayaan.
2.
Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP‐Koperasi, KJKS/UJKS‐ Koperasi dan LKM melalui; a. LKM yang terdaftar dan rerakreditasi sesua dengan badan hukum koperasi; b. Rancangan peraturan Lembaga Keuangan Mikro; c. Rancangan peraturan pengembangan dan pengawasan KSP/KJKS; d. Rancangan peraturan lembaga APEX‐LKM/Koperasi Simpan Pinjam.
3.
Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, melalui: a. Linkage program antara Bank Umum dengan koperasi; b. Koperasi penerima bantuan dana program penyediaan dana bagi perempuan dan pemuda pelaku usaha mikro; c. Pendampingan konsultan keuangan yang ditingkatkan kapasitasnya; d. Konsultasi Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang ditingkatkan kapasitasnya; e. Koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan jasa pendampingan dan konsultan keuangan, baik yang disediakan pemerintah, swasta maupun masyarakat; f. Skim kredit/pembiayaan bagi koperasi, usaha mikro dan kecil.
4.
Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM melalui: a. Pelayanan kredit/pembiayaan bagi koperasi dan UMKM melalui KBPR/BPR, LKBB & LKM; b. Dukungan pembiayaan bagi KUMKM melalui dana APBD.
22
5.
D.
Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi Koperasi dan UMKM melalui: a. Jumlah PPKD yang melaksanakan Co‐guarentee dengan Lembaga Penjamin Nasional; b. Memfasilitasi pembentukan perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, dengan Prioritas kegiatan;
1. 2. 3. 4. 5. 6.
E.
Pengembangan dan perluasan pasar ekspor Koperasi dan UKM, melalui: akses pasar KUKM di pasar Internasional. Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM, melalui: fungsi dan kualitas sarana prasarana pemasaran melalui koperasi. Pengembangan kemitraan Koperasi dan UMKM, melalui: kemitraan pemasaran produk KUMKM. Pengembangan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM, melalui: akses pasar produk KUMKM dalam negeri. Pengembangan promosi produk Koperasi dan UKM, melalui: akses promosi bagi produk KUMKM. Penyusunan program monitoring evaluasi bidang pemasaran dan jaringan usaha, melalui: sistem penyusunan rencana kerja/teknis/program evaluasi bidang pemasaran dan jaringan usaha UMKM. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
1.
Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP‐USP melalui; a. Pelatihan kepada pengelola LKM; b. Pelatihan kepada manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM; c. Peningkatan fungsi lembaga pendidikandan pelatihan profesi (LPD) KJK dan tempat uji kompetensi (TUK).
2.
Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan melalui; a. Blueprint pengembangan kewirausahaan; b. Pemasyarakatan kewirausahaan; c. Diklat kewirausahaan, wirausaha lanjutan dan calon wirausaha baru.
3.
Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi melalui; a. Penyempurnaan kurikulum dan modul diklat vocational; b. Diklat keterampilan teknis/vocational dan manajerial;
23
c.
Diklat keterampilan manajerial kepada KUMKM.
4.
Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM melalui: a. Peningkatan kapasitas SDM pada lembaga Diklat, tenaga pengelola, instruktur, aparat pembina; b. Penyempurnaan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluh perkoperasian; c. Kurikulum dan modul dikat perkoperasian; d. Peningkatan pemahaman perkoperasian.
5.
Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan SDM KUMKM melalui; a. Pelatihan pengembangan koperasi perdesaan; b. Penumbuhan Wirausaha Baru Melalui Dukungan Fasilitasi Praktek Usaha, Lembaga Pendidikan Pedesaan, untuk tempat praktek keterampilan usaha (TPKU); c. Bimbingan teknis pengembangan usaha TPKU; d. Diklat pengelola TPKU; 5) pelatihan keterampilan teknis bagi masyarakat.
F.
Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, dengan Kegiatan Prioritas:
1.
Perluasan Program KUR, melalui: perluasan program KUR.
2.
Peningkatan produktivitas dan mutu UMKM, melalui: a. Akses UMKMK terhadap pengenalan inovasi dan penerapan teknologi tepat guna, b. Akses UMKMK terhadap pemanfaatan HKI, keamanan pangan, kehalalan dan mutu produk.
3.
Pengembangan restrukturisasi usaha Koperasi dan UMKM, melalui: Koperasi dan UKM melaksanakan sistem resi gudang, Surat Utang Koperasi (SUK), restrukturisasi manajemen KUKM.
4.
Pemberdayaan layanan pengembangan bisnis, melalui: a. Pendampingan pengembangan KUMKM dan wirausaha baru, b. Lembaga pendamping dalam pengembangan bisnis KUMKM.
5.
Pengembangan fasilitasi investasi UKMK, melalui: a. Kapasitas usaha UKMK melalui investasi, b. Koperasi penerima bantuan bagi UMKM di daerah tertinggal.
6.
Pengembangan sistem bisnis, melalui: a. Kemampuan bisnis KUMKM sentra,
24
b. Penggunaan TIK dalam menjalankan usaha KUMKM, c. Koperasi penerima bantuan sarana pengembangan sistem bisnis, d. Publikasi informasi bisnis KUMKM melalui media digital dan media cetak. G.
Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, dengan Kegiatan Prioritas;
1.
Penelitian Koperasi dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui: kajian dalam rangka peningkatan peran Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah.
2.
Penelitian UKM dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui: kajian dalam rangka peningkatan peran UKM dalam pengembangan ekonomi daerah.
3.
Penelitian sumberdaya Koperasi dan UKM dalam peningkatan ekonomi kawasan, melalui: kajian dalam rangka peran sumberdaya Koperasi dan UKM dalam pengembangan ekonomi kawasan.
4.
Pengembangan perkaderan UKMK melalui peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan, melalui: kajian dalam rangka peran stakeholder dan jaringan.
VIII. RENCANA KINERJA TAHUN 2011 Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah menetapkan target untuk masing‐ masing sasaran yang harus dicapai untuk tahun 2011. Target ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 46.1/Kep/M.KUKM.1/VI/2010 yang secara khusus mengatur Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010‐2014. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama ini merupakan dokumen resmi yang menjadi pegangan bagi masing‐masing penanggung jawab program dan kegiatan serta sebagai upaya keterpaduan meraih kinerja capaian sasaran. Dokumen Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan capaian terget pada tahun 2011, tersaji sebagai berikut:
25
RENCANA KERJA TAHUNAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2011 Peningkatan jumlah dan peran KUMKM dalam perekonomian nasional
I.
Sasaran Utama : a).
Meningkatnya koperasi berkualitas (10%) dan tumbuhnya (5%) jumlah koperasi secara nasional
No
Sasaran
Tahun 2011
1.
Meningkatnya koperasi berkualitas (%)
2
2.
Meningkatnya jumlah koperasi (%)
1
3.
RAT (%)
50
b).
Meningkatnya rata‐rata jumlah penyerapan tenaga kerja UMKM sebesar 5% pertahun
No
Sasaran
Tahun 2011
Meningkatnya rata‐rata jumlah penyerapan tenaga kerja UMKM (%)
5
‐
c).
Meningkatnya rata‐rata nilai investasi UMKM sebesar 10% pertahun
No
Sasaran
Tahun 2011
‐
Meningkatnya rata‐rata nilai investasi UMKM (%)
10
II.
Peningkatan daya saing produk KUKM Sasaran Utama : a) No
Meningkatnya kemampuan usaha UMKM sentra/klaster Sasaran
Tahun 2011
1. ‐ Jumlah UMKM yang memahami dan menerapkan 400 UMKM
Hak Kekayaan Intelektual (HkI), labelisasi halal dan mutu
26
No
Sasaran
Tahun 2011
2. 2 Jumlah KUKM yang menerima pendampingan TIK 500 KUKM
dan bimbingan pengelola usaha 3. 3 Jumlah lembaga pendamping yang ditingkatkan 80 pendampingan
kapasitasnya KUMKM
dalam
pengembangan
usaha
4. 4 Jumlah UMK yang memahami dan mengakses 500 UMK
. sumber‐sumber investasi III.
Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasaran produksi KUMKM Sasaran Utama : a)
Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana produksi KUMKM
No
Sasaran
Tahun 2011
1.
Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana 56 Kop produksi KUKM
2.
Meningkatnya jumlah koperasi pengembangan energi terbarukan
dalam 10 Kop
b)
Tersusunnya model pemberian insentif dalam rangka pengembangan usaha produksi KUMKM
No
Sasaran
Tahun 2011
‐
Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM
5 model
IV.
Pengembangan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM Sasaran Utama : a) No
Terpromosikan dan terpasarkannya produk Koperasi dan UMKM Sasaran
3. A Jumlah KUKM yang berpameran
Tahun 2011 3615 KUKM
27
4.
Jumlah KUKM yang difasilitasi bermitra
1650 KUMKM
5.
Jumlah sarana pemasaran yang dibangun
45 Unit
6. Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam 1800 UMI
peningkatan kapasitas pasar b)
Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industry kreatif dan pemberdayaan KUKM Nasional
No ‐
Sasaran
Tahun 2011
Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industry • KUKM Mitra 165 kreatif dan pemberdayaan KUKM Nasional • KUKM terlayani 1680
V. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM Sasaran Utama a)
Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat, dan penjaminan bagi koperasi dan UMKM
No
Sasaran
Tahun 2011
1.
Meningkatnya jumlah koperasi yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage program
100 koperasi
2.
Tersalurnya bantuan sosial kepada 7.900 1.200 UMi/koperasi kelompok pelaku usaha mikro/koperasi
3.
Terfasilitasinya pengembagnan penjaminan kredit daerah melalui pola coguarantee dengan lembaga penjaminan Nasional pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD)
13 Prov
4.
Terfasilitasinya pembentukan penjamin kredit daerah (PPKD)
2 PPKD
5.
Terwujudnya fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan implementasi kebijakan perpajakan
perusahaan
200 koperasi
28
No
Sasaran
Tahun 2011
6.
Meningkatnya jumlah KSP/KJKS sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sehat, kuat dan dipercaya
100 LKM
b)
Peningkatan Kapasitas Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dalam rangka peningkatan akses pembiyaan KUMKM kepada Lembaga Keuangan Perbankan
No
Sasaran
Tahun 2011
‐
Meningkatkan kapasitas Konsultan Keuangan Mitra Bank selaku tenaga pendamping KUMKM dalam menjembatani KUMKM dalam mengakses kredit kepada Lembaga Keuangan Perbankan.
200 KKMB
c)
Meningkatnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi KUMKM No
Sasaran
Tahun 2011
‐
Sebaran UMKMK yang memahami dan mengakses program KUR
33 prop
VI.
Pengembangan wirausaha KUKM baru Sasaran Utama : a)
Terciptanya 5.000 wirausaha baru dari kalangan sarjana No
Sasaran
1. . Terciptanya calon wirausaha baru 2. Tersedianya sistem pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi 3. Terciptanya Sarjana Wirausaha Pemula
Tahun 2011 1.000 org 3 modul 400 orang peserta
100 org
b)
Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan pedesaan
29
No ‐
Sasaran
Tahun 2011
Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan 100 Unit pedesaan
c). Meningkatnya jumlah SDM koperasi dan UMKM yang mengikuti DIKLAT No
Sasaran
Tahun 2011
1
Meningkatnya jumlah SDM KUMKM yang mengikuti DIKLAT
3.420 org
2
Meningkatnya manager/kepala cabang Koperasi jasa keuangan yang memiliki sertifikat kompetensi
200 org
VII. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM Sasaran Utama : a)
Penatanaan Perundang‐Undangan yang terkait dengan KUMKM, dan pengusulan pencabutan peraturan yang menghambat pertumbuhan KUMKM No
Sasaran
Tahun 2011
1.
Penataan peraturan perundang‐undangan terkait dengan perkoperasian dan LKM
6 Per‐UU
2.
Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan KUMKM, baik yang sektoral maupun spesifik daerah
40 regulasi
Sasaran Utama : b)
Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan koperasi dan UKM
30
No ‐
Sasaran
Tahun 2011
Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM
4 kajian
Sasaran Utama : c)
Tersedianya praktik terbaik (best practices) international bagi pemberdayaan Koperasi dan UKM
No
Sasaran
Tahun 2011
‐
Tersedianya praktik terbaik (best practices) internasional bagi pemberdayaan koperasi dan UMKM
1 forum
VIII. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Bidang Koperasi dan UKM No
Sasaran
Tahun 2011
1
Pelaksanaan Anggaran dan Penatausahaan 100 % dan Inventarisasi BMN
2
Perencanaan Koordinasi
Penyusunan
Program
dan
12 paket
31
BAB III ANALISIS KINERJA Laporan Analisis Kinerja Pembangunan Koperasi dan UKM tahun 2011 ini, disusun dengan merujuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan mengunakan Formulir Pengukuran Kinerja (Lampiran III/1‐5). Perlu disampaikan bahwa pengukuran kinerja didasarkan atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Kementerian Koperasi dan UKM, periode 2010‐2014. Dalam hal ini telah ditetapkan 10 sasaran strategis, meliputi: 1. Peningkatan jumlah dan peran KUMKM dalam perekonomian nasional 2. Pemberdayaan KUMKM 3. Peningkatan daya saing produk KUKM 4. Pengembangan Kemitraan KUKM dengan pelaku usaha 5. Peningkatan pemasaran produk KUKM 6. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM 7. Pengembangan wirausaha KUKM baru 8. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM 9. Pengembangan Realisasi KUR bagi KUMKM 10. Pengembangan pemasaran produk koperasi dan UMKM Dalam perkembangan selanjutnya selaras dengan sasaran Renstra Kementerian telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah periode 2010‐2014. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010‐2014 yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 46.1/Kep/M.KUKM.1/VI/2010 tersebut selanjutnya menjadi dasar dan panduan dalam mencapai target serta pengukuran kinerja kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
32
I.
EVALUASI KINERJA
Kementerian Koperasi dan UKM selama tahun 2011 telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan. Dengan pendekatan menurut masing‐masing target dalam Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2011, dilakukan pengukuran kinerja tahun 2011, dengan mengetahui sejauh mana keberhasilan program dan kegiatan tersebut. Hasil pengukuran kinerja menurut masing‐ masing sasaran sesuai Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2011 , disampaikan sebagai berikut:
SASARAN I MENINGKATNYA JUMLAH DAN PERAN KUMKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, pada sasaran ini telah ditetapkan 5 indikator capaian, yaitu: (1) Meningkatkan koperasi berkualitas sebesar 2 %; (2) Tumbuhnya jumlah koperasi secara Nasional sebesar 1 %; (3) Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT 50 %; (4) Meningkatnya rata‐rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM 5%; (5) Meningkatnya rata‐rata nilai investasi Koperasi dan UMKM 10 %. Untuk mencapai target tersebut pada Tahun Anggaran 2011 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja Deputi Bidang Kelembagaan. Sedangkan aspek lain dalam sasaran ini merupakan hasil dari multiplier kegiatan ekonomi secara nasional yang berpengaruh positif terhadap pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dengan pertimbangan efektifitas pencapaian sasaran, program ini difokuskan ke dalam beberapa kegiatan utama, yaitu: a. Penerbitan SK Badan Hukum Koperasi b. Peningkatan Kualitas Koperasi yang badan hukumnya diumumkan dalam berita Negara RI c. Pembenahan koperasi tidak aktif ditingkat provinsi d. Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Koperasi Menuju Skala Besar e. Penyelenggaraan Temu Konsultasi Perkoperasian dengan Ikatan Notaris Indonesia f. Inventarisasi koperasi yang dirangking g. Inventarisasi Koperasi Berprestasi dan Penerima Award h. Inventarisasi dan fasilitasi bagi Provinsi/Kabupaten/kota Penggerak koperasi
33
i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v.
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Penguatan Kelembagaan Koperasi‐koperasi dikalangan wanita Penyelenggaraan Temu Konsultasi Nasional dalam rangka penguatan Kelembagaan koperasi Penyelenggaraan Pertemuan ICA Pelaksanaan Penataan Ketatalaksanaan Koperasi Berskala Besar ditingkat provinsi Penyelenggaraan Sosialisasi Program gemaskop Kepada Tokoh Masyarakat/ Kelompok strategsi, Kelompok ekonomi Produktif dan Gerakan Koperasi Penyelenggaraan Temu Konsultasi Peningkatan Peran Koperasi Siswa Sebagai Laboratorium Ekonomi Penyelenggaraan Kajian dan Pembahasan INPRES tentang GEMASKOP Pelaksanaan Uji Coba Aplikasi Member Card pada Koperasi berskala Besar Penyusunan Pedoman tata Cara Pelaksanaan rapat Anggota Tahunan Inventarisasi dan Identifikasi Koperasi Yang mendapat pendampingan dalam pelaksanaan RAT Penyelenggaraan Jambore koperasi dikalangan pemuda dan wanita Inventarisasi koperasi yang menerapkan pertangungjawaban laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Penyelenggaraan Bimbingan Teknis tentang Perkoperasian kepada aparat pembina dan gerakan koperasi Pelaksanaan Penerapan transaksi sistem akuntansi dan akuntabilitas koperasi berskala besar
Adapun keseluruhan capaian kinerja sasaran tersebut disajikan pada Tabel 3.1 di bawah ini: TABEL 3.1. PENGUKURAN PENINGKATAN JUMLAH DAN PERAN KUMKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL 2011 SASARAN MENINGKATNYA JUMLAH DAN PERAN KUMKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL
INDIKATOR SASARAN Meningkatkan koperasi berkualitas Tumbuhnya jumlah koperasi secara Nasional Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT
TARGET
REALISASI
%
2 % 1 %
1,85 % 6,02 %
92,7% 602%
50 %
50%
100%
34
2011 SASARAN
INDIKATOR SASARAN Meningkatnya rata‐ rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM Meningkatnya rata‐ rata nilai investasi Koperasi dan UMKM
TARGET
REALISASI
%
5 %
5,15 %
103%
10 %
16,50 %
165%
Dengan memperhatikan data pada tabel di atas dapat dipaparkan pencapaian kinerja, sebagai berikut: 1.
Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas
2.
Pada akhir periode RENSTRA 2004‐2009 diketahui bahwa jumlah koperasi berkualitas yang memiliki klasifikasi A,B,C sebanyak 53.501 unit. Sementara itu jumlah koperasi berkualitas pada tahun 2010 dari hasil pemeringkatan diperoleh 1.321 unit dari 1.503 unit yang disurvey. Total koperasi berkualitas pada akhir tahun 2010 sebanyak 54.643 unit Pada periode 2009 – 2010 terjadi peningkatan jumlah koperasi berkualitas sebesar 2,13%. Pada tahun anggaran 2011 kembali dilakukan pemeringkatan terhadap 1.000 koperasi, dari sini didapatkan 927 koperasi berkualitas. Dengan hasil ini, maka telah terjadi peningkatan jumlah koperasi berkualitas sebesar 1,85%. Realisasi peningkatan jumlah koperasi berkualitas ini lebih rendah dari target yang ditetapkan yakni 2%, sehingga realisasi tingkat capaian sasarannya sebesar 92,7%. Dengan hasil ini, jumlah keseluruhan koperasi berkulitas pada akhir 2011 mencapai 55.570 unit atau 79,39 % dari target 70.000 koperasi berkualitas pada akhir tahun RENSTRA 2010 ‐ 2014. Tumbuhnya Koperasi Secara Nasional Nilai capaian target pertumbuhan koperasi secara nasional sangat sempurna, yakni 6,02% atau terjadi peningkatan jumlah koperasi sebanyak 10.699 sepanjang tahun 2011. Dari 177.482 unit pada tahun 2010 menjadi 188.181 unit pada tahun 2011. Capaian sasaran ini jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 1%. sehingga nilai pencapaian sasarannya sebesar enam kali dari target yang ditetapkan. Jika dilihat data mulai tahun 2009, jumlah koperasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2009 jumlah koperasi di seluruh Indonesia sebanyak 170.411 unit dan pada tahun 2010 bertambah menjadi 177.482 unit (telah terjadi peningkatan sebesar 4,15%). Dari jumlah tersebut teridentifikasi koperasi aktif pada tahun 2009 sebanyak
35
3.
4.
5.
120.473, sedangkan koperasi aktif pada tahun 2010 sebanyak 124.855 unit koperasi. Pada periode Tahun Anggaran 2010 telah terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 3,64%. Meningkatnya Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT Upaya peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT terealiasi dengan sempurna. Dari target 50% koperasi terealisasi 50%, sehingga nilai capaian sasarannya 100 %. Peningkatan ini didasarkan atas data jumlah koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2010 yaitu 58.534 unit, dan pada tahun 2011 sebanyak 87.801 unit sehingga terjadi peningkatan sebanyak 29.267 unit (50 %). Peningkatan ini lebih besar daripada peningkatan pada tahun 2009 – 2010 yang mencapai 48,5%. Meningkatnya Rata‐Rata Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Pada periode 2011 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja koperasi yang cukup signifikan, sebanyak 18.470 orang. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja koperasi sebanyak 358.768 orang menjadi 377.268 orang pada tahun 2011. Penyerapan tenaga kerja dibagi menjadi dua kategori, yakni kategori staf dan manajerial. Secara keseluruhan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 5,15 % selama tahun 2011. Peningkatan ini lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 5 %. Dengan demikian indikator sasaran peningkatan rata‐rata jumlah penyerapan tenaga kerja koperasi dan UKM tercapai 103 %. Dibandingkan dengan tahun‐tahun sebelumnya peningkatan penyerapan tenaga kerja koperasi dan UKM adalah lebih tinggi. Pada periode tahun 2009 sampai 2010, penyerapan tenaga kerja UMKM mengalami peningkatan sebesar 3,32%. Peningkatan pada periode 2010 di bawah target capaian yang telah ditetapkan, yaitu 5 %, dengan pencapaian indikator penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM hanya 66,40 %. Meningkatnya Rata‐Rata Nilai Investasi Koperasi dan UMKM Pada periode tahun anggaran 2011 pertumbuhan rata‐rata nilai investasi pada koperasi dan UMKM sangat besar. Dari Rp 72,82 trilyun pada tahun 2010 menjadi Rp 95,06 trilyun pada tahun 2011, mengalami peningkatan sebesar Rp 10,69 trilyun atau 16,50%. Peningkatan ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 10 % pada tahun 2011. Dengan demikian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini sebesar 165%.
36
Peningkatan nilai investasi ini berdampak positif terhadap volume usaha koperasi dan UKM yang rata‐rata naik 23,74 %. Kenaikan investasi yang berkorelasi positif dengan peningkatan volume usaha, diikuti dengan peningkatan nilai sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang rata‐rata naik 12,81 % atau sebesar Rp 0,72 trilyun. Peningkatan nilai investasi koperasi dan UKM didasari oleh tren posisitf pada periode sebelumnya. Pada tahun 2007 hingga 2009 nilai investasi terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM diketahui nilai investasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun 2007 mengalami kenaikan. Meskipun pada tahun 2008 investasi UKM sedikit mengalami penurunan pada Tahun 2009 nilai investasi KUKM kembali meningkat drastis dengan peningkatan sebesar 38,89% dibandingkan dengan tahun 2008. Dengan demikian maka hasil capaian seluruh indikator sasaran “Meningkatnya jumlah dan peran KUMKM dalam perekonomian nasional” dapat dinyatakan berhasil dan telah terealisasi dengan baik, sesuai dengn rencana. Bahkan dari beberapa indikator sasaran tersebut, memiliki capaian di atas 100 %.
SASARAN II PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KOPERASI UMKM Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM diukur dengan 3 indikator, yaitu: (1) Jumlah UMKM yang memahami dan menerapkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), labelisasi halal dan mutu; (2) Jumlah lembaga pendamping yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengembangan usaha KUMKM; (3) Jumlah UMK yang memahami dan mengakses sumber‐sumber investasi; Peningkatan daya saing produk koperasi UMKM dicapai dengan beberapa kegiatan yang dilaksankan oleh Deputi Pemasaran dan jaringan Usaha dan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturitasi Usaha dan Deputi Produksi. Untuk memfokuskan pada sasaran yang ingin dicapai, kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a. Pengembangan Koperasi dan UMKM pengelola bisnis ritel modern penerima bimbingan teknis b. Pengembangan jaringan Pemasaran usaha Mikro / PKL yang terfasilitasi c. Pengembangan Jaringan Pemasaran bagi Usaha Mikro yang difasilitasi melalui identitas produk d. Penyelenggaraan Koordinasi program pemasaran dan jaringan usaha
37
e. f. g. h. i. j. k.
l.
Fasilitasi bagi Koperasi dan UMK dengan Teknologi tepat guna Penyelenggaraan fasilitasi bagi UMK untuk menerapkan standarisasi mutu, sistem HKI dan Kehalalan Produk Seleksi tenant di Inkubator ICT (ITS) Seleksi tenant di Inkubator Industri Kreatif dan Agrobisnis Pelatihan dan Pendampingan Tenant ICT Pelatihan dan Pendampingan Tenant Agribisnis Peningkatan kapasitas forum pengembangan sentra/klaster di Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Nusa Tenggara Barat, melalui fasilitasi kegiatan temu usaha penguatan forum sentra/klaster Pengembangan akses permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Adapun capaian kinerja masing‐masing indikator disajikan pada tabel 3.3, sebagai berikut: TABEL. 3.3. PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KOPERASI UMKM SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KOPERASI UMKM
Jumlah UMKM yang memahami dan menerapkan Hak Kekayaan Intelektual (HkI), labelisasi halal dan mutu Jumlah lembaga pendamping yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengembangan usaha KUMKM Jumlah UMK yang memahami dan mengakses sumber‐ sumber investasi
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
400 UMKM
500 KUKM
125%
80 pendamping
80 pendamping
100%
500 (424) UMK
424 UMK
100%
Paparan secara terperinci dari capaian indikator dalam sasaran ini disampaikan sebagai berikut: 1.
Meningkatnya UMKM yang Memanfaatkan dan Mensertifikasi Sistem HKI (SNI, ISO, HKI, Halal dan Keamanan Pangan) Pada tahun 2011 Kementerian Koperasi dan UKM berhasil memfasilitasi 500 KUKM dalam penerapan standarisasi mutu, sistem HKI dan kehalalan tersebut. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa target sasaran ini terealiasi melampui target yang ditetapkan sebanyak 400 KUKM. Maka nilai capaian sasaranya adalah 125%. Pada tahun sebelumnya (2010) sasaran ini tidak mencapai target yang ditetapkan.
38
2.
3.
Capaian peningkatan KUKM yang memanfaatkan dan mensertifikasi sistem HKI (SNI, ISO, HKI, halal dan keamanan pangan) hanya 307 KUKM atau di bawah target yang ditetapkan sebanyak 400 UMK. Untuk memacu pencapaian target sasaran ini, pada tahun 2010 Kementerian Koperasi dan UKM telah menjalin kerjasama dengan Ditjen HKI, Perguruan Tinggi dan Konsultan HKI dan sosialisasi pendampingan HKI yang dilaksanakan di 5 (lima) Provinsi yaitu Maluku, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kota Batam dan Sulawesi Selatan. Jumlah lembaga pendamping yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengembangan usaha KUMKM Penguatan Lembaga Pendamping sebagai pengembang Bisnis koperasi dan UKM telah berhasil meningkatkan kapasitas 80 lembaga pendamping dalam pengembangan usaha KUKM. Dengan hasil tersebut, maka target pencapaian sasaran terealisasi 100%. Pencapian sasaran ini merupakan hasil kinerja secara bertahap dari tahun‐tahun sebelumnya. Salah satu kegiatan yang ikut andil dalam merealisasikan sasaran ini adalah peningkatan kapasitas forum pengembangan sentra/klaster di Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Nusa Tenggara Barat, melalui fasilitasi kegiatan temu usaha penguatan forum sentra/klaster. Manfaat kegiatan ini dirasakan langsung oleh para pengrajin di dalam sentra. Jumlah UMK yang memahami dan mengakses sumber‐sumber investasi Pencapaian sasaran ini terealisasi dengan cukup dengan nilai capaian 100%. Dari 424 UMK yang ditargetkan memahami dan mengakses sumber‐sumber invetasi, terealisasi sebanyak 424 UMK yang telah menunaikan akad pinjaman/pembiayaan. Untuk menjamin ketepatan sasaran, pencapian sasaran ini juga disukung dengan monitoring dan evaluasi penyaluran dan pemanfaatan skim kredit usaha mikro dan kecil (SUP‐005)
SASARAN III PENINGKATAN JUMLAH JUMLAH DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI KUMKM Keberhasilan sasaran Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sarana dan Prasarana Produksi KUMKM diukur dengan 3 indikator, yaitu: (1) Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana usaha (2) Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan
39
(3)
Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUKM
Capaian kinerja indikator sasaran di atas dilaksanakan secara simultan oleh Deputi Bidang Produksi dengan kegiatan sebagai berikut: •
Penyusunan dokumen program dan kegiatan pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
•
Penyusunan Dokumen konsep model dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
•
Penyusunan Pedoman teknologi tepat guna dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
•
Monitoring dan Evaluasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
•
Penyelenggaraan dan partisipasi dalam Forum sidang internasional
•
Penyaluran insentif bagi Koperasi penerima bantuan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
•
pemberdayaan usaha koperasi dan UKM dibidang kehutanan dan perkebunan
•
Pemberdayaan usaha koperasi dan UKM dibidang Perikanan dan Peternakan
•
Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UKM dibidang Industri Kerajinan dan pertambangan
•
Pemberdayaan Usaha KUKM dibidang ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
•
Program Peningkatan Kehidupan Nelayan Melalui Pengembangan Usaha Perikanan oleh Koperasi
•
Pengembangan Model Inkubator Green Energy Adapun capaian kinerjanya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: TABEL 3.4 JUMLAH DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI KUMKM
SASARAN PENINGKATAN JUMLAH DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI KUMKM
INDIKATOR SASARAN Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
56 kop
80 kop
142,85%
10 kop
10 kop
100%
5 model
5 model
100%
40
Paparan secara terperinci dari capaian indikator dalam sasaran ini disampaikan sebagai berikut: 1. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana usaha
2.
Sasaram ini tercapai melampaui target yang ditetapkan, dimana dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ditargetkan 56 KUKM, dan realisasinya jauh lebih banyak, yakni 80 KUKM. Dengan hasil ini maka nilai capaian sasarannya sebesar 142,85%. Peningkatan kualitas sarana usaha dilakukan terhadap 80 koperasi bidang produksi dengan nilai bantuan Rp. 20.213.500.000. Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energy terbarukan Upaya merealisasikan target peningkatan jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan, dimulai dengan koordinasi dengan daerah dalam rangka Seleksi Tenant untuk disertakan dalam Inkubasi Green Energy dan Manufacturing oleh Komite Inkubator. Selanjutnya dilaksanakan seleksi tenant di Inkubator Green Energy (IPB) pada tanggal 7 April 2011 dan Manufacturing (ITB) pada tanggal 8 April 2011 masing‐masing terhadap 25 tenant yang menghasilkan masing ‐ masing 5 tenant untuk diinkubasi, total 10 tenant yang terseleksi. Hasil ini sama dengan target yang ditetapkan dalam IKU sebanyak 10 koperasi. Dengan demikian target ini terealisasi 100%.
3.
Selanjutnya tenant/koperasi yang terseleksi diberikan pelatihan dan pendampingan Tenant Green Energy dan Manufacturing pada : 1). Inkubator Green Energy (IPB) pada tanggal 21 Juni 2011 dan 2). Inkubator Manufacturing (ITB) pada tanggal 22 Juni 2011. Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUKM Seperti terlihat pada Tabel 3.4, indikator sasaran ini tercapai dengan sangat sempurna dengan persentase capaian sebesar 100%. Dari 5 konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM, yang ditargetkan, terealsisai seluruhnya.
SASARAN IV PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK KOPERASI DAN KUKM Dalam upaya mencapai sasaran peningkatan pemasaran produk KUKM di atas, Kementerian telah menetapkan 4 indikator, berupa: (1) Jumlah KUKM yang berpameran; (2) Jumlah KUKM yang difasilitasi bermitra;
41
(3) (4) (5)
Jumlah sarana prasarana yang dibangun; Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pasar; Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industry kreatif dan pemberdayaan KUKM Nasional.
Ketiga indikator sasaran tersebut dicapai dalam pelaksanaan dilaksanakan oleh 2 Deputi dan 1 lembaga, yaitu: Deputi Bidang Pemasaran; Deputi Bidang Produksi; dan Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s.
Adapun kegiatan‐kegiatan pendukung sasaran ini adalah: Pemberian fasilitasi dan bantuan bagi Koperasi dan UKM yang mengikuti pameran diluar negeri Peningkatan daya saing dan pemasaran produk kriya koperasi dan UMKM Pendampingan dan fasilitasi program bagi koperasi dan UKM industri kreatif Penyelenggaraan dan Fasilitasi Trading House bagi Koperasi dan UKM dibeberapa Negara Peningkatan sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi Pengembangan Pasar tradisional di daerah propinsi/kabupaten/kota Pengembangan sarana promosi ditempat‐tempat strategis Pembangunan dan Pengembangan sarana prasarana produk UMIK di Sekolah Inventarisasi dan identifikasi Koperasi dan UMKM yang menjalin kemitraan Penyelenggaraan Pameran produk Koperasi dan UMKM Pembuatan Katalog produk koperasi dan UKM Partisipasi pada penyelenggaraan Pameran Nasional dan Regional Penyelenggaraan Pelayanan SMESCO UKM trading Board Pengembangan Toko Koperasi Ritel Modern Pengembangan Usaha Mikro Penataan Sarana Usaha PKL Pembangunan Sarana Pemasaran Melalui Koperasi Peningkatan akses pasar produk unggulan KUKM Pemberian fasilitasi dan bantuan bagi Koperasi dan UKM yang mengikuti pameran diluar negeri
Kinerja masing‐masing program tersebut tergambar dalam realisasi capaian sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.5, sebagai berikut: TABEL 3.5 PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK KOPERASI DAN KUKM SASARAN PENINGKATAN PEMASARAN
INDIKATOR SASARAN Jumlah KUKM yang berpameran
TARGET 3.615 (2.745)
REALISASI 2.745
PERSENTASE 100 %
42
SASARAN INDIKATOR SASARAN PRODUK KOPERASI Jumlah KUKM yang difasilitasi bermitra DAN KUKM Jumlah sarana prasarana yang dibangun Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pasar Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industry kreatif dan pemberdayaan KUKM Nasional
TARGET 1.650
REALISASI 1.850
PERSENTASE 112,12 %
45 (36 unit)
36 unit
100 %
1.800
27.250
1.513,89 %
165 KUKM Mitra 1.680 KUKM Terlayani
150 KUKM Mitra 1.133 KUKM Terlayani
90,91 %
Dari data di atas dapat dijabarkan kinerja masing‐masing indikator sesuai dengan sasaran, sebagai berikut: 1.
Jumlah KUKM yang berpameran Target awal fasilitasi KUKM yang berpameran adalah sebanyak 3.615 KUKM, tetapi mengingat keterbatasan anggaran, target tersebut mengalami perubahan menjadi sebanyak 2.745 KUKM. Upaya fasilitasi KUKM dalam berpameran terealisasi dengan baik, dengan nilai capaian 100%, yaitu sebanyak 2.745 KUKM yang terfasilitasi dalam berbagai event pameran. Pameran/promosi yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2011 meliputi: a. b. c. d. e.
f. g. h. i.
Smesco UKM festival diikuti oleh 407 UKM dari 33 provinsi; Pameran tematik Smesco UKM Fesyen dan Aksesoris Expo 2011 diikuti oleh 155 KUKM dari 11 provinsi; Pameran Tematik Smesco UKM Food and Packaging Expo diikuti oleh 157 UKM; Fasilitasi 59 UKM dalam Pameran Produk Kreatif Indonesia (PPKI); ASEAN Women Cooperative & SME’s Expo 2011 diikuti oleh 263 koperasi wanita Indonesia dan 81 perempuan pelaku usaha dari negara ASEAN lainnya; Fasilitasi 146 KUKM pada 14 event pameran luar negeri; Fasilitasi Usaha Mikro melalui Pasar rakyat sebanyak 1.260 Umik; Fasilitasi bagi 291 KUKM pada 29 event pameran dalam negeri; Fasilitasi bagi 146 KUKM pada event pameran luar negeri.
43
2.
Jumlah KUKM yang difasilitasi bermitra
3.
Seperti terlihat pada Tabel 3.5, indikator sasaran ini tercapai dengan sangat sempurna dengan persentase capaian jauh melebih target yang ditetapkan, yakni 112,12 %. Dari target 1.650 KUKM yang difasilitasi untuk bermitra terealisasi sebanyak 1.850 KUKM. Ini merupakan salah satu pencapaian kinerja yang terbaik pada tahun anggaran 2011. Adapun program kemitraan yang telah dilaksanakan meliputi: a. Bidang kemasan produk dengan peserta 500 KUMKM di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Aceh, dan Kepulauan Riau; b. Bidang Pola Subkontrak industri logam dan non logam dengan peserta 100 KUMKM di Provinsi Jawa Timur; c. Bidang Industri Pariwisata dengan peserta 300 KUMKM di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Riau; d. Kemitraan KUMKM dengan BUMN dengan peserta 200 KUMKM di Provinsi Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat; e. Kemitraan KUMKM dengan Pola Waralaba dengan peserta 150 KUMKM potensial; f. Kemitraan KUMKM di Bidang Ekoproduk dengan peserta 300 KUMKM di Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur; g. Kemitraan KUMKM pola Perdagangan Umum dengan peserta 300 KUMKM di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Jumlah sarana prasarana yang dibangun Pada tahun anggaran 2011 Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan revitalisasi terhadap 36 unit pasar tradisional yang dilaksanakan oleh 36 koperasi di 36 kabupaten kota di 28 provinsi. Revitaliasi pasar tradisional merupakan pelaksanaan dari target pembangunan sarana dan prasarana pemasaran produk koperasi dan UKM. Pada tahun 2011 ditargetkan 45 unit namun dengan keterbatasan anggaran, maka target disesuaikan menjadi 36 unit pasar terbangun/terevitalisasi, dan dalam pelaksanaannya revitalisasi pasar tercapai 36 unit pasar. Secara komulatif jumlah pasar yang sudah direvitalisasi sebanyak 246 unit pasar. Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran merupakan kelanjutan dari program tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun 2010 Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi 34 unit pasar, yang terdiri dari APBN Pos Anggaran Bantuan Sosial sebanyak 7 unit pasar di 7 Kab/Kota (Natuna, Bengkayang, Bolaang Mongondow Utara, Cianjur, Magetan, Grobogan dan Lombok Barat).
44
4.
Pada tahun‐tahun sebelumnya Kementerian Koperasi dan UKM juga telah memberikan Bantuan Program Penataan Sarana Usaha. Terhitung sejak Tahun 2005 sampai awal tahun 2010 Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan Bantuan Program Penataan Sarana Usaha kepada 41 Koperasi/Usaha Mikro yang tersebar di 36 kabupaten/kota pada 19 provinsi. Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pasar Sasaran ini terealisasi dengan sangat baik, dimana nilai capaiannya jauh melebihi target yang ditetapkan, yakni 1.513,89 % . Dari rencana 1.800 unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam akses pasar, terealisasi sebanyak 27.250 unit usaha mikro. Tingginya realisasi ini merupakan dampak dari kegiatan revitalisasi pasar tradisional, karena usaha mikro yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pasar seluruhnya merupakan unit usaha yang berada dalam lingkup pasar yang direvitalisasi.
5.
Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industry kreatif dan pemberdayaan KUKM Nasional Sasaran ini memiliki 2 indikator sasaran, yakni KUKM mitra dan KUKM terlayani. Berdasarkan hasil evaluasi, kedua indikator sasaran ini telah tercapai secara maksimal dengan nilai capaian masing‐masing 90,91% dan 67,44%. Target 165 KUKM Mitra terealisasi 150 KUKM mitra Smesco, dan 1.133 KUKM dari target 1.680 KUKM yang terlayani. Kegiatan‐kegiatan yang melayani promosi KUKM adalah: •
Smesco UKM festival diikuti oleh 407 UKM dari 33 provinsi;
•
Pameran tematik Smesco UKM Fesyen dan Aksesoris Expo 2011 diikuti oleh 155 KUKM dari 11 provinsi;
•
Pameran Tematik Smesco UKM Food and Packaging Expo diikuti oleh 164 UKM.
Pada tahun 2010 jumlah KUKM mitra tidak teridentifikasi secara pasti, sementara itu target 1.200 KUKM terlayani dalam pameran di Smesco terealisasi sebanyak 827 KUKM (nilai capaian sasaran sebesar 68,92%). Dari sisi jumlah, capaian tahun 2011 lebih tinggi daripada tahun 2010, namun dari sisi persentase capaian 2011 lebih rendah dari 2010.
45
SASARAN V PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN KUMKM Pencapaian sasaran penyediaan akses pembiayaan KUMKM di diukur dengan 8 indikator, yaitu: (1) Meningkatnya jumlah koperasi yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui lingkage program; (2) Tersalurkannya bantuan sosial kepada 7.900 kelompok pelaku usaha mikro/ koperasi; (3) Terfasilitasinya pengembangan penjaminan kredit daerah melalui pola co‐ guaarantee dengan lembaga penjaminan nasional pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD); (4) Terfasilitasinya pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD); (5) Terwujudnya fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan implementasi kebijakan perpajakan; (6) Meningkatnya jumlah KSP/KJKS sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sehat, kuat dan dipercaya; (7) Meningkatkan kapasitas Konsultan Keuangan Mitra Bank selaku tenaga pendamping KUMKM dalam menjembatani KUMKM dalam mengakses kredit kepada Lembaga Keuangan Perbankan; (8) Sebaran UMKMK yang memahami dan mengakses program KUR. Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan beberapa kegiatan oleh Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB‐KUMKM). Adapun kegiatan‐kegiatan dimaksud adalah: •
Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM KSP/ KJKS
•
Pemberian Bimbingan Teknis Bagi KSP / KJKS
•
Penyusunan SKIM Pembiayaan alternative
•
Monitoring dan Evaluasi Program Bidang Pembiayaan
•
Pengkoordinasian dan Sinkronisasi program‐program Pembiayaan
•
Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Antar Koperasi
•
Pemberian insentif bagi KSP/KJKS yang memanfaatkan Pola Pembiayaan
•
Penyusunan Naskah Kerjasama Pembiayaan
•
Inventarisasi LKM yang terdaftar dan Terakreditasi
•
Penyusunan Naskah Akademis RUU LKM
•
Penyusunan Rancangan Peraturan pengembangan dan Pengawasan KSP / KJKS
•
Penyelenggaraan diseminasi dan Promosi Pembiayaan bagi KUMKM
46
•
Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan Bagi Koperasi dan UMKM, Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro pemberi kredit/pembiayaan
•
Penyelenggaraan workshop & sosialisasi pembiayaan KUMKM
•
Pemberian fasilitasi untuk dukungan provinsi terhadap pembiayaan bagi KUMKM
•
Pengembangan KUMKM penerima sosialisasi pembiayaan, penjaminan dan asuransi ekspor
•
Pengembangan Pembiayaan, Penjaminan Kredit dan Pengembangan Sektor Strategis bagi Koperasi dan UMKM
•
Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi dan UMKM; Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)
•
Peningkatan penyaluran KUR bagi pengembangan pendanaan usaha KUMK
•
Bantuan Pelaksanaan Pendampingan KUR dan Pengembangan Usaha KUKM melalui Sistem Resi Gudang
•
Peningkatan Jumlah KUMKM penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir
•
Analisa kelayakan, legal dan risiko pada Calon Mitra
•
Validasi data pengalihan dana bergulir
•
Pelaksanaan akad pinjaman/pembiayaan kepada calon mitra
Adapun capaian masing‐masing indikator tergambar pada Tabel 3.6, sebagai berikut: TABEL 3.7 CAPAIAN KINERJA PENYEDIAAN AKSES PEMBIAYAAN KUMKM SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PENYEDIAAN AKSES Meningkatnya jumlah PEMBIAYAAN koperasi yang dapat KUMKM mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui lingkage program Tersalurkannya bantuan sosial kepada 7.900 kelompok pelaku usaha mikro/ koperasi Terfasilitasinya pengembangan penjaminan kredit daerah melalui pola co‐guaarantee dengan lembaga penjaminan nasional pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD)
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
100 kop
500 kop
100 %
1.200 Kel/Kop.
1370 Kel/Kop.
114,16 %
13 prov
13 prov
100%
47
Terfasilitasinya pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD) Terwujudnya fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan implementasi kebijakan perpajakan Meningkatnya jumlah KSP/KJKS sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sehat, kuat dan dipercaya Meningkatkan kapasitas Konsultan Keuangan Mitra Bank selaku tenaga pendamping KUMKM dalam menjembatani KUMKM dalam mengakses kredit kepada Lembaga Keuangan Perbankan. Sebaran UMKMK yang memahami dan mengakses program KUR
2 PPKD
2 PPKD
100%
200 LKM
100%
100
100
100%
100
100
100%
200 LKM
33
33
100%
Adapun rincian capaian masing‐masing indikator sasaran dapat disampaikan sebagai berikut: 1.
2.
Meningkatnya jumlah koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui lingkage program Upaya peningkatan jumlah koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage program terealiasi dengan sangat baik. Nilai capaian sasaran ini mencapai 500%, dari 100 UMKM yang ditargetkan terealisasi 500 UMKM. Tersalurkannya bantuan sosial kepada 7.900 kelompok pelaku usaha mikro/ koperasi Sasaran ini terealisasi dengan sangat baik dengan nilai capaian 114,16 %, dari 1.200 unit usaha mikro/koperasi yang ditargetkan mendapat bantuan sosial, terealisasi 1.370 unit koperasi/usaha mikro. Bantuan sosial yang diberikan untuk pengembangan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 68.500.000.000 kepada 1.370 koperasi (masing‐masing koperasi menerima bantuan sebesar Rp. 50 juta).
48
3.
4.
5.
6.
7.
Terfasilitasinya pengembangan penjaminan kredit daerah melalui pola co‐ guaarantee dengan lembaga penjaminan nasional pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD) Indikator sasaran ini tercapai secara maksimal dengan nilai capaian 100%. Dari 13 provinsi yang ditargetkan terfasilitasi dalam pengembangan penjaminan kredit daerah melelui pola co‐guarantee dengan lembaga penjaminan nasional pembentukan PPKD, terealisasi seluruhnya. Terfasilitasinya pembentukan perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD) Indikator sasaran ini tercapai dengan sempurna dengan nilai capaian 100%. Dari target fasilitasi terhadap 2 perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD), terealisasi 2 PPKD, namun demikian ada 9 provinsi telah mendeklarasikan untuk mendirikan PPKD, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Terwujudnya fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan implementasi kebijakan perpajakan Upaya untuk mewujudkan fasilitasi pengembangan asuransi, jasa keuangan dan implementasi kebijakan perpajakan, belum terealisasi secara maksimal. Nilai capaian sasaran ini hanya 50%. Dari 200 LKM yang ditargetkan, hanya terealilsasi 100 LKM. Meningkatnya jumlah KSP/KJKS sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sehat, kuat dan dipercaya Sasaran ini terealisai dengan nilai capaian yang sempurna 100%. Dari 100 KSP/KJKS sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sehat, kuat dan dipercaya, yang ditargetkan, terealisasi secara keseluruhan. Meningkatkan kapasitas Konsultan Keuangan Mitra Bank selaku tenaga pendamping KUMKM dalam menjembatani KUMKM dalam mengakses kredit kepada Lembaga Keuangan Perbankan. Indikator sasaran ini tidak terealisasi secara maksimal, dengan nilai capaian 100%. dari target 100 konsultan Keuangan Mitra Bank selaku tenaga pendamping KUMKM dalam menjembatani KUMKM dalam mengakses kredit kepada Lembaga Keuangan Perbankan, yang dapat ditingkatkan kapasitas, hanya terealisasi 100 konsultan.
49
8.
Sebaran UMKMK yang memahami dan mengakses program KUR Target sebaran UMKMK yang memahami dan mengakses program KUR terealisasi seluruhnya di 33 provinsi. Nilai capaian indikator ini adalah 100%. pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah UMKMK yang mengakses program KUR, dari 1.437.650 UMKMK pada tahun 2010 menjadi 1.909.880 pada tahun 2011. Realiasi penyaluran dana sepanjang tahun 2011 mencapai Rp.697,60 milyar. Sementara itu pada tahun 2010, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp. 14,78 triliun melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp. 14 triliun. Dibanding realisasi KUR tahun 2008 (Rp. 12,64 triliun), tahun 2009 (Rp. 4,56 triliun), maka realisasi KUR tahun 2010 sebesar (Rp. 14,78 triliun) mengalami peningkatan. Hal ini memperlihatkan bahwa relaksasi kebijakan KUR dengan penambahan Bank Pelaksana KUR, dan disertai dengan sosialisasi yang intensif selama kurun waktu 2010 telah berhasil meningkatkan realisasi penyaluran KUR.
SASARAN VI PENGEMBANGAN WIRAUSAHA KUKM BARU (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penilaian keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator: Terciptanya calon wirausaha baru Tersedianya pedoman dan modal kewirausahaan bagi sarjana calon wirausaha Pelatihan kewirausahaan Terciptanya sarjana Wirausaha Pemula Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan pedesaan Meningkatnya jumlah SDM KUMKM yang mengikuti DIKLAT Meningkatnya manajer/kepala cabang koperasi jasa keuangan yang memiliki sertifikat kompetensi
Pengembangan Wirausaha KUKM Baru ini direalisasikan dalam beberapa kegiatan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut: a. Penyusunan dokumen blueprint pengembangan kewirausahaan b. Penyusunan Modul Diklat Kewirausahaan c. Partisipasi pada program pemasyarakatan kewirausahaan d. Penyelenggaraan Diklat kewirausahaan e. Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Koperasi Perdesaan
50
f. g. h. i. j. k. l.
Penyelenggaraan Pendampingan dan fasilitasi bagi Koperasi, UMKM dan wirausaha baru Penguatan Lembaga Pendamping sebagai pengembang Bisnis koperasi dan UKM Penumbuhan Wirausaha Baru Pelatihan Budidaya usaha dan teknis manajemen usaha mikro Bimbingan Teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM. Fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi. Pembinaan sentra‐sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal.
Adapun nilai capaian masing‐masing indikator tertuang pada Tabel 3.7, sebagai berikut: TABEL 3.8 CAPAIAN KINERJA PENGEMBANGAN WIRAUSAHA KUKM BARU SASARAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA KUKM BARU
INDIKATOR SASARAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
1.000
1.148
114%
Tersedianya pedoman dan modal kewirausahaan bagi sarjana calon wirausaha
2 modul
2 modul
100%
Pelatihan kewirausahaan
400 orang
407 orang
101,75%
Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan pedesaan
100 unit
95
95%
3.420 orang
4.918
143,80%
360 orang
360 orang
100%
Terciptanya calon wirausaha baru
Meningkatnya jumlah SDM KUMKM yang mengikuti DIKLAT Meningkatnya manajer/ kepala cabang koperasi jasa keuangan yang memiliki sertifikat kompetensi
Adapun rincian pencapaian dan penjabaran program‐progam yang telah dilaksanakan guna mewujudkan Pengembangan Wirausaha Baru KUKM adalah sebagai berikut: 1.
Terciptanya calon wirausaha baru Hingga akhir tahun anggaran 2011 realisasi indikator sasaran yang telah dtetapkan 1.000 orang, sedangkan pencapaian sebesar 1.148 orang atau
51
sebesar 114,8%. Dalam upaya penciptaan calon wirausaha baru, telah dilakukan beberapa upaya, meliputi: a. Sosialisasi Kewirausahaan keseluruh Perguruan Tinggi Nasional dan Swasta; b. Pelatihan Nasional Kewirausahaan (PNK) di kalangan masyarakat serentak di seluruh Indonesia; c. Program magang nasional bagi pemuda di 38 perusahaan Jabodetabek; d. Telah dihasilkan 2 konsep rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ritail modern dan rancangan SKKNI UKM ekspor. Proses penyusunan tersebut melalui 3 prakonvensi regional dan 1 konvensi nasional; e.
Telah dilakukan bimbingan kepada wirausaha baru di 10 lokasi yaitu Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawewi Utara, Lampung dan Sumatera Selatan.
f.
2.
3.
Program Wirausaha Baru Fresh Graduate. Sementara itu pada tahun 2010 juga telah dilaksanakan sosialisasi dan pembekalan kewirausahaan dikalangan sarjana yang belum memiliki pekerjaan, dengan memberikan motivasi untuk menjadi wirausaha. Hingga akhir tahun 2010 telah dilakukan pembekalan kepada 7.693 orang sarjana di 17 provinsi, dan yang telah mengajukan proposal usaha sebanyak 1.249 orang sarjana atau 71,91%. Proposal yang layak di tindak lanjuti sebanyak 582 buah. 582 mahasiswa yang proposalnya layak ditindaklanjuti tersebut sekaligus lulus dalam penyaringan dan merupakan calon wirausaha baru. Hasil seleksi ini belum mampu memenuhi target penciptaan wirausaha baru pada tahun 2010 yang ditetapkan sebanyak 1.000 orang. Tersedianya pedoman dan modal kewirausahaan bagi sarjana calon wirausaha Indikator sasaran ini tercapai secara maksimal dengan nilai capaian 100%. Melalui program yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia telah terealisasi 2 pedoman dan modul kewirausahaan bagi sarjana calon wirausaha. Pelatihan kewirausahaan Selama kurun waktu 2011 telah dilaksanakan Pelatihan kewirauasahaan terhadap 407 orang. Pelatihan ini dikemas dalam sebuah program Pekan Nasional Kewirausahaan (PNK) di kalangan masyarakat yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Realisasi jumlah SDM KUKM yang mengikuti
52
pelatihan kewirausahaan jauh melampui target yang ditetap, dimana pada tahun ini hanya ditargetkan sebanyak 400 orang, namun realisasinya sebanyak 407 orang. Dengan demikian nilai capian sasaran ini sebesar 101,75%. 4.
5.
6.
Terciptanya sarjana Wirausaha Pemula Pada tahun 2011 belum dapat diidentifikasi terciptanya wirausaha muda. Hal ini perlu disadari bahwa penciptaan wirausaha baru membutuhkan proses yang cukup panjang, tidak cukup hanya satu tahun. Untuk mewujudkannya pada tahun anggaran 2011 diberikan bantuan dana sebesar Rp. 7 Milyar untuk 7 koperasi yang berstatus koperasi primer nasional. Bantuan permodalan ini diperuntukkan sebagai modal awal (start up capital) wirausaha pemula yang telah memperoleh pelatihan usaha. Karena penciptaan wirausaha baru merupakan proses yang panjang, upaya yang dilakukan saat ini merupakan kelanjutan dari upaya tahun‐tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan sosialisasi dan pembekalan kewirausahaan kepada 7.693 sarjana yang belum memiliki pekerjaan, dengan memberikan motivasi untuk menjadi wirausaha. Bantuan juga diberikan kepada 582 sarjana yang mengajukan proposal usaha. Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan pedesaan Target ini terealisasi dengan sangat baik, nilai capaiannya sebesar 95%. Dari 100 unit peningkatan jumlah tempat usaha pada lembaga pendidikan pedesaaan, terealisasi sebanyak 95 unit. Realisasi fasilitas sarana pelatihan, meliputi: Pengembangan TPKU Bengkel Sepeda Motor; Pengembangan TPKU Bengkel Elektronik; Pengembangan TPKU Industri Konveksi; Pengembangan TPKU Industri Kerajinan; Pengembangan TPKU Pengolahan Produk‐Produk Pertanian; Pengembangan TPKU lainnya. Dibandingkan dengan tahun 2010 target dan capaian pada tahun 2011 lebih kecil. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan 200 Tempat Praktek Keterampilan Usaha pada lembaga pendidikan pedesaan yang tersebar di 28 provinsi. Meningkatnya jumlah SDM KUMKM yang mengikuti DIKLAT Dari keseluruhan diklat yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, telah berhasil mendidik 4.918 SDM KUKM. Jumlah ini melampui target yang ditetapkan, 3.420 orang. Dengan demikian nilai capaian sasaran ini sebesar 143,80%. Diklat yang telah dilaksanakan meliputi diklat peningkatan pemahaman perkoperasian, diklat ketrampilan teknik vocational, diklat ketrampilan manajerial, diklat pengembangan koperasi pada lembaga
53
pendidikan pedesaan, diklat ketrampilan teknis bagi masyarakat, diklat ketrampilan teknis bagi lembaga pendidikan, diklat peningkatan daya saing KUMKM, diklat pengelola LKM, diklat manajer/kepala cabang KSP/USP KJK, peningkatan kapasitas SDM Lembaga Diklat, pemasyarakatan kewirausahan, diklat koperasi skala besar. 7.
Meningkatnya manajer/ kepala cabang koperasi jasa keuangan yang memiliki sertifikat kompetensi Target ini terealisasi dengan sangat sempurna dengan nilai capaian melebihi target yang ditetapkan. Target jumlah manajer/ kepala cabang koperasi jasa keuangan yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 360 orang, realisasinya sebanyak 360 orang. Dengan demikian tingkat capaian sasaran ini terealisasi 100%. Sertifikasi ini dilakukan setelah dilaksanakan diklat Kompetensi bagi Manajer/Kepala cabang KJK
SASARAN VII PERBAIKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH BERPIHAK PADA KUMKM (1) (2)
(3) (4)
Indikator capaian dari sasaran ini meliputi: Tertatanya peraturan Perundang‐undangan terkait dengan perkoperasian dan LKM; Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan KUMKM baik yang sektoral maupun spesifik daerah; (Deputi Bidang Kelembagaan) Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM; Tersedianya model‐model terbaik (best practice) internasional bagi pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Sasaran ini dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK. Adapun kegiatan pendukungnya adalah sebagai berikut: a. Penyusunan rancangan Undang‐Undang tentang Koperasi b. Penyusunan rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Koperasi c. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri d. Penyusunan rancangan Peraturan Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM e. Penyusunan laporan Penyelesaian Kasus (Litigasi) dan Jumlah Opini hukum
54
f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.
Penerbitan Buletin Kumpulan Abstraksi Peraturan Perundang‐undangan yang berkaitan dengan KUMKM Penyelenggaraan Evaluasi atas Perda yang berkaitan dengan KUMKM Sosialisasi Peraturan dibidang perkoperasian ditingkat provinsi Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian peraturan Perundang‐undangan Desimenasi isu‐isu strategis pemberdayaan KUKM Advokasi dan sosialisasi proses amandemen UU Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 Penyusunan Naskah Akademis RUU LKM Penyusunan rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Koperasi Penyusunan rancangan Peraturan Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Penelitian dan Inventarisasi Koperasi yang mengembangkan komoditas unggulan daerah dengan pendekatan OVOP Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah Dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP) Melalui Koperasi
Secara jelas capaian masing‐masing indikator disajikan pada Tabel 3.8, sebagai berikut: TABEL 3.9 PENCAPAIAN KINERJA PERBAIKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH BERPIHAK PADA KUMKM SASARAN PERBAIKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH BERPIHAK PADA KUMKM
INDIKATOR SASARAN Tertatanya peraturan Perundang‐undangan terkait dengan perkoperasian dan LKM Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan KUMKM baik yang sektoral maupun spesifik daerah Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM Tersedianya model‐model terbaik (best practice) internasional bagi pemberdayaan koperasi dan UMKM
TARGET
REALISASI
6 6 (1 RUU (1 RUU dan 5 RPP) dan 5 RPP)
PERSENTASE 100 %
40
40
100%
4
7
175%
1
1
100%
55
Adapun paparan tentang pencapaian kinerja dan penjabaran program yang secara langsung berkaitan dengan sasaran di atas, disampaikan sebagai berikut: 1.
Tertatanya Peraturan Perundang‐Undangan Terkait dengan Perkoperasian dan UKM Indikator Sasaran yang ditargetkan 6 Peraturan Perundang‐Undangan terkait perkoperasian dan UKM yang terdiri dari 1 Rancangan Undang‐Undang Perkoperasian yang masih dalam proses pembahasan DIM di DPR dan 5 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KUMKM yang telah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan disarankan agar 5 RPP tersebut menjadi 1 RPP.
2.
Sementara itu pada tahun 2010 Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Kelembagaan telah berhasil menata 3 peraturan perundang‐ undangan terkait dengan Perkoperasian dan LKM, yaitu: a. RUU tentang Koperasi yang telah disampaikan Presiden RI kepada DPR‐RI dengan surat Nomor: R‐69/Pres/09/2010 tanggal 1 September 2010. Pada akhir tahun 2010 sudah memasuki tahapan pembahasan awal dengan DPR‐RI dan akan dilakukan pembahasan yang lebih intensif pada tahun 2011. b. Draft Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang UMKM. Kepmen ini akan menjadi standar operasional pelayanan publik bagi aparat daerah yang membidangi Koperasi dan UKM dalam memberdayakan UMKM. c. Draft Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Koperasi dan UKM, yang mengacu pada PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peninjauan dan Penghapusan Berbagai Pungutan dan Regulasi yang Merugikan KUMKM Baik yang Sektoral Maupun Spesifik Daerah Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan KUMKM baik sektoral maupun spesifik daerah, telah dilaksanakan pada 2010. Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan peninjauan kembali/evaluasi terhadap 40 Peraturan Perundang‐undangan tentang Koperasi dan UMKM di Tingkat Pusat dan Daerah. Selama satu tahun anggaran juga telah terevaluasi sebanyak 60 Perda yang menghambat perkembangan Koperasi dan UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 (tiga puluh delapan) Perda telah diusulkan rekomendasi pembatalan/pencabutannya ke Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Dengan terevaluasinya 100 peraturan perundang‐
56
undangan dan perda tersebut, maka target sasaran Peninjauan dan penghapusan 40 regulasi yang merugikan KUMKM baik yang sektoral maupun spesifik daerah, terlampui dengan realisasi capaian sebesar 100%. 3.
4.
Tersedianya Kajian Dasar Kebijakan dan Terapan yang Prospektif dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Melalui Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UMKM yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK, telah berhasil dilaksanakan kajian dasar kebijakan dan terapan sebanyak 7 paket kajian isu‐isu strategis yang dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan koperasi dan UKM. Jumlah kajian ini tercapai sesuai target sasaran yang ditetapkan pada tahun 2011 yang menetapkan 4 kajian. Dengan demikian indikator sasaran ketiga ini terealisasi 175% dari target yang ditetapkan. Tersedianya Model‐Model Terbaik (Best Practice) Internasional bagi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Indikator sasaran ini tercapai dengan sempurna, dimana target tersedianya 1 model terbaik (best practice) bagi pemberdayaan KUKM telah terpenuhi. Dengan demikian realisasi capaian indikator pada sasaran ini sebesar 100%. Model terbaik (best practice) yang dikembangkan adalah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP). terkait dengan hal ini, telah dilaunching 8 (delapan) produk unggulan daerah, antara lain: a. Jeruk Kalamansi, Provinsi Bengkulu; b. Batik Tulis, Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur; c. Nanas, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan; d. Bordir, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat; e. Kopi Organik, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung; f. Kakao, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan; g. Tenun Cual, Provinsi Bangka Belitung; h. Bawang Goreng, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2010 Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan rintisan pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan OVOP untuk komoditas pertanian hortikultura, kerjasama dengan petani hortikultura anggota Koperasi Mitra Tani Parahyangan, Kec. Warung Kondang Kabupaten Cianjur, Jawa barat; Koperasi Unit Desa Cisurupan, Kec. Cisurupan Kabupaten Garut, Jawa Barat serta Koperasi Serba Usaha Bahari Tunas Mandiri Kec. Susut, Kabupaten Bangli Provinsi Bali. Adapun komoditas unggulan daerah yang dipilih
57
memiliki karakteristik produk/komoditi yang telah ditangani secara turun‐ temurun dan memiliki prospek pasar domestik maupun global. Pengembangan komoditas unggulan daerah melalui pendekatan OVOP ini dilakukan secara koordinasi lintas sektoral maupun lintas pelaku antar instansi baik di pusat maupun daerah dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Keterlibatan Pemerintah Daerah sangat menentukan keberhasilan pendekatan OVOP ini. Kementerian Dalam Negari melalui Direktorat Pembangunan Daerah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan beberapa instansi seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah ditugaskan sebagai narasumber pada kegiatan ini.
SASARAN VIII DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BIDANG KOPERASI DAN UKM (1) (2)
Indikator capaian dari sasaran ini terdiri dari 2 indikator, yaitu: Pelaksanaan anggaran dan penatausahaan dan inventarisasi BMN Perencanaan penyuluhan program dan koordinasi
Sasaran ini dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun kegiatan pendukungnya adalah sebagai berikut: a. Penyusunan Perencanaan Program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM b. penyusunan dokumen isu‐isu strategis c. Penyusunan metode perencanaan partisipasi aktif yang melibatkan pembina KUKM di daerah d. Penyusunan dokumen analisa perencanaan pembangunan Koperasi dan UMKM e. Monitoring, Evaluasi/Pelaporan dan pengelolaan data dan Informasi Koperasi dan UMKM f. Pelaksanaan, Penatausahaan dan pelaporan anggaran dan BMN g. Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan daerah h. Peningkatan kompetensi SDM aparatur dan Administrasi Kepegawaian i. Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui langganan daya dan jasa j. Penyelenggaraan Kehumasan dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi /publikasi / visualisasi dan pelayanan informasi k. Pengadaan sarana dan prasarana kantor Kementerian Koperasi dan UKM
58
Realisasi capaian sesuai dengan indikator, disajikan pada tabel 3.10, sebagai berikut: TABEL 3.10 CAPAIAN KINERJA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BIDANG KOPERASI DAN UKM SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BIDANG KOPERASI DAN UKM
Pelaksanaan anggaran dan penatausahaan dan inventarisasi BMN Perencanaan penyuluhan program dan koordinasi
100 %
100%
100%
12 paket
12 paket
100%
Adapun paparan tentang pencapaian kinerja dan penjabaran program yang secara langsung berkaitan dengan sasaran di atas, disampaikan sebagai berikut: 1.
2.
Pelaksanaan anggaran dan penatausahaan dan inventarisasi BMN Sasaran ini terealisasi dengan sempurna dengan nilai capaian 100 %. Pelaksanaan anggaran dan penatausahaan dan inventarisasi terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Capaian ini merupakan wujud dari terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai Kementerian KUKM dengan tepat waktu, serta terbayarnya seluruh kegiatan pada Kementerian KUKM sesuai target yang ditetapkan. Pencapaian itu didukung dengan Laporan PNBP yang akuntabel dan laporan pelaksanaan anggaran secara periodik. Perencanaan penyuluhan program dan koordinasi Perencanaan penyuluhan program dan koordinasi terealiasi dengan sempurna dengan nilai capaian 100 % melalui kegiatan Rapat‐Rapat Regional, rapat Koordinasi Terbatas Bidang KUKM, Rapat Koordinasi Nasional bidang KUKM yang melibatkan para pemangku kebijakan di Pemerintah Kabupaten/Kota.
59
II.
ANALISIS KEUANGAN
Total pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.019.518.497.000,‐. Hingga 31 Desember 2011 realisasi anggaran mencapai sebesar 92.03% atau sebanyak Rp.938.282.858.239,‐. Adapun realisasi anggaran tersebut dilaksanakan melalui 3 program, meliputi: A.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 243.258.800.000,‐ dan realisasi sebesar Rp. 224,350,086,590,‐ atau mencapai 92.23%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.512.100.000,‐ dan realisasi sebesar Rp.35,074,956,462,‐ atau mencapai 98.77%. Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 740.747.597.000,‐ dan realisasi sebesar Rp. 678.857.815.187,‐ atau mencapai 91,64%.
B.
C.
Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan alokasi rencana dan realisasi anggaran menurut program, sebagai berikut: REKAPITULASI RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2011 PROGRAM
KEGIATAN
PAGU
REALISASI
%
SISA
1
2
3
4
5
6
044.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM
243,258,800,000
224,350,086,590 92.23
8,908,713,410
044.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara Koperasi dan UKM
35,512,100,000
35,074,956,462 98.77
437,143,538
740,747,597,000
678,857,815,187 91.64
61,889,781,813
1,019,518,497,000
938,282,858,239 92.03
81,235,638,761
044.01.06
Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM JUMLAH
60
Dalam implementasinya Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh unit organisasi dalam lingkup Kementerian Koperasi dan UKM dengan alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut: A. Pusat (Kementerian) sebesar Rp. 823.769.112.000,‐ dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 754.514.481.677,‐ atau sebesar 94.48%. B. Badan Layanan Umum: ‐ Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.583.765.000,‐ terealisasi sebesar Rp. 30.475.135.480,‐ atau sebesar 85.64%. ‐ Lembaga Pengelola Dana Begulir (LPDB) KUKM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.555.554.000,‐ tereliasasi sebesar Rp. 32.769.219.291,‐ atau sebesar 94.83%. C. Dekonsentrasi sebesar Rp. 125.610.066.000,‐ dengan realisasi sebesar Rp. 120.524.021.791,‐ atau sebesar 95.95%. Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan rekapitulasi rencana dan realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai berikut: REKAPITULASI RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2011 (PER 31 DESEMBER 2011) NO I
UNIT KERJA Pusat
PAGU ANGGARAN (RP.)
REALISASI (RP.)
SISA (%)
(RP.)
(%)
1 Deputi Bidang Kelembagaan
19,800,000,000
19,211,019,020
97.03
588,980,980
2.97
a.
Fasilitasi
19,800,000,000
19,211,019,020
97.03
588,980,980
2.97
2 Deputi Bidang Produksi
31,499,999,000
30,345,166,437
96.33
1,154,832,563
3.67
a.
Fasilitasi
11,286,499,000
10,131,666,437
89.77
1,154,832,563
10.23
b.
Perkuatan
20,213,500,000
20,213,500,000
100.00
0
3 Deputi Bidang Pembiayaan
99,859,245,000
97,689,727,331
97.83
2,169,517,669
2.17
a.
Fasilitasi
24,359,245,000
22,189,727,331
91.09
2,169,517,669
8.92
b.
Perkuatan
75,500,000,000
75,500,000,000
100.00
0
61
‐
‐
NO 4
UNIT KERJA Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha
PAGU ANGGARAN (RP.)
REALISASI (RP.)
SISA (%)
(RP.)
(%)
96,200,000,000
93,707,822,784
97,41
2,492,177,216
2.59 4.91
a.
Fasilitasi
50,745,600,000
48,253,422,784
95.09
2,492,177,216
b.
Perkuatan
45,454,400,000
45,454,400,000
100.00
0
Deputi Bidang Pengembangan SDM
44,145,000,000
41,570,530,120
94.17
2,574,469,880
5.83
34,645,000,000
32,070,530,520
92.57
2,574,469,480
7.43
9,500,000,000 100.00
0
5
a.
Fasilitasi
b.
Perkuatan
Deputi Bidang Pengembang‐ 6 an dan Restrukturisasi U h a. Fasilitasi
9,500,000,000
‐
‐
28,793,968,000
28,167,328,001
97.82
626,639,999
2.18
23,723,968,000
23,345,045,760
98.40
378,922,240
1.60
5,070,000,000
4,822,282,241
95.11
247,717,759
4.89
11,700,000,000
11,429,779,255
97,69
270,220,745
2.31
10,560,000,000
10,289,779,255
97,44
270,220,745
2.56
1,140,000,000
1,140,000,000
100.00
0
0
8 Sekretariat
278,770,900,000 259,425,043,052
93,06
19,345,856,948
6.94
a.
278,770,900,000
259,425,043,052
93,06
19,345,856,948
6.94
128,000,000,000
126,974,215,000
99.20
1,025,785,000
0,80
b. 7
Perkuatan
Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK
a.
Fasilitasi
b.
Perkuatan
9
Fasilitasi
Anggaran Pendidikan (Diklat Cisarua)
a.
Jumlah Fasilitasi
666,891,212,000
597,884,299,436
93.17
43,811,412,564
6.83
b.
Jumlah Perkuatan
156,877,900,000
156,630,182,241
99.84
247,717,759
0.16
823,769,112,000 754,514,481,677
94.48
44,059,130,323
5.52
125,610,066,000 120,524,021,791
95.95
5,086,044,209
4.05
Jumlah I (a + b) II
Dekonsentrasi
III
BLU
70,139,319,000
63,244,354,771
90.17
6,894,964,229
9.83
LLP‐KUKM
35,583,765,000
30,475,135,480
85.64
5,108,629,520
14.36
‐ APBN (RM)
15,183,765,000
15,112,491,210
99.53
71,273,790
0.47
‐ PNBP
20,400,000,000
15,362,644,270
75.31
5,037,355,730
24.69
62
NO
UNIT KERJA
PAGU ANGGARAN (RP.)
REALISASI (RP.)
SISA (%)
(RP.)
(%)
LPDB‐UMKM
34,555,554,000
32,769,219,291
94.83
1,786,334,709
5.17
‐ APBN (RM)
3,483,750,000
3,200,274,229
91.86
283,475,771
8.14
31,071,804,000
29,568,945,062
95.16
1,502,858,938
4.84
1,019,518,497,000 938,282,858,239
92,03
56,040,138,761
5,64
‐ PNBP Jumlah I + II +III
Hal yang menggembirakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010, BPK telah memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini diharapkan tetap dapat dipertahankan pada tahun 2011 ini dan tahun tahun dberikutnya.
63
BAB IV P E N U T U P Bagian akhir Laporan Akuntabilitas Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011 ini ditutup dengan rangkuman dari bab‐bab yang telah menjabarkan sebelumnya. Dari penjabaran mendalam tersebut dapat disampaikan beberapa pokok‐pokok pikiran sebagai kesimpulan dan saran‐saran.
I.
KESIMPULAN 1.
Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi bertanggungjawab terhadap pemberdayaan KUKM di tanah air. Rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010‐2014 merupakan arah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selaras dengan sasaran Rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah periode 2010‐ 2014 yang selanjutnya menjadi dasar dan panduan dalam mencapai target serta pengukuran kinerja kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
2.
Atas dasar perhitungan capaian kinerja berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat disampaikan sebagai berikut: a.
Pengukuran pada kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah dan Peran KUMKM dalam Perekonomian Nasional dapat dinyatakan bahwa secara umum seluruh indikator sasaran telah terealisasi secara maksimal dan sesuai dengan target dan rencana.
b.
Pengukuran pada 3 indikator sasaran Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi UMKM tercapai dengan hasil yang beragam dengan nilai capaian antara 100% sampai 125%.
c.
Penilaian pada indikator sasaran Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sarana dan Prasarana Produksi KUMKM telah tercapai dengan baik, pada persentase capaian diatas 100%. Bahkan untuk capaian pada sasaran Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM nilainya sebesar 142,85%.
64
3.
d.
Secara keseluruhan nilai capaian sasaran Peningkatan Pemasaran Produk KUKM, sesuai dengan indikator yang diukur telah terealisasi dengan sangat baik dengan persentase capaian antara 90,91% hingga 1.513,89%.
e.
Nilai capaian sasaran Penyediaan Akses Pembiayaan KUMKM yang diukur dari 3 indikator utama telah berjalan sesuai dengan rencana, dengan tingkat capaian masing‐masing indikator rata‐ rata diatas 100%. Meskipun terdapat capaian hasil yang berkaitan dengan unit usaha jumlahnya masih perlu ditingkatkan.
f.
Pengukuran capaian sasaran Pengembangan Wirausaha Baru KUKM telah terealisasi dengan sangat baik. Adapun hasil pengukuran nilai capaian berkisar antara 95% sampai dengan 143,80%. Hal yang mengembirakan jika capaian kinerja indikator terciptanya 5.000 wirausaha baru dari kalangan sarjana pada tahun 2010 tergolong rendah, target 2011 telah jauh terlampaui bahkan dapat menutup target kekurangan tahun 2010.
g.
Pengukuran capaian kinerja sasaran Perbaikan Iklim Usaha yang Lebih Berpihak pada KUMKM yang diukur berdasarkan 4 indikator utama telah terealisasi sangat baik, dengan rata‐rata nilai capaian lebih dari 100%.
h.
Penilaian hasil kinerja sasaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Bidang Koperasi dan UKM dapat dinyatakan tercapai dengan baik, dengan nilai capaian rata‐ rata diatas 100 persen. Capaian ini tidak lepas dari upaya dan kerja keras jajaran Kementerian Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan pembenahan manajemen internal dan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
Dalam kaitannya dengan realisasi keuangan hingga 31 Desember 2011 telah mencapai 92,03%. Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan melalui 3 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis dengan realisasi 92,23%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi 98,77%, serta Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan realisasi 91.64%.
65
II.
SARAN‐SARAN 1
Program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011 dapat dikatakan telah dapat dilasanakan dengan baik, namun demikian terdapat beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian terutama dalam hal sinkronisasi dan kesinambungan program dan kegiatan dari tahun ke tahun. Selain aspek perencanaan perlu pula sinergi yang lebih intensif dalam pelaksanaan hingga tahap pelaporan secara berjenjang.
2
Beberapa kegiatan perlu perhatian khusus karena terdapat beberapa capaian indikator dibawah 100%. Hal ini disebabkan karena adaanya kebijakan penghematan anggaran sebesar 10% di tahun anggaran 2011 ini.
3
Sedangkan prestasi nilai capaian sasaran yang telah sesuai dan melebihi target IKU untuk dapat terus dipertahankan. Termasuk dalam hal ini adalah mengembangkan realisasi program dan kegiatan secara kreatif dan inovatif.
4
Hal yang menggembirakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010, BPK telah memberikan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini diharapkan tetap dapat dipertahankan pada tahun 2011 ini dan tahun‐tahun berikutnya.
66
