J. Sains & Teknologi, Desember 2013, Vol.13 No.3 : 291 – 299
ISSN 1411-4674
PERENCANAAN TRANSPORTASI DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI KABUPATEN KONAWE UTARA Planning of Transportation in Developing the North Konawe Region Yospin Seni Parerung, Roland A. Barkey, Muslim Salam Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin Makassar (E-mail:
[email protected])
ABSTRAK Dalam konteks pengembangan wilayah transportasi telah memegang peranan besar sebagai urat nadi perekonomian Kabupaten Konawe Utara, hal ini menuntut penyediaan jasa transportasi yang memadai dan lancar, sehingga dapat diandalkan sebagai pendukung perekonomian dalam hal memberi pelayanan mobilitas orang, barang, dan jasa untuk menggerakan berbagai potensi daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji keterkaitan program perencanaan transportasi yang ada di Kabupaten Konawe Utara yang termuat dalam dokumen TATRALOK, RTRW dan RPJMD serta konsitensi penjabaran program RENSTRA dalam RENJA, memberi masukan dalam penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixmethods). Penelitian yang melibatkan penggunaan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif dalam studi tunggal (satu penelitian).Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan studi dokumen dengan menelaah dokumen –dokumen perencanaan maupun dokumen lainnya yang relevan. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) yaitu analisis yang melihat konsistensi makna dalam sebuah teks.Hasil penelitian terhadap analisis keterkaitan TATRALOK dan RTRW menunjukkan derajat keterkaitan sebesar 92%. Hal ini menunjukkan tidak ada konflik spasial dalam perencanaan transportasi di Kabupaten Konawe Utara. Analisis keterkaitan dengan RPJMD dan TATRALOK menunjukkan derajat keterkaitan sebesar 81%. Hal ini mengindikasikan belum adanya keterpaduan perencanaan sektoral dan regional/wilayah sehingga permasalahan transportasi belum dapat teratasi dengan baik. Konsistensi penjabaran program menunjukkan tingkat yang lebih baik tahun 2013. Dalam proses perencanaan untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal perlu adanya keterpaduan program. Kata Kunci: Keterkaitan, konsisten, keterpaduan program
ABSTRACT In the context of regional development, transportation has played a major role as the lifeblood of the economy of North Konawe. This requires the provision of adequate transportation services and smooth, so it can be relied upon to support the economy in terms of providing service mobility of people, goods, and services to move the various potential regions. The purpose of this study is to assess the relevance of existing transportation planning program in North Konawe Tatralok contained in the document, and the Spatial-year plan as well as consistency in the Strategic Plan Renja translation program, providing input to improve the preparation of planning documents. This study uses a mixed method research (mixmethods). Mixed methods research is research that involves the use of two methods, namely quantitative and qualitative methods in a single study (one study). Data was collected through in-depth interviews (in-depth interview) and the study of documents by reviewing planning documents and other relevant documents. The data collected were analyzed by the method of mixtures. Quantitative methods to determine the degree keterkakaitan and consistency, while qualitative is used to illustrate the descriptive information from informants about
291
Yospin Seni Parerung
ISSN 1411-4674
the factors that cause a disconnect and inconsistencies. The results of the linkage analysis showed the lack of integration of sectoral and regional planning programs/areas in North Konawe. Consistency of program planning at the Department of Transportation, Communication and Information leading to a better level. Keywords: Linkage, consistency, integrity program
dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara. Permasalahan sistem jaringan transportasi di Kabupaten Konawe Utara sebagai salah satu kabupaten baru sangat membutuhkan pemecahan dalam perencanaannya. Adanya hambatan fisik dalam pengembangan jalan baru karena kondisi fisik lahan yang rawan longsor dan erosi, melintasi kawasan lindung, serta sistem perkerasan yang mudah rusak. Selain permasalahan jaringan jalan, dari awal terbentuknya sampai saat ini belum ada penetapan jaringan trayek yang mengatur sistem transportasi perkotaan maupun pedesaan sehingga menyebabkan ketertinggalan serta kesenjangan di beberapa daerah karena tidak terhubungnya antar pusatpusat pelayanan. Masalah lain yang tak kalah pentingnya adalah masalah belum beroperasinya simpul pelayanan transportasi yaitu terminal yang sudah lama terbangun, tetapi belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Dalam pembangunan transportasi, pemerintah berperan sebagai pembina, sehingga berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi perwujudan transportasi. Salah satu kewajiban dimaksud adalah menetapkan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan. Di samping itu juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas pembangunan sarana dan prasarana transportasi, dengan prioritas daerah-daerah yang kurang berkembang. Kabupaten Konawe Utara adalah salah satu kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Konawe yang terbentuk tahun 2007, yang saat ini menjalani periode pembangunan 5 (lima) tahun kedua yaitu periode (2012–2016), yang
PENDAHULUAN Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, pengembangan transportasi sangat penting artinya dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan jasa transportasi yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana pendukung tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi dari suatu wilayah atau suatu negara (Kadir, 2010). Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan, sebagai konsekuensi logis dari kondisi tersebut. Maka keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa pelayanan yang handal di suatu wilayah, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik. Sistem transportasi harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus meng-gerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara 292
Keterkaitan, konsisten, keterpaduan program
masih dalam proses pembenahan terhadap permasalahan transportasi baik sistem jaringan jalan maupun penataan jaringan trasnportasinya. Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) adalah perwujudan sistem perencanaan transportasi wilayah ditingkat kabupaten yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penataan jaringan transportasi. Di dalamnya termuat perencanaan transportasi, pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang berpedoman pada perencanaan Tatanan Transportasi Wilayah (TATRAWIL) di tingkat propinsi. Dokumen tersebut dibuat dengan mengacu pada dokumen Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) adalah sebuah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan landasan dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan transportasi di tingkat nasional dan berpedoman pada kerangka acuan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan. TATRALOK sebagai dokumen perencanaan di tingkat kabupaten memiliki landasan hukum yakni Peraturan Menteri Perhubungan No KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional. Sejalan dengan masalah perencanaan tersebut, Tarigan (2005) dan Rudiyanto (2009) menyatakan bahwa pendekatan sektoral dan pendekatan regional adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks perencanaan pembangunan. Keterpaduan perencanaan inilah yang harus diperhatikan dalam perencanaan transportasi di Kabupaten Konawe Utara, sehingga gambaran keterkaitan Tatanan Transportasi Lokal (TATRALOK) sebagia produk perencanaan sektoral dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara sebagai produk perencanaan regional, serta konsistensi program perencanaan transportasi yang termuat dalam Rencana Strategi (RENSTRA –SKPD) terhadap
ISSN 1411-4674
penjabarannya di RENJA–SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menjadi sangat penting untuk diteliti. BAHAN DAN METODE Rancangan dan lokasi penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixmethods), yaitu penelitian yang melibatkan penggunaan dua metode dalam penelitian (Creswell. John, 2010) yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif dalam studi tunggal (satu penelitian). Penelitian ini dilakukan di kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan BAPPEDA Kabupaten Konawe Utara, selama dua bulan yang dimulai pada bulan Februari 2013 dan berakhir pada bulan April 2013. Jenis dan sumber data Jenis serta sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut; a) Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam. Wawancara dilakukan terhadap informan yang ditentukan dengan mempertimbangkan penguasaan substansi kebijakan dalam perencanaan yang bekaitan penataan transportasi di Kabupaten Konawe, b) Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen perencanaan transportasi yang ada pada instansi terkait serta hasil-hasil penelitian serupa yang diambil dari hasil kajian pustaka yang dikumpulkan dan dievaluasi. Informan Upaya memperoleh data dan informasi dilakukan melalui wawancara secara mendalam (indepth interview) untuk mengungkapkan masalah yang sedang diteliti yakni faktor yang mempengaruhi ketidak-terkaitan dan ketidak-konsistensian dalam dokumen perencanaan transportasi. Dalam wawancara ini digunakan teknik wawancara mendalam, terbuka dilakukan secara 293
Yospin Seni Parerung
ISSN 1411-4674
akrab dan penuh kekeluargaan. Observasi terhadap informan yang dipilih secara purposive (sengaja). Apabila seluruh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian telah diperoleh, maka pengumpulan data dianggap telah selesai. Informan kunci (key informant) yaitu informan yang dianggap dapat membantu dalam kelancaran penelitian ini karena mereka sarat informasi dan memahami obyek yang akan diteliti. Informan yang telah diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kepala bidang Perhubungan Darat, Kepala Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi dan informan dari Bappeda Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2007 menyebutkan bahwa dokumen RTRW memuat arahan-arahan pemanfaatan ruang dimana salah satunya adalah arahan pengembangannya sistem prasarana wilayah yang diantaranya meliputi prasarana transportasi. Berkaitan dengan hal tersebut maka penggunaan struktur ruang dalam TATRALOK harus sejalan dengan arahan-arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW, dan seharusnya terdapat keterkaitan antar kedua dokumen perencanaan tersebut. Adapun makna isi pesan yang akan menjadi indikator analisis isi (content analysis) RTRW yaitu keterkaitannya dengan TATRALOK merupakan keterpaduan perencanaan penataan transportasi di Kabupaten Konawe Utara yang pada analisis keterkaitannya diberi indikator angka 1. Ketidak-terkaitan perencanaan transportasi dalam dokumen TATRALOK dengan RTRW terdapat pada analisis Keterkaitan program Tataran Transportasi Lokal dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam program perencanaan pengujian kendaraan dan pengadaan jembatan timbang, dengan tingkat keterkaitan antar dokumen sebesar 92% ditunjukkan dalam (Tabel 1). Keterkaitan perencanaan transportasi yang termuat dalam dokumen TATRALOK dengan RPJMD memiliki derajat keterkaitan sebesar 81% (Tabel 2). Sebagai dokumen perencanaan pembangunan, seharusnya antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan sebagaimana dinyatakan dalam UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bab II Pasal 2 angka 4 huruf c yang menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dimana pada Pasal 3 disebutkan bahwa ruang lingkup sistem perencanaan pembangunan nasional meliputi perencanaan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan
Teknik analisis Data-data hasil studi dokumen dan wawancara secara mendalam terhadap informan, akan dianalisis dengan menggunakan model analisis berupa analisis isi (content analysis). Analisis keterkaitan dilakukan dengan memperhatikan hubungan antar dokumen perencanaan. Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu informasi tertulis atau tercetak, digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi baik surat kabar, iklan televisi dan bahan-bahan dokumen yang lain. Penelitian analisis isi berusaha melihat konsistensi makna dalam sebuah teks yang dijabarkan dalam pola-pola terstruktur yang dapat membawa peneliti kepada pemahaman tentang sistem nilai dibalik teks itu. Analisis ini biasa digunakan pada penelitian Kualitatif (Laswell), memelopori teknik symbol coding pada analisis isi yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis kemudian diberi interpretasi. HASIL Keterkaitan antar dokumen perencanaan sektoral dan wilayah adalah suatu hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan. Undang-Undang Nomor 26 294
Keterkaitan, konsisten, keterpaduan program
pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Olehnya selayaknya arahan program/kebijakan dalam TATRALOK berkaitan dengan program/kegiatan penataan transportasi yang termuat dalam RPJMD sebagai wujud konsistensi dalam perencanaan terpadu suatu daerah atau wilayah, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Konsistensi penjabaran program perenca-
ISSN 1411-4674
naan transportasi pada RENSTRA tahun 2012 dan 2013 dalam RENJA periode tahun 2012 dan 2013 menunjukkan konsistensi yang rendah ditunjukkan dalam Tabel 3, sedangkan pada periode 2013 menuju ketingkat yang lebih baik dengan derajat kekonsitenan sebesar 98% mengindikasikan perubahan system perencanaan di lingkup Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ke arah yang lebih baik.
Tabel 1. Rekapitulasi keterkaitan perencanan transportasi dalam dokumen TATRALOK dan RTRW No
Derajat Keterkaitan program RTRW dengan TATRALOK
Program/Kegiatan
1
Penetapan fungsi jaringan jalan
78 %
2
Pengembangan fungsi jaringan jalan
100 %
3
Pemeliharaan jaringan jalan
100 %
4
Peningkatan kualitas jalan
100 %
5
Sistem perencanaan pengangkutan
100 %
6
Pengembangan terminal
100 %
7
100 %
9
Perencanaan trayek Pengujian kendaraan dan pengadaan jembatan timbang Perencanaan alur pelayaran
10
Perencanaan lintas penyeberangan sungai
11
Perencanaan pelabuhan perikanan dan pelabuhan khusus.
12
Perencanaan pelabuhan sungai dan danau
13
Perencanaan lintas pelayaran local
100 %
14
Perencanaan alur pelayaran regional
100 %
15
Perencanaan pelabuhan pengumpan
100 %
16
Perencanaan transportasi udara
100 %
8
Rekapitulasi keterkaitan program/kegiatan RTRW dan TATRALOK
295
0% 100 % 100 % 100 % 100 %
92 %
Yospin Seni Parerung
ISSN 1411-4674
Tabel 2. Rekapitulasi keterkaitan program perencanaan transportasi yang termuat dalam dokumen RPJMD dan TATRALOK No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Derajat Keterkaitan program RTRW dengan TATRALOK 78% 17% 100% 0% 100% 100% 100% 0%
Program/Kegiatan Penetapan fungsi jaringan jalan Pengembangan fungsi jaringan jalan Pemeliharaan jaringan jalan Peningkatan kualitas jalan Sistem perencanaan pengangkutan Pengembangan terminal Perencanaan trayek Pengujian kendaraan dan pengadaan jembatan timbang Perencanaan alur pelayaran Perencanaan lintas penyeberangan sungai Perencanaan pelabuhan perikanan Perencanaan pelabuhan sungai dan danau Perencanaan lintas pelayaran local Perencanaan alur pelayaran regional Perencanaan pelabuhan pengumpan Perencanaan transportasi udara Rekapitulasi keterkaitan program/kegiatan RTRW dan TATRALOK
100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 81 %
Tabel 3. Konsistensi penjabaran program/kegiatan RENSTRA 2012 dalam RENJA 2012untuk pengadaan rambu-rambu No. 1. 2. 3.
4.
Program/Kegiatan RENSTRA 2012
Program/Kegiatan RENJA 2012
Analisis Kekonsistenan
Pengadaan Warning Light Pengadaan kaca pembesar pada tikungan tajam Pengadaan pengaman jalan (delinator)
-
0
-
0
-
0
-
Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan untuk peningkatan keselamatan
Derajat Konsistensi
296
0 0% (Tidak Konsisten)
Keterkaitan, konsisten, keterpaduan program
ISSN 1411-4674
TATRALOK dengan RPJMD adalah pada program Perencanaan pengembangan fungsi jaringan jalan, peningkatan kualitas jalan dari tanah menjadi aspal yang direncanakan di TATRALOK tetapi tidak direncanakan pada RPJMD serta sebaliknya perencanaan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dan pengadaan jembatan timbang yang direncanakan di RPJMD tidak direncanakan dalam TATRALOK. Faktorfaktor yang menyebabkan ketidakterkaitan dijelaskan informan yaitu bahwa sesuai dengan fungsinya TATRALOK merupakan perencanaan pengembangan dan penataan jaringan transportasi sehingga pada arahan program dan kegiatan yang terdapat pada TATRALOK Kabupaten Konawe Utara berusaha mengembangkan jaringan transportasi yang menuju pusat-pusat pelayanan atau kawasan-kawasan strategis dalam peningkatan mobilitas manusia, barang dan jasa serta pengembangan jaringan prasarana untuk membuka akses bagi daerah-daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah tetapi tidak dibarengi dengan perencanaan RPJMD. Sebaliknya perencanaan pengadaan alat pengujian kendaraan dan pengadaan jembatan timbang terdapat dalam dokumen RPJMD tetapi tidak terdapat dalam TATRALOK. Kondisi ini mengindikasikan belum adanya keterpaduan program antara perencanaan sektoral dan perencanaan regional atau wilayah sehingga menyebabkan belum teratasinya dengan baik permasalahan transportasi di Kabupaten Konawe Utara. Berkaitan dengan masalah perencanaan ini, dalam kesimpulannya Iryanto (2008) menyatakan bahwa dalam usaha mencapai keberhasilan pembangunan, perencanaan tersebut harus memadukan pendekatan wilayah (regional) dengan pendekatan sektoral. Hal ini berarti bahwa salah satu solusi masalah transportasi adalah keterpaduan pendekatan wilayah regional dan pendekatan sektoral dalam perencanaan transportasi. Sejalan
PEMBAHASAN Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa derajat keterkaitan program/kegiatan perencanaan transporttasi yang termuat dalam dokumen TATRALOK dan RTRW sebesar 92%. Program/kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan pada analisis keterkaitan perencanaan transportasi dalam dokumen TATRALOK dan RTRW adalah program pengadaan alat pengujian kendaraan dan pengadaan jembatan timbang dengan indikator 0%. Perencanaan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dan pengadaan jembatan timbang yang direncanakan di RTRW, tetapi tidak direncanakan dalam RTRW. Faktor yang menyebabkan ketidakterkaitan program tersebut dijelaskan oleh informan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yaitu karena program/kegiatan yang dijabarkan dalam TATRALOK merupakan perencanaan jaringan prasarana transportasi yang terdiri dari simpul dan jaringan pelayanannya yaitu pelayanan angkutan orang, barang dan jasa yang dikelompokkan dalam wilayah pelayanannya dan operasi pelayanan dilaksanakan dengan trayek. Perencanaan transportasi perairan meliputi transportasi penyeberangan yang terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan penyeberangan dan ruang lalu lintas yang berwujud alur penyeberangannya. Sedangkan pengadaan jembatan timbang dan unit pengujian kendaraan bermotor merupakan infrastruktur pendukung yang dimasukkan dalam program RENSTRA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika”. Analisis keterkaitan perencanaan transportasi dalam dokumen TATRALOK dengan perencanaan penataan ruang kabupaten Konawe Utara menunjukkan derajat keterkaitan sebesar 92% yang menunjukkan tidak konflik spasial dalam perencanaan transportasi. Derajat Keterkaitan dengan indikator sebesar 0% pada analisis keterkaitan perencanaan transportasi dalam dokumen 297
Yospin Seni Parerung
ISSN 1411-4674
dengan masalah perencanaan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Rudiyanto (2009) bahwa: “berkaca kepada pembangunan daerah (regional development) selama ini, yang sesungguhnya merupakan pembangunan sektoral di daerah, merupakan asal muasal kesenjangan antar wilayah dan cermin kegagalan koordinasi dan keterpaduan dalam pembangunan wilayah”. Rendahnya konsistensi perencanaan pada periode 2012 disebabkan faktorfaktor: a) kondisi daerah pada saat itu belum defenitif, seringnya terjadi pergantian kepemimpinan menyebabkan adanya perubahan kebijakan-kebijakan; b) belum adanya pedoman dalam sistem perencanaan di Kabupaten Konawe Utara karena dalam sistem perencanaan kebutuhan tahun sekarang direncanakan tahun sebelumnya dimana RENJA 2012 itu direncanakan tahun 2011 sementara RTRW dan RPJMD yang menjadi pedoman dalam perencanaan kegiatan baru diperdakan tahun 2012 sehingga perencanaan untuk periode 2012 pada tahun 2011 hanya berdasarkan kebutuhan tahun berjalan artinya hanya berdasarkan kebutuhan yang mendesak yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk dilaksanakan; c) Berkembangnya usulan-usulan pada saat penyusunan RENJA yang merupakan kebijaksanaan pimpinan merupakan salah faktor yang menyebabkan terjadi inkonsistensi dalam suatu system perencanaan; d) Masalah keterbatasan anggaran yang diberikan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyebabkan tidaka terlaksanya program RENSTRA dalam RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Menurut Nawawi (2005) bahwa konsistensi merupakan tolok ukur yang menekankan pada kegiatan mengungkapkan kemampuan manajemen puncak dan jajarannya di lingkungan sebuah organisasi non profit, dalam merencanakan program berkelanjutan dan beberapa proyek tahunan yang berkesinambungan atau konsisten dalam arti
saling menunjang, baik dalam satu tahun anggaran yang sama, maupun selama dua tahun anggaran atau lebih secara berkelanjutan. Sistem perencanaan transportasi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menunjukkan perubahan yang signifikan dengan tingkat konsisten sebesar 98% mengindikasikan perubahan system perencanaan kearah yang lebih baik. Olsen dan Eadie (Bryson, 2008:4) mendefinisikan perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), Pengertian lain mengenai perencanaan strategis diuraikan oleh Salusu (2008:500) yang menyatakan bahwa perencanaan strategis adalah instrumen kepemimpinan dan sebagai suatu proses dalam menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi di masa depan dan bagaimana usaha mencapainya, suatu proses yang menjelaskan sasaran yang akan dicapai. Lebih lanjut Denison, 1990 dalam Hartijasti (2001) menjelaskan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang memiliki budaya yang konsisten. KESIMPULAN DAN SARAN Keterkaitan program perencanaan transportasi dalam dokumen TATRALOK dengan RTRW menunjukkan derajat keterkaitan sebesar 92% yang mengindikasikan tidak adanya konflik spasial dalam perencanaan transportasi di Kabupaten Konawe Utara, sedangkan keterkaitan TATRALOK dengan RPJMD sebesar 81% yang menunjukkan belum terjadi keterpaduan program perencanaan transportasi dengan perencanaan pembangunan daerah dalam penataan transportasi di Kabupaten Konawe Utara. Hal ini berarti dalam mencapai tujuan pembangunan, perencanaan tersebut harus memadukan pendekatan wilayah (regional) dengan pendekatan sektoral. Serta perlunya dilakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap dokumen 298
Keterkaitan, konsisten, keterpaduan program
perencanaan baik tingkat keterkaitan maupun konsistensi penerapannya menuju keterpaduan program. Tingkat konsitensi yang rendah di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan pada analisis konsistensi penjabaran program RENSTRA dalam RENJA periode 2012 sedangkan pada tahun 2013 menunjukkan tingkat konsistensi yang lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekonsistenan serta efektifitas perencanaan menuju ketingkat yang lebih baik di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Kekonsistenan suatu program perencanaan merupakan indikator keefektifan proses perencanaan, karena itu kekonsistenan dalam proses perencanaan. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakterkaitan dan ketidakkonsistenan dalam program perencanaan transportasi di Kabupaten Konawe Utara diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak perencana untuk penyusunan dokumen perencanaan periode berikutnya. Untuk kedepannya, sebagai suatu kabupaten baru perlu adanya sistem informasi perencanaan yang memuat seluruh dokumen perencanaan tersebut. Dengan adanya sistem informasi ini maka setiap program/kegiatan yang akan dianggarkan setiap tahunnya akan terjamin keterkaitan dan konsistensinya. Program/kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang ada akan tertolak secara otomatis oleh sistem. Dalam kondisi apabila ada program/ kegiatan yang mendesak harus dilaksanakan, maka harus ada persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah baru kemudian diadakan perubahan terhadap perencanaan yang ada dalam data base. Perubahan data base tersebut perlu ditetapkan lagi dengan surat keputusan kepala daerah. Dengan sistem informasi ini dapat pula diketahui mengenai posisi pencapaian visi dan tujuan perencanaan secara cepat dan akurat.
ISSN 1411-4674
DAFTAR PUSTAKA Bryson, J.(2008). Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Creswell, John W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarya: Pustaka Pelajar. Hartijasti, Y. (2011). Meningkatkan Kinerja Perusahaan Melalui Pengembangan Budaya Organisasi (Online),(http://apioindonesia.files. wordpress.com/2010/06/makalah-24 225 230 -yanki.doc, diakses 20 Januari 2013) Iryanto. 2008. Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Melalui Pendekatan Wilayah dan Kerjasama Antar Daerah (Online), (http:// www.usu.ac.id/id/files/artikel/perc_ pemb_iriyanto.pdf, diakses 20 Januari 2013) Kementerian Dalam Negeri R.I. (2010). Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta. Kadir, Abdul. (2010). Peran Transportasi dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. (Online) http://repository.usu.ac.id/bitstream/ 123456789/15980/1/wah-apr2006%20(6).pdf, diakses pada tanggal 26 Januari 2013 pukul 14.30) Nawawi, H. (2005). Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Rudiyanto, A. (2009). Urgensi Kerja Sama Pembangunan Sektoral dan Daerah dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Bappenas dalam Era Otonomi Daerah (Online), (http://www.bappenas.go.id/get-fileserver/node/8527/, diakses 24 September 2011) Salusu, J. (2008). Pengambilan Keputusan Strategik untuk 299
Yospin Seni Parerung
ISSN 1411-4674
Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiassarana Indonesia (Grasindo).
Tarigan, R. (2005). Perencanaan Pembangunan Wilayah.Jakarta:PT. Bumi Aksara, Jakarta.
300
