IV. KARAKTERISTIK DAN HARAPAN MASYARAKAT SEBAGAI DASAR STRATEGI PEMBERDAYAAN DALAM PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN Abstrak Masyarakat merupakan salahsatu penghasil sampah, sehingga pemberdayaan masyarakat dalam program kebersihan lingkungan sangat strategis. Tujuan penelitian adalah mengetahui karakteristik (tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jarak rumah dengan TPS dan TPA), dan persepsi serta harapan masyarakat terkait program kebersihan lingkungan berkelanjutan, khususnya terhadap pengelolaan sampah kota Bandar Lampung. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam karakteristik dan harapan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemairan (survey). Analisis data menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beragamnya karakteristik tersebut, secara nyata memberikan kontribusi (kecuali tingkat pendidikan) terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan. Harapan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan harus terlibat dengan mengembangkan kembali kearifan lokal seperti gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hasil uji koefisien kontingensi Fisher, menunjukkan hubungan yang signifikan antara karakteristik masyarakat, kecuali tingkat pendidikan dengan program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan. Kata Kunci: karakteristik, persepsi, harapan, pemberdayaan masyarakat. 4.1. Pendahuluan Karakteristik masyarakat (tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jarak rumah dengan TPS dan TPA), dan persepsi serta harapan masyarakat terkait dengan program kebersihan lingkungan berkelanjutan, khususnya terhadap pengelolaan sampah kota Bandar Lampung merupakan faktor dasar untuk memahami
pemberdayaan
masyarakat.
Pemberdayaan
masyarakat
dalam
pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung merupakan strategi dasar yang dilaksanakan untuk pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan. Kebersihan lingkungan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, mengingat masyarakat merupakan salahsatu produsen penghasil sampah. Pemberdayaan adalah bagian dari pengembangan paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang
73
prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumberdaya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. Menurut Damanhuri dan Padmin (2005), pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peranserta dalam bidang kebersihan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang saat ini sangat diperlukan, mengingat sampah bukan hanya tanggungjawab pemerintah namun juga tanggungjawab semua pihak, termasuk seluruh kelompok masyarakat yang merupakan salahsatu penghasil sampah.
Namun demikian,
ternyata hingga saat ini penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan yang dibuat secara terpadu dan holistik belum pernah dilakukan, dan kalaupun ada penelitian pemberdayaan pengelolaan kebersihan atau pengelolaan sampah di tempat lain, kondisinya sangat berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami karakteristik dan harapan masyarakat terkait program
kebersihan lingkungan berkelanjutan, khususnya pengelolaan
sampah kota Bandar Lampung. 4.2. Metode Penelitian Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemairan (survey), yaitu suatu pendekatan untuk memahami masalah sosial dan karakteristik masyarakat secara utuh. Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara kepada responden dengan menggunakan angket sebagai pedoman wawancara dan dibantu dengan teknik observasi dengan melalui penjaringan terhadap data yang menyangkut variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, jarak rumah dengan TPS dan TPA, persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat, serta harapan masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan lingkungan. Data sekunder diperoleh melalui hasil penelusuran dari berbagai dokumen, catatan dan laporan tertulis dari berbagai sumber dan pihak yang terkait.
74
Sampel lokasi dan responden rumahtangga sebagai unit analisis, teknik sampling, teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang telah diuraikan pada Bab III. 4.3. Hasil dan Pembahasan Responden dalam penelitian ini berjumlah 344 orang yang tersebar di delapan kelurahan dari empat kecamatan di kota Bandar Lampung dengan karakteristik sebagai berikut. Berdasarkan jenis kelamin, kelompok responden terdiri atas laki-laki sebanyak 172 orang (50%) dan perempuan 172 orang (50%). Tingkat pendidikan responden sebagian besar pada jenjang menengah ke atas. Jenis pekerjaan responden yang paling banyak adalah kelompok ibu rumahtangga (IRT) sebesar 27,33 persen, wiraswasta sebesar 17,73 persen, karyawan sebesar 13,95%, dan kelompok PNS/Pensiunan sebesar 10,17 persen. Tingkat pendapatan responden paling banyak berkisar antara Rp.500.001-1.000.000/bulan sebesar 52,91 persen dan diikuti Rp1.000.001-2.000.000 sebesar 28,16%.
Jarak rumah responden
dengan tempat pembuangan sementara (TPS) paling banyak pada jarak 0-200 m sebesar 67,15 persen dan jarak 201-500 m sebesar 25,00 persen.
Jarak rumah
responden dengan TPA paling banyak pada jarak 7500-10000 m sebesar 59,88 persen. Secara rinci karakteristik responden dapat dilihat pada lampiran 13. 4.3.1. Karakteristik dan persepsi masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan Pada dasarnya persepsi tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah. Munculnya berbagai persepsi tersebut terkait dengan manfaat dari pengelolaan sampah yang mereka rasakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Saribanon (2007) yang mengemukakan bahwa dalam konteks persepsi terhadap pengelolaan sampah respon dari masyarakat dapat digunakan sebagai indikator bagaimana individu menilai suatu program pengelolaan sampah, sehingga dapat diidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul dari persepsi untuk mengimplementasikan pengelolaan sampah tersebut.
75
Secara umum dapat dikatakan bahwa munculnya pencemaran atau lingkungan menjadi kotor banyak diakibatkan oleh ulah dan perbuatan manusia, tak terkecuali dengan perbuatan membuang sampah secara sembarangan ke dalam lingkungan. Karena itu dalam pengelolaan sampah domestik ini, keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan sangat diperlukan.
Hal ini sesuai dengan pendapat Cohen dan Uphoff (1997) yang
menyatakan masyarakat perlu dilibatkan, karena tiga alasan utama yaitu: (1) sebagai langkah awal dalam rangka menyiapkan masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat setempat terhadap program pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan, (2) sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi dan sikap masyarakat setempat, dan (3) masyarakat mempunyai hak untuk “urun rembug” dalam menyusun dan menentukan program-program pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan di wilayah mereka. Persepsi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa secara umum persepsi laki-laki dan perempuan masuk kategori persepsi positif. Namun terlihat adanya sedikit (kendatipun kurang dari dua persen) bahwa perempuan di Bandar Lampung mempunyai persepsi kurang positif. Persentase persepsi masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis kelamin, disajikan pada Tabel 15. Tabel 15 Distribusi persentase kategori persepsi masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis kelamin, Bandar Lampung 2010 Kategori persepsi (%) Jenis kelamin Laki-laki Perempuan
Total (n)
Kurang positif
Positif
Sangat positif
Jumlah
0,00 1,74
94,19 91,28
5,81 6,98
100,00 100,00
172 172
Persentase kategori persepsi masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan secara umum mempunyai kategori persepsi positif, kecuali kelompok ibu rumahtangga (IRT) dan pedagang ada yang menyatakan kurang positif walaupun kecil persentasenya.
76
Distribusi persentase kategori persepsi masyarakat terhadap program kebersihan lingkungan berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 16.
Tabel 16 Distribusi persentase kategori persepsi masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis pekerjaan, Bandar Lampung 2010 Jenis Pekerjaan
Kelompok
Primer
Kurang positif
Petani
Sekunder
a. PNS/Pensiunan b. Wiraswasta c. Karyawan
Tersier
a. Pedagang b. Buruh c. Supir/ojek
Lainnya
a. Ibu rumahtangga b. Pemulung c.Mahasiswa/pelajar
Kategori persepsi (%) Sangat Jumlah (%) Positif Positif
Total (n)
0,00
88,89
11,11
100,00
9
0,00 0,00 0,00 3,33 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00
94,29 86,89 97,92 93,34 100,00 75,00 92,55 97,43 100,00
5,71 13,11 2,08 3,33 0,00 25,00 5,32 2,57 0,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
35 61 48 30 25 4 94 7 22
Hasil analisis terhadap tingkat pendidikan responden dengan kategori persepsi terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan sebagian besar menunjukkan kategori persepsi berdasarkan jenjang pendidikan mempunyai kategori persepsi positif. Persentase persepsi terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 17. Tabel 17 Distribusi persentase kategori persepsi masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan tingkat pendidikan, Bandar Lampung 2010 Kategori persepsi (%) Pendidikan
Kurang positif
Positif
Sangat positif
Jumlah
Total (n)
SD
3,33
93,34
3,33
100,00
60
SLTP
0,00
90.32
9,68
93
SLTA
0,67
93,96
5,37
100,00 100,00
149
PT
0,00
92,86
7,14
100,00
42
Hasil analisis kategori persepsi responden terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan berdasarkan tingkat pendapatan secara umum menunjukkan katagori persepsi positif. Distribusi persentase kategori
77
persepsi terhadap kebersihan lingkungan berdasarkan tingkat pendapatan disajikan pada Tabel 18. Tabel 18 Distribusi persentase kategori persepsi masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan tingkat pendapatan, Bandar Lampung 2010 Kategori persepsi (%) Pendapatan Rp.(000)/bln < 500 501 – 1.000 1.001 - 2.000 2.001 – 4.000 4.001 – 8.000 > 8.000
Kurang positif
Positif
Sangat positif
Jumlah
0,00
100,00
0,00
0,00
92,30
3,33
91,11
0,00
93,18
0,00
100,00
0,00
100,00
Total (n)
7,70
100,00 100,00
20 182
5,56
100,00
90
6,82
100,00
44
0,00
100,00
4
0,00
100,00
4
Hasil analisis terhadap jarak TPS dari rumah responden dengan kategori persepsi terhadap program kebersihan lingkungan sebagian besar menunjukkan kategori persepsi positif. Distribusi persentase kategori persepsi terhadap kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPS disajikan pada Tabel 19. Tabel 19 Distribusi persentase kategori persepsi masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPS, Bandar Lampung 2010 Kategori persepsi (%) Jarak TPS (m) 0 - 200 201 - 500 501 - 750 751 - 1.000
Kurang positif 0,87 1.16 0,00 0,00
Positif 96,97 81,39 92,00 100,00
Sangat positif 2,16 17,45 8,00 0,00
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00
Total (n) 231 86 25 2
Hasil analisis terhadap jarak TPA dari rumah responden dengan kategori persepsi menunjukkan persepsi secara umum dalam katagori positif. Persepsi yang positif pada responden yang tempat tinggalnya relatif jauh dari TPA. Sampah organik akan segera dibusukkan menjadi bahan anorganik yang dalam kondisi anaerob akan menimbulkan bau busuk yang menyengat (Tchobanoglous et al 1993) yang tentu akan sangat terasa oleh masyarakat yang tinggal berdekatan dengan TPA, sedangkan yang tinggal berjauhan tidak akan merasakan hal tersebut.
78
Bahkan menurut Setiawan (2001) sampah yang membusuk juga dapat mengakibatkan timbul atau berkembangnya berbagai macam bibit penyakit, oleh karenanya sangat wajar juga masyarakat yang tinggal lebih dekat dengan TPA memiliki persepsi kurang positif. Distribusi persentase kategori persepsi/sikap terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPA disajikan pada Tabel 20. Tabel 20 Distribusi persentase tingkat persepsi masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPA, Bandar Lampung 2010 Kategori persepsi (%) Jarak TPA (m)
Kurang positif
Positif
Sangat positif
Jumlah (%)
Total (n)
0 – 2.000
7,14
90,48
2,38
100,00
45
2.001 – 5.000
0,00
95,65
4,35
100,00
46
5.001 – 7.500
0,00
100,00
0,00
100,00
5
7.501 – 10.000
0,00
91,75
8,25
100,00
206
> 10.000
0,00
95,56
4,44
100,00
42
4.3.2. Karakteristik dan harapan masyarakat terhadap kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa terdapat empat harapan masyarakat dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan di kota Bandar Lampung. Adapun empat harapan tersebut adalah (1) harapan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan kebersihan lingkungan, (2) harapan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan lingkungan, (3) harapan masyarakat terhadap sistem pengelolaan, dan (4) harapan masyarakat terhadap pemberdayaan. Secara rinci uraiannya sebagai berikut. (a). Harapan terhadap kebijakan dan program Hasil penelitian menunjukkan adanya harapan responden agar dibuat peraturan tentang kebersihan lingkungan dan penegakan hukum (63 %). Selain itu responden berharap adanya keberlanjutan program kebersihan (21%), dan harapan
79
selanjutnya adalah implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah (12%) serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan (4%), seperti ditunjukkan pada Gambar 9 .
Gambar 9 Harapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung dalam pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan Terkait dengan sebagian besar (63%) harapan masyarakat agar segera dibuat peraturan dan penegakan hukum, sebenarnya sudah ada Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.
Namun peraturan walikota tersebut
belum berfungsi sebagaimana mestinya, dan belum ada penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan kebersihan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Cullivan et al (1988) dan Wilson et al (2001) bahwa hal yang terpenting dalam pengelolaan kebersihan lingkungan adalah dibuatnya peraturan dalam hal kebersihan lingkungan dan penegakan hukum, namun demikian hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah membuat kelembagaan untuk bidang pengelolaan sampah dan air buangan. Kantor Menteri Lingkungan Hidup dan JICA (2003) mengemukakan bahwa peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan sampah di tiap kota telah ada dalam bentuk Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati/Walikota. Agar peraturan tersebut dapat berjalan maka penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan harus diterapkan, sehingga peraturan yang ada benar-benar dapat
80
berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hidayat (2008) yang mengemukakan bahwa tidaklah mudah mengubah kebiasaan masyarakat. Kesadaran untuk hidup sehat dan memiliki lingkungan bersih merupakan modal sosial yang dapat mengubah perilaku masyarakat. Perubahan perilaku ini dapat membawa kenyamanan hidup walaupun membutuhkan proses yang tidak mudah. Kemudian penyuluhan dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang kebersihan lingkungan disetiap kesempatan harus dilakukan terus-menerus. Harapan masyarakat selanjutnya adalah adanya keberlanjutan program kebersihan lingkungan (21%). Dengan berlanjutnya program kebersihan tersebut diharapk agar mendapat penghargaan Adipura kembali seperti yang pernah diterima pada tahun 2009 lalu. Adanya lembaga pengelolaan sampah akan berpengaruh dalam menjamin keberlanjutan program pengelolaan sampah. Hidayat (2008), mengemukakan bahwa terkait dengan keberlanjutan suatu program, terdapat beberapa faktor penting untuk diperhatikan dalam aspek kelembagaan, yaitu: (a) pembentukan badan pengelola, (b) pemanfaatan badan/kelompok masyarakat sebagai pengelola, (c) penguatan kapasitas, (d) regenerasi, dan (e) kerjasama/kemitraan. Implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah juga menjadi harapan ketiga masyarakat di kota Bandar Lampung (12%). Diharapkan pemerintah dapat menjalankan kebijakan kebersihan lingkungan yang telah ada. Scott (2001) menyatakan bahwa organisasi atau lembaga dapat berfungsi memberikan batasan dan sekaligus keleluasaan bagi suatu kelompok untuk melakukan suatu kegiatan. Selain itu, Muller-Glodde (1994) berpendapat bahwa kelembagaan lingkungan (environmental institution) merupakan norma dan nilai sosial, kerangka politis, program-program lingkungan, pola perilaku dan komunikasi serta pergerakan sosial, yang membentuk interaksi sosial dari individu-individu yang menyusun organisasi dan kelompok secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi peraturan yang mengatur sumberdaya alam. Harapan masyarakat yang keempat adalah adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan (4%). Dengan kerjasama tersebut diharapkan kebersihan lingkungan akan tercapai.
81
Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana, dan pengawas (KMLH dan JICA 2003). Hubungan antara karakteristik dengan harapan terhadap kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis kelamin sebagian besar menunjukkan bahwa memilih kebijakan mengenai dibuat peraturan tentang kebersihan lingkungan dan penegakan hukum. Secara rinci disajikan pada Tabel 21 (selanjutnya untuk keterangan Tabel 21 sampai dengan Tabel 26 dibuat notasi sebagai berikut): Kebijakan 1: Dibuat peraturan tentang kebersihan lingkungan dan penegakan hukum Kebijakan 2: Implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah Kebijakan 3: Keberlanjutan program kebersihan lingkungan Kebijakan 4: Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan.
Tabel 21 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis kelamin, Bandar Lampung 2010 Jenis kelamin
Kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan(%) 1
2
Laki-laki
61,05
10,47
Perempuan
64,53
Distribusi
14,53
persentase
3
4
Total (n)
Jumlah
22,67
5,81
100,00
172
19,19
1,75
100,00
172
harapan
terhadap
kebijakan
dan
program
pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan bahwa secara umum jenis pekerjaan ibu rumah tangga (IRT), karyawan, pedagang, wiraswasta dan lain-lain sebagian besar mengharapkan dibuatnya peraturan tentang kebersihan lingkungan dan penegakan hukum. Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap
kebijakan dan program pengelolaan kebersihan
lingkungan hampir merata pada semua jenis pekerjaan.
Harapan masyarakat
terhadap kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis pekerjaan disajikan pada Tabel 22
82
Tabel 22 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis pekerjaan Jenis Pekerjan
Kelompok
Primer Sekundr
Petani a.PNS/Pensiunan b. Wiraswasta c. Karyawan
Tersier
a. Pedagang b. Buruh c. Supir/ojek
Lainnya
a. Ibu rumahtangga b. Pemulung c.Mahsiswa/pelajar
Kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan (%) Jumlah 1 2 3 4 (%) 33,34 33,33 33,33 0,00 100,00 48,57 25,72 14,29 11,43 100,00 68,85 8,19 21,31 1,64 100,00 66,67 10,45 18,75 4,17 100,00 63,33 6,67 26,67 3,33 100,00 4,00 72,00 24,00 0,00 100,00 25,00 50,00 25,00 0,00 100,00 62,77 14,89 19,15 3,19 100,00 71,43 0,00 28,57 0,00 100,00 9,09 86,36 4,55 0,00 100,00
Total (n)
9 35 61 48 30 25 4 94 7 22
Hasil analisis terhadap distribusi persentase harapan masyarakat terhadap kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa secara umum masyarakat dengan tingkat pendidikan SD, SLTP, SLTA dan PT mengharapkan dibuatnya peraturan tentang kebersihan lingkungan dan penegakan hukum. Distribusi persentase disajikan pada Tabel 23. Tabel 23 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan tingkat pendidikan, Bandar Lampung 2010 Pendidikan SD SLTP SLTA PT
Kebijakan dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan(%) 1 2 3 4 Jumlah 63,33 15,00 18,34 3,33 100,00 67,75 8,60 22,58 1,07 100,00 63,09 9,39 23,49 4,03 100,00 50,00 28,57 11,90 9,53 100,00
Total (n) 60 93 149 42
Distribusi persentase kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pendapatan menunjukkan bahwa secara umum persentase semua masyarakat berdasarkan kreteria pendapatan, mengharapkan agar pemerintah membuat peraturan tentang kebersihan lingkungan dan penegakan hukum. Distribusi harapan masyarakat terhadap kebijakan dan program hampir merata pada semua katagori tingkat pendapatan kecuali pada katagori pendapatan Rp.4.000.001 – Rp.8.000.000/bulan. Distribusi persentase harapan terhadap
83
kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat disajikan pada Tabel 24. Tabel 24 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pendapatan, Bandar Lampung 2010 Kebijakan dan program pengelolaan kebersihan
Total
lingkungan (%)
Pendapatan Rp (0000/bln)
3
(n)
1
2
4
Jumlah
< 500
65,00
25,00
5,00
5,00
100,00
20
501 – 1.000
70,33
10,44
16,48
2,75
100,00
182
1.001 - 2.000
56,67
11,11
30,00
2,22
100,00
90
2.001 – 4.000
47,73
11,36
29,55
11,36
100,00
44
4.001 – 8.000
50,00
50,00
0,00
0,00
100,00
4
> 8.000
25,00
50,00
25,00
0,00
100,00
4
Distribusi persentase kebijakan dan program terhadap kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPS menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar mengharapkan agar dibuatnya peraturan tentang kebersihan lingkungan dan penegakan hukum. Secara lengkap disajikan pada Tabel 25. Tabel 25 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak TPS, Bandar Lampung 2010 Kebijakan dan program dalam pengelolaan kebersihan Jarak TPS (m)
Total (n)
lingkungan (%) 1
2
3
4
Jumlah
0 - 200
57,58
15,15
23,38
3,89
100,00
231
201 - 500
73,26
6,98
17,44
2,32
100,00
86
501 - 750
76,00
4,00
12,00
8,00
100,00
25
751 - 1.000
50,00
50,00
0,00
0,00
100,00
2
Distribusi persentase kebijakan berdasarkan jarak rumah responden dengan TPA terhadap kebersihan lingkungan menunjukkan sebagian besar memilih dibuat peraturan tentang kebersihan lingkungan dan penegakan hukum. Distribusi
84
pemilihan terhadap semua kebijakan hampir merata pada semua jarak TPA. Distribusi persentase harapan terhadap kebijakan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak TPA disajikan pada Tabel 26 Tabel 26 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap kebijakan dan program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak TPA, Bandar Lampung 2010 Jarak TPA (m)
Kebijakan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan (%) 1
2
3
4
Jumlah
Total (n)
0 – 2.000
76,09
6,52
13,04
4,35
100,00
46
2.001 – 5.000
80,00
0,00
20,00
0,00
100,00
5
5.001 – 7.500
59,71
15,05
22,81
2,43
100,00
206
7.501 – 10.000
54,76
11,91
28,57
4,76
100,00
42
> 10.000
62,79
12,5
20,93
3,78
100,00
344
Dengan demkian, harapan masyarakat berdasarkan karakteristik yang ada sebagian besar berharap dibuatnya peraturan tentang kebersihan lingkungan dan penegakan hukum. (b) Harapan terhadap sarana dan prasarana Menurut Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1992 dalam rangka menjamin fungsi-fungsi permukiman perkotaan dapat berlangsung sebagaimana mestinya, diperlukan infrastruktur atau prasarana dan sarana serta utilitas lingkungan. Prasarana lingkungan seperti jaringan jalan, air limbah, drainase, dan persampahan pada dasarnya merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan sedangkan sarana lingkungan seperti sarana niaga, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan umum, ruang terbuka hijau, ruang pertemuan, perpustakaan umum adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Utilitas umum (air minum, listrik, telepon, pemadam kebakaran) adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan Berkaitan dengan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan tersebut, dari hasil wawancara dengan responden diperoleh 3 (tiga) harapan masyarakat, seperti disajikan pada Gambar 10
85
Gambar 10 Harapan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana Sebagian besar (80,52%) harapan masyarakat adalah penambahan sarana dan prasarana penampungan dan pengangkutan sampah, hal ini disebabkan masih sangat kurangnya sarana seperti tong sampah untuk menampung sampah, dan banyak sampah yang tidak langsung diangkut oleh petugas kebersihan yang menyebabkan sampah membusuk dan timbul bau yang tidak enak. Pewadahan sampah yang digunakan bervariasi baik bentuk, ukuran maupun bahan wadah sampah. Tempat sampah yang digunakan bervariasi menurut tempat, diantaranya dapat digolongkan: (a) pemukiman teratur, wadah yang digunakan berbentuk tong plastik, tong sampah dari kayu, kantong plastik, drum bekas, dan bekas kaleng cat, (b) permukiman tidak teratur, wadah yang digunakan berbentuk kantong plastik, dus karton, dan tong plastik tanpa pewadahan, (c) daerah komersil, wadah yang digunakan berbentuk tong plastik, dan keranjang plastik, (d) daerah institusional, wadah yang digunakan berbentuk bak sampah dari kayu dan tong plastik, (e) daerah pasar, wadah yang digunakan berbentuk kantong plastik, dus bekas dan kontainer. Harapan masyarakat selanjutnya adalah peningkatan fungsi sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah (15,70%). Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa banyak sarana dan prasarana yang tidak berfungsi. Dalam hal ini harapan masyarakat agar sarana dan prasarana dapat diletakkan ditempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga usaha untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah dapat tercapai.
86
Harapan masyarakat lainnya adalah adanya TPS di setiap kawasan perumahan (3,78%), sehingga masyarakat penghasil sampah dapat langsung membuang sampah ke TPS tersebut. Selanjutnya dapat dipindahkan ke dalam mobil sampah untuk diangkut ke TPA. Diperlukan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah ini seperti mobil sampah, TPS, TPA serta sarana dan prasarana lain sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1992 dalam rangka menjamin fungsi-fungsi permukiman perkotaan dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Hubungan antara jenis kelamin responden dengan harapan masyarakat terhadap sarana prasarana menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan memilih penambahan sarana dan prasarana penampungan dan pengangkutan. Distribusi persentase harapan terhadap sarana prasarana dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis kelamin disajikan pada Tabel 27 (selanjutnya untuk keterangan Tabel 27 sampai dengan Tabel 32 dibuat notasi sebagai berikut): 1. Adanya TPS di setiap kawasan pemukiman 2. Menambah sarana prasarana penampungan dan pengangkutan 3. Peningkatan fungsi sarana parasarana.
Tabel 27 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap sarana prasarana dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis kelamin, Bandar Lampung 2010 Jenis kelamin
Sarana prasarana (%) Total (n) 1
2
3
Jumlah
Laki-laki
2,91
76,74
20,35
100,00
172
Perempuan
4,65
84,30
11,05
100,00
172
Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap sarana prasarana dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pekerjaan menunjukkan semua jenis pekerjaan memilih menambah sarana dan prasarana penampungan dan pengangkutan Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap sarana prasarana program kebersihan lingkungan berdasarkan jenis pekerjaan disajikan pada Tabel 28
87
Tabel 28 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap sarana prasarana dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis pekerjaan, Bandar Lampung 2010 Jenis Pekerjaan
Sarana prasarana (%) Kelompok
Primer
Petani
Sekunder
a. PNS/Pensiunan b. Wirasawsta c. Karyawan a. Pedagang b. Buruh c. Supir/ojek a. Ibu rumahtangga b. Pemulung c. Mahasiswa/pelajar
Tersier
Lainnya
1
2
3
Jumlah
11,11
66,67
22,221
100,00
28,6 3,28 2,08 0,00 4,00 0,00 5,32 0,00 9,09
91,3 73,77 70,84 90,00 72,00 100,00 87,23 42,86 86,36
5,71 22,95 27,08 10,00 24,00 0,00 7,45 57,14 4,55
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Total (n)
35 61 48 30 25 4 94 7 22
Distribusi harapan masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan terhadap sarana prasarana dalam program pengelolaan sampah menunjukkan sebagian besar memilih penambahan sarana dan prasarana. Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap sarana prasarana dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 29. Tabel 29 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap sarana prasarana dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pendidikan, Bandar Lampung 2010 Pendidikan
Sarana-prasarana (%) 2 3 80,00 16,67 81,72 12,90 78,52 18,12 85,71 11,91
1 3,33 5,38 3,36 2,38
SD SLTP SLTA PT
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00
Total (n) 60 93 149 42
Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap sarana prasarana dalam program
pengelolaan
kebersihan
lingkungan
berdasarkan
pendapatan
menunjukkan persentase semua tingkat pendapatan masyarakat mengharapkan penambahan sarana dan prasarana. Distribusi harapan masyarakat agar adanya TPS di setiap kawasan hanya dipilih oleh masyarakat yang berpendapatan 500.001-1.000.000/bulan dan 1.000.001–2.000.000/bulan. Distribusi persentase sarana
prasarana
terhadap
program
pengelolaan
kebersihan
berdasarkan pendapatan masyarakat disajikan pada Tabel 30.
lingkungan
88
Tabel 30 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap sarana prasarana dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pendapatan, Bandar Lampung 2010 Pendapatan Rp.(000)/bln < 500 501 – 1.000 1.001 - 2.000 2.001 – 4.000 4.001 – 8.000 > 8.000
Sarana-prasarana (%) 1
2 95,00 75,27 85,56 86,36 75,00 75,00
0,00 5,49 3, 30 0,00 0,00 0,00
3 5,00 19,23 11,11 13,63 25,00 25,00
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Total (n) 20 182 90 44 4 4
Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap sarana prasarana dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPS menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka mengharapkan penambahan sarana dan prasarana. Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap sarana prasarana dalam pengelolaan
kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah
dengan TPS disajikan pada Tabel 31.
Tabel 31 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap sarana prasarana dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak TPS, Bandar Lampung 2010 Jarak TPS (m)
Sarana-rasarana (%) Total (n) 1
2
3
Jumlah
0 - 200
5,19
78,35
16,45
100,00
231
201 - 500
1,16
88,37
10,46
100,00
86
501 - 750
0,00
72,00
28,00
100,00
25
751 - 1.000
0,00
100,00
0,00
100,00
2
Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap sarana prasarana dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPA menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka mengharapkan penambahan sarana dan prasarana. Distribusi persentase harapan masyarakat
89
terhadap sarana prasarana dalam pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPA disajikan pada Tabel 32. Tabel 32 Distribusi persentase harapan terhadap sarana prasarana dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPA, Bandar lampung 2010 Sarana-prasarana (%)
Jarak TPA (m) 1
2
3
Total (n) Jumlah
0 – 2.000
0,00
75,56
24,44
100,00
45
2.001 – 5.000
2,17
58,69
39,13
100,00
46
5.001 – 7.500
0,00
100,00
0,00
100,00
5
7.501 – 10.000
5,34
83,98
10,68
100,00
206
> 10.000
2,38
90,47
7,14
100,00
42
Dengan demkian, harapan masyarakat berdasarkan karakteristik yang ada sebagian besar berharap menambah sarana-prasarana penampungan dan pengangkutan kebersihan lingkungan. (c) Harapan terhadap bentuk sistem dalam program pengelolaan sampah Harapan masyarakat yang paling banyak (54%) menyangkut teknik operasional dalam pengelolaan sampah. Diharapkan dengan adanya teknik operasional yang mulai dari sarana dan prasarana, tingkat pelayanan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah dengan pola pelayanan individual atau komunal langsung dan pola penyapuan, akan dapat melayani daerah permukiman, perkantoran, jalan, dan pasar. Pengelolaan sampah yang optimum ditiap wilayah diharapkan mampu mengangkut sampah secara rutin setiap hari sehingga masyarakat akan terhindar dari bau yang bersumber dari sampah, binatang yang membawa bibit penyakit, dan pencemaran terhadap lingkungan di sekitarnya. Pengangkutan sampah yang terlambat akan menjadi tumpukan sampah sehingga akan ditemukan bermacam jenis hewan seperti lalat, kecoa,. dan bau tidak sedap yang menyengat hidung. Harapan masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah, seperti disajikan pada Gambar 11.
90
Gambar 11
Harapan masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah
Selanjutnya sebanyak 21 persen masyarakat berharap bahwa pelaksanaan 3R dimulai dari sumbernya, yaitu rumahtangga dan dilaksanakan di TPA mengingat sumber sampah tidak hanya berasal dari rumahtangga. Contoh kegiatan reuse yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan kembali botol-botol bekas atau kantong plastik yang dapat digunakan kembali, sedangkan contoh kegiatan recycle adalah dengan melakukan pengolahan sampah-sampah organik menjadi kompos,
kertas, plastik bekas untuk didaur ulang. Kegiatan ini relatif lebih
penting mengingat adanya kegiatan menggalakkan program reduce, reuse recycle, dan replace atau lebih dikenal dengan program 4R yang
berorientasi pada
program zero waste (sampah tanpa sisa) yang memberikan nilai tambah,. Namun kurang dari seperempat responden (21%) yang sudah berpikir ke arah tersebut, yakni memandang sampah sebagai barang yang bernilai ekonomis. Menurut Satori (2002) belum signifikannya proses pendaurulangan sampah pasar, baik sampah organik maupun anorganik saat ini, antara lain disebabkan oleh: (1) belum adanya rancangan usaha (business plan) sistem daur ulang sebagai sebuah industri, (2) belum adanya sistem jaringan pemasaran produk-produk daur ulang, (3) kegiatan daur ulang masih dianggap sebagai usaha sampingan atau alternatif usaha terakhir, (4) masih terbatasnya anggaran untuk menerapkan kegiatan daur ulang sampah, (5) kurangnya sosialisasi sehingga pemahaman masyarakat tentang manfaat kegiatan tersebut baik dari segi lingkungan maupun ekonomi sangat minim, dan (6) kegiatan tersebut tidak sinergi dan terintegrasi dalam sistem manajemen sampah. Kantor Menteri Lingkungan Hidup dan JICA (2003) juga mengemukakan hal yang serupa bahwa pengurangan produksi sampah dapat dilakukan melalui
91
dua tahap. Tahap pertama, mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Dalam kegiatan ini masyarakat melakukan kegiatan pemilahan sampah di tempatnya masing-masing. Tindakan ini untuk mengurangi biaya pengumpulan sampah dan berakibat pada pengurangan beban operasional transfer dan transport sampai dengan biaya pengelolaan di TPA. Tahap kedua, mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Hal ini sesuai dengan pendapat Tchobanoglous et al (1993) yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah idealnya dilakukan dengan tujuan mengendalikan secara sistematik semua kegiatan yang berhubungan dengan timbulnya sampah, penanganan, pemilahan, dan pengolahan sampah di sumbernya, pengumpulan, pengolahan dan daur ulang sampah, pemindahan dan pengangkutan, dan pembuangan akhir. Pemilahan sampah dapat dilakukan di lokasi TPS untuk diambil bagian yang masih bermanfaat, sebagian untuk kompos dan bagian lainnya dibuang ke TPA. Sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan secara ekonomis harus dibuang ke TPA. Namun pengoperasian TPA tersebut harus memenuhi persyaratan teknis dengan metoda sanitary landfill, baik dasar pemilihan lokasi, penentuan lokasi dan pengoperasian maupun pemeliharaannya. Hal ini sesuai dengan pilihan masyarakat yang paling banyak memilih metoda sanitary landfill (21%) untuk dilaksanakan dalam pengelolaan sampah. Persoalan klasik dari penanganan sampah perkotaan di sebagian besar wilayah Indonesia adalah masih banyaknya TPA yang menggunakan sistem open dumping. Salah satu pertimbangan menggunakan sistem tersebut adalah murahnya biaya operasional. Sampah tinggal ditimbun di ruang terbuka. Kekurangannya, sistem tersebut akan menimbulkan banyak persoalan terutama masalah lingkungan, baik secara biogeofisik maupun persoalan sosial. Untuk mencegah masalah tersebut maka cara pengelolaan sampah dengan metode sanitary landfill dipillih sebagai alternatif untuk diterapkan di kota Bandar Lampung. Hal ini sesuai dengan Schubeler (1996), yang menyatakan bahwa secara umum metode pembuangan akhir yang umum dipakai di Indonesia adalah open dumping (penimbunan terbuka). Namun mengingat banyaknya dampak negatif yang timbul, yaitu bau dan pencemaran air tanah oleh leachate, metode ini secara berangsur telah diganti dengan sanitary atau controlled landfill. Sejalan dengan
92
hal tersebut, Buana (2004) mengemukakan bahwa sistem sanitary landfill merupakan salahsatu alternatif penanganan sampah perkotaan yang bila diterapkan dengan tepat akan sangat baik dan aman bagi sanitasi lingkungan. Sistem tersebut dapat meredam persoalan sosial yang sering kali timbul di masyarakat sekitar lokasi TPA. Sistem bakar dan buang sampah di TPA menjadi pilihan masyarakat selanjutnya. Cara pemusnahan sampah dengan sistem pembakaran, memerlukan peralatan khusus yang disebut incenerator. Untuk membakar sampah diperlukan panas dengan suhu di atas 1000 derajat Celcius. Dengan lama pembakaran, suhu dan campuran oksigen yang tepat, menghasilkan 99 persen sampah akan hancur atau
musnah.
Pembakaran
sampah
merupakan
kegiatan
yang
tidak
direkomendasikan mengingat selain akan menghasilkan debu dan asap pembakaran yang tidak selesai seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, juga akan menyisakan dioksin dan senyawa berbahaya lainnya yang bercampur dengan debu dan asap. Selanjutnya, dikatakan bahwa akan lebih aman jika dilakukan pengomposan karena pengomposan merupakan cara untuk merubah bahan organik menjadi produk yang mudah dan aman untuk ditangani, disimpan, dan diaplikasikan ke lahan pertanian tanpa menimbulkan efek negatif pada lingkungan (Talashilkar 1999 dan Tuomela et al 2000).
Sistem pembakaran ini pernah
diujicoba di Surabaya namun dihentikan karena dianggap tidak layak Distribusi persentase harapan terhadap bentuk sistem dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan, khususnya sampah, menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki dan perempuan memilih sistem teknik operasional dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, khususnya sampah. Distribusi persentase bentuk sistem dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis kelamin disajikan pada Tabel 33 (selanjutnya untuk Tabel 33 sampai dengan Tabel 38 dibuat notasi sebagai berikut): 1. 2. 3. 4.
Teknik operasional dalam pengelolaan sampah Pelaksanaan pola 3R mulai dari sumber sampah Sanitary landfill Sistem bakar menggunakan incenerator.
93
Tabel 33 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap bentuk sistem dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis kelamin, Bandar Lampung 2010 Jenis kelamin
Bentuk sistem program pengelolaan kebersihan lingkungan (%) 4
Total (n)
1
2
3
Jumlah
Laki-laki
55,81
16,28
24,42
3,49
100,00
172
Perempuan
52,32
25,00
18,02
4,65
100,00
172
Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap bentuk sistem dalam program
pengelolaan
kebersihan
lingkungan
berdasarkan
pekerjaan
memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat memilih teknik operasional dalam pengelolaan sampah. Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap bentuk sistem dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pekerjaan disajikan pada Tabel 34.
Tabel 34 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap bentuk sistem dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pekerjaan, Bandar Lampung 2010 Jenis Pekerjan
Bentuk sistem program pengelolaan kebersihan lingkungan (%) Kelompok
Total (n) 1
Primer Sekunder
Petani a.PNS/Pensiunan b. Wiraswasta c. Karyawan
Tersier
Lainnya
2
3
4
Jumlah (%)
a. Pedagang b. Buruh c. Supir/ojek
55,56 25,00 66,67 8,75 60,00 76,00 45,90
11,11 25,00 11,11 10,42 13,33 8,00 21,31
22,22 50,00 22,22 18,75 23,33 16,00 31,15
11,11 0,00 0,00 2,08 3,33 0,00 1,64
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 35 9 48 30 25 61
a. Ibu rumahtangga b. Pemulung c.Mahasiswa/pelaja
50,00 42,86 54,55
30,85 14,28 18,18
10,64 42,66 22,73
8,51 0,00 4,54
100,00 100,00 100,00
94 7 22
Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap bentuk sistem dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar responden dari semua tingkat pendidikan memilih sistem teknik operasional dalam pengelolaan sampah. Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap bentuk sistem dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 35.
94
Tabel 35 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap bentuk sistem dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pendidikan, Bandar Lampung 2010 Bentuk sistem program pengelolaan kebersihan lingkungan(%) 1 2 3 4 Jumlah 15,00 60,00 20,00 5,00 100,00 24,73 100,00 44,08 24,73 6,45 16,78 100,00 61,74 18,79 2,68 33,33 100,00 40,47 23,81 2,38
Pendidikan SD SLTP SLTA PT
Total (n) 60 93 149 42
Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap bentuk sistem dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pendapatan menunjukkan sebagian besar mengharapkan teknik operasional dalam pengelolaan sampah dibenahi. Secara rinci disajikan pada Tabel 36. Tabel 36 Distribusi persentase harapan terhadap bentuk sistem dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan tingkat pendapatan, Bandar Lampung 2010 Pendapatan Rp.(000)/bln < 500 501 – 1.000 1.001 - 2.000 2.001 – 4.000 4.001 – 8.000 > 8.000
Bentuk sistem program pengelolaan kebersihan lingkungan (%) 1 2 3 4 Jumlah 10,00 60,00 25,00 5,00 100,00 21,98 52,19 21,43 4,39 100,00 15,56 60,00 23,33 1,11 100,00 27,27 50,00 13,63 9,09 100,00 50,00 25,00 25,00 0,00 100,00 25,00 50,00 25,00 0,00 100,00
Total (n)
20 182 90 44 4 4
Distribusi persentase harapan terhadap bentuk sistem dalam program pengelolaan
kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPS
menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memilih bentuk sistem teknik operasional. Secara rinci disajikan pada Tabel 37. Tabel 37
Jarak TPS (m) 0 - 200 201 - 500 501 - 750 751 -1.000
Distribusi persentase harapan terhadap bentuk sistem dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPS, Bandar Lampung 2010 Bentuk sistem program pengelolaan kebersihan lingkuangan (%) 1 2 3 4 Jumlah 44,18 57,14 20,35 4,76 100,00 26,74 44,19 25,58 3,49 100,00 24,00 60,00 16,00 0,00 100,00 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00
Total (n) 231 86 25 2
Harapan masyarakat terhadap bentuk sistem dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPA menunjukkan bahwa
95
sebagian besar masyarakat memilih bentuk sistem teknik operasional pengelolaan sampah. Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap bentuk sistem dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPA secara rinci disajikan pada Tabel 38.
Tabel 38 Distribusi persentase harapan terhadap bentuk sistem dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPA, Bandar Lampung 2010 Jarak TPA (m)
0 – 2.000 2.001 – 5.000 5.001 – 7.500 7.501 – 10.000 > 10.000
Bentuk sistem program pengelolaan kebersihan lingkungan (%) 1 2 3 4 Jumlah 15,56 44,44 37,78 2,22 100,00 0 78,26 19,57 2,17 100,00 20,00 40,00 20,00 20,00 100,00 25,75 52,53 21,21 0,51 100,00 24,49 48,98 8,16 18,37 100,00
Total (n) 45 46 5 206 42
Dengan demkian, harapan masyarakat berdasarkan karakteristik yang ada sebagian besar berharap menambah sarana-prasarana penampungan dan pengangkutan serta teknik operasional dalam pengelolaan sampah
(d) Harapan terhadap pemberdayaan/keterlibatan masyarakat Penanganan sampah di tingkat rumahtangga dengan cara menjadikan kompos adalah satu bentuk partisipasi dalam menangani persoalan sampah. Sebaik apapun program kebersihan lingkungan yang ada, permasalahan sampah kota Bandar Lampung tidak akan pernah berhasil jika pemerintah dan masyarakat tidak saling bekerjasama untuk mengatasi permasalahan sampah. Hasil wawancara dengan responden, menghasilkan 5 (lima)
bentuk harapan
masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah kota Bandar Lampung, sebagai berikut: (1) masyarakat juga harus terlibat dalam pengelolaan sampah dengan mengembangkan kembali kearifan lokal seperti gotongroyong (59,88%), (2) kerjasama antara masyarakat dengan instansi terkait dan swasta (19,77%), (3) mendukung program pemerintah kota yang telah ada (13,95%),
(4) adanya program pemberdayaan (3,78%), dan (5) harapan
masyarakat berikutnya adalah membentuk organisasi pengelolaan kebersihan lingkungan (2,62%), seperti disajikan pada Gambar 12.
96
Masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan sampah dengan mengembangkan kearifan lokal: gotong royong Kerjasama masyarakat, instansi terkait dan swasta Mendukung program pemerintah kota yg telah ada Adanya program pemberdayaan Membentuk organisasi pengelolaan kebersihan lingkungan
Gambar 12 Harapan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan Adanya harapan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat positif, mengingat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dapat dikatakan relatif sangat baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Anschütz (1996) yang mengemukakan bahwa jenis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah kota cukup banyak yakni dengan cara menunjukkan perilaku aktif dalam menjaga kebersihan, dengan memberikan kontribusi uang atau tenaga, dengan memberikan bantuan dalam administrasi dan memberikan kontribusi dalam jasa pelayanan. Adanya keinginan secara langsung dari masyarakat untuk terlibat merupakan petunjuk bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal. Kota Bandar Lampung sudah memiliki program kebersihan yaitu “Ayo Bersih-Bersih”. Melalui program tersebut masyarakat disadarkan untuk sedini mungkin melakukan kebiasaan meminimalisasi sampah dengan mengembangkan kembali kearifan lokal seperti gotongroyong atau kegiatan Jum’at bersih sehingga dapat memelihara kerjasama yang baik. Selain itu, sosialisasi terhadap program Ayo Bersih-Bersih dilakukan secara terus menerus, kendatipun hasilnya belum optimal. Hal tersebut dilakukan karena tidak semua orang bisa langsung mengerti dan memahami program tersebut dalam waktu singkat.
97
Harapan masyarakat selanjutnya adalah kerjasama pengelolaan sampah antara masyarakat dengan instansi terkait/pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Kerjasama tersebut dilaksanakan sesuai dengan peran masing-masing stakeholders tersebut. Pemerintah berperan dalam hal regulasi, penyediaan TPA, resource recovery, insentif, infrastruktur, pendidikan lingkungan, dan audit pengelolaan sampah. Peran masyarakat adalah sebagai pelaksana kegiatan 4R, daur ulang, pengomposan, pemilahan sampah dari sumber. Peran swasta dalam pengelolaan sampah memproduksi barang yang ramah lingkungan, tanggung jawab produser, program buy back, agen daur ulang dan menjadi pembeli barang lapak. Hal serupa juga dinyatakan oleh Handono (2010) dan Wilson et al (2001) dalam menangani sampah berbasis masyarakat diperlukan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan yang harus menjalankan perannya masing-masing sesuai tanggungjawab dan wewenangnya. Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan sampah harus dapat memaksimalkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat atau kelompok target terhadap isu manajemen persampahan, hendaknya dalam menangani sampah dilakukan dengan berbasis masyarakat. Tanggungjawab dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan disajikan pada Gambar 13. Pemerintah : -
-
Masyarakat : Pelaksanaan 4 R Daur ulang Komposting Pemilahan di sumber
Regulasi TPA Resource recovery Insentif
- Infrastruktur - Pendidikan Lingk - Pengomposan - Audit Pengelolaan sampah
Swasta : - Produksi ramah lingkungan - Tanggung jawab produser - Program Buy Back - Agen daur ulang - Pembeli barang lapak
Gambar 13 Kerjasama pemangku kepentingan (stakeholders)
98
Masyarakat juga merupakan salahsatu aktor untuk melakukan pengelolaan sampah, karena: (1) masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat, (2) mendapatkan pelayanan kebersihan yang terbaik dari pemda/pengelola sampah, (3) memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai ketentuan, (4) berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dan penentuan besarnya retribusi pajak pengelola sampah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengelolaan sampah swakelola, (5) mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan dana masyarakat oleh pemerintah maupun pengelola sampah swakelola. Adapun kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah: (1) menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya, (2) melakukan pengelolaan sampah mulai dari pengurangan dan pemisahan sesuai jenis sampah, (3) membiayai upaya pengelolaan sampah baik oleh pemerintah daerah maupun pengelola sampah swakelola, (4) menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Swasta mempunyai komitmen dan kepedulian dalam penanganan masalah sosial, terutama dalam pembangunan kesejahteraan sosial, karena swasta merupakan salah satu stakeholders. Swasta mempunyai tanggungjawab sosial. Swasta tidak mungkin dapat mempertahankan eksistensinya tanpa dukungan masyarakat dan lingkungan sosialnya, seperti pernyataan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (2005) bahwa tanggungjawab dunia usaha telah menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha berdasarkan prinsip kemitraan dan kerjasama. Kewajiban swasta seharusnya dalam pengelolaan sampah adalah: (1) menerapkan konsep recycle, teknologi ramah lingkungan dan nir limbah dalam berproduksi, (2) mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan seminimal mungkin menghasilkan sampah, (3) mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk, (4) memberi/membeli kembali kemasan plastik/logam/gelas dari produk mereka yang telah dimanfaatkan oleh konsumen, atau yang telah dikumpulkan oleh masyarakat, (5) distributor, pedagang mempunyai kewajiban menampung sementara kemasan-kemasan dari konsumen, (6) membayar biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, dan (7) membantu upaya pengurangan sampah .
99
Harapan masyarakat Bandar Lampung selanjutnya adalah mendukung program yang telah ada (13,95%). Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga dan keberlanjutan program kebersihan tersebut, yaitu dengan memberikan penghargaan dan pemberian kompensasi. Penghargaan diperuntukkan bagi masyarakat sebagai timbal balik dari jerih payah yang telah dilakukan. Hidayat (2008) juga mengemukakan bahwa sebuah prestasi yang dicapai oleh seseorang akan semakin terasa ketika ada penghargaan bagi orang tersebut. Beberapa perlombaan berkaitan dengan lingkungan sering diadakan bagi daerahdaerah maupun sekolah-sekolah. Perlombaan ini ditujukan untuk memilih daerah mana paling bisa menjaga kondisi lingkungannya. Sebagai contoh penghargaan Adipura bagi kota-kota di Indonesia atau Toyota eco youth yang diadakan di sekolah-sekolah. Dengan adanya penghargaan seperti ini, warga akan selalu terpacu untuk bisa meraih penghargaan sehingga warga masyarakat ikut tergerak untuk menjaga kondisi lingkungannya. Harapan masyarakat yang berikutmya adanya program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah (3,78%). Program pengelolaan sampah terpadu merupakan sistem manajemen yang berbasis pada masyarakat yang diawali dengan pendidikan lingkungan, disiplin dan itikad baik untuk mengurangi jumlah sampah yang diproduksi setiap hari dan dimulai dari rumahtangga. Setiap rumahtangga melakukan pemilahan sampah yaitu dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Melalui program tersebut, lingkungan perumahan menjadi bersih, hijau dan masyarakat mulai menerapkan prinsip 4R. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah diantaranya adalah: 1.
Melakukan lokakarya pemberdayaan: bertujuan agar masyarakat dapat lebih mengenal, menggali lebih dalam potensi dan permasalahan di lingkungannya, memacu dan mendorong kesadaran serta partisipasi masyarakat, berperan dalam pengelolaan sampah untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya sehingga dapat mewujudkan permukiman yang ramah lingkungan (bersih, hijau, dan indah). Hasil dari penyelenggaraan lokakarya diharapkan adalah implementasi dari 4R (reduce, reuse, recycle dan replace) dan terbentuknya pusat daur ulang melalui pemanfaatan sampah yang dapat meningkatkan
100
pendapatan masyarakat. Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kapasitas keterampilan melalui pelatihan pemanfaatan sampah dalam membuat produk kerajinan (daur ulang plastik dan koran), pengomposan dan pembibitan. 2.
Pelatihan keterampilan pemanfaatan sampah: pada kegiatan ini, kelompok masyarakat diberikan pelatihan peningkatan kapasitas keterampilan dalam pengomposan, pembibitan tanaman hias serta ketrampilan pemanfaatan sampah dengan melakukan daur ulang koran dan daur ulang plastik. Dari hasil pelatihan diharapkan masyarakat dapat membuat produk kerajinan berupa tas, tempat tissue dan beberapa produk lainnya dari pemanfaatan sampah plastik dan koran bekas.
3.
Workshop peningkatan kualitas pengelolaan sampah skala permukiman: maksud dan tujuan dari workshop diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil kerajinan dari masyarakat sehingga memiliki daya saing dan daya jual yang tinggi, mekanisme produksi dan pemasaran hasil produk kerajinan daur ulang sampah serta penataan pengelolaan lingkungan permukiman yang bersih, indah dan sejuk.
4.
Peningkatan kapasitas masyarakat/transfer ilmu dalam pengelolaan sampah terpadu serta pelestarian tanaman: kegiatan ini diharapkan selain bertujuan untuk transfer ilmu yang telah didapatkan, juga memotivasi masyarakat melakukan pengelolaan kebersihan lingkungan sehingga dapat meningkatkan peran dan partisipasinya sebagai pelaku utama dan menjadi pelopor dalam pengelolaan lingkungan. Pada kegiatan ini masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melakukan pemilahan sampah, pembibitan, pembuatan kompos takakura, pembuatan bingkai foto dari koran, produk kerajinan daur ulang koran bekas dan plastik serta berbagi pengalaman dalam melakukan pengelolaan sampah terpadu.
5.
Pengadaan sarana dan prasarana: sarana dan prasarana yang diberikan harus mendukung kegiatan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat antara lain: komposter, tempat sampah, kompos, pengadaan bibit tanaman hias, gerobak sampah, plat beton, mesin jahit dan material lainnya dalam pembuatan produk kerajinan daur ulang sampah dan koran bekas.
101
Hasil analisis distribusi persentase harapan masyarakat terhadap pemberdayaan/ keterlibatan dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagian besar memilih pemberdayaan/keterlibatanan masyarakat dalam program pengelolaan sampah dengan mengembangkan kearifan lokal. Distribusi keterlibatan dalam program pengelolaan sampah merata dipilih oleh semua jenis kelamin lakilaki dan perempuan disajikan pada Tabel 39 (selanjutnya untuk Tabel 39 sampai dengan Tabel 44 dibuat notasi sebagai berikut): 1. Kerjasama antara masyarakat dengan instansi terkait dan swasta dalam pengelolaan kebersihan lingkungan 2. Masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan sampah dengan mengembangkan kearifan lokal, seperti gotongroyong. 3. Membentuk organisasi pengelolaaan kebersihan lingkungan 4. Mendukung program pemerintah kota yang telah ada 5. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Tabel 39 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap pemberdayaan/ keterlibatan dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis kelamin, Bandar Lampung 2010 Keterlibatan dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan (%) Jenis kelamin
Total (n) 1
2
3
4
5
Jumlah
Laki-laki
28,84
54,07
4,07
13,37
4,65
100,00
172
Perempuan
15,67
65,69
1,16
14,53
2,91
100,00
172
Distribusi harapan masyarakat terhadap pemberdayaan/keterlibatan dalam program pengelolaan
kebersihan lingkungan berdasarkan pekerjaan
menunjukkan sebagian besar semua jenis pekerjaan mengharapkan masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan sampah dengan mengembangkan kearifan. Untuk lebih jelas secara rinci disajikan pada Tabel 40.
102
Tabel 40
Jenis Pekerjan
Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap pemberdayaan/ keterlibatan dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pekerjaan, Bandar Lampung 2010
Kelompok
Primer Sekunder
Petani a.PNS/Pensiunan b. Wiraswasta c. Karyawan
Tersier
a. Pedagang b. Buruh c. Supir/ojek
Lainnya
a. Ibu rumahtangga b. Pemulung c.Mahasiswa/pelaj
Keterlibatan dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan (%) 1 2 3 4 5 Jumlah (%) 44,44 11,11 11,11 33,33 0,00 100,00 54,29 2,86 31,43 5,71 5,71 100,00 52,46 1,64 18,03 19,67 8,19 100,00 60,42 6,25 18,75 14,58 0,00 100,00 23,3 66,67 6,67 3,33 0,00 100,00 56,00 13,00 24,00 4,00 100,00 3,00 25,0 50,00 0,00 25,00 0,00 100,00 15,9 68,09 0,00 12,77 3,19 100,00 57,14 0,00 0,00 28,57 100,00 6,00 14,2 59,09 10,01 13,64 0,00 100,00
Total (n) 9 35 9 48 30 25 61 94 7 22
Distribusi persentase harapan masyarakata terhadap pemberdayaan/ keterlibatan dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pendidikan menunjukkan sebagian besar tingkat pendidikan memilih masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan sampah dengan mengembangkan kearifan seperti gotongroyong untuk menjaga kebersihan lingkungan. Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap pemberdayaan/ keterlibatan masyarakat dalam program pengelolaan sampah seperti tercantum pada Tabel 41. Tabel 41 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap pemberdayaan/ keterlibatan dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pendidikan, Bandar Lampung 2010 Pendidikan SD SLTP SLTA PT
Keterlibatan dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan (%) 1 2 3 4 5 Jumlah 66,67 15,00 1,67 11,67 5,00 100,00 55,91 22,58 2,15 16,13 3,23 100,00 58,39 18,79 2,68 16,11 4,03 100,00 64,29 23,81 4,76 4,76 2,38 100,00
Distribusi
persentase
keterlibatan
masyarakat
terhadap
Total (n)
60 93 149 42
program
pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pendapatan menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengharapkan masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan sampah dengan mengembangkan kearifan lokal, seperti gotongroyong.
103
Distribusi persentase keterlibatan terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pendapatan masyarakat disajikan pada Tabel 42. Tabel 42 Distribusi persentase keterlibatan dalam program pengelolaan sampah terhadap kebersihan lingkungan berdasarkan pendapatan, Bandar lampung 2010 Keterlibatan dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan (%) 1 2 3 4 5 Jumlah
Pendapatan Rp.(000)/bln
< 500 501 – 1.000 1.001 - 2.000 2.001 – 4.000
5,00
0,00
5,00
23,08
80,00 53,85
1,65
1,65
16,48
20,00
62,22
1,11
15,56
1,11
13,64
68,18
6,82
6,81
4,55
100,00 100,00 100,00 100,00
0,00
50,00
25,00
25,00
0,00
100,00
4
0,00
100
0,00
0,00
0,00
100,00
4
10,00
4.001 – 8.000 > 8.000
Distribusi
Total (n)
persentase
harapan
terhadap
20 182 90 44
pemberdayaan/keterlibatan
masyarakat dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarakrumah dengan TPS menunjukkan sebagian besar memilih masyarakat harus terlibat dalam program pengelolaan sampah dengan mengembangkan kembali kearifan lokal. Selengkapnya disajikan pada Tabel 43. Tabel 43 Distribusi persentase harapan terhadap pemberdayaan/keterlibatan dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPS, Bandar Lampung 2010 Jarak TPS (m)
Keterlibatan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan (%) 1
2
3
4
5
Jumlah
Total (n)
0 - 200
15,15
63,20
2,59
16,88
2,16
100,00
231
201 - 500
33,72
47,67
2,32
9,30
6,98
100,00
86
501 - 750
16,00
68,00
4,00
4,00
8,00
100,00
25
751 -1.000
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
2
Distribusi
harapan masyarakat terhadap pemberdayaan/keterlibatan
dalam program pengelolaan menunjukkan sebagian besar
kebersihan lingkungan berdasarkan jarak TPA memilih masyarakat harus terlibat dalam
pengelolaan sampah dengan mengembangkan kembali kearifan lokal. Distribusi
104
persentase
harapan
terhadap
pemberdayaan/keterlibatan
dalam
program
pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPA disajikan pada Tabel 44. Tabel 44 Distribusi persentase harapan masyarakat terhadap pemberdayaan/ keterlibatan dalam program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPA, Bandar lampung 2010 Jarak TPA (m)
0 – 2.000 2.001 – 5.000 5.001 – 7.500 7.501 –10.000 > 10.000
Keterlibatan dalam pengelolaan kebersihan lingkungan (%) 1 2 3 4 5 Jumlah 73,33 11,11 0,00 2,22 13,33 100,00 39,13 8,69 6,52 41,30 4,35 100,00 60,00 20,00 0,00 20,00 0,00 100,00 57,77 25,24 1,94 13,11 1,94 100,00 78,57 14,29 4,76 0,00 2,38 100,00
Total (n) 45 46 5 206 42
Dengan demkian, harapan masyarakat berdasarkan karakteristik yang ada sebagian besar berharap masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan sampah dengan mengembangkan kearifan lokal, seperti gotongroyong. 4.3.3 Hubungan karakteristik masyarakat dengan program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan Hasil distribusi pendapat masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan cenderung tidak berhubungan langsung dengan program pengelolaan kebersihan lingkungan memiliki distribusi pendapat masyarakat yang menyebar. Responden dengan pendidikan SD dan PT sebagian besar menyatakan kurang baik, sedangkan responden dengan pendidikan SLTP dan SLTA sebagian besar berpendapat baik. Distribusi berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 45. Tabel 45 Distribusi persentase pendapat masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan tingkat pendidikan, Bandar Lampung 2010 Tingkat pendidikan SD SLTP SLTA PT
Program pengelolaan kebersihan lingkungan (%) Kurang Cukup Sangat Baik Jumlah baik baik baik 43,34 35,00 18,33 3,33 100,00 1,08 38,71 51,61 8,60 100,00 0,00 16,11 77,85 6,04 100,00 60,95 11,90 27,15 0,00 100,00
Total (n) 60 93 149 42
105
Hasil distribusi pendapat masyarakat menurut pekerjaan terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan menunjukkan bahwa kelompok PNS/pensiunan dan karyawan berpendapat bahwa pelaksanaan program yang ada sudah berjalan baik. Sebaliknya kelompok ibu rumahtangga (IRT), pemulung, dan pedagang yang cenderung berpendapat bahwa pengelolaan kebersihan lingkungan kurang baik. Distribusi pendapat masyarakat menurut pekerjaan terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan disajikan pada Tabel 46. Tabel 46 Distribusi persentase pendapat masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jenis pekerjaan, Bandar Lampung 2010 Jenis Pekerjan Primer
Program pengelolaan kebersihan lingkungan (%) Kelompok Petani
Kuran g baik 66,67
Cukup baik 11,11
Baik 22,22
Sangat Jumla h (%) baik 0,00 100,00
Total (n) 9
Sekunder
a.PNS/Pensiunan b. Wiraswasta c. Karyawan
11,43 32,78 2,08
11,43 21,31 8,34
77,14 62,30 87,50
11,43 100,00 13,11 100,00 2,08 100,00
35 9 48
Tersier
a. Pedagang b. Buruh c. Supir/ojek
43,34 8,00 0,00
50,00 52,00 75,00
3,33 40,00 0,00
3,33 100,00 0,00 100,00 25,00 100,00
30 25 61
Lainnya
a. Ibu rumahtangga b. Pemulung c.Mahasiswa/pelaja r
53,19 71,43 27,27
9,58 28,57 68,18
31,91 0,00 0,00
5,32 100,00 0,00 100,00 4,55 100,00
94 7 22
Hasil distribusi pendapat masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan menunjukkan masyarakat yang memiliki pendapatan diatas Rp 8.000.000 menyatakan secara absolut bahwa program yang telah dilaksakan oleh pemerintah kota Bandar Lampung berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh Tabel 47, dimana 100 persen masyarakat yang berpenghasilan tertinggi tersebut menyatakan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka apresiasi terhadap program yang telah dilakukan pemerintah kota Bandar Lampung semakin baik pula. Distribusi persentase pendapat masyarakat terhadap
106
program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan berdasarkan pendapatan disajikan pada Tabel 47. Tabel 47 Distribusi persentase pendapat masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan pendapatan, Bandar Lampung 2010 Program pengelolaan kebersihan lingkungan (%) Pendapatan (Rp/Bulan) < 500.000 500.001 - 1.000.000 1.000.001 - 2.000.000 2.000.001 - 4.000.000 4.000.001 - 8.000.000 > 8.000.000
Kurang baik 10,00 10,99 2,22 4,54 25,00 0,00
Cukup baik 55,00 21,98 30,00 11,37 25,00 0,00
baik 35,00 59,34 62,22 72,73 50,00 100,00
Sangat baik 0,00 7,69 5,56 11,36 0,00 0,00
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Total (n) 20 182 90 44 4 4
Hasil distribusi pendapat masyarakat menurut jarak rumah dengan TPS terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan menunjukkan sebagian besar menyatakan bahwa program yang ada berjalan dengan baik. Responden yang menyatakan program pengelolaan kebersihan kurang baik persentasenya sangat kecil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jarak rumah dengan TPS dengan tempat tinggal masyarakat tidak mempengaruhi penilaian mereka terhadap program kebersihan lingkungan pemerintah kota Bandar Lampung yang telah ada. Distribusi pendapat masyarakat menurut jarak rumah dengan TPS terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan disajikan pada Tabel 48.
Tabel 48 Distribusi persentase pendapat masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPS, Bandar Lampung 2010 Jarak TPS (m) 0 - 200 201- 500 501- 750 751- 1.000
Program pengelolaan kebersihan lingkungan (%) Kurang Cukup Sangat Baik Jumlah baik baik baik 9,96 28,14 58,44 3,46 100,00 0,00 16,28 67,44 16,28 100,00 16,00 16,00 60,00 8,00 100,00 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00
Total (n) 231 86 25 2
Hasil distribusi pendapat masyarakat berdasarkan jarak rumah dengan TPA terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan
107
menunjukkan bahwa jarak rumah dengan TPA tidak mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap program kebersihan lingkungan pemerintah kota Bandar Lampung.
Persentase tertinggi adalah masyarakat yang tempat tinggalnya
berjarak 7.500 - 10.000 m. dari TPA dengan persentase sebesar 66,50 persen. Distribusi pendapat masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan berdasarkan jarak rumah dengan TPA disajikan pada Tabel 49. Tabel 49 Distribusi persentase pendapat masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berdasarkan jarak rumah dengan TPA, Bandar Lampung 2010 Jarak TPA (m) 0 - 2000 2001- 5000 5001- 7.500 7.500 - 10.000 > 10.000
Program pengelolaaan kebersihan lingkungan (%) Kurang Cukup Sangat Baik Jumlah baik baik baik 11,11 46,67 37,78 4,44 100,00 6,52 23,91 65,22 4,35 100,00 20,00 40,00 40,00 0 100,00 8,74 15,05 66,50 9,71 100,00 0,00 45,24 54,76 0,00 100,00
Total (n) 45 46 5 206 42
Hasil distribusi persepsi masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mempunyai persepsi positif, dan menyatakan bahwa program pemerintah kota Bandar Lampung juga baik. Masyarakat dengan tingkat persepsi sangat positif, juga menyatakan program pengelolaan kebersihan lingkungan sangat baik (100,00%). Distribusi pendapat masyarakat menurut katagori persepsi terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan disajikan pada Tabel 50. Tabel 50 Distribusi persentase persepsi masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan , Bandar Lampung 2010 Program pengelolaan kebersihan lingkungan (%) Kategori Persepsi
Kurang positif
Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Jumlah
Total (n)
33,33
0,00
66,67
0,00
100,00
3
Positif
8,15
26,33
64,89
0,63
100,00
319
Sangat positif
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
22
108
Hasil uji koefisien kontingensi menggunakan analisis Chi Square uji Fisher untuk melihat hubungan karakteristik dan persepsi masyarakat dengan program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan disajikan pada Tabel 51. Data diolah dengan program SPSS 15 for windows (Lampiran 10). Tabel 51 Hasil uji koefisien kontingensi Fisher tentang hubungan karakteristik dan persepsi masyarakat dengan program pengelolaan kebersihan lingkungan Kota Bandar Lampung 2010 Karakteristik masyarakat
χ 2 hitung
Pekerjaan Pendidikan Pendapatan Jarak rumah dengan TPS Jarak rumah dengan TPA Persepsi
150,714 13,127 87,182 73,895 365,679 11,258
χ 2 tabel 40,256 14,684 22,307 14,684 18,549 10,645
Tabel 51 memerlihatkan bahwa hanya variabel pendidikan yang hubungannya tidak signifikan dengan program pengelolaan kebersihan lingkungan di kota Bandar Lampung, dengan nilai χ 2 hitung sebesar 13,127 lebih kecil dari nilai χ 2 tabel sebesar 14,684. Sedangkan variabel lainnya memiliki hubungan yang signifikan dengan program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan. Berdasarkan koefisien kontingensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik masyarakat (kecuali tingkat pendidikan) dengan program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan, hal ini mengindikasikan adanya kompleksitas antara pendidikan dengan perilaku masyarakat terhadap program kebersihan lingkungan berkelanjutan. Atas dasar analisis karakteristik (termasuk persepsi) dan harapan masyarakat kota Bandar Lampung terkait dengan program pengelolaan kebersihan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah kota, memerlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kebijakan yang strategis. Kebersihan lingkungan berkelanjutan dapat terwujud dengan memberdayakan masyarakat secara optimal. Dengan demikian karakteristik dan harapan masyarakat merupakan dasar
strategi
berkelanjutan.
pemberdayaan
dalam
pengelolaan
kebersihan
lingkungan
109
4. 4. Simpulan Karakteristik masyarakat (kecuali pendidikan),
persepsi, dan harapan
masyarakat memberikan kontribusi terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan. Karakteristik masyarakat merupakan modal dasar dalam
merumuskan
strategi
kebijakan
program
pengelolaan
kebersihan
lingkungan. Strategi kebijakan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan holistik. Persepsi masyarakat terhadap program pengelolaan kebersihan lingkungan di kota Bandar Lampung sebagian besar menunjukkan positif. Positifnya persepsi masyarakat ini juga disebabkan ada kaitannya dengan karakteristik masyarakat kota Bandar Lampung. Hal ini didukung hasil uji statistik koefisien kontingensi Fisher bahwa ada hubungan yang signifikan antara karakteristik dan persepsi masyarakat (kecuali tingkat pendidikan) dengan program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan di kota Bandar Lampung. Harapan masyarakat berdasarkan karakteristik yang ada sebagian besar berharap menambah saranaprasarana penampungan dan pengangkutan sampah, teknik operasioanal dalam pengelolaan sampah, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan mengembangkan kearifan lokal.
