KATA PENGANTAR
Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas
pembangunan
di
bidang
lingkungan
hidup,
maka
Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021. Renstra ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Malang. Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah.
Dokumen
ini
disusun
dengan
mengacu
pada
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun
2016-2021,
Renstra
Kementerian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan, Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur serta dokumen terkait lainnya. Isu-isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Malang juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini. Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana
program/kegiatan
dan
indikasi
pendanaannya.
Selain
itu
dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Telah menjadi komitmen Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan
yang telah
disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang
dilandasi
sikap
mental,
disiplin
dan
konsisten
terhadap
perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Badan Lingkungan Hidup Kabupaten dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya
i
dengan harapan
dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Malang,
November 2016
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG
Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 19630518 198303 2 007
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
BAB I
BAB II
i
Daftar Isi
iii
Daftar Tabel
v
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
1
1.2 Landasan Hukum
3
1.3 Maksud dan Tujuan
5
1.4 Sistematika Penulisan
6
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.1 Tugas,
Fungsi
dan
Struktur
Organisasi
Dinas
8
Lingkungan Hidup 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
30
Dinas Lingkungan Hidup BAB III
ISU-ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
33
Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
35
Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
42
Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV
44
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Tujuan
dan
Sasaran
Jangka
Menengah
Dinas
45
Lingkungan Hidup BAB V
4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup
50
RENCANA
PROGRAM
DAN
54
KINERJA,
KELOMPOK
SASARAN
KEGIATAN, DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
iii
54
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang
81
Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD BAB VII
PENUTUP
83
LAMPIRAN
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
25
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas
29
Lingkungan Hidup Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
46
Lingkungan Hidup Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
v
58
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Raden Panji No. 158 Lt. 6 Kepanjen Telp. (0341) 392322 – Fax (0341) 392323 Email:
[email protected] Website: http://www.malangkab.go.id
KEPANJEN
65163
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.4/2115/KEP/35.07.206/2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup;
3 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 22. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/578/KEP/ 35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Menetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal November 2016 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG,
TRIDIYAH MAISTUTI
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 188.45/578/KEP/35.07.013/2016 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021 BUPATI MALANG, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara;
17
Tahun
2003
tentang
1
Tahun
2004
tentang
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Malang
Nomor
6
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 15. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Malang
Nomor
7
Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 16. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Malang
Nomor
6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2016 Nomor: 050/1876/35.07.206/2016 tentang Draf Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
3 2. Berita Acara tanggal 20 Oktober 2016 tentang Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 20162021; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, paling lama 7 (tujuh) hari sejak disahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
KETIGA
: Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Malang pada tanggal 4 November 2016
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang; 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Malang; 3. Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.45/2115/KEP/35.07.013/2016 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan
instrumen
untuk
merumuskan
dan
mencapai
tujuan
organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan
masyarakat
dan
daerah
serta
perubahan-perubahan
lingkungan eksternal dan internal. Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan
pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga
berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya ada. Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat. Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelahaan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun. Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu,
sehingga
seluruh
tahapan
dan
dokumen-dokumen
yang
dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan
3 permasalahan
nasional
di
bidang
lingkungan
hidup
sebagaimana
tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019. Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang
dalam
Rencana
Kerja
(Renja)
Perangkat
Daerah.
Renja
merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah. 1.2
Landasan Hukum Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
5 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah; 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. 1.3
Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut : Maksud : a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malang pada selang periode 2016-2021; b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan; c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang; d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Malang. Tujuan : a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021; b. Sinkronisasi Lingkungan
tujuan, Hidup
sasaran, dengan
program
Rencana
dan
kegiatan
Pembangunan
Dinas Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021; c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021; d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
6 1.4
Sistematika Penulisan Gambaran dan garis besar isi dari dokumen
Rencana Strategis
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang.
1.2.
Landasan Hukum.
1.3.
Maksud dan Tujuan.
1.4.
Sistematika Penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.
2.2
Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.
2.3
Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup. 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup. BAB V
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Lingkungan Hidup.
7 BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup di Kabupaten Malang sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, adalah Badan Lingkungan Hidup yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Sejalan dengan dinamika yang ada, mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nomenklatur perangkat daerah tersebut berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari : 1.
Kepala Dinas
2.
Sekretaris, meliputi :
3.
4.
5.
Sub bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
Seksi Kajian Strategis Lingkungan
Seksi Kajian Dampak Lingkungan
Seksi Pemeliharaan
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari :
Seksi Pengurangan Sampah
Seksi Penanganan Sampah
Seksi Penanganan Limbah B3
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, meliputi :
6.
Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
Seksi Pemulihan Lingkungan
Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, meliputi :
Seksi Pengawasan Lingkungan
9
Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Struktur organisasi tersebut juga akan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang Dinas khususnya dalam penanganan sampah. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup secara lebih jelas adalah sebagai berikut.
10 STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG
= Garis Komando = Garis Koordinasi
11 Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang meliputi : 1. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup; 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan; 2. Perencanaan strategis pada Dinas Lingkungan Hidup 3. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; 5. Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; 6. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 7. Pelaksanaan
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
yang
wajib
dilaksanakan dalam urusan lingkungan hidup; 8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup; 9. Pembinaan UPT dalam lingkup tugasnya; 10. Pengkoordinasian,
integrasi
dan
sinkronisasi
kegiatan
bidang
lingkungan hidup di lingkup Pemerintah Daerah; 11. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; 12. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh : 1. Sekretariat yang mempunyai tugas : a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program
Dinas
Lingkungan
Hidup,
pengelolaan
urusan
kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat-
12 menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
di
atas,
Sekretariat mempunyai fungsi : a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan; b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. Penyelenggaraan
pengelolaan
administrasi
keuangan
dan
kekayaan daerah; e. Penyelenggaraan
kegiatan
surat-menyurat,
pengetikan,
penggandaan, kearsipan; f.
Pengelolaan
administrasi
perlengkapan
dan
mengurus
pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; g. Pengkoordinasian
dan
penyusunan
rencana
pembangunan,
evaluasi dan pelaporan. 2.
Bidang Tata Lingkungan yang mempunyai tugas : a. Merumuskan
dan
melaksanakan
kebijakan
di
bidang
tata
lingkungan; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Tata Lingkungan, melaksanakan fungsi: 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam; 2) Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
13 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan; 7) Penyusunan
instrumen
ekonomi
lingkungan
hidup
(Produk
Domestik Bruto dan& Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); 8) Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion; 9) Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup; 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS; 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS; 18) Koordinasi dan/atau
penyusunan kerusakan
instrumen
lingkungan
pencegahan hidup
pencemaran
(Analisis
Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup); 19) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL); 20) Penyusunan
tim
kajian
dokumen
lingkungan
hidup
yang
transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); 21) Pelaksanaan proses izin lingkungan; 22) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 23) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; 24) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; 25) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; 26) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 27) Pelaksanaan
inventarisasi
Gas
Rumah
Kaca
(GRK)
dan
penyusunan profil emisi GRK; 28) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 29) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
14 30) Pemantauan
dan
pengawasan
pelaksanaan
konservasi
keanekaragaman hayati; 31) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan 32) Pengembangan
sistem
informasi
dan
pengelolaan
database
keanekaragaman hayati. 3.
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang mempunyai tugas : a.
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
b.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, melaksanakan fungsi: 1)
Penyusunan
informasi
pengelolaan
sampah
tingkat
kabupaten/kota; 2)
Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3)
Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4)
Pembinaan
pembatasan
timbunan
sampah
kepada
produsen/industri; 5)
Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6)
Pembinaan pendaur ulangan sampah;
7)
Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
8)
Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
9)
Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
10) Koordinasi
pemilahan,
pengumpulan,
pengangkutan
dan
pemrosesan akhir sampah; 11) Penyediaan sarpras penanganan sampah; 12) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; 13) Penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat
Pengolahan
Sampah
Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
Terpadu
(TPST)
dan
Tempat
15 14) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping; 15) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; 16) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah; 17) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; 18) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 19) Penyusunan
kebijakan
perizinan
pengolahan
sampah,
pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 20) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 21) Perumusan
kebijakan
pembinaan
dan
pengawasan
kinerja
pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 22) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 23) Perumusan
penyusunan
kebijakan
perizinan
penyimpanan
sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 24) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 25) Pelaksanaan
pemantauan
dan
pengawasan
penyimpanan
sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 26) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 27) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; 28) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 29) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 30) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
16 31) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3. 4.
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas : 1.
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, melaksanakan fungsi: 1)
Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
2)
Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
3)
Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
4)
Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
5)
Penentuan baku mutu lingkungan;
6)
Penyiapan
sarpras
pemantauan
lingkungan
(laboratorium
lingkungan); 7)
Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
8)
Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
9)
Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
10) Penentuan baku mutu sumber pencemar; 11) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian
peringatan
akan
pencemaran
atau
kerusakan
lingkungan hidup kepada masyarakat; 12) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; 13) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; 14) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
17 15) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; 16) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; 17) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan 18) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan 5.
Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas : 1.
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
2.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan fungsi: 1)
Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
2)
Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3)
Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
4)
Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
5)
Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
6)
Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
7)
Sosialisasi tata cara pengaduan;
8)
Pengembangan
sistem
informasi
penerimaan
pengaduan
masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 9)
Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
10) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
18 11) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 12) Pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
Petugas
Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah; 13) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan; 14) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 15) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; 16) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; 17) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat
(MHA)
terkait
dengan
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup; 18) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan
tradisional
dan
hak
kearifan
lokal
atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 19) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 20) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; 21) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat; 22) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 23) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 24) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
19 25) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 26) Penyiapan
model
peningkatan
kapasitas
dan
peningkatan
kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 27) Penyiapan
sarpras
peningkatan
kapasitas
dan
peningkatan
kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 28) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup; 29) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup; 30) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup; 31) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup; 32) Pengembangan
kelembagaan
kelompok
masyarakat
peduli
Lingkungan Hidup; 33) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; 34) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup; 35) Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup; 36) Penyusunan
kebijakan
tata
cara
pemberian
penghargaan
Lingkungan Hidup; 37) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; 38) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan 39) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional Kondisi pelayanan sebelum adanya perubahan Organisaasi Perangkat Daerah yang baru, guna mendukung pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi pada urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup masih terpecah pada beberapa perangkat daerah dengan nomenklatur berbeda. Perangkat daerah dimaksud adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang mempunyai tugas dan fungsi terutama pada terkait dengan tata lingkungan, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Tugas dan fungsi lainnya yakni pengelolaan sampah, masih merupakan bagian tugas dan fungsi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Dukungan personil pada BLH Kabupaten Malang berjumlah 42 orang yang terdiri dari 17 orang pejabat eselon sesuai struktur organisasi yang ada dan 25 orang staf. Sedangkan dukungan terhadap pengelolaan sampah saat
20 ini masih tergabung dalam 1 (satu) bidang pada DCKTR yaitu bidang kebersihan dan pertamana, serta pada 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Jumlah personel pada bidang tersebut sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan tugas dan fungsi masih bergabung antara layanan kebersihan dan pengangkutan, pembinaan dan pengolahan persapahan, serta pertamanan dan makam. Sedangkan pada UPT terdapat 355 personel pendukung. Seluruh dukungan personel tersebut akan direview kembali sesuai tugas dan fungsi baru termasuk penyesuaian dengan tugas dan fungsi UPT yang akan dibentuk. 2.2
Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan lingkungan, pengetahuan tentang sistem fisika-kimiabiologi, memahami proses-proses industri dan teknologi bersih, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan. Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan Amdal, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas PPNS Bidang Lingkungan Hidup, Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan, Pengelolaan
dan
Pemantauan
Lingkungan
Hidup,
Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup, Geologi Lingkungan untuk Penentuan TPA Sampah, Manajemen Mutu Laboratorium, Teknik
Pengawasan dan
Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengendalian Dampak Pencemaran B3, Pengendalian Pencemaran Terpadu, Inspeksi dan Sampling, Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Sistem Pengelolaan TPA Sampah, Manajemen Operasional Persampahan, Perencanaan Penentuan TPA Sampah Berbasis Biologi, Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah, serta Pengelolaan Kebersihan Kota. Dari gambaran kondisi SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
saat
ini
menunjukkan
belum
meratanya
kemampuan
teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang
21 mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi dalam penyidikan kasus lingkungan, pengambilan contoh dan pengujian parameter kualitas lingkungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran, kompetensi yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dampak perubahan iklim serta inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK). Ditinjau dari kuantitas, jumlah sumber daya manusia pada Badan Lingkungan Hidup adalah sebanyak 42 orang yang terdiri 29 PNS dan 13 tenaga kontrak. Dari jumlah tersebut terdapat 1 orang berpendidikan Strata 3, 15 orang berpendidikan Strata 2, 22 orang berpendidikan Strata 1, serta 3 orang berpendidikan SLTA
dan 1 orang SLTP.
Berdasarkan
pangkat/golongan PNS yang ada terdiri dari Pembina Utama Muda (IV-c) sebanyak 1 orang, Pembina Tingkat I (IV-b) sebanyak 1 orang, Pembina (IVa) sebanyak 10 orang, Penata Tingkat I (III-d) sebanyak 4 orang, Penata (IIIc) sebanyak 6 orang, Penata Muda Tingkat I (III-b) sebanyak 6 orang, serta Pengatur (II-c) sebanyak 1 orang. Sedangkan sumber daya manusia pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang mendukung pengelolaan sampah terdiri dari 10 orang PNS dan 10 orang sukwan, dengan pendidikan Strata 2 sebanyak 6 orang, Strata 1 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 1 orang. Untuk Unit Pelaksana Teknis terdiri dari 181 orang PNS, 4 orang tenaga kontrak dan 170 orang tenaga sukwan. Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup adalah terutama
meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk
menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Malang. Sarana dimaksud terdiri dari : a.
Kendaraan roda 4 sebanyak 4 unit dan roda 2 sebanyak 10 unit dengan rincian 1 unit Station wagon Toyota Innova, 2 unit Station wagon Toyota Kijang, 1 unit Mobil mini laboratorium, 3 unit Sepeda motor Honda Legenda, 3 unit Sepeda motor Honda GL: 200 D serta 2 unit Sepeda motor Honda Supra X.
b.
Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari 19 unit Personal Computer, 11 unit Laptop/ notebook, 19 unit Printer, 1 unit OHP dan 2 unit scanner.
22 c.
Peralatan pengujian kualitas air. Sebagian aset peralatan pengujian kualitas lingkungan yang ada belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan belum tersedianya ruang/gedung yang dapat difungsikan khusus untuk laboratorium. Sedangkan untuk melakukan uji paramater kualitas lingkungan tidak hanya dibutuhkan unit laboratorium yang dapat beroperasi tetapi juga harus terakreditasi. Karenanya saat ini masih dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan uji parameter kualitas lingkungan. Sebagai penunjang bagi pengembangan pengelolaan kebersihan kota
dan persampahan dapat disampaikan data-data sebagai berikut : 1. Luas wilayah
: 3.238,26 Km2
2. Jumlah Penduduk
: 3.092.714 Jiwa
3. Jumlah kecamatan
: 33 Kecamatan
4. Jumlah Kelurahan/Desa
: 390 Kelurahan/Desa
5. Jumlah RW dan RT
: 3.502 RW dan 17.618 RT
6. Data Teknis Persampahan
:
a. Timbulan sampah domestik (skala Kabupaten)
:
±
6.464
b. Timbulan sampah perkotaan (skala IKK)
: ±2.384
m3/hr
c. Pelayanan Pengangkutan sampah (IKK)
:
851
d. Presentase pelayanan mandiri (62,2%)
:
1.027 m3/hr
e. Prosentase Pelayanan skala IKK
:
57 %
f.
:
21 %
g. Prosentase sampah organic
:
66,07 %
h. Prosentase sampah an–organik
:
33.93 %
m3/hr
Prosentase Pelayanan skala Kabupaten
7. Prasarana dan sarana yang tersedia
m3/hr
:
a. 7 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) pada 7/tujuh ex Kawedanan. b. Tempat Pemrosesan Akhir ; 1)
TPA Randuagung-Singosari, luas 5,6 Ha (menampung sampah untuk 5 Kecamatan/2 UPTD);
2)
TPA Paras–Poncokusumo, luas 1,2 Ha (menampung sampah untuk 4 Kecamatan/1 UPTD);
3)
TPA Talangagung-Kepanjen, luas 2 Ha (menampung sampah 10 Kecamatan/3 UPTD);
23 4)
TPA Rejosari-Bantur, luas 2,66 Ha (menampung sampah 5 Kecamatan /1 UPTD);
5)
TPA Madirejo-Pujon, luas 0,8 Ha (persiapan operasional untuk 2 Kecamatan/1 UPTD).
c. Pengolahan 3-R pada 3/tiga lokasi (bantuan APBN TA. 2008, 2009, 2010, 2013, 2015) sudah berjalan. d. Excavator
:
4 Unit
e. Bulldozer
:
2 Unit
f.
:
1 Unit
Whell Loader
g. Arm-roll Truck
: 18 Unit
h. Dump Truck
: 10 Unit
i.
Sepeda Motor Roda 3
: 16 Unit
j.
Pasukan Kuning
: 230 Orang (tersebar)
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk di Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : Satuan Jumlah daya tampung TPS Jumlah penduduk Rasio TPS
2011
M3
6.188
M3
2.920.500
%
2.12
2012 6.364
2013
2015
6.716
6.986
3.043.613 3.077.960 3.092.714
2.581.671
2.09
6.540
2014
0.21
2.17
Pelayanan pada Badan Lingkungan Hidup juga ditunjang oleh tata laksana berupa Standar Operasional Pelayanan (SOP) Badan Lingkungan Hidup. Terdapat 51 SOP yang meliputi SOP terkait bidang kesekretariatan (umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan) dan terkait bidang teknis/pelayanan di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta pemantauan dan pemulihan. SOP yang berhubungan langsung dengan pencapaian misi daerah antara lain Prosedur Pembinaan Masyarakat Dalam Rangka Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Prosedur Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus Lingkungan Hidup, Prosedur Pengarahan Penyusunan
Dokumen
AMDAL,
Prosedur
Pengarahan
Penyusunan
2.71
24 Dokumen dan Persetujuan Dokumen UKL-UPL, Prosedur Pelayanan Pengajuan dan Persetujuan/Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH). Beberapa SOP bidang teknis lainnya secara tidak langsung juga mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran daerah. 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kinerja
pelayanan
pada
periode
waktu
sebelumnya
adalah
merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Badan Lingkungan Hidup dan DCKTR pada Bidang Kebersihan dan Pertamanan. Untuk mengetahui
gambaran
kinerja
pelayanan
tersebut
dapat
diberikan
gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2011– 2015 sebagaimana terinci pada Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan.
25 Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
(1)
(2)
Target Target SPM IKK (3)
(4)
Target Target Renstra SKPD Tahun keRealisasi Capaian Tahun keRasio Capaian Kinerja tahun keIndikator 2013 2014 2015 Lainnya 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 (5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
1.
Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air
100%
60
80
100
100
100
50
80
100
100
100
0,83
1
1
1
1
2.
Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara
100%
60
80
100
100
100
75
100
100
100
100
1,25
1,25
1
1
1
3.
Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
6%
0
0
2
4
6
0
0
0
0
0,03
0,05
2,29
0,0673 0,187 13,71
26
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
4.
Prosentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
5.
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal
6.
Penegakan hukum lingkungan
7.
Persentase (%) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi Baku Mutu Limbah Cair
8.
Persentase (%) jumlah kegiatan dan/atau usaha yang memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak
9.
Persentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan
Target Target SPM IKK
Target Target Renstra SKPD Tahun keRealisasi Capaian Tahun keRasio Capaian Kinerja tahun keIndikator 2013 2014 2015 Lainnya 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012
100%
0
80
90
100
100
0
100
100%
100
100
100
100
100
100
100
100%
100
100
100
100
100
100
100
75
0
63
67
70
75
0
85
0
0
70
80
85
0
100
0
0
0
2
4
6
0
0
100
100
100
0
1,25
1,11
1
1
100
100
100
1
1
1
1
1
100
100
100
1
1
1
1
1
60
64,90
0
1,1
1,13
0,86
0,87
100
100
0
0
1,43
1,25
1,18
0.0673 0.187 13.71
0
0
0,03
0,05
2,29
69,23 75,86
100
27
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa
Target Target SPM IKK
Target Target Renstra SKPD Tahun keRealisasi Capaian Tahun keRasio Capaian Kinerja tahun keIndikator 2013 2014 2015 Lainnya 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012
10.
Persentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
100
0
80
90
100
100
0
100
11.
Persentase (%) jumlah sumber mata air yang telah dikonservasi melalui penghijauan dan/atau penanaman pohon
60
0
52
54
57
60
0
28.5
12.
Persentase (%) layanan persampahan
45,78
50
51
52
53
55,
49,6
50,1
54
100
100
100
0
1,25
1,11
1
37.5
62,25
74,25
0
0,55
0,69
1,09
1,24
51,0
52,53
54,0
0,99
0,98
0,98
0,99
0,98
28 Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target kinerja menunjukkan rasio yang secara umum telah sesuai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kecuali pada indikator yang berkaitan dengan luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang juga merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup. Rata-rata capaian kinerja pelayanan menunjukkan realisasi yang telah memenuhi target bahkan pada beberapa capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Kecuali pada capaian indikator Persentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa. Kinerja pelayanan ini sebagaimana diamanatkan dalam SPM, menunjukkan capaian yang masih jauh dari target nasional. Adanya kesenjangan pelayanan ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kualifikasi SDM serta faktor keterbatasan anggaran yang dapat dialokasikan untuk menyelenggarakan SPM tersebut. Luasnya wilayah yang menjadi target dalam pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa tidak sebanding dengan sumberdaya yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian target pada jangka waktu perencanaan selanjutnya. Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terinci pada Tabel 2.2. Dukungan anggaran sampai dengan periode ini masih terpecah pada 2 (dua) perangkat daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang khususnya untuk pengelolaan sampah di bidang kebersihan.
29 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup Anggaran Tahun
Realisasi Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Uraian 2011 Belanja Langsung 1.825.000.000 Belanja Tidak Langsung 1.519.851.000 Total
3.344.851.000
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2.215.000.000
2.925.000.000
5.489.210.495
6.891.454.694,50
1.513.424.069
2.196.928.550 2.865.879.400 5.371.166.694
1.705.175.903
1.655.119.260
1.801.793.300
1.802.243.482
1.452.675.323
3.920.175.903
4.580.119.260
7.291.003.795
8.693.698.176,50
2.966.099.392
Rata-rata pertumbuhan AngRealigaran sasi
2011
2012
2013
2014
2015
6.809.417.073
82,93
99,18
97,98
97,85
98,81
41,66
47,45
1.427.411.382 1.632.685.706 1.555.420.300
1.587.811.086
95,58
83,71
98,64
86,33
88,10
4,54
2,50
3.624.339.932 4.498.565.106 6.926.586.994
8.397.228.159
88,68
92,45
98,22
95,00
96,59
28,12
30,38
Anggaran program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Anggaran Tahun
Realisasi Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Uraian 2011 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
5.159.078.200
2012
2013
2014
4.443.020.000 6.949.107.900 9.015.292.050
2015
15.447.071.598
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
5.075.673.750
4.084.858.000
6.817.770.479
8.911.706.158
15.057.566.694,25
98,38
91,94
98,11
98,85
97,48
Rata-rata pertumbuhan AngReagaran lisasi 35,90
36,76
30 Tabel 2.2 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran selama 5 (lima)
tahun
sebelumnya
pada
Badan
Lingkungan
Hidup
terlihat
berfluktuatif dari nilai terendah 88,68% sampai dengan 98,22%. Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran adalah sebesar 94,19%. Ditinjau dari realisasi anggaran belanja langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 95,35%, dan untuk belanja tidak langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 90,47%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan/kenaikan anggaran adalah sebesar 28,12% dan untuk realisasi sebesar 30,38%. Anggaran dan realisasi untuk pelaksanaan program terkait layanan persampahan menunjukkan nilai rasio antara anggaran dan realisasi sebesar 91,94% sampai 98,88%. Sedangkan ratarata pertumbuhan anggaran adalah sebesar 85,90% dan realisasi sebesar 86,76%. 2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kondisi spesifik Kabupaten Malang yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup adalah wilayah administratif yang cukup luas mencapai 3.534,86 km2 yang terdiri dari 33 wilayah kecamatan dan 390 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk yang tinggi mencapai 2.544.315 jiwa (sumber data BPS, 2015). Hal tersebut berpengaruh pada banyaknya obyek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu wilayah. Sementara kemampuan sesuai sumber daya yang ada saat ini hanya sebesar 2,86% obyek yang dapat dipantau. Aktivitas penduduk dilihat dari data jumlah usaha dan atau kegiatan yang ada pada tahun 2015 menunjukkan jumlah yang cukup tinggi sebanyak 2.957 unit usaha/kegiatan. Aktivitas tersebut cukup berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan. Dari jumlah tersebut hanya 32%
yang telah memiliki dokumen lingkungan (data Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2015). Hal ini merupakan salah satu indikasi masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan ditinjau dari jumlah usaha/kegiatan penghasil limbah B3, yang dapat tertangani saat ini hanya sebesar 2,7% sedangkan sisanya
sebesar
97,3%
belum
dapat
keterbatasan sumber daya yang ada.
ditangani
terutama
karena
31 Terkait dengan tantangan di bidang persampahan, di masa datang permasalahannya akan semakin berat sebagai dampak meningkatnya secara signifikan jumlah penduduk Kabupaten Malang yang akan berdampak pada peningkatan jumlah timbulan volume sampah, semakin kompleks permasalahan kebersihan kota akibat perkembangan berbagai aktivitas perdagangan dan produksi, semakin beratnya kriteria sebuah kota bersih, kuantitas dan kualitas alat angkut operasional pengangkutan sampah yang rendah, daya tampung TPA yang terbatas akibat luasan lahan TPA sampah yang terbatas serta daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem pengolahan sampah di TPA dengan metoda pemrosesan yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam rangka penanganan pengelolaan persampahan termasuk partisipasi dalam membayar
retribusi
sampah
serta
luasnya
cakupan
wilayah
pengembangan. Dalam
perspektif
lingkungan
terhadap
RTRW,
aktivitas
dan
peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam implementasinya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hal ini terutama dengan adanya peningkatan intensitas pemanfaatan ruang, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi Sumber Daya Alam. Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup khususnya berkaitan dengan perlindungan kawasan resapan air, perlindungan dan pelestarian hulu DAS, daerah sekitar waduk dan mata air, serta pelestarian keanekaragam hayati menjadi peluang yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi
pelestarian
kawasan
lindung
dalam
RTRW
sebagaimana
ditetapkan dalam tentang Pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, Pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat,
serta Pemantapan
kawasan suaka alam dan pelestarian alam. Kompleksitas kondisi lingkungan yang ada tentunya memerlukan suatu organisasi yang solid dengan kualitas dan kuantitas SDM dan pendanaan yang memadai dalam pengelolaannya. Jika organisasi hanya bertumpu
pada kemampuan pendanaan internal tentunya perangkat
daerah akan sulit untuk memenuhi target sebagaimana yang telah digariskan baik dalam penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup
32 maupun target lain seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan juga penelaahan dan
sinkronisasi terhadap tujuan dan sasaran serta target pada dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi Jawa Timur yang merupakan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk mencapai target pelayanan secara optimal. Beberapa peluang sinergi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan antara lain adalah pada (a) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan seperti dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; (b) Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam seperti melalui restorasi danau, sungai dan pemulihan Daerah Aliran Sungai, pembangunan taman hijau/taman kehati; serta (c) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Alternatif pendanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut dapat diperoleh baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK) atau pendanaan dari provinsi. Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta/ perusahaan.
33
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan. 3.1.1. Kekuatan 1) Tersedianya
peraturan
terkait
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten Malang; 2) Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD ; 3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja; 4) Adanya minat yang tinggi membangun daerah di era Otoda; 3.1.2. Kelemahan 1) Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan; 2) Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang; 3) Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional; 4) Belum padunya kerjasama antar unit organisasi di lingkup Kabupaten Malang; 5) Keterbatasan data yang akurat; 6) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional termasuk ketersediaan laboratorium lingkungan. 3.1.3. Peluang 1) Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
34 2) Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarajat
(LSM)
dalam
pelaksanaan
program
pembangunan
berkelanjutan yang mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; 3) Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Menuju Provinsi Hijau, Kampung Proklim); 4) Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan; 5) Adanya kebutuhan kerjasama
lintas dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan; 6) Adanya kesempatan peningkatan SDM. 3.1.4. Tantangan 1) Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan; 2) Kurangnya
kesadaran
masyarakat
akan
kewajibannya
untuk
menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup; 3) Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaran bermotor; 4) Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dan kecil; 5) Masih
banyaknya
perusahaan
yang tidak
memiliki dokumen
lingkungan; 6) Adanya pola pemikiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku menghalalkan
usaha cara
maupun
serta
masyarakat
mengabaikan
umum
aturan
untuk
pengelolaan
lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.
35 3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih Dalam penyusunan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016 – 2021 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021. Visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah "Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEP MANETEP” yang diartikan sebagai masyarakat Kabupaten Malang yang istiqomah dan memiliki mental bekerja keras guna mencapai kemajuan pembangunan daerah yang nyata berbasis perdesaan. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi. Pada salah satu misi yakni misi ke 7 ”Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup” mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan
hidup
yang
merupakan
urusan
pemerintahan
yang
dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Tujuan dari misi ke 7 tersebut adalah : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup terutama adalah pada sasaran pertama yakni Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menyusun rencana pelaksanaan dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan; Peningkatan Pengendalian Polusi; Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan serta Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, ditetapkan 3 (tiga) strategi umum yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas lingkungan
36 hidup. Dengan dimasukkannya peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu strategi umum, maka masalah lingkungan hidup harus menjadi program atau kebijakan prioritas dalam seluruh kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi misi serta tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Malang. Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat pencapaian misi antara lain : - Terjadinya degradasi lingkungan akibat tingginya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan/usaha yang terjadi yang tidak sebanding dengan upaya pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan - Masih kurangnya peran dan kesadaran sektor swasta (pelaku usaha dan/atau kegiatan) dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Semakin meningkatnya beban pencemaran akibat semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah ke Air Badan Air (ABA) sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun.
3.3
Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang mengingat bahwa wilayah Kabupaten Malang merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah. Kementerian merumuskan Lingkungan
Lingkungan
tujuan Hidup
Hidup
pembangunan dan
dan
dalam
Kehutanan
Kehutanan
Renstra
Tahun
telah
Kementerian
2015-2019
yaitu
37 “memastikan
kondisi
lingkungan
berada
pada
toleransi
yang
dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”. Berdasarkan tujuan pembangungan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada periode Tahun 2015-2019 adalah : 1.
Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung,
pengendalian
pencemaran,
pengelolaan
DAS,
keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; 2.
Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;
3.
Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Selanjutnya,
untuk
memastikan
peran
pembangunan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi : 1.
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2.
Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
yang
berkeadilan,
dengan
indikator
kinerja
peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; 3.
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati
serta
keberadaan
SDA
sebagai
sistem
penyangga
kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan
indikator
kinerja
derajat
keberfungsian
ekosistem
meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai
38 penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain). Mengacu pada hal tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Dimana hal tersebut juga merupakan salah satu misi utama Kabupaten Malang (menjadi indikator kinerja daerah). Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan
kinerja
Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Malang
berdasarkan sasaran strategis tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut : Faktor Penghambat : -
Pelaksanaan
pembangunan
seringkali
membuat
terabaikannya
perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup khususnya pada kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam; -
Meningkatnya
beban
pencemaran
akibat
peningkatan
jumlah
aktivitas manusia pada semua sektor yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan; -
Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan fisik seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumberdaya
air, terjadinya kerusakan
lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan; -
Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tentang perubahan iklim, termasuk dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
Faktor Pendorong : -
Meningkatnya koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/kegiatan, serta LSM dan Perguruan Tinggi.
39 Terkait dengan penyelenggaraan SPM, sampai saat ini belum ada dasar acuan terbaru khususnya dari Kementerian/Lembaga terkait, sehingga acuan yang digunakan masih berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah. Dalam hal ini standar pelayanan minimal
yang
harus
tetap
diselenggarakan
oleh
Pemerintah
Kabupaten/Kota mencakup : a. Pelayanan
pencegahan
pencemaran
air,
dengan
indikator
prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara; c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dengan indikator prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya; d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikatgor prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Sesuai peraturan terkait dengan SPM bidang lingkungan, batas akhir pencapaian target SPM adalah sampai dengan tahun 2013. Namun demikian, pencapaian pelayanan tersebut akan tetap menjadi prioritas bagi
Dinas
Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Malang
sebagaimana
pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun target pencapaian ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan pada batas akhir capaian pada tahun sebelumnya atau sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup.
40 Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian pelayanan tersebut khususnya pada pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi
biomassa
adalah
karena
tidak
sebandingnya
antara
keterbatasan sumberdaya yang ada dengan luasnya wilayah pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. 3.3.2 Telaah Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat,
Badan
Lingkungan
Hidup
Provinsi
Jawa
Timur
merumuskan visi untuk memberikan pelayanan berupa “Ketersediaan Lingkungan Hidup Jawa Timur yang Baik dan Sehat”, dengan misi berupa : 1.
Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima;
2.
Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;
3.
Meningkatkan dan mengembangkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan
sasaran pelayanan yang akan dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : a.
Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik;
b.
Meningkatnya instrumen penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen pemerintahan;
c.
Meningkatnya luasan lahan kritis terehabilitasi;
d.
Meningkatnya debit atau kapasitas pasok sumber mata air;
e.
Meningkatnya keanekaragaman hayati wilayah daratan;
f.
Meningkatnya jumlah desa/kelurahan pelestari kualitas dan fungsi lingkungan;
g.
Meningkatnya jumlah sekolah berbudaya lingkungan;
h.
Meningkatnya
tindak
lanjut
pengaduan
masyarakat
bidang
lingkungan hidup; i.
Meningkatnya
instrumen
lingkungan hidup;
perlindungan
dan
pengelolaan
41 j.
Meningkatnya penaatan hukum lingkungan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan atau industri;
k.
Meningkatnya kualitas air titik yang dipantau dengan metode STORET atau metode indeks pencemaran air;
l.
Meningkatnya penyelesaian kasus hukum lingkungan hidup;
m.
Meningkat dan berkembangnya pelaksanaan Program Good Environmental Governance (GEG) sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik;
n.
Meningkatnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup;
o.
Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup;
p.
Pengembangan
Peraturan
Perundang-undangan
Bidang
Lingkungan Hidup; q.
Meningkatnya penerapan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
r.
Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan lingkungan;
s.
Meningkatnya penerapan manajemen dan fasilitas pengelolaan limbah;
t.
Evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
laboratorium
lingkungan; u.
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
dan
kapasitas
UPT
Laboratorium Lingkungan; v.
Meningkatnya upaya penurunan emisi GRK. Beberapa
pelayanan
faktor
kinerja
yang
Dinas
menjadi
penghambat
Lingkungan
Hidup
dan
pendorong
Kabupaten
Malang
berdasarkan sasaran tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut : Faktor Penghambat : -
Peningkatan jumlah kegiatan/usaha dan kegiatan domestik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan belum sebanding dengan ketersediaan sumberdaya baik dalam upaya peningkatan kualitas maupun dukungan SDM yang kompeten dalam pemantauan dan pengawasan lingkungan;
-
Keterbatasan dukungan sumberdaya dalam rehabilitasi kerusakan lahan dan lahan kritis, khususnya sesuai dengan target kinerja
42 pelayanan SPM bidang lingkungan yakni yang terkait dengan pelayanan kerusakan lahan akibat produksi biomassa. Faktor Pendorong : -
Meningkatnya peran serta/partisipasi pelaku usaha dan/atau kegiatan melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup seperti dukungan untuk penghijauan, penyediaan sarana persampahan, pembangunan RTH/taman;
-
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan lintas daerah khususnya di wilayah Malang Raya seperti dalam penanganan GRK, adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan DAS.
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sesuai dengan Perda Kabupaten Malang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Malang terlihat bahwa penetapan pola ruang wilayah Kabupaten Malang terdiri dari : (a) Kawasan lindung yang mencakup kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan bencana alam, kawasan lindung geologi serta kawasan lindung lainnya; dan (b) Kawasan pengembangan budidaya yang mencakup kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan militer, kawasan permukiman, kawasan pendidikan, kawasan Ruang Terbuka Hijau, kawasan sektor informal, kawasan andalan serta kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan wilayah pengembangan/ pembangunan terbagi menjadi 6 Wilayah Pengembangan (WP) dimana wilayah-wilayah WP Ngantang, WP Lingkar Kota Malang, WP Tumpang, WP Kepanjen, WP Turen dan Dampit serta WP Sumbermanjing Wetan akan menjadi kutub-kutub pertumbuhan bagi Kabupaten Malang. Dalam perspektif lingkungan hidup maka hal yang perlu menjadi perhatian terhadap RTRW adalah konsistensi dalam implementasinya sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu faktor penghambat dari hasil telaahan RTRW
43 ini adalah kurangnya upaya untuk menjaga dan mencegah adanya perubahan fungsi dan tata guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan dibawahnya seperti kawasan resapan air, hulu DAS, juga pada kawasan perlindungan setempat seperti waduk dan sumber air. Secara normatif Rencana Tata Ruang yang ada seharusnya menggambarkan : 1. Tingkat pemanfaatan SDA terbarukan sebanding dengan daya dukung dan kemampuan untuk memulihkannya; 2. Tingkat pemanfaatan SDA non terbarukan sudah memperhatikan potensi yang tersedia dan sumberdaya alternatifnya; 3. Adanya klaster-klaster ruang yang dapat melokalisir pembuangan limbah dan polutan sesuai dengan daya tampung media; 4. Perubahan tata guna lahan memperhatikan ke khasan habitat dan ekosistem untuk menjamin keanekaragaman hayati; 5. Kehati-hatian dalam perubahan tata guna lahan untuk menjamin alternatif yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang. Dalam kaitan KLHS dengan misi 7 pada RPJMD terdapat keterkaitan yang menggambarkan kemungkinan dampak yang akan muncul terhadap masing-masing isu pembangunan berkelanjutan dari implementasi pencapaian tujuan sasaran RPJMD. Isu dimaksud terutama berkaitan dengan ketersediaan air baku yang meliputi keberlangsungan sumber air, kekeringan, pencemaran air tanah, resapan dan limpasan debit air. Selain itu juga isu tentang pencemaran air sungai, udara dan tanah (sampah dan pengelolaan limbah) yang meliputi GRK, pencemaran air tanah, Ruang Terbuka Hijau, temperatur, penambangan, industri, dan transportasi. Beberapa pelayanan perangkat daerah saat ini memberikan peluang menjawab isu-isu tersebut. Pelayanan dimaksud antara lain dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi SDA, peningkatan kualitas akses dan informasi SDA dan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan.
44 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isuisu strategis dimaksud adalah: 1. Terjadinya degradasi lingkungan; Semakin
menurunnya
kondisi
lingkungan
akibat
semakin
meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktivitas masyarakat dan/atau industri. 2. Peningkatan beban pencemaran; Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun. 3. Perubahan iklim; Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumberdaya
air, terjadinya kerusakan
lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.
45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan
kebersamaan
masyarakat
dalam
mewujudkan
pembangunan berwawasan lingkungan. Sedangkan sasarannya adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara; 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 3. Meningkatkan
fungsi
perlindungan
dan
pengawasan
dalam
perilaku
masyarakat
dalam
pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Sasaran : 1. Terpeliharanya kualitas air; 2. Terpeliharanya kualitas udara; 3. Meningkatnya penanganan sampah; 4. Meningkatnya
kesadaran
dan
pengelolaan lingkungan; 5. Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air; 6. Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi; 7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim. Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2016 – 2021 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1.
46 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran Tahun Formula/Rumus 2016
2017
2018
2019
2020
2021
Misi 7 : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Tujuan 1 : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan 1
Meningkatkan kualitas dan fungsi LH melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara
Terpeliharanya Persentase kualitas air peningkatan pemenuhan baku mutu kualitas air
Terpeliharanya Persentase kualitas udara peningkatan pemenuhan baku mutu kualitas udara
𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 % (𝑛 − 1) Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n – 1) = realisasi tahun lalu
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 % (𝑛 − 1) Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n – 1) = realisasi tahun lalu
47
No
Tujuan
Sasaran Meningkatnya penanganan sampah
Indikator Sasaran Persentase peningkatan penanganan sampah
Formula/Rumus
Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiat an dalam perlindungan dan pengelolaan LH
Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangundangan
Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
9,93%
9,90%
𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 % (𝑛 − 1) Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n – 1) = realisasi tahun lalu
2
Target Kinerja Sasaran Tahun
Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air 𝑥 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi
1,73% 21,41%
10,96% 11,40%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
3%
5%
10%
13%
16%
21%
𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 % (𝑛 − 1) Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n – 1) = realisasi tahun lalu
48
No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengendalian lingkungan
3
Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan
Terpeliharanya Persentase daerah sumber air yang resapan air dikonservasi dan sumber air
Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi
Persentase peningkatan tutupan vegetasi
Target Kinerja Sasaran Tahun Formula/Rumus
𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 % (𝑛 − 1) Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n – 1) = realisasi tahun lalu
Jumlah sumber air yang dikonservasi pada tahun berjalan 𝑥 100% Jumlah seluruh sumber air yang menjadi prioritas untuk dikonservasi
2016
2017
2018
2019
2020
2021
16,7%
16,7%
16,7%
16,7%
16,7%
16,7%
12%
12%
16%
16%
16%
16%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 % (𝑛 − 1) Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n – 1) = realisasi tahun lalu
49
No
Tujuan
Sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi LH dan pengendalian dampak perubahan iklim
Indikator Sasaran Persentase peningkatan kader/kelompok masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA
Formula/Rumus
Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
2017
2018
2019
2020
2021
100%
100%
100%
100%
100%
100%
𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 % (𝑛 − 1) Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n – 1) = realisasi tahun lalu
50 4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut : a) Meningkatkan kualitas air pada titik pantau; b) Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau; c) Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah; d) Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup; e) Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan; f)
Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan;
g) Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Adipura); h) Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata); i)
Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air;
j)
Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa;
k) Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi; l)
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
m) Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim; Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut : a) Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air; b) Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara; c) Mengembangkan
kinerja
pengelolaan
persampahan
melalui
penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengolahan persampahan;
51 d) Melaksanakan
pendampingan
masyarakat
dalam
pengelolaan
sampah secara mandiri; e) Menindaklanjuti
pengaduan
masyarakat
atas
adanya
dugaan
pencemaran; f)
Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan;
g) Melaksanakan
pendampingan
masyarakat
dalam
pengendalian
lingkungan; h) Mengembangkan upaya pengelolaan serta meningkatkan fungsi koordinasi untuk mewujudkan kota bersih, hijau dan teduh (Adipura); i)
Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
j)
Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air;
k) Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa; l)
Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi;
m) Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi LH; n) Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; Identifikasi hubungan antara misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup serta strategi dan kebijakan yang dilaksanakan, secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut.
52 Identifikasi Hubungan antara Misi Daerah dengan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup MISI DAERAH
TUJUAN Meningkatkan kualitas dan fungsi LH melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara
SASARAN Terpeliharanya kualitas air Terpeliharanya kualitas udara Meningkatnya penanganan sampah
Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup
STRATEGI
KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas air pada titik pantau
Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air
Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau
Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengolahan persampahan
Mengoptimalkan upaya pengurangan dan penanganan sampah
Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri
Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan LH
Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus LH Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan
Menindaklanjuti pengaduan masy. atas adanya dugaan pencemaran Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan
Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan
Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengendalian lingkungan
Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Adipura) Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
Meningkatkan fungsi koordinasi untuk mewujudkan kota bersih, hijau dan teduh (Adipura) Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)
53 MISI DAERAH
TUJUAN
Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air
Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi
Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian LH Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim
Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi LH Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi LH dan pengendalian dampak perubahan iklim
Peningkatan koordinasi dlm rangka pengelolaan tutupan vegetasi
54
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab untuk mendukung tercapainya misi daerah yang ketujuh dengan tujuan meningkatkan
kebersamaan
masyarakat
dalam
mewujudkan
pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sasaran pada misi tersebut yang terkait dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sasaran yang pertama yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 6 (enam) program sebagai berikut : 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran baik pencemaran pada air, udara dan tanah serta mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan
melalui
upaya
pencegahan
dan
pengawasan
dampak
ingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi : a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura. b. Pemantauan Kualitas Lingkungan. c. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup. d. Koordinasi Penyusunan Amdal. e. Pengkajian Dampak Lingkungan. f.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
g. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper). h. Pengelolaan B3 dan Limbah B3. i.
Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus untuk Merokok di Tempat Umum.
j.
Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih.
k. Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya.
55 2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program ini bertujuan mengendalikan polusi terutama melalui serangkaian pengujian kadar polusi limbah padat, limbah cair dan udara, serta
pembangunan
tempat
pembuangan
benda
padat/cair
yang
menimbulkan polusi. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi : a. Pengujian Emisi/polusi udara akibat aktivitas industri. b. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair. c. Pembangunan
tempat
pembuangan
benda
padat/cair
yang
menimbulkan polusi. 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mempertahankan kualias DAS sebagai sistem penyangga kehidupan, mempertahankan kelestarian sumber mata air serta mengendalikan dampak perubahan iklim. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi : a. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air. b. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan. c. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber Daya Alam. d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. e. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi : a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan. b. Pengembangan data dan informasi lingkungan.
56 5.
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan serta pemenuhan baku mutu lingkungan di sekitar industri hasil tembakau. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi : a. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan,
Saluran
Air
Limbah, Sanitasi dan Air Bersih. b. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau. 6.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program
ini
bertujuan
meningkatkan
kualitas
pelayanan
persampahan. Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan meliputi : a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan. c. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan. d. Peningkatan
Peran
Serta
Masyarakat
dalam
Pengelolaan
Persampahan. Selain program utama tersebut, didukung pula oleh program rutin pendukung kesekretariatan yaitu : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi : a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. e. Penyediaan Alat Tulis Kantor. f.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
g. Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan
Kantor. h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. i.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
j.
Penyediaan Bahan Logistik.
k. Penyediaan Makanan dan Minuman.
57 l.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. b. Pengadaan Mebeleur. c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi : a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi : a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem penyusunan laporan kinerja dan keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan meliputi : a. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
58 Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 – 2021
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
Kode
(3)
(4)
Program dan Kegiatan
(5)
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
2016
2017
2018
2019
2020
Rp.
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
755.875,0
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
(20)
(21)
Misi 7 : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Tujuan 1 : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01
01
Penyediaan Jasa SuratMenyurat
01
02
01
07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Dilakukan Jumlah Pelaksanaan Registrasi Surat Masuk dan Keluar Jumlah Pembayaran Rekening Selama 1 Tahun Jumlah Pelaksana Jasa Administrasi Keuangan Selama 1 Tahun
100%
17%
612.478,0
17%
17%
850,0
17%
950,0
17%
1.050,0
17%
1.150,0
12 bulan
141.092,0
12 151.775,0 12 bulan bulan
163,5
12 bulan
175,0
12 bulan
186,0
12 bulan
197,0
24 rekening
9,0
24 rekening
10,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
12 orang
110,0
12 orang
120,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
24 6.600,0 rekening
12 orang
69.000,0
24 6.600,0 rekening
12 orang
79.000,0
24 rekening
12 orang
7,0
90,0
24 rekening
12 orang
8,0
100,0
Dinas Kantor LingkunganDinas LH Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
Kantor Dinas LH
59
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
2016
2017
2018
2019
2020 Rp.
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp.
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
12 bulan
43.200,0
12 bulan
53.000,0
12 bulan
60,0
12 bulan
70,0
12 bulan
80,0
12 bulan
90,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
(20)
(21)
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Pelaksana Jasa Kebersihan Kantor Selama 1 Tahun
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun
41.000,0
50.000,0
60,0
74,0
86,0
98,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14.000,0
24.000,0
35,0
45,0
56,0
68,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
01
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1.095,0
2.000,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor
50.000,0
80.000,0
90,0
100,0
110,0
120,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
01
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 1 tahun Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
3.600,0
4.000,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
60
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
2016
2017
2018
2019
2020
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Rp. (17)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp. (18)
(19)
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
(20)
(21)
undangan selama 1 tahun
01
16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah penyediaan bahan logistik kantor selama 1 tahun
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
01
18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
01
19
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
02
Program Peningkatan Sarana dan
900,0
1.500,0
2,5
4,0
5,0
6,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
Jumlah makanan dan minuman selama 1 tahun
34.000,0
44.000,0
54,0
64,0
76,0
87,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Persentase Peningkatan Sarana dan
110.000,0
150.000,0
160,0
170,0
180,0
190,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
98.000,0
110.000,0
120,0
130,0
140,0
150,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
292,82
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
100%
17%
125.988,0
17%
200,0
17%
220,0
17%
242,0
17%
266,2
17%
61
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) Prasarana Aparatur
02
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
02
10
Pengadaan Mebeleur
02
22
Pemeliharaa n Rutin/Berkal a Gedung Kantor
02
24
02
28
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(6)
(7)
Prasarana Aparatur Yang Dilakukan Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah Pengadaan Mebeleur
Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala Pemeliharaan Jumlah Rutin/Berkala kendaraan Kendaraan dinas/ Dinas/ operasional Operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala Pemeliharaan Jumlah Rutin/Berkala peralatan Peralatan gedung Gedung kantor yang Kantor dipelihara secara rutin/ berkala
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
2016
2017
2018
2019
2020 Rp.
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp.
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
2 unit
65.000,0
-
-
1 unit
40,0
1 unit
40,0
2 unit
50,0
2 unit
55,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
1 unit
5.000,0
20 unit
130,0
10 unit
90,0
9 unit
82,0
7 unit
71,2
6 unit
67,82
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
1 unit
10.938,0
1 unit
15,0
1 unit
20,0
1 unit
30,0
1 unit
40,0
1 unit
50,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
12 unit
34.500,0
14 unit
40,0
15 unit
50,0
15 unit
55,0
15 unit
60,0
15 unit
65,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
22 unit
10.550,0
23 unit
15,0
30 unit
25,0
35 unit
35,0
35 unit
45,0
35 unit
55,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
(20)
(21)
62 Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan) Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp.
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
17%
25
17%
27,5
17%
30,3
17%
33,3
17%
36,6
17%
40,3
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu
Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga
200 orang
25
200 orang
27,5
200 orang
30,3
200 orang
33,3
200 orang
36,6
200 orang
40,3
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Persentase pemenuhan kompetensi sumber daya aparatur
03
03
05
05
05
06
01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase laporan yang diselesaikan
100%
2016
2017
20%
20%
2018
2019
20%
2020
20%
Rp.
20%
20%
(20)
(21)
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
100%
17%
60.392,0
17%
80,0
17%
100,0
17%
120,0
17%
150,0
17%
180,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
63 Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (7)
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Meningkatk Terpelihara- Persentase an kualitas nya kualitas peningkatan dan fungsi air pemenuhan LH melalui baku mutu upaya kualitas air pencegahan dan pengendalia n pencemaran air dan udara
06
01
06
02
06
04
16
16
03
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
2016
2017
2018
2019
2020
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun
7 dokumen
58.000,0
7 dokumen
74,0
7 dokumen
92,0
7 dokumen
108
7 dokumen
134,0
7 dokumen
160,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun
1 laporan
1.053,5
1 laporan
2,0
1 laporan
4,0
1 laporan
6,0
1 laporan
8,0
1 laporan
10,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun
1 laporan
1.338,5
1 laporan
2,0
1 laporan
4,0
1 laporan
6,0
1 laporan
8,0
1 laporan
10,0
Dinas Kantor Lingkungan Dinas Hidup LH
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu
42%
1.060,0
Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Jumlah titik pantau Air Badan Air
Jumlah pengujian kualitas air limbah
40%
41% 3.050,0355
Pengujian 50 kualitas titik air dan udara pada 472 titik uji 37 titik
1.403,4175
90 titik
600,0
43% 1.322,0 44%
100 titik
750,0
110 titik
1.611,0
925,0
Rp.
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp.
45% 2.000,0
120 titik
1.200, 0
46% 2.285,0
120 titik
1.425,0
(20)
(21)
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
64
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
16
20
25
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
2016
2017
2018
2019
2020
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
52 titik
65 titik
(18)
(19)
65 titik
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
(20)
(21)
Jumlah titik pantau pada kualitas air laut dan air bersih
11 titik
26 titik
Jumlah instalasi pengolah limbah organik terbangun Jumlah embung terbangun
21 unit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
2 lokasi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
Jumlah kegiatan/ usaha yang melakukan pengelolaan B3 Kegiatan Jumlah Pengkajian kajian Dampak kualitas Lingkungan lingkungan hidup Kegiatan Jumlah Pembangunan pembangunan /Rehabilitasi/ IPAL domestik Pemeliharaan (komunal) Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih Program Persentase Peningkatan pemenuhan Pengendalian baku mutu Polusi air limbah
39 titik
Rp. (17)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp.
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
-
-
-
25 kegiata n/usah a
60,0
25 kegiata n /usaha
72,0
25 kegiata n /usaha
86,0
25 kegiata n/ usaha
100,0
25 kegiata n/usah a
110,0
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
-
-
-
2 kajian
400,0
2 kajian
500,0
2 kajian
600,0
2 kajian
700,0
2 kajian
750,0
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
-
2 lokasi
766,2865
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
40%
-
41%
717,5
42%
2.724,5
42%
3.266,8
43%
3.692,9
44%
4.132,0
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
-
65
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
20
20
03
04
Kegiatan Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
-
-
-
50 titik
200,0
60 titik
231,0
70 titik
270,0
80 titik
308,0
90 titik
347,0
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
-
-
-
30 titik
105,0
30 titik
116,0
30 titik
128,0
30 titik
141,0
30 titik
155,0
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
-
-
-
25 unit
662,5
25 unit
728,8
25 unit
800,9
25 unit
881,0
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
-
-
-
1 unit
2 unit
825,0
2 unit
825,0
2 unit
825,0
2 unit
825,0
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
Pembang unan 19 unit smoking area
-
-
40%
41%
1.750,0
42%
1.900,0
43%
2.100,0
44%
2.300,0
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
Jumlah kegiatan/ usaha yang dilakukan pengujian kualitas air limbah
Jumlah kegiatan/ usaha yang dilakukan pengujian kualitas air limbah (industri rokok) Kegiatan Jumlah unit Pembangunan pengolahan tempat limbah yang pembuangan terbangun benda padat/cair yang menimbulkan polusi Jumlah pembangunan IPAL domestik (komunal)
20
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Cakupan IPAL yang dibangun
2016
2017
412,5
1.576,0
2018
2019
2020 Rp.
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp.
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
(20)
(21)
66
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Terpelihara nya kualitas udara
Persentase 16 peningkatan pemenuhan baku mutu kualitas udara 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
03
Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(6)
(7)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
2016
2018
2019
2020
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
-
41%
Persentase 40% hasil pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu Jumlah titik Pengujian 12 pantau kualitas titik kualitas air dan udara udara ambien / pada 472 lingkungan titik uji Jumlah titik pantau kualitas udara ambien (terkait dengan kegiatan/ usaha potensi pencemar) Jumlah titik pantau kualitas udara emisi (terkait dengan kegiatan/ usaha potensi pencemar)
2017
24 titik
42%
48 titik
43%
72 titik
44%
96 titik
Rp. (17)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp. (18) 45%
96 titik
(19)
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
(20)
(21)
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
20 titik
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
9 titik
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
67
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
16
24
20
20
02
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
880,3315
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
41%
2.724,5
42%
3.266,8
43%
3.692,9
44%
4.132,0
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
2016
2017
2018
2019
2020 Rp.
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp.
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
(20)
(21)
Kegiatan Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus untuk Merokok di Tempat Umum Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Jumlah Tempat Khusus untuk Merokok di Tempat Umum yang terbangun
-
4 lokasi
Persentase pemenuhan baku mutu udara emisi
40%
-
-
41%
Kegiatan Pengujian Emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Jumlah kegiatan/ usaha yg dilakukan pengujian kualitas udara emisi Jumlah kegiatan/ usaha yg dilakukan pengujian kualitas udara ambien Jumlah kegiatan/ usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara emisi (industri rokok)
-
-
-
12 titik
96,0
18 titik
160,0
36 titik
340,0
45 titik
426,0
54 titik
511,0
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
-
-
-
24 titik
186,0
40 titik
320,0
60 titik
528,0
80 titik
704,0
100 titik
880,0
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
-
-
-
2 titik
36,0
2 titik
36,0
2 titik
36,0
2 titik
36,0
2 titik
36,0
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
1.375,5
68
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatnya penanganan sampah
Persentase 15 peningkatan penanganan sampah
15
02
15
04
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(6)
(7)
Jumlah kegiatan/ usaha yang dilakukan pengujian kualitas udara ambien (industri rokok) Program Persentase 45,0% Pengembang- layanan an Kinerja persampahan Pengelolaan skala Persampahan perkotaan Persentase 20,0% layanan persampahan skala perkotaan Penyediaan Jumlah 5.605 Prasarana dan pengadaan unit Sarana sarana dan Pengelolaan pembangunan Persampahan prasarana pengelolaan persampahan serta perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan nya Peningkatan Volume 668,57 Operasi dan sampah yang m3/hr Pemeliharaan terkelola Prasarana dan melalui Sarana pelayanan dan Persampahan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
2016
2017
2018
2019
2020
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
-
-
30 titik
340,0
30 titik
374,0
30 titik
411,0
30 titik
452,0
30 titik
497,0
45,78 13.736,257 55,58 % %
19,62 %
15.756 ,055
Rp.
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp.
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
(20)
(21)
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
61,67 17.419, 68,70 19.221, 75,52 21.353, 75,52 21.353, Dinas Tersebar % 556 % 939 % 041 % 041 Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
23,82 %
26,43 %
3.846 unit
7.113,262 5.059 unit
7.824, 589
6.269 unit
8.607, 048
7.484 unit
9.467, 752
7.484 unit
9.467, Dinas Tersebar 752 Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
668,57 5.098,021 822,86 m3/hr m3/hr
5.607,823 925,71 m3/hr
6.168, 605
1.045, 71 m3/hr
6.785, 466
1.165, 71 m3/hr
7.464, 012
1.165, 71 m3/hr
7.464, Dinas Tersebar 012 Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
3.034 unit
6.466,602
29,44 %
32,37 %
32,37 %
69
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
4 unit
4 unit
1.873,289
4 unit
2.884, 866
4 unit
3.173, 352
4 unit
3.490, 687
4 unit
2016
2017
2018
2019
2020 Rp.
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp. (19)
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
(20)
(21)
pengangkutan sampah
15
Meningkatk Peningkatan an peran kesadaran serta dan perilaku masyarakat masyarakat dan pelaku dalam usaha/kegiapengelolaan tan dalam lingkungan pelindungan dan Cakupan pengelolaan kegiatan/ LH usaha yang taat thd peraturan perundang -undangan
05
16
16
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
04
Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH
Jumlah teknologi pengelolaan sampah alternative pada TPA Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu
Jumlah kegiatan/ usaha yg diawasi
Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
1.998,9755
Pengawas 50 an kepadakegiatan 210 lokasi /usaha
100%
110,250
2.622,605 4 unit
1.095,0
60 kegiatan /usaha
100%
225,0
1.247,5
1.425,0
1.620,5
3.490, Dinas Tersebar 687 Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang 1.715,0
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
65 250,0 70 300,0 75 355,0 80 390,0 Dinas Tersebar kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan Lingkungan di wil. /usaha /usaha /usaha /usaha Hidup Kab. Malang
100%
100%
100%
100%
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
70
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
-
-
-
13 keg/ usaha
55,0
14 keg/ usaha
60,0
15 keg/ usaha
65,0
16 keg/ usaha
70,0
16 keg/ usaha
75,0
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
220,0
100 keg/ usaha
250,0
125 keg/ usaha
337,5
150 keg/ usaha
425,0
175 keg/ usaha
515,5
175 keg/ usaha
550,0
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
16
09
Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
Jumlah kegiatan/ usaha yang ikut dalam Proper
16
13
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Amdal
Jumlah kegiatan/ usaha yang dilengkapi dokumen lingkungan
16
23
Kegiatan Penerapan Manajemen Limbah Industri Hasil Tembakau yang
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Jumlah kegiatan usaha ekonomi lemah/ kegiatan dan pemerintah yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan Jumlah kegiatan/ usaha yang mengikuti sosialisasi manajemen limbah
2016
936 50 dokumen keg/ lingkung usaha an yang direkomendasi
2017
4 keg/ usaha
-
-
2018
4 keg/ usaha
-
-
2019
6 keg/ usaha
-
-
2020
8 keg/ usaha
-
-
Rp.
10 keg/ usaha
-
-
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp.
10 keg/ usaha
-
-
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
(20)
(21)
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
-
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
71
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(6)
(7)
Mengacu Kepada Amdal
industri hasil tembakau
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
2016
2017
2018
2019
2020
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
2 kel
746,8805
50 kel
250,0
50 kel
275,0
50 kel
300,0
50 kel
330,0
50 kel
350,0
Persentase 16 peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengendalian lingkungan
14
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian LH
Jumlah kelompok masyarakat yang didampingi
15
11
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah volume sampah yang tereduksi di sumbernya
80.665 104.025 m3/hr m3/hr
Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola sampah melalui bank sampah/TPST 3R/Pelapak sampah
43 TPS3R
55 TPS3 R
298,345
128.845 m3/hr
-
64 TPS3 R
Rp.
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp.
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
(20)
(21)
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
412,365 151.475 541,496 158.775 656,074 215.350 930,589 215.350 930,589 Dinas Tersebar m3/hr m3/hr m3/hr m3/hr Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang 70 TPS3 R
85 TPS3 R
100 TPS3 R
100 TPS3 R
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
72
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(6)
(7)
16
01
Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura
Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Adipura)
16
26
Pengembang an dan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
Jumlah kajian kerusakan tana yang disusun
19
01
Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
Jumlah sekolah yang memenuhi 4 komponen sekolah Adiwiyata
19
02
Kegiatan Pengembang an Data dan Informasi Lingk
Jumlah dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
2016
2017
2019
2020
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
721,845
60 titik pantau
315,0
60 titik pantau
325,0
60 titik pantau
335,0
60 titik pantau
350,0
60 titik pantau
360,0
-
3 Dokumen
88%
88%
1 dok
Rp.
200,0
335,9795
225 4 135,7385 sekolah sekolah tersosialisasi
5 dok
2018
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp.
Target
5 paket 60 titik pekerjaan pantau koordinasi penataan kota Kepanjen
Persentase ketersediaan data/ informasi SDA dan LH yang dapat diakses
19
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
200,241
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
(20)
(21)
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
Dinas Kab. Lingkungan Malang Hidup
90%
410,0
91%
450,0
93%
500,0
94%
550
95%
600,0
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
4 sekolah
170,0
4 sekolah
190,0
4 sekolah
215,0
4 sekolah
240,0
4 sekolah
265,0
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
1 dok
240,0
1 dok
260,0
1 dok
285,0
1 dok
310,0
1 dok
335,0
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
73 Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan) Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp.
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Program Perlindungan dan Konservasi SDA
Cakupan lokasi perlindungan dan konservasi SDA yang dilakukan
100%
17%
1.054,49
17%
17%
3.562,0
17%
3.911,0
17%
4.298,6
17%
4.750,0
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air
Jumlah sumber air yang dikonservasi
119 lokasi
20 lokasi
394,49
40 lokasi
1.000,0
40 lokasi
1.100,0
40 lokasi
1.200,0
40 lokasi
1.300,0
40 lokasi
1,400.0
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
30 unit
500,0
30 unit
770,0
40 unit
830,0
40 unit
900,0
40 unit
1.000,0
40 unit
1.100,0
3 dok
-
-
1 dok
100,0
1 dok
105,0
1 dok
115,0
1 dok
125,0
1 dok
5 dok
1 dok
50,0
1 dok
65,0
1 dok
75,0
1 dok
85,0
1 dok
95,0
1 dok
Meningkatk Terpeliharaan fungsi nya daerah perlindunga resapan air n dan dan sumber pengawasan air dalam pengelolaan SDA yang berkelanjuta n
Persentase peningkatan sumber air yang dikonservasi
17
17
Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi
01
Persentase 17 peningkatan tutupan vegetasi
06
Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
17
08
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
Jumlah sumur resapan yang terbangun Jumlah studi kerusakan tanah akibat produksi biomassa Jumlah dokumen pengelolaan tutupan vegetasi
2016
2017
3.240,0
2018
2019
2020 Rp.
(20)
(21)
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang 140,0 Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
110,0
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
74
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi LH dan pengendalian dampak perubahan iklim
Persentase 17 peningkatan kader/ kelompok masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA
17
14
05
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masy. Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Jumlah studi kerusakan tanah akibat produksi biomassa
3 dok
1 dok
50,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
Jumlah kelompok /kader yang melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA
7 kel/ kader
3 kel/ kader
30,0
3 kel/ kader
120,0
3 kel/ kader
140,0
3 kel/ kader
160,0
3 kel/ kader
180,0
3 kel/ kader
200,0
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
Jumlah kelompok/ kader yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
3 kel/ kader
3 kel/ kader
30,0
3 kel/ kader
120,0
3 kel/ kader
140,0
3 kel/ kader
160,0
3 kel/ kader
180,0
3 kel/ kader
200,0
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
Jumlah embung terbangun
-
-
-
2 unit
465,0
2 unit
512,0
2 unit
565,0
2 unit
620,0
2 unit
700,0
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
Jumlah kajian inventarisasi GRK yang dilakukan
-
-
-
1 dok
200,0
1 dok
220,0
1 dok
242,0
1 dok
266,2
1 dok
300,0
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
2016
2017
2018
2019
2020 Rp.
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp.
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
(20)
(21)
75
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan)
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
-
-
-
2 unit
400,0
2 unit
440,0
2 unit
484,0
2 unit
532,4
2 unit
600,0
Jumlah bangunan penahan longsor/ sedimen
JUMLAH
2016
2017
805.322, 4805
778.675, 257
2018
2019
29.675, 856
2020
32.335, 039
Rp.
37.117, 841
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2021) Target Rp.
38.798, 161
Unit Kerja Lokasi PD Penanggung jawab
(20)
(21)
Dinas Tersebar Lingkungan di wil. Hidup Kab. Malang
76 Kebijakan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian rencana program dan kegiatan sebaiknya ditinjau kembali apabila terdapat perubahan yang signifikan terhadap kondisi riil saat ini. Dari tabel 5.1 di atas, terdapat beberapa hal yang harus dijadikan perhatian untuk selanjutnya menjadi masukan dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya yaitu : 1. Pada
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
tahun
2016,
Program
Pengembangan Kinerja Persampahan masih dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang. Dengan demikian perlu koreksi dan penyesuaian terhadap input anggaran selama 5 (lima) tahun dikarenakan adanya penambahan program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang baru Program Pengembangan Kinerja Persampahan. 2. Diperlukan pula koreksi dan penyesuaian terhadap besaran input anggaran pada tahun pertama dan kedua dimana terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah total anggaran pada tahun pertama dan kedua dengan jumlah total anggaran pada tahun ketiga, keempat dan kelima. 3. Program dan kegiatan yang tertera pada tabel 5.1 masih mengacu kepada program dan kegiatan yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006. Permendagri 13 Tahun 2006 tersebut masih merujuk kepada Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sementara pada perkembangannya terbit Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU 32/2004 sehingga ada nomenklatur program dan kegiatan yang tidak relevan lagi. Selain itu terdapat beberapa program yang dilaksanakan oleh beberapa bidang dimana hal itu menimbulkan kesulitan dalam pengukuran kinerja bidang sehingga perlu pengaturan kembali agar tidak ada program yang dilaksanakan oleh dua bidang atau lebih.
77 Terkait dengan poin nomor 3 di atas, berikut usulan nomenklatur program dan kegiatan utama non kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup : 1. Program Pencegahan Kerusakan LH dan Sumber Daya Alam Program ini didukung oleh kegiatan : a. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) b. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) c. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) d. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) e. Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan f.
Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup
g. Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan h. Penyusunan Kebijakan Pendukung Peraturan Daerah i.
Penyusunan dan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program ini didukung oleh kegiatan : a. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air b. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim c. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan d. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA e. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem f.
Peningkatan
Peran
Serta
Masyarakat
dalam
Perlindungan
dan
Konservasi SDA g. Pengembangan
Sistem
Informasi
dan
Pengelolaan
Database
Keanekaragaman Hayati h. Inventarisasi Data Informasi SDA dan Keanekaragaman Hayati i.
Inventarisasi GRK
3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Program ini didukung oleh kegiatan : a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
78
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program ini didukung oleh kegiatan : a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan b. Peningkatan
Operasi
dan
Pemeliharaan
Prasarana
dan
Sarana
Persampahan c. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 5. Program Penanganan Limbah B3 Program ini didukung oleh kegiatan : a. Inventarisasi Sumber Pencemar Limbah B3 b. Pengendalian dan Pengawasan Limbah B3 c. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Limbah B3 6. Program Kota Berkelanjutan Program ini didukung oleh kegiatan : a. Koordinasi Kota Bersih dan Sehat 7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Program ini didukung oleh kegiatan : a. Pemantauan Kualitas Air b. Pemantauan Kualitas Udara c. Pemantauan Kualitas Tanah d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Lingkungan e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Lingkungan f.
Pemulihan Kualitas Lingkungan
8. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program ini didukung oleh kegiatan : a. Pengujian Emisi / Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri b. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair c. Pembangunan
Tempat
Pembuangan
Benda
Padat
/
Menimbulkan Polusi 9. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan dan/atau Usaha Program ini didukung oleh kegiatan :
Cair
yang
79 a. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang LH b. Penegakan Peraturan Perundang-undangan di bidang LH c. Penyelesaian
Pengaduan
Dugaan
Pencemaran
dan
Perusakan
Lingkungan Hidup 10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LH Program ini didukung oleh kegiatan : a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat b. Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli LH c. Pengembangan Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan LH 11. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
80 BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Mengacu pada salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian misi ke 7 yang terkait dengan bidang lingkungan hidup yakni Meningkatkan
kebersamaan
masyarakat
dalam
mewujudkan
pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sasaran pada misi tersebut meliputi : (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan (2) Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif. Maka Badan Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi sasaran yang pertama yaitu meningkatnya kualitas
lingkungan hidup.
Adapun indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target capaian ini ditetapkan dengan mengacu pada target IKLH nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2019 sebesar 68,50. Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD menunjukkan nilai IKLH Kabupaten Malang sebesar 51,07. Target capaian mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 berturut-turut disesuaikan dengan target nasional yaitu sebesar 54,56; 59,78; 65,02 dan 68,50. Sedangkan target untuk tahun 2020 sampai dengan akhir periode RPJMD ditetapkan sesuai dengan nilai akhir target nasional sebesar 68,50. Guna pencapaian sasaran tingkat daerah tersebut, ditetapkan 2 (dua) kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung sasaran daerah, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara; 2. Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
81 Dari kinerja utama tersebut ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu indikator kinerja utama dari kinerja utama pertama : 1. Indeks Pencemaran Air (IPA); 2. Indeks Pencemaran Udara (IPU); Serta indikator kinerja utama dari kinerja utama kedua : 3. Indeks Tutupan Hutan (ITH). Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja utama adalah melalui 6 (enam) program utama yaitu : 1. Program Pengembangan Kinerja Persampahan; 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi; 4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup; 5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial. Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung
pencapaian
tujuan
ditampilkan pada Tabel 6.1.
dan
sasaran
RPJMD
secara
rinci
82 Tabel. 6.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
Target Capaian Setiap Tahun
1
Indeks Pencemaran Air
51,11
54,60
59,83
65,05
68,54
68,54
68,54
68,54
2
Indeks Pencemaran Udara
87,64
91,13
96,36
96,36
99,84
99,84
99,84
99,84
3
Indeks Tutupan Hutan
23,61
27,10
32,33
41,48
44,97
44,97
44,97
44,97
Catatan : Ketiga Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup tersebut merupakan pendukung dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Kabupaten Malang.
83 BAB VII PENUTUP Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021 ini merupakan salah satu
dokumen
perencanaan
resmi
daerah
yang
dipersyaratkan
untuk
mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode 5 tahun. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 ini didalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan
Rencana
Kerja
(Renja)
yang
merupakan
dokumen
perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PD, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud. Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG,
TRIDIYAH MAISTUTI
LAMPIRAN 1.
INDIKATOR KINERJA Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan fungsi LH melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara. Sasaran 1.1 : Terpeliharanya kualitas air
Program 1 : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
Persentase peningkatan pemenuhan baku mutu kualitas air
𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 % (𝑛 − 1) Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n – 1) = realisasi tahun lalu
Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu
Jumlah hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu x 100% Jumlah pemantauan kualitas air yang dilakukan
Program 2 : Peningkatan Pengendalian Polusi
Persentase pemenuhan baku mutu air limbah
Jumlah hasil pengujian kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu Jumlah pengujian kualitas x 100% air limbah yang dilakukan
Program 3 : Pembinaan Lingkungan Sosial
Cakupan IPAL yang dibangun
Jumlah IPAL yang dibangun Jumlah target IPAL x 100% yang dibangun sampai akhir periode
Sasaran 1.2 : Terpeliharanya kualitas udara
Program 1 : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
Program 2 : Peningkatan Pengendalian Polusi
Persentase peningkatan pemenuhan baku mutu kualitas udara
𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 % (𝑛 − 1) Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n – 1) = realisasi tahun lalu
Persentase hasil pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu
Jumlah hasil pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu x 100% Jumlah pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan
Persentase pemenuhan baku mutu udara emisi
Jumlah hasil pengujian kualitas udara emisi yang memenuhi baku mutu x 100% Jumlah pengujian kualitas udara emisi yang dilakukan
1
Tujuan 2 : Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran 2.1 : Peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
Cakupan kegiatan/ usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan
Jumlah kegiatan dan atau usaha yang taat terhadap peraturan Jumlah pengawasan yang x 100% dilakukan pada kegiatan dan atau usaha
Persentase peningkatan 𝑛 − (𝑛 − 1) jumlah pelaku 𝑥 100 % (𝑛 − 1) usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen Keterangan : lingk n = realisasi tahun berjalan (n – 1) = realisasi tahun lalu
Persentase peningkatan 𝑛 − (𝑛 − 1) jumlah kelompok 𝑥 100 % (𝑛 − 1) masyarakat yang berperan dalam Keterangan : pengendalian n = realisasi tahun berjalan lingkungan (n – 1) = realisasi tahun lalu Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu
Persentase ketersediaan data/ informasi SDA dan LH yang dapat diakses
Jumlah hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu x 100% Jumlah pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan Jumlah data dan informasi SDA dan LH yang dapat diakses x 100% Jumlah data dan informasi SDA dan LH yang seharusnya tersedia
2
Tujuan 3 : Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan Sasaran 3.1 : Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air
Persentase peningkatan sumber air yang dikonservasi
Sasaran 3.2 : Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi
Persentase peningkatan tutupan vegetasi
Sasaran 3.3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi LH dan pengendalian dampak perubahan iklim
Persentase peningkatan jumlah kader/kelompok masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA
𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 % (𝑛 − 1) Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n – 1) = realisasi tahun lalu
𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 % (𝑛 − 1) Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n – 1) = realisasi tahun lalu
𝑛 − (𝑛 − 1) 𝑥 100 % (𝑛 − 1) Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n – 1) = realisasi tahun lalu
Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Cakupan lokasi perlindungan dan konservasi SDA yang dilakukan
Jumlah lokasi perlindungan dan konservasi SDA yang dilakukan x 100% Jumlah data dan informasi SDA dan LH yang seharusnya tersedia
3
2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.
Indeks Pencemaran Air
Perhitungan indeks kualitas air dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Kualitas air dihitung menggunakan metode Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan formula :
2.
Indeks Pencemaran Udara
Perhitungan indeks pencamaran udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Kualitas udara dihitung menggunakan metode Indeks Pencemaran Udara (IPU) dengan formula :
IPU = 3.
Indeks Tutupan Hutan
IPNO2 + IPSO2 2
Indeks Tutupan hutan menggunakan formula :
dihitung
ITH = 100 − ((84,3 − (𝑇𝐻 𝑥 100))𝑥
dengan
50 ) 54,3
4
3. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Lingkungan Hidup
No
Tujuan
Indikator Tujuan
Target Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Sasaran
Indikator Sasaran
Kondisi Awal
Target Kinerja Sasaran Tahun
Kondisi Akhir
2016
2017
2018
2019
2020
40%
1%
1%
1%
1%
1%
45%
85%
1%
1%
1%
1%
1%
90%
Misi 7 : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup 1
Meningkatkan kualitas dan fungsi LH melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara
Indeks Pencemaran Air
51,11
68,54
Terpeliharanya kualitas air
Persentase peningkatan pemenuhan baku mutu kualitas air Catatan : Data dari hasil pemantauan kualitas limbah cair
Indeks Pencemaran Udara
87,64
99,84
Terpeliharanya kualitas udara
Persentase peningkatan pemenuhan baku mutu kualitas udara Catatan : Data dari hasil pemantauan kualitas limbah cair
2
Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan LH
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat (dihitung berdasar dari rata-rata indikator sasaran)
34,88%
77,55%
Peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangundangan Catatan : Data sesuai hasil pengawasan Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan
Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengendalian lingkungan
73%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
936 dokumen dari 2957 kegiatan/ usaha
3%
5%
10%
13%
16%
21%
(47,65%)
(52,65%)
16,7%
16,7%
31,65%
0%
(34,65%) (36,65%) (41,65%) (44,65%)
16,7%
16,7%
16,7%
16,7%
3
Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan
Indeks Tutupan Hutan
23,61
44,97
Terpeliharanya daerah resapan air dan sumber air
Persentase sumber air yang dikonservasi Catatan : Target prioritas 150 sumber
Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi
Persentase peningkatan tutupan vegetasi Catatan: Data awal dan capaian berdasar data penambahan tutupan vegetasi dari MPH
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi LH dan pengendalian dampak perubahan iklim
Persentase peningkatan kader/kelompok masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan konservasi SDA Catatan: Target 25 kader lingkungan yang mendapat pelatihan Proklim
99 sumber
12%
12%
16%
16%
16%
16%
50.838,34 ha
3%
3%
3%
3%
3%
15%
100%
18 kelompok /kader
3 kelompok /kader
100%
100%
100%
100%
