MANAJEMEN EKOREGION MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Suatu Tinjauan Tentang Green Economic) IAN NURPATRIA SURYAWAN STIE TRISAKTI
[email protected] Abstrak Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Ekoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Semua kegiatan ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam harus berbasis ekoregion dimana setiap kegiatan eksplorasi sumber daya alam harus melalui tahapan AMDAL, karena banyak korporasi yang menyalahgunakan arti dari Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 yang berkaitan dengan konsep “hak menguasai negara” dan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dalam operasionalisasinya diwujudkan dalam berbagai undang-undang seperti: UUPA, UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan lain-lain, dengan mengatas-namakan tanah negara, hutan negara dan sebagainya secara langsung atau tidak langsung telah mengurangi hak masyarakat adat/lokal untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam yang bersangkutan. Kata Kunci: Green Economic, Manajemen, Ekosistem, Bioregion, Ekoregion, AMDAL.
PENDAHULUAN Green Economic merupakan bagian dari kegiatan ekonomi kemasyarakatan yang mengandalkan sumber daya alam tetapi tanpa merusak sumber daya alam tersebut. Kegiatan perekonomian tersebut dapat berupa kegiatan pertambangan, penggunaan tanah kawasan hutan dan lain-lain. Menurut Biro Lingkungan dan Teknologi DPE (1998, 7) berbagai kegiatan yang mengeksploitasi sumberdaya alam banyak menimbulkan kerusakan serta pencemaran lingkungan yang mana pencemaran tersebut selanjutnya akan menimbulkan dampak turunan yang akhirnya dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat. Untuk menyikapi hal ini, sebenarnya Pemerintah Indonesia telah menaruh
perhatian secara khusus terhadap masalah pencemaran lingkungan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan telah disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Terdapat strategi pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
45
Media Bisnis
Lingkungan hidup sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, temasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Semendawai (2005) terdapat banyak pemberitaan di berbagai media massa yang mengulas tentang korporasi yang melakukan kejahatan sekarang ini bukanlah hal yang langka. Menurut Kepala Divisi HUKAMAS Perum Perhutani (2010, 145) banyak bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi termasuk perusakan lingkungan hidup dimana bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini ternyata tidak hanya terjadi pada masa-masa sekarang saja, tetapi sudah berlangsung sejak lama, seperti banyaknya gangguan yang dihadapi oleh Perum Perhutani dalam mengelola kawasan hutan, mulai dari pencurian sampai dengan penjarahan hutan dan banyaknya gugatan dari masyarakat. Bethan (1998, 28) menyatakan tentang teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan tindak pidana, seperti teori identification doctrine, aggregation doctrine yang lahir jauh pada awal abad ke-20, maka dari itu untuk menghilangkan pencemaran, maka pemerintah pusat melalui pemerintah daerah setempat mengharuskan setiap korporasi yang melakukan penambangan harus membuat dokumen tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mana wajib dilakukan secara penuh, artinya setiap tahap yang ada dalam AMDAL harus disusun secara cermat sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Hal tersebut didukung oleh Departemen Pertambangan dan Energi (1995, 236) yang menyatakan bahwa masalah lingkungan yang dapat timbul akibat usaha eksplorasi sumber daya alam seperti pertambangan memang beraneka ragam sifat dan bentuknya, seperti: Usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah (landimpact) sehingga akan dapat
46
Maret
mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya: (1) Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain; pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing serta buangan tambang yang mengandung zatzat beracun. Gangguan juga berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan eksplosive (bahan peledak) dan gangguan lainnya; (2) Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang dan gempa. Banyak korporasi yang menyalahgunakan arti dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan konsep “hak menguasai negara” dan “untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”, yang dalam operasionalisasinya diwujudkan dalam berbagai undang-undang seperti: UUPA, UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan lain-lain, dengan mengatasnamakan tanah negara, hutan negara dan sebagainya secara langsung atau tidak langsung telah mengurangi hak masyarakat adat/lokal untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam yang bersangkutan.Green economic belum dianggap perlu oleh para korporasi. Menurut Siswanto (2005, 31) upaya pelestarian terhadap masalah lingkungan hidup sangat kompleks dan pemecahan masalahnya memerlukan perhatian yang bersifat komperehensif dan menjadi tanggungjawab pemerintah yang didukung pertisipasi masyarakat sehingga pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada dasar hukum yang jelas dan menyeluruh sehingga diperoleh suatu kepastian hukum. PEMBAHASAN Bethan (2008, 26-27) menegaskan aspek fundamental yang melandasi prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu AMDAL yang memiliki kekuatan untuk membantu mengidentifikasi, menganalisis dan
2012
memberi solusi dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Munn (dalam Soemartono, 1996) memiliki pernyataan bahwa AMDAL merupakan alat untuk memperkirakan, menilai, dan mengkomunikasikan dampak lingkungan dari suatu proyek. Sementara Hardjasoemantri (2009, 252) berpendapat bahwa AMDAL adalah suatu studi tentang dampak yang telah direncanakan dari kegiatan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan. Zaidun (2008, 27) memaparkan perspektif AMDAL terkait dengan strategi perencanaan pembangunan yang menyatakan posisi AMDAL merupakan suatu fase mekanisme yang berperan sebagai alat penyaring atas perencanaan suatu kegiatan pembangunan agar dapat tetap selaras dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang terpadu sehingga menempatkan posisi AMDAL sebagai salah satu perangkat dalam pengelolaan lingkungan. AMDAL memiliki peran yang strategis dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup. AMDAL memiliki peran ganda, yang mana AMDAL berfungsi melestarikan lingkungan hidup dan membuat masyarakat menjadi hidup lebih menghargai lingkungan walaupun mata pencahariannya menjadi penambang. Drupsteen (dalam Hardjasoemantri 2009, 41) mengemukakan tentang hukum lingkungan merupakan hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam arti seluas-luasnya yang mana ruang lingkupnya berkaitan dan ditentukan oleh pengelolaan lingkungan dan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Menurut UndangUndang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 14, 28, 29 ayat (2), 36, 36 ayat (4): (1) AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 14); (2) Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL (Pasal 28); (3) Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun Kab/Kota wajib memiliki lisensi
Ian Nurpatria Suryawan
AMDAL (Pasal 29, Ayat (2)); (4) AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan penerbitan izin lingkungan (Pasal 36); (5) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya (Pasal 36, Ayat (4)); Lebih lanjut, menurut Prof. Koesnadi menyatakan AMDAL merupakan instrumen pengaman masa depan dan ekoregion untuk mempermudah menyusun dokumen-dokumen AMDAL. Manajemen Ekoregion untuk Meningkatkan Green Economy. Pada saat dimulainya kegiatan terhadap eksplorasi sumber daya alam, maka harus dilakukan AMDAL terhadap kelayakan kegiatan tersebut. Pada siklus tahap awal biasanya memiliki biaya tinggi, karena terdapat biaya untuk eksplorasi tahap awal dan biaya awal lainnya. Korporasi seringkali tidak melakukan AMDAL karena terlanjur melakukan eksplorasi dengan biaya tinggi sehingga walau tidak layak dan rawan terhadap kerusakan lingkungan, eksplorasi diteruskan. Pada tahap berikutnya adalah jumlah hasil eksplorasi sumber daya alam yang volumenya terus bertambah, sehingga korporasi mulai mendapat keuntungan yang cukup signifikan tetapi lingkungan makin rusak. Sebenarnya penelitian yang berkiblat pada Green Economic telah banyak dilakukan oleh para peneliti Indonesia yang mana salah satunya dilakukan oleh para mahasiswa Universitas Diponegoro yang memenangi kompetisi LIPI untuk Pemilihan Peneliti Remaja Indonesia tahun 2011 yang menggunakan bahan baku dari minyak jelantah dan abu kulit buah kapuk randu yang berhasil diolah menjadi sabun mandi cair (Kompas, Jumat, 28 Oktober 2011). Penemuan tersebut dapat dimaksimalkan menjadi suatu industri oleh masyarakat Indonesia tanpa merusak lingkungan (Green Economic). Mengenai kegiatan Green Economic diatur dalam Pasal 1 UU No. 4 - Tahun 2009 angka 25, 26 dan 27 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB), yaitu: 25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang
47
Media Bisnis
selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; 26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya; 27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Dalam hal Green Economic juga diatur dalam Pasal 15, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang menyebutkan : “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.” Menurut sumber dari situs Kementrian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa UndangUndang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mendefinisikan ekoregion sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup, sehingga memiliki maksud: Penetapan ekoregion memiliki perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjamin perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. (1) Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, iklim,
48
Maret
daerah aliran sungai, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan (pasal 7 ayat (2)); (2) Ekoregion memiliki fungsi pengelolaan, menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam; (3) Ekoregion bersifat berhirarki yaitu tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan dan tingkat yang lebih detail; (4) Batas ekoregion tidak bergantung pada batas wilayah administrasi. Lebih lanjut Kementerian lingkungan Hidup menyatakan, bahwa peta ekoregion Nasional ini merupakan hasil kerjasama dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) sebagai lembaga yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan di bidang informasi geospasial dengan menggunakan pendekatan sistem lahan yang sudah tersedia di Bakosurtanal serta melibatkan para pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Gajah Mada (UGM) sehingga penetapan Ekoregion Nasional ini merupakan dasar penetapan ekoregion Pulau, Provinsi, dan Kabupaten / Kota untuk arahan dalam rangka mengenali potensi dan permasalahan wilayah yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Menurut Haryanto (dalam Saleng 2004, 119) penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik agar tidak merusak lingkungan harus memenuhi prinsipprinsip keadilan antar generasi yang meletakkan 3 (tiga) kewajiban mendasar bagi generasi sekarang dalam hal melakukan konservasi sumber daya alam, yaitu: (1) Conservation of option, menjaga generasi mendatang dapat memilih kuantitas keaneka-ragaman sumber daya alam; (2) Conservation of quality, menjaga lingkungan agar lestari; (3) Conservation of access, menjamin generasi mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
2012
Sudrajat (2010, 148) mengemukakan konsep pemberdayaan masyarakat yang dituangkan ke dalam UU Pertambangan, Mineral dan Batu Bara merupakan penggabungan upaya kegiatan usaha hasil sumber daya alam dengan penciptaan kesejahteraan rakyat yang merupakan wilayah tugas dan fungsi negara, dimana negara memiliki otoritas atas hasil dari sumber daya alam yang dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini tetap harus melalui proses AMDAL agar lingkungan hidup tetap lestari. Pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga proses pengelolaan lingkungan hidup tentu sangat perlu adanya peranserta masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan dengan sebaik mungkin. Masyarakat merupakan peranan terpenting dalam hal ini. Alasannya, mengenai pengelolaan lingkungan hidup diperuntukkan bagi masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan keseimbangan dalam berinteraksi dengan alam. Akan tetapi ada pula masyarakat yang belum mengetahui pentingan bersahabat dengan alam. Banyak kita temui berbagai permasalahan alam yang ditimbulkan oleh ulah manusia itu sendiri dan juga berakhir bencana yang mereka tuai sendiri. Misalnya saja akibat polusi yang berasal dari kendaraankendaraan bermotor ataupun asap pabrik yang pastinya dapat merusak lingkungan. Potensi Ekonomi Berbasiskan Ekoregion Efendi (2011, 105) mengemukakan bahwa Rudolf Diesel (1895) dari Jerman adalah yang pertama kali memperkenalkan penggunaan bahan bakar minyak nabati yang dipamerkan pada World Exhibition di Paris tahun 1900, kemudian Henry Ford mendesain mobil berbahan bakar ethanol. Efendi (2011) juga mengemukakan sehubungan dengan melambungnya harga bahan bakar fosil serta dampaknya terhadap pemanasan global makin menjadi-jadi maka energi alternatif berbasis bio-massa dikembangkan lagi. Mawardi (2010) mengatakan bahwa pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selalu
Ian Nurpatria Suryawan
tidak dapat menghindari penggunaan sumberdaya alam, akan tetapi eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan akan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Mawardi melalui situs Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, yang dapat mempengaruhi dan mempengaruhi oleh lingkungan hidupnya, membentuk dan dibentuk oleh lingkungan hidupnya. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya adalah sirkuler, berarti jika terjadi perubahan pada lingkungan hidupnya maka manusia akan terpengaruh. Lebih lanjut Mawardi menyatakan bahwa dalam suatu penelitian terdapat 287 peraturan daerah di Jawa terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, ternyata 148 diantaranya justru eksploitatif dan merusak lingkungan hidup dan meningkatkan risiko bencana sehingga sangat merugikan dan berpotensi merusak lingkungan hidup Indonesia, melalui UndangUndang nomor 32 tahun 2009 yang memberikan pembagian tugas dan wewenang yang jelas kepada masing-masing pihak dengan menegaskan bahwa tidak hanya pemerintah pusat yang mempuyai tugas dan wewenang melindungi lingkungan, namun juga Pemerintah Daerah (PEMDA) harus memperhatikan dan melindungi lingkungan hidup. Dalam hal ini, Mawardi menegaskan bahwa terdapat Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010 - 2014 yang mengatur mengenai pengembangan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup perlu dilakukan berbagai upaya seperti menyusun, menyempurnakan, dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup, meratifikasi konvensi internasional di bidang lingkungan hidup dan instrumennya, mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana dekonsentrasi lingkungan, meningkatkan peran serta masya-
49
Media Bisnis
rakat mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam meningkatkan “Check and balances” melalui pola kemitraan, kegiatan adiwiyata, kegiatan aliansi strategis masyarakat peduli lingkungan, mengembangkan Debt for Nature Swaps (DNS) pada bidang lingkungan hidup, menyusun panduan ekonomi ekosistem lahan basah, melakukan kajian ekonomi ekosistem terumbu karang dan ekosistem padanglamun, program insentif lingkungan, kerangka Indonesia Environment Fund Stategy, dan proposal pendanaan lingkungan dari luar negeri serta integrasi instrumen lingkungan dalam perbankan nasional, serta menyusun buku panduan penyusunan PDRB Hijau. Gunawan (2007) menyatakan bahwa manusia sesuai kodratnya diberikan kelebihan ilmu pengetahuan yang secara alami dapat muncul dengan sendirinya tergantung kepada kepekaan dalam menanggapi atau pun membaca fenomena alam dan kemudian menerjemahkan kedalam dunia nyata sebagai tindakan nyata manusia, sehingga manusia selalu diuji kepekaannya dalam menanggapi tanda-tanda alam, untuk itu manusia selalu meningkatkan kemampuan budaya, mulai dari budaya yang hanya sekedar untuk mempertahankan hidup hingga budaya untuk membuat rekayasa menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, sejahtera, dan berkelanjutan. Lebih lanjut Gunawan (2007) melihat bahwa manusia dalam setiap memanfaatkan sumberdaya alam (SDA) yang pada dasarnya dengan kemampuan teknologi yang dikuasainya dalam implementasinya lebih mementingkan aspek ekonomi (mencari keuntungan sebesar-besarnya) dari pada kepentingan ekologi (prinsip kelestarian) dimana kegiatan ekonomi menjadi acuan dalam setiap manajemen sumberdaya alam agar sesuai dengan investasi yang ditanamkan dan waktu serta ruang yang disediakan terbatas. Menurut Baiquni dan Susilawardani (2002) bahwa realitas pertumbuhan ekonomi ternyata justru memperluas kesenjangan dan berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh banyak orang, terutama di negara miskin dan sedang berkembang. Lebih lanjut
50
Maret
dikatakan, bahwa keangkuhan negara maju dalam mengeksploitasi sumberdaya alam dan memonopoli perdagangan global, telah menyebabkan sejumlah krisis ekonomi dan krisis ekologi, bahkan menimbulkan berbagai krisis kemanusiaan, seperti kemiskinan, kelaparan dan konflik peperangan. Sementara pemanasan global dan kerusakan ozon (global warming) merupakan salah satu contoh pola konflik yang bersifat global. Kerusakan lingkungan global merupakan kontribusi semua pihak terutama negara maju dan orang kaya yang mengkonsumsi energi dan membuang limbah lebih besar, dibandingkan negara sedang berkembang dan orang miskin. Dampak lingkungan global paling banyak diderita oleh orang miskin di negara yang sedang berkembang padahal mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Sebaliknya orang kaya di negara maju dapat mengatasi dampaknya untuk menyelamatkan diri sendiri dengan berbagai cara dan teknologi yang semuanya bisa mereka bayar. Menurut situs http://hmit.wordpress.com bahwa manajemen yang menempatkan SDA sebagai suatu modal umumnya berorientasi pada eksploitasi secara maksimal maka ciri utama dari manajemen ini adalah pihak-pihak yang mengklaim sebagai penguasa yang sah dari SDA tersebut. Akibatnya ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Bila terjadi fraksi maka mereka yang terlibat akan sibuk mencari pihak yang sebaiknya disalahkan dan berusaha untuk mencari kemenangan. Akibatnya substansi terpenting dari permasalahan yaitu kerusakan SDA justru terabaikan. Model manajemen seperti ini diterapkan di banyak kawasan. Salah satu contoh kecilnya adalah di kawasan hutan lindung Yeh Embang yang kasusnya terus berkembang ke arah negatif (Bali Post, 9 Februari 2007). Lebih lanjut dikatakan di dalam situs http://hmit.wordpress.com bahwa kerusakan alam yang semakin parah di berbagai belahan bumi ini mungkin dapat menginspirasi kita untuk kembali pada manajemen SDA dimasa awal peradaban manusia, akan tetapi dalam
2012
perkembangannya, kebutuhan manusia jelas tidak mendukung diterapkannya manajemen seperti ini secara utuh. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa perbaikan pada sistemnya. Manajemen yang dimaksud adalah manajemen berorientasi pada konservasi, yaitu ekoregion, pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis pemeliharaan lingkungan. Menurut Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada melalui situs http://geo.ugm.ac.id/ menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sektor Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup perlu memperhatikan penjabaran lebih lanjut mandat yang terkandung dari Program Pembangunan Nasional, yaitu pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumberdaya alam yang dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hasil dari KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development - WSSD) di Johannesburg Tahun 2002, Indonesia aktif dalam membahas dan berupaya mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup, maka diputuskan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain, dalam hal ini konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada situs http://geo.ugm.ac.id/ menyatakan
Ian Nurpatria Suryawan
bahwa program itu mencakup: (1) Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah; (2) Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi serta Rehabilitasi Sumber Daya Alam.Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasankawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif; (3) Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan; (4) Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan,
51
Media Bisnis
serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten; (5) Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersedianya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan. KESIMPULAN (1) Green Economic merupakan suatu bagian dari kegiatan ekonomi kemasyarakatan yang mengandalkan sumber daya alam tetapi tanpa merusak sumber daya alam tersebut. Kegiatan perekonomian tersebut dapat berupa kegiatan pertambangan, penggunaan tanah kawasan hutan; (2) Pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu upaya terpadu berupa manajemen lingkungan yang bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup; (3) Banyak korporasi yang menyalahgunakan arti dari Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 yang berkaitan dengan konsep “hak menguasai negara” dan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dalam operasionalisasinya diwujudkan dalam berbagai undang-undang seperti: UUPA, UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan lain-lain, dengan mengatas-namakan tanah negara,
52
Maret
hutan negara dan sebagainya secara langsung atau tidak langsung telah mengurangi hak masyarakat adat/lokal untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam yang bersangkutan; (4) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sudah cukup memadai, namun demikian di dalam pelaksanaannya, termasuk dalam pengawasan, pelaksanaannya memerlukan mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini sangat terkait dengan niat baik pemerintah termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan pihakpihak yang berkepentingan untuk mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya agar prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dapat terselenggara dengan baik. Dalam hal ini, pembangunan pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat, maka aspirasi dari masyarakat perlu didengar dan program-program kegiatan pembangunan betulbetul yang menyentuh kepentingan masyarakat; (5) Bethan (2008) menegaskan terdapat aspek fundamental yang melandasi prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup seperti telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu AMDAL yang memiliki kekuatan untuk membantu mengidentifikasi, menganalisis dan memberi solusi dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup; (6) Sudrajat (2010) mengemukakan konsep pemberdayaan masyarakat yang dituangkan ke dalam UU Pertambangan, Mineral dan Batu Bara merupakan penggabungan upaya kegiatan usaha hasil sumber daya alam dengan penciptaan kesejahteraan rakyat yang merupakan wilayah tugas dan fungsi negara, dimana negara memiliki otoritas atas hasil dari sumber daya alam yang dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (7) Efendi (2011) mengemukakan bahwa Rudolf Diesel (1895) dari Jerman adalah yang pertama kali memperkenalkan penggunaan bahan bakar minyak nabati yang dipamerkan pada World Exhibition di Paris tahun 1900, kemudian Henry Ford mendesain mobil berbahan bakar ethanol; (8) Mawardi (2010) mengatakan
2012
bahwa pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selalu tidak dapat menghindari penggunaan sumberdaya alam, namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan akan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan; (9) Gunawan (2007) menyatakan bahwa manusia sesuai kodratnya diberikan kelebihan ilmu pengetahuan yang secara alami dapat muncul dengan sendirinya tergantung kepada kepekaan dalam menanggapi ataupun membaca fenomena alam dan kemudian menerjemahkan ke dalam dunia nyata sebagai tindakan nyata manusia; (10) Menurut Baiquni dan Susilawardani (2002) bahwa realitas pertumbuhan ekonomi ternyata justru memperluas kesenjangan dan berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh banyak orang, terutama di negara miskin dan sedang berkembang; (11) Menurut situs Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dari pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sektor Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup perlu memperhatikan penjabaran lebih lanjut mandat yang terkandung dari Program Pembangunan Nasional, yaitu pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumberdaya alam yang dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan
Ian Nurpatria Suryawan
budaya masyarakat lokal serta penataan ruang, sehingga Indonesia berupaya aktif dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development-WSSD) bertempat di Johannesburg Tahun 2002 untuk membahas dan berupaya mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup, maka diputuskanlah untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilarpilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain, dalam hal ini konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (12) PROPENAS memiliki program yaitu: Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam, Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup serta Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
REFERENSI: Baiquni, M. dan Susilawardani. 2002. Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia. Yogyakarta: ideas dan Trans Media Global Wacana. Bali Post, 9 Februari 2007. Bethan, Syamsuharya. 2008. Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional. Bandung: PT Alumni. Biro Lingkungan dan Teknologi DPE. 1998. Pelaksanaan AMDAL Kegiatan Pertambangan dan Energi. Jakarta.
53
Media Bisnis
Maret
Departemen Pertambangan dan Energi.1995.50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan. Jakarta. Effendi, Hefni. 2011. Senarai Bijak Terhadap Alam dan Inspiratif dalam Gagasan. Bogor: PT Penerbit IPB Press. Gunawan, Totok. 27 Oktober 2007.Makalah: Pendekatan Ekosistem Benteng Lahan Sebagai Dasar Pembangunan Wilayah Berbasis Lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Seminar Nasional Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Kompas, Jumat, 28 Oktober 2011. http://geo.ugm.ac.id/ http://www.menlh.go.id http://hmit.wordpress.com Mawardi, Ikhwanuddin. 28 Desember 2010. Pembangunan Yang Berorientasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (Kasus Pulau Jawa). Blog Bappenas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. http://www.bappenas.go.id Saleng, Abrar. 2004. Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press. Semendawai, A.H. 2005. Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP, ELSAM. Jakarta. Subadi. 2010. Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 2003. Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: PT Pradnya Paramita. Sudrajat, Nandang. 2010. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum.Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. Sunarso, Siswanto. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Rineka Cipta. Jakarta. S.W. Sumardjono, Prof. Maria, dan Dwi Diantoro, Totok. 2009.Naskah Akademis: Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 33 ayat (3). Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB) beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) beserta peraturan pelaksanaannya.
54
