BAB II BAGAIMANA PERANAN PEMERINTAH DI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN DAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
A. Peranan Pemerintah di dalam pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum membahas bagaimana peranan Pemerintah di dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui Undang-Undang Dasar 1945, ada baiknya terlebih dahulu penulis menjabarkan apa sebenarnya tugas dan fungsi dasar daripada Pemerintah, menurut Moh Kusnardi, “ Pemerintahan sebagai urusan-urusan yang dilakukan oleh suatu negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat atau warganya dan kepentingan rakyatnya serta menjalankan dan melaksanakan tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif.” 10 Sedangkan menurut C. F. Strong, “Pemerintahan dalam arti luas sebagai aktivitas badan-badan publik yang terdiri dari kegiatan-kegiatan eksekutif, legislatif dan yuridis dalam upaya mencapai tujuan sebuah negara. Dalam arti yang sempit, beliau mengungkapkan bahwa pemerintahan merupakan segala bentuk kegiatan badan publik dan hanya terdiri dari badan eksekutif.” 11 Dari kedua definisi di atas tentang Pemerintah dan fungsi pokoknya dalam suatu Pemerintahan, penulis melihat ada beberapa tugas dan fungsi dasar daripada Pemerintah, yaitu mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, dan untuk mencapai tujuan tersebut peranan penting yang hanya dapat dilakukan pemerintah adalah dengan membuat
10
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983,”Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”, Sinar Bakti, Jakarta, hlm 69 11 C.F. Strong, Konsitusi-Konstitusi Politik Modern, Bandung: Nuansa Nusa Media, 2004, hlm 91
lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki kegiatan eksekutif, legislatif, dan yuridis. Sehingga Dapat di Simpulkan Pemerintah adalah pembuat regulasi dasar untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan bersama dalam suatu pemerintahan. Secara Normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum, namun dalam praktiknya penerapan prinsip ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Ada negara yang begitu ketat berpegang pada prinsip ini, namun ada pula negara yang tidak begitu ketat menerapkannya. Artinya untuk hal-hal atau tindakantindakan pemerintah yang tidak begitu fundamental, penerapan prinsip tersebut dapat diabaikan. 12 Hal ini di namakan dengan asas legalitas, maka dengan demikian pada Bab II ini penulis akan membahas bagaimana hierarki perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga lahirnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2013, guna menegakan peranan pemerintah dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Pasal 28C ayat 1, dan ayat 2 Perubahan Kedua, mengatakan : 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya 13
12 13
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,(Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 93 Republik Indonesia, 1945. Undang-Undang Dasar. Sekretariat Negara. Jakarta
Dari Pasal 28C ayat 1 dan ayat 2 ini, penulis berpendapat bahwasanya UndangUndang Dasar 1945 mendukung hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah masyarakat daripada Warga Negara Indonesia, tentu saja Pemerintah Pusat dalam kewenangannya yang sudah kita bahas sebelumnya sebagai pembuat regulasi, atau peranan legislatifnya. Perlu memberikan atribusi tugas dan wewenangnya dalam bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga, dimana hal ini bisa disebut delegated legislator. 14 Seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah guna menciptakan wewenang-wewenang Pemerintahan Kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara Tertentu. 15 Hal ini akan lebih rinci penulis bahas dalam sub bab berikutnya dimana penulis akan mencoba untuk menganalisa Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah terkait dengan Pemberdayaan dan Kesejahatraan Keluarga, sehingga dapat dengan mudah dilihat atribusi wewenang bagaimana yang muncul dari peranan Pemerintah ini. Dalam Bab V daripada Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kementerian Negara, pada pasal 17 mengemukakan seperti ini : 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (Perubahan Pertama) 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. (Perubahan ketiga) 16 Dari Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 penulis melihat wewenang yang di miliki oleh Presiden untuk menggunakan, mengangkat, sekaligus memberhentikan Menteri Negara. 14
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,(Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 101 Ridwan HR. Ibid. 16 Republik Indonesia, 1945. Undang-Undang Dasar. Sekretariat Negara. Jakarta 15
Sedangkan dalam ayat 3 kementrian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan dalam ayat 4 segala pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Dari pasal ini penulis menyimpulkan Pemerintah menggunakan Kementerian-Kementerian yang dipilih langsung oleh Presiden selaku kepala Negara guna membantu Pemerintah dalam menjalankan Peranan dan memenuhi maksud tujuan daripada Pemerintah terhadap masyarakatnya, tentu saja hal ini termasuk di dalamnya adalah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan dimana memiliki luas total 1.904.569 km2 , terdiri dari 13.466 pulau, dan memiliki perkiraan penduduk pada 2015 adalah 255.461.700 jiwa. 17 Tentu saja dari data yang dikemukakan ini sulit kita bayangkan bagaimana apabila pemerintah pusat sendiri bekerja untuk mengurus kepentingannya guna menjalankan peran dan fungsi pemerintahannya, termasuk di dalamnya peranan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat tentu akan menjadi mustahil. Maka berdasarkan Bab VI Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, 18A, 18B tentang Pemerintahan Daerah, yang berisi sebagai berikut : Pasal 18 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (perubahan kedua) 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.(Perubahan kedua)
17
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia, diakses pada 9 mei 2015
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (Perubahan kedua) 4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.(Perubahan Kedua) 5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (Perbuhan Kedua) 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.(Perubahan Kedua) 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. (Perubahan kedua) Pasal 18A 1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang
dengan
memperhatikan
kekhususan
dan
keragaman
daerah.(perubahan Kedua) 2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan
secara
undang.(Perubahan Kedua)
adil
dan
selaras
berdasarkan
undang-
Pasal 18B 1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus
atau
bersifat
istimewa
yang
diatur
dengan
undang-
undang.(Perubahan kedua) 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 18 Dalam Pasal 18, 18A, dan 18B membahas secara rinci bagaimana peranan Pemerintahan Daerah secara hierarkis guna mendukung Pemerintah Pusat dalam menjalankan Peranan, Tugas, dan Fungsinya termasuk tentang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Pasal 18 ayat 1,2 dan 5 Pemerintah Daerah menerima atribusi kewenangan untuk mengurus kepentingan daerahnya sendiri baik secara otonomi maupun tugas perbantuan daripada Pemerintah Pusat, dan Hal ini diatur dalam berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan, hal ini akan penulis bahas lebih rinci dalam sub bab berikutnya. Di Pasal 18A ayat 1 pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dimana hal ini mempertimbangkan keragaman dan kekhususan daripada daerah-daerah, dan hal ini diatur dalam Undang-Undang yang terkait, dan akan penulis bahas dalam sub bab berikutnya. Maka dari uraian diatas, Penulis merasa bahwasanya guna memenuhi Peranan Pemerintah di dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga perlu peran serta daripada Pemerintahan Daerah, sehingga maksud tujuan Pemerintah Pusat dalam memberdayakan masyarakat akan tersebar ke daerah-daerah dimana ruang lingkup kekuasan Negara Republik Indonesia. Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga seperti tertuang di 18
Republik Indonesia, 1945. Undang-Undang Dasar. Sekretariat Negara. Jakarta
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat atribusi kewenangannya yang akan di limpahkan kepada Kementerian yang di atur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, serta kepada Pemerintahan Daerah yang di atur dalam pasal 18, 18A, dan 18B UndangUndang Dasar 1945. Karena dalam Pemberdayaan Masyarakat tentu mustahil apabila Pemerintah Pusat sendiri yang berkerja didalamnya, sehingga dengan melibatkan Kementerian terkait, serta Pemerintahan Daerah hal ini akan terwujud secara merata, dan di harapkan dapat mengenai sasasaran kebagian daripada pelosok-pelosok Indonesia.
B. Peranan Pemerintah di dalam pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Undang-Undang 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam sub bab sebelumnya penulis membahas tentang hakikat dasar pembangunan sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945, dimana pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam Ketentuan Umum daripada Undang-Undang 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3,4,5,7,11, dan 12 yang berisi sebagai berikut : 3. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. 4. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
5. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. 7. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. 11. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. 12. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. 19 Dari ayat-ayat di atas seperti di tunjukkan di ayat 3, bahwa pembangunan keluarga adalah suatu upaya yang terencana, menarik di ayat 5 menerangkan aspek-aspek mana saja yang menjadi tolak ukur meningkatnya kualitas kependudukan, dan poin-poin di ayat ini sejalan dengan 10 Program Pokok PKK, yaitu :
19
a.
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
b.
Gotong Royong
c.
Pangan
d.
Sandang
Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 52. Sekretariat Negara. Jakarta
e.
Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
f.
Pendidikan dan Ketrampilan
g.
Kesehatan
h.
Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
i.
Kelestarian Lingkungan Hidup
j.
Perencanaan Sehat 20
10 Program pokok PKK ini juga bisa sinergis apabila di hubungkan dengan pasal 7,11, dan 12 dimana dari uraian ayat-ayat tersebut mengharapkan lingkungan keluarga yang sehat, sejahtera, dan terutama mampu mandiri sehingga generasi berikutny dapat mendapatkan dampak yang positif dari hal tersebut. Dari uraian di atas penulis melihat keselarasan maksud tujuan daripada kesejahteraan keluarga yang dituangkan oleh pemerintah dalam UndangUndang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga menerangkan tentang hak dan kewajiban dari pada penduduk atau Warga Negara Indonesia, yang dimana salah satunya tertuang di pasal 5 ayat h dan pasal 6 ayat d, yaitu : Pasal 5 Dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak: h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga.
Pasal 6 20
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Hasil Rapat Kerja Nasional VII PKK Tahun 2010, Penerbit Tim Penggerak Pusat PKK, hlm 10.
Setiap penduduk wajib: d. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga 21 Dari Uraian Pasal diatas penulis menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban penduduk atau Warga Negara Indonesia dalam bidang Kesejahteraan di cakupan terkecil dalam unit terkecil dalam bermasyarakat yaitu keluarga di jamin dan di hargai oleh Negara Kedaulatan Republik Indonesia melalui Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tinggal kita lihat bagaimana implementasi daripada UndangUndang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini dalam peran sertanya langsung yang bersentuhan kepada Masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di bab VII tentang Pembangunan Keluarga di pasal 47 menerangkan sebagai berikut : Pasal 47 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. 22 Dari uraian pasal 47 ini penulis melihat keseriusan dimana dapat dengan mudah dilihat ada suatu tanggung jawab yang muncul bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setelah lahirnya Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini yaitu bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan yang nantinya langsung akan terkait implementasinya dalam menjalankan Undang-Undang ini guna 21 22
Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 52. Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 52. Sekretariat Negara. Jakarta
mendukung Keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Maka dari itu menarik di sub bab berikutnya penulis akan membahas bagaimana kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah guna mendukung pemerintah pusat dalam peran sertanya dalam memberdayakan masyarakat.
C. Peranan Pemerintah Daerah di dalam pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebelum membahas Peran Serta Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentu ada poin-poin mendasar yang menarik penulis uraikan berdasarkan Ketentuan Umum daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ini, dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 mendefinisikan tentang Pemerintah Daerah, yaitu : 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 23 Dari ayat ini penulis mengambil kesimpulan bahwasanya Pemerintahan Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan yang mnegurus urusan pemerintahan di daerah dimana mengacu
23
Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 23. Sekretariat Negara. Jakarta
pada daerah otonom dan asas otonomi, dimana daerah otonom dan asas otonomi juga di jabarkan di ayat 6 dan 7 dalam Pasal yang sama dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini, yaitu : 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 24 Dari ayat ini bisa dilihat bahwa dengan otonomi daerah dan asas otonomi Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi kepentingan masyarakat setempat. Dalam Ketentuan Umum ini juga menjelaskan Kementerian yang berwenang mengurus kepentingan Pemerintah Daerah, sebagaimana di uraikan ayat 44 dan 45, sebagai berikut : 44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 45.
Kementerian
adalah
kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan dalam negeri. 25 Dari Uraian ayat ini dapat dengan jelas dilihat Peran Kementerian Dalam Negeri dalam fungsinya pada Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-Undang ini banyak menjabarkan bagaimana pertanggung jawaban daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil langsung daripada Presiden yaitu pemimpin Pemerintah Pusat. Sehingga menarik dalam Skripsi ini penulis akan menguraikan bagaimana peran serta Pemerintah Daerah guna Mendukung Program Kementerian Dalam Negeri yaitu Gerakan Pemberdayaan
24 25
Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 23. Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 23. Sekretariat Negara. Jakarta
Masyarakat melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana di atur legalitasnya dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2013. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang di sebagaimana tertuang dalam lampiran Undang-Undang ini, dan bidang-bidang yang terkait termasuk di dalamnya pendidikan,
kesehatan,
kawasan
pemukiman,
pemberdayaan
sosial,
pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan kebudayaan yang mana nanti akan kita lihat keterkaitannya dan sejalannya program-program ini dengan program kerja PKK yang di bentuk langsung oleh kementerian Dalam Negeri.
D. Peranan Desa dan Kelurahan di dalam pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan data yang di himpun Badan Pusat Statistik pada Tahun 2012 memiliki 6.793 Kecamatan dan 79.075 Kelurahan/Desa 26 Tentu saja dengan jumlah sebanyak ini terdapat pula banyak keluarga yang perlu di berdayakan dan dikembangkan
berbagai
aspek-aspek
kehidupannya
agar
terwujudnya
kemerataan
pembangunan Nasional. Dalam pasal 89 hingga 97 dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa di atur bagaimana pentingnya pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, penulis akan mengutip pasal 89, 90 dan 93 seperti sebagai berikut : Pasal 89
26
http://www.bps.go.id/hasil_publikasi/si_2012/index3.php?pub=Statistik%20Indonesia%202012, diakses pada 8 April 2015
(1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 90 Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Pasal 93 Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : a.
peningkatan pelayanan masyarakat;
b.
peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c.
pengembangan kemitraan;
d.
pemberdayaan masyarakat; dan
e.
pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi masyarakat setempat. 27 Dari Pasal 89 Peraturan pemerintah Nomor 72 tentang Desa dapat dilihat dibentukanya lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa, sehingga dapat dilihat legalitas dan unsur resmi daripada lembaga kemasyarakatan ini. Sedangkan Pada Pasal 90 tugas dari lembaga kemasyarakatan adalah membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa, hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya PKK untuk memberdayakan masyarakat dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Dan di pasal 93 juga dengan rinci menerangkan bagaimana peran lembaga kemasyarakatan yang di bentuk di desa dalam
27
Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 72. Sekretariat Negara. Jakarta
terwujudnya kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya dengan memberdayakan masyarakat. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan menarik dilihat bahwa sama seperti Perartuan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa di atur juga bagaimana tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan, pasal-pasal tentang lembaga kemasyarakatan di Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dapat di lihat di pasal 10 hsingga 22, penulis melihat di antara pasal ini ada pasal dan ayat tertentu yang secara langsung menerangkan bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan ini, kelurahan sangat mendukung untuk memberdayakan masyarakat guna menghasilkan masyarakat yang sejahtera, hal ini dapat di lihat di pasal 11, 12(h), dan 21, seperti yang di kutip di bawah ini : Pasal 11 Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas
membantu
lurah
dalam
pelaksanaan
urusan
pemerintahan,
pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi: h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; 7Pasal 21 (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
(2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan. 28 Dalam Pasal 11 menerangkan tugas daripada lembaga kemasyarakatan yang dibentuk adalah bertujuan untuk membantu lurah dalam melaksanakan urusan pemrintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, tentu hal ini menunjukkan bahwa melalui Peraturan Pemerinah ini Lembaga Kemasyarakatan yang di bentuk di kelurahan harus memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat kelurahan, hal ini di dukung lebih kuat di pasal 12 ayat h yang mengatakan lembaga kemasyarakatan memiliki fungsi untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Lebih lanjut di pasal 21 mengatur bagaimana apabila ada Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang memiliki kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan. Tentu hal yang di uraikan di atas menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan menunjukkan sikap yang baik guna mendukung pemberdayaan masyarakat guna mencapai kesejahtraan masyarakat. Dari kedua Peraturan pemerintah di atas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, Dalam pembahasan berikutnya penulis akan membahas bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di atur guna mendukung pasal-pasal tentang lembaga kemasyarakatan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, dan kaitannya dengan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
28
Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 73. Sekretariat Negara. Jakarta.
E. Peranan Kementerian Dalam Negeri di dalam pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Setelah membahas bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan mengatur tentang lembaga kemasyarakatan yang salah satu tujuannya adalah memberdayakan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan, tentu ada baiknya kita membahas bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyrakatan mengatur lembaga kemasyarakatan yang seperti apa hendaknya dimiliki oleh perangkat desa dan kelurahan, dan kaitannya dengan Tim penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga hal ini secara khusus dapat dilihat dari pasal 1 ayat 11 dan 12, pasal 7 ayat c, pasal 12, dan pasal 13 daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyrakatan, pasal-pasal ini berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk
selanjutnya
disebut
TP
PKK
Desa/Kelurahan
adalah
lembaga
kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. 12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk
masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
Pasal 7 Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari: c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
Pasal 12 (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota; b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
d. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
keluarga
sesuai
dengan
kebijaksanaan yang telah ditetapkan; e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan; h. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; i. melaksanakan tertib administrasi; dan j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
Pasal 13 Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi: a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK. 29 Dalam Ketentuan umum pasal 1 ayat 11 dan 12 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyrakatan langsung mendefinisikan 29
Republik Indonesia, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5. Sekretariat Negara. Jakarta
tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga desa atau kelurahan, dan juga mengenai Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Sedangkan dalam pasal 7 ayat c langsung menerangkan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan yang di akui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyrakatan iniadalah Tim Penggerak PKK Desa atau kelurahan. Dari Pasal 12 dan 13 dapat dilihat apa tugas Tim Penggerak PKK yaitu membantu Pemerintah Desa atau Lurah sebagai mitra, untuk membantu dalam hal pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, secara rinci tugas-tugas dari Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan di uraikan dalam Pasal 12 ayat 2, sedangkan pada pasal 13 menerangkan fungsi dari pelaksanaan tugas Tim Penggerak PKK di desa dan Kelurahan. Sehingga dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa Tim Penggerak PKK yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dari lingkup kecil yaitu keluarga. Diatur dan didukung juga secara baik dan rapi dari tingkat pusat hingga daerah, melalui segala jenis peraturan perundang-undangan yang terkait juga dari apartur negara yang terkait, dimana Presiden yang memimpin Pemerintah Pusat, menggerakkan Kementerian Dalam Negeri guna memberi arahan yang jelas hingga Pemerintahan Desa atau Kelurahan untuk menjalankan amanat Pembangunan Nasional Negara Kedaulatan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam Alinea Pembukaan Paragraf kedua.
F. Peranan Kementerian Dalam Negeri di dalam pemberdayaan Masyarakat Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Payung Hukum yang dimilki oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga sudah berubah sebanyak dua kali diawali dari Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 28 Tahun 1984 yang sebagai cikal bakal daripada lahirnya TP PKK secara nasional, kemudian diteruskan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000, terakhir muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 sebagai dasar hukum daripada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara nasional. Penulis menilai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 sangat bermanfaat menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000, karena penulis menilai payung hukum yang baru ini akan semakin memperkuat Tim Penggerak pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam menjalankan visi misinya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Seperti misalnya tentang kewenangan yang dapat di lihat di pasal 4 dan 16 daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013, yang lebih jelas dan tegas memberikan peran serta daripada Pemerintah untuk mendukung Gerakan Pemberdayaan Masyarakat ini, di banding yang diatur di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000, kewenangan tersebut berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK secara nasional. (2) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya. (3) Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Kabupaten/Kota.
Pasal 16 (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK secara nasional. (2) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya. (3) Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di
Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Kabupaten/Kota.
pemberdayaan
masyarakat
melalui
Gerakan
PKK
di
30
Pasal 4 dan 16 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 ini dengan jelas memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk ikut campur dalam berperan serta dalam menyelenggarakan dan mengawasi jalannya gerakan pemberdayaan masyarakat ini sehingga tujuan awal yang ingin di capai bisa sama-sama terwujud. Dimana hal ini tidak diatur secara tegas dan rinci pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 yang telah digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 ini. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 penulis melihat celah yang baik bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga untuk membesarkan dan mengembangkan 10 program pokok mereka, hal ini dapat dilihat di pasal 5 ayat 3, yang berbunyi : Pasal 5
30
Republik Indonesia, 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri , Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta
(3) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat. 31 Dari ayat ini penulis melihat peluang bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga baik dalam kegiatan, pengorganisasian, maupun dalam pelaksanaan programprogram dapat di sesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarkat sekitar, sehingga bisa lebih tepat guna dan sasaran. Sedangkan dari segi pendanaan bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, pada pasal 13 dan 18 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013, lebih jelas di atur mengenai sumbernya, seperti tertuang sebagai berikut : Pasal 13 Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerjasama
dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga
kemasyarakatan lainnya, lembaga international dan dunia usaha. Pasal 18 Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat. 32
Dari pasal ini penulis melihat ada dua macam sumber pendanaan bagi TP PKK dimana yang utama adalah dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten atau kota, dan APBDesa, sementara yang kedua adalah sumber dari pihak ke tiga dimana di terangkan pada pasal 13 bersifat sosial dan non profit, dan di tegaskan kembali padal pasal 18 bahwasanya sumber pendanaan tersebut sah dan tidak mengikat.
31 32
Republik Indonesia, 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri , Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia, 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri , Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.
