ISSN X Vol. VII No. 2, Desember 2014 TIM REDAKSI. (Ketua STIA Banten)

ISSN 1997-293X Vol. VII No. 2, Desember 2014 TIM REDAKSI Penanggung Jawab

: Ir. Pryo Handoko, M.M. (Ketua STIA Banten)

Pembina

: Dr Dirlanudin, M.Si. (Wakil Ketua I STIA Banten) : Ihin Solihin, S.AP., M.Si. (Wakil Ketua III STIA Banten)

Mitra Bestari

: Prof. Dr. Drs. H. Sam’un Jaja Raharja, M.Si. (Guru Besar Ilmu Administrasi FISIP Universitas Padjadjaran) : Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si. (Guru Besar Komunikasi Lintas Budaya Universitas Sultan Agung Tirtayasa)

Pemimpin Umum

: Dra. Atik Atiatun Nafisah, M.M. (Ketua LPPM STIA Banten)

Dewan Editor Ketua Anggota

Redaksi Pelaksana Ketua Sekretaris Bendahara Tata Usaha dan Kearsipan Distribusi dan Sirkulasi Alamat Redaksi

: Dr. Dirlanudin, M.Si. : Agus Lukman Hakim, S.E., M.Si. : Dr. Agus Sjafari, M.Si. : Leo Agustino, Ph.D. : Dra. Atik Atiatun Nafisah, M.M. : Juliannes Cadith, S.Sos., M.Si. : Ade Hadiono, S.T., M.Si. : Samsul Ode, S.IP., M.Si. : Herawati : Litono, S.P. : Adi Purwanto, S.AP. : LPPM STIA Banten Jl Raya Serang Km. 2 No. 42 Kadumerak Pandeglang 42251 Telp. 0253-5207577 Fax. 0253-5207579 Website: http//www.stiabanten.ac.id. Email : [email protected] [email protected]

Jurnal Niagara merupakan media komunikasi ilmiah, diterbitkan dua kali setahun oleh Lembaga Penellitian dan Pengabdian Masyarakat, berisikan ringkasan hasil penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. ii

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Illahi Rabbi, Jurnal Ilmiah Niagara Vol. VII No. 2, Desember 2014 dapat kembali hadir dan sampai pula ditangan Anda, baik dari komunitas ilmuwan, praktisi dan pemerhati ilmu administrasi. Terbitan edisi kedua tahun ini, berisikan tulisan dari hasil riset IKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, rekan dosen di STIE Bina Bangsa, dan di lingkungan STIA Banten yang dengan setia selalu mengisi agar konsistensi penerbitan jurnal ini tetap terjaga. Redaksi berharap semua artikel dalam jurnal kali ini dapat bermanfaat untuk menambah informasi dan wawasan pengetahuan, baik dalam bidang administrasi ataupun lainnya. Kami menyadari dalam penyajian materi jurnal edisi kali ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, Untuk itu kami mohon maaf dan mohon masukan untuk penyempurnaaan edisi mendatang. Selamat membaca, dan terima kasih atas partisipasi dan dukungannya.

Pandeglang, Desember 2014

Redaktur Pelaksana

iii

DAFTAR ISI

TIM REDAKSI ........................................................................................................ PENGANTAR REDAKSI ........................................................................................... DAFTAR ISI ............................................................................................................

i ii iii

SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 Oleh : Dirlanudin, Agus Sjafari, Atik Atiatun Nafisah, Agus Lukman Hakim, Ade Hadiono ....................................................................................................

1-54

PENGARUH KEDISIPLINAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN SEWING LINE 2 PT. WOOJIN SEPATU Oleh : Ega Jalaludin ..............................................................................................

55-62

PERAN KONFLIK SEBAGAI PERUBAHAN DALAM ORGANISASI Oleh : Samsul Ode ................................................................................................

63-67

ANALISIS BIAYA-MANFAAT TERHADAP TRANSPORTASI TRANSJAKARTA/ BUSWAY Oleh : Rurry Andryanda .......................................................................................

68-78

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN Oleh : Ade Hadiono ..............................................................................................

79-90

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DI DINAS TENAGA KERJA dan SOSIAL KABUPATEN LEBAK Oleh : Jumanah ....................................................................................................

91-105

STRATEGI PEMASARAN MINUMAN KESEHATAN YOU C1000 DENGAN PROGRAM PROMOSI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENJUALAN DI PT. ASIA SEJAHTERA PERDANA PHARMACEUTICAL Oleh : Suhandi ......................................................................................................

106-121

AZAS-AZAS DAN PARTAI POLITIK LOKAL DI PROVINSI ACEH Oleh : Muhammad Jafar AW. ..............................................................................

122-139

iv

Jurnal Ilmiah Niagara Vol. VII No. 2, Desember 2014

SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 Oleh Dirlanudin, Agus Sjafari, Atik Atiatun Nafisah, Agus Lukman Hakim, Ade Hadiono Abstrak Sebagai upaya untuk mewujudkan good local governance, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara terus menerus. Guna mengetahui kualitas layanan yang diberikan dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat bagi unit-unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2014. Secara umum, pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh unit-unit layanan di seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) termasuk kecamatan, puskesmas serta kelurahan/desa di Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai keseluruhan pelaksanaan pelayanan publik adalah nilai indeks 2,96 dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = 73,9. Nilai tersebut dalam Tabel Nilai Persepsi masuk kategori mutu pelayanan “B” (baik). Adapun Nilai indeks masing-masing unit layanan publik di SKPD, pada umumnya memperoleh nilai indeks di atas 3,0, lebih tinggi dari nilai indeks keseluruhan pelayanan publik, yaitu sebesar 2,96 walaupun masih dalam kategori “baik”. Meskipun demikian, ada beberapa unsur layanan publik yang nilai indeks nya di bawah 3,0, yaitu a) Kepastian jangka waktu pelayanan, b) Kejelasan biaya/Tarif pelayanan, c) Pernyataan standar pelayanan terpajang di loket dan d) Menindaklanjuti setiap pengaduan, saran serta masukan. Kata kunci: Indeks Kepuasan Masyarakat,

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat yang ditandai dengan berbagai keluhan masyarakat sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas layanan. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Keputusan

Menpan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan penyelanggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak nyata dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menpan No. 16 Tahun 2014. Keputusan Menpan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat 1


dan daerah untuk mengevaluasi penyelanggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Sebagai upaya untuk mewujudkan good local governance, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara terus menerus. Guna mengetahui kualitas layanan yang diberikan dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat bagi unit-unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2014.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang; 4. Sebagai ukuran dasar dalam menilai penilaian pencapaian kinerja pelayanan publik pada tahun berikutnya. C. Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan ini adalah : 1. Tersediannya Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai bahan acuan dasar dalam upaya Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik, 2. Diperolehnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2014 dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dalam interval waktu tahun berikutnya.

B. Maksud dan Tujuan Maksud dari kegiatan ini adalah untuk : 1. Mengidentifikasi kondisi kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang setelah dilaksanakannya Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2014, baik parsial maupun total sehingga diperoleh IKM sebagai pedoman untuk mengukur perubahan IKM pada tahun berikutnya. 2. Mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang masih membutuhkan peningkatan kinerjanya. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah: 1. Terukurnya Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014; 2. Terpetakannya kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pencapaian indikator makro Rencana

D. Ruang Lingkup Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Pandeglang tahun 2014 berdasarkan 9 unsur pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mencakup 8 (delapan) jenis pelayanan publik yang tersebar di Ibukota Kabupaten, 5 (lima) Kecamatan, 2 (dua) Kelurahan dan 2 (dua) desa. Berikut adalah jenis pelayanan publik tersebut: 1. Unit pelayanan publik yang terpusat di tingkat kabupaten, dengan rincian sebagai berikut : a. Pelayanan Kesehatan oleh RSUD Berkah b. Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Dinas Pendidikan c. Pelayanan Kartu Kuning oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi d. Pelayanan Akte Kelahiran, KTP, KK oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2


e. Pelayanan Pembayaran Pajak daerah oleh Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset f. Pelayanan air bersih oleh PDAM g. Pelayanan dan Perizinan oleh BPPT 2. Unit pelayanan publik yang tersebar di tingkat kecamatan, dengan rincian sebagai berikut : a. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kecamatan Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Cigeulis, dan Cikeusik. b. Pelayanan PAUD oleh UPTD Kecamatan Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Cigeulis, dan Cikeusik. c. Pelayanan Surat Pengantar Kependudukan oleh Kecamatan Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Cigeulis, Cikeusik, oleh Kelurahan Pandeglang, Babakan Kalang anyar, serta Desa Banyumekar dan Sukamaju. E. Dasar Hukum Dasar hukum yang melandasi penyusu nan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini adalah Peraturan Perundangundangan diantaranya adalah : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 jo Undangundang No. 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang

6.

7.

8.

9.

Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 170/KEP/M.PAN/6/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. BAB II DESKRIPSI KONSEP

A. Daerah Otonom dan Kebijakan Publik Hakekat otonomi daerah pada awalnya merupakan fenomena politis, yang dibutuhkan dalam kontek demokrasi. Otonomi Daerah tujuannya menjadikan kemandirian daerah, mampu membuka peluang untuk memajukan daerah, dengan mengidentifikasi sumber potensi pendapatan daerah, mampu menetapkan APBD secara efektif, efisien dan wajar secara ekonomi, mampu meningkatkan kinerja perangkat daerah, mampu meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan asas desentralisasi yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom artinya daerah mempunyai hak

3


wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menyangkut urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undangundang. Oleh karena itu setiap Kepala Daerah dituntut untuk mampu menjalankan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, salah satu tugas pemerintahan adalah menyelenggarakan dan menjalankan pelayanan publik secara berkualitas dan proporsional sesuai potensi dan kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya harus didasarkan pada peraturan perundangundangan, baik yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Semua peraturan perundang-undangan tersebut dilihat dari konsep administrasi negara adalah berbagai kebijakan yang dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Pengertian kebijakan publik menurut para ahli yang dikutip dari situs Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sebagai berikut: menurut Thomas R. Dye dalam buku Understanding Public Policy, dikemukakan bahwa: “Public Policy is whatever governments choose to do or not to do”. Sementara itu Anderson berpendapat bahwa “Public Policy is those policies developed by governmental bodies and officials”. Selanjutnya menurut Easton yang dikutip pada situs yang sama, menyebutkan bahwa: “public policy is the authoritative allocation of values for the whole society”. Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut menunjukkan bahwa apapun yang terjadi dan berkembang di masyarakat, pemerintah harus mengetahuinya dan suka atau tidak harus berbuat untuk menyesuaikan dan mengantisipasi fenomena yang

berkembang, dengan memperhatikan nilai apa yang akan diusung dari kebijakan itu, yang tentunya nilai tersebut harus relevan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, selain harus membentuk kelembagaan yang tepat dan memilih aparatur yang kompeten dan berintegritas untuk mewujudkan kebijakan bagi kepentingan dan kemajuan warganya. Begitu juga dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik perlu didasarkan pada kebijakan publik yang dibuat oleh suatu kementerian yang terkait dengan urusan tersebut dengan mempertimbangkan nilai-nilai, potensi dan kebutuhan masyarakat. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik adalah: 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; dan 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014. B. Partisipasi Masyarakat Dalam mengkaji pelayanan publik maka tidak terlepas dari keberadaan, aktivitas dan keterlibatan masyarakat itu sendiri, baik ketika kebijakan pelayanan publik itu dirumuskan, dilaksanakan sampai dievaluasi. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu evaluasi atas pelaksanaan pelayanan publik yang tentu harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan penilaian secara objektif dan proporsional. Partisipasi berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan, bahkan keikutsertaan tersebut dituntut sikap yang proaktif. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) terkait keseluruhan

4


proses kegiatan lingkungannya.

yang

terjadi

di

1. Tujuan partisipasi Partisipasi bertujuan agar masyarakat sebagai bagian dari warga Negara Indonesia dapat merasakan bagaimana sulitnya menyelenggarakan aktivitas sektor publik, ketaatan masyarakat sendiri dan terwujudnya tatanan yang tertib dan sejahtera, karena itu setiap aktivitas pemerintah perlu dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat secara swadaya. 2. Tingkatan partisipasi Menurut Prety, J. yang dikutip Syahyuti (2006), ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi, yaitu : a. Partisipasi pasif atau manipulatif. Ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran belaka. b. Partisipasi informative Di sini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi, tidak dibahas bersama masyarakat. c. Partisipasi konsultatif Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan

d.

e.

f.

g.

pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti. Partisipasi insentif Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan. Partisipasi fungsional Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya. Partisipasi interaktif Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, Pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragama perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan Mandiri (self mobilization) Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan. Yang terpenting, masyarakat juga memegang kandali atas pemanfaatan

5


sumberdaya yang ada dan atau digunakan. 3. Tahap-tahap partisipasi Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal (Mardikanto, 2001). Selanjutnya tahap-tahap partisipasi menurut Slamet (2003), dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yaitu : partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam tahap pemanfaatan. Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumusan tujuan, maksud dan target. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang

umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan. 4. Hambatan partisipasi dan jalan keluarnya. Tiga kendala yang dihadapi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam kebijakan pembangunan yaitu: a. instrumen hukum tidak mengatur secara eksplisit bagaimana, dimana dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik; b. banyak LSM-LSM dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di berbagai bidang memiliki keterbatasan dalam membawa aspirasi rakyat; c. banyaknya organisasi kemasyarakatan dan LSM di era reformasi menyulitkan untuk menentukan organisasi kemasyarakatan mana yang dapat dianggap mewakili aspirasi masyarakat (Mardikanto, 2001). Jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala partisipasi agar pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dapat berjalan baik adalah: (1) diperlukan instrument hukum yang secara subtantif mengatur pelibatan masyarakat, sehingga mekanisme pelibatan masyarakat menjadi jelas; (2) perlu keterbukaan dan akuntabilitas dari pihak pemerintah yang peka terhadap kepentingan publik; dan (3) masyarakat perlu bersatu dalam suatu wadah yang 6


terorgasisir dan independent yang dapat digunakan sebagai saluran partisipasi. C. Pelayanan Publik Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang tersebut meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Dalam ruang lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya melakukan hal-hal yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat meliputi: a. pelaksanaan pelayanan;

b. c. d. e. f.

pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi. (Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2009)

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan syarat kerja sama tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat. Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama tersebut adalah: a. perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standard pelayanan; b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kerja sama kepada masyarakat; c. tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerja sama, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada penyelenggara; d. informasi tentang identitas pihak lain dan identitas penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan e. penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (short message service (sms)), laman (website), pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan. Selain kerjasama di atas, penyelenggara juga dapat melakukan kerja sama tertentu dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Kerja sama tertentu merupakan kerja sama yang tidak melalui prosedur seperti yang dijelaskan di atas, dan 7


penyelenggaraannya tidak bersifat darurat serta harus diselesaikan dalam waktu tertentu, misalnya pengamanan pada saat penerimaan tamu negara, transportasi pada masa liburan lebaran, dan pengamanan pada saat pemilihan umum. (Pasal 13 UU No 25 Tahun 2009) Selanjutnya asas-asas pelayanan publik menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam pasal 4, sebagai berikut: a. Kepentingan umum, yaitu; Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. b. Kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. c. Kesamaan hak, yaitu Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. d. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. e. Keprofesionalan, yaitu Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. f. Partisipatif, yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. h. Keterbukaan, yaitu Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. i. Akuntabilitas, yaitu Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. k. Ketepatan waktu, yaitu Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. D. Kualitas Pelayanan Pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah terutama terkait dengan pelayanan administrasi. Ratminto dan Winarsih (2005:5) mengemukakan bahwa: “Pelayanan administrasi adalah segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan”. Kualitas pelayanan dapat pula dilihat dari mutu pelayanan yang diberikan. Mutu pelayanan yang terbaik dapat dilakukan dengan cara pelayanan prima, yaitu bentuk pelayanan yang melebihi, melampaui, mengungguli dibanding dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak lain. Aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik, dalam arti memberi pelayanan prima kepada masyarakatnya. Menurut Sianipar (1998), “pelayanan prima atau Service Excelence adalah pelayanan terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan yang di berikan

8


pihak lain atau daripada pelayanan yang lalu”. Kualitas layanan menurut Fitzsimmons yang dikutip oleh Sedarmayanti (2000) dapat dilihat pada lima dimensi yaitu: a. Reliability, kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar, jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen/pelanggan; b. Responsiveness, kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat; c. Assurance, pengetahuan atau wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta respek terhadap konsumen; d. Empathy, kemauan pemberi layanan untuk melakukan pendekatan, memberi perlindungan, serta berusaha untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen; e. Tangibles, penampilan para pegawai dan fasilitas fisik lainnya seperti peralatan atau perlengkapan yang menunjang pelayanan. Aparat pemerintah (birokrasi publik) dapat menjadikan dimensi di atas sebagai pedoman dalam pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi pemerintah memberikan layanan sesuai yang dijanjikan dan layanan yang diberikan tumbuh sebagai kesadaran untuk membantu publik yang dilayani. Hal penting lainnya adalah pencitraan dengan penampilan layanan serta aparat yang memberi layanan. Penampilan yang baik dan menarik seringkali dihubungkan dengan layanan yang berkualitas dan modern. E. Kepuasan Masyarakat 1. Pengertian Kepuasan Kepuasan pada hakekatnya suatu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan

dengan harapannya. Kepuasan masyarakat juga ditentukan oleh performen aparatur (termasuk sikap dan perilaku), cara pelayanan, besarnya biaya/tarif dan ketepatan pelayanan (waktu dan hasil layanan). 2. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Di bawah ini dikemukakan: tujuan, sasaran dan ruang lingkup survey kepuasan masyarakat, sebagai berikut: a) Tujuan Peraturan ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. b) Sasaran 1) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. 2) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. c) Ruang Lingkup Ruang lingkup Survey Kepuasan Masyarakat dalam peraturan ini meliputi: 1) Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 2) Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 3) Waktu pelayanan Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses 9


4)

5)

6)

7)

8)

9)

pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Biaya/Tarif Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Perilaku Pelaksana Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. (Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014)

F. Kerangka Berpikir Kerangka berpikir menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menjelaskan model konseptual tentang hubungan berbagai variabel yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting untuk diteliti. Menurut Jujun S. Suriasumantri (2000), mengemukakan bahwa alur pikir metode ilmiah dapat dijabarkan dalam beberapa langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah yang berintikan proses logico-hypothetico-verifikasi ini pada dasarnya terdiri dari langkahlangkah sebagai berikut : 1. Perumusan masalah yang merupakan pertanyaan mengenai obyek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya; 2. Penyusunan kerangka berpikir merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai factor yang saling mengkait dan membentuk konstelasi permasalahan; 3. Pengujian hipotesis yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak; 4. Penarikan kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Namun demikian perlu ditekankan bahwa pada penelitian survey kali ini tidak dilakukan pengujian hipotesis, karena survey ini hanya mendeskripsikan tingkat kepuasan masyarakat atas suatu layanan publik, selain itu dengan sampel yang relatif banyak secara tidak langsung dapat diasumsikan sudah memberikan gambaran tentang pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang.

10


Variabel pada hakekatnya adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Sugiyono (2001), berpendapat bahwa variabel penelitian itu adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang maupun obyek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Contoh “badan” tidak mengandung pengertian adanya nilai yang bervariasi, tetapi ”berat badan atau tinggi badan” adalah variabel karena memiliki nilai yang berbeda.

Selanjutnya kualitas pelayanan tidak akan tercapai apabila tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia sebagai aparatur, kejelasan mekanisme dan standar kerja yang baku. Implementasi semua unsur-unsur pelayanan publik ini harus terukur dan direalisasikan dalam setiap aktivitas unit layanan publik seharihari.

Konsep sebagai definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Konsep dapat juga sebagai generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.

Unsur-unsur yang menjadi parameter pelayanan publik harus didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang merupakan payung hukum untuk legalitas suatu aktivitas yang dijalankan oleh organisasi sektor publik. Hal ini bagi masyarakat akan merupakan jaminan kepastian layanan yang akan diterimanya, namun demikian pihak masyarakat juga harus menunjukkan partisipasi, kesadaran serta ketaatan atas ketentuanketentuan yang berlaku dalam tata cara pelayanan publik tersebut.

Konsep dalam penelitian ini adalah bahwa tingkat kepuasan masyarakat akan terwujud apabila pelayanan publik benarbenar dijalankan secara berkualitas.

Adapun model konseptual dalam penelitian ini tertuang dalam Gambar 1 tentang hubungan antar konsep penelitian.

Gambar 1 : Konsep Penelitian · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 · PP Nomor 96 Tahun 2012 · Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014

KRITERIA PELAYANAN PUBLIK

1. Kejelasan persyaratan Pengurusan jenis pelayanan. 2. Memiliki tata cara pelayanan yang baku. 3. Kepastian jangka waktu pelayanan. 4. Kejelasan biaya/Tarif pelayanan. 5. Hasil pelayanan sesuai ketentuan yang ditetapkan. 6. Tingkat kemampuan petugas. 7. Sikap petugas ketika memberi layanan. 8. Pernyataan standar pelayanan terpajang di loket. 9. Meninjaklanjuti setiap pengaduan, saran dan masukan.

TINGKAT KEPUASAN PUBLIK

Tingkat Kepuasan Masyarakat / Indeks Kepuasan Masyarakat

11


BAB III METODE PENELITIAN

A. DESAIN PENELITIAN Desain penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penelitian survey. Yang dimaksud dengan penelitian survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. (Masri Singarimbun, 2006). Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian survey ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menurut Sugiyono, adalah penelitian yang analisanya lebih fokus pada data-data numerikal yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Sedangkan berdasarkan tingkat penjelasannya, riset ini tergolong ke dalam eksplanasi riset. Dari Wikipedia Indonesia, eksplanasi riset adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian eksploratori bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan (eksploration). Penelitian eksploratori dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai hal yang akan diteliti. Penelitian eksploratori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi, sebagai data awal yang diperlukan.

Dengan mengacu pada kebijakan yang ada, maka penelitian survey IKM didasarkan pada: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Secara metodologis guna memperoleh data yang representatif, survey Indeks Kebutuhan Masyarakat (IKM) ini menggunakan metode yang memungkinkan terkonfirmasinya persepsi masyarakat secara utuh tentang pelayanan yang mereka dapatkan dari instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Pandeglang. Olehkarenanya, melalui metode survey dengan pendekatan kuantitatif sangat tepat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. B. METODE PENGUMPULAN DATA Dalam penelitian ini, metode atau teknik pengumpulan data yang akan di gunakan adalah sebagai berikut: a. Kuesioner, merupakan alat penelitian yang digunakan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi informasi secara lebih mendalam melalui pertanyaan langsung dengan narasumber. c. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung dengan obyek penelitian. d. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan

12


mempelajari dokumen-dokumen guna melengkapi data yang telah terkumpul. C. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atau obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007: 90). Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat Kabupaten Pandeglang yang sedang mengajukan permohonan layanan publik. Sedangkan unit analisisnya adalah individu atau badan yang membutuhkan layanan publik tersebut. Untuk memperoleh sampel yang representatif, maka rensponden diambil dari beberapa instansi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik, disamping itu dipilih wilayah pelayanan yang menurut pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang sebagai wilayah pelayanan (WP) yang sudah ditentukan dalam Peraturan Bupati Pandeglang. Penelitian Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ini menggunakan teknik probability sampling yang dilakukan melalui dua tahap: (1) menentukan lokasi unit-unit pelayanan secara purposive yang berdasarkan pertimbangan peneliti dan kebijakan Pemda Pandeglang layak untuk dijadikan lokasi sasaran pengambilan sampel; dan tahap (2) penentuan responden dilakukan secara aksidental sampling. 1. Stage Pertama Pada stage pertama dalam survey ini adalah penentuan jenis instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat. Instansi pemerintah yang dipilih adalah instansi yang langsung memberikan pelayanan, dimana kualitas pelayanannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat baik sebagai

individu maupun mengatasnamakan kepentingan lembaga yang dilayani. Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat beberapa instansi yang dipilih sebagai lokus dari pelayanan publik tersebut antara lain: 1) Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, Rumah Sakit. 2) Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah. 3) Pelayanan Kartu Kuning pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 4) Pelayanan Akte Kelahiran, KTP, KK oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 5) Pelayanan Pembayaran Pajak daerah oleh Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 6) Pelayanan air bersih 7) Pelayanan surat pengantar ahli waris AJP Tanah, keramaian dll . 8) Pelayanan dan Perizinan 2. Stage Kedua Pada stage kedua dalam survey ini adalah menentukan instansi pelayanan khususnya instansi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Puskesmas), pelayanan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP), Pelayanan Kependudukan dan Pelayanan surat pengantar yang dilakukan oleh kecamatan dan kelurahan. Pada beberapa jenis layanan ini, pada kegiatan survey ini dilakukan berdasarkan wilayah pelayanan yang diambil masingmasing 2 (dua) instansi dengan kategori baik dan tidak baik. Sedangkan untuk instansi yang berada di wilayah kabupaten langsung ditentukan sebagai sasaran dalam survey ini. 3. Stage Ketiga Pada stage ketiga dalam survey ini adalah menentukan sampel yang diambil berdasarkan tehnik accidental sampling (sampel secara kebetulan)

13


kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan pada instansi masingmasing yang telah ditentukan tersebut selama 6 (enam) hari kerja. Alasan penentuan sampel/responden tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan survey. Meskipun demikian penggunaan

tehnik sampling ini dipertanggungjawabkan metodologis dan akademis.

dapat secara

Secara lebih rinci penjelasan mengenai penentuan populasi dan sampel dalam survey ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Populasi dan Sampel UNIT ANALISIS RESPONDEN

WILAYAH TEMPAT INSTANSI

Individu

RSUD PANDEGLANG, Puskesmas Kec. Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Cigeulis dan Cikeusik

PAUD,SD, SMP, SMA, SMK

Institusi

PAUD,SD, SMP, SMA, SMK di Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Cigeulis dan Cikeusik

DINSOSNAKER

Individu

DINSOSNAKER KAB. PANDEGLANG DISDUKCAPIL KAB. PANDEGLANG, Kecamatan Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Kelurahan Babakan Kalanganyar, dan Pandeglang, Desa Banyumekar dan Sukamaju.

NO.

JENIS LAYANAN

INSTANSI

1.

Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, Rumah Sakit oleh Dinas Kesehatan

PUSKESMAS DAN RSUD PANDEGLANG

2.

Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Dinas Pendidikan

3.

Pelayanan Kartu Kuning pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4.

Pelayanan Akte Kelahiran, KTP, KK oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

DISDUKCAPIL, KECAMATAN, KELURAHAN

Individu

5.

Pelayanan Pembayaran Pajak daerah oleh Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset

KANTOR PAJAK DAERAH

Individu dan Institusi

DPKPA

6.

Pelayanan air bersih

KANTOR PDAM


PDAM KAB. PANDEGLANG

7.

Pelayanan dan Perizinan

KANTOR BPPT


BPPT KAB. PANDEGLANG

14


D. Pengujian Kualitas Data Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis obyektivitas. E. Teknik dan Analisis Data 1. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut: Bobot nilai rata-rata Jumlah bobot 1 tertimbang = Jumlah Unsur = 9 = 0,071

2. Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: Total dari Nilai Persepsi Per Unsur IKM = Total unsur yang terisi X Nilai penimbang 3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk: a. Menambah unsur yang dianggap relevan. b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 3.2 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan NILAI PERSEPSI

NILAI INTERVAL IKM

NILAI INTERVAL KONVERSI IKM

MUTU PELAYANAN

KINERJA UNIT PELAYANAN

1

1,00 – 1,75

25 – 43,75

D

Tidak Baik

2

1,76 – 2,50

43,76 – 62,50

C

Kurang Baik

3

2,51 – 3,25

62,51 – 81,25

B

Baik

4

3,26 – 4,00

81,26 – 100,00

A

Sangat Baik

15


· Sebelah Timur

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

: Kabupaten Lebak · Sebelah Selatan : Samudera Indonesia · Sebelah Barat : Selat Sunda Luas wilayah Kabupaten Pandeglang adalah 274.689,91 Ha atau 2.747 Km2.

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Geografi dan Administrasi a. Letak Geografis dan Luas Wilayah Wilayah Kabupaten Pandeglang berada pada bagian Barat Daya Provinsi Banten dan secara Geografis terletak antara 6o21’ – 7o10’ Lintang Selatan (LS) dan 104o8’ – 106o11’ Bujur Timur (BT) dengan batas administrasinya adalah : · Sebelah Utara : Kabupaten Serang

b. Administrasi dan Pemerintahan Wilayah kerja Kabupaten Pandeglang secara administrasi terbagi atas 35 kecamatan, 326 desa dan 13 kelurahan. Pembagian administrasi Kabupaten Pandeglang disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 4.1 Jumlah Penduduk, Desa/Kel, RW dan RT di Kabupaten Pandeglang JUMLAH JUMLAH No. KECAMATAN RW RT PENDUDUK DESA/KEL 1

Sumur

23.581

7

38

111

2

Cimanggu

37.954

12

57

185

3

Cibaliung

29.986

9

44

150

4

Cibitung

21.906

10

43

127

5

Cikeusik

52.281

14

71

262

6

Cigeulis

34.785

9

61

164

7

Panimbang

50.603

6

66

161

8

Sobang

35.599

8

62

170

9

Munjul

22.643

9

39

125

10

Angsana

25.852

9

52

118

11

Sindangresmi

21.708

9

42

133

12

Picung

36.150

9

57

186

13

Bojong

34.271

8

63

189

14

Saketi

44.404

14

87

249

15

Cisata

23.860

9

49

151

16

Pagelaran

34.708

13

63

215

17

Patia

27.758

10

44

135

18

Sukaresmi

34.312

10

51

145

19

Labuan

55.850

9

70

215

20

Carita

32.751

10

56

155

21

Jiput

28.770

13

88

197 16


22

Cikedal

31.152

10

65

181

23

Menes

36.070

12

68

194

24

Pulosari

28.315

9

50

149

25

Mandalawangi

48.043

15

65

521

26

Cimanuk

39.336

11

45

143

27

Cipeucang

28.706

10

48

142

28

Banjar

30.561

11

60

164

29

Kaduhejo

35.329

10

39

142

30

Mekarjaya

19.156

8

42

111

31

Pandeglang

42.421

4*

50

163

32

Majasari

48.315

5*

50

165

33

Cadasari

32.237

11

42

120

34

Karangtanjung

33.732

4*

32

131

35

Koroncong

18.325

12

44

112

JUMLAH

1.181.430

339

1.900

5.981

* Kelurahan Sumber: Pandeglang dalam Angka 2014 Tabel. 4.2 Pembagian Administratif Kabupaten Pandeglang NO.

KECAMATAN

DESA / KELURAHAN

1

Sumur

Ujungjaya, Tamanjaya, Cigorondong, Tunggaljaya, Kertamukta, kertajaya, Sumberjaya

2

Cimanggu

Rancapinang, Cibadak, Batuhideung, Tugu, Kramatjaya, Mangkualam, Padasuka, Ciburial, Waringinkurung, Cijaralang, Cimanggu, Tangkilsari

3

Cibaliung

Sukajadi, Sudimanik, Sorongan, Curug, Cihanjuang, Cibingbin, Cibaliung, Mendung, Mahendra

Cibitung

Citeluk, Sindangkerta, Kiarajangkung, Kutakarang, Cikiruh, Malangnengah, Cikadu, Manglid, Kiarapayung, Cikalong

5

Cikeusik

Tanjungan, Cikiruhwetan, Sukawaris, Sumurbatu, Umbulan, Sukamulya, Parungkokosan, Nanggala, Rancaseneng, Sukaseneng, Cikeusik, Leuwibalang, Curugciung, Cikadongdong

6

Cigeulis

Banyuasih, Karangbolong, Karyabuana, Katumbiri, Waringinjaya, Sinarjaya, Ciseureuheun, Cigeulis, Tarumanegara

7

Panimbang

Mekarjaya, Gombong, Panimbangjaya, Mekarsari, Citeureup, Tanjungjaya

4

17


Sobang

Cimanis, Pangkalan, Sobang, Kutamekar, Bojen, Kertaraharja, Teluklada, Bojenwetan

9

Munjul

Lebak, Gunungbatu, Panacaran, Curuglanglang, Munjul, Cibitung, Kotadukuh, Pasanggrahan, Sukasaba

10

Angsana

Cipinang, Kadubadak, Cikayas, Sumurlaban, Padamulya, Padaherang, Karangsari, Angsana, Kramatmanik

11

Sindangresmi

Pasirloa, Bojongmanik, Campakawarna, Clodeng, Pasirtenjo, Sindangresmi, Pasirlancar, Pasirdurung, Kadumaiati

12

Picung

Ciherang, Kolelet, Cililitan, Kadupandak, Bungurcopong, Pasirsedang, Pasirpanjang, Kadubera, Ganggaeng

13

Bojong

Geredug, Mekarsari, Cijakan, Citumenggung, Cahayamekar, Bojong, Banyumas, Manggungjaya

14

Saketi

Sukalangu, Langensari, Majau, Medalsari, Sodong, Mekarwangi, Ciandur, Saketi, Kadudampit, Grijaya, Wanagiri, Parigi, Talagasari, Sindanghayu

Cisata

Kondangjaya, Kubangkondang, Cisereh, Cibarani, Rawasari, Pasireurih, Kaduronyok, Ciherangjaya, Palembang

16

Pagelaran

Tegalpapak, Margagiri, Bama, Pagelaran, Sukadame, Bulagor, Surakarta, Harapankarya, Montor, Kartasana, Senangsari, Sindangjaya, Margasana

17

Patia

Turus, Pasirgadung, Patia, Babakankeusik, Cimoyan, Idaman, Ciawi, Surianeun, Rahayu, Simpangtiga

18

Sukaresmi

Seuseupan, Karyasari, Pasirkadu, Perdana, Sukaresmi, Kubangkampil, Sidamukti, Cibungur, Weru, Cikuya

19

Labuan

Cigondang, Sukamaju, Rancateureup, Karanganyar, Labuan, Teluk, Banyumekar, Banyubiru, Caringin

20

Carita

Pejamben, Tembong, Banjarmasin, Carita, Sukajadi, Sukarame, Sukanagara, Kawoyang, Cinoyong, Sindanglaut

21

Jiput

Banyuresmi, Salapraya, Pamarayan, Sampangbitung, Jiput, Sukacai, Tenjolahang, Babadsari, Janaka, Sukamanah, Sikulan, Citaman, Jayamekar

22

Cikedal

Padahayu, Mekarjaya, Babakanlor, Dahu, Cening, Bangkuyung, Tegal, Cipicung, Karyasari, Karyautama

8

15

18


23

Menes

Alaswangi, Tegalwangi, Menes, Kananga, Cilabanbulan, Sindangkarya, Cigandeng, Purwaraja, Muruy, Kadupayung, Sukamanah, Ramayana

24

Pulosari

Banjarnegara, Kaduhejo, Koranji, Sanghiangdengdek, Cilentung, Karyawangi, Banjarwangi, Sukasari, Sukaraja

Mandalawangi

Pandat, Cikoneng, Giripawana, Nembol, Gunungsari, Kurungkambing, Mandalasari, Mandalawangi, Pari Sinarjaya, Sirnagalih, Curuglemo, Panjangjaya, Cikumbueun, Ramea

26

Cimanuk

Kadudodol, Gunungdatar, Gunungcupu, Sekong, Cimanuk, Batubantar, Rocek, Kadumadang, Dalembalar, Kupahandap, Kadubungbang

27

Cipeucang

Cikadueun, Koncang, Pasirmae, Parumasan, Kadugadung, Palanyar, Baturanjang, Kalanggunung, Curugbarang, Pasireurih

28

Banjar

Cibeureum, Cibodas, Kadulimus, Bandung, Kadumaneuh, Citalahab, Pasirawi, Mogana, Kadubale, Banjar, Gunungputri

29

Kaduhejo

Banjarsari, Sukamanah, Palurahan, Kadugemblo, Sukasari, Mandalasari, Saninten, Banyumundu, Cempaka, Ciputri

30

Mekarjaya.

Rancabugel, Wirasinga, Pareang, Kadubelang, Mekarjaya, Kadujangkung, Medong, Sukamulya

31

Pandeglang*

Kadomas, Babakan kalanganyar, Kabayan, Pandeglang

32

Majasari*

Sukaratu, Karaton, Cilaja, Saruni, Pagerbatu

33

Cadasari

Cikentrung, Kaungcaang, Ciinjuk, Cadasari, Tapos, Tanagara, Kurungdahu, Pasirpeuteuy, Kaduengang, Kaduela, Koranji

34

Karangtanjung*

Kadumerak, Pagadungan, Cigadung, Juhut

35

Kroncong

Pasirjaksa, Bangkonol, Tegalongok, Pasirkarag, Paniis, Setrajaya, Karangsetra, Pakuluran, Koroncong, Gerendong, Awilega, Sukajaya

25

*Kelurahan Sumber: Pandeglang dalam Angka 2014

19


Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut: Tabel. 4.3 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang No.

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

JUMLAH

1

Sekretariat Daerah

1

2

Sekretariat DPRD

1

3

Inspektorat

1

4

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

1

Dinas Daerah: 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 6. Dinas Pekerjaan Umum; 7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 8. Dinas Pemuda dan Olahraga; 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 10. Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset; 11. Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan; 12. Dinas Kelautan dan Perikanan; 13. Dinas Pertanian dan Perkebunan ; 14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 15. Dinas Kehutanan; 16. Dinas Pertambangan dan Energi; 17. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

17

Lembaga Teknis Daerah : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 5. Badan Kepegawaian Daerah; 6. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 7. Kantor Lingkungan Hidup; 8. Kantor Ketahanan Pangan; 9. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 10. Rumah Sakit Umum Daerah Berkah;

11

5

20


11. Rumah Sakit Umum Daerah Labuan. 6

Satuan Polisi Pamong Praja

1

7

Kecamatan: 1. Kecamatan Sumur; 2. Kecamatan Cimanggu; 3. Kecamatan Cibaliung; 4. Kecamatan Cikeusik; 5. Kecamatan Cigeulis; 6. Kecamatan Panimbang; 7. Kecamatan Munjul; 8. Kecamatan Angsana; 9. Kecamatan Picung; 10. Kecamatan Bojong; 11. Kecamatan Saketi; 12. Kecamatan Cisata; 13. Kecamatan Pagelaran; 14. Kecamatan Patia; 15. Kecamatan Labuan; 16. Kecamatan Jiput; 17. Kecamatan Cikedal; 18. Kecamatan Menes; 19. Kecamatan Mandalawangi; 20. Kecamatan Cimanuk; 21. Kecamatan Cipeucang; 22. Kecamatan Banjar; 23. Kecamatan Kaduhejo; 24. Kecamatan Pandeglang; 25. Kecamatan Cadasari; 26. Kecamatan Karangtanjung; 27. Kecamatan Cibitung; 28. Kecamatan Carita; 29. Kecamatan Sukaresmi; 30. Kecamatan Mekarjaya; 31. Kecamatan Sindangresmi; 32. Kecamatan Pulosari; 33. Kecamatan Koroncong; 34. Kecamatan Majasari; 35. Kecamatan Sobang.

35

8

Kelurahan: 1. Kelurahan Pandeglang; 2. Kelurahan Kabayan; 3. Kelurahan Sukaratu; 4. Kelurahan Karaton;

13

21


5. Kelurahan Saruni; 6. Kelurahan Babakan Kalanganyar; 7. Kelurahan Kadomas; 8. Kelurahan Pagerbatu; 9. Kelurahan Cilaja; 10. Kelurahan Kadumerak; 11. Kelurahan Cigadung; 12. Kelurahan Juhut; 13. Kelurahan Pagadungan. Sumber : PERDA Kab. Pandeglang No: 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Pandeglang No 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang 2. Kependudukan dan Sosial Ekonomi a. Jumlah Penduduk Tabel. 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Penduduk lakiPenduduk Umur Jumlah penduduk laki perempuan 0-4

65,721

62,919

128,640.00

5-9

64,174

60,482

124,656.00

10 - 14

69,088

63,464

132,552.00

Sumber : BPS Pandeglang 2012 Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (2012), hingga tahun 2012 jumlah penduduk Pandeglang sebesar 1.181.430 jiwa, dengan jumlah perincian 604.040 laki- laki dan 577.390 perempuan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa ratio penduduk laki dan perempuan di Kabupaten Pandeglang relatif sama laki-laki 51 % dan perempuan sebesar 49%. b. Penyebaran Penduduk

dan

Kepadatan

meter persegi. Sedangkan kecamatan yang terendah kepadatannya adalah kecamatan Sumur yaitu sebesar 91 jiwa per kilometer per segi. Dari ke 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, hingga ahir 2012 Kecamatan Labuan memiliki jumlah penduduk yang paling banyak, yaitu sebesar 55.850 jiwa dilanjutkan kecamatan Cikeusik sebesar 52. 281 jiwa dan Kecamatan Panimbang sebanyak 50.603 jiwa (BPS 2012).

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 (BPS Pandeglang 2012) mencapai 31.307 jiwa per kilo meter persegi. Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang besar adalah kecamatan Labuan yaitu 3566 jiwa per kilo 22


c. Pendidikan Tabel 4.5 Jumlah sekolah, Guru, dan Murid menurut tingkatan sekolah tahun ajaran 2011/2012

Tingkatan Sekolah

Sekolah

Murid

Guru

Rasio muridguru

TK sederajat

389

1,566

13,231

8.45

SD sederajat

1,020

12,185

183,597

15.07

SMP sederajat

285

5,445

68,620

12.60

SMA sederajat

155

3,432

38,785

11.30

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang, 2012 Dari data di atas, menunjukkan bahwa jumlah seluruh Taman Kanak - Kanak tahun 2012 di kabupaten Pandeglang adalah sebanyak 389 sekolah. Sedangkan SD 1.020, SMP 285 dan SMA 155 sekolah. Sedangkan Ratio murid dengan guru pada tingkat TK adalah 8,45. Sedangkan SD 15,07, SMP 12,60 dan SMA 11,30. Hal ini menunjukkan kebutuhan guru SD sangat besar terutama di daerah – daerah terpencil di Kabupaten Pandeglang. d. Tenaga Kerja Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang (2012),

Jumlah Tingkat pengangguran terbuka sekitar 9,30%, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja 69,02% sehingga jumlah penduduk yang bekerja adalah sebesar 59,72% sisanya merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Adapun angkatan kerja di Kabupaten Pandeglang mayoritas bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 36,38% dan perdagangan, jasa akomodasi sebesar 22,06 %. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Persentase Pekerjaan Masyarakat Pandeglang Berdasarkaan Bidang Pekerjaannya No.

Lapangan Pekerjaan Utama

1

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan

2

Industri

3

Jumlah

Presentase (%)

188,445

36.38

47,203

9.11

Perdagangan Rumah Makan dan Jasa Akomodasi

114,252

22.06

4

Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan

113,128

21.84

5

Lainnya

54,915

10.60

23


Sumber : BPS Pandeglang, 2012

e. Kesehatan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012 memiliki 28 Puskesmas umum yang tersebar di 27 kecamatan, 8 Puskesmas dengan perawatan yang tersebar di 8 kecamatan, 55 puskesmas pembantu di 31 Kecamatan, 55 Puskesmas keliling yang tersebar di 32 kecamatan dan 1 rumah sakit umum yang berada di wilayah perkotaan. f. Fasilitas Sarana Ekonomi Masyarakat 1. Sarana angkutan umum Transportasi umum merupakan sarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Sejalan dengan adanya peningkatan pembangunan, maka dituntut pula adanya peningkatan transportasi umum dan pembangunan jalan. Hal ini diperlukan untuk memudahkan mobilitas penduduk serta memperlancar lalulintas barang dari suatu daerah ke daerah lain. Pandeglang memiliki tiga terminal transportasi. Terminal pasar badak, yang menghubungkan wilayah dalam kabupaten pandeglang. Terminal Kadubanen yang menghubungkan wilayah pandeglang dengan ke luar daerah pandeglang seperti Kabupaten Lebak, Serang bahkan Tangerang serta terminal Labuan sebagai penghubung ke wilayah Pandeglang Selatan. 2. Jumlah industri menurut jenis komoditi dan tenaga kerja Jumlah perusahaan di Kabupaten Pandeglang dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan. BPS (2012) mencatat Jumlah perusahaan pada tahun 2009 sebanyak 11.099 unit dengan jumlah tenaga kerja 22.325 orang, tahun 2010 berjumlah 11.640 unit dengan jumlah tenaga kerja 23.427 orang, tahun 2011 sebanyak 11.650 unit dengan jumlah tenaga kerja 23.432 orang. sedangkan pada tahun 2012 naik menjadi 12.326 unit dengan jumlah tenaga kerja 23.655 orang. B. Hasil Penelitian 1. Identitas Responden Dalam analisis kajian IKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, dianalisis beberapa karakteristik sosial ekonomi responden dalam menilai tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan publik. Adapun karakteristik tersebut antara lain : a. Jenis kelamin. Secara harfiah maupun naluriah, terdapat perbedaan yang khas antara lakilaki dan perempuan. Kajian variabel jenis kelamin akan memberikan informasi masyarakat dari kelompok jenis kelamin mana yang dominan, sehingga program peningkatan kualitas pelayanan dapat dirancang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat menurut perbedaan jenis kelamin. b. Umur. Umur dapat mencerminkan kematangan seseorang dalam berpikir dan memberikan tanggapan. Kajian variabel umur akan memberikan informasi masyarakat dari kelompok umur mana yang dominan, sehingga laporan akhir Kajian IKM Kabupaten Pandeglang yang merupakan program peningkatan 24


kualitas pelayanan dapat dirancang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat menurut perbedaan kelompok umur. c. Pendidikan. Kajian variabel ini akan memberikan informasi tingkat pendidikan masyarakat pengguna layanan. Informasi ini penting dalam memprediksi tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat, serta ekspektasi dan persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik, sehingga program pelayanan publik dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka. d. Pekerjaan. Kajian variabel ini akan memberikan informasi jenis pekerjaan dominan dari masyarakat pengguna layanan. Informasi jenis pekerjaan ini sangat bermanfaat dalam memahami kemampuan ekonomi serta ekspektasi dan persepsi masyarakat. Informasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas layanan. e. Suku Bangsa. Untuk mengetahui suku mana yang dominan dari masyarakat pengguna layanan. Sehingga pemerintah daerah dapat menyesuaikan seluruh kebijakan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat. Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan kelompok umur. Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur Umur Frekuensi Persentase 16 - 28

143

28,6%

29 - 41

245

49,1%

42 - 54

85

17,03%

55 - 67

24

4,8%

68 - 81

2

0,4%

JUMLAH 499 100% Sumber : Data Primer 2014, diolah Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden mengelompok pada usia produktif (16-54 tahun). Hal ini menunjukan, kemungkinan untuk terjadinya pembiasan dalam hal persepsi sangatlah kecil. Dengan demikian, proses penelitian ini diharapkan akan memberikan sebuah informasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa persepsi responden, terkait dengan pelayanan didasarkan kepada tingkat kematangan dalam pengalaman dan psikologis dari masing-masing responden. Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin

Frekuensi

Persentase

Laki - Laki

257

52 %

Perempuan

242

48 %

Jumlah 499 100% Sumber : data primer, diolah 2014 Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa terdapat kesetaraan gender dalam mengakses pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang. Ini terlihat dari kecilnya perbedaan jumlah responden laki-laki dan perempuan. Fenomena ini mencerminkan bahwa kebutuhan akan pelayanan publik tidak hanya terbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga dibutuhkan oleh kaum perempuan. Dilihat dari sisi sosial ekonomi, fenomena tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi yang melibatkan kaum perempuan. Bila disajikan dalam grafik, maka akan terlihat seperti berikut :

25


Grafik 4.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang pendidikan Jenjang Pendidikan

Frekuensi

Persentase

SD

59

11,8 %

SMP

84

16,8%

SMU

240

48,09 %

Diploma

34

6,8%

S-1

75

15,03%

S-2

7

1,4%

499

100%

Jumlah Sumber : Data Primer, 2014 diolah

Berdasarkan jenjang pendidikan, seperti tersaji pada tabel di atas, pelayanan publik yang dilakukan Kabupaten Pandeglang lebih banyak diakses oleh masyarakat yang tingkat pendidikannya menengah dan tinggi. Hal ini dikarenakan pada masyarakat tersebut dianggap memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap proses pelayanan dan kebijakan publik. Selain itu tingkat pendidikan juga mencerminkan adanya perubahan sosial dan pembangunan pada masyarakat Pandeglang. Dalam jangka panjang, keunggulan sumber daya manusia ini akan membantu untuk menilai dan mengevaluasi pelayanan publik yang

diberikan oleh Pemda setempat. Berikut adalah grafik batang yang menunjukkan jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan. Grafik 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

26


Tabel 4.10 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis pekerjaan Jenis Persent Frekuensi Pekerjaan ase PNS/TNI/Polri 72 14,4 % Pegawai 82 16,4 % Swasta Wiraswasta / 150 30 % Usahawan Pelajar / 29 5,8% Mahasiswa Lainnya 166 33,2% JUMLAH 499 100% Sumber : Data Primer, diolah 2014 Seperti tersaji pada tabel di atas, dari aspek jenis pekerjaannya, terlihat bahwa pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Pandeglang lebih banyak diakses oleh kalangan wiraswasta/usahawan. Hal ini menunjukan bahwa jenis pelayanan publik yang ada di Kabupaten Pandeglang, ikut berkontribusi terhadap perkembangan wirausaha di Kabupaten tersebut. Sementara itu, responden dari kalangan aparatur pemerintah jumlahnya relatif kecil. Hal ini ada beberapa alasan, antara lain: 1. Survey dilakukan pada saat jam kerja aparatur pemerintah 2. Aparatur pemerintah secara tidak langsung memiliki akses pelayanan secara personal kepada unit pelayanan publik yang terdapat di lingkungan Kabupaten Pandeglang 3. Bagi aparatur pemerintah, tingkat kebutuhan terhadap layanan publik frekuensinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang beraktivitas di sektor swasta.

Sedangkan data lainnya menyebar pada jenis pekerjaan yang terdiri dari petani, dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan banyak diakses oleh kalangan ibu rumah tangga dan petani. Data tersebut, bila disajikan dalam sebuah grafik akan terlihat sebagai berikut: Grafik 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis pekerjaan

Tabel 4.11 Karakteristik Responden berdasarkan Suku Bangsa Suku Frekuensi Persentase Bangsa Jawa 22 4,4 % Madura Sunda 471 94,38 Batak 4 0,8 % Minang 1 0,2 % Lainnya 1 0,2 % Jumlah 499 100% Sumber : Data Primer, diolah 2014 Karakteristik responden berdasarkan suku bangsa, seperti tersaji pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kebupaten Pandeglang lebih banyak diakses oleh masyarakat dari suku Sunda, dan sebagian yang lain juga diakses oleh masyarakat dari suku 27


Jawa dan beberapa suku bangsa lainnya yang tinggal di Pandeglang. Meskipun demikian pelayanan publik yang ada di Kabupaten Pandeglang tidak berlaku diskriminatif terhadap suku bangsa tertentu, semua warga yang tinggal di Pandeglang mendapatkan pelayanan yang sama sesuai dengan kebutuhannya. 2. Deskripsi Hasil Penelitian Pengumpulan data dalam kajian IKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat pengguna jasa semua unit pelayanan publik yang secara langsung menyentuh pada masyarakat. Unit pelayanan yang dimaksud adalah: perizinan di BPPT; Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Akte kelahiran di Disdukcapil, kecamatan, desa/ kelurahan; Pelayanan kesehatan di RSUD Berkah dan Puskesmas, Kartu Kuning di Dinsosnakertrans; Pelayanan Air bersih di PDAM; Pelayanan Pajak PBB di DPKPA dan Kecamatan Pandeglang; Pelayanan pendidikan oleh Dinas pendidikan. Dalam analisis ini, peneliti mencoba menggambarkan indeks

kepuasan masyarakat pandeglang berdasarkan unit pelayanan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang seperti Kantor Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT), PDAM, Dinas DPKPA dan UPT Pajak Kecamatan Pandeglang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan, kelurahan/desa, Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Berkah, serta Puskesmas di 3 Wilayah Pelayanan (WP), yaitu Puskesmas Pandeglang, Puskesmas Labuan, Puskesmas, Cibaliung ditambah Wilayah yang banyak kantong kemiskinan, yaitu di Puskesmas Cigeulis dan Cikeusik. Dalam analis tersebut peneliti menggambarkan nilai indeks dari tiap unsur sesuai 9 unsur Indikator IKM berdasarkan Surat Keputusan Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selanjutnya nilai Indeks dari tiap unsur dijumlah total dan dinilai berdasarkan kriteria tabel di bawah ini.

Tabel 4.12 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan NILAI PERSEPSI

NILAI INTERVAL IKM


MUTU PELAYANAN


1

1,00 – 1,75

25 – 43,75

D

Tidak Baik

2

1,76 – 2,50

43,76 – 62,50

C

Kurang Baik

3

2,51 – 3,25

62,51 – 81,25

B

Baik

4

3,26 – 4,00

81,26 – 100,00

A

Sangat Baik

Adapun Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang berdasarkan pada unit pelayanan di Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

1)

Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah merupakan unsur pendukung tugas

28


penyelenggaraan pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh kepala badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

a. Rekapitulasi IKM di Unit Pelayanan BPPT Tabel 4.13 Rekapitulasi IKM Per Unit Pelayanan dan Per Ruang Lingkup SurveyUnit Pelayanan: BPPT NILAI UNSUR NILAI RATA2 NO UNSUR PELAYANAN PELAYANAN TERTIMBANG

NILAI INDEKS

1

Persyaratan

2.96

0.11

0.33

2

Prosedur

2.93

0.11

0.33

3

Waktu pelayanan

2.4

0.11

0.27

4

Biaya/Tarif

2.93

0.11

0.33

5

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

2.8

0.11

0.31

6

Kompetensi Pelaksana

2.96

0.11

0.33

7

Perilaku Pelaksana

2.88

0.11

0.32

8

Maklumat Pelayanan

2.46

0.11

0.27

9

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

2.36

0.11

0.26

JUMLAH NILAI INDEKS

2.74

IKM

68.6

MUTU PELAYANAN KINERJA UNIT PELAYANAN

B BAIK

Sumber : Data Primer, diolah 2014 Berdasarkan data tersebut, secara keseluruhan pelayanan yang diberikan BPPT termasuk kategori baik. Namun demikian, menurut para responden, tiga dari 9 unsur yang dievaluasi nilainya masih rendah yaitu unsur waktu pelayanan, Maklumat Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Sedangkan enam unsur lainnya dinilai baik.

Oleh karenanya atas dasar tiga unsur yang nilainya masih kurang tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari sisi masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan masih banyak yang belum memahami waktu pelayanan, Maklumat Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Secara grafik bila dilihat dari nilai unsur pelayanan, 29


maka akan terlihat sebagai berikut: Grafik 4.4 Nilai Unsur Pelayanan Unit Pelayanan BPPT

b. Rekapitulasi IKM Per unit Pelayanan di PDAM Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai salah satu perusahaan plat merah milik daerah memegang peranan yang sangat penting, karena produk yang dihasilkannya sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat bukan hanya sebagai kebutuhan untuk keperluan konsumsi tetapi juga bagi kebersihan dan tingkat kesehatan masyarakat. Menurut Kepala Bagian Hubungan Pelanggan, PDAM Tirta Berkah Pandeglang hingga saat ini sudah memiliki 19.861 sambungan pelanggan yang tersebar di beberapa wilayah kerja. Untuk menambah jumlah pelanggan, pada 2014 perusahaan plat merah ini menargetkan penambahan pelanggan baru sebanyak 1.500 sambungan. Dari jumlah target itu hingga Agustus 2014 sudah tercapai 800 sambungan pelanggan baru yang tersebar di seluruh

wilayah Kabupaten Pandeglang. (Http://perpamsi.or.id/pdammembers/read/82/pdam-tirtaberkah-kabpandeglang.html). Sejalan dengan bertambahnya pelanggan tentu harus diimbangi dengan kualitas pelayanan, baik terkait dengan kelancaran distribusi air, kualitas air maupun ketepatan pendataan penggunaan air tiap bulan. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanannya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat pelanggan dan sesuai dengan standar pelayanan publik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka di bawah ini dikemukakan pendapat masyarakat pelanggan PDAM yang menjadi responden dalam survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pandeglang, yang dituangkan pada Tabel dan grafik berikut. 30


NO

Tabel 4.14 Rekapitulasi IKM Per Unit Pelayanan Dan Per Ruang Lingkup Survey Unit Pelayanan : PDAM NILAI UNSUR NILAI RATA2 UNSUR PELAYANAN PELAYANAN TERTIMBANG

NILAI INDEKS

1

Persyaratan

3.18

0.11

0.35

2

Prosedur

3.21

0.11

0.36

3

Waktu pelayanan

3.31

0.11

0.37

4

Biaya/Tarif

3.18

0.11

0.35

5


3.06

0.11

0.34

6


3.25

0.11

0.36

7

Perilaku Pelaksana

3.15

0.11

0.35

8

Maklumat Pelayanan

3

0.11

0.33

9


3.25

0.11

0.36

JUMLAH NILAI INDEKS

3.18

IKM

79.4


B BAIK

Sumber : Data Primer, diolah, 2014 Grafik 4.5 Nilai Unsur Pelayanan Unit Pelayanan PDAM

31


Kebutuhan air bersih bahkan sudah menjadi prioritas target pembangunan suatu bangsa, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bupati Pandeglang bahwa: “ke depan PDAM Pandeglang harus dapat meningkatkan jumlah cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Dengan begitu, target cakupan yang diharapkan MDG’S pada 2015 di perkotaan sekitar 80% dan pedesaan 60% dari jumlah kebutuhan penduduk bisa tercapai”. Dalam perjalanan usahanya ternyata PDAM juga telah memperoleh keuntungan yang signifikan sehingga secara riil sebenarnya ikut mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang, bahkan PDAM Pandeglang telah mampu pemberian santunan kepada anak yatim piatu duafa yang bertempat tinggal di sumber air usahanya. Atas keberhasilannya ada beberapa karyawan yang mendapat penghargaan di antaranya petugas pembaca meter pelanggan, pegawai yang bekerja di atas 25 tahun dan para pensiunan. (Http://bharatanews.com/beri ta-860-pdam-pandeglanguntung-gede-santuni-duafa) Untuk memastikan prestasi yang telah dicapai oleh PDAM Pandeglang, maka berikut ini kami kemukakan hasil survei, bahwa berdasarkan data yang masuk atas jawaban masyarakat pelanggan PDAM sebagai mana tertuang pada Tabel

4.14, dapat diketahui bahwa semua unsur pelayanan publik pada memperoleh nilai indeks 3,18 dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = 79,4. Angka tersebut menurut Tabel Nilai Persepsi masuk kategori mutu pelayanan “B”, artinya secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelayanan publik telah dijalankan sebagaimana mestinya, dengan demikian tingkat kinerja PDAM Kabupaten sudah termasuk “kategori baik”. Namun demikian ternyata masih ada pelanggan yang merasa kurang mendapat pelayanan yang baik, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pelanggan yang mengeluhkan tentang ketidakakuratan pendataan penggunaan air, sehingga ada masyarakat yang biasanya hanya membayar kecil per bulan tiba-tiba membengkak harus bayar cukup besar, di samping itu juga ada yang mengeluhkan terkait penyaluran air yang terkadang tersendat pendistribusiannya. Jadi walaupun PDAM telah mendapat prestasi dan hasil survei yang menunjukkan kategori/berkinerja baik, tetapi dengan masih adanya keluahan pelanggan tersebut, maka ada baiknya pihak PDAM Pandeglang tetap memperhatikan dan merespon secara proporsional untuk dilakukannya perbaikanperbaikan pelayanan di semua aspek dengan lebih memperhatikan aktivitas karyawannya dalam 32


menjalankan tugasnya seharihari, pengontrolan sumber mata air dan kerusakan sarana-prasarana penyalurannya.

aktifitas kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber pendanaan yang diperoleh dan dikelola oleh instansi ini.

c. Rekapitulasi IKM Per unit Pelayanan di DPKPA dan UPT PBB Kecamatan Pandeglang Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) merupakan instansi yang sangat berperan terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan maupun kemasyarakatan. Sebab instansi inilah yang menentukan besar kecilnya pendanaan yang dapat dipakai oleh Pemerintah Daerah beserta Satuansatuan Kerjanya.

nstansi ini dalam menjalankan tugasnya harus memiliki payung hukum yang jelas dan pasti agar memiliki legitimasi yang kuat. Untuk itu pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Isi dari Peraturan Daerah tersebut di dalamnya harus berisi program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengetahui pelayanan publik yang telah dijalankan oleh instansi ini, berikut hasil survei atas tanggapan masyarakat yang telah mendapat layanan, sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tugas dari instansi ini terutama bagaimana menggali potensi keuangan, memungut, mengumpulkan, menggunakan sampai mengendalikan sumber pendanaan oleh Pemerintah Daerah. Jadi

Tabel 4.15 Rekapitulasi IKM Per Unit Pelayanan Dan Per Ruang Lingkup Survey Unit Pelayanan: DPKPA dan UPT PBB Kecamatan Pandeglang NO

UNSUR PELAYANAN

NILAI UNSUR PELAYANAN

NILAI RATA2 TERTIMBANG

NILAI INDEKS

1

Persyaratan

3.19

0.11

0.35

2

Prosedur

3.16

0.11

0.35

3

Waktu pelayanan

2.98

0.11

0.33

4

Biaya/Tarif

2.98

0.11

0.33

5


3.1

0.11

0.34

33


6


3.1

0.11

0.34

7

Perilaku Pelaksana

3.08

0.11

0.34

8

Maklumat Pelayanan

3

0.11

0.33

9


3

0.11

0.33

JUMLAH NILAI INDEKS

3.07

IKM

76.6


B BAIK

Sumber : Data Primer, diolah 2014 Dalam rangka menjamin sukses pencapaian target pembangunan sesuai arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2014 dan menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-840/MK.05/2014 yang menyangkut tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menjamin kepatuhan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban menangani perpajakan, baik kewajiban pemotongan/pemungutan maupun penyetoran pajak atas realisasi pembayaran guna memastikan pelaksanaan belanja daerah yang proporsional. Berdasarkan surat Menteri di atas menunjukkan bahwa pemerintah menuntut adanya komitmen dari Pimpinan Pemerintah Daerah, pejabat pengelola keuangan daerah serta para bendahara yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah bagi kebutuhan dan kemajuan masyarakat Pandeglang. Di samping itu tuntutan yang perlu direalisasikan

adalah kelancaran dan kecepatan pelayanannya. Untuk mewujudkan hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset perlu kesiapan yang memadai, baik kesiapan aparatur, sistem layanan, sarana-prasarana maupun transparasi biaya/tarifnya, semua itu telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014. yang memuat sembilan kriteria pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.15 di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan unsur pelayanan publik terutama terkait dengan pelayanan pajak dan retribusi daerah memperoleh nilai indeks 3,07 dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = 76,6. Angka tersebut menurut Tabel Nilai Persepsi masuk kategori mutu pelayanan “B”, jadi dapat dikemukakan bahwa pelayanan publik telah dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, 34


Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Pandeglang dengan tingkat kinerja masuk “kategori baik”. Namun demikian bila kita cermati ada dua unsur layanan yaitu 1) Kepastian jangka waktu pelayanan dan 2) kejelasan biaya/tarif pelayanan, masih memperoleh nilai di bawah 0,3. Jadi walaupun nilai ini masih termasuk “mutu pelayanan baik”, tetapi angka ini harus mendapat perhatian dari instansi tersebut, sebab bila tidak dilakukan

pembenahan secara intensif tidak menutup kemungkinan di waktu mendatang akan semakin menurun nilainya, hal ini berarti masyarakat akan semakin tidak puas, karena layanan yang diberikan kurang ada kepastian waktu penyelesaiannya dan masyarakat akan berasumsi masih kurangnya transparansi dalam pengenaan tarif layanan. Data di atas, bila disajikan dalam bentuk grafik maka Nilai Unsur Pelayanan akan terlihat seperti berikut ini:

Grafik 4.6 Nilai Unsur Pelayanan Unit Pelayanan DPKPA dan UPT PBB Kecamatan Pandeglang

d. Rekapitulasi IKM Per unit Pelayanan di Disdukcapil, Kecamatan, Kelurahan dan desa Administrasi kependudukan pada suatu masyarakat modern merupakan aspek yang mendasar, baik bagi pihak pemerintah maupun bagi warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penanganan kependudukan perlu ditertibkan

secara konkrit dan legal. Di Kabupaten Pandeglang hal ini dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa: Penduduk Kabupaten Pandeglang adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing 35


(WNA) yang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Pandeglang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang merupakan instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta. Selanjutnya Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

diri yang diterbitkan oleh Dinas dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan 3) Akta Catatan Sipil sebagai Catatan Otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, kematian, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Berdasarkan Perda tersebut menunjukkan bahwa instansi ini harus bertanggung jawab atas tertibnya pengelolaan kependudukan di Kabupaten Pandeglang, di samping itu sangat berperan membantu kelancaran urusan individu warga maupun bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu pelayanan publik terkait kependudukan mutlak untuk terus dilakukan penyempurnaapenyempurnaan. Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan kependudukan ini telah dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil beserta instansi terkait di bawahnya dapat diketahui pada Tabel 4.16.

Dokumen kependudukan di antaranya meliputi: 1) Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga; 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti

Tabel 4.16 Rekapitulasi IKM Per Unit Pelayanan Dan Per Ruang Lingkup Survey Unit Pelayanan: Kependudukan (Disdukcapil, Kecamatan, Kel Dan Desa) NO

UNSUR PELAYANAN

NILAI UNSUR PELAYANAN

NILAI RATA2 TERTIMBANG

NILAI INDEKS

1

Persyaratan

3.25

0.11

0.36

2

Prosedur

3.16

0.11

0.35

36


3

Waktu pelayanan

3.13

0.11

0.35

4

Biaya/Tarif

3.12

0.11

0.35

5


3.12

0.11

0.35

6


3.15

0.11

0.35

7

Perilaku Pelaksana

3.13

0.11

0.35

8

Maklumat Pelayanan

2.86

0.11

0.32

9


2.85

0.11

0.32

JUMLAH NILAI INDEKS

3.09

IKM

77.1


B BAIK

Sumber : Data primer, diolah 2012 Data base kependudukan sangat penting bagi perumusan kebijakan pemerintah daerah yang akurat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bupati Pandeglang, bahwa data kependudukan menjadi salah satu acuan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan rencana sampai program pembangunan, baik yang menyangkut pengalokasian anggaran maupun pelayanan publik, karena itu data kependudukan tersebut harus benar-benar valid. Disebutkan pula bahwa program pembuatan E-KTP merupakan upaya pemerintah guna memperoleh data kependudukan yang valid. Setelah ada E-KTP maka tidak mungkin satu orang memiliki lebih dari satu kartu tanda penduduk. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu terus melakukan perekaman biodata warga untuk

pembuatan E-KTP, serta melakukan pelayanan "jemput bola", agar seluruh warga Pandeglang yang telah wajib memiliki E-KTP bisa mempunyai kartu identitas tersebut. Bila sebelumnya warga yang datang ke kecamatan untuk direkam, maka sekarang petugas harus mendatangi rumah penduduk. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan benar-benar memahami aturan dan masalah teknis lainnya untuk melakukan pendataan penduduk. Berdasarkan data sampai tahun 2013 jumlah penduduk Pandeglang, tercatat 1.202.679 yang tersebar di 339 kelurahan/desa dan 35 kecamatan. (http://www.iyaa.com/berita/ nasional/ umum/3222123_1124.html) Memperhatian uraian di atas menunjukkan bahwa Kepala Daerah Kabupaten 37


Pandeglang menghendaki adanya penanganan kependudukan yang benarbenar profesional, terutama terkait dengan pelayanan publik di bidang kependudukan. Berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana tertuang pada Tabel 4.16, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan unsur pelayanan publik bidang kependudukan terutama terkait Akta Catatan Sipil, kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) memperoleh nilai indeks 3,09 dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = 77,1. Angka tersebut menurut Tabel Nilai Persepsi masuk kategori mutu pelayanan “B”, jadi dapat dikemukakan bahwa pelayanan kependudukan telah dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang beserta instansi terkait di bawahnya

(Kecamatan dan Desa/Kelurahan) dengan tingkat kinerja masuk “kategori baik”. Namun demikian berdasarkan informasi dari masyarakat yang melakukan pengurusan surat-surat kependudukan ternyata masih banyak keluahan, mereka mengatakan bahwa yang akan mengurus surat kependudukan harus mempersiapkan: mental, kesabaran, keuangan, tenaga serta meluangkan cukup waktu, atau menggunakan calo/suruh orang lain bagi yang sibuk kerja, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kependudukan dirasakan masih berbelit-belit, tidak mudah, lambat dan memerlukan biaya yang memadai. Dari Nilai Unsur Pelayanan pada tabel 4.16, selanjutnya disajikan dalam bentuk grafik:

Grafik 4.7 Nilai Unsur Pelayanan Unit Pelayanan Kependudukan (Disdukcapil, Kecamatan, Kelurahan dan Desa)

38


Dicontohkan persyaratan untuk membuat Akta Kelahiran antara lain: Foto copy KTP Suami Istri, Foto copy Surat Nikah, Foto copy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kesaksian dari Desa (bila anak sudah di atas usia 60 hari ), Foto copy KTP saksi dan denda Rp. 100.000,karena anak sudah di atas usia 60 hari serta ada biaya Rp. 20.000 untuk saksi dari Kantor Catatan Sipil, padahal sudah ada saksi dari desa dan desa lah yang lebih tau/lebih dekat. Selain itu bagi yang menggunakan kartu keluarga (KK) lama harus diganti dengan yang baru, yang tentunya harus ada pengantar lagi dari desa dan kecamatan serta biaya pembuatan KK baru tersebut, kemudian masih ada satu persyaratan yang harus di lengkapi yaitu blanko F.1.15, blanko tersebut tidak disediakan di Kantor Disdukcapil tetapi beli di tempat foto copy kantor tersebut. Semua ini adalah realita permasalahan di

NO

lapangan yang perlu terus dibenahi baik mekanismenya, aparaturnya serta rasionalitas persyaratannya, sehingga pelayanan kependudukan benar-benar terlihat profesional, transparan dan elegan. (http://rolenxarea.blogspot.co m) e. Rekapitulasi IKM per unit pelayanan di Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans merupakan instansi otonom yang ada di Kabupaten Pandeglang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam masalah – masalah sosial dan urusan ketenagakerjaan. Pelayanan langsung yang diberikan oleh Disnakertrans berupa pemberian Kartu Kuning bagi masyarakat pencari kerja yang akan mencari pekerjaan khususnya yang menjadi persyaratan untuk bekerja di lingkungan pemerintahan.

Tabel 4.17 Rekapitulasi IKM Per Unit Pelayanan dan Per Ruang Lingkup Survey Unit Pelayanan: Dinsosnaker NILAI UNSUR NILAI RATA2 NILAI UNSUR PELAYANAN PELAYANAN TERTIMBANG INDEKS

1

Persyaratan

3.12

0.11

0.35

2

Prosedur

3.1

0.11

0.34

3

Waktu pelayanan

3.1

0.11

0.34

4

Biaya/Tarif

2.85

0.11

0.32

5


2.7

0.11

0.30

6


2.95

0.11

0.33

39


7

Perilaku Pelaksana

3.3

0.11

0.37

8

Maklumat Pelayanan

2.75

0.11

0.31

9


2.67

0.11

0.30

JUMLAH NILAI INDEKS

2.95

IKM

73.7


B BAIK

Sumber : Data Primer, diolah 2014 Berdasarkan tabel 4.17 maka dapat diketahui bahwa pelayanan kartu kuning untuk para pencari kerja di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki kinerja yang sudah baik. Hal ini terlihat dari Jumlah nilai indeks sebesar 2,95 dan nilai IKM sebesar 73,7 %. Tidak terdapat unsur pelayanan publik yang di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Pandeglang yang memiliki persepsi kurang baik. Masyarakat secara khusus memberikan persepsi yang paling tinggi khususnya pada unsur pelayanan yaitu persyaratan dan perilaku pelaksana. Data Nilai Unsur Pelayanan sebagaimana yang terdapat pada tabel 4.17, jika disajikan dalam bentuk grafik terlihat sebagai berikut :

Grafik 4.8 Nilai Unsur Pelayanan Unit Pelayanan DINSOSNAKER

40


Pada unsur persyaratan dalam pelayanan, Dinsosnakertrans memberikan kejelasan persyaratan yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat. Ketika persyaratan yang dibawa oleh masyarakat sudah lengkap khususnya beberapa surat pengantar mulai dari RT sampai dengan kelurahan, maka Dinsosnakertrans dapat melayani secara cepat terkait dengan pemenuhan pembuatan kartu kuning tersebut. Waktu yang diberikan oleh Disnakertrans sangatlah longgar sesuai dengan waktu kerja yaitu 5 hari dalam seminggu. Sedangkan pada perilaku pelaksana pelayanan, masyarakat memberikan persepsi yang baik dimana para staf pemberi layanan bersikap ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Staf pelaksana pelayanan di Disnakertrans dipersepsikan membantu dan tidak

NO

mempersulit dalam pelayanan kepada masyarakat. f) Rekapitulasi IKM per unit pelayanan di Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan merupakan instansi otonom yang ada di Pemerintahan Kabupaten Pandeglang yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada instansi pendidikan (sekolah) mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan SMA yang bertujuan agar masyarakat di Kabupaten Pandeglang memiliki akses dan tingkat pendidikan yang baik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Di samping itu juga Dinas pendidikan bertugas untuk membuat kebijakan beberapa aturan teknis pendidikan yang ada di daerah di dalam menerjemahkan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi.

Tabel 4.18 Rekapitulasi IKM Per Unit Pelayanan Dan Per Ruang Lingkup Survey Unit Pelayanan: Dinas Pendidikan NILAI UNSUR NILAI RATA2 NILAI UNSUR PELAYANAN PELAYANAN TERTIMBANG INDEKS

1

Persyaratan

3.22

0.11

0.36

2

Prosedur

3.09

0.11

0.34

3

Waktu pelayanan

3.08

0.11

0.34

4

Biaya/Tarif

3.02

0.11

0.34

5


3.08

0.11

0.34

6


3.18

0.11

0.35

7

Perilaku Pelaksana

3.29

0.11

0.37 41


8

Maklumat Pelayanan

2.81

0.11

0.31

9


2.78

0.11

0.31

JUMLAH NILAI INDEKS

3.06

IKM

76.5


B BAIK

Sumber : Data Primer, diolah 2014 Berdasarkan tabel 4.18 maka dapat diketahui bahwa pelayanan Dinas Pendidikan terhadap sekolah baik SD, SMP, SMA/SMK baik negeri maupun swasta telah berjalan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dengan Jumlah nilai indeks sebesar 3,06 dan nilai IKM sebesar 76,5 % yang menunjukan mutu pelayanan di Dinas Pendidikan telah berjalan dengan baik. Hasil survei di atas menunjukkan bahwa terdapat kesadaran yang tinggi dari Dinas Pendidikan di Kabupaten Pandeglang di dalam memajukan pendidikan masyarakat Pandeglang. Adanya Penilaian umum secara nasional bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Pandeglang yang tergolong rendah, memicu Dinas pendidikan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan. Hal ini tidak saja ditunjang oleh pelayanan Dinas Pendidikan saja, melainkan juga adanya kesadaran dari pihak sekolah untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Beberapa hal yang memicu

pelayanan pendidikan yang dikategorikan baik tersebut antara lain adanya kebijakan tentang BOS serta akreditasi sekolah. Dengan adanya dua kebijakan tersebut sekolah berlomba-lomba untuk saling meningkatkan pelayanan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Hal lainnya juga ditunjang oleh adanya kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Secara umum sekolah menilai beberapa aturan dan prosedur pelayanan baik yang menyangkut pelayanan bagi individu guru dan staf ataupun kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang relatif sudah baik. Meskipun pelayanan pendidikan secara umum yang diberikan oleh Dinas Pendidikan khususnya kepada sekolah mulai dari SD sampai SLTA dinilai sudah baik, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus dipenuhi terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah antara lain peralatan laboratorium, komputer, dan lapangan olah

42


raga yang perlu disediakan secara baik bagi setiap sekolah. Berdasarkan data nilai unsur pelayanan pada

tabel 4.18, dapat disajikan dalam bentuk grafk sebagai berikut:

Grafik 4.9 Nilai Unsur Pelayanan Unit Pelayanan Dinas Pendidikan

kesehatan tingkat lanjut yang menjadi rujukan dari Puskesmas yang ada pada masing-masing kecamatan. Beberapa pelayanan yang diberikan oleh RSUD Berkah menyangkut pengobatan serta pelayanan rawat inap serta tindakan medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g) Rekapitulasi UKM per unit pelayanan di RSUD Berkah RSUD Berkah adalah sebuah bada usaha di bidang pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan baik secara langsung atau pelayanan

NO

Tabel 4.19 Rekapitulasi IKM Per Unit Pelayanan Dan Per Ruang Lingkup Survey Unit Pelayanan: RSUD Berkah NILAI UNSUR NILAI RATA2 NILAI UNSUR PELAYANAN PELAYANAN TERTIMBANG INDEKS

1

Persyaratan

2

Prosedur

3

Waktu pelayanan

3.12

0.11

0.35

3

0.11

0.33

2.31

0.11

0.26

43


4

Biaya/Tarif

2.22

0.11

0.25

5


2.98

0.11

0.33

6


2.97

0.11

0.33

7

Perilaku Pelaksana

3.05

0.11

0.34

8

Maklumat Pelayanan

2.68

0.11

0.30

9


2.46

0.11

0.27

JUMLAH NILAI INDEKS

2.75

IKM

68.9


B BAIK

Sumber : Data Primer, diolah 2014 Hasil survei dia atas menunjukan bahwa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah memiliki kinerja yang sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari Jumlah nilai indeks sebesar 2,75 dan nilai IKM sebesar 68,9 %. Beberapa unsur pelayanan yang termasuk dalam kategori kurang baik adalah pada waktu pelayanan dengan nilai 2,31 , biaya/tariff dengan nilai 2,22 , dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 2,46. Terkait dengan kurang baiknya persepsi masyarakat terhadap unsur pelayanan khususnya waktu pelayanan, hal ini ditunjukkan dengan waktu yang relatif lama di dalam mendapatkan pelayanan khususnya bagi masyarakat yang menggunakan pembayaran melalui Askes/BPJS dibandingkan dengan masyarakat yang menggunakan pembayaran tunai/cash.

Khusus terkait dengan persepsi masyarakat yang merasa kurang puas khususnya pada unsur biaya pelayanan, hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya biaya pengobatan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelayanan kesehatan di RSUD Berkah. Masyarakat harus mengeluarkan biaya pengobatan minimal Rp. 20.000,serta harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal ketika terdapat tindakan khusus yang dilakukan dokter kepada pasien. Masyarakat juga merasa kurang puas terhadap penanganan pengaduan, saran, dan masukan oleh RSUD Berkah. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat memakan waktu yang cukup lama sampai berbulan-bulan. Beberapa contoh yang sering dikeluhkan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Berkah terkait dengan beberapa sarana dan 44


prasarana yang kurang memadai, antara lain : Dokter spesialis, alat kesehatan yang kurang lengkap, tempat sampah yang kurang banyak, toilet dan musholla yang kurang memadai. Meskipun demikian, secara umum

pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Berkah tergolong baik. Berdasarkan Nilai Unsur Pelayanan yang terdapat pada tabel 4.19, jika disajikan dalam bentuk grafik terlihat seperti berikut ini:

Grafik 4.10 Nilai Unsur Pelayanan Unit Pelayanan RSUD Berkah

h) Rekapitulasi IKM per unit pelayanan di Puskesmas

sifatnya umum atau ringan dengan tujuan agar menciptakan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Bagi penyakit yang sifatnya khusus atau kronis, maka Puskesmas akan memberikan rujukan pada tingkat rumah sakit baik RSUD ataupun rumah sakit swasta.

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama menyangkut penyakit yang

NO 1

Tabel 4.20 Rekapitulasi IKM Per Unit Pelayanan Dan Per Ruang Lingkup Survey Unit Pelayanan: Puskesmas NILAI UNSUR NILAI RATA2 NILAI UNSUR PELAYANAN PELAYANAN TERTIMBANG INDEKS Persyaratan

3.12

0.11

0.35

45


2

Prosedur

3.08

0.11

0.34

3

Waktu pelayanan

2.99

0.11

0.33

4

Biaya/Tarif

2.72

0.11

0.30

5


3.1

0.11

0.34

6


3.05

0.11

0.34

7

Perilaku Pelaksana

3.17

0.11

0.35

8

Maklumat Pelayanan

2.91

0.11

0.32

9


2.9

0.11

0.32

JUMLAH NILAI INDEKS

3.00 IKM MUTU PELAYANAN


75.1 B BAIK

Sumber : Data Primer, diolah 2014 Berdasarkan tabel 4.20 Rumah Sakit Berkah. Hal ini di atas, maka dapat diketahui terlihat dari Jumlah nilai bahwa pelayanan kesehatan di indeks sebesar 3,00 dan nilai Puskesmas dengan sampel IKM sebesar 75,1 %. Untuk Puskesmas Kecamatan lebih jelasnya, jika data tabel Pandeglang, Labuan, tersebut disajikan dalam Cibaliung, Cigeulis dan bentuk grafik khusus untuk Cikeusik memiliki kinerja yang Nilai Unsur Pelayanan, akan sudah cukup baik. Bahkan terlihat seperti berikut: lebih baik dibandingkan Grafik 4.11: Nilai Unsur Pelayanan Unit Pelayanan PUSKESMAS

46


Di bidang pelayanan kesehatan, masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Beberapa wilayah Kecamatan antara lain Puskesmas Kecamatan Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Cigeulis dan Cikeusik merupakan sampel Puskesmas yang cukup baik yang berada di Wilayah Kabupaten Pandeglang. Dengan adanya peningkatan kualitas dan cakupan layanan puskesmas di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Pandeglang merupakan pilihan strategis guna meningkatkan pelayanan medik dasar yang berkualitas sehingga mengurangi layanan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kabupaten Pandeglang. Adanya Pemberlakuan BPJS, dimana Puskesmas menjadi rujukan pertama dalam pelayanan kesehatan mengakibatkan beberapa Puskesmas yang ada di Wilayah Kabupaten Pandeglang termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatannya. Dilihat dari waktu pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, masyarakat sudah merasa puas dengan dibukanya pelayanan penuh selama hari kerja yaitu 5 (lima) hari kerja dengan biaya yang relatif murah yaitu antara Rp. 4000,- sampai dengan Rp.

10.000,-. Secara umum sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Puskesmas sudah relatif baik untuk pengobatan penyakit umum, meskipun dalam beberapa kasus menunjukkan belum adanya peralatan yang bersifat spesifik khususnya bagi pelayanan penyakit yang bersifat spesialis seperti halnya alat bedah pasien, ruang bersalin, dan mobil ambulance. Sedangkan obatobatan yang ada di Puskesmas relatif dapat dijangkau oleh masyarakat. i. Rekapitulasi IKM Seluruh Unit Pelayanan di Pemda Kabupaten Pandeglang Unit-unit pelayanan publik merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masing-masing bertanggung jawab atas tugas penyelenggaraan pemerintahan yang salah satunya adalah pelayanan publik yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakatnya. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam tujuan Rencana KerjaSKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang, sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani. Sedangkan sasaran dari Renja-SKPD adalah terwujudnya Visi, Misi Kabupaten Pandeglang. 47


Bupati Pandeglang mengatakan, pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat UU Nomor 32/ 2004 ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik (public services). Dalam konteks ini penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami pergeseran paradigma yaitu dari konsep yang menekankan pada mekanisme mengatur dan memerintah (rules and regulations) menuju ke pemerintahan yang lebih mengedepankan kolaborasi dan sinergi dalam konsep good governance. (http://bantenraya.com/bante n-raya/pandeglang/4953bupati-resmi-launching-paten)

Peraturan Pemerintah Nomor 19/ 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Menurut perundangundangan tersebut dikemukakan bahwa kecamatan memiliki peran yang penting dan strategis karena telah memfungsikan kecamatan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi/unitunit pelayanan di Kabupaten Pandeglang, di dalamnya yang menjadi sasaran responden adalah instansi kecamatan dan kelurahan/desa.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sebagai upaya penjabaran

Hasil pengumpulan data atas tanggapan masyarakat yang mendapat layanan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk dari Kecamatan dan Keblurahan/Desa disajikan pada Tabel 4.21:

Tabel 4.21 IKM per Unit Pelayanan

1

BPPT

2,74

68,6

KINERJA MUTU PELAYANAN Baik

2

PDAM

3.18

79.4

Baik

3.07

76.6

Baik

3.09

77.1

Baik

NO

3 4

UNIT PELAYANAN

DPKPA dan DAN UPT PBB Kecamatan Pandeglang DISDUKCAPIL, Kecamatan, Kelurahan dan Desa (Pelayanan Kependudukan)

INDEKS

IKM

48


5

DINSOSNAKER

2.95

73.7

Baik

6

Dinas Pendidikan

3.06

76.5

Baik

7

RSUD Berkah

2.75

68.9

Baik

8

PUSKESMAS

3.00

75.1

Baik

RATA-RATA NILAI INDEKS

2.98

RATA-RATA IKM

74.8

RATA-RATA MUTU PELAYANAN

B

RATA-RATA KINERJA UNIT PELAYANAN Berdasarkan Tabel 4.21 menunjukkan bahwa seluruh unit layanan pada dasarnya mendapat kriteria “baik”. Tetapi bila ditermati ternya ada 2 unit layanan yang sebenarnya mendapat kriteria B dengan nilai IKM yang kurus (paspasan) yaitu BPPT dan RSUD Pandeglang, kedua unit layanan ini perlu mendapat perhatian serius, karena bila kondisi layanan tidak ditingkatkan bisa jadi akan semakin menurun. Sedangkan yang mendapat nilai IKM relatif gemuk adalah PDAM, walaupun di lapangan masih banyak komplain dari beberapa pelanggannya. Memperhatikan data di atas, maka pada dasarnya Pemerintah Daerah Pandeglang telah berusaha melaksanakan pelayanan publik secara memadai,

NO

BAIK

dengan segala keterbatasannya. Tetapi sejalan dengan peradaban dan kemjuan masyarakat Pandeglang, maka suka atau tidak di masa depan perlu ditingkatkan tata cara pengelolaan pelayanan publik sampai mendapat kriteria sangat baik (A). Semua itu perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak baik di kalangan elit politik maupun elit eksekutif di Kabupaten Pandeglang, sehingga pada gilirannya kualitas layanan semakin baik dan masyarakat merasakan kepuasan atas layanan publik yang dilakukan oleh para aparatur Pemerintah Daerah. Sedangkan jika dilihat dari masing-masing unsur pelayanan dari seluruh SKPD dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut ini:

Tabel 4.22 Rekapitulasi IKM Seluruh Unit Pelayanan Per Ruang Lingkup Survey NILAI UNSUR NILAI RATA2 UNSUR PELAYANAN PELAYANAN TERTIMBANG

NILAI INDEKS

1

Persyaratan

3.1

0.11

0.34

2

Prosedur

3.1

0.11

0.34

3

Waktu pelayanan

2.9

0.11

0.32 49


4

Biaya/Tarif

2.8

0.11

0.31

5


3

0.11

0.33

6


3

0.11

0.33

7

Perilaku Pelaksana

3.1

0.11

0.34

8

Maklumat Pelayanan

2.8

0.11

0.31

9


2.8

0.11

0.31

JUMLAH NILAI INDEKS

2.96

IKM

73.9


B BAIK

Sumber : Data Primer, diolah 2014 Data di atas, jika disajikan dalam bentuk grafik terlihat seperti di bawah ini: Grafik 4.22 RekapitulasI IKM Seluruh Unit Pelayanan Per Ruang Lingkup Survey

50


Pengukuran tingkat capaian kinerja unit-unit pelayanan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Program pelayanan administrasi perkantoran diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar kantor agar kegiatan pelayanan publik berjalan dengan baik dan lancar.

Diwaktu mendatang Paten wajib dilaksanakan di seluruh kecamatan karena ini salah satu upaya untuk menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan kabupaten yang merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga jangkauan pelayanan kepada masyarakat semakin dekat, cepat, dan lebih mudah

Peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang menerima pendelegasian sebagian kewenangan dari kepala daerah harus memiliki kapasitas dan inovasi agar kecamatan selain siap secara struktural menerima pendelegasian sebagian kewenangan, sekaligus juga berdampak pada penguatan aparatur yang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 138/Kep.381-Huk/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kabupaten Pandeglang dan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 138/Kep. 438Huk/2013 tentang Kecamatan Pandeglang, Majasari, Karangtanjung, Labuan dan Panimbang sebagai pilot project penyelenggaraan Paten di Kabupaten Pandeglang. (http://bantenraya.com/bante n-raya/pandeglang/5977kecamatan-jadi-simpulpelayanan).

Secara teoritis pengukuran kepuasan masyarakat menurut para ahli meliputi: Dimensi reliability yang mengukur kehandalan pelayanan, dimensi responsiveness, mengukur daya tanggap menangani keluhan, dimensi assurance mengukur mutu/jaminan, dimensi emphaty mengukur sejauh mana petugas ikut merasakan kesulitan yang dialami pemohon layanan publik, dimensi tangible mengukur kelengkapan sarana prasarana layanan publik. Semua dimensi ini telah dituangkan dalam Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2014 dijabarkan menjadi 9 unsur layanan Untuk mengetahui pelayanan publik yang dilakukan oleh unit-unit layanan termasuk oleh kecamatan dan kelurahan/desa dapat dilihat pada Tabel 4.21 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan pelayanan publik memperoleh nilai indeks 2,96 dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = 73,9. Angka tersebut 51


menurut Tabel Nilai Persepsi masuk kategori mutu pelayanan “B”, jadi dapat disimpilkan bahwa pelayanan publik oleh seluruh SKPD (unitunit layanan publik) di Kabupaten Pandeglang tingkat kinerjanya masuk “kategori baik”. Namun demikian kalau dibandingkan dengan nilai indeks masing-masing unit layanan publik yang pada umumnya memperoleh nilai insdeks di atas 3,0, maka nilai ini termasuk lebih rendah, walaupun kategorinya tetap “baik”. Hal ini untuk jangka panjang tidak bisa dipertahankan, oleh karena itu harus terus dilakukan oleh semua unit layanan publik serta dukungan dan komitmen dari para pimpinan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Di samping itu bila dilihat satu per satu pada Tabel 4-21, memang masih ada unsur layanan publik yang nilai indeks nya di bawah 3,0, yaitu a) Kepastian jangka waktu pelayanan, b) Kejelasan biaya/Tarif pelayanan, c) Pernyataan standar pelayanan terpajang di loket dan d) Menindaklanjuti setiap pengaduan, saran dan masukan. Gejala ini perlu mendapat perhatian yang serius dari para unsur pimpinan dari tingkat top

sampai lower dan pelaksana masing-masing unit layanan publik. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk mengantisipasi unsurunsur layanan publik yang masih rendah nilai indeksnya adalah: 1) agar para unsur pimpinan dan pelaksana memiliki komitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakatnya, 2) pimpinan perlu lebih sering mengarahkan dan memantau aktivitas para pelaksana sehari-hari, termasuk mengontrol transparansi pengenaan tarif/biaya layanan pada masyarakat, bahkan sampai batas-batas tertentu ada tindakan punishment bagi pelaksana yang melanggar, 3) terus diberi motivasi dan diupayakan adanya insentif kepada para pelaksana sesuai kemampuan unit layanan, 4) terus melakukan sosialisasi, pemahaman dan informasi secara memadai kepada masyarakat yang akan melakukan perizinan, 5) standar pelayanan yang dipampang di loket diperbaharui agar mudah diketahui para pemohon, 6) para pimpinan perlu lebih sering memantau reaksi para pemohon layanan dan mengarahkan serta mendorong para pelaksananya agar lebih tanggap dan lebih cepat dalam menindaklanjuti setiap keluhan pemohon.

52


BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Simpulan Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Secara umum, pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh unit-unit layanan di seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) termasuk kecamatan, puskesmas serta kelurahan/desa di Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai keseluruhan pelaksanaan pelayanan publik adalah nilai indeks 2,96 dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = 73,9. Nilai tersebut dalam Tabel Nilai Persepsi masuk kategori mutu pelayanan “B” (baik). 2. Adapun Nilai indeks masing-masing unit layanan publik di SKPD, pada umumnya memperoleh nilai indeks di atas 3,0, lebih tinggi dari nilai indeks keseluruhan pelayanan publik, yaitu sebesar 2,96 walaupun masih dalam kategori “baik”. 3. Ada beberapa unsur layanan publik yang nilai indeks nya di bawah 3,0, yaitu a) Kepastian jangka waktu pelayanan, b) Kejelasan biaya/Tarif pelayanan, c) Pernyataan standar pelayanan terpajang di loket dan d) Menindaklanjuti setiap pengaduan, saran serta masukan. B. Rekomendasi 1. Dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan peblik, maka tim peneliti menyarankan agar pemerintah daerah memberikan treatment husus pada unsur-unsur layanan publik yang masih rendah nilai indeksnya. Di antaranya adalah : a) Pemerintah daerah hususnya Bupati, Kepala SKPD dan pelaksana memiliki komitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakatnya, b) Kepala SKPD perlu lebih sering mengarahkan dan memantau aktivitas para pelaksana sehari-hari, termasuk mengontrol transparansi pengenaan

tarif/biaya layanan pada masyarakat, bahkan sampai batas-batas tertentu ada tindakan punishment bagi pelaksana yang melanggar, c) Bupati dan atau Kepala SKPD memberikan motivasi dan mengupayakan adanya insentif kepada para pelaksana sesuai kemampuan unit layanan, d) SKPD haru terus melakukan sosialisasi, dan memberikan pemahaman informasi secara memadai kepada masyarakat yang akan melakukan perizinan, e) Standar pelayanan yang dipampang di loket diperbaharui agar mudah diketahui para pemohon, f) Kepala SKPD perlu lebih sering memantau reaksi para pemohon layanan dan mengarahkan serta mendorong para pelaksananya agar lebih tanggap dan lebih cepat dalam menindaklanjuti setiap keluhan pemohon. 2. Dalam rangka melakukan perbaikan dalam mutu layanan, perlu adanya punishment pada setiap bagian dalam SKPD yang dalam dua tahun berturut memiliki nilai indeks di bawah standar rata-rata indeks keseluruhan pelayanan SKPD di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, memberikan reward pada SKPD yang secara konsisten dalam dua tahun berturut-turut memiliki nilai indeks tertinggi dibandingkan SKPD lain. 3. Pemerintah daerah perlu membuat terobosan secara radikal dalam pelayanan perizinan agar lebih mudah dan cepat melalui sistem yang berbasis pada teknologi informasi sehingga masyarakat dapat mengajukan izin kapan saja dan dengan waktu yang cepat, tepat serta akurat. Disisi lain hal tersebut dapat mengurangi human eror serta praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang menghasilkan high cost economic. 4. Pemerintah harus melakukan evaluasi Indeks kepuasan masyarakat (IKM) secara rutin dengan skala yang lebih luas minimal setahun sekali sebagai bahan rujukan hususnya bagi bupati dan DPRD dalam menilai kinerja aparatur

53


pemerintah daerah berbasis DAFTAR PUSTAKA

pada

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Sedarmayanti. 2000. Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi. Bandung: Mandar Maju. Sianipar, J. 1998. Pelayanan prima (Badan Diklat Prajabatan Golongan II). Jakarta. Lembaga Administrasi Negara RI. Singarimbun, Masri, 2006, Metode Penelitian Survai, Jakarta: LP3ES Slamet, Margono. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfa Beta. Suriasumantri, Jujun S. 2000. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Jakarta: Bina Rena Pariwara.

kepuasan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pandeglang Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Zeithaml, Valeria, Parasuraman and Leonard Berry, 1990, “Delivering Quality,Servises”, Balancing Customer Perceptions and Expectation, New York, The Free Press.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang terciptanya fungsi pelayanan publik (public services).

Http://bharatanews.com/berita-860-pdampandeglang-untung-gede-santuniduafa

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009

Http://perpamsi.or.id/pdammembers/read/82/pdam-tirta-berkahkabpandeglang.html

Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014. tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

http://www.iyaa.com/berita/nasional/umu m/3222123_1124.html

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan

http://bantenraya.com/bantenraya/pandeglang/4953-bupati-resmilaunching-paten

http://rolenxarea.blogspot.com

http://bantenraya.com/bantenraya/pandeglang/5977-kecamatanjadi-simpul-pelayanan

54


PENGARUH KEDISIPLINAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN SEWING LINE 2 PT. WOOJIN SEPATU Oleh: Ega Jalaludin Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa

ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedisiplinan terhadap produktivitas kerja karyawan bagian sewing line 2 PT. Woojin Sepatu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberian gambaran yang cukup jelas pada objek yang diteliti , dan suatu metode yang bertujuan meneliti hubungan atau pengaruh yang ada antara dua variabel atau lebih. Data penelitian diperoleh dari kuesioner atau angket yang disebarkan pada responden, yang dalam hal ini adalah karyawan pada bagian sewing line 2 PT. Woojin Sepatu berjumlah 40 orang. Dan berdasarkan hasil pengolahan SPSS diketahui nilai koefisien korelasi (R) = 0,925, yang berarti pelaksanaan disiplin terhadap produktivitas kerja karyawan memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif. Sedangkan bila dilihat dari koefisien determinasi (KD) sebesar 0,586 berarti kemampuan variabel disiplin dalam menjelaskan produktivitas kerja karyawan sebesar 85,60 % sedangkan sisanya 14,40% dipengaruhi variabel lainnya yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. Berdasarkan hasil uji hipotesis dimana thitung > ttabel (15,009>1,685) dengan taraf nyata 5% yang berarti Ho ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh yang positif dengan signifikan dari disiplin terhadap produktivitas kerja karyawan bagian sewing line 2 PT. Woojin Sepatu. Kata Kunci : Kedisiplinan, Produktivitas Kerja, Kedisiplinan Karyawan

PENDAHULUAN Era globalisasi telah bergulir, dominasi tekhnologi informasi sebagai infrastruktur menjadi sahabat para pelaku bisnis. Ekonomi akan Berbasis pada pengetahuan, bukan tanah, atau mesin-mesin tradisional. Aset ekonomi semakin tidak lagi bersifat fisik, seperti gedung mesin atau property lainnya, tetapi bersifat mental intelaktual, seperti persepsi pasar, hubungan, citra perusahaan, citra merek, hak paten, kredibilitas, visi, dan pengetahuan khusus. (Senamo, 2002) Kedisiplinan yang diterapkan oleh perusahaan hanya unuk demi terciptanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap masing-masing karyawan, dengan

adanya rasa tanggung jawab yang tinggi maka akan terciptanya kondisi yang baik dalam memaksimalkan hasil pekerjaan. Adapun disiplin pada perusahaan pada hakekatnya mencermimnkan sikap seorang karyawan yang bertanggung jawab atas pekerjaannya, kedisiplinan kerja yang ditanamkan oleh setiap karyawan akan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, dimulai dari datang tepat waktu, mengerjakan pekerjaan dengan baik, dan mengutamakan kualitas. Karena dengan kualitas yang terjaga maka target ataupun hasil yang telah ditentukan oleh perusahaan akan tercapai serta memanfaatkan waktu sebaik mungkin pada jam kerja.

55


Kreativitas dan semangat kerja memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas perusahaan, maka dari itu perusahaan sebagai organisasi yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengelola hal tersebut di tuntut untuk lebih bisa mengutamakan kretifitas dan semanngat kerja untuk meningkatkan produktivitas, maka PT.Woojin Sepatu khususnya pada bagian sewing line 2 menekankan kedisiplinan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan guna memperoleh kesuksesan perusahaan yang belum lama berdiri. RUMUSAN MASALAH Dari latar belakang yang di uraikan penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana disiplin pada karyawan bagian sewing line 2 PT. Woojin Sepatu? 2. Bagaimana produktivitas kerja pada karyawan bagian sewing line 2 PT. Woojin Sepatu? 3. Apakah terdapat pengaruh disiplin terhadap produktivitas kerja pada karyawan bagian sewing line 2 PT. Woojin Sepatu? DESKRIPSI TEORITIK MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia (human resources management) berbeda dengan manajemen personalia (personel manajemen). Manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan (asset) utama organisasi yang harus dikelola dengan baik, jadi manajemen sumber daya manusia sifatnya lebih strategis bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan manajemen

personalia menganggap karyawan sebagai salah satu faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara produktif, atau manajemen personalia lebih menekankan pada sistem prosedur. Sejarah Perkembangan Sumber Daya Manusia Sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang terpisahkan dari manajemen pada umumnya. Sebelum permulaan abad kedua puluh manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang dapat diperlukan sekendak hati oleh majikan. Manusia tidak dihargai karena tidak dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang disamakan dengan mesin, uang dan sebagainya. Majikan lebih mementingkan atau memberikan perhatian pada sumber daya alam dari pada sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan pada masa itu manusia masih banayak yang belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga penghargaan pada manusia masih rendah dipicu pula jumlah tenaga kerja yang berlebihan, padahal lapangan kerja sangat sedikit.1 Pentingnya Mempelajari Sumber Daya Manusia

Manajemen

Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang lain. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dan domonan dalam manajemen. Menurut Malayu SP. Hasibuan manajemen sumber daya manusia mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut : 1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job requirement, dan job 1

Tjutju Yunuarsih dan Suwanto,Manajemen Sumber daya Manusia,(Bandung:Alfabeta,2011), hal. 2

56


evaluation. 2. Menetapkan penarikan, seleksi dan penempatan pegawai berdasarkan asas the right man on the right place and the rught man on the right job. 3. Menetapkan program kesejahteraan , pengembangan, promosi, dan pemberhentian. 4. Meramalkan dan menawarkan permintaan sember daya manusia pada masa yang akan datang. 5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. 6. Memonitor dengan cermat undangundang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaanperusahaan sejenis. 7. Memonitor kemajuan tekhnik dan perkembangan serikat buruh. 8. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penilaian prestasi pegawai. 9. Mengatur mutasi pegawai baik vertical maupun horizontal. 10.Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangon.2 PENGERTIAN PRODUKTIVITAS Secara filosofi, produktivitas merupakan sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa suatu kehidupan hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok dan hari esok lebih baik dari hari ini. Hadari Nawawi berpendapat bahwa dipandang dari sudut manajemen: “Produktiitas adalah ukuran tingkat kemampuan pekerja secara individual dalam menghargai hasil kerjanya dan keikutsertaannya dalam menghasilkan barang dan jasa, sebagai produk organisasi/perusahaannya. Penghargaan tersebut dilihat dari kuantitas dan kualitas hasil (output), yang dapat memberikan keuntungan karena mampu memenuhi keinginan 2

Malayu SP Hasibuan, Manajemen Sumber Daya manusia, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003) h. 14

dan konsumen/masyarakat”.3

kebutuhan

Pendapat yang lain menutur laeham dan Wexley yang dikutip oleh Soedarmayanti mengemukakan bahwa produktivitas adalah: “sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa sesuatu kehidupan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Swcara umum produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan seluruh sumber daya yang dugunakan. 4 Indikator Produktivitas 1. Kemampuan 2. Meningkatkan hasil yang dicapai 3. Semangat Kerja 4. Pengembangan Diri 5. Mutu PENGERTIAN KEDISIPLINAN Singodimedjo (2002), mengatakan disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk memenuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan. 5 Macam-macam Disiplin Kerja Ada dua bentuk disiplin kerja, yaitu disiplin preventive, dan disiplin korektif 1. Disiplin Preventif Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturnaturan yang digariskn oleh perusahaan. Tujuan dasarnya adalah untuk menggerakkan pegawai disiplin diri. Dengan cara preventif, pegawai dapat

3

Hadari Nawawi. Manajemen Sumber Daya Manusia.(Yogyakarta :Gadjah Mada Univ. Press. 2003) h.96 4 Soedarmayanti, manajemen Personal, (Yogyakarta ; Mandir Maju. 2001) h.. 65 5

Danang Sunyoto, Sumber daya manusia, (Yogyakarta : PT. Buku Seru, 2012) h.128

57


memelihara dirinya terhadap peraturanperaturan perusahaan. Pemimpin perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam membangun iklim organisasi dengan disiplin preventif. Begitu pula pegawai harus dan wajib mengetahui, memahami semua pedoman kerja serta peratuan-peaturan yang ada dalam organisasi. Disiplin preventif merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada dalam organisasi. Jika sistem organisasi baik, maka diharapkan akan lebih mudah menghadapkan disiplin kerja. 2. Disiplin korektif Disiplin korektif adalah pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi suatu upaya menggerakkan peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Pada disiplin korektif, pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar.6 INDIKATOR-INDIKATOR KEDISIPLINAN Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi, diantaranya adalah : 1. Tujuan dan kemampun 2. Teladan pimpinan 3. Balas jasa 4. Keadilan 5. Waksat (pengawasan melekat) 6. Sanksi hukuman 7. Ketegasan hubungan kemanusiaan 8. hubungan kemanusiaan7

METODOLOGI PENELITIAN Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis.8 Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian metode deskriptif kuantitatif. Penelitian metode deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri/tunggal, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.9 Sedangkan metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN Analisis Validitas dan Reliabilitas Disiplin Hasil perhitungan validitas instrumen Kompensasi adalah sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8

6

I b i d, h.129 7 Abdurrhmat Fathoni, Manajemen sumber daya manusia,(Jakart, PT. Rineka Citra, 2006) h. 26

9

Hasil Uji Validitas Disiplin (X) Pernyataan r tabel r hitung Keterangan Pernyataan_1 0,304 0,751 Valid Pernyataan_2 0,304 0,544 Valid Pernyataan_3 0,304 0,370 Valid Pernyataan_4 0,304 0,724 Valid Pernyataan_5 0,304 0,663 Valid Pernyataan_6 0,304 0,524 Valid Pernyataan_7 0,304 0,841 Valid Pernyataan_8 0,304 0,792 Valid Pernyataan_9 0,304 0,792 Valid Pernyataan_10 0,304 0,689 Valid Pernyataan_11 0,304 0,669 Valid Pernyataan_12 0,304 0,840 Valid Pernyataan_13 0,304 0,814 Valid

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: CV. Alfabet, 2004), h.2 Furtasan Ali Yusuf, Metodologi Penelitian Tingkat Ekplanasi, (Serang: STIE Bina Bangsa), h. 1

58


14 Pernyataan_14 0,304 0,843 15 Pernyataan_15 0,304 0,711

Valid Valid

Dari tabel di atas, 15 item pernyataan. Selanjutnya harga-harga rhitung tersebut dikonsultasikan dengan rtabel. Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 40, nilai rtabel diperoleh dengan tingkat kesalahan 5% atau 0,05 dan n = 40, maka rtabel = 0,304 (lihat tabel r Product Moment di lampiran). Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa seluruh butir pada variabel disiplin (X) menghasilkan total masing-masing butir pernyataan lebih besar dari 0.3 (rhitung > rtabel). Hal ini menunjukan bahwa seluruh butir pernyataan yang ada dalam variabel disiplin mempunyai nilai validitas yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengujian selanjutnya. Hasil print out reliabilitas instrumen disiplin adalah sebagai berikut: Indeks Reliabilitas Instrument Disiplin Reliability Statistics Cronbach's Alpha .942

N of Items 15

Diperoleh koefisien reliabilitas α = 0,942. Karena hasil perhitungan ini lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah reliable. Analisis Validitas dan Reliabilitas Produktivitas Hasil perhitungan validitas instrumen Produktivitas dengan menggunakan adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7

Hasil Uji Validitas Produktivitas (Y) Pernyataan r tabel r hitung Keterangan Pernyataan_1 0,304 0,757 Valid Pernyataan_2 0,304 0,711 Valid Pernyataan_3 0,304 0,719 Valid Pernyataan_4 0,304 0,582 Valid Pernyataan_5 0,304 0,592 Valid Pernyataan_6 0,304 0,719 Valid Pernyataan_7 0,304 0,824 Valid

8 9 10 11 12 13 14 15

Pernyataan_8 Pernyataan_9 Pernyataan_10 Pernyataan_11 Pernyataan_12 Pernyataan_13 Pernyataan_14 Pernyataan_15

0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304

0,764 0,831 0,641 0,580 0,763 0,746 0,738 0,607

Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Dari tabel di atas, 15 item pernyataan. Selanjutnya harga-harga rhitung tersebut dikonsultasikan dengan rtabel. Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 40, nilai rtabel diperoleh dengan tingkat kesalahan 5% atau 0,05 dan n = 40, maka rtabel = 0,304 (lihat tabel r Product Moment di lampiran). Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa seluruh butir pada variabel produktivitas (Y) menghasilkan total masing-masing butir pernyataan lebih besar dari 0.3 (rhitung > rtabel). Hal ini menunjukan bahwa seluruh butir pernyataan yang ada dalam variabel produktivitas mempunyai nilai validitas yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengujian selanjutnya. Hasil print out reliabilitas instrumen produktivitas adalah sebagai berikut: Tabel 4.13 Indeks Reliabilitas Instrument Produktivitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha .944

N of Items 15

Diperoleh koefisien reliabilitas α = 0,944. Karena hasil perhitungan ini lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas adalah reliable. Uji Normalitas Data Uji Normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Deteksi adanya normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Uji normalitas data merupakan 59


syarat yang harus terpenuhi sebelum dilakukan analisis korelasi. Oleh karena itu, masing-masing variabel disiplin dan produktivitas kerja diuji normalitas datanya dengan menggunakan uji KolmogorovSmirnov. Berdasarkan tabel Kolmogorofsmirnof Test dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Nilai Kolmogorof-Smirnof Z variabel disiplin adalah 0,869 dengan nilai probabilitas signifikansi 0,437 > 0,05. Hal ini berarti bahwa Hipotesis nol diterima atau variabel disiplin berdistribusi normal. 2. Nilai Kolmogorof-Smirnof Z variabel produktivitas adalah 0,748 dengan nilai probabilitas signifikansi 0,631 > 0,05. Hal ini berarti bahwa Hipotesis nol diterima atau variabel produktivitas berdistribusi normal.

Selain uji normalitas, syarat lain yang harus terpenuhi sebelum menganalisis korelasi yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk menguji varians kelompok skor produktivitas kerja (Y) yang dikelompokkan berdasarkan skor disiplin (X). Kriteria pengambilan keputusan uji homogenitas dengan Levene Test, yaitu apabila nilai Sig. (p-value) lebih besar dari 0,05 maka varians data penelitian homogen. Berikut ini disajikan hasil uji homogenitas data dengan bantuan program SPSS 17 sebagai berikut: Uji Homogenitas Test of Homogeneity of Variances PRODUKTIVITAS 1.811

Hasil Analisis Korelasi Untuk menguji hipotesis, berikut dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel bebas dengan variabel terikat dalam tabel berikut ini: Nilai korelasi antara variabel disiplin dengan variabel produktivitas kerja adalah sebesar 0,925 yang menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel sangat kuat. Jika disiplin ditingkatkan maka produktivitas kerja akan meningkat atau sebaliknya jika disiplin berkurang maka produktivitas kerja akan berkurang. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Persamaan matematis dari model regresi linier sederhana sebagai berikut: Ŷ = 5,676 + 0,910X

Uji Homogenitas

Levene Statistic

hasil penelitian memiliki varians yang homogen sehingga dapat dilanjutkan ke analisis korelasi

df1

df2 11

Sig. 19

.123

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai Sig. (p-value) pasangan variabel produktivitas kerja (Y) atas disiplin (X), karena nilai (p-value) lebih besar dari Sig. α (0,123 > 0,05) hal ini berarti bahwa data

1. Konstanta sebesar 5,676 menyatakan bahwa jika variabel disiplin (X) dianggap konstan, maka produktivitas kerja karyawan meningkat sebesar 5,676 point. 2. Koefisien regresi X sebesar 0,910 menyatakan bahwa setiap penambahan disiplin (X) sebesar 1 point maka produktivitas kerja karyawan akan meningkat sebesar 0,910 point. Analisis Koefisien Determinasi Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,856. Selanjutnya digunakan perhitungan koefisien determinasi (KD) untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel disiplin dalam menerangkan variabel produktivitas kerja karyawan. KD = R2 × 100% = 0.856 x 100% = 85,60% Hal ini dapat disimpulkan bahwa disiplin (X) berpengaruh 85,60% terhadap 60


produktivitas kerja karyawan (Y), sedangkan sisanya 14,40% dipengaruhi variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Untuk mengetahui pengujian hipotesis maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Untuk menguji disiplin terhadap produktivitas dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut: 1) Merumuskan hipotesis statistik H0 : β1 = 0, artinya berpengaruh tidak signifikan antara disiplin terhadap produktivitas kerja karyawan. Ha : β1 ≠ 0, artinya berpengaruh signifikan antara disiplin terhadap produktivitas kerja karyawan. 2) Menentukan ttabel Menentukan taraf nyata (α) = 0,05. Derajat bebas (df) = n-k = 40-2 = 38, maka nilai ttabel yaitu t(α;df) = t(0,05;38) = 1,685 3) Menentukan besarnya thitung. Besarnya dicari dengan bantuan program SPSS maka diperoleh hasil sebesar 15,009 4) Kriteria pengujian H0 diterima bila : thitung ≤ ttabel atau nilai signifikansi ≥ α (0,05) H0 ditolak bila : thitung > ttabel atau nilai signifikansi < α (0,05) Karena nilai thitung > ttabel (15,009 > 1,685) dan nilai signifikansi < α(0,05), maka H0 ditolak. Berdasarkan uji signifikansi diperoleh bahwa terdapat pengaruh signifikan antara disiplin terhadap produktivitas kerja.

lihat dari hasil responden yang menyatakan setuju sebesar 41,38%. Dimana nilai itu merupakan tingkat setuju responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin yang dilaksanakan pada PT. Woojin Sepatu. 2. Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap variabel produktivitas kerja 15 item pernyataan, dari data tersebut terlihat bahwa produktivitas kerja pada PT. Woojin Sepatu tergolong baik, hal ini dapat di lihat dari hasil responden yang menyatakan setuju sebesar 41,37%. Dimana nilai itu merupakan tingkat setuju responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja yang dilaksanakan pada PT. Woojin Sepatu. 3. Berdasarkan pengolahan data di dapat hasil nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,925 yang berarti pelaksanaan disiplin terhadap produktivitas kerja karyawan memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif. Sedangkan bila dilihat dari koefisien determinasi (KD) sebesar 0,856. Berarti kemampuan variabel disiplin dalam menjelaskan produktivitas kerja karyawan sebesar 85,60% sedangkan sisanya 14,40% dipengaruhi variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Berdasarkan hasil uji hipotesis dimana thitung > ttabel (15,009 > 1,685) dengan taraf nyata 5% yang berarti Ho ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari disiplin terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Woojin Sepatu. 5.2 Implikasi

KESIMPULAN Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diperoleh dar PT. Woojin Sepatu, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain : 1. Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap variabel disiplin 15 item pernyataan, dari data tersebut terlihat bahwa disiplin pada PT. Woojin Sepatu tergolong baik, hal ini dapat di

Hasil penelitian mengenai variabel disiplin yang diduga mempunyai hubungan dengan produktivitas kerja karyawan, ternyata mempunyai hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut, variabel disiplin memberikan kontribusi terhadap variabel produktivitas kerja karyawan, di mana disiplin memberikan kontribusi sebesar 0,856 atau 85,60%.

61


Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan pemberian disiplin untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Maka dengan adanya pemberian disiplin diharapkan adanya sinergi antara karyawan dan perusahaan. 5.3 Saran Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 1. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian disiplin yang dimiliki karyawan pada PT. Woojin Sepatu menunjukan kategori baik. Oleh karena itu pimpinan diharapkan mampu meningkatkan faktor tersebut, dengan memberikan disiplin yang benar sehingga produktivitas kerja meningkat. Disamping itu, unuk meningkatkan faktor itu, setiap karyawan harus mempunyai keinginan kuat untuk melaksanakan setiap tugas dan peraturan yang diberikan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Diharapkan kepada perusahaan untuk terus berusaha agar karyawan mempunyai produktivitas kerja yang tinggi sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penelitian, Jakarta : Rineka Cipta. Fatoni, Abdurahmat. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT. Rineka Citra. Hasibuan, Malayu SA. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung : Bumi Aksara Karina.2011. Modul Praktek Statistik dengan SPSS, Serang : STIE Bina Bangsa. Mangkunegara. 2000. A.A Anwar Prabu, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Nawawi, Hadari.2013. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Sanusi, Anwar. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia Bisnis, Jakarta : Salemba Sedarmayanti.2011. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Yogyakarta : Mandar Maju. Sugiono. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia Bisnis, Bandung : Alfabeta. Suparman. 2013. Pengantar Ilmu Ekonomi, Jakarta : Kompasiana Sutrisno, Edy. 2012 Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Kencana. Umar Husein. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam OrganisasiI, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

62


63


PERAN KONFLIK SEBAGAI PERUBAHAN DALAM ORGANISASI Oleh: Samsul Ode [email protected]

Abstrak Konflik merupakan fenomena sosial yang selalu terjadi di setiap sendi kehidupan baik itu di level mikro maupun makro. Pandangan klasik cenderung melihat konflik dalam organisasi sebagai proses pertentangan yang cenderung merugikan organisasi. Artikel ini berusaha untuk melihat sisi lain konflik sebagai pemicu perubahan dalam organisasi. Konflik diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi organisasi dalam rangka mengantisipasi proses perubahan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kata Kunci : Konflik, Perubahan dan Organisasi

A. Pendahuluan Menurut Sunarta (2011) Organisasi dalam segala macam bentuk dan jenisnya dalam mewujudkan tujuan bersama dengan seluruh elemen yang ada pasti pernah mengalami situasi yang tidak bisa memuaskan keinginan semua orang yang terlibat dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Hal ini sangat wajar karena di dalam organisasi terdiri dari berbagai macam latar belakang suku, agama, etnis, budaya,sosial, ekonomi, politik, dan bahkan negara yang berbeda-beda. Organisasi yang pada umumnya memiliki tingkat heteroginitas tinggi, sangat potensial terhadap munculnya konflik baik konflik individu maupun konflik organisasi. Dalam interaksi sosial antar individu atau antar kelompok atau kombinasi keduanya, sebenarnya konflik merupakan hal yang alamiah. Konteks teori sistem menempatkan organisasi sebagai satu elemen dari sejumlah elemen yang berinteraksi secara interdepensi, aliran masukan dan keluaran adalah dasar dari titik awal dalam menjelaskan organisasi. Organisasi memperoleh masukan dari sistem yang lebih

besar, yang kemudian mengubah masukan menjadi bentuk atau perilaku yang berbeda dari sebelumnya. Kemajuan organisasi ditentukan oleh seluruh elemen yang berpartisipasi dan berkontribusi di dalamnya. Partisipasi dan kontribusi seluruh elemen organisasi berpengaruh besar pada pencapaian tujuan organisasi. Tidak jarang proses organisasi melahirkan dinamika yang sering berujung pada konflik. Dalam menghadapi konflik-konflik di lingkungan organisasi dibutuhkan pemimpin yang mempunyai kemampuan mengarahkan dan menggerakkan seluruh elemen organisasi kearah tujuan yang ditetapkan serta mampu menerapkan gaya kepemimpinan secara tepat, maka kepemimpinan yang efektif adalah apabila seseorang atau sekelompok orang karyawan menjalankan pekerjaan sesuai dengan harapan seorang pemimpin dan cocok dengan kebutuhan para karyawan serta mampu memberdayakan dirinya untuk kepentingan organisasi. Selama ini konflik dianggap sebagai tindakan serta pertentangan yang bersifat destruktif. Bersifat destruktif karena dipandang secara negatif, menjurus pada 64


perpecahan organisasi. Pandangan ini kemudian menganggap bahwa konflik harus dihilangkan karena akan menghambat kinerja organisasi yang optimal. Perselisihan dianggap sebagai indikasi adanya sesuatu yang salah dengan dengan organisasi, dan itu berarti aturan-aturan organisasi tidak dijalankan. Pandangan lama selalu mengkhawatirkan keberadaan konflik, maka menjadi tugas pimpinan untuk menghindarkan konflik. Padahal, disatu sisi konflik diperlukan untuk melihat seberapa jauh dan seberapa peka organisasi dalam merespon berbagai perubahan yang ada baik di level internal maupun eksternal. Diperlukan satu pemahaman bersama yang baru agar pandangan tentang konflik dapat disikapi sebagai sebuah dinamika yang wajar dalam sebuah organisasi. B. Pembahasan B.1 Konsepsi tentang konflik Konflik telah menjadi bagian dari sejarah panjang peradaban umat manusia. Konflik dipandang sebagai proses pertentangan baik di level individu maupun di level kelompok. Robbins (1990) membagi transisi pemikiran tentang konflik ke dalam tiga fase yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia dan pandangan pluralis. Pandangan tradisional bermula pada dasa warsa 1930 sampai tahun 1940-an. Pada masa itu. Konflik dipersepsikan sebagai peristiwa yang negatif dan identik dengan kekacauan, destruktif dan dapat merugikan kelangsungan organisasi, karena itu harus dicegah dan bila perlu ditiadakan. Pandangan tradisional konsisten terhadap sikap-sikap yang dominan Wahyudi (2008 : 14) mengemukakan bahwa pemahaman maupun persepsi tentang konflik dilatarbelakangi oleh pengalaman dalam mengelola organisasi, tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan sosial. Dilihat dari level organisasi kecil maupun besar setidaknya lima jenis konflik menurut Sukanto (1996). Kelima jenis konflik tersebut antara lain :

1. Konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang (person-role conflict) di mana peraturan yang berlaku tak dapat diterima oleh seseorang sehingga orang tersebut memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut. 2. Konflik antar peranan (inter-role conflict) di mana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat dua atau lebih fungsi yang saling bertentangan seperti seseorang yang menjadi mandor dalam perusahaan tetapi juga sebagai ketua serikat pekerja. 3. Konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang (intersender conflict) 4. Konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan (intrasender conflict). B.2 Proses Manajemen Konflik Organisasi Sebagai suatu sistem, organisasi merupakan memiliki kecenderungan yang bersifat fleksibel, yang berarti bahwa organisasi cenderung lebih bersikap terbuka. Hal tersebut dikarenakan komponenkomponen sistem organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan. Kenneth W.Thomas dan Ralph H. Kilmann (1974) membuat sebuah taksonomi pola manajemen konflik berdasarkan dua dimensi yaitu kerjasama pada sumbu horizontal dan dan kearsetifan pada sumbu vertical. Kerjasama adalah upaya setiap orang untuk memuaskan orang lain jika menghadapi konflik. Di sisi lain, keasertifan adalah upaya orang untuk memuaskan diri sendiri jika menghadapi konflik. Berdasarkan dua pola tersebut, Thomas dan Kilmann mengemukakan lima jenis gaya manajemen konflik yaitu : 1. Kompetisi

65


Gaya ini merupakan gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan tinggi dan tingkat kerjasama rendah. Gaya ini berorientasi pada kekuasaan, dimana individu akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik dengan biaya lawannya. Penggunaan gaya ini memiliki beberapa asumsi dasar seperti : a. Merasa mempunyai kekuasaan dan sumber-sumber lainnya untuk memaksakan sesuatu kepada lawan konfliknya b. Tindakan dan keputusan perlu diambil dengan cepat, misalnya dalam keadaan darurat. Keterlambatan mengambil keputusan atau tindakan akan memberikan akibat yang tidak baik. c.Dalam tindakan yang tidak popular, terdapat hal yang harus dilakukan, seperti mengurangi biaya, peraturan baru, dan pendisiplinan pegawai. d. Melindungi perusahaan dari kebangkrutan dan keadaan yang dapat merusak citra perusahaan. 2. Kolaborasi 3. Kompromi Gaya ini diperlukan apabila : a. Pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai kekuatan yang seimbang b. Sebagai alternative penyelesaian konflik jika metode kompetisi tidak berhasil c.Isu-isu yang dijadikan konflik sangat komplek d. Untuk mencapai penyelesaian sementara atas masalah yang komplek e. Masing-masing pihak tak ingin dirugikan 4. Menghindar B.3 Konflik dan perubahan dalam organisasi Perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan-teknologi yang dikemas

dalam kultur dunia baru yaitu globalisasi merupakan faktor utama yang mendorong terciptanya bibit-bibit konflik. Perubahan dan perkembangan merupakan dua konsep besar yang senantiasa menunjukan dinamikanya. Dinamika perubahan maupun perkembangan membuat organisasi harus siap mengahadapi segala bentuk kemungkinan yang terjadi. Konflik sebagai salah satu bagian dari dinamika itu, harus mendapat prioritas. Pemimpin sebagai pemegang kendali organisasi di level atas (Top Management) mempunyai peran dan tantangan yang sangat besar. Siagian (1992) mengungkapkan bahwa pemimpin berperan sebagai motor penggerak dalam kehidupan organisasi. Asumsi ini didasarkan pada kenyataan bahwa betapapun tingginya tingkat ketrampilan dan kinerja yang dimiliki oleh para pelaksana kegiatan operasional, para bawahan tetap memerlukan pengarahan, bimbingan dan pengembangan. Proses pengarahan, bimbingan hingga pengembangan masuk dalam proses untuk mencapai manajemen mutu yang baik. Proses manajemen mutu salah satunya adalah berfokus pada proses. Konflik sebagai sebuah proses, secara langsung mempengaruhi maju atau mundurnya sebuah organisasi. Disinilah peran semua elemen organisasi agar bagaimana menjaga intensitas konflik yang cenderung fluktuatif agar tidak berkembang ke arah yang cenderung merugikan organisasi. Di sisi lain, Wirawan (2010) mengungkapkan bahwa konflik sering kali merupakan salah satu strategi para pemimpin untuk melakukan perubahan. Jika tidak dapat dilakukan secara damai, perubahan diupayakan dengan menciptakan konflik. Pemimpin menggunakan faktorfaktor yang dapat menimbulkan konflik untuk menggerakkan perubahan. Akan tetapi, konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Dalam situasi seperti inilah, organisasi membutuhkan pemimpin yang tanggap, kritis dan berani mengambil keputusan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. 66


Dalam proses pencapaian tujuan, tidak terlepas dari unsur-unsur seperti perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat ataupun perbedaan pola pikir sehingga dapat mempengaruhi efektivitas organisasi. Konflik merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan organisasi, bahkan konflik selalu hadir dalam setiap hubungan kerjasama antar individu ataupun kelompok dalam organisas. Walaupun konflik menurut pandangan kontemporer berfungsi positif, namun pandangan ini selalu mewaspadai kemungkinan timbulnya dampak negatif yang bersumber dari konflik yang terlalu tinggi dan tidak terkendali. Konflik dapat bersifat positif atau negative terhadap kinerja organisasi bergantung pada sifat konflik dan pengelolaan yang dilakukan. Dengan demikian, manajemen konflik menjadi salah satu strategi penting bagi peningkatan performa kerja dan produktivitas organisasi. Robbins (1996) mengemukakan bahwa tingkat konflik optimal merupakan jenis konflik yang fungsional sehingga organisasi menjadi efektif dan mempunyai karakteristik inovatif, kritis terhadap aktivitas internal organisasi, tanggap terhadap perubahan, kreatif dan cepat beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan. Di sisi lain, ketika tingkat konflik terlalu rendah, maka pimpinan harus menstimulasi konflik agar mendapatkan manfaat dari segi fungsional konflik. Konflik yang terlalu tinggi dapat berakibat pada kekacauan, tidak kooperatif, ego kelompok tinggi, dan terjadi pemborosan sumberdaya. Tugas pimpinan dalam menghadapi konflik yang terlalu tinggi adalah melakukan upaya menurunkan konflik. Pada akhirnya konflik dalam organisasi tidak hanya membawa dampak yang merugikan tetapi juga membawa dampak yang positif, sebagaimana menurut Sunarta (2011) yaitu : 1. Akibat Positif a. Organisasi memiliki dinamika dan jalinan yang akrab satu sama lain karena adanya interaksi yang intensif antar sesama anggota organisasi baik

b.

c.

d.

e.

yang terlibat langsung dengan konflik maupun yang lain. Konflik antar individu atau antar kelompok yang diselesaikan dengan damai dan adil akan membawa keharmonisan dan kebersamaan yang saling menguatkan. Orang-orang yang pernah berkonflik memahami akan dampak yang diakibatkan oleh konflik yang dilakukan, sehingga pengalaman masa lalu dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga dalam bekerja. Jika harus terjadi konflik serupa, maka satu sama lain akan saling berusaha memahami dan menyelaraskan dengan lingkungan di mana berada. Konflik yang muncul akibat ketidakpuasan atas diberlakukannya peraturan tentangupah/gaji dan jenis kesejahteraan lainnya yang sebelumnya ditentang, boleh jadi oleh pihak manajemen pemberlakuannya ditunda atau dibatalkan. Konflik yang timbul tetapi bisa diredam dan dikelola secara baik dapat melahirkan kritik-kritik membangun, cerdas, kreatif, dan inovatif demi kebaikan organisasi secara keseluruhan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Anggota organisasi yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu konflik, dapat mengambil hikmah dan bisa belajar bagaimana menghadapi perbedaan sifat, sikap, dan perilaku orang lain di tempat kerja.

2. Akibat Negatif a. Komunikasi organisasi terhambat b. Kerjasama yang sudah dan akan terjalin antar individu dalam organisasi menjadi terhalang/terhambat. c. Aktivitas produksi dan distribusi dalam perusahaan menjadi terganggu, bahkan sangat mungkin dapat mengakibatkan turunnya omset penjualan dalam kurun waktu tertentu. d. Masing-masing pihak yang berkonflik sangat rentan tersulut adanya situasi

67


atau hal lain yang memancing kedua belah pihak untuk berkonflik lagi. e. Bekerja dalam situasi yang sedang ada konflik menyebabkan orang yang tidak ikut berkonflikpun ikut merasakan dampaknya seperti situasi kerja yang tidak kondusif, antar pegawai/karyawan muncul saling mencurigai, salah paham, dan penuh intrik yang mengganggu hubungan antar individu. f. Individu yang sedang berkonflik merasa cemas, stres, apatis, dan frsutasi terhadap situasi yang sedang dihadapi. Bekerja dalam situasi dan kindisi psikologis seseorang seperti ini tentunya dapat menyebabkan menurunnya etos kerja yang akhirnya merugikan produktivitas organisasi/perusahaan secara luas. g. Akibat terburuk bagi orang-orang yang sedang berkonflik dalam suatu organisasi adalah stres yang berkepanjangan hingga menarik diri dari pergaulan dan mangkir dari pekerjaan. Akibat akumulasi dari kondisi ini adalah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dari pekerjaan karena seringnya mangkir dari pekerjaan sehingga dapat merugikan perusahaan. C. Penutup Di tengah menguatnya budaya globalisasi juga semakin menguatkan dinamika akan perubahan, sudah saatnya organisasi di level manapun merespon berbagai hal yang sedang dan akan terjadi baik di masa kini maupun di masa depan. Konflik harus dipandang sebagai sebuah proses menuju perubahan, proses menuju pendewasaan dan proses penguatan dalam organisasi. Kerangka berfikir semua elemen dalam organisasi harus disamakan bahwa perbedaan maupun pertentangan dalam lingkungan kerja di organisasi harus disikapi dengan bijaksana. Konflik bukan hanya sekedar aksi resistensi maupun aksi defensif melainkan sebagai sebuah proses berfikir

dan musyawarah bersama seluruh elemen organisasi dalam rangka mencari solusi dan alternatif dari setiap persoalan yang ada. Pengelolaan konflik yang baik benar berarti mampu mengidentifikasi dan mengetahui potensi konflik dan tingkat pertaruhan konflik itu bagi para pekerja, maka kita dapat memprediksi kemungkinan perilaku yang akan muncul dan sebaliknya. Kita juga dapat memprediksi persepsi para pekerja tentang konflik dalam situasi konflik tersebut. Apabila kita melihat tim kerja terlibat dalam pertarungan kekuasaan secara aktif, maka kita dapat memprediksi bahwa tingkat pertaruhan konflik tersebut sangat tinggi dan kecil kemungkinan rujuk dapat dicapai dalam waktu dekat. Pada saat yang sama ketika konflik tersebut tidak dapat dihindarkan, sementara rujuk pun sulit dicapai dengan taruhan yang sangat tinggi, maka dapat diprediksi bahwa konflik akan mengarah pada situasi perebutan kekuasaan yang bersifat “hidup atau mati” atau terciptanya situasi kheos. Jika konflik sudah mencapai tingkat kritis seperti ini, intervensi pihak ketiga perlu segera dilakukan untuk memperendah tingkat pertaruhan sehingga pihak yang bertikai bersedia untuk lebih jauh menerima intervensi pihak ketiga. Dengan diterimanya campur tangan pihak ketiga, maka upaya dapat diarahkan untuk mengubah persepsi dan asumsi setiap pelaku yang terlibat dalam konflik untuk ikut menanggulangi. Daftar rujukan 1. Wahyudi.2008. Manajemen Konflik Dalam Organisasi . Bandung : Alfabeta 2. Siagian S.P. 1992. Fungsi-fungsi Manajerial. Jakarta : Bumi Aksara 3. Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen : Teori, Aplikasi dan Penelitian. Jakarta : Salemba Humanika 4. Agus M Hardjana.1994. Konflik di Tempat Kerja.. Yogyakarta: Kanisius

68


5. Sukanto Reksohadiprodjo.1996. Organisasi Perusahaan : Teori, Struktur,

dan Perilaku. Yogyakarta : BPFE

69


ANALISIS BIAYA-MANFAAT TERHADAP TRANSPORTASI TRANSJAKARTA/BUSWAY Oleh : Rurry Andryanda (Dosen Kebijakan Publik STIA BANTEN) Abstrak Perubahan dalam proses pembangunan masyarakat merupakan sinergi dari perubahan spontan dan terencana menuju kondisi kehidupan yang lebih diharapkan. Dilihat dari proses perubahan spontan, arah yang diharapkan adalah perubahan masyarakat yang semakin dewasa, semakin memiliki kemampuan untuk merespon peningkatan tuntutan kebutuhan, merespon peluang yang terbuka, dan merespon potensi yang ada. Memasuki perkembangan yang semakin maju, Bangsa Indonesia dituntut menjadi lebih baik dengan dicanangkannya pembangunan berkelanjutan ’sustainable development’. Salah satu perkembangan sosial yang maju di Indonesia dan perwujudan dari kemandirian lokal adalah sarana transportasi darat yang memiliki jalur tersendiri di Ibu Kota Jakarta yang sering disebut transjakarta/busway. Pengadaan transjakarta atau busway merupakan bentuk pelayanan publik dalam rangka mengatasi kemacetan di ibu kota guna mengurangi jumlah kepadatan kendaraan yang berada di jalan raya. Pemerintah daerah propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu mengatahui solusi kebijakan untuk mengatasi kemacatan tersebut dan salah satu masukan yang perlu dikatahui dalam membuat kebijakan yang baik adalah mengatahui biaya-manfaat dari layanan publik tersebut. Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, analisis biaya manfaat.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sepanjang abad ke 19 dan ke 20 para teoritikus demokrasi cenderung mengasumsikan suatu hubunga ‘simetris’ dan ‘sebangun’ antara para pembuat keputusan politik dan penerima keputusankeputusan politik. Dalam kenyataannya, kesimetrisan dan kesebangunan sering diterima begitu saja dalam hal yang krusial, antara warga negara pemberi suara dengan para pembuat keputusan yang pada prinsipnya bisa dimintai pertanggungjawabannya. Dalam perubahan ini terjadi proses-proses pembangunan (Held:19).

Perubahan dalam proses pembangunan masyarakat merupakan sinergi dari perubahan spontan dan terencana menuju kondisi kehidupan yang lebih diharapkan. Dilihat dari proses perubahan spontan, arah yang diharapkan adalah perubahan masyarakat yang semakin dewasa, semakin memiliki kemampuan untuk merespon peningkatan tuntutan kebutuhan, merespon peluang yang terbuka, dan merespon potensi yang ada. Di samping itu, tidak kalah penting pula mengantisipasi tantangan dan masalah yang muncul sejalan dengan proses perubahan yang berlangsung. Dilihat dari proses perubahan yang terencana dalam hal ini adalah tindakan untuk membangun segala aspek kehidupan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, tidak salah jika dalam pengembangan kapasitas masyarakat 70


terkandung makna bahwa manusia sebagai aktor utamanya. Pengembangan kapasitas manusia dapat berupa berkembangnya wawasan, kepekaan dalam merespon dinamika lingkungan, meningkatnya keterampilan, meningkatnya akses terhadap informasi, meningkatnya akses terhadap pengambilan keputusan, dan meningkatnya ilmu pengetahuan serta teknologi (Soetomo:253). Memasuki perkembangan yang semakin maju, Bangsa Indonesia dituntut menjadi lebih baik dengan dicanangkannya pembangunan berkelanjutan ’sustainable development’ yang berarti bahwa pembangunatn oleh masyarakat yang dibangun atas dasar peran serta masyarakat. Dalam paradigma baru pembangunan, visi pembangunan Indonesia adalah negara kesatuan yang didukung oleh wilayah daerah maju yang mamiliki kemandirian untuk berkembang dan meningkatkan kualitasnya secara berkesinambungan. Kemandirian lokal negara merupakan perwujudan interkoneksitas dari berbagai tatanan administrative maupun fungsional dalam mengembangkan wilayahnya (Gany:04). Menurut Dunn (51) perubahan-perubahan sosial dan ilmu-ilmu sosial telah berkembang sedemikian luas melalui kritik terhadap rencana program-program perbaikan social. Salah satu perkembangan sosial yang maju di Indonesia dan perwujudan dari kemandirian lokal adalah sarana transportasi darat yang memiliki jalur tersendiri di Ibu Kota Jakarta yang sering disebut transjakarta/busway. Pengadaan transjakarta atau busway merupakan bentuk pelayanan publik dalam rangka mengatasi kemacetan di ibu kota guna mengurangi jumlah kepadatan kendaraan yang berada di jalan raya. Pada pengelolaan pelayanan publik ini dibutuhkan manajemen pengelolaan transportasi Transjakarta/bus way, sumber daya manusia yang handal dan profesional serta membutuhkan dana yang besar.

Sumber daya manusia memiliki posisi yang sangat strategis, yakni dalam pengelolaan pelayanan publik yang berarti, unsur manusia memiliki peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Manajemen sumber daya manusia merupakan usaha yang mengarahkan dan mengelola sumber daya manusia di dalam pelayanan publik agar mampu berpikir sebagaimana yang diharapkan (Rosidah:10). Sarana transportasi mendukung laju pertumbuhan ekonomi, sehingga ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan guna melakukan pengelolaan terhadap pelayanan publiknya. Manajemen sumber daya manusia dipandang sebagai faktor pendorong peningkatan produktivitas dan mutu pelayanan. Selain itu, pada saat yang bersamaan kondisi lalu lintas jalan raya yang sering macet di ibu kota disebabkan oleh jumlah kendaraan melebihi kapasitas dan luas atau lebar jalan yang tidak sesuai merupakan keadaan yang tidak menguntungkan dan menjadi prioritas utama yang harus di perbaiki. Pemerintah daerah propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu mengatahui solusi kebijakan untuk mengatasi kemacatan tersebut dan salah satu masukan yang perlu dikatahui dalam membuat kebijakan yang baik adalah mengatahui biaya-manfaat dari layanan publik tersebut. 1.2 Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah perhitungan biaya-manfaat transportasi transjakarta/bus way?”. 1.3 Tujuan Penelitian Setiap melakukan pekerjaan, seseorang pasti memiliki tujuan yang akan dicapainya. Penelitian ini mempunyai tujuan, untuk mengetahui biaya-manfaat (CBA) Sistem transportasi transjakarta/bus way yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

71


1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas empat bab. Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II memuat tentang transjakarta/bus way. Selanjutnya, bab III berisi pembahasan tentang analisis biaya-manfaat. Terakhir, bab IV penutup berisi kesimpulan daftar pustaka dalam penelitian ini. BAB II TRANSJAKARTA /BUS WAY 2.1 Gambaran Umum Transjakarta atau umum disebut Busway adalah sebuah sistem transportasi darat berupa bus cepat atau Bus Rapid Transit di Jakarta, Indonesia yang memiliki jalur khusus dalam lalu lintas dan tidak boleh dilalui oleh kendaraan lainnya . Sistem ini dimodelkan berdasarkan sistem TransMilenio yang sukses di Bogota, Kolombia. Perencanaan Busway telah dimulai sejak tahun 1997 oleh konsultan dari Inggris. Pada waktu itu direncanakan bus berjalan berlawanan dengan arus lalulintas (contra flow) supaya jalur tidak diserobot kendaraan lain, namun dibatalkan dengan pertimbangan keselamatan lalulintas. Meskipun Busway di Jakarta meniru negara lain (Kolombia, Jepang, Australia), namun Jakarta memiliki jalur yang terpanjang dan terbanyak. Sehingga kalau dulu orang selalu melihat ke Bogota, sekarang Jakarta sebagai contoh yang perlu dipelajari masalah dan cara penanggulangannya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Transjakarta) Bermula dari gagasan perbaikan sistem angkutan umum di DKI Jakarta yang mengarah kepada kebijakan prioritas angkutan umum, maka perlu dibangun suatu sistem angkutan umum yang dapat mengakomodasi pengguna dari segala golongan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Pola Transportasi Makro (PTM)

sebagai perencanaan umum pengembangan sistem transportasi di wilayah DKI Jakarta yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2007. Mengacu pada PTM tersebut, untuk tahap awal realisasinya dibangun suatu jaringan sistem angkutan umum massal yang menggunakan bus pada jalur khusus (Bus Rapid Transit/BRT). Badan Layanan Umum Transjakarta Busway semula merupakan lembaga non struktural dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Badan Pengelola (BP) Transjakarta Busway, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2003. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2006, BP. Transjakarta Busway diubah menjadi lembaga struktural dan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan yang mendapat kewenangan pengelolaan keuangan berbasis PPK-BLUD, yang mempunyai kegiatan utama memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna busway. Transjakarta Busway mulai beroperasi tanggal 15 Januari 2004 dengan dibukanya koridor 1 (Blok M-Kota). Pada awal operasi jumlah penumpang sekitar 40.000 orang per hari dan pada tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi rata-rata 60.000 orang per hari. Tanggal 15 Januari 2006 koridor 2 (Pulogadung-Harmoni) dan koridor 3 (Kalideres-Harmoni) dibuka dengan jumlah penumpang mencapai 70.000 penumpang per hari. Pada 27 Januari 2007, koridor bertambah, yaitu koridor 4 (PulogadungDukuh Atas), koridor 5 (Ancol-Kp. Melayu), koridor 6 (Ragunan-Dukuh Atas) dan koridor 7 (Kp. Rambutan-Kp. Melayu) dengan ratarata penumpang mencapai 180.000 penumpang. Pada 21 Februari 2009 koridor 8 (Lebak Bulus-Harmoni) diresmikan dengan rata-rata penumpang 250.000 per hari seluruh koridornya. Pada 31 Desember 2010 koridor 9 (Pinang Ranti - Pluit) dan koridor 10 (Tanjung Priok - Cililitan) diresmikan dengan rata-rata penumpang 72


360.000 per hari. Saat ini perubahan koridor terjadi cukup banyak diantaranya sebagai beriku; Koridor I (Blok M - Kota) Koridor atau Jurusan I untuk bus TransJakarta meliputi ruas jalan Blok M di Jakarta Selatan hingga Jakarta Kota di Jakarta Utara. Jalanjalan yang dilalui Busway Koridor I adalah sepanjang Jl Hayam Wuruk, Medan Merdeka Barat, Thamrin, Sudirman. Koridor II (Pulogadung - Harmoni Koridor II atau Jurusan II untuk bus TransJakarta meliputi Terminal Pulo Gadung di Jakarta Timur hingga berakhir di Halte Harmoni (Jakarta Pusat). Jalan-jalan yang dilalui Busway Koridor II adalah sepanjang Jl Perintis Kemerdekaan, Galur, Senen, RSPAD, Departemen Luar Negeri, Stasiun Gambir II, Masjid Istiqlal, Juanda, dan Pecenongan. Untuk arah baliknya melewati jalan di sisi utara Komplek Istana Presiden RI dan Sekretariat Negara RI, Jalan Medan Merdeka Barat dan berhenti di Halte Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Stasiun Gambir II, Kwitang, Senen, dan seterusnya hingga kembali ke Terminal Pulo Gadung. Koridor III atau Jurusan III untuk bus TransJakarta meliputi Terminal Kali Deres di Jakarta Barat hingga berakhir di Halte Pasar

Baroe (Jakarta Pusat). Jalan-jalan yang dilalui Busway Koridor III adalah sepanjang Jl Daan Mogot, sisi tol sepanjang Mall Citraland hingga Tomang, Jalan Raya Tomang, Jln Gajah Mada, Jln Hayam Wuruk, dan Pecenongan. Untuk arah baliknya melewati jalan Juanda, Paser Baroe, berhenti di Halte Gambir I, Juanda, Pecenongan, melewati jalan di sisi utara Komplek Istana Presiden RI dan Sekretariat Negara RI, Citraland, dan seterusnya hingga kembali ke Terminal Kali Deres. Koridor IV haltenya berujung di Halte Pulogadung dan Dukuh Atas 2. Jalan-jalan yang dilalui Busway koridor IV adalah dari Terminal Pulogadung menuju Jalan Pemuda, Pramuka, perempatan Matraman, Jalan Proklamasi, Diponegoro, Imam Bonjol, Bunderan HI, Dukuh Atas. Koridor V jalurnya berujung di Halte Kampung Melayu dan Ancol. Koridor VI jalurnya berujung di Halte Ragunan dan Kuningan. Koridor VII jalurnya berujung di Halte Kampung Rambutan dan Kampung Melayu. Koridor VIII (Lebak Bulus Harmoni), Koridor IX (Pluit - Pinang Ranti), Koridor X (Tanjung priok - PGC2), Koridor XI (Kp.Melayu - Pulo Gebang),Koridor XII (Pluit – Sunter Kelapa Gading).

73


(sumber: http://www.transjakarta.co.id)

2.1.1 Visi Busway sebagai angkutan umum yang mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, aman, nyaman, manusiawi, efisien, berbudaya dan bertaraf internasional. 2.1.2 Misi  Meningkatkan kualitas hidup pengguna

jasa layanan Sistem Transjakarta dan masyarakat DKI Jakarta pada umumnya;  Menyediakan layanan transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau di DKI Jakarta;  Mengoptimalisasikan layanan transportasi publik yang efisien dari sisi

biaya dan investasi, sehingga dapat berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam jangka panjang;  Mengefisiensikan waktu dari pengguna jasa layanan dan masyarakat pada umumnya, dengan berkurangnya waktu tempuh perjalanan;  Mengurangi pencemaran udara dan menjaga kesehatan lingkungan di DKI Jakarta; Memberikan kualitas pelayanan yang baik, dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa layanan;  Mengusahakan tarif yang terjangkau bagi pengguna jasa layanan;

74


 Meningkatkan

penggunaan Sistem Transjakarta Busway seluas-luasnya bagi masyarakat;  Menjadikan BLUD Transjakarta Busway sebagai pengelola Sistem Transjakarta Busway yang profesional, kompeten, dan mandiri dari segi ekonomi;  Mendorong penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat melalui berbagai instansi dan perusahaan yang terkait dengan Sistem Transjakarta Busway; dan  Mendorong perubahan budaya transportasi di masyarakat yang menghargai kualitas hidup, efisiensi waktu dan kesetaraan. 2.2 Sistem Transjakarta Busway Sistem Transjakarta Busway terdiri dari sarana dan prasarana yang memadai, sistem operasi dan pengendalian bus yang efektif, sistem tiket yang terkomputerisasi, sistem pengamanan yang handal dan petugas yang terlatih. Mulai dari perencanaan, pembangunan dan pengelolaan sistem Transjakarta disediakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, sementara kegiatan operasional bus, operasional tiket dan kegiatan penunjang lainnya dilaksanakan bekerjasama dengan pihak operator. Operator bus yang melayani di koridor busway, yaitu : PT. Jakarta Exspress Trans, PT. Trans Batavia, PT. Jakarta Trans Metropolitan, PT. Jakarta Mega Trans, PT. Primajasa Perdanaraya Utama, PT. Eka Sari Lorena Transport, PT Bianglala Metropolitan, dan PT Transjakarta Busway. Transjakarta busway memiliki 220 halte disepanjang delapan koridor busway dengan ketinggian platform 110 centimeter dari tinggi permukaan jalan agar tersedia akses yang rata dengan bus. Setiap halte busway dilengkapi dengan akses untuk pejalan kaki yang terhubung dengan jembatan penyeberangan orang, yang dirancang khusus untuk mempermudah pengguna layanan busway. Sarana dan prasarana di halte ada loket pembelian

tiket, dan pintu barrier sebagai jalan masuk dan jalan keluar bagi pengguna jasa layanan. Selain itu disediakan fasilitas tempat sampah, informasi rute dan pintu otomatis untuk memberikan kenyamanan dan keamanan saat menunggu di halte. Saat ini jumlah armada bus 678 unit dioperasikan berdasarkan rencana operasi yang terjadwal di 12 koridor. Bus yang diberangkatkan pada titik awal diatur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baik pada jam sibuk maupun jam tidak sibuk. Selain rute regulator Koridor 1 sampai dengan 12, untuk meningkatkan pelayanan dan mengurangi kepadatan penumpang di halte transit, maka BLU Transjakarta Busway menambah rute-rute langsung yang berdasarkan sistem jaringan dan dapat diakses penumpang sesuai dengan tujuan perjalanannya. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam operasional busway sekitar 3500 orang yang terdiri dari pramudi, petugas pengamanan, petugas tiket dan petugas kebersihan. BAB III ANALISIS PERHITUNGAN BIAYA DAN MANFAAT Kegiatan perencanaan pembangunan oleh sektor publik dan sektor swasta proyek merupakan pengejewatahaan yang bisa ditemui. Proyek-proyek tersebut harus di dasarkan pada studi kelayakan (feasibility study) baik teknis, ekonomi-komersial, maupun amdal. Proyek pemerintah dilakukan diberbagai sektor dan propinsi menyangkut sarana dan prasarana termasuk sarana transportasi (Reksohadiprojo:93). Menurut Reksohadiprojo dalam Ekonomika Publik (94) Analisis manfaatbiaya adalah suatu metode penilaian sumbangan proyek agar tercapai alokasi sumberdaya secara efisien. Analisis biaya dan manfaat pada sektor publik dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang sama, yaitu dimana ada pengeluaranpengeluaran awal yang besar yang perlu 75


diperlukan, membandingkannya dengan manfaat yang diperoleh selama beberapa tahun mendatang. Bedanya analisis biaya dan manfaat yang dilakukan untuk sektor publik tidak terbatas pada lembaga/ badan usaha namun dapat berdampak lebih luas misalnya proyek transportasi, walau murah namun berakibat pula pada pencemaran lingkungan (bising dan udara kotor) oleh karena itu analisis biaya dan manfaat juga mempertimbangkan biaya lingkungan (biaya sosial) yang biasanya tidak diperhatikan demikian pula bila muncul manfaat sosial sulit untuk dihitung, padahal perlu disediakan data nilai rupiah yang harus diperhatikan dalam hasil-hasil proyek (common denominator) sehingga muncul masalah terhadap barang lingkungan yang timbul dengan adanya proyek. Sehingga peran analisis biaya-manfaat sangat dibutuhkan dalam memberikan masukan/usulan/rekomendasi kepada para pembuat kebijakan (Brent:3).

Pristono, berpendapat solusi kemacetan tak bisa dipungkiri adalah menyediakan angkutan umum massal yang memadai, aman, nyaman, dan manusiawi. Angkutan umum sebagai tulang punggung, tambah dia, memerlukan dukungan kebijakan untuk mewujudkannya. “Pemprov DKI menggunakan Pola Transportasi Makro (PTM) yang terdiri dari Pengembangan angkutan umum massal, pembatasan lalu lintas, dan peningkatan kapasitas jaring jalan,” paparnya. Dalam pengembangan angkutan umum massal, saat ini Jakarta tengah mengembangkan jaringan busway dan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang mulai dibangun pada 2012. Peningkatan kapasitas jaringan terdiri dari pelebaran jalan, flyover dan underpass, dan pengembangan jaring jalan. Kemudian, pembatasan lalu lintas meliputi pembatasan kendaraan bermotor, Electronic Road Pricing (ERP), parkir, serta fasilitas park and ride.

3.1 Biaya Kemacetan di Jakarta Rp 65 Triliun per tahun

3.2 Perhitungan Biaya

Kemacetan lalu lintas dianggap lebih sulit dipecahkan dibandingkan dengan masalah krusial Ibukota lainnya, seperti banjir. Karena macet dihadapi warga setiap hari dan tidak mengenal waktu, berbeda dengan banjir yang akan diantisipasi saat musim hujan tiba. Faktanya, pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi makin tidak terkendali dan tidak ditunjang fasilitas angkutan umum massal yang memadai. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di jalan raya DKI Jakarta dapat mencapai hingga Rp65 triliun per tahun yang tidak hanya dari segi ekonomis tetapi juga terkait terganggunya psikologis masyarakat ibu kota. Data menunjukkan bahwa kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun, kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Arie Setiadi Moerwanto. Salah seorang ahli

Dalam penghitungan biaya, dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan tak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya awal proyek yang berupa biaya pengadaan armada bus transjakarta dan pembangunan shelter. Biaya rutin yang berupa Biaya Operasional Kendaraan (BOK). BOK ini juga mencakup BOK langsung yang mencakup BBM, oli, spare part. Sedangkan BOK yang tak langsung berupa gaji pegawai dan sewa kantor. Selain itu terdapat biaya tidak langsung, yaitu penurunan kesejahteraan dari pengelola bus kota. 3.2 Pengadaan busway

Armada

Transjakarta/

Penghitungan biaya pengadaan bus Transjakarta ini dengan cara mengalikan jumlah armada dikalikan dengan harga bus per unit Rp. 700.000.000. Masa beroperasi armada adalah 10 tahun, sehingga jangka waktu tersebut yang akan digunakan sebagai jangka waktu proyek ini. Dengan

76


perhitungan sebagai berikut : 678 x Rp. 700.000.000 = Rp. 474.600.000.000 3.3 Pembangunan shelter Perhitungan biaya pembangunan shelter dengan cara mengalikan jumlah shelter dengan biaya pembangunan per unit shelter Rp. 9.000.000.000, dimana pembangunan ini mencakup pembangunan shelter dan pembelian alat. Sehingga : jumlah selter 220 x Rp. 9.000.000.000 = Rp. 1.980.000.000.000. 3.4 Bahan Bakar Yang Digunakan Transjakarta (Solar dan BBG) a. Solar Bus Transjakarta terdiri dari 524 buah diantaranya 90 bus menggunakan bahan bakar berupa solar dan sisanya 434 bus menggunakan BBG). Penghitungan biaya bahan bakar dengan cara mengalikan jumlah armada dengan penggunaan masing-masing bahan bakar yaitu solar dan BBG. Jumlah kebutuhan solar perhari per unit : Rp. 4.500 x 50 L = Rp. 225.000. Sehingga dalam 1 tahun mencapai Rp. 82.125.000. Untuk 90 unitnya Rp 7.391.250.000. b. BBG Penghitungan biaya BBG dengan cara mengalikan jumlah armada dengan penggunaan BBG selama setahun. Jumlah kebutuhan BBG per hari per unit yaitu : Rp. 3.100 X 17 L = Rp. 52.700. Sehingga dalam setahun mencapai Rp. 19.235.500. c. Oli Dihitung dengan cara jumlah armada dengan biaya kebutuhan oli setahun. 524 X 6000.000 = Rp.3.144.000.000. d. Sparepart Dihitung dengan cara, jika asumsi biaya spare part setahun satu unit sebesar 10 juta, maka 10.000.000 juta X 524 unit = 5.240.000.000.000. e. Gaji Pegawai

Jika jumlah pegawai sebanyak 3500 orang dan rata-rata gaji Rp. 2.000.000 maka dalam sebulan 3500 X 2.000.000= 7.000.000.000 sehingga dalam 1 tahun 7.000.000.000. f. Penurunan Kesejahteraan pengelola bus kota Penurunan ini dihitung melalui penurunan pendapatan dari angkutan lain. Pada bab sebelumnya dikemukakan bahwa jumlah penumpang Transjakarta perhari sejumlah 282.000 orang sedangkan menurut data angka perpindahan penumpang dari angkutan umum ke Trans Jakarta sebesar 15%. Sehingga dapat dihitung jumlah penumpang yang berpindah sebesar 42.300 orang. Rata-rata per hari angkutan kota Rp. 3000 dikalikan jumlah penumpang yang pindah ke trnasjakarta menjadi Rp.126.900.000 3.5 Manfaat Analisis ini dilakukan perhitungan manfaat menjadi dua macam, yaitu manfaat berupa nilai keuntungan dari transjakarta, dan manfaat hilangnya kemacetan lalu lintas. Akibat dari kemacetan sangat beragam, akan tetapi dalam analisis ini akan mempertimbangkan satu hal, yaitu penurunan produktifitas atas efek delay. 3.6 Keuntungan dari Trans Jakarta Data menunjukkan bahwa keuntungan perbulan dari transjakarta sebesar 28 miliar karena laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mudah dengan transportasi transjakarta/busway. 3.7 Dampak Lingkungan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Yang penting adalah bagaimana menilai apa yang

77


disebut dampak besar dan penting yaitu perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar. Sebab tanpa menilai kecenderungan orang tidak mempedulikannya tidak sadar akan penting perlunya mencegah terjadi dampak besar dan penting tersebut. Misalnya hal yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan itu seperti perubahan lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam dan manusia (Reksohadiprodjo: 104). Ada beberapa hal dalam menilai dampak besar dan penting · Produktivitas, pembangunan mempengaruhi kualitas lingkungan dalam sistem transportasi Transjakarta / Busway harga nilai tanah yang digunakan

Perhitungan Manfaat Tansjakarta dalam 1 tahun Komponen Perhitungan Udara Bersih Produktivitas Pembangunan Saluran Air Keuntungan TransJakarta/ Bus Way/

untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi busway menjadi nilai tambah bagi masyarakat yang tanahnya dibeli pemerintah DKI dan digunakan untuk pembangunan tersebut, serta dapat memperbaiki sirkulasi saluran air njir di DKI. · Menekan jumlah kendaraan, serta memperbaiki kualitas udara bagi kesehatan mahluk hidup khususnya manusia yang memperoleh nilai lebih untuk kehidupan. · Peningkatan jumlah penguna TransJakarta setiap tahun diharapkan akan mengurangi jumlah kendaraan yang ada dijalan dan mengurangi jumlah kemacetan di Jakarta.

Manfaat (RP) Tidak Terhingga Tidak Terhingga Tidak Terhingga 24 M

78


Untuk menghitung biaya dan manfaat TransJakarta bisa dilakukan dengan cara; 1. Metode Periode Pengembalian (Payback Period) Menilai proyek investasi berdasarkan lamanya investasi dapat tertutup dengan aliran² kas masuk. Sisa investasi tahun ke-4 tertutup oleh proceed tahun ke-4 yaitu: Jadi total payback period untuk yang proceednya berbeda tiap tahun adalah 3 tahun 3 bulan Maximum payback period = 4 tahun. (investasi diterima) Bila maximum payback period = 3 tahun, maka investasi ditolak. 2. Metode Pengembalian Investasi (Return on Investment). Bila proceed tiap tahun tidak sama besarnya, maka harus dihitung satu persatu. Digunakan untuk mengukur persentase manfaat proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Rumus : ROI = Total Manfaat-Total Biaya/ Total biaya x 100% . Suatu proyek investasi yang ROI-nya lebih besar dari 0 adalah proyek yang dapat diterima. 3. Metode Nilai sekarang Bersih (Net Present Value). Merupakan metode yang memperhitungkan nilai waktu dari uang. Menggunakan suku bunga diskonto yang akan mempengaruhi proceed atau arus dari uang Rumus NPV= - Nilai Proyek + Proceed 1/ (1+i)2 +Proceed 2/ (1+i)2+Proceed n/(1+i)n. Bila NPV bernilai lebih besar dari nol, berarti investasi menguntungkan dan dapat diterima. Melihat data yang ada maka perhitungan yang bisa dilakukan adalah dengan ROI. ROI= Tidak Terhingga-± 2 Triliun/ 2 Triliun x 100%. Hasil dari perhitungan ROI ini melebihi dari 0. Dengan demikian pengandaan Tranjakarta dapat diterima sesuai analisa biaya manfaat.

BAB IV KESIMPULAN Setelah dilakukan analisis biayamanfaat terhadap transportasi tranjakarta/busway, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, Transjakarta/busway adalah transportasi darat dalam jumlah besar yang cukup efektif dan efesien dalam menghadapi solusi kemacetan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan membantu pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota. Pada penghitungan analisis biaya-manfaat ini dapat memberikan masukan efisiensi bagi para pembuat kebijakan khususnya bagi pemerintah Jakarta untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan menguntungkan masyarakat sebagai pengunan layanan tersebut. Kebijakan Transportasi Transkjakarta/ busway memiliki multiplier effect yang tinggi dan diterima masyarakat, memperlanjar laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, menunjang/ sarana yang murah dan cepat untuk anak sekolah dan para pekerja. Menghilangkan kerugian baik materi atau pun non materi yang timbul akibat kemacetan lalu lintas. Pemerintah DKI Jakarta, mendapatkan keuntungan tiap tahunya sebesar 28 M dan akan terus bertambah seiring makin tingginya tingkat kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat Ibu Kota untuk udara yang sehat akan lebih optimal dirasakan dengan tidak adanya penumpang yang merokok di dalam transjakarta/busway, karena di sisi yang lain jumlah angkutan kota yang memiliki emisi gas buang di atas rata-rata dengan sendirinya di tinggalkan masyarakat dan akan berkurang secara otomatis. 79


Pembangunan sarana dan prasarana transportasi transjakarta/busway memberikan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat kota dan nilai tanah yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana transjakarta akan lebih baik daripada sebelumnya. 4.1 Kekurangan dalam penelitian ini Dalam penelitian ini tidak dihitung secara detail mengenai biaya willingness to pay masyarakat yang mengunakan jasa transportasi transjakarta/busway karena masyarakat perkotaan pada dasarnya tidak mempunyai banyak pilihan untuk mengunakan sarana publik yang disediakan oleh pemerintah khusunya di DKI Jakarta. Keterbatasan lainnya penulis tidak mengetahui berapa besar jumlah bahan bakar solar dan bahan bakar gas yang tersedia untuk memenuhi semua kebutuhan bus transjakarta/busway guna menghitung batasan maksimal pengunaan transportasi tersebut sebagai sarana publik.

DAFTAR PUSTAKA Brent, Robert J. 2006. Applied Cost–Benefit Analysis, Second Edition. Edward Elgar Publishing, Inc. Cheltenham UK. Boardman, Anthony E. 1996. Cost Benefit Analysis. Prentice Hall: United States Amerika. Dunn,

William. 2003. Terjemahan Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.

Gany, Radi A. 2002. Menyokong Abad Baru Dengan Pendekatan Kemandirian Lokal. Hasanuddin University Press: Makasar. Held, David. 2004. Demokrasi dan Tatanan Global. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. http://id.wikipedia.org/wiki/Transjakarta http://www.transjakarta.co.id Reksohadiprodjo, Sukanto. 2009. Ekonomika Publik. BPFE: Yogyakarta. Rosidah, Ambar. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Graha Ilmu Yogyakarta. Soetomo. 2009. Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

80


INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN Oleh : Ade Hadiono – [email protected]

A. Latar Belakang Perkembangan kehidupan bermasyarakat yang semakin dimanis seiring dengan berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, serta bertambahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wujudnyata kewajiban seorang warga negara, maka sudah sewajarnya bila masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah agar masyarakat mendapatkan timbal balik dari pemerintah dalam hal pelayanan. Pemberian pelayanan publik dari aparatur pemerintah sebagai abdi negara kepada masyarakat merupakan fungsi dari aparatur negara sebagai pelayan masyarakat. Sehingga kedudukan aparat negara dalam memberikan pelayanan tersebut sangat menentukan sejauh mana pemerintah bisa dan sanggup memberikan pelayanan kepada warga masyarakatnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah melalui aparat pemerintah, walaupun tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, namun tetap harus mengutamakan kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat. Aparat pemerintah harus menyadari posisi dan peran mereka sebagai pelayan masyarakat. Bila dimata masyarakat kesan yang muncul tidak demikian, berarti pelayanan yang diterima selama ini bukanlah produk pelayanan yang sepenuh hati, melainkan pelayanan yang didasari oleh kewajibannya sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak

dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat yang ditandai dengan berbagai keluhan masyarakat sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas layanan. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan penyelanggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak nyata dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menpan No. 16 Tahun 2014. Keputusan Menpan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelanggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 81


kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut: 1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik; 3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan; 4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan daerah; 5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; 6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. Sebagai upaya untuk mewujudkan good local governance, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara terus menerus. Guna mengetahui kualitas layanan yang diberikan dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2014 telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat bagi seluruh unit kerja yang dalam kesehariannya bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Salah satu SKPD yang dinilai dalam penelitian IKM adalah Dinas Kesehatan. Sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan dan pelayanan dalam bidang kesehatan, maka dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini dilakukan dengan menilai kinerja dan layanan RSUD Berkah serta layanan Pukesmas dibeberapa kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang.

B. Landasan Teori 1. Kualitas Pelayanan Pelayanan masyarakat yang diselenggarakan pemerintah, walau tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (profit) namun tidaklah harus mengabaikan kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah melalui aparat pemerintah tetap harus mengutamakan kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat. Aparat pemerintah sebagai unsur pemerintah (melayani) terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat sebagai unsur lain (yang dilayani). Sikap dan perilaku serta vehicle aparat pemerintah akan menjadi suatu ukuran keberhasilan pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan, dan masyarakat akan merasa puas serta tidak mengeluh. Karena menurut (Kotler, 1994) ada lima determinan kualitas pelayanan atau jasa yang dapat dirinci, yaitu: 1. Keterandalan (reability); kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpecaya. 2. Koresponsifan (responsineness); kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan. 3. Keyakinan (confidence); pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau assurance. 4. Empaty (emphaty); syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan. 5. Berwujud (tangible); penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel dan media komunikasi. Dari determinan kualitas pelayanan tersebut jika kita rujuk pendapat Gaspersz (dalam Lukman, 2004)

82


yang mendefinisikan dimensi kualitas pelayanan meliputi: 1) Ketepatan waktu pelayanan; 2) Akurasi pelayanan; 3) Kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan; 4) Tanggung jawab; 5) Kelengkapan; 6) Kemudahan mendapatkan pelayanan; 7) Variasi model pelayanan; 8) Pelayanan pribadi; 9) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan; dan 10) Atribut pendukung pelayanan lainnya. a. Ada banyak dimensi lain dapat digunakan untuk mengukur kualitas jasa atau layanan. Menurut Parasuraman dkk (Tjiptono, 1996) menentukan lima dimensi pokok kualitas jasa yaitu: Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. b. Keandalan (reability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. c. Daya tanggap (responsiveness), keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. d. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat yang dipercaya, bebas dari bahaya resiko atau keragu-raguan. e. Empati (emphaty), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan. 2. Kepuasan Masyarakat Kepuasan pada hakekatnya suatu tingkat perasaan seseorang setelah

membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan masyarakat juga ditentukan oleh performen aparatur (termasuk sikap dan perilaku), cara pelayanan, besarnya biaya/tarif dan ketepatan pelayanan (waktu dan hasil layanan). Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan pelayanan publik yang dilakukan oleh setiap SKPD, karena masyarakat adalah konsumen dari pelayanan yang dihasilkan oleh SKPD tersebut. Untuk mengukur kepuasan masyarakat, digunakan atribut yang berisi magaimana masyarakat menilai suatu produk atau layanan yang ditinjau dari sudut pandang masyarakat. Hal serupa juga dikemukakan Oliver (Supranto, 2001) bahwa : Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Harapan pelanggan dapat dibentuk dari pengalaman masa lalu, komentar dri kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan saingannya. Merujuk pada pemikiran di atas maka kualitas pelayanan kepada masyarakat yang baik mempunyai variabel; keandalan, jaminan, bukti langsung, mutu, kecepatan, kepuasan masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah diharapkan seluruh unsur pelayanan yang diterima sedikitpun tidak menimbulkan keluhan bagi masyarakat yang dilayani serta masyarakat merasa puas. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah budaya kerja melalui dimensi sikap, perilaku yang akan memberikan harapan dan kepuasan kepada masyarakat dari hasil proses pelayanan yang mereka terima dari aparat pemerintah. Dengan memahami pendekatan teori-teori 83


di atas, diharapkan melalui kepemimpinan Camat diharapkan mampu meciptakan kerja pegawai yang efektif sehingga dalam memenuhi funggsi kepelayanannya pemerintah kecamatan yang merupakan perangkat dari pemerintah Kabupaten/Kota dapat membaca dan memberikan keinginan, kebutuhan, dan harapan yang dinginkan rakyat sesuai dengan prinsip-prisip yang tertuang dalam pelayanan. 3. Standar Pelayanan Publik Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi pelayanan dan/atau penerima pelayanan. Standar pelayanan, menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, sekurang-kurangnya meliputi: 1. Prosedur Pelayanan, yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu Penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 3. Biaya Pelayanan, yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Biaya (termasuk rinciannya) ini ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kemampuan daya beli masyarakat, harga yang berlaku atas barang dan/atau jasa, serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan. 4. Produk Pelayanan, yang akan diterima oleh penerima layanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Sarana dan Prasarana, yang secara memadai perlu disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan, yang harus ditetapkan secara tepat

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. C. Kerangka Berpikir Kerangka berpikir menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menjelaskan model konseptual tentang hubungan berbagai variabel yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting untuk diteliti. Menurut (Sumantri, 2000), mengemukakan bahwa alur pikir metode ilmiah dapat dijabarkan dalam beberapa langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah. Dalam penelitian survey kali ini tidak dilakukan pengujian hipotesis, karena survey ini hanya mendeskripsikan tingkat kepuasan masyarakat atas suatu layanan publik, selain itu dengan sampel yang relatif banyak secara tidak langsung dapat diasumsikan sudah memberikan gambaran tentang pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang. Unsur-unsur yang menjadi parameter pelayanan publik harus didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang merupakan payung hukum untuk legalitas suatu aktivitas yang dijalankan oleh organisasi sektor publik. Hal ini bagi masyarakat akan merupakan jaminan kepastian layanan yang akan diterimanya, namun demikian pihak masyarakat juga harus menunjukkan partisipasi, kesadaran serta ketaatan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam tata cara pelayanan publik tersebut. Adapun model konseptual dalam penelitian ini tertuang dalam Gambar 1 tentang hubungan antar konsep penelitian.

84


Gambar 1 : Konsep Penelitian · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 · PP Nomor 96 Tahun 2012 · Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014

KRITERIA PELAYANAN PUBLIK

1. Kejelasan persyaratan Pengurusan jenis pelayanan. 2. Memiliki tata cara pelayanan yang baku. 3. Kepastian jangka waktu pelayanan. 4. Kejelasan biaya/Tarif pelayanan. 5. Hasil pelayanan sesuai ketentuan yang ditetapkan. 6. Tingkat kemampuan petugas. 7. Sikap petugas ketika memberi layanan. 8. Pernyataan standar pelayanan terpajang di loket. 9. Meninjaklanjuti setiap pengaduan, saran dan masukan.

TINGKAT KEPUASAN PUBLIK

Tingkat Kepuasan Masyarakat / Indeks Kepuasan Masyarakat

D. DESAIN PENELITIAN Desain penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penelitian survey. Yang dimaksud dengan penelitian survey, adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.(Singarimbun, 2006). Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian survey ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menurut (Sugiyono, 2001), adalah penelitian yang analisanya lebih fokus pada data-data numerikal yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Secara metodologis guna memperoleh data yang representatif, survey Indeks

Kebutuhan Masyarakat (IKM) ini menggunakan metode yang memungkinkan terkonfirmasinya persepsi masyarakat secara utuh tentang pelayanan yang mereka dapatkan dari instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Pandeglang. Melalui metode survey dengan pendekatan kuantitatif sangat tepat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. E. METODE PENGUMPULAN DATA Dalam penelitian ini, metode atau teknik pengumpulan data yang akan di gunakan adalah sebagai berikut: a. Kuesioner, merupakan alat penelitian yang digunakan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi informasi secara lebih mendalam melalui pertanyaan langsung dengan narasumber. c. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung dengan obyek penelitian. d. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen guna melengkapi data yang telah terkumpul. F. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atau obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2001). Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat Kabupaten Pandeglang yang sedang mendapatkan pelayanan dalam bidang kesehatan di RSUD Berkah serta di beberapa Puskesmas yang menurut pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang sebagai wilayah pelayanan (WP) yang sudah ditentukan dalam Peraturan Bupati Pandeglang. Sedangkan unit 85


analisisnya adalah individu atau badan yang membutuhkan layanan publik tersebut.

kebijakan Pemda Pandeglang layak untuk dijadikan lokasi sasaran pengambilan sampel; dan tahap (2) penentuan responden dilakukan secara aksidental sampling.

Penelitian Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ini menggunakan teknik probability sampling yang dilakukan melalui dua tahap: (1) menentukan lokasi unit-unit pelayanan secara purposive yang berdasarkan pertimbangan peneliti dan

Secara lebih rinci penjelasan mengenai penentuan populasi dan sampel dalam survey ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Lokasi Unit Penelitian JENIS LAYANAN Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, Rumah Sakit oleh Dinas Kesehatan

INSTANSI

UNIT ANALISIS RESPONDEN

WILAYAH TEMPAT INSTANSI

Individu

RSUD PANDEGLANG, Puskesmas Kec. Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Cigeulis dan Cikeusik

PUSKESMAS dan RSUD PANDEGLANG

Tabel 2. Jumlah Sampel No.

Unit Pelayanan

Jumlah Sample

1

RSUD Berkah

60

2

Puskesmas Cibaliung

30

3

Puskesmas Labuan

30

4

Puskesmas Pandeglang

30

5

Puskesmas Cikeusik

27

Jumlah Sample

177

Bila disajikan dalam sebuah grafik, sample tersebut dapat terlihat seperti gambar berikut:

86


G. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN Pengumpulan data dalam kajian IKM Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat pengguna jasa unit pelayanan publik, yang dalam hal ini layanan kesehatan oleh RSUD Berkah, Puskesmas Pandeglang, Puskesmas Labuan, Puskesmas Cibaliung dan Puskesmas Cikeusik. Kuesioner yang disusun dibedakan 2 jenis, yaitu untuk layanan perizinan dan layanan dasar yang mengacu pada Surat Keputusan Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang mencakup 9 indikator.

Dalam analisis ini, peneliti mencoba menggambarkan indeks kepuasan masyarakat pandeglang atas layanan Rumah Sakit Berkah, serta Puskesmas di 3 Wilayah Pelayanan (WP), yaitu Puskesmas Pandeglang, Puskesmas Labuan, Puskesmas, Cibaliung plus ditambah di Wilayah yang banyak kantong kemiskinan di Puskesmas Cigeulis dan Cikeusik. Dalam analis tersebut peneliti menggambarkan nilai indeks dari tiap unsur sesuai 9 unsur Indikator IKM berdasarkan Surat Keputusan Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selanjutnya nilai Indeks dari tiap unsur dijumlah total dan dinilai berdasarkan kriteria tabel di bawah ini.

Tabel 4-12: Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan NILAI PERSEPSI

NILAI INTERVAL IKM


MUTU PELAYANAN


1

1,00 – 1,75

25 – 43,75

D

Tidak Baik

2

1,76 – 2,50

43,76 – 62,50

C

Kurang Baik

3

2,51 – 3,25

62,51 – 81,25

B

Baik

4

3,26 – 4,00

81,26 – 100,00

A

Sangat Baik

Adapun Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat berbasis pada unit pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut : a. Rekapitulasi IKM pelayanan di RSUD Berkah RSUD Berkah adalah sebuah bada usaha di bidang pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang memiliki tugas dan

fungsi memberikan pelayanan kesehatan baik secara langsung atau pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang menjadi rujukan dari Puskesmas yang ada pada masing-masing kecamatan. Beberapa pelayanan yang diberikan oleh RSUD Berkah menyangkut pengobatan serta pelayanan rawat inap serta tindakan medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

87


NO

Tabel 4-19: REKAPITULASI IKM PER UNIT PELAYANAN DAN PER RUANG LINGKUP SURVEY UNIT PELAYANAN: RSUD BERKAH NILAI UNSUR NILAI RATA2 UNSUR PELAYANAN PELAYANAN TERTIMBANG

1

Persyaratan

2

Prosedur

3

NILAI INDEKS

3.12

0.11

0.35

3

0.11

0.33

Waktu pelayanan

2.31

0.11

0.26

4

Biaya/Tarif

2.22

0.11

0.25

5


2.98

0.11

0.33

6


2.97

0.11

0.33

7

Perilaku Pelaksana

3.05

0.11

0.34

8

Maklumat Pelayanan

2.68

0.11

0.30

9


2.46

0.11

0.27

JUMLAH NILAI INDEKS

2.75

IKM

68.9


B BAIK

Sumber : Data Primer, diolah 2014

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah memiliki kinerja yang sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari Jumlah nilai indeks sebesar 2,75 dan nilai IKM sebesar 68,9 %. Beberapa unsur pelayanan yang termasuk dalam kategori kurang baik adalah pada waktu pelayanan dengan nilai 2,31 , biaya/tariff dengan nilai 2,22 , dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 2,46. Terkait dengan kurang baiknya persepsi masyarakat terhadap unsur pelayanan khususnya waktu pelayanan, hal ini ditunjukkan dengan waktu yang relatif lama di dalam mendapatkan pelayanan khususnya bagi masyarakat

yang menggunakan pembayaran melalui Askes/BPJS dibandingkan dengan masyarakat yang menggunakan pembayaran tunai/cash. Khusus terkait dengan persepsi masyarakat yang merasa kurang puas khususnya pada unsur biaya pelayanan, hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya biaya pengobatan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelayanan kesehatan di RSUD Berkah. Masyarakat harus mengeluarkan biaya pengobatan minimal Rp. 20.000,- serta harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal ketika terdapat tindakan khusus yang dilakukan dokter kepada pasien.

88


Masyarakat juga merasa kurang puas terhadap penanganan pengaduan, saran, dan masukan oleh RSUD Berkah. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat memakan waktu yang cukup lama sampai berbulanbulan. Beberapa contoh yang sering dikeluhkan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Berkah terkait dengan beberapa sarana dan prasarana yang

kurang memadai, antara lain : Dokter spesialis, alat kesehatan yang kurang lengkap, tempat sampah yang kurang banyak, toilet dan musholla yang kurang memadai. Meskipun demikian, secara umum pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Berkah tergolong baik. Data di atas, disajikan dalam bentuk grafik terlihat seperti berikut ini:

Grafik 2: Rekapitulasi IKM Unit Pelayanan RSUD Berkah

h) Rekapitulasi IKM per unit pelayanan di Puskesmas

b. Rekapitulasi IKM unit pelayanan di Puskesmas Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama menyangkut penyakit

NO 1

yang sifatnya umum atau ringan dengan tujuan agar menciptakan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Bagi penyakit yang sifatnya khusus atau kronis, maka Puskesmas akan memberikan rujukan pada tingkat rumah sakit baik RSUD ataupun rumah sakit swasta.

Tabel 3: REKAPITULASI IKM PER UNIT PELAYANAN UNIT PELAYANAN: PUSKESMAS NILAI UNSUR NILAI RATA2 UNSUR PELAYANAN PELAYANAN TERTIMBANG Persyaratan

3.12

0.11

NILAI INDEKS 0.35

89


2

Prosedur

3.08

0.11

0.34

3

Waktu pelayanan

2.99

0.11

0.33

4

Biaya/Tarif

2.72

0.11

0.30

5


3.1

0.11

0.34

6


3.05

0.11

0.34

7

Perilaku Pelaksana

3.17

0.11

0.35

8

Maklumat Pelayanan

2.91

0.11

0.32

9


2.9

0.11

0.32

JUMLAH NILAI INDEKS

3.00 IKM MUTU PELAYANAN


75.1 B BAIK

Sumber : Data Primer, diolah 2014

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan sampel Puskesmas Kecamatan Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Cigeulis dan Cikeusik memiliki kinerja yang sudah cukup

baik. Bahkan lebih baik dibandingkan Rumah Sakit Berkah. Hal ini terlihat dari Jumlah nilai indeks sebesar 3,00 dan nilai IKM sebesar 75,1 %. Dari data tabel tersebut, disajikan dalam bentuk grafik seperti terlihat berikut ini:

Grafik 4: Rekapitulasi IKM Per Unit Pelayanan PUSKESMAS

90


Di bidang pelayanan kesehatan, masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Beberapa wilayah Kecamatan antara lain Puskesmas Kecamatan Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Cigeulis dan Cikeusik merupakan sampel Puskesmas yang cukup baik yang berada di Wilayah Kabupaten Pandeglang. Dengan adanya peningkatan kualitas dan cakupan layanan puskesmas di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Pandeglang merupakan pilihan strategis guna meningkatkan pelayanan medik dasar yang berkualitas sehingga mengurangi layanan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kabupaten Pandeglang. Adanya Pemberlakuan BPJS, dimana Puskesmas menjadi rujukan pertama dalam pelayanan kesehatan mengakibatkan beberapa Puskesmas yang ada di Wilayah Kabupaten Pandeglang termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatannya. Dilihat dari waktu pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, masyarakat sudah merasa puas dengan dibukanya pelayanan penuh selama hari kerja yaitu 5 (lima) hari kerja dengan biaya yang relative murah yaitu antara Rp. 4000,- sampai dengan Rp. 10.000,-. Secara umum sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Puskesmas sudah relatif untuk pengobatan penyakit umum, meskipun dalam beberapa kasus menunjukkan belum adanya peralatan yang bersifat spesifik khususnya bagi pelayanan penyakit yang bersifat spesialis seperti halnya alat bedah pasien, ruang bersalin, dan mobil ambulance. Sedangkan obat-obatan yang ada di Puskesmas relative dapat dijangkau oleh masyarakat.

H. KESIMPULAN dan SARAN 1. Kesimpulan Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Secara umum, pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh unit-unit layanan kesehatan di RSUD Berkah telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai keseluruhan pelaksanaan pelayanan publik adalah nilai indeks 2,75 dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) = 68.9. Nilai tersebut dalam Tabel Nilai Persepsi masuk kategori mutu pelayanan “B” (baik). b. Sementara untuk unit pelayanan di Puskesmas dengan nilai indeks 3.00 dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat = 75.1. Nilai tersebut dalam Tabel Nilai Persepsi masuk kategori mutu pelayanan “B” (baik). 2. Saran a. Dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik, maka tim peneliti menyarankan agar : a) pemerintah daerah memberikan treatment khusus pada unsur layanan publik RSUD Berkah maupun pada pelayanan Puskesmas agar lebih dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat., b) Kepala SKPD perlu lebih sering mengarahkan dan memantau aktivitas para pelaksana sehari-hari, termasuk mengontrol transparansi pengenaan tarif/biaya layanan pada masyarakat, bahkan sampai batas-batas tertentu ada tindakan punishment bagi pelaksana yang

91


melanggar., c) Bupati dan atau Kepala SKPD memberikan motivasi dan mengupayakan adanya insentif kepada para pelaksana sesuai kemampuan unit layanan., d) SKPD haru terus melakukan sosialisasi, dan memberikan pemahaman informasi secara memadai kepada masyarakat yang akan melakukan perizinan., e) Standar pelayanan yang dipampang di loket diperbaharui agar mudah diketahui para pemohon., f) Kepala SKPD perlu lebih sering memantau reaksi para pemohon layanan dan mengarahkan serta mendorong para pelaksananya agar lebih tanggap dan lebih cepat dalam menindaklanjuti setiap keluhan pemohon. b. Dalam rangka melakukan perbaikan dalam mutu layanan, perlu adanya punishment pada setiap bagian dalam SKPD yang dalam dua tahun berturut memiliki nilai indeks di bawah standar ratarata indeks keseluruhan pelayanan SKPD di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, memberikan reward pada SKPD yang secara konsisten dalam dua tahun berturut-turut memiliki nilai indeks tertinggi dibandingkan SKPD lain. c.Pemerintah daerah perlu membuat terobosan secara radikal dalam pelayanan perizinan agar lebih mudah dan cepat melalui sistem yang berbasis pada teknologi informasi sehingga masyarakat dapat mengajukan izin kapan saja dan dengan waktu yang cepat, tepat serta akurat. Disisi lain hal tersebut dapat mengurangi human eror serta praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang menghasilkan high cost economic. d. Pemerintah harus melakukan evaluasi Indeks kepuasan masyarakat (IKM) secara rutin dengan skala yang lebih luas

minimal setahun sekali sebagai bahan rujukan hususnya bagi bupati dan DPRD dalam menilai kinerja aparatur pemerintah daerah berbasis pada kepuasan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Kotler, Philip, (1994), Marketing Management ; Analysis, Planning, Implementation and Control (8 th ed), International Edition, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey Tjiptono, Fandy, (1996), Manajemen Jasa, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta. Supranto, J. (2001), Pengukuran Tingkat Kepuasan pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar, Rineke Cipta, Jakarta. Sugiyono, 2001. Metode Penelitian Administrasi. Bandung, Alfa Beta. Singarimbun, Masri, 2006, Metode Penelitian Survai, Jakarta: LP3ES Kepmen PAN No. 25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Kepmen PAN No. 63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Sumantri, J. S. (2000). Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Gaspersz, V. 1997. Manajemen Kualitas : Penerapan Konsep Vincent dalam Manajemen Bisnis Total, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Gasperz, Vincent, 1997. Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta

92


_________, 1997, Total Qualit Management, PT. Gramedia Pustaka,

Jakarta

Analisis Kualitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak Oleh : Jumanah Dosen STIA BANTEN [email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja dan menganalisis hal-hal yang menjadi penghambat dan pendukung kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Informan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak, dan pengguna layanan yaitu pencari kerja dan pemberi kerja. Untuk melengkapi hasil wawancara, penelitian ini menggunakan model service quality (servqual) dengan membagi kuesioner. Kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak dapat dilihat dari lima fenomena meliput: tangible (ketersediaan sarana fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (responsip), assurance (jaminan), dan emphaty (empati) belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari 5 dimensi pengukuran, tiga diantaranya belum berjalan dengan baik. Beberapa faktor penghambat diantaranya: (1) Sumber Daya Manusia, masih terbatasnya pegawai, belum handalnya petugas dalam menggunakan alat bantu hal ini terdapat pada sub dimensi reliability, (2) Sistem, meliputi dimensi tangible yaitu keterbatasan sarana dan sebagian ada yang rusak, tempat pelayanan kurang memberikan rasa nyaman dan dimensi assurance khususnya pada sub dimensi kurangnya transparansi biaya pelayanan, (3) customer, meliputi belum adanya kesadaran masyarakat, dan kebutuhan pelayanan belum sesuai dengan keinginan pengguna pelayanan karena adanya ketidaksesuaian antara permintaan tenaga kerja dengan kondisi tenaga kerja. Sedangkan bebarapa faktor pendukung ditinjau dari (1) Sumber daya manusia khususnya pada dimensi reliability (kehandalan), responsiveness (responsip), dan dimensi emphaty (empati), (2) Sistem, meliputi biaya pelayanan tidak dipungut, kemudahan prosedur pelayanan, pelayanan dilakukan dengan cepat. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah, khususnya kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Ini berarti daerah diberi kewenangan untuk mengurus

dan mengatur urusan yang telah menjadi kewenangan daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah antara lain membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2011 tentang pedoman penilaian penyelenggaraan pelayanan publik 93


pemerintahan Kabupaten/ Kota dinyatakan bahwa dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota wajib meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya masing-masing. Penyediaan pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban di setiap unit kerja pada Instansi Pemerintah. Sebab pelayanan menjadi tanggungjawab pemerintah dan diselenggarakan oleh instansi pemerintah di pusat maupun di daerah yang ditujukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini terkait dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas yakni pelayanan yang dinilai baik, memuaskan dan memberikan kemudahan dalam mendapatkannya. Dan Kelancaraan penyelengaraan pemerintah sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lebak tentunya dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dan Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan dan Sosial, yang didalamnya terdapat manajemen dalam proses menjalankan suatu pekerjaan dengan serangkaian tindakan yang secara berjenjang, berlanjut yang berkait dilakukan untuk menggapai sesuatu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan misi Kabupaten Lebak diantaranya yaitu mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Lebak yang produktif dan berdaya saing, serta meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Maka ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian, karena menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang akan meningkatkan kesejahteraan dan pada akhirnya bermuara pada pergerakan roda perekonomian. Oleh sebab itu, ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus dalam pembangunan, sehingga upaya

pembangunan selalu diarahkan perluasan kesempatan kerja.

pada

Oleh karena itu, pelayanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja semakin penting, artinya untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan permintaan pengguna tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian, diperlukan jasa pelayanan penempatan tenaga kerja yang profesional dan berfungsi untuk mempertemukan pemberi kerja dengan pencari kerja yang kompeten , sehingga pencari kerja dapat ditempatkan sesuai dengan keterampilan , keahlian, bakat, minat dan kemampuannya. Maka Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lebak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 dan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Lebak diberi tanggung jawab dalam hal pelayanan penempatan kerja. Akan tetapi permasalahan yang kemudian dihadapi dibidang ketenagakerjaan secara umum erat kaitannya dengan keadaan penduduk. Pertama, Tingkat pertambahan penduduk yang relatif tinggi merupakan masalah yang umum dialami di Negara berkembang dalam hal ini khususnya Kabupaten Lebak. Pertambahan penduduk usia kerja akan menimbulkan jumlah angkatan kerja yang seharusnya sebanding dengan kesempatan kerja yang ada, namun masalah yang dihadapi adalah kesempatan kerja formal yang sangat terbatas. Permasalahan kedua, yaitu banyaknya pencari kerja. Berdasarkan data dari Disnaker Kabupaten Lebak, tercatat jumlah pencari kerja yang terdaftar sampai dengan tahun 2013 sebanyak 12.526 orang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Dinas tenaga kerja dan sosial Kabupaten Lebak diharapkan mampu menangani secara serius dengan memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan misi organisasinya, yakni pelayanan ketenagakerjaan yang memuaskan bagi

94


tenaga kerja, pengusaha, dan masyarakat. Salah satu bidang pelayanan ketenagakerjaan yang menjadi tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak adalah pelayanan penempatan tenaga kerja yang memberikan kemudahan bagi pencari kerja dan pemberi kerja (pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja) untuk bertemu sehingga tercapai suatu hubungan kerja atau penempatan. Pelayanan yang diberikan dimaksudkan untuk memfasilitasi pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan yang tepat sesuai dengan keahlian dan keterampilannya dan pemberi kerja untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat- syarat jabatan yang diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan. Sebagaimana menurut Permenakertrans R.I No. 07/Men/IV/2008) bahwa Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Akan tetapi, pelayanan yang diharapkan di lapangan dalam pelaksanaanya ditemukan indikasi masalah pertama, jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja yang masih kurang. Permasalahan kedua, dalam pelayanan penempatan kerja, indikasi yang ditemukan terkait masalah sarana dan prasarana yang belum memadai, Indikasi ke tiga, yaitu jarak tempat pelayanan yang diberikan sulit terjangkau oleh masyarakat luas. 1.2 Rumusan Masalah

No 1

Peneliti Detje Rossa

Judul Analisis Kualitas

Berdasarkan Latar Belakang dan Identifikasi masalah, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak? 2. Faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut: 1. Menganalisis kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak. 2. Menganalisis faktor penghambat dan pendukung kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak. II. PEMBAHASAN 2.1 Kajian Pustaka 2.2 Penelitian Terdahulu Kajian pustaka pada penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Di bawah ini adalah uraian beberapa hasil penenlitian terdahulu yang dianggap relevan untuk dianalisis dengan melihat pada tujuan, metode dan hasil penelitian sehingga dapat diketahui letak perbedaanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian terdahulu Tujuan Tahun Metode Hasil Penelitian Penelitian 2008 kualitas Kuantitatif berdasarkan pelayanan di · Metode perhitungan 95


2

Harditya Bayu Kusuma

3

Aulia Fitrani, Rakhmat dan Muhamm ad Rusdi

Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan bagi Para Pengguna Jasa Keimigrasia n (End User) ditinjau dari Konsep Servqual Analisis 2010 Kinerja Pelayanan Informasi Lowongan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si Kota Semarang

Pelayanan 2010 Penempata n Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan bagi Para Pengguna Jasa Keimigrasian (End User) ditinjau dari dimensi tangible ,reliability, responsiveness , assurance, empathy.

servqual dengan 5 dimensi kualitas pelayanan

statistik kelima dimensi kualitas pelayanan dapat diasumsikan bahwa pelanggan menyatakan cukup puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan

Untuk menganalisis kinerja dan mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat kinerja pelayanan informasi lowongan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. bertujuan memberikan gambaran pelaksanaan penempatan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.

Deskriptif kualitatif

Faktor pendorong kinerja seperti teknologi, dana, penghargaan dan komitmen serta faktor penghambat yaitu jumlah pegawai, keterampilan pegawai, karakter pencari kerja dan karakter perusahaan yang tidak menaati aturan.

Deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penempatan tenagakerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sudah baik. Kelemahannya adalah 96sistem bursa kerja belum dilakukan secara 96system on line. 96


4

Jumanah

Analisis 2014 Kualitas Pelayanan Penempata n Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak

Bertujuan Deskriptif menganalisis kualitatif kualitas pelayanan dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak Sumber: Analisis Peneliti berdasar Penelitian Terdahulu, 2014.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa Perbedaan yang mendasar pada fokus dan lokus penelitian, dan penelitian yang telah dilakukan Rossa memiliki perbedaan pada metode penelitian dengan kuantitatif, fokus dan lokus penelitian berbeda adapun persamaanya menggunakan model analisis servqual. adapun penelitian tentang ketenagakerjaan yang telah dilakukan oleh Kusuma melihat analisis pelayanan dari sudut kinerja pelayanan tanpa melihat sudut kualitas pelayanan, dan penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriani dkk bertujuan hanya mendeskripsikan penelitian tidak melakukan analisis kendala dalam pelayanan serta upaya perbaikan sebagai rekomendasi, adapun persamaannya dilihat dari metode menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis servqual pada lima dimensi tangible, reliable, responsiveness, assurance, dan emphaty. 2.3 Pengertian Kualitas Pelayanana Publik Menurut Goetsh dan Davis dalam LAN RI (2006: 16), mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,

-

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pengertian ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Menurut Zeithaml-ParasuramanBerry dalam Hardiyansyah (2011:46-47), untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi tersebut, yaitu: 1) Tangible (berwujud) Definisi konsep: tangibles is phisycal facilities equipment.. Merupakan wujud fisik, kelengkapan fasilitas fisik, perlengkapan sarana prasana pelayanan. Indikatornya meliputi meliputi: a. Kuantitas Sarana fisik b. Kualitas sarana fisik c. Kemudahan akses pelayanan d. Kenyamanan tempat pelayanan 2) Reliability (kehandalan) 97


Definisi konsep: reliability is ability to performpromised service dependably and accurately. Dimensi reliability adalah kemampuan petugas untuk menyelenggarakan pelayanan secara handal dan akurat. Indikatornya adalah: a. K ecermatan/ketelitian petugas b. K emampuan petugas dalam menggunakan alat bantu c. K emampuan petugas menjawab pertanyaan d. K emudahan prosedur dan syarat pelayanan 3) Responsiveness (ketanggapan) Definisi konsep: responsiveness is wiliness to help customers and to provide prompt service. Dimensi responsiveness adalah kesediaan untuk membantu pengguna layanan dan kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat. a. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan b. Petugas Merespon semua keluhan pelanggan c. Memberikan pelayanan dengan segera/tidak menunda waktu pelayanan 4) Assurance (jaminan) Definisi konsep : assurance is knowledge and courtesy of employees and their to inspire trust and confifence. Dimensi assurance adalah pengetahuan dan keramahan petugas pemberi layanan serta kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan kenyaman bagi pengguna layanan. a. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan b. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan c. Petugas melayani dengan sikap ramah dan sopan santun 5) Emphaty (empati)

Definisi konsep: empaty is caring, individualized attention the form provider its. Dimensi emphaty kepedulian dan perhatian terhadap pengguna layanan secara individual yang diberikan oleh pihak penyelenggara pelayanan. Seperti ketepatan waktu pelayanan diberikan kepada semua konsumen tanpa pilih kasih. Indikatornya meluputi: a. Mendahulukan kepentingan penerima pelayanan b. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Publik Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor Menurut pandangan Albrecht dan Zemke dalam Dwiyanto (2008 : 140-141), kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, SDM pemberi layanan, pelanggan (customer). Sistem pelayanan perlu diperhatikan apakah ada pedoman pelayanan, syarat pelayanan yang jelas dan mudah, batas waktu pelayanan, biaya atau tarif, prosedur pelayanan, media informasi terpadu dari masing-masing unit terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu sendiri. Menurut Shrode dan Voich dalam Lukman (2003:34) sistem merupakan keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Dan menurut Awad dalam Lukman (2003: 34) sistem adalah hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur (an organized, functioning relationship among units or components). Sehingga suatu sistem seringkali dianggap sebagai suatu himpunan bagian yang saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan. Sumber Daya Manusia (Dwiyanto, 2008 : 142) Kualitas petugas pelayanan yaitu tingkat kompetensi aparat merupakan 98


akumulasi dari sejumlah sub variabel seperti tingkat pendidikan, jumlah tahunan pengalaman kerja dan diklat yang pernah diikuti. Sedangkan kuantitas petugas pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Customers merupakan penerima pelayanan publik merupakan orang perseorangan dan atau kelompok dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan. Penerima pelayanan publik mempunyai hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya dan kewajiban menaati prosedur tata cara pelayanan dan persyaratan pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. III. Metodologi Penelitian 3.1 Perspektif Pendekatan Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pada analisis deskriptif. Penelitian kualitatif berusaha memahami hubungan dan kaitankaitannya antara peristiwa-peristiwa dan orang-orang yang terlibat dalam situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. 3.2 Fokus dan Lokus Penelitian Fokus dari penelitian ini berdasarkan dari tujuan penelitian untuk menjawab, mendeskripsikan sekaligus menganalisis Kualitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak. Kerja

Penelitian ini berada di Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten

Kabupaten Lebak yang beralamat pada Jl.Siliwangi No 02 - Pasir Ona Rangkas Bitung. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak dipilih menjadi lokasi penelitian karena semakin tingginya angka kebutuhan kerja atau pendaftar pencari kerja harusnya diimbangi dengan pelayanan yang baik akan tetapi di lapangan peneliti menemukan indikasi masalah sehingga penelti tertarik untuk meneliti di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 3.3 Fenomena Pengamatan Fenomena yang menjadi sub fenomena dalam penelitian ini adalah halhal; yang terkait erat dengan kualitas pelayanan penempatan kerja yang meliputi: 1. Kualitas Pelayanan dilihat dari dimensi: a. Tangible (Berwujud) Definisi konsep: tangibles is phisycal facilities. Merupakan wujud fisik, kelengkapan fasilitas fisik, perlengkapan pelayanan. Dimensinya meliputi meliputi: 1) Kuantitas Sarana fisik 2) Kualitas sarana fisik 3) Kemudahan akses pelayanan 4) Kenyamanan tempat pelayanan b. Reliability(Kehandalan) Definisi konsep: reliability is ability to performpromised service dependably. Adalah kemampuan petugas untuk menyelenggarakan pelayanan secara handal dan akurat. Dimensinya adalah adalah: 1) Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan 2) Kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan 3) Kemampuan petugas menjawab pertanyaan yang diajukan pengguna layanan. 4) Kemudahan prosedur dan syarat pelayanan c. Responsiveness Definisi konsep: responsiveness is wiliness to help customers and to provide prompt service. Merupakan 99


kesediaan untuk membantu pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan tepat waktu. 1) Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan 2) Petugas Merespon semua keluhan pelanggan 3) Memberikan pelayanan dengan segera/tidak menunda waktu pelayanan d. Assurance (Jaminan) Definisi konsep : assurance is knowledge and courtesy of employees and their to inspire trust and confidence. Merupakan pengetahuan dan keramahan petugas pemberi layanan serta kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna layanan. 1) Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 2) Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan 3) Petugas melayani dengan sikap ramah dan sopan santun e. Emphaty (Empati) Definisi konsep: empaty is caring, individualized attention the form provider its. Merupakan kepedulian dan perhatian terhadap pengguna layanan secara individual yang diberikan oleh pihak penyelenggara pelayanan. Seperti ketepatan waktu pelayanan diberikan kepada semua konsumen tanpa pilih kasih. Indikatornya meluputi: 1) Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan 2) Petugas melayani dengan tidak diskriminatif 2. Faktor-faktor yang Menghambat dan Mendukung Kualitas Pelayanan: a. Sumber Daya Manusia, dalam kualitas pelayanan publik maka kemampuan petugas sebagai penyelenggara pelayanan publik sangat berperan penting dalam hal ikut menentukan

kualitas pelayanan publik tersebut, hal ini meliputi: 1) Kuantitas pegawai 2) Kualitas/kompetensi pegawai b. Sistem pelayanan, merupakan kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian pelayanan yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu sistem pelayanan terganggu maka akan mengganggu pula keseluruhan pelayanan itu sendiri. Hal ini meliputi: 1) Prosedur dan syarat pelayanan 2) Biaya pelayanan 3) Waktu pelayanan c. Customers merupakan penerima pelayanan publik yaitu orang perseorangan dan atau kelompok dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan. hal ini aspek-aspek ini meliputi: 1) Kewajiban menaati prosedur pelayanan 2) Hak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. 3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian ini bersumber pada data primer yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, berupa wawancara, observasi. Sedangkan Data Sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku literature, jurnal, website internet yang berhubungan dengan masalah pelayanan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak. Untuk melengkapi data, peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat bantu untuk mengukur kualitas pelayanan yang kemudian dianalisis. 3.5 Pemilihan Informan Penelitian ini menggunakan metode purposive sebagai teknik pengambilan informan. Metode Purposive yaitu pemilihan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 246). Informan

100


yang dipilih adalah cenderung dianggap tahu dan dipercaya untuk menjadi sumber informan yang mengetahui masalah secara mendalam diantaranya meliputi informan utama ada yang disebut key informan adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang Tenaga Kerja, Kasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, staff Pelayanan, dan masyarakat dalam hal ini adalah pencari kerja dan pemberi kerja sebagai pengguna layanan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: (1) Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dilokasi penelitian. yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. (2) Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan secara lisan kepada informan terkait dengan hal-hal yang ingin diketahui untuk memperoleh informasi penting dan mengetahui permasalahan yang lebih dalam. (3) Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti peraturan perundangundangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya. (4) Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis dimana informan mengisi pertanyaan tersebut kemudian setelah diisi dengan lengkap dikembalikan kepada peneliti. Peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat untuk melengkapi dalam menilai kualitas pelayanan yang kemudian dianalisis. 3.7 Teknik Analisa Data Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis

dilakukan setelah dikumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan kuesioner secara langsung di lapangan. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN 4.1 Analisis Kualitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) dimensi Tangible, Secara teori belum sesuai dengan dimensi tangible Menurut Zaithaml-Parasurman-Berry dalam pasolong (2007:135) bahwa Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti pelayanan yang diberikan oleh pemberian jasa hal ini harus meliputi kelengkapan fasilitas fisik (gedung, gudang, tempat pelayanan yang nyaman), perlengkapan, peralatan yang dipergunakan (teknologi) serta kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana fisik penunjang kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja (dimensi tangible) belum dikatakan menunjang dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten No 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, perihal tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, pada bagian ketiga pasal 9 yang berbunyi bahwa pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan, selain menyediakan sarana dan prasarana pemerintah daerah harus menyediakan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. Akan

101


tetapi permasalahan sarana fisik sebagai penunjang pelayanan masih ditemukan beberapa kekurangan seperti ruang pelayanan di ruangan terbuka, keterbatasan kursi penunggu layanan, keterbatasan transportasi dinas, tidak ada mesin no antrian, papan informasi lowongan kerja sebagaian rusak, sebagian komputer rusak, telepon kantor sebagai media informasi kepada pencari kerja dan pemberi kerja sebagian rusak, kemudahan akses pelayanan dilihat dari lokasi pelayanan oleh sebagian pengguna masih dirasakan sulit terutama bagi yang berjarak jauh dan tidak diterapkan system on line, tidak ada foto copy, tidak ada mushalla, toilet sehingga mengurangi kenyamanan pengguna layanan. Kondisi keterbatasan fasilitas pendukung sarana fisik tersebut (dimensi tangible), juga belum memenuhi syarat kriteria indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep.PAN/7/2003, terkait Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. dan Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain. (2) Dimensi Reliability, Secara teori menurut Zeithaml et.al dalam Hardiyansyah (2011: 46-47) dimensi reliability adalah kemampuan petugas untuk meyelenggarakan pelayanan secara handal dan akurat, sehingga dalam hal ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dapat diketahui dari hasil wawancara sejalan dengan jawaban informan pada kuesioner tidak

terdapat masalah mengenai ketelitian petugas dalam memberikan pelayanan, kemampuan petugas dalam menjawab pertanyaan pelanggan tidak ada masalah. Akan tetapi pada sub dimensi mengenai kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan masih terdapat masalah yaitu masih belum handalnya petugas dalam menggunakan alat bantu pelayanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan petugas dalam menyelenggarakan pelayanan secara handal dan akurat penunjang kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja (dimensi reliable) jika dilihat dari ketelitian petugas dikatakan menunjang dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten No 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, perihal penyelenggaraan pelayanan harus teliti dan cermat. Akan tetapi pada kehandalan petugas masih ditemukan masalah yaitu kemampuan petugas menggunakan alat bantu seperti penerapan teknologi belum maksimal, dan penggunaan alat bantu pelayanan secara komputerisasi juga belum maksimal. Hal ini belum sesuai dengan Kepmenpan No 63 tahun 2003 tentang standar pelayanan yang harus memenuhi kompetensi petugas pemberi layanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan yang dibutuhkan. (3) dimensi responsiveness, merupakan respon petugas dalam memberikan pelayanan. Secara umum aspek kualitas pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak terkait dengan Dimensi responsiveness merupakan kesediaan untuk membantu pengguna layanan dan kesanggupan untuk membantu pengguna layanan dalam menyediakan pelayanan secara tepat dan cepat berjalan dengan baik. 102


Secara teori sesuai dengan dimensi Responsivenes (daya tanggap) menurut Zeithmal et al, yaitu respon atau kesigapan petugas dalam membantu pengguna pelayanan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi: kesigapan petugas dalam melayani pengguna layanan, kecepatan petugas dalam menangani pelayanan, dan penanganan keluhan pelanggan. (4) dimensi assurance, Secara teori pada dimensi assurance menurut zaithaml et al adalah pengetahuan dan keramahan petugas pemberi pelayanan serta kemampuan mereka untuk menginspirasi kenyamanan bagi pengguna pelayanan. Pada kepastian waktu pelayanan secara cepat dan tepat, dan keramahtamahan sudah sesuai dengan keramahtamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan. namun pada dimensi kepastian biaya belum sesuai sehingga mengurangi kepercayaan pengguna pelayanan. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa bahwa secara umum aspek kualitas pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak terkait dengan Dimensi assurance pengetahuan dan keramahan petugas pemberi layanan serta kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna layanan. Pertama, petugas memberikan jaminan tepat waktu, Jaminan tepat waktu diberikan dalam penyelesaian waktu pelayanan tidak terdapat kesenjangan artinya sesuai antara harapan dan persepsi pengguna layanan, kedua petugas bersikap ramah tidak terdapat kesenjangan antara harapan dan persepsi pengguna. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten No 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, perihal tata perilaku penyelenggaraan pelayanan harus bersikap ramah dan bersahabat. Namun tidak sesuai dengan sub

fenomena karena pada jaminan kepastian biaya terdapat kesenjangan antara harapan dan persepsi pengguna layanan hal ini dilihat dari ketidak ada informasi secara transparan mengenai biaya pelayanan publik dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten No 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, perihal tata perilaku penyelenggaraan harus bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan yang bukan menjadi haknya dalam bentuk apapun. Hal ini pun tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 13 Tahun 2003 tentang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dilarang memungut biaya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja. (5) dimensi emphaty, Secara teori bahwa dimensi emphaty menurut Zaithaml et al yaitu kepedulian dan perhatian terhadap pengguna pelayanan, seperti ketepatan waktu pelayanan diberikan kepada semua konsumen tanpa pilih kasih, hal ini sesuai bahwa petugas mendahulukan kepentingan pengguna pelayanan, dan petugas melayani secara adil. Sehingga pada dimensi ini tidak terdapat masalah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum aspek kualitas pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak terkait dengan Dimensi emphaty merupakan dimensi kepedulian dan perhatian terhadap pengguna layanan secara individual yang diberikan oleh pihak penyelenggara pelayanan, seperti ketepatan waktu pelayanan diberikan kepada semua pelanggan tanpa pilih kasih. Dimensi ini meliputi sub dimensi Petugas mendahulukan kepentingan pengguna layanan, petugas melayani dengan tidak diskriminatif, tidak ditemukan masalah hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten No 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, perihal tata perilaku

103


penyelenggaraan pelayanan harus bertindak adil dan tidak diskriminatif. 4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan

No 1

2

Penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak berdasarkan teori dan temuan lapangan dapat diketahui faktor pendukung dan Penghambat sebagai berikut:

Tabel 4.1: Faktor Pendukung dan Penghambat Faktor Pendukung Faktor Penghambat a. Kualitas pegawai: memiliki a. Kualitas pegawai: pendidikan yang cukup tinggi Sebagian belum memiliki keahlian mayoritas S1 dan sebagian ada dan keterampilan yang sesuai yang S2. dengan pekerjaanya. (Dimensi b. Dimensi Reliability (kehandalan), Reliability) responsiveness (responsip), b. Kuantitas Pegawai, masih emphaty (empati) kekurangan pegawai sebagai pengantar kerja a. Persyaratan yang diberikan mudah b. Tidak dikenakan biaya pelayanan c. Waktu penyelesaian pelayanan dilakukan secara cepat

a. Dimensi Tangible dan assurance (tidak ada transparansi biaya pelayanan)

3

a. Kewajiban, belum adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memenuhi persyaratan pelayanan disebabakan oleh beberapa alasan pengguna pelayanan. b. Kebutuhan pelayanan belum sesuai dengan keinginan pengguna pelayanan karena adanya ketidak sesuaian antara permintaan tenaga kerja dengan kondisi tenaga kerja. Hasil analisis peneliti di lapangan berdasar wawancara, 2014 -

V. KESIMPULAN 5.1 Kesimpulan Secara umum kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari 5 dimensi pengukuran ada 3 dimensi yang belum menunjukan hasil yang baik yaitu dimensi tangible (berwujud) meliputi semua sub dimensi pada (1) Kuantitas sarana fisik

yang belum memadai, (2) Kualitas saran fisik yang belum optimal, (3) Kenyamanan tempat pelayanan yang belum memberikan rasa nyaman, (4) kemudahan akses pelayanan masih sulit dijangkau, dimensi reliable (kehandalan) khususnya pada dimensi (1) kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu belum handal, dan dimensi assurance khususnya pada sub dimensi (1) kepastian jaminan biaya kurangnya transparansi. 104


a. Faktor Pendukung pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak: 1) Sumber Daya Manusia sebagai penyelenggara pelayanan publik, yaitu petugas cermat dalam melayani pelanggan, petugas mampu menjawab pertanyaan, petugas merespon setiap pelanggan yang ingin mendapat pelayanan, petugas merespon keluhan, memberikan pelayanan dengan segera, petugas melayani dengan sikap ramah dan sopan santun, petugas mendahulukan kepentingan pelanggan dan petugas memberikan pelayanan dengan tidak diskriminatif, dan dilihat dari kualitas pegawai memiliki pendiidkan yang cukup tinggi mayoritas S1 dan sebagian ada yang S2. 2) Sistem menjadi faktor pendukung jika dilihat dari prosedur dan , persyaratan yang jelas dan mudah, pelayanan dilaksanakan secara cepat dan pelayanan dilakukan tanpa biaya sehingga secara ekonomis memberikan keringanan kepada pengguna pelayanan. b. Faktor penghambat Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak sebagai berikut: 1) Sumber Daya Manusia sebagai penyelenggara pelayanan publik, Sebagian pegawai belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya hal ini terdapat pada dimensi reliable (kehandalan) khususnya pada dimensi kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu belum handal, Serta keterbatasan pegawai dalam unit kerja pelayanan penempatan tenaga kerja sehingga terjadi Tumpang tindih peran dalam Organisasi. 2) Sistem merupakan satu kesatuan yang dilihat sepenuhnya belum berjalan dengan baik yaitu: yaitu dimensi

tangible (berwujud) meliputi semua sub dimensi pada (1) Kuantitas sarana fisik yang belum memadai, (2) Kualitas saran fisik yang belum optimal, (3) Kenyamanan tempat pelayanan yang belum memberikan rasa nyaman, (4) kemudahan akses pelayanan masih sulit dijangkau, dan dimensi assurance khususnya pada sub dimensi (1) kepastian jaminan biaya kurangnya transparansi. 3) Customers sebagai penerima layanan, yaitu dalam hal memenuhi kewajiban masih belum adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pelayanan, dan kebutuhan pelayanan belum sesuai dengan keinginan pengguna pelayanan karena adanya ketidaksesuaian antara permintaan tenaga kerja dengan kondisi tenaga kerja. 5.2 Saran Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan saran dan masukan sebagai bahan rekomendasi sebagai berikut: 1. Sumber Daya Manusia sebagai penyelenggra layanan, agar segera diberikan pelatihan, khususnya pada bagian pelayanan sesuai dengan bidang kompetensi pekerjaan, adapun keterbatasana pegawai agar segera diusulkan ke pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak melalui permohonan ataupun koordinasi dengan pihak tersebut 2. Sistem, sebagai unit pelayanan khususnya terkait dengan sarana pendukung pelayanan secara fisik, karena merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran proses pelayanan, akan tetapi keadaanya masih buruk, maka hendaknya segera ada kepedulian dari pimpinan Kepala Bidang di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak, dalam bentuk segera mengajukan

105


pengusulan untuk mencukupi beberapa kekurangan yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak kepada Kepala Dinas, karena apabila hal tersebut tidak segera dilakukan selain memperburuk penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak juga akan menurunkan motivasi anggota dalam melaksanakan tugas, karena anggota juga merasa tidak nyaman dengan kondisi sarana pendukung pelayanan secara fisik untuk segera memperbaiki kekurangan yang ada, antara lain dalam bentuk: (1) Kuantitas sarana, penambahan sarana yang masih kurang seperti kursi tunggu, Pengadaan mesin no antrian, pengadaan mesin fotocopi untuk mempermudah pengguna layanan, serta penambahan kendaraan operasional. (2) Kualitas sarana pelayanan, Sarana pelayanan yang sebagian rusak seperti papan informasi khusus untuk menginformasikan lowongan kerja, telepon kantor, AC, mesin ketik dan komputer yang sebagian rusak, segera mengajukan kepada Kepala Dinas untuk penggantian yang baru, sambil menunggu terealisasi untuk komputer yang lama bias diperbaiki terlebih dahulu sehingga pelayanan publik tetap dapat dilaksanakan dengan baik, agar pemakaian dan pemeliharaan lebih optimal dan bisa memperpanjang usia pemakaian hendaknya di upayakan komputer baru untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan. (3) Kenyamanan tempat pelayanan, Ruang pelayanan berada di ruang terbuka agar segera di beri sekat sehingga tidak terkena hujan atau panas terlindung dari polusi udara dan suara. Pengadaan mushalla dan toilet, karena akan sangat mendukung kenyamanan pengguna layanan.

(4) Kemudahan akses pelayanan, diharapkan agar segera diterapkan system on line dan mengadakan kerjasama dengan kantor wilayah yang sulit diakses oleh pengguna layanan. Misalnya pelayanan keliling perKecamatan baik itu pendaftaran AK1 dan pemberian informasi lowongan kerja. Hal ini guna untuk memberikan kemudahan kepada pengguna layanan yang lokasinya jauh dari tempat pelayanan. (5) jaminan (assurance), diharapkan petugas harus bersikap jujur dan tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun yang bukan merupakan haknya. Perlunya transparansi mengenai biaya pelayanan hal ini bisa dilakukan dengan cara informasi biaya dipasang di ruang pelayanan agar pengguna layanan dapat mengetahuinya. 3. Pengguna layananan. Untuk meningkatkan kesadaran pengguna pelayanan agar pengguna pelayanan memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu dengan sosialisasi, dan pemberian sangsi kepada pengguna pelayanan yang tidak menaati peraturan yang telah ditentukan. Serta agar tenaga kerja berkualitas sesuai dengan permintaan perusahaan berdasar pada persyaratan yang telah ditentukan perusahaan terutama berkenaan dengan keahlian atau keterampilan maka, Bidang Penempatan Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Bidang Pelatihan dan Produktivitas sehingga pencari kerja mendapat pelatihan keahlian sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA Atep,

adya barata. 2003.Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Gramedia. Jakarta

106


Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gajah Mada University. Yogyakarta Fitrani, dkk. 2010. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Makasar Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media Juliantara, Dadang. 2005. Peningkatan Kapastitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan

Saebani, Beni Ahmad. 2008. Metode Penelitian. Bandung: Pustaka Media Sedarmayanti. 2010. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepempinan Masa Depan. Bandung; Refika Aditama Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara Sugiyono, 2008. Memahami Penelitian Kaulitatif. Bandung: Alfabeta ---------------, 2013. Metodologi Penelitian Manajemen. Bandung; Alfabeta

J.S Badudu, Sutan Mohammad Zain, Kamus besar bahasa Indonesia . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Rossa, detje. 2008. Analisis Kualitas Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan bagi Para Pengguna Jasa Keimigrasian. Jakarta

Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu). Yogyakarta: Gava Media.

Tjiptono, Fandy. 2008. Service Management Mewujudkan Layanan Prima. Yogyakarta: Andi

Kusuma, Harditya Bayu. 2010. Analisis Kinerja Pelayanan Informasi Lowongan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. Semarang

SUMBER LAIN:

Lukman, Sampara. 2003. Manajemen kualitas pelayanan, Jakarta :STIA LAN Press,

PermenKerTrans RI No Per.04/MEN/IV/2011 Tentang Standar Pelayanan MinimalBidang Ketenagakerjaan

Lembaga Administrasi Negara. 2004. Penyusunan Standar Pelayanan Publik. LAN. Jakarta

Perda Banten NO11 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik

----------------.2006. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. LAN. Jakarta Moleong, J.Lexy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. REMAJA Nurcholis, Hanif.2005. Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah.PT.Grasindo.Jakarta Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publk. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-undangan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Perda Kab Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak

KEPMENPAN NO: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedomana Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak Tahun 2012 --------------Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak Tahun 2013

107


BPS Kabupaten Lebak Tahun 2013 BPS Provinsi Banten Tahun 2013 http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/cca988 2d80c30e2230b770e032f263bc.pdf

tenaga-kerja-sesuai-permenakertransr-i-no-07meniv2008/ http://banten.bps.go.id/index.php?hal=tabel &id=131

http://kadeksri.wordpress.com/2009/11/22/ mekanisme-pelayanan-penempatan-

108


STRATEGI PEMASARAN MINUMAN KESEHATAN YOU C1000 DENGAN PROGRAM PROMOSI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENJUALAN DI PT. ASIA SEJAHTERA PERDANA PHARMACEUTICAL Oleh: SUHANDI

DOSEN STIA BANTEN [email protected] ABSTRAK SUHANDI: STRATEGI PEMASARAN MINUMAN KESEHATAN YOU C1000 DENGAN PROGRAM PROMOSI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENJUALAN DI PT ASIA SEJAHTERA PERDANA PHARMACEUTICAL Dalam usahanya mempertahankan kinerja penjualan minuman You C1000, banyak hal yang harus dicermati antara lain, semakin agresifnya beberapa merek minuman lain dalam melakukan kegiatan pemasaran. Tujuan penelitian melakukan penelitian pada minuman vitamin merek You C1000 di sekitar Jabotebek, terutama pada hal-hal yang menyangkut proses acquisition konsumen baru, mengingat industri minuman vitamin banyak sekali di pasaran. Menyusun strategi pemasaran yang dirasakan tepat untuk melakukan acquisition calon-calon konsumen You C1000, melalui program promosi yang besar-besaran yang tepat sasaran. Menyusun strategi pemasaran yang dirasakan tepat untuk melakukan reward pada konsumenkonsumen loyal You C1000. Strategi pemasaran minuman kesehatan You C1000 di PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical dalam analisa matrik SWOT menunjukkan strategi tersebut dalam posisi strategi agresif atau berada pada kuadran I atau kuadran pertumbuhan dimana perusahaan memiliki kekuatan untuk menghadapi persaingan serta memiliki kesempatan yang baik. Analisa strategis memberikan gambaran bahwa PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical memiliki kekuatan yang sangat baik. Kelemahan yang diperoleh dari analisa tersebut menunjukkan suatu kelemahan yang tidak sulit diperbaiki maupun ditingkatkan oleh PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical. Disamping itu juga minuman kesehatan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesejahteraan dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan stamina tubuh. Salah satu faktor ancaman adalah munculnya pesaing-pesaing dengan Brand yang sama.

A. PENDAHULUAN Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya baik perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa maupun barang mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan. Selain itu perusahaan juga ingin memberikan kepuasan kepada konsumen atas produk yang yang dihasilkannya, karena

kepuasan konsumen menjadi tolak ukur dari keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas, dan yang diinginkan oleh konsumen. Perusahaan merancang strategi dalam mencapai salah satu tujuan

juga harus dapat promosi yang tepat tujuan perusahaan, perusahaan adalah 109


dapat menarik minat konsumen untuk menggunakan jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu untuk menarik perhatian konsumen melakukan pembelian maka perusahaan harus bisa menerapkan suatu strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi. Dalam meningkatkan penjualan pemasaran masih memiliki peran yang sangat penting, karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, melakukan perkembangan dan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Masyarakat pada umumnya sering menyamakan pemasaran dengan penjualan. Pandangan ini terlalu sempit karena penjualan hanya satu dari beberapa aspek yang ada pada pemasaran. Pemasaran berusaha mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen pasar sasarannya serta bagaimana memuaskan mereka melalui proses pertukaran dengan tetap memperhatikan semua pihak dan tujuan yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Keberhasilan strategi pemasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dengan memilih promosi yang tepat dalam memasarkan jasa. Seperti yang dipaparkan oleh Tjiptono (2002:219) bahwa : Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran dan yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Dalam mencapai strategi pemasaran yang tepat dan terbaik untuk diterapkan, salah satunya perusahaan dapat melihat dari bauran pemasaran.

Hal tersebut penting karena bauran pemasaran merupakan salah satu pokok pertimbangan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian suatu produk. Jika perusahaan tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan akan kehilangan banyak kesempatan untuk menjaring konsumen dan produk yang ditawarkan akan sia-sia. Pemasaran merupakan salah satu ilmu ekonomi yang telah lama berkembang, dan sampai pada saat sekarang ini pemasaran sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan untuk bisa bertahan di dalam pangsa pasar. oleh karena itu diperlukan strategi pemasaran yang dapat memberikan pengaruh untuk menentukan berhasil atau tidaknya dalam memasarkan produknya. Apabila strategi pemasaran yang dilaksanakan perusahaan mampu memasarkan produknya dengan baik, hal ini akan berpengaruh terhadap tujuan perusahaan. You C1000 adalah minuman kesehatan yang di produksi oleh PT. Djojonegoro C1000, dengan memberikan kepercayaan kepada PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical yang beralamat di Jln. Gatot Subroto Kav 99. Jakarta Selatan, untuk memasarkan produk ini ke masyarakat luas khususnya di indonesia. You C1000 merupakan minuman kesehatan dengan kemasan beling mengandung soda dan vitamin C 1000mg, dengan varian rasa lemon, orange, apple, yang diimpor dari Italia langsung dan diproduksi di indonesia dengan campuran air gunung salak di daerah Cicurug Sukabumi Jawa Barat, dengan menggunakan mesin-mesin dari Jepang sebagai lisensi dari PT. Takeda Jepang. Dimana jaman sekarang ini gaya hidup manusia yang serba sibuk dengan berbagai macam aktivitasnya, ditambah dengan tingkat stress yang tinggi, akibat dari tekanan pekerjaan, macet, polusi, dan gaya hidup yang kurang sehat 110


terutama para perokok dan peminum berat, dan sebagainya, dibutuhkan asupan minuman kesehatan yang praktis yaitu vitamin You C1000, selain harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak kena serangan penyakit, sehingga bisa menjalankan aktivitas. Dengan tujuan untuk menyampaikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya hidup dan gaya hidup sehat dengan menjaga kesehatan dan mengkonsumsi vitamin You C1000, dimana kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini, karena dengan kondisi badan yang sehat, kita bisa melakukan segala aktivitas apapun di dunia ini. banyak sekali manfaat yang dapat di rasakan dengan minum vitamin You C1000, apabila di minum sesuai dengan aturan, di minum setelah makan, dianjurkan satu hari satu botol atau sesuai dengan kebutuhan. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut : 1. Mengurangi efek buruk rokok dan polusi udara. 2. Melindungi dari infeksi virus pilek dan influensa. 3. Menjaga kekebalan tubuh dan mempercepat penyembuhan. 4. Penting bagi tulang dan gigi dan gusi. 5. Mengatasi kelelahan dan stress. 6. Menjaga kesehatan kulit dan meningkatkan stamina tubuh. 7. Mengurangi resiko penyakit jantung, kolestrol, dan anti alergi. 8. Menggurangi resiko terkena kanker. Sejak pertama muncul di pasaran tahun 2004, dengan rasa Lemon dan Bran Ambassador atau bintang iklan Mrs. Universe 2003 Amelia Vega dari Republik Dominica, dengan tujuan selain pasar dalam negeri juga pasar luar negeri, dapat mencuri perhatian masyarakat di pasaran sebagai simbol gaya hidup sehat “Healthy Inside Fresh Outside” dengan kemasan yang praktis dan rasa yang

berbeda dengan minuman yang lain, sampai sekarang pemasaran minuman You C1000, mengalami pasang surut walaupun sudah di tunjang dengan bintang iklan tetap Mirs. Universe sesuai dengan pergantian tiap tahun dari Mirs. Uinverse itu sendiri, ditambah promosi yang besar-besaran baik di media elektronik maupun cetak, ditambah tim penjualan langsung baik melalui Salesman maupun Sales Promosion Girl disebabkan beberapa faktor diantaranya : 1. Masih kurang merata sistem pendistribusian di setiap wilayah 2. Masih kurangnya promosi yang bisa menyentuh konsumen langsung 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan hidup sehat dan gaya hidup sehat, masih banyak masyarakat beranggapan takut sakit magg atau lambung kalau minum You C1000. 4. Kurang berjalannya program regenerasi untuk peminum baru. Dalam usahanya mempertahankan kinerja penjualan minuman You C1000, banyak hal yang harus dicermati antara lain, semakin agresifnya beberapa merek minuman lain dalam melakukan kegiatan pemasaran, harus ditingkatkan lagi promosi baik melalui elektronik maupun cetak, penjualan langsung ke konsumen baik melalui Salesman maupun Sales Promotin Girl, diharapkan mereka bisa menjadi duta produk, sehingga bisa menyampaikan kepada konsumen akan manfaat minum vitamin You C1000, dengan demikian mereka bisa membelinya. Disamping itu, tingkat keperdulian konsumen akan kesehatan, terutama bagi mereka yang tidak perduli akan kesehatan dan masih banyak masyarakat beranggapan bahwa kalau minum You C1000 akan sakit magg atau sakit lambung. Disinilah tantangan dari para pemasar You C1000, bagaimana caranya melakukan program pemasaran yang tepat untuk menjaga kestabilan penjualan minuman vitamin merek You 111


C1000 di masa depan. Hal yang paling utama yang perlu dilakuan oleh tim pemasar You C1000 yakni adalah sesegera mungkin untuk melakukan peremajaan konsumen (acquisition program). Strategi ini meskipun akan memakan waktu dan sumber daya yang besar, namun keberhasilan program akuisisi konsumen baru akan berdampak panjang terhadap kestabilan penjualan You C1000 di pasaran. Di sisi lain, proses acquisition keberhasilannya akan terlihat pada waktu yang tidak cepat, untuk itu perlu juga ditunjang dengan strategi pemasaran yang bisa memberikan hasil penjualan dengan cepat, yakni dengan memelihara para peminum loyal You C1000 (reward program). Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Strategi Pemasaran Minuman Kesehatan You C 1000 Dengan Program Promosi Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Di PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical”.

B. OBJEK PENELITIAN PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical adalah sebuah perusahaan yang berbasis perusahaan distribusi, yang saat ini ditunjuk oleh PT. Djojonegoro. sebagai National Distributor untuk produk minuman You C1000. Karena objek penulisan karya tulis ilmiah ini dipusatkan pada merek You C1000 Maka objek perusahaan yang dijadikan tempat penelitian adalah PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical,dimana tempat saya bekerja sebagai tenaga marketing pemasaran di sana. - Latar Belakang Perusahaan Sebuah perusahaan keluarga dalam hal ini (bagian dari orang tua group) yang berdiri pada tanggal 31

Januari 1991 dengan alamat Jln. Gatot Subroto Kav.99 Jakarta Selatan. PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical didirikan sebagai sebuah perusahaan distribusi yang menspesialisasikan diri pada produkproduk minuman energi dan kesehatan. Dikepalai olah Bapak Endi Djojonegoro sebagai Managing Direktor, serta dibantu oleh beberapa Direktur yang sesuai dengan bidangnya, PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical bertumbuh cepat menghadapi persaingan di pasar. Dalam melakukan distribusi dan promosi produk You C1000, sebelumnya PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical sudah punya produk andalan yaitu minuman energi yang sudah punya nama di pasaran yaitu “Kratingdeng”. Dalam melakukan pendistrbusian di pasaran, secara tidak langsung produk You C1000, mengikuti perkembangan produk kratingdeng yang sudah lama punya nama di pasaran, dan laku keras, walapun kedua produk ini punya pangsa pasar masing-masing. Hingga saat ini, PT. Asia sejahtera perdana pharmaceutical telah memiliki hak pendistribusian beberapa produk dari merek-merek : Merek Kratingdeng YOU C1000 Water lemonorange 500 ml

Deskripsi Produk Minuman energi drink Minuman Kesehatan Minuman isotonik

Dengan variasi produk yang ada, PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical semakin percaya diri untuk dapat menjadi salah satu perusahaan distribusi terpercaya untuk para mitra bisnisnya. Disamping itu, untuk menambah lengkapnya 112


kelompok produk yang dimiliki PT. Asia Sejahtera Perdna Pharmaceutical akan terus menjalin kerjasama dengan produsen-produsen diluar negeri, mendapatkan ijin distribusi secara nasional. - Visi dan Misi Visi : PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical di dedikasikan untuk menjadi distributor terdepan di bidang minuman

energi dan kesehatan melalui usaha perluasan pasar-pasar baru dan kepemimpinan merk. Misi : PT. Asia sejahtera Perdana Pharmaceutical di dedikasikan untuk memeberikan kepuasan konsumen yang unggul melalui adanya produk-produk konsumen yang bermerk internationl, layanan distribusi berkualitas teratas dan merkmerk yang mampu bertahan.

113


- Struktur Organisasi Marketing Department

Sales Department

Human Resource Department

Quality Assurance Department

Finance Department

Project Department

1. Marketing Department Departemen ini bertanggung jawab pada urusan pemasaran produk yang berhubungan langsung dengan konsumen pengguna, terutama yang berhubungan dengan pencitraan merek (brand image) serta aktivitas pemasaran lainnya (promosi, event, dan lain-lain) 2. Sales Department Departemen ini berurusan dengan hubungan distributor dan pedagang-pedagang (customer). Disamping itu, Departemen ini juga membawahi beberapa fungsi lain seperti Trade Marketing dan Data Center. 3. Human Resource Department Seperti pada umumnya, departemen ini bertugas mengurusi sistem personalia perusahaan. 4. Quality Assurance Department Departemen ini bertanggung jawab menjaga kualitas perusahaan. Dimulai dari sistem operasional, pelaksanaan aturan perusahaan, hingga pada penerapan corporate culture perusahaan, dalam hal ini termasuk program pelatihan karyawan. 5. Finance Department Departemen ini tentunya tanggung jawab pada urusan keuangan dan pencatatan pembukuan (finance and accounting) 6. Project Department Departemen ini mengurusi beberapa proyek baru perusahaan, sebelum nantinya akan dikembalikan kepada departemen yang seharusnya.

114


a. Departemen Pemasaran Departement marketing yang dipimpin oleh Bapak Hartono Tjong, sebagai Marketing Director, akan bertugas melakukan aktivitas-aktivitas pemasaran yang dianggap perlu,

untuk mencapai tujuan brand performance yang lebih baik di mata konsumen. Serta pada akhirnya, secara tidak langsung akan berimbas pada peningkatan penjualan produk secara keseluruhan.

STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN MARKETING PT. ASIA SEJAHTERA PERDANA PHARMACEUTIKAL MANAGER DIREKTOR ENDI DJOJONEGORO

SALES DIREKTOR HARTONO TJONG

OPERATIONAL MANAGER SUTJIPTO SJOFIAN

MANAGER DKI JAKARTA HARTONO

CUN LIE AHOK BENNY SAMUEL IKBAL FRANSISKA ALVIN

MANAGER BOTABEK NOVIANDY TJANDRA

SITA ANJAS WITARSA FURIYANTO SASTRA YOGI BUDI DARMAWAN

MANAGER PROMOSI SIGIT

HADI

115


b. YOU C1000 Adalah minuman kesehatan kemasan beling atau kaca yang terdiri dari bahan baku buah segar dengan rasa lemon, orange, apple, bersoda, plus vitamin c 1000 mg, dimana bahan baku buah segar tersebut di impor dari Itali langsung, di tambah air gunung salak, kemudian di produksi di Sukabumi, dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi dari Jepang, sebagai lisensi dari perushaan farmasi Takeda Jepang.

c. Sejarah

You Perkembangannya

C1000

dan

You C1000, mulai muncul tahun 2004 dengan rasa Lemon, dengan gebrakan yang cukup mendapat perhatian di pasaran, dimana produk ini langsung memakai bintang iklan atau Brand Ambassador Mirs. Universe 2003 yaitu Amelia Vega dari Republik Dominika. Tujuan dari semua ini dalam rangka meningkatkan penjualan produk You C1000, selain pasar dalam negeri juga pasar luar negeri , juga sebgai simbol gaya hidup sehat “ Healthy Inside Fresh Outside “. Bahkan sampai sekarangpun bintang iklan tetap Mirs. Universe, sesuai dengan pergantian tahun dari Mirs. Universe itu sendiri. Sesuai dengan perkembangan jaman dan permintaan dari konsumen You C1000 meningkat, maka untuk menambah variasi You C1000 mengeluarkan produk baru yaitu You C1000 rasa Orange dan Apple. Dalam rangka mengembangkan usahanya biar tidak terpokus pada minuman kesehatan You C1000 dengan hanya mengandalkan minuman kesehatan berbentuk botol beling ukuran 140 ml, You C1000 juga mengeluarkan produk minuman yang berbentuk pet kemasan 500 ml yaitu

lemon water dan orange water, berupa minuman isotonik dengan rasa jeruk lemon dan orange, untuk menggantikan cairan tubuh karna akativitas sehari-hari. Dimana kedua produk ini mempunyai khasiat masingmasing. Berbeda dengan You C1000 140 ml, produk lemon-orange water dalam pemasaranya tidak menggunakan bintang iklan Mrs.Universe, melainkan bintang iklan dalam negeri dan luar negeri, seperti Nadine Candrawinta, Sandra dewi, Titi sjuman, dan pemain Bolla Club Manchester United Robin Van Persie dari Belanda. Sealin itu ada produk keluaran terbaru dari PT.Djojonegoro yaitu Vitamin Water Yaitu Minuman Kesehatan yang mengandung rasa buah segar Strawberi,Peach,Aprikot,dengan rendah kalori dan mengandung mineral dan Vitamin B complex,untuk konsumen yang memperhatikan kesehatan dan rasa yang berbeda.Dengan bintang iklan Agnes Monica,Raditia Adit,Mariana Renata,yang terbaru Ariel group Band Noach.

d. Jenis-Jenis Produk You C1000. 1. You C1000 140ml rasa Lemon, Orange, Apple. Yaitu minuman kesehatan dengan rasa buah segar lemon, orange, apple, dengan khasiat untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin c, msalnya pada saat penyembuhan, saat sariawan, gusi berdarah, perawatan operasi, flu dan demam, serta memelihara kesehatan kulit.

116


Gambar 4.1 You C 1000 Rasa Lemon

Gambar 4.2 Gambar 4.3 You C 1000 You C 1000 Rasa Orange Rasa Apple

2. Isotonik Lemon-Orange Water 500ML. Yaitu minuman kesehatan kemasan per 500 ml, dengan rasa buah jeruk lemon dan orange, dengan khasiat selain untuk menghilangkan dahaga juga untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang karna aktivitas sehari-hari. Gambar 4.4 Isotonik Lemon Water 500ML

Gambar 4.5 Isotonik Orange Water 500ML

3. Vitamin Water dengan rasa buah Strawbery, Peach, Aprikot, 500 ml. Yaitu minuman kesehatan rendah kalori dengan rasa buah, mengandung beberapa vitamin dan mineral, untuk konsumen yang memperhatikan kesehatan dan ingin menambahkan rasa yang berbeda.

Gambar 4.6 Vitamin Water Strawbery, Peach, Aprikot, 500 ml.

e. PT. Djojonegoro C 1000 Adalah sebuah perusahaan yang memfokuskan memproduksi minuman kesehatan diantaranya You C1000 lemon, orange, apple, Isotonik lemonorange water, Vitamin water rasa Strawberi, Peach, aprikot. Dalam mengelola oprational perusahaan, PT. Djojonegoro menerpakan beberapa kerjasama dengan pihak ke tiga, mulai dari export, sales representatives, sub contractor, join venture, hingga kantor cabang. PT. Djojonegoro melakukan kerja sama dengan pihak ke tiga dengan dua perusahaan yang merupakan bagian dari group orangtua, yaitu PT. Asia Sejahtera Perdana Phamaceutical dan PT. Arta Boga Cemerlang. Dimana kedua perusahaan ini dikasih kepercayaan untuk memasarkan dan mendistrbusikan produk You C1000 ke pasaran, yang ada di wilayah masingmasi

117


C. ANALISA DAN PEMBAHASAN. PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical adalah sebuah perusahaan yang berbasis perusahaan distribusi, yang saat ini ditunjuk oleh PT. Djojonegoro. sebagai National Distributor untuk produk minuman You C1000. PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical didirikan sebagai sebuah perusahaan distribusi yang menspesialisasikan diri pada produkproduk minuman energi dan kesehatan. Dikepalai olah Bapak Hartono Tjong, sebagai Sales Direktur, serta dibantu oleh beberapa Direktur yang sesuai dengan bidangnya, PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical bertumbuh cepat menghadapi persaingan di pasar. Dalam melakukan distribusi dan promosi produk You C1000, sebelumnya PT. Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical sudah punya produk andalan yaitu minuman energi yang sudah punya nama di pasaran yaitu “Kratingdeng”. Dalam melakukan pendistrbusian di pasaran, secara tidak langsung produk You C1000, mengikuti perkembangan produk kratingdeng yang sudah lama punya nama di pasaran, dan laku keras, walapun kedua produk ini punya pangsa pasar masing-masing. Adapun beberapa alternatif strategi dan implikasinya adalah sebagai berikut : 1. Strategi Agresif adalah sama dengan strategi investasi/strategi pertumbuhan (growth)/strategi ekspansi/strategi pertumbuhan natural (alami). 2. Strategi Defensif/strategi stabilisasi atau strategi selektif/strategi bertahan. 3. Strategi Diversifikasi/strategi stable growth atau strategi pertumbuhan selektif. 4. Strategi Putar Haluan (turnaround) atau strategi retrenchment atau strategi divestasi. Berdasarkan uraian diatas maka sangatlah di perlukan suatu cara program

strategi yang efektif melalui publisitas agar apa yang telah di targetkan dapat tercapai, tentu dalam hal ini strategi pemasaran dan program promosi yang diberikan merupakan suatu alat bantu yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan penjualan sehingga pada akhirnya mampu menghadapi lingkungan usaha yang kompetitif dan global. A. Pembahasan 1. Analisis SWOT. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) adalah analisis yang didasarkan atas faktor eksternal dan faktor internal PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical. Strength dan weakness merupakan faktor internal perusahaan yang berada dalam kendali, sehingga faktor ini bersifat controllable. Strength adalah kekuatan (keunggulan) yang secara komparatif dimiliki oleh PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical, sehingga semakin besar elemen kekuatan ini akan memberi dampak positif. Sedangkan weakness merupakan kelemahan yang secara komparatif dimiliki oleh perusahaan, sehingga elemen ini akan berdampak negatif bagi perusahaan tersebut. Sementara Opportunity dan Threat merupakan faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical, adalah menyajikan peluang sukses bagi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Sedangkan Threat merupakan ancaman yang datang dari luar yang berpotensi mengganggu/mengancam kelangsungan hidup PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical. Untuk mengetahui posisi perusahaan dalam meningkatkan strategi pemasaran atau dalam memasuki pasaran di Indonesia maupun di luar negeri dapat 118


diketahui melalui pendekatan analisis SWOT, yaitu analisis terhadap faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal tersebut sebagai berikut : 2. Analisis Lingkungan Internal a) Kekuatan (Strength) 1) Distribusi You C1000 banyak terbantu karena jaringan distribusi kelompok PT. Djojonegoro dan PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical yang terkenal tangguh. 2) Gencarnya promosi di media massa, TV dan sponsor dalam event-event tertentu. 3) Iklan You C1000 menggunakan Miss Universe setiap tahun,sesuai dengan pergantian dari Mrs.Universe itu sendiri ,dengan tujuan selain pasar dalam negeri juga pasar luar negeri, dapat mencuri perhatian masyarakat di pasaran sebagai simbol gaya hidup sehat “ Healthy Inside Frsh Outside “ 4) Memiliki strategi sistem pemasaran dan publikasi yang terstruktur terhadap konsumen. 5) Memiliki bayak varian rasa yang berbeda. b) Kelemahan (Weakness) 1) Inovasi dan ekspansi yang lambat dalam mengatasi pesaing dan memenuhi keinginan pasar. 2) You C1000 hanya berbasis pada kategori minuman dan belum merambah ke sektor lain. 3) Biaya produksi yang tinggi. 4) You C1000 sulit untuk menginspirasi visi dan arah perusahaan global yang besar.

5) Kurang meratanya sistem pendistribusian di setiap wilayah. Setelah diketahui faktor-faktor internal berikut ini akan penulis identifikasi faktor-faktor Eksternal sebagai berikut : 3. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Opportunity (Peluang) 1) Industri minuman ringan memiliki potensi yang amat besar untuk di kembangkan. 2) Produk minuman kesehatan mampu berkembang di pasaran dan memiliki jumlah peminat yang besar. 3) Minuman kesehatan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesejahteraan dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap stamina tubuh,dan gaya hidup sehat. 4) Distribusi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga YOU C1000 mudah menarik pelanggan di seluruh wilayah di Indonesia. b. Ancaman (Treath) 1) Pesaing-pesaing baru yang masuk dalam bisnis yang mencoba menggarap pasar baru atau mencari posisi baru yang berbeda dari konsumen. 2) Banyak konsumen yang mulai beralih pada brand lain. 3) Tingginya harga bahan mentah. 4) Kesulitan mengatur seluruh anak perusahaan secara nasional. 5) Adanya pesaing baru dari produk yang sama dengan berbagai varian. 6) Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan hidup sehat dan gaya hidup sehat. 119


4. Perhitungan Faktor-faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

No 1.

Tabel 4.1 Kekuatan (Strength) ITEM BOBOT Distribusi You C1000 banyak terbantu 0,25 karena jaringan distribusi kelompok PT. Djojonegoro dan PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical yang terkenal tangguh.

SKALA 5

NILAI 1,25

2.

Gencarnya promosi di media massa, TV dan sponsor dalam event-event tertentu.

0,2

4

0,8

3.

Iklan You C1000 menggunakan Miss Universe setiap tahun,sesuai dengan pergantian dari Mrs.Universe itu sendiri dengan tujuan selain pasar dalam negeri juga pasar luar negeri, dapat mencuri perhatian masyarakat di pasaran sebagai simbol gaya hidup sehat.

0,2

4

0,8

4.

Memiliki strategi sistem pemasaran dan publikasi yang terstruktur terhadap konsumen.

0,2

4

0,8

5.

Memiliki bayak varian rasa yang berbeda.

0,15

3

0,45

JUMLAH Skala Penilaian : 1. Sangat Tidak Penting 2. Tidak Penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat Penting

No 1.

1,00

Tabel 4.2 Kelemahan (Weakness) ITEM BOBOT Inovasi dan ekspansi yang lambat dalam 0,20 mengatasi pesaing dan memenuhi keinginan pasar.

4.1

SKALA 2

NILAI 0.4

2.

You C1000 hanya berbasis pada katagori minuman dan belum merambah ke sektor lain.

0,25

3

0.75

3.

Biaya Produksi yang tinggi

0,3

4

1.12

120


4.

Kurang meratanya sistem pendistribusian di setip wilayah kerja masing-masing.

JUMLAH Skala Penilaian : 1. Sangat Tidak Penting 2. Tidak Penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat Penting

No 1.

0,25

3

1,00

Table 4.3 Peluang (Opportunity) ITEM BOBOT Industri minuman ringan memiliki potensi 0,26 yang amat besar untuk di kembangkan.

0.75

3,02

SKALA 5

NILAI 1,3

2.

Produk minuman kesehatan mampu berkembang di pasaran dan memiliki jumlah peminat yang besar.

0,26

5

1,3

3.

Minuman kesehatan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesejahteraan dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan tubuh.

0,22

4

0,88

0,26

5

1,3

4.

Distribusi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga YOU C1000 mudah menarik pelanggan di seluruh wilayah di Indonesia. JUMLAH

1,00

4,78

Skala Penilaian : 1. Sangat Tidak Penting 2. Tidak Penting 3. Cukup Penting 4. Penting 5. Sangat Penting

121


Tabel 4.4 Ancaman (Threat) No 1.

ITEM Pesaing-pesaing baru yang masuk dalam bisnis yang mencoba menggarap pasar baru atau mencari posisi baru yang berbeda dari konsumen.

BOBOT 0,18

SKALA 4

NILAI 0,72

2.

Banyak konsumen yang mulai beralih pada brand lain.

0,16

3

0,48

3.

Tingginya harga bahan mentah.

0,16

3

0,48

4.

Kesulitan mengatur seluruh perusahaan secara nasional.

anak

0,16

3

0,48

5.

Adanya pesaing baru dari produk yang sama dengan berbagai varian.

0,18

4

0.72

Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan hidup sehat dan gaya hidup sehat. JUMLAH Skala Penilaian : 1. Sangat Tidak Mengancam 2. Tidak Mengancam 3. Cukup Mengancam 4. Mengancam 5. Sangat Mengancam

0.16

3

0.48

6.

1,00

2,4

Dari hasil analisis tersebut menghasilkan : Strength = 4.1 Weakness = 3.02 S + W = 4.1 - 3.1 = 1.08 Opportunity = 4.78 O + T = 4.78 – 2.4 = 2.38 Treatment = 2.4 Untuk selanjutnya, agar dapat diketahui strategi berdasarkan data-data nilai eksternal dan internal digunakan matriks SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat).

122


Gambar 4.1 MATRIKS SWOT O

Strategi Putar Haluan

Strategi Agresif 2.38

S W

1.08 Strategi Bertahan

Strategi Diversifikasi

T Berdasarkan Matriks SWOT tersebut diatas, maka strategi pemasaran minuman kesehatan You C1000 Di PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical berada pada posisi Strategi Agresif atau Kuadran I (nilai 2.38 untuk peluang dan 1.08 untuk kekuatan). Ini berarti bahwa usaha jasa minuman kesehatan You C1000 yang dilakukan berada pada kondisi yang paling menguntungkan, banyak kesempatan dan kekuatan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada saat multi krisis seperti sekarang ini.

123


D. KESIMPULAN DAN SARAN. 1. Kesimpulan Berdasarkan pada bab hasil analisa dan pembahasan, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian atau penulisan ini. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut : a. Strategi pemasaran minuman kesehatan You C1000 di PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical dalam analisa matrik SWOT menunjukkan strategi tersebut dalam posisi strategi agresif atau berada pada kuadran I atau kuadran pertumbuhan dimana perusahaan memiliki kekuatan untuk menghadapi persaingan serta memiliki kesempatan yang baik. b. Analisa strategis memberikan gambaran bahwa PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical memiliki kekuatan yang sangat baik. Kelemahan yang diperoleh dari analisa tersebut menunjukkan suatu kelemahan yang tidak sulit diperbaiki maupun ditingkatkan oleh PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical. Disamping itu juga minuman kesehatan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesejahteraan dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan stamina tubuh. Salah satu faktor ancaman adalah munculnya pesaing-pesaing dengan Brand yang sama. 2. Saran-Saran Pada bab penutup, penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi PT Asia Sejahtera Perdana Pharmaceutical. Adapun saransaran adalah sebagai berikut: 1. Pembenahan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dalam hal penerapan strategi pemasaran yang efektif, Meningkatkan kemampuan pemasaran untuk memanfaatkan peluang permintaan

2.

3.

4.

5.

pasar yang relatif belum terpenuhi mengenai minuman kesehatan You C1000 yang varian rasanya lebih banyak. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas minuman kesehatan You C1000 yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesejahteraan dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan stamina tubuh. Menggali pangsa pasar potensial (potensial market) yang ada dengan mengoptimalkan kinerja bagian pemasaran untuk memperluas pangsa pasar yang sudah ada mengingat masih besarnya pangsa pasar yang belum dapat diraih. Pemerataan pendistribusian di setiap tempat,agar konsumen dengan mudah untuk mendapatkanya. Meningkatkan program promosi regenerasi untuk peminum baru,sebagai strategi pemasaran jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA Basu Swasta. 2000. Manajemen Penjualan. Yogyakarta : Penerbit BPFI. _____. 2008. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta : Liberty. _____. 2001. Manajemen Pemasaran Modern, Yogyakarta : BPFE. Buchari Alma. 2002. Manajemen Pemasaran. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan. Jakarta : Penerbit Liberty. _____. 2004. Azas-azas Yogyakarta : Liberty.

Marketing.

Craven. 2004. Strategic Marketing, 7th Ed, Mc Graw-Hill, Singapore Duncan. Djaslim Saladin. 2003. Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian. Edisi Kedua. Bandung : CV. Linda Karya.

124


_____. 2002. Manajemen Pemasaran Jasa, Bandung : Penerbit Alfabeta.

Moekijat, 2000. “Kamus Manajemen” ,Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

Fandy Tjiptono. 2009. Strategi Pemasaran, edisi kedua, cetakan ketujuh, Penerbit : Andi Offset, Yogyakarta.

Philip Kotler dan Keller. 2009. Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 1. Jakarta.

Gregorius Chandra. 2002. Strategi dan Program Pemasaran. Andi, Yogyakarta. Hendra Teguh. 2000. Manajemen Pemasaran, Jilid 2, Jakarta : PT Prenhallindo. Henry

Simamora. 2000. Manajemen Pemasaran Internasional. Jilid kedua. Jakarta : Salemba Empat.

Kotler & Amstrong. 2008. Principles of Marketing. 12 Edition. Pearson Education,Inc., New Jersey. _____. 2001. Riset Pemasaran, Cetakan Keempat, Gramedia, Jakarta. _____. 2001. Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan. Kontrol. Jakarta : PT. Prehallindo.

Sistaningrum. 2002. Manajemen Penjualan Produk. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. Sofyan Assaury. 2008. Manajemen Produksi Dan Operasi, Jakarta : Lembaga Penerbit. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Bandung. Sutisna. 2001. Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran. PT. Remaja. Swastha dan irawan. 2002. Manajemen Pemasaran Modern. Penerbit Liberty. Yogyakarta. Tjiptono. 2001. Strategi Pemasaran. Edisi Pertama. Andi Ofset. Yogyakarta. _____. 2002. Strategi Pemasaran, Andy Offset, Yogyakarta.

_____. 2004. Manajemen Pemasaran Jilid 2. Terjemahan Drs. Benyamin. Molan. PT Indeks Kelompok Gramedia.

Usmara. 2003. Strategi Beru Manajemen Pemasaran. Amara Books : Jakarta.

Kurtz. 2008. Principle of Marketing, 12th edition, Prentice. Hall, New Jersey.

Wahyudi. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk Perusahaan. Jakarta : Raja Grafindo.

Masri Singarimbun. 2006. Metode Penelitian Survai. Jakarta : Pustaka LP3ES.

Yevis

Marty Oesman. 2002. Perilaku Konsumen Dan Pemasaran Strategi. Lida Karya : Bandung.

125


Asas Demokrasi dan Partai Politik Lokal Di Provinsi Aceh Oleh : Muhammad Jafar AW Latar belakang munculnya partai politik lokal di Aceh adalah disepakatinya persyaratan dari Gerakan Aceh Merdeka berupa keberadaan partai politik lokal di Aceh oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Memorandum Of Understanding Helsinki sebagai upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Nanggroe Aceh Darusalam. Dalam tulisan ini dapat disimpulkan pula bahwa kehadiran partai politik lokal dalam sistem kepartaian Indonesia membawa implikasi berupa amandemen pada undang-undang pemerintahan Aceh guna mengakomodasi keberadaan partai politik lokal di Aceh yang berlaku sebagai lex specialis derograt lex generale. Keberadaan partai politik lokal di Aceh juga turut membawa implikasi berupa menurunnya perolehan suara partai politik nasional dalam pemilihan umum lokal yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2014 di Aceh, dimana Partai Aceh berhasil mendominasi dalam perolehan suara jauh di atas partai politik nasional dan partai politik lokal lainnya. Pemerintah hendaknya memberikan saluranaspirasi bagi partai politik lokal Aceh di tingkat nasional mengingat ruang gerakpartai politik lokal dalam menyampaikan aspirasi rakyat Aceh di tingkat nasional yang terbatas. Kata Kunci : Demokrasi, Partai Politik, Partai Politik Lokal

PENDAHULUAN Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi, dimana negara menjamin partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berpolitik dengan bebas, tanpa tekanan namun tetap dalam koridor hukum dan undang-undang. Hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana negara menjamin kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini dilakukan sebagai wujud partisipasi politik masyarakat dalam menyampaikan aspirasi politiknya untuk pembangunan bangsa sesuai dengan kehendak dan cita-cita rakyat. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk menyampaikan usulan-usulan atau aspirasiaspirasi yang dimilikinya yang bertujuan untuk membangun dan memajukan bangsa dan negara. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari upaya partisipasi masyarakat

dalam proses pembangnan bangsa. Oleh karena itu diperlukan suatu sarana atau alat yang dapat menampung semua aspirasi yang dimiliki oleh seluruh rakyat tersebut. Dalam hal ini sarana yang dirasa paling tepat dalam menempung dan menyampaikan aspirasi rakyat tersebut adalah partai politik. Dihubungkan dengan Undang-Undang Dasarsebuah negara, maka partai politik merupakan pelembagaan dari kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh undangundang dasar. Hal itu berarti, partai politik berfungsi sebagai pemberi wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat atau berkumpul. Dengan wadah itu, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan sekelompok warga negara dapat mereka perjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum. Partai politik merupakan komponen penting dari sistem politik moderen, yang bersendikan perwakilan politik. Negara moderen yang tidak memungkinkan lagi 126


menerapkan demokrasi langsung, baik disebabkan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, maupun diferensiasi social dari warga negara, memerlukan lembaga dan struktur sosial politik yang memungkinkan warga negara sebagai pemilik negara yang sesungguhnya berpartisipasi menentukan bentuk dan arah perjalanan kehidupan bersama. Di antara lembaga dan struktur politik itu adalah badan perwakilan dan partai politik. Keberadaan partai politik di Indonesia sendiri telah dimulai sejak pemerintah hindia belanda mencanangkan politik etis pada tahun 1908. Dengan adanya politik etis ini, maka banyak kalangan cerdik pandai kaum bumiputera yang mulai tergerak untuk ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui berbagai organisasi kemasyarakatan. Pelopor utama dari organisasi kemasyarakat tersebut adalah boedi oetomo. Dinamika sistem ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia turut merubah tatanan partai politik di tanah air. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 maka telah diundangkan berbagai produk perundang-undangan yang mengakomodasi dan mengatur berbagai aspek mengenai partai politik. Hal ini menyebabkan bermunculannya partai politik dengan berbagai ideologi yang mengusung dan memperjuangkan visi dan misinya masingmasing. Sejak pemilu pertama kali yang diselenggarakan pada tahun 1955 Indonesia telah melakukan 10 kali pemilihan umum yang dilakukan secara teratur setiap 5 tahun sekali. Pemilu pada pertengahan tahun 2009 menjadi istimewa dari pada pemilu periode sebelumnya karena juga diikuti oleh partai politik lokal Aceh. Terhitung ada 6 partai politik lokal Aceh yang mengikuti pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat Aceh dan pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota. Sejak awal issu mengenai partai politik lokal menjadi perdebatan yang cukup pelik baik di kalangan akademisi maupaun di kalangan praktisi hukum tata negara Indonesia. Adanya fakta bahwa

perangkat hukum yang ada pada saat itu belum bisa mengakomodasi keberadaan partai politik lokal dan kekhawatiran akan bermunculan banyak partai politik-partai politik lokal di banyak daerah yang akan memicu disintegrasi menjadi alasan bagi kalangan yang tidak setuju dengan keberadaan partai politik lokal. TINJAUAN PUSTAKA Konsep Demokrasi Istilah domokrasi berasal dari bahasa yunani demokratia, yang berasal dari kata Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti kekuasaan. Jadi kekuasaan rakyat, atau suatu bentuk pemerintahan Negara dimana rakyat berpengaruh diatasnya, singkatnya pemerintahan rakyat (CST Kansil, 1983 : 50). Demokrasi (democracie) adalah bentuk pemerintahan atau kekuasaan negara yang tertinggi dimana sumber kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan rakyat yang terhimpun melalui suatu majelis yang dinamakan Majelis Permusyawaratan Rakyat. (Yan Pranadya Puspa, 1977 : 295). Sementara itu menurut Abraham Lincoln, Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Sobirin Malian, 2001 : 44). Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melaui sejarah panjang dan sering berliku-liku Pendeknya, Demokrasi adalah pelembagaan dari pembebasan (Sobirin Malian, 2001 : 44). Menurut Jimly asshidiqie, demokrasi yang mengharuskan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dapat mencakup bidang politik dan bidang ekonomi. Apabila kekuasaan itu berkenaan dengan bidang politik, maka sistem kekuasaan rakyat itu disebut demokrasi polirik. Begitu juga apabila menyangkut bidang ekonomi, maka disebut demokrasi ekonomi. Dengan demikian, istilah demokrasi disini, yakni demikrasi politik dan 127


demokrasi ekonomi, harus dipahami sebagai konsep mengenai kedaulatan rakyat yang meliputi aspek politik dan ekonomi (Jimly asshidiqie, 1995 : 25). Dalam arti politis, demokarasi adalah suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, bukan atas kekuasan raja atau kaum bangsawan. Konsep Partai Politik Menurut Roy C. Macridis, Partai politik adalah asosiasi yang mengaktifkan. Memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan ploitik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah (Ahmad Farhan Hamid 2008: 7) Menurut pendapat Rusadi Kantaprawira, Partai politik adalah organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (political doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective, dan mempunyai program politik (political platform, material objective) sebaga rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan berkuasa (Ahmad Farhan Hamid 2008: 8) Menurut Miriam Budiarjo, Partai politik adalah suat kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional (Miriam Budiarjo, 1998: 16). Menurut pendapat Sigmund Neumann, Partai politik adalah organisasi artikulasi yang terdiri dari pelakupelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahdan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan

beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian Partai Politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatankekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Partai politik tidak saja sekedar badan yang menyaingi dengan persetujuan pemisahan dan partisipasinya yang khas, tetapi juga perlu diingat bahwa masing- masing kelompok yang terpisah itu pada intinya merupakan bagian dari keseluruhan (Miriam Budiarjo, 1998: 17) Konsep Partai Politik Lokal Partai politik lokal (state party, regional party atau local political party) adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (provinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencakup semua provinsi (nasional) (Ahmad Farhan Hamid 2007: 33) Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota memberikan pengertian Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh serta sukarela berdasarkan persamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota. Sejarah Partai Politik Lokal di Indonesia Keberadaan partai politik lokal di Indonesia, sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Dalam perjalanan sejarah sistem kepartaian di Indonesia, pernah diwarnai oleh partai politik lokal, dan partai politik lokal itu telah pula menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 1955. Melihat pada 128


hasil pemilihan umum tahun 1955, Herbert Feith telah membagi 4 (empat) kelompok partai politik yang berhasil mendapatkan suara di Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, yaitu: partai besar, partai menengah, kelompok kecil yang bercakupan nasional, dan kelompok kecil yang bercakupan daerah. Kelompok terakhir itulah, menurut Feith, bisa dikategorikan sebagai partai yang bersifat kedaerahan dan kesukuan. Beberapa partai politik yang bersifat kedaerahan dan kesukuan, sebagai contohnya adalah Partai Rakyat Desa, Partai Rakyat Indonesia Merdeka, Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia, dan Gerakan Banteng di Jawa Barat. Selain itu, terdapat pula Grinda di Yogyakarta dan Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat. Di antara beberapa contoh partai politik yang dapat dianggap sebagai partai politik lokal tersebut, bahkan ada sebuah partai politik yang menjadi sangat populer di daerah asalnya. Partai itu adalah Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat. Hasil pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1955 menunjukkan bahwa Partai Persatuan Daya, untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat, berhasil menempati urutan ke dua di bawah Masyumi yang menempati urutan pertama. Fungsi Partai Politik Lokal Sebagai partai politik, semua fungsi yang dikenal dilakukan oleh partai politik juga berlaku bagi partai politik lokal. Perbedaannya hanya dalam hal tingkat, jika partai politi nasional melakukan agregasi kepentingan pada tingkat nasional dan rekruitmen politik untuk jabatan politik yang dipilih pada level nasional, maka partai politik lokal hanya melakukan fungsi-fungsi tersebut pada tingkat local (Ahmad Farhan Hamid 2008:36) Tujuan partai politik Lokal Berbeda dari partai politik pada umumnya, partai politik local mempunyai tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan

karakteristik dan tipe partai politik lokal tersebut. Dlihat dari sisi tujuan, dalam praktek politik di negara-negara yang mengakui keberadaan partai politik lokal, partai jenis ini memiliki tujuan yang berbedabeda, yang umumnya dikategorikan menjadi tiga: 1. Partai politik lokal yang melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu. 2. Partai poitik lokal yang menginginkan otonomi untuk daerahnya atau menegakkan dan meningkatkan hak-hak otonomi yang telah dimiliki daerah itu. 3. Partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayahnya dan membentuk negara baru. Jenis-jenis Partai Politik Lokal Partai politik lokal dapat dibagi ke dalam dua sistem: 1. Sistem partai politik lokal tertutup Partai politik lokal ini hanya boleh berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif daerah dan kepala daerah. 2. Sistem partai politik lokal terbuka Partai politik lokal ini diberi hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional, seperti untuk pemilihan anggota legislatif pusat. Dalam sistem partai politik terbuka ini, partai politik lokal dapat menjadi mitra koalisi partai nasional di tingkat nasionaldan karena itu dapat menempatkan tokohnya ke dalam kabinet sebagai menteri. Hubungan Partai Politik Lokal dengan Partai Nasional Ide dasar partai politik lokal ialah pembagian kerja (division of labour) antara partai politik di tataran nasional dan partai politik di tataran daerah, keduanya memiliki hubungan fungsional. Patai lokal, sebagai perwujudan the party of the ground, bertugas mengelola konflik kepentingan di tataran masyarkat daerah, sehingga konflik

129


yang ada lebih terstruktur, tidak menimbulkan penimbunan aspirasi yang membingungkan pada tataran nasional. Partai ini beroperasi secara independen, mengontrol kebijakan, program, strategi sesuai limitasi otoritas kewilayahan yang dimiliki.

2005:4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulis, lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. kemudian mengangkat ke permukaan mengenai gambaran tentang kondisi, situasi, tersebut.

Mendekati pelaksanaan pemilihan umum nasional, partai- partai lokal melakukan afiliasi mereka ke partai-partai besar yang sudah mapan, dalam arti memiliki jaringan secara nasional, sehingga lokalitas terjamin tanpa keluar dari bingkai nasiona. Afiliasi ini dilakukan secara bebas. Artinya, bisa saja satu partai politik local berafiliasi ke satu partai nasional di satu pemilihan umum, lalu berpindah afilisinya ke partai lain di pemilihan umum berikutnya.

Pembahasan

Hubungan fungsional demikian mengisyaratkan adanya kemampuan tawar menawar antara masyarakat lokal dan partai nasional. Dengan cara semacam ini, maka penguatan pada akar rumput politik akan berdampak pada penguatan institusi politik secara nasional. Keberadaan partai politik lokal sededemikian sejalan dengan semangat melaksanakan desentralisasi pemerintahan (Ahmad Farhan Hamid 2008:39). Metode Penelitian Metodologi adalah totalitas cara ilmiah untuk menemukan kebenaran ilmiah (Irawan, 2006:147). Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:2). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dengan tujuan utama yakni menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat (Sukardi, 2007:157). Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif . menurut Bogdan dan Taylor (Moleong,

Kedudukan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam dalam sistem kepartaian Indonesia Nanggroe Aceh Darussalam merupakan propinsi paling barat di Indonesia yang memperoleh status sebagai daerah dengan otonomi khusus pada tahun 2001. Sejak awal dasawarsa 1950 Aceh merupakan satu dari dua provinsi yang memperoleh status daerah istimewa karena jasanya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Provinsi Aceh memiliki luas wiayah 57.365,57 km. Termasuk dalam wilayah Aceh adalah 119 pulau-pulau kecil di sepanjang pantai barat. Setelah pendirian kabupaten Pidie Jaya dan kota Subussalam pada tanggal 15 juni 2007, daerah istimewa Aceh terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota. Aceh mempunyai kekayaan sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam. Sumber alam itu terletak di Aceh Utara dan Aceh Timur. Aceh juga terkenal dengan sumber hutannya, yang terletak di sepanjang jajaran bukit barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, Seulawah, Aceh Besar, sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga terdapat di Aceh. Masyarakat Aceh berasal dari campuran berbagai suku bangsa yang diantaranya berasal dari suku bangsa India dan Arab. Berdasarkan sensus yang dilakukan pada tahun 2000 tercatat penduduk Aceh berjumlah 3.930.905 jiwa. Aceh juga dikenal dengan julukan serambi mekah karena Aceh berperan besar dalam penyebaran agama islam di kepulauankepulauan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Sejarah mencatat bahwa kerajaan islam pertama yang didirikan di Indonesia adalah kerajaan Peurelak yang 130


berdiri di Aceh pada tahun 804. Oleh karenanya masyarakat Aceh sangat kental dengan nuansa islam dalam kehidupannya sehari-hari. Namun perlu juga diperhatikan bahwa Aceh tidak sepenuhnya eksklusif dihuni oleh penduduk muslim. Seperti yang tercatat tahun 2000, terdapat 91 gereja protestan, 19 gereja katholik, 5 kuil budha dan 4 pura hindu. Diantara daerah-daerah lain di Indonesia Aceh merupakan daerah yang sering mengalami pergolakan. Terhitung sejak negara Indonesia merdeka pada tahun 1945 berbagai pemberontakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun gerakan separatis telah tejadi di daerah tersebut. Aceh adalah daerah dengan karakteristk unik yang tidak terdapat di daerah lain di wilayah Negara Indonesia. Selama seperempat abad masyarakat Aceh percaya bahwa mereka adalah bagian dari sebuah negeri, negara merdeka. Sebelum negara berdaulat dikenal sebagai konsep politik, masyarakat Aceh telah menjalin kerjasama semacam hubungan diplomatik dengan berbagai negara di dunia, baik dalam bentuk perdagangan maupun perjanjian-perjanjian. Aceh menganggap dirinya adalah negara merdeka yang memiliki pilihan untuk bersekutu atau tidak dengan negara lain. Pada saat banyak penguasa di daerah lain memilih untuk bekerjasama daripada berhadapan dengan belanda, kesultanan Aceh justru melakukan perjanjian pertahanan bersama dengan ameria serikat pada tahun 1873 dan melakukan perang dengan belanda selama kurun waktu tahun 1873-1914 yang dilanjutkan dengan perang melawan jepang. Lahirnya pemberontakan yang berlanjut kepada gerakan separatis Aceh merdeka tak terlepas dari pro kontra di kalangan tokoh-tokoh Aceh, apakah daerah itu ikut bergabung ke dalam republik Indonesia dan mendukung proklamasi kemerdekaan atau tidak. Sesaat setelah kemerdekaan 17 agustus 1945, elit politik dan masyarakat Aceh terbelah menjadi dua

kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Teuku Nyak Arif yang mendukung pemerintahan Soekarno-Hatta sedangkan kelompok kedua dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud Cumbok menginginkan Aceh menjadi negara yang merdeka. Pertikaian antara dua kelompok ini menimbulkan perang saudara yang dikenal dengan perang Cumbok. Pertentangan tersebut kembali muncul saat presiden soekarno memberikan mandat pada mr. Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan pemerintah darurat Republik Indonesia pada 19 desember 1948. Wali negara Sumatra Timur Tengku Mansyur mengusulkan tiga pilihan: mendirikan negara sumatra, mendirikan negara Aceh arau tetap sebagai bagian republik Indonesia. Gubernur militer Aceh Tuku Daud Beureueh menolak dua pilihan pertama dan memilih untuk tetap bergabung dengan republik Indonesia. Disamping itu berbagai pemberontakan dan gerakan separatis di Aceh juga dipicu oleh kekecewaan masyarakat Aceh terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat. Digabungkannya provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatra Timur pada tahun 1950 menuai kekecewaan dari masyarakat Aceh. Paling tidak ada tiga hal yang menyebabkan hal tersebut: pertama, masyarakat Aceh merupakan pendukung kemerdekaan Indonesia yang diwujudkan dengan sumbangan dalam pembelian pesawat dakota yang kemudian dinamakan Seuelawah kepada pemerintah pusat di Jakarta; kedua, Aceh yang mayoritas berpenduduk muslim digabungkan dengan penduduk sumatra timur yang mayoritas berpenduduk kristen; ketiga, pada saat kunjungan presiden soekarno ke Aceh pada 16 juni 1948, ia bersumpah atas nama tuhan akan memberikan status otonomi khusus dan kebebasan untuk menjalankan syariah islam. Hal ini memicu reaksi dari pimpinan Aceh dalam kongres ulama se- Indonesia pada tahun 1953 dengan mendukung berdirinya negara islam Indonesia dan mensosialisasikanya kepada masyarakat.

131


Untuk meredam aksi separatisme di Aceh maka pada tahun 1950-an presiden soekarno menerapkan dua pendekatan yang dikenal dengan pendekatan militer yang dilengkapi dengan pendekatan diplomatis. Oprasi militer dengan nama “operasi 17 agustus” digelar untuk meredam pemberontakan bersenjata di Aceh. Pendekatan diplomatis dilakukan dengan cara memberikan amnesti kepada seluruh pendukung negara islam Indonesia di Aceh dan memberikan satus daerah istimewa kepada Aceh. Untuk sementara kebijakan tesebut berhasil mengakhiri pemberontakan di Aceh. Perdamaian di Aceh tidak berlangsung lama, pada 15 februari 1958 pemimpin sipil dan militer di sumatra dan sulawesi mendirikan pemerintahan revolusioner republik Indonesia di sumatra dan pemerintahan semesta (permesta) di sulawesi yang lebih dkenal dengan pemberontakan prri/permesta. Pemimpin Aceh juga ingin bergabung dengan gerakan tersebut. Pertemuan yang dilakukan oleh pemimpin pemberontak di jenewa, swiss pada desember 1958 membuahkan ide untuk mendirikan republik persatuan Indonesia. Pemerintah pusat di jakarta kembali membujuk Aceh untuk kembali kepada negara kesatuan republik Indonesia dengan jalan memberikan Aceh status dareah istimewa dengan keputusan pemerintah sk no. 1/missi/1958. Pada akhirnya tanpa campurtangan dari pemerintah pusat republik persatuan Indonesia bubar dengan sendirinya karena perbedaan ideologi diantara mereka sendiri. Pada masa orde baru, Presiden Soeharto melanjutkan kebijakan pendahulunya untuk memberikan Aceh status daerah istimewa dan penerapan syariah islam. Namun janji tersebut tidak pernah dilaksanakan sepenuhnya, di sisi lain Presiden Soeharto terkesan mengeksploitasi sumber daya alam Aceh dengan memberikan kesepatan pada perusahaan multi nasional dari amerika serikat untuk membuka industri besar di Aceh untuk mengeksplorasi minyak dan gas di arun pada tahun 1970.

Pemberontakan di Aceh kembali muncul dengan nama baru yaitu gerakan Aceh medeka pada 20 mei 1977 di bawah pimpinan hasan tiro. Gerakan Aceh merdeka bercita-cita mendirikan negara merdeka yan terpisah dari negara kesatuan republik Indonesia. Sejak pendirian gerakan Aceh merdeka, konflik di Aceh dapat dibagi dalam tiga tahap: tahap pertama 1977-1979 gerakan Aceh merdeka hanya merupakan kelompok separatis kecil yang didirikan oleh 70 orang cendikiawan yang tersebar hanya di kampung Hasan Tiro, Pidie. Gerakan ini dipadamkan dengan operasi intelejen militer yang memaksa Hasan Tiro untuk mengasingkan diri ke Swedia sejak tahun 1979. Tahap kedua berlangsung antara tahun 1989-1998, gerakan Aceh merdeka menjadi symbol kepada pemerintah pusat. Sejak tahun 1989 gerakan Aceh merdeka mulai melakukan serangan secara sporadis terhadap pos TNI dan POLRI di Aceh. Gerakan Aceh merdeka menjadi lebih kuat sejak kembalinya sekitar 800 anggotanya yang diduga berlatih kemiliteran di Libiya pada kisaran waktu pertengahan dan akhir 1980-an, serta anggota lain sejumlah 115 yang dilatih greliawan muslim di Mindanao Filipina, beberapa angota gerakan Aceh merdeka lainnya dikabarkan berlatih kemiliteran di Afganistan. Selain itu dalam jumlah yang tidak diketahui dengan pasti dari anggota TNI dan POLRI yang melakukan disersi juga dilaporkan bergabung dengan gerakan Aceh merdeka. Selama bertahuntahun pendukung gerakan Aceh merdeka bertambah seiring dengan diberlakuakannya daerah operasi militer di Aceh yang memakan banyak korban sipil masyarakat Aceh. Tahap ketiga berlangsung antara tahun 1999- 2005, gerakan Aceh merdeka menjadi sangat populer di Aceh karena penggelaran kembali operasi militer, kegagalan kesepakatan jeda kemanusiaan dan penghentian permusuhan (coha) antara gerakan Aceh merdeka dengan pemerintah republik Indonesia, kegagalan pemerintah dalam menerapkan status otonomi khusus di Aceh, dan kegagalan perubahan gerakan

132


Aceh merdeka dari gerakan militer menjadi gerakan politik. Berbeda dengan karakteristik pemberontakan pada tahun 1950-an yang berkaitan dengan penerapan status otonomi khusus di Aceh, pemberontakan gerakan Aceh merdeka yang terjadi pada rentang waktu 1977-2005 disebabkan oleh permasalahan yang lebih kompleks. Sebab pertama, dari perspektif ekonomi Aceh memiliki kekayaan alam yang sangat besar berupa minyak dan gas alam, kayu dan sumber daya mineral lainnya yang dieksplorasi secara besar-besaran. Namun dari sekian banyak kekayaan alam yang dieksplorasi hanya 5% yang didistribusikan kembali ke Aceh sehingga bukan hal yang mengherankan apabila Aceh adalah provinsi yang miskin walaupun memiliki kekayan alam yang melimpah. Di sisi lain pemerintah pusat jusru mengambil kebijakan untuk melakukan operasi militer di Aceh. Hal ini berdampak pada meningkatnya dukungan bagi kemerdekaan Aceh. Sebab kedua adalah kebijakan pemerintah orde baru yang menerapkan sentralisme dan penyerahaman di struktur pemerintahan lokal. Akbatnya semua daerah di Indonesia termasuk Aceh berstrutur seperti pemerintahan lokal di jawa dan kehilangan identitas mereka. Artinya pemberian keistimewaan yang diberikan kepada Aceh adalah janji kosong belaka. Sebab ketiga adalah kebijakan dan terror milite khususnya dalam waktu penyelenggaraan daerah militer di Aceh yang berlangsung kurun waktu tahun 1989-1998.

repesi kurun oprasi antara

Sebab keempat adalah ketidak mampun dari pemerintah pusat untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Aceh dengan jalan mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama daerah operasi militer di Aceh. Solusi apa pn yang diterapkan bagi masalah Aceh tidak akan menuntaskan masalah sekiranya permasalahan keadilan tidak dijadikan perhatisn utama oleh pemerintah pusat.

Seiring berjalannya waktu gerakan Aceh merdeka telah berkembang menjadi organisasi moderen yang solid dengan lebih banyak pendukung, kepemimpinan yang kuat dan dukungan persenjataan yang lebih moderen. Berbagai kebijakan untuk meredam serta mengakhiri pemberontakan dan gerakan separatis di Aceh telah dilakukan oleh pemerintah selama beberapa periode pemerintahan. Pasca lengsernya rezim Orde Baru Presiden B.J. Habibie . Ketika presiden B.J. Habibie mengunjungi Aceh pada 26 maret 1999, beliau membuat sembilan janji kepada rakyat Aceh di masjid Baiturrahman Banda Aceh memberikan janji kepada rakyat Aceh dengan perincian sebagai berikut : 1. Melanjutkan program pembebasan narapidana yang terlibat aksi politik 19891998. 2. Meminta pemerintah daerah Aceh untuk membongkar kuburan massal korban dom dan menguburkan kembali sesuai syariat islam dengan segala biaya di tanggung pemerintah. 3. Memberikan bangtuan kesejahteraan dalam bentuk beasiswa bagi anak yatim, penyaluran kredit usaha, modal kerja atau bantuan lainnya kepada para janda, korban perkosaan, cacat dan bentuk rehabilitas ekonomi maupun rehabilitas sosial lainnya. 4. Merehabilitas dan membangun kembali bangunan-banguan desa-desa bekas wilayah operasi keamanan, termasuk rehabilitas mental spritual bagi semua ekses operasi keamanan. 5. Meningkatkan mutu pendidikan di Aceh, antara lain dengan meningkatkan status 85 madrasah swasta menjadi negeri, memberikan fasilitas yang memadai, mendirikan madrasah aliyah unggulan, memberikan lahan untuk praktik dan usaha unsyiah, iain dan pesantren. 6. Menghidupkan kembali jaringan kereta api di Aceh. 7. Mengembangkan kawasan pengembangan ekonomi terpadu sabang.

133


8. Memperpanjang landasan pacu bandara iskandar muda. 9. Mengangkat 2.188 anak-anak korban dom menjadi pengawai negeri sipil tanpa testing. Pada masa pemerintahan presiden Abdurahman Wahid dilakukan beberapa pendekatan untuk mengatasi gerakan separatis di Aceh. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menyentuh aspek ekonomi dan politik serta mencoba melakukan dialog damai dengan gerakan Aceh merdeka. Kedua pihak bertemu pada 12 mei 2000 melalui badan mediasi Henry Dunant Centre dimana telah dicapai kesepakatan untuk melakukan jeda kemanusiaan yang berlaku mulai dari 2 juni 2000 hinggga 15 januari 2001. Setelah berakhir masanya, program ini dievaluasi dan lanjutkan kembali pada jeda kemanusiaan ii. Jeda yang semula diharapkan bisa membantu menyelesaiakan persoalan Aceh, ternyata tidak efektif. Perwakilan kedua belah pihak yang ada dalam tim tersebut hanya membicarakan kepentingan kedua belah pihak saja. Jeda kemanusiaan ini dilanjutkan kearah moratotium. Namun, langkah ini pun tidak sanggup menghentikan kekerasan dan perang di Aceh. Akhirnya pada 11 april 2001 presiden Abdurahman Wahid mengumumkan instruksi presiden no. 4/ 2001 tentang langkah menyeluruh untuk penyelesaian masalah Aceh. Instruksi tersebut tetap membuka adanya jalan bagi peningkatan operasi militer. Pada masa ini pemerintah juga menawarkan otonmi yang lebih luas bagi Aceh dalam mengelola pemerintah daerahnya dengan tujuan mengurangi dukungan bagi kemerdekaan Aceh. Namun undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang status otonomi khusus propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak dapat dilaksanakan karena penolakan dari gerakan Aceh merdeka dan sebagian besar daerah di Aceh masih dikuasai oleh gerakan Aceh merdeka. Pada juli 2001 presiden megawati soekarnoputri menggantikan abdurahman

wahid sebagai presiden. Di masa kepemimpinannya kesepakatan penghentian kekerasan (cessation on hostilities greement, COHA) ditandatangani di Jenewa pada 9 desember 2002. Sesuai dengan kesepalatan tersebut gerakan Aceh Merdeka diharuskan menyerahkan seluruh persenjataannya dan meletakkan di tempat tertentu, relokasi dan perumusan ulang aparat keamanan Indonesia di Aceh, dan keputusan bersama untuk membentuk beberapa daerah damai. Hasil pendekatan baru tersebut juga mengalami kegagalan karena ketidak aktivan COHA dalam menghentikan pemberontakan di Aceh. Presiden Megawati melalui keputusan presiden nomor 18 tahun 2003 mengumumkan untuk melanjutkan status wilayah darurat militer di Aceh. Tujuan dari keputusan tersebut adalah untuk memulihkan keadaan di Aceh, penegakan hukum dan menjalankan roda perekonomian di Aceh. Upaya untuk menumpas pemberontakan GAM, baik di masa presiden abdurrahman wahid maupun megawati, tampaknya kurang membuahkan hasil. Sejumlah faktor menjadi kendala, pertama infrastruktur pembangunan tidak berjalan dan pemerintah daerah tidak bekerja secara maksimal. Pemerintah daerah tidak berkerja karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan bagi mereka. Hal ini berlangsung hingga tahun 2003, pemerintah bekerja dengan cara yang tidak sewajarnya, karena takut diteror dan dibunuh oleh kelompok pemberontakan. Kedua, masih kentalnya pendekatan operasi-operasi keamanan dalam menyelesaikan konflik Aceh. Ketiga, kebijakan yang sifatnya untuk membangun ekonomi sulit dilaksanakan karena pemerintahan daerah lumpuh, akibat konflik yang berlarut-larut. Keempat, walaupun telah ada gencatan senjata pada masa kepemimpinan megawati soekarnoputeri melalui coha antara pemerintah ri dengan gam, namun butirbutirnya sulit diimplemtasikan di lapangan. Sejak akhir januari hingga juli 2005 pemerintahan yang baru di bawah 134


kepempiminan presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan setidaknya lima kali pembicaraan informal dengan gerakan Aceh merdeka untuk melakkan perundingan secara damai untuk menyelesaikan separatisme di Aceh. Pembicaraan ini difasilitasi oleh crisis management initative (CMI), sebuah lembaga yang dipimpin bekas presiden Finlandia Martti Ahtissari dan mengambil tempat di Koeningstedt Estate yang terletak di luar ibukota Finlandia Helsinki. Pemerintahan SBY melakukan terobosan melalui pendekatan baru dalam menyelesaikan pemberontakan gerakan Aceh merdeka, yang mementahkan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Meskipun banyak pihak yang tidak setuju adanya perundingan dengan gerakan separatis ini namun akhir dari pembicaraan informal ini adalah penandatanganan MOU Helsinki pada 15 agustus 2005 yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya konflik berkepanjangan di Aceh antara pemerintah republik Indonesia dengan gerakan Aceh merdek. Keberadaan partai politik lokal di nangroe Aceh darusalam dalam sistem kepartaian Indonesia saat ini merupakan konsekuensi dari kesepakatan helsinki. Dalam perundingan yang berlangsung tersebut gerakan Aceh merdeka mengajukan syarat dalam hal partisipasi politik gerakan Aceh merdeka dalam kehidupan politik di Aceh yang berupa kehadiran partai politik lokal di Aceh. Kesepakatan mengenai keberadaan partai politik lokal tersebut dicapai melalui perundingan yang sangat alot antara perwakilan gerakan Aceh merdeka dengan perwakilan pemerintah Indonesia. Ahmad farhan hamid mencatat dalam bukunya bahwa dalam perundingan putaran ke dua, delegasi gerakan Aceh merdeka menegaskan ketidakpuasannya atas format otonomi khusus Aceh yang ada dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001 dan mengajukan beberapa perubahan yang signifikan yang disebutnya dengan istilah “pemerintahan sendiri” (self goverment). Diantaranya perubahan tersebut berisi mengenai perluasan substansi otonomi

khusus melalui pelaksanaan pemilihan umum local di Aceh yang akan diikuti pleh partai-partai politik lokal yang berbeda dengan format partai politik yang ditentukan dalam undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik. Usulan gerakan Aceh merdeka mengenai patrai politik lokal tersebut tidak dengan serta merta mendapatkan persetujuan dari pemerintah republic Indonesia. Hingga putaran ke empat berlangsung kesepakatan mengenai partai politik lokal di Aceh belum juga dicapai oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini delegasi pemerintah yang berunding belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah di Indonesia mengenai kebebasan pembentukan partai politik lokal di Aceh yang disyaratkan oleh gerakan Aceh merdeka. Hal tersebut tamnpaknya mendapatkan respon negatif dari pemerintah. Menyikapi hal tersebut maka sebah terobosan coba digagas oleh pimpinan partai-partai politik dan pimpinan fraksifraksi di dewan perwakilan rakyat dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 6 juli 2005 di kediaman wakil presiden jusuf kalla dengan dihadiri pula oleh presiden susilo bambang yudhoyono. Dalam pertemuan ini diambil suatu kesepakatan untuk memberi kesempatan pada mantan anggota gerakan Aceh merdeka untuk menjadi kepala daerah, terutama menjadi wakil gubernur, bupati/ wakil bupati maupun walikota\wakil walikota di Aceh. Semua itu diberikan dengan syarat mereka mau menerima dan bergabung lagi dengan negara kesatuan republik Indonesia dan tentunya dengan mengikuti seleksi calon kepala daerah yang telah ditentukan berdasarkan internal partai masing-masing. Dalam pertemuan lain antara wakil presiden jusuf kalla dan sejumlah anggota DPR dan dpd dari daerah pemilihan Aceh yang diadakan di tenpat yang sama pada tanggal 8 juli 2005, jusuf kalla memaparkan kemajuan yang telah dicapai dalam perundingan helsinki namun menegaskan bahwa keberadaan partai politik lokal di Aceh tidak dapat diberikan.

135


Dalam pertemuan dengan delegasi gerakan Aceh merdeka pada 12-17 juli 2002 sikap pemerintah pada saat itu tetap tidak melunak, pemerintah tetap menolak keberadaan partai politik lokal di Aceh yang dianggap tidak sesuai dengan undangundang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik. Melalui menteri hukum dan ham hamid awaludin menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan sehingga keberadaan partai politik lokal berarti keluar dari koridor negara kesatuan. Untuk menghindari kebuntuan dalam perundingan maka pemerintah menawarkan beberapa opsi kepada gerakan Aceh merdeka sebagai pemecahan isu partai politik lokal. Opsi pertama yang ditawarkan adalah anggota-anggota gerakan Aceh merdeka akan mendapatkan posisi politik termasuk sebagai kepala daerah. Namun opsi ini ditolak oleh delegasi gerakan Aceh merdeka dengan alasan agar posisi tersebut diperoleh malalui proses pemilihan umum. Juru bicara gerakan Aceh merdeka menegaskan bahwa jawaban untuk permasalahan partai politik lokal di Aceh bukanlah tawaran manis pada pihak gerakan Aceh merdeka yang justru mengeliminasi hak politik kelompok masyarakat Aceh yang lain. Perundingan untuk perdamaian tersebut bukan untuk mengatur gerakan Aceh merdeka untuk mendapatkan kekuasaan di Aceh melainkan untuk memperkenalkan demokrasi sejati, yaitu, membangun proses politik yang terbuka dan transparan serta menciptakan kerangka politik yang plural bagi seluruh rakyat Aceh. Karena itulah gerakan Aceh merdeka menuntut pemerintah mengamandemen undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik. Opsi kedua yang diajukan pemerintah adalah pimpinan gerakan Aceh merdeka muncul sebagai kandidat kepala daerah dari partai politik yang sudah ada di Indonesia sebagaimana disepakati pimpinan 10 partai politik di jakarta. Delegasi dari gerakan Aceh merdeka juga menolak usulan terobosan ini, demikian juga dengan opsi ketiga untuk

menjadikan gerakan Aceh merdeka sebagai partai politik berstruktur atau bersifat nasional yang berbasis Aceh. Penolakan terobosan dari pemerintah tersebut menjadikan perundingan sempat mengalami dead lock. Sikap pemerintah yang bersikeras untuk menghindari adanya kesepakatan mengenai kehadiran partai politik lokal di Aceh tidak lepas dari pro dan kontra mengenai isu partai politik lokal di tanah air. Pakar ilmu politik universitas gajah mada, riswandha imawan menilai pembentukan partai politik lokal berbasis etnis Aceh merupakan langkah mundur. Partai politik Indonesia dimundurkan 100 tahun ke belakang. Partai politik sebagai saluran aspirasi haruslah tidak diskriminatif dan nonprimodial. Karena itu wacana mengenai partai politik lokal tidak boleh semata-mata didasarkan pada kebutuhan mengakomodasi keinginan gerakan Aceh merdeka saja. Namun alasan utama menolak kehadiran partai politik lokal di Aceh didasarkan pada alasan yuridis formal, bahwa tuntutan itu jika disetujui bertentangan dengan konstitusi dan perundang-undangan yang ada. Hal ini merupakan hasil rapat kabinet pada tanggal 7 juni 2005, sebagaimana diungkapkan oleh menko polhukam widodo a.s. Hal senada juga disampaikan oleh ketua DPR agung laksono yang turut menolak kehadiran partai politik lokal di Aceh karena partai politik haruslah bersekala nasional dan menurut undang-undang, domisili partai harus berada di ibukota negara dan daerah sekitarnya. Alasan lain penolakan partai politik lokal di Aceh adalah adanya kekhawatiran bahwa daerah lain akan menuntut hal yang sama apabila Aceh diberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik lokal. Di tingkat masyarakat sendiri kekhawatiran terhadap partai politik lokal ternyata cukup kuat. Survei dari lembaga survei Indonesia pada tanggal 28 juli – 2 agustus 2005 terhadap 1.397 responden di 32 provinsi Indonesia menunjukkan hanya 6,9% responden yang setuju dengan ide partai politik lokal secara umum, selebihnya 75,8% 136


responden menyatakan tidak setuju dengan gagasan tersebut. Dalam rangka isu pembentukan partai politik lokal untuk Aceh 76,2% responden menyatakan tidak setuju meskipun 75% responden dalam survei yang lain menyatakan mendukung perundinyan helsinki. Menurut rizal sukma peneliti centre for strategic and international studies (csis), ada tiga faktor utama yang mendasari munculnya penolakan ini, yaitu dugaan publik bahwa kehadiran partai politik lokal akan mengarah pada disintegrasi bangsa, dugaan publik bahwa hal itu terlalu mengakomodasi permintaan gerakan Aceh merdeka dan rasa tidak percaya publik pada gerakan Aceh merdeka yang menduga kesediaannya untuk berunding hanyalah strategi untuk mencapi tujuan selanjutnya. Namun pada akhirnya sikap pemerintah melunak mengenai keberadaan partai politik lokal di Aceh. Terjadinya dead lock membawa perundingan ke arah yang membahayakan. Hal ini dapat berakibat hasil perundingan yang sebelumnya telah disepakati menjadi sia-sia. Pemerintah juga tidak menginginkan upaya perdamaian bagi Aceh yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yang telah menelan banyak biaya maupun korban akan dimentahkan kembali dengan tidak adanya kesepakatan dalam perundingan helsinki tersebut. Pemerintah dengan persetujuan DPR bersedia untuk menfasilitasi pendirian pertai-partai politik lokal di Aceh. Jalan keluar sementara yang dipikirkan oleh pemerintah pada saat itu adalah dengan memasukkan partai politik lokal di Aceh dalam amandemen undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam bukan amandemen undang-undang partai politik sebagaimana usulan yang diajukan oleh gerakan Aceh merdeka. Di Indonesia, sistem kepartaian mengalami sejumlah perbedaan jika dilihat secara kesejarahan. Perbedaan ini di antaranya diakibatkan oleh perbedaan tipikal sistem politik yang berlaku. Di Indonesia, secara bergantian, sistem politik

mengalami sejumlah perubahan dari demokrasi liberal tahun 1950 awal hingga 1955, rezim politik otoritarian dari 1959 hingga 1965, rezim kediktatoran militer dari 1966 hingga 1971, rezim otoritarian kontempore dari 1971 hingga 1998 dan kembali menjadi demokrasi liberal sampai sekarang. Sistem kepartaian dapat diartikan sebagai himpunan partai politik yang tergabung secara alamiah, maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Komponenkomponen tersebut menunjukkan hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan yang teratur. Oleh karena itu pemahaman mengenai latar belakang perkembangan kehidupan kepartaian di Indonesia tidak dapat di pisahkan dari pemahaman mengenai sistem politik dan sistem demokrasi. Yang berkembang pada tiap-tiap era pemerintahan. Sistem politik merupakan aktualisasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang lebih luas dijabarkan dalam pengakuan hak berserikat dan berkumpul, termasuk hak untuk membentuk dan menjadi anggota partai politik. Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Tipikal sistem kepartaian apa yang berlaku di suatu negara, secara sederhana dapat diukur melalui fenomena pemilihan umum. Dari sisi jumlah misalnya, suatu negara dapat disebut sebagai bersistem satu partai, dua partai, atau multipartai, dilihat saja dari berapa banyak partai yang ikut serta dalam pemilu berikut peroleh suara mereka. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga pemilihan umum tahun 2009 masih diterapkan sistem kepartaian multi partai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kontestan partai yang turut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara teratur sejak tahun 1955. Dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan jumlah partai peserta pemilihan umum selalu lebih dari dua partai sehingga tidak dapat diidentifikasikan 137


sebagai sistem partai tunggal atau sistem dua partai, karena diikuti oleh banyak partai politik. Kenyataan lain dapat dilihat dari komposisi anggota lembaga perwakilan rakyat yang berasal dari komponen banyak partai politik, setidaknya selalu lebih dari dua partai politik sejak terbentuknya DPR hasil pemilu tahun 1955. Sebagaimana telah dijabarkan oleh lawson bahwa sistem kepartaian adalah sistem politik yang ditentukan oleh jumlah partai politik yang saling bersaing di dalamnya. Pandangan lawson tersebut jelas menggambarkan bahwa fokus pembahasan sistem kepartaian mengarah pada jumlah partai yang menjadi kontestan pemilihan umum, namun tentunya sistem kepartaian tidak hanya membahas tentang jumlah kontestan pemilu saja, melainkan juga pola hubungan dan interaksi yang terbentuk diantara partai politik yang satu dengan yang lain, bahkan keterkaitan antara kondisi sosio kultural masyarakat dengan sistem pemerintahan yang ada. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi sistem kepartaian yang ada. Berdasarkan pola sistem kepartaian yang dapat dilihat pada pemilihan umum tahun 2002 sampai sekarang maka dalam bukunya mukti fajar menggolongkan sistem kepartaian Indonesia kedalam sistem multi partai sederhana. Tidak jauh berbeda dari sitem multi partai tidak terbatas yang dianut pada era demokrasi reformasi sistem multi partai sederhana dipandang sebagai sistem yang dicoba diterapkan untuk semata-mata menguatkan institusi-institusi ketatanegaraan yang sudah ada, selain daripada evaluasi sistem yang sudah ada terdahulu. Era reformasi demokrasi yang disebut juga era demokrasi transisional dalam literatur, boleh dimengerti sebahai sistem yang relatif serba baru dengan demikian belum memiliki pijakan yang mantab dalam segala hal. Dalam perspektif ketatanegaraan pun demikian. Banyak aspek dalam ketatanegaraan Indonesia yang perlu dibenahi. Tugas bangsa dan negara saat ini adalah memperetahankan tatanan

demokrasi yang sejauh ini sudah dibentuk dan pemperkokoh instrumen-instrumen penegak dan pelaksana demokrasi Indonesia tersebut yang pelaksanaannya diselaraskan dengan dinamika bangsa dan negara. Secara khusus dalam sistem kepartaian dan politik yang sebagaimana penulis cermati, sistem yang terbentuk selama era demokrasi transisional ini menuai kontoversi, namun hal semacam ini memang wajar. Dalam banyak hal transisi dari pola lama ke pola yang baru menimbulkan ketegangan diantara pihakpihak atau kelompok-kelompok yang sepakat dengan sistem konvensional dengan pihak-pihak yang lebih mengedepankan pembaharuan. Masing-masing kelompok mewakili kepentinyan yang tidak sama, bahkan tidak jarang bertentangan satu dengan yang lain. Soerjono soekanto menjelaskan bahwa masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang ideologi yang berbeda dan seterusnya, mempermudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang mengundang kegoncangan-kegoncangan yang mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat (soerjono soekanto, 2002: 328). Trasisi dari sistem multi partai hegemoni dalam masa pemerintahan soeharto menjadi sistem multi partai sederhana ini melibatkan sentimensentimen yang berlatar belakang ideologis yang berpotensi mendorong terjadinya pertentangan-pertentangan yang berujung pada perubahan sosial. Singkatnya, sistem multi partai sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dalam tuntutannya dalam penguatan sistem pemerintahan presidensial Indonesia atau possi tawar antara eksekutif dan legislatif , maka sistem multi partai sederhana dapat dipahami sebagai sistem kepartaian yang menghendaki soliditas dukungan partai yang duduk di parlemen (lembaga legislatif) terhadap pemerintah (lembaga eksekufif) dalam rangka menciptakan ketahanan politik yang mantab 138


dan stabil. Dukungan solid mutlak diperlukan untuk mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan dalam perumusan kebijakan negara. Denny indrayana menyebutkan “tidak sedikit penelitian yang membuktikan bahwa sistem presidensial akan lebih solid dibangun di atas sistem kepartaian sederhana. (Denny Indrayana 2008 : 120). Makin rumit dan banyak partai politik akan berdampak pada polarisasi. Dukungan partai pada pemerintah. Hal tersebut berpotensi besar menghadirkan sistem pemerintahan yang terbelah (devided goverment), yaitu sistem pemerintahan dimana presiden tidak mendapat dukungan memadahi dari parlemen sehingga menjadi presiden minoritas (minoriti presidentialisem). Dalam kaitanya dengan efektifitas hubungan kerja antar lembaga negara (eksekutif- legislatif), kondisi yang demikian tidak memberi keuntungan bagi pemerintahan, selain daripada menghambat pemerintahan dan pembangunan itu sendiri. Partai yang terlalu banyak juga bukan meupakan hal yang baik. Berkaitan dengan nilai urgensi partai politik, partai politik yang terlalu banyak juga akan rentan timbulanya konflik, serta berpotensi memecah belah dukungan politik yang berujung pada apatisme publik terhadap praktek-praktek politik praktis. Kenyataanya, kehidupan politik di Indonesia sejak era demokrasi reformasi- transisional hingga pemilu 2009 menunjukkan gambaran bahwa partai-partai politik di Indonesia masih terpolarisasi ke dalam aliran-aliran politik. Kedua, dalam kaitannya dengan tuntutan penyederhanaan partai politik demi memperkokoh sistem presidensial, maka sistem multi partai sederhana dapat dimaknai sebagai sistem multi partai yang membatasi jumlah partai politik peserta pemilu dengan menerapkan angka ambang batas minimal pemilu (electrolal threshlod). Electroral threshold sudah diterapkan sejak pemilu tahun 1999 dengan besaran variatif setiap periode pemilu. Yaitu besaran angka yang ditetapkan atas dasar kesepakatan

politik antar partai politik di parlemen mengenai batas minimal perolehan jumlah korsi bagi tiap-tiap partai pollitik untuk dapat berkompetisi pada putaran pemilihan umum selanjutnya. DPR beranggapan bahwa ketentuan tentang electroral threshold ini sebagai, ukuran yang jelas dan rasional untuk pendewasaan partai politik, untuk melaksanakan pendidikan politik, serta berfungsi sebagai sarana bagi rakyat yang mendukung untuk mengevaluasi seberapa jauh misi dan visi suatu partai politik mendapatkan apresiasi dan dukungan dari masyarakat luas. Sekaligus sebagai parameter bagi partai politik untuk melihat seberapa jauh mendapat dukungan dari masyarakat sehingga menunjukkan eksistensi legitimasi yang kuat bagi bagi partai politik tersebut. Sejak Indonesia kembali kepada demokrasi multipartai di tahun 1999, hanya partai politik dengan basis organisasi bersifat nasional yang diijinkan untuk mengikuti pemilihan umum. Undang-undang tentang partai politik (UU no. 2 tahun 2008), yang merupakan revisi dari undang-undang sejenis sebelumnya, mensyaratkan sebuah partai politik untuk memiliki cabang di 60 persen dari jumlah provinsi dan memiliki kantor setidaknya di 50 persen dari kabupaten dan kota dalam provinsi yang bersangkutan. Amandemen undang-undang tentang partai politik ternyata telah mempersulit partai-partai baru untuk masuk ke dalam sistem. Selain adanya persyaratan ambang batas perolehan suara untuk parlemen (parliamentary threshold) sebesar 2,5 persen, undang-undang tentang partai politik ini dirancang untuk membatasi masuknya partai-partai kecil ke dalam parlemen. Undang-undang ini didasari oleh kekhawatiran akan adanya perpecahan sekaligus ketakutan historis akan hadirnya partai lokal. Semenjak tumbangnya demokrasi parlementer pada tahun 1950-an, partai politik local selalu dikaitkan dengan sentimen kedaerahan dan perpecahan. Pada tahun 1998, saat gerakan separatis di dua 139


titik paling ujung nusantara menguat seiring tumbangnya rejim suharto, para penyusun perundangan khususnya berupaya memastikan bahwa partai-partai lokal dengan agenda-agenda kedaerahannya tidak masuk dalam reformasi demokratis yang berlangsung. Dalam perjalanannya undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua turut memberi peluang bagi munculnya partai politik lokal di papua. Dalam pasal 28 di jelaskan bahwa:

1. Penduduk

provinsi papua dapat membentuk partai politik. 2. Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan perundang-undangan. 3. Rekrutmen politik oleh partai politik di provinsi papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli papua. 4. Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MPR dalam hal seleksi dan rekruitmen politik partainya masing-masing. Kehadiran partai politik lokal di papua berkaitan dengan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kepada papua sebagai daerah istimewa sehubungan adanya ancaman disintegrasi di daerah tersebut guna mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah NKRI dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat irian jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang. Kehadiran partai politik lokal di papua diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan tuntutan aspirasi masyarakat papua. Sekilas mungkin dapat dikatakan bahwa undang-undang ini dapat mengakomodasi berdirinya partai politk lokal di Indonesia, namun apabila ditelaah lebih lanjut terdapat kontradiksi dalam peraturan itu sendiri. Ayat 2 yang menyebutkan bahwa tata cara pembentukan dan keikutsertaan partai politik lokal dalam pemilihan umum sesuai dengan perundang-undangan menjadikan

pasal 28 menjadi tidak aplikatif. Artinya tetap saja keinginan untuk membentuk partai politik lokal dihambat melalui mekanisme hukum yang mengatur sistem kepartaian di Indonesia. Apabila dilihat lebih lanjut secara historis dan secara yuridis, partai politik lokal telah memiliki tempat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia, khususnya pasal 28 e ayat (3), dapat dipahami sebagai suatu bentuk jaminan konstitusional terhadap setiap warga negara untuk mewujudkan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Dengan berlandasakan pasal ini maka negara menjamin hak warga negara untuk mendirikan organisasi atau bentuk-bentuk perserikatan atau perkumpulan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi di satu sisi pasal 28 e ayat (3) UUD 1945 tersebut membelikan peluang bagi kehadiran partai politik lokal di Indonesia sebagai perwujudan pelaksanan hak warga negara untuk berserikat atau berkumpul. Namun di sisi lain pasal 28 UUD 1945 juga mencantumkan kalimat “..ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan adanya ketentuan ini maka peluang untuk munculnya partai politik lokal menjadi tertutup karena adanya persyaratan untuk kembali merujuk kepada undang-undang dalam hal pembentukan partai politik. Hukum positif Indonesia pada saat itu mengatur mengenai sistem kepartaian dalam undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik. Undang–undang ini secara tegas menutup kemungkinan bagi munculnya partai politik lokal di tanah air. Pasal 1 undang-undang nomor 31 tahun 2002 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan secara eksplisit dinyatakan dapat dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia tapi pembentukan partai politik 140


hanya dapat dilakukan dengan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 2002 menegaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan partai politik. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa: “partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara republic Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.” Apabila persyaratan pembentukan partai politik hanya sebatas ketentuan itu, maka dapat dipastikan tidak sulit membentuk partai politik lokal. Kesulitan membentuk partai politik lokal muncul karena akta notaris harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disertai susunan kepengurusan tingkat nasional. Kesulitan makin terasa karena partai politik harus didaftarkan pada departemen kehakiman dengan memenuhi salah satu syaratnya, yaitu mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan adanya syarat partai politik harus mempunyai susunan kepengurusan tingkat nasional dan kepengurusan tingkat provinsi, yang sekurang-kurangnya setengah dari jumlah provinsi yang ada, kehadiran partai politik lokal menjadi hampir tidak mungkin direalisasi. Kemudian, undang-undang nomor 12 tahun 2003 juga hanya memperbolehkan partai politik mengikuti pemilihan umum hanya jika memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah provinsi dan pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota yang ada. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jadi baik dari undang-undang nomor 31 tahun 2002 maupun dari undang-undang nomor 12 tahun 2003, tidak membuka kemungkinan untuk berdirinya partai politik lokal.

Berbeda dari partai politik lokal di papua, kehadiran partai politik lokal di nangro Aceh darusalam dalam sistem kepartaian Indonesia merupakan konsekuensi dari nota kesepahaman yang telah disepakati oleh pemerintah republik Indonesia dan gerakan Aceh merdeka pada tanggal 15 agustus 2005 silam. Untuk mengakomodasi keberadaan partai politik lokal dalam sistem kepartaian Indonesia maka dewan perwakilan rakyat memasukkan materi pengaturan partai politik lokal di Aceh dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Pengaturan tersebut kemudian disusul dengan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh. Seperti halnya partai politik nasional, partai politik lokal di Aceh juga menjalankan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh partai politik nasional. Dalam sistem kepartaian Indonesia, sebagaimana partai politik nasional partai politik lokal di Aceh juga berkedudukan sebagai suatu organisasi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memperoleh kekuasaan poitik dan merebut kedudukan politik dengan cara-cara yang konstitusional. Namun diatur dalam pasal 80 ayat 1 huruf d dan h undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, partai politik lokal di Aceh hanya berhak untuk memperoleh kekuasaan poitik dan merebut kedudukan politik terbatas di daerah Aceh. Partai politik local di Aceh didirikan dalam kerangka kekhususan yang diberikan pemerintah pada Aceh oleh karena itu dalam visi maupun misinya partai politik lokal di Aceh diijinkan untuk mengakomodasi nilainilai lokal daerah Aceh maupun nilai-nilai religi. Pengaturan mengenai partai politik lokal Aceh dalam undang-undang pemerintahan Aceh adalah suatu terobosan yang tepat dengan menimbang bahwa undang-undang partai politik yang berlaku pada saat itu tidak memungkinkan untuk berdirinya partai politik lokal di Indonesia. Dengan adanya perubahan pada undang141


undang pemerintahan Aceh dan bukan pada undang-undang mengenai partai politik maka partai politik lokal hanya dapat berdiri terbatas di daerah nangro Aceh darusalam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian maka keberadaan partai politik lokal di Aceh tidak bertentangan dengan undang- undang partai politik karena partai politik lokal di Aceh berlaku sebagai lex specialis derograt lex generale. Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah secara khusus di Aceh dapat dikatakan bahwa keberadaan partai politik lokal di Aceh adalah sah dan tidak melanggar undang-undang, walaupun undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik secara jelas tidak memberikan keleluasaan dalam pembentukan partai politik lokal. PENUTUP Dalam sistem kepartaian Indonesia partai politik lokal di Aceh berkedudukan sebagai suatu organisasi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memperoleh kekuasaan poitik dan merebut kedudukan politik dengan cara-cara yang konstitusional. Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 1 huruf d dan h UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, partai politik lokal di Aceh hanya berhak untuk memperoleh kekuasaan poitik dan merebut kedudukan politik terbatas di daerah Aceh. Partai politik lokal di Aceh didirikan dalam kerangka kekhususan yang diberikan pemerintah pada Aceh, oleh karena itu kehadiran partai politik lokal merupakan hal yang sah walaupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas tidak memberikan keleluasaan dalam pembentukan partai politik lokal karena partai politik lokal di Aceh berlaku sebagai lex specialis derograt lex generale. Kemenangan partai politik lokal dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tahun 2009 dengan perolehan suara jauh melebihi perolehan suara partai politik nasional menjadi tolok ukur bahwa

demokrasi harus tumbuh dari inisiatif komunitas lokal. Partai politik lokal Aceh mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat Aceh melalui visi maupun misinya. Kehadiran partai politik lokal di Aceh menjawab kebutuhan masyarakat Aceh akan instrumen politik yang dapat menampung aspirasi masyarakat daerah yang sangat beragam.

DAFTAR PUSTAKA Amal, Ichlasul 1996. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. PT. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta Asmara, Nababan 2007. “Reformasi Kepartaian untuk Perbaikan Representasi”. Laporan Riset kajian demokrasi dan Hak asasi (demos) tahun 2006-2007. Jakarta : lembaga kajian demokrasi dan hak asasi. Asshiddiqie, jimly 2008. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Konstitusi Perss. Jakarta Buadiarjo, Miriam 1998. Partisipasi dan Partai Politik. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta ……………………2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Farhan Hamid, Ahmad. 2008. Partai Politik Lokal di Aceh. Kemitraan. Jakarta Hooogerwerf. 1985. Politikologi. Erlanga. Jakarta Indrayana, Deny. 2008. Negara Antara Ada dan Tiada. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta Mahendra Soekady, Oka. 2004. Prospek Partai Politik Pasca 2004. Jayasan Pancur Siwah. Jakarta Nusa

Bhakti, Ikrar 2008. Beranda Perdamaian, Aceh Tiga Tahun Pasca MOU Helsinki. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

142


Sanit, Arbi 2008. Sistem politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan. PT. Raja grafindo persada. Jakarta Sutopo, HB. 1998. Metode Penelitian Kualitatif. UNS Press, Surakarta Wijaya, Endra. 2010. Partai Politik Lokal di Indonesia : F Media Pustaka. Jakarta

Peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tndonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Undang-Undang Nomor 2 tahun Tentang Partai Politik

2008

Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal Qanun Aceh No 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

143


144

ISSN X Vol. VII No. 2, Desember 2014 TIM REDAKSI. (Ketua STIA Banten)

Recommend Documents