LAPORAN LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI AKUNTAN INDEPENDEN DAN AUDIT KEPATUHAN TERHADAP LAPORAN PENERIMAAN DANDAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LAPORAN PENERIMAAN DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA Ir. VENCE SAMUEL TUMANAN DAN TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN KOTABARU Periode 31 Agustus 2013 – 17 April 2014 TAHUN 2014
Nomor : AUP – 5188/ER.VIII/C/2014 Tanggal : 27 Agustus 2014
LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN KOTABARU NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
TEMUAN/KETERANGAN
2
5
A.
UMUM
1.
Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari KPU.
Pada tanggal 08 Agustus 2014, KAP tidak menerima semua laporan dan dokumen dari KPU. KAP hanya menerima laporan dan dokumen sebagai berikut : 1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye 2. Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan 3. Surat Pernyataan Penyumbang Kelompok 4. Surat Pernyataan Penyumbang Badan Usaha 5. Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari pihak lain 6. Daftar penggunanaan Kampanye
aktivitas Dana
7. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye 8. Daftar saldo Kampanye
Dana
9. Daftar Laporan Penerimaan
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN/KETERANGAN 5 Dana Kampanye 10. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Penggunaan 11. Asersi Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye 12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab 13. Fotokopi Rekening Khusus Dana Kampanye. 14. Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I 15. Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II 16. Tanda Terima Penerimaan Penggunaan Kampanye
Laporan dan Dana
17. Tanda Terima Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye 18. Surat Keterangan Pengelola Rekening Kampanye 2.
a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi Penerimaan dan Penggunaan dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan
Data Dana
Terdapat 2 transaksi dalam RKDK, yang tercatat di LPPDK hanya saldo awal rekening sedangkan transaksi biaya administrasi bank tidak tercatat dalam LPPDK.
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN/KETERANGAN 5
Penggunaan dana kampanye); 2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi; 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam RKDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. B. 3.
4.
REKENING DANA KAMPANYE Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Tingkat Nasional serta Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan. a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Pasangan Calon, dengan mencantumkan dalam temuan nama Pasangan Calon dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. apabila Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh : 1) Pasangan Pasangan Calon yang
RKDK dibuka pada pada bank umum, yakni pada Bank Rakyat Indonesia.
Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas nama Tim Pemenangan Jokowi – JK, dan telah dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani tim kampanye tingkat Kabupaten.
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2 bersangkutan untuk tingkat nasional;
TEMUAN/KETERANGAN 5
Tim
Kampanye
2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
C. 5.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE kesesuaian klasifikasi sumber a) Periksa penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihakpihak berikut: 1) Pasangan Calon yang bersangkutan; 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye
Daftar laporan penerimaan dana kampanye telah memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut. Klasifikasi yang terdapat dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye adalah sumbangan partai politik atau gabungan partai politik, sumbangan perseorangan dengan dilengkapi surat pernyataan penyumbang yang sesuai.
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2
TEMUAN/KETERANGAN 5
berbeda dengan klasifikasi dalam Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. 6.
keakurasian matematis a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan laporkan dalam temuan.
7
matematis,
a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika
Perhitungan kembali dari transaksi dalam Daftar Pelaporan Penerimaan Dana Kampanye telah akurat
terdapat perbedaan antara keduanya,
Dalam daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye tercatat : Klasifikasi penyumbang partai politik dan gabungan partai politik sebesar Rp 17.500.000, Klasifikasi penyumbang perseorangan sebesar Rp 109.000.000,
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
TEMUAN/KETERANGAN 5 Klasifikasi penyumbang kelompok sebesar Rp 0. Klasifikasi penyumbang badan usaha sebesar Rp 0. Sedangkan pada Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye tercatat: Klasifikasi penyumbang partai politik dan gabungan partai politik sebesar Rp 17.750.000, Klasifikasi penyumbang perseorangan sebesar Rp 109.000.000, Klasifikasi penyumbang kelompok sebesar Rp.0 Klasfikasi penyumbang badan usaha sebesar Rp.0 Tidak terdapat perbedaan antara penerimaan yang tercatat di DLPDK dengan penerimaan yang tercatat di LPPDK.
8
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
Perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang telah akurat
b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan. 9
a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara
Terdapat 9 transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
10.
a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye 2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut
TEMUAN/KETERANGAN 5 Kampanye yang terdiri dari 2 sumbangan partai politik yang tidak harus dilengkapi fotokopi identitas penyumbang, dan 7 sumbangan perseorangan tetapi tidak dilengkapi fotokopi identitas penyumbang, hanya terdapat surat pernyataan penyumbang dana. Terdapat 9 transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang terdiri dari 2 sumbangan partai politik dalam bentuk kas Rp 17.500.000, dan 7 sumbangan perseorangan dalam bentuk kas Rp 109.000.000, Delapan (8) transaksi dalam bentuk kas sebesar Rp. 126.500.000, tidak dapat ditelusuri ke RKDK dikarenakan RKDK yang kami terima hanya menunjukkan mutasi transaksi sumbangan Rp 250.000, serta setiap penyumbang perseorangan tidak melengkapi fotokopi identitas. Dari 7 penyumbang perseorangan yang tercantum di DLPDK hanya 2 penyumbang yang dapat dikonfirmasi sedangkan 5
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN/KETERANGAN
2 b) melakukan prosedur di bawah transaksi yang dipilih tersebut:
5 ini
atas
1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh
penyumbang yang lain tidak dapat dikonfirmasi karena alamat tidak lengkap.
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2 dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim
TEMUAN/KETERANGAN 5
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
TEMUAN/KETERANGAN
2
5
Kampanye dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
D. 11.
PENGGUNAAN DANA KAMPANYE a)
Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk Penggunaan dalam Daftar Aktivitas dan Penggunaan Dana Kampanye (“DAPDK”) Pasangan Calon dan Tim kampanye catatan sebagai pendukung LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk Penggunaan Dana Kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye memperlihatkan dengan bentuk Penggunaan (kas dan bukan kas) dan klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.
b)
Jika
DAPDK Pasangan
Calon
dan
Tim
Terdapat 4 bentuk aktivitas yang diklasifikasikan sebagai penggunaan operasi dalam bentuk kas. Klasifikasi dan bentuk penggunaan telah sesuai dengan ketentuan serta telah dilengkapi dengan bukti pendukung kecuali 1 transaksi sewa Sekretariat tidak ada bukti pendukung.
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2
TEMUAN/KETERANGAN 5
Kampanye dan atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi Penggunaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan. 12.
13.
a)
Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
b)
Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
a)
Bandingkan jumlah Penggunaan menurut klasifikasi Penggunaan antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.
b)
Laporkan perbandingan jumlah penggunaan tersebut dalam temuan.
c)
Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
Perhitungan kembali dalam Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye telah akurat.
Dalam Daftar Aktivitas Penggunaan Dana kampanye tercatat: Penggunaan operasi sebesar Rp 126.500.000, Penggunaan modal sebesar Rp 0, Penggunaan lain-lain Rp 0, Sedangkan dalam Laporan Penerimaan Dana Kampanye tercatat: Penggunaan operasi sebesar Rp 126.500.000, Penggunaan modal sebesar Rp 0, Penggunaan lain-lain Rp 0, Tidak terdapat perbedaan antara jumlah yang tercatat
NO. 1 14.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN/KETERANGAN 5
pada DAPDK dan LPPDK. Tentukan keberadaan dan keakurasian Terdapat 4 transaksi pencatatan transaksi Penggunaan dalam DAPDK penggunaan dalam DAPDK dengan cara: dalam bentuk kas yang a) Memilih 20% dari seluruh jumlah item diklasifikasikan sebagai transaksi Penggunaan secara acak, tetapi penggunaan operasi. harus mewakili ketercakupan seluruh jenis Penggunaan tersebut telah Penggunaan (kas dan bukan kas), klasifikasi dilampirkan bukti pendukung. Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, Kecuali 1 transaksi sewa dan lain-lain), dan periode yang tercakup Sekretariat Rp 9.000.000, dalam DAPDK; b) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus)transaksi; c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut pendukungnya dan ke RKDK.
kebukti
2) Jika terdapat Penggunaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. bukti pendukung yang 3) Berdasarkan diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi;
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN/KETERANGAN 5
(c) Pihak menerima pembayaran dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi Penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai Penggunaan tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi Penggunaan tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat Penggunaan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E.
SURAT REPRESENTASI DARI PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE KEPADA KAP
15.
Dapatkan Surat Representasi sebagai berikut : a) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye
Kami telah mengirimkan Surat Representasi Tim Kampanye Tingkat Kabupaten pada tinggal 18 Agustus 2014 dengan nomor resi 13428461440, namun
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2 b)
tingkat nasional kepada KAP. Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/ kota yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota kepada KAP.
TEMUAN/KETERANGAN 5 kami belum menerima Surat Representasi Tim Kampanye Tingkat Kabupaten sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini.
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN KOTABARU PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
A. 1.
UMUM CAKUPAN LAPORAN
Pasangan Calon dan Tim a) Pasal 100 ayat Kampanye tingkat (1) UndangKabupaten Kotabaru wajib Undang Nomor melaporkan Laporan 42 Tahun 2008 Penerimaan dan b) Pasal 21 ayat (1) Penggunaan Dana Peraturan KPU Kampanye (paling lambat Nomor 17 Tahun 14 (empat belas) hari 2014 sejak berakhirnya masa sebagaimana kampanye) kepada KPU telah diubah yang mencakup laporan dengan sebagai berikut : Peraturan KPU a) Laporan Penerimaan Nomor 28 Tahun 2014. dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan c) Lampiran III Calon dan/atau Tim pada Peraturan Kampanye tingkat KPU Nomor 17 nasional. Tahun 2014 sebagaimana b) Laporan Penerimaan telah dan Penggunaan Dana diubah Kampanye Tim dengan Kampanye tingkat Peraturan KPU provinsi; dan Nomor 28 Tahun 2014. c) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tim Kampanye tingkat
PATUH, Pada tanggal 08 Agustus 2014, KAP tidak menerima semua laporan dan dokumen dari KPU. KAP hanya menerima laporan dan dokumen sebagai berikut : 1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye 2. Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari pihak lain 3. Surat Pernyataan Penyumbang Perseorangan 4. Surat Pernyataan
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
kabupaten/kota. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye 1) Model DKPP1-LPPDK; 2) Model DKPP2-LPPDK; 3) Lampiran Model DKPP2.A-PS/DKPP2.AREKSUS/DKPP2.ALPPDK; 4) Lampiran Model DKPP2.B-PS/DKPP2.BREKSUS/DKPP2.BLPPDK; 5) Lampiran Model DKPP2.C-PS/DKPP2.CREKSUS/DKPP2.CLPPDK 6) Model DKPP3-LPPDK 7) Model DKPP1REKSUS/ DKPP4LPPDK 8) Model DKPP5-LPPDK; 9) Model DKPP6-LPPDK; 10) Model DKPP7-LPPDK 11) Copy bukti Tagihan/Utang 12) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Penggunaan. 13) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.
Penyumbang Kelompok 5. Surat Pernyataan Penyumbang Badan Usaha 6. Daftar aktivitas penggunanaan Dana Kampanye 7. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye 8. Daftar saldo Dana Kampanye 9. Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye 10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab 11. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Penggunaan 12. Asersi Pasangan Calon dan atau Tim
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5 Kampanye 13. Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I 14. Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II 15. Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye 16. Tanda Terima Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye 17. Fotokopi Rekening Khusus Dana Kampanye. 18. Surat Keterangan Data Pengelola Rekening Dana
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5 Kampanye
2.
PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
B.
3.
Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (4) Tim Kampanye tingkat Undang-Undang nasional, provinsi, Nomor 42 Tahun dan/atau kabupaten/ 2008; kota wajib melakukan b) Pasal 12 pencatatan penerimaan Peraturan KPU dan Penggunaan Dana Nomor 17 Tahun Kampanye dimulai sejak 3 2014 (tiga) hari setelah sebagaimana ditetapkan sebagai Peserta telah diubah Pemilu dan ditutup 7 dengan (tujuh) hari sebelum Peraturan KPU penyampaian Laporan Nomor 28 Tahun Penerimaan dan 2014. Penggunaan Dana Kampanye kepada KAP.
PATUH, Karena KAP menerima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye dengan periode pencatatan sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan 18 Juli 2014.
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILU RKDKP
Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (1) Tim Kampanye tingkat Undang-Undang nasional, provinsi, Nomor 42 Tahun dan/atau kabupaten/ 2008; kota wajib menempatkan b) Pasal 9 dan Dana Kampanye berupa Pasal 15 ayat (1) uang, pada Rekening Peraturan KPU Khusus Dana Kampanye Nomor 17 Tahun Pasangan Calon dan/atau 2014 Tim Kampanye tingkat sebagaimana nasional, provinsi, telah diubah dan/atau kabupaten/kota dengan pada bank Peraturan KPU Nomor 28 Tahun
TIDAK PATUH, KAP tidak dapat menelusuri penempatan dana berupa uang sebesar Rp 126.500.000, yang berasal dari sumbangan partai politik atau gabungan partai politik dan sumbangan perseorangan ke
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
2014.
4.
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 96 ayat (1) Tim Kampanye tingkat dan ayat (2) Undang-Undang nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/ Nomor 42 Tahun kota wajib mematuhi 2008; jumlah penerimaan b) Pasal 10 dan sumbangan (mencakup Pasal 41 ayat (2) uang, barang, dan/atau Peraturan KPU jasa yang dapat dinilai Nomor 17 Tahun dengan uang, termasuk sebagaimana hutang dan diskon telah diubah pembelian barang atau dengan jasa yang melebihi batas Peraturan KPU kewajaran transaksi jual Nomor 28 Tahun beli secara umum) yang 2014. dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 1 Miliar penyum-bang perseorangan
RKDK dikarenakan kami hanya menerima fotokopi transaksi rekening sebesar Rp 250.000, PATUH, Tim kampanye tingkat Kabupaten tidak menerima sumbagan yang melebihi batasan maksimum.
untuk
b) Rp. 5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5.
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN
Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 98 ayat (2), PATUH, Tim Kampanye tingkat Pasal 99 ayat (1) Penerimaan nasional, provinsi, dan Pasal 100 sumbangan Periode
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
KE KPU (LP1,LP-2,setor ke kas negara, lapor ke KPU)
dan/atau kabupaten/ ayat (1) Undangkota wajib mematuhi Undang Nomor penyerahan laporan 42 Tahun 2008; sebagai berikut sesuai b) Pasal 13, Pasal dengan waktu yang telah 15 ayat (2), Pasal ditetapkan : 17 ayat (6) dan ayat (6A) dan a) Penerimaan Pasal 21 ayat (1) Sumbangan Periode I dan Periode II Peraturan KPU Nomor 17 Tahun b) Pembukaan Rekening 2014 Khusus Dana sebagaimana Kampanye telah diubah dengan Peraturan KPU Ket. : Nomor 28 Tahun a. Apabila Tim Kampanye 2014. tingkat provinsi dan/atau kabupaten/ kota dibentuk setelah tenggang waktu penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, kewajiban menyam-paikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk. b. Dilengkapi dengan berkas tanda terima dari KPU
I diserahkan ke KPU tanggal 3 Juni 2014, dan penerimaan sumbangan periode II diserahkan ke KPU tanggal 6 Juli 2014 serta pembukaan rekening khusus dana kampanye diserahkan ke KPU tanggal 7 Juni 2014. Penyerahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan.
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
6.
Apabila terdapat Pasangan a) Pasal 103 ayat Calon dan/atau Tim (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kampanye tingkat nasional, provinsi, Nomor 42 Tahun dan/atau kabupaten/kota 2008; menerima sumbangan b) Pasal 22 ayat (1) yang dilarang maka wajib dan Pasal 23 mematuhi ketentuan ayat (1) sebagai berikut: Peraturan KPU a) Dilarang menggunakan Nomor 17 Tahun sumbangan tersebut; 2014 sebagaimana b) Menyetorkan telah diubah sumbangan yang dengan dilarang ke kas Negara; Peraturan KPU * dan Nomor 28 Tahun c) Melaporkan 2014. sumbangan yang dilarang.
PATUH, Pasangan calon dan tim kampanye tingkat Kabupaten tidak menerima sumbangan yang dilarang.
* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”). C.
7.
LAPORAN KHUSUS KAMPANYE PERIODE LAPORAN PENERIMAAN
REKENING DANA
Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (4) Tim Kampanye tingkat dan Pasal 98 nasional, provinsi, ayat (2) Undangdan/atau kabupaten/ Undang Nomor kota wajib mematuhi 42 Tahun 2008; lingkup waktu pencatatan b) Pasal 12 ayat (4) penerimaan dan
PATUH, Periode pencatatan penerimaan dan penggunaan rekening khusus telah sesuai dengan
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
Penggunaan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Penggunaan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 8.
TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.
Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (1) Tim Kampanye tingkat dan Pasal 98 nasional, provinsi, ayat (2) Undangdan/atau kabupaten/ Undang Nomor kota wajib membuka 42 Tahun 2008; Rekening Khusus Dana b) Pasal 14 dan Kampanye: Pasal 15A a) Paling lambat 3 (tiga) Peraturan KPU hari setelah Peserta Nomor 17 Tahun 2014 pemilu ditetapkan sebagaimana sebagai peserta Pemilu Presiden dan telah diubah Wakil Presiden. dengan Peraturan KPU b) Dalam hal Tim Nomor 28 Tahun Kampanye tingkat 2014. provinsi atau kabupaten/kota
prosedur.
PATUH, Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka pada Bank umum, yakni Bank Rakyat Indonesia dan dibuka pada tanggal 3 Juni 2014.
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
dibentuk melewati tenggang waktu, wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk dan melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
NAMA BANK
NAMA PEMILIK RKDKP
c)
Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota diseluruh wilayah Indonesia
d)
Atas nama Pasangan Calon, dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
surat yang oleh:
pernyataan ditandatangani
1) Pasangan Calon yang bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional; 2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketua dan bendahara, atau
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
nama lain Tim Kampanye disertai dengan surat keterangan/ surat pernyataan dari Pasangan Calon yang bersangkutan. 9.
10.
CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS
Pasangan Calon dan/atau a) 98 ayat (1) Tim Kampanye tingkat Undang-Undang nasional, provinsi, Nomor 42 Tahun dan/atau kabupaten/ 2008; kota wajib membuat b) Pasal 16 ayat (1) Laporan Rekening Khusus Peraturan KPU Dana Kampanye yang Nomor 17 Tahun dilaporkan mencakup: 2014 sebagaimana a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo telah diubah pembukaan; dengan Peraturan KPU b) Rincian perhitungan Nomor 28 Tahun penerimaan dan 2014. Penggunaan yang sudah dilakukan c) Lampiran I pada sebelumnya apabila Peraturan KPU saldo awal merupakan Nomor 17 Tahun sisa dari penerimaan 2014 sebagaimana dana dengan peruntukan telah diubah kampanye yang dengan diperoleh sebelum Peraturan KPU periode pembukaan Nomor 28 Tahun Rekening Khusus 2014. Dana Kampanye
CAKUPAN LAPORAN
Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 99 ayat (1) Tim Kampanye tingkat dan ayat (2)
PATUH, Laporan Rekening Khusus sudah mencantumkan sumber perolehan saldo awal yang berasal dari sumbangan partai politik atau gabungan partai politik dan sumbangan perseorangan.
PATUH, Laporan
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
PENERIMAAN DANA KAMPANYE
nasional, provinsi, Undang-Undang dan/atau kabupaten/ Nomor 42 Tahun kota 2008; wajib membuat Laporan Penerimaan Dana b) Pasal 17 ayat (1), Kampanye yang ayat (2), ayat (3) dilaporkan mencakup: dan ayat (6) dan ayat (6A) a) informasi daftar penyumbang; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun b) jumlah penerimaan 2014 Dana Kampanye sebagaimana berupa uang, barang telah diubah dan/atau jasa 1 (satu) dengan hari sebelum dimulai Peraturan KPU kampanye dan 1 Nomor 28 Tahun (satu) hari setelah 2014. berakhirnya kampanye; c) Lampiran II pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.
Penerimaan Dana Kampanye telah mencakup informasi daftar penyumbang.