Ir. VENCE SAMUEL TUMANAN

LAPORAN LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI AKUNTAN INDEPENDEN DAN AUDIT KEPATUHAN TERHADAP LAPORAN DAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LAPORAN PENERIMAAN DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA Ir. VENCE SAMUEL TUMANAN DAN TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL TAHUN2013 2014– 17 April 2014 Periode 31 Agustus

Nomor : AUP – 5200/ER.IX/C/2014 Tanggal : 3 September 2014

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

A.

UMUM

1.

Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari KPU.

Pada tanggal 20 Juli 2014 KAP menerima laporan dan dokumen sebagai berikut : 1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye. 2. Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari pihak lain. 3. Surat pernyataan penyumbang perseorangan. 4. Surat pernyataan penyumbang Badan Usaha. 5. Daftar Penggunaan Kampanye

Aktivitas Dana

6. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye 7. Daftar Saldo Kampanye 8. Daftar Penerimaan kampanye 9. Surat

Dana Laporan Dana

Pernyataan

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/KETERANGAN 5 Tanggung Jawab 10. Hanya Bukti-bukti transaksi penerimaan 11. Asersi pasangan calon dan/atau tim kampanye tingkat nasional tentang Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye 12. Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I 13. Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II 14. Tanda Terima Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye 15. Fotokopi Rekening Khusus Dana Kampanye 16. Surat keterangan data pengelola rekening.

Bukti transaksi pengeluaran telah diserahkan langsung kepada auditor pada tanggal 24 Juli 2014 dikirim via paket berupa bukti sumbangan jasa Partai Pendukung sebanyak 3 ordner dan pada tanggal 8 Agustus 2014 untuk buktibukti pengeluaran transaksi yang dibayar melalui Rekening

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 Dana Kampanye sebanyak 1 Ordner

2.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi Penerimaan dan Penggunaan dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan Penggunaan dana kampanye); 2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi; 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam RKDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.

Nasional

Dalam Rekening Khusus Dana Kampanye terdapat 55.512 transaksi sehingga dipilih 11.112 transaksi. Terdapat transaksi penerimaan pada tanggal 7 Juli 2014 pada Bank BCA berupa (1) sumbangan melalui transfer ebanking atas nama Bonaventura Eddy sebesar Rp 10.000.000; (2) Sumbangan melalui transfer e-banking atas nama Elasa Noviani sebesar Rp 5.000.000; dan (3) sumbangan melalui transfer e-banking atas nama Stephen Wahyudi Sa. sebesar Rp 4.000.000 tidak tercatat pada LPPDK. Menurut tanggapan Tim Kampanye Nasional, Beberapa penerimaan diatas yang melalui Bank BCA telah tercatat pada LPPDK diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Penerimaan dari Sdr. Bonaventura Eddy ditransfer pada tanggal 4 Juli 2014 (Jum’at) dan tercantum dalam LPPDK (DKPP6 pada baris 20.790)

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 2. Penerimaan dari Sdr. Elasa Noviani ditransfer pada tanggal 5 Juli 2014 (Sabtu) dan telah tercantum dalam LPPDK (DKPP6 pada baris 21.224) 3. Penerimaan dari Sdr. Stephen Wahyudi Santoso ditransfer tanggal 5 Juli 2014 dan telah tercantum dalam LPPDK (DKPP6 pada baris 20.397) 4. Ketiga transfer tersebut merupakan sumbangan sebelum tanggal penutupan RKDK tetapi karena dilakukan pada hari jum’at dan sabtu, Bank BCA mencantumkan di RKDK pada tanggal 7 Juli 2014. Penerimaan – penerimaan tersebut sah sebagai peneriman pada periode yang diperbolehkan. Bank BCA telah mengirimkan surat penjelasan mengenai sistem online mereka yang menyebabkan transaksitransaksi tersebut baru dicantumkan di RKDK pada hari Senin, 7 Juli 2014.

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 Terdapat transaksi penerimaan pada tanggal 7 Juli 2014 pada Bank BRI berupa sumbangan atas nama Yanto yang ditransfer melalui rekening BCA sebesar Rp 3.000.000 tidak tercatat pada LPPDK. Tim Kampanye telah berusaha memberitahukan kepada masyarakat melalui media iklan pada koran kompas pada bulan Juli yang menerangkan bahwa rekening gotong royong ditutup pada tanggal 5 Juli 2014. Tim Kampanye Nasional juga telah melakukan permohonan penutupan Rekening Khusus Dana kampanye pada Bank BRI melalui surat no : 19/BHR/TKN/JKWJK/VII/201 4 pada tanggal 3 Juli 2014, namun penerimaan tersebut tetap terjadi setelah periode yang diperbolehkan karena kesalahan teknik bank. Berdasarkan Surat Keterangan pada tanggal 27 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Neni Budi Astuti selaku Pgs. Pemimpin Cabang BRI KC Jakarta Mall Ambassador, Bank BRI telah memperbaiki dengan mengembalikan sumbangan kepada yang bersangkutan.

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 Terdapat transaksi penerimaan pada tanggal 9 Juli 2014 pada Bank Mandiri yaitu sumbangan berupa transfer ATM dari Titing Nurbaiti Juniar Siad. sebesar Rp 700.000 tidak tercatat pada LPPDK. Tim Kampanye telah berusaha memberitahukan kepada masyarakat melalui media iklan pada koran kompas pada bulan Juli yang menerangkan bahwa rekening gotong royong ditutup pada tanggal 5 Juli 2014. namun penerimaan tersebut tetap terjadi setelah periode yang diperbolehkan karena kesalahan teknik bank. Berdasarkan Surat Keterangan no: 5.Br.JMK/365/VIII/2014 pada tanggal 26 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Untung Arifin selaku Kepala Cabang Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan, Bank Mandiri telah memperbaiki dengan mengembalikan sumbangan kepada yang bersangkutan.

B.

REKENING DANA KAMPANYE

3.

Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Tingkat Nasional serta Tim Kampanye tingkat provinsi

Rekening Khusus Kampanye dibuka pada BCA tanggal 30 Mei Bank BRI tanggal 23 Mei

Dana Bank 2014, 2014,

NO.


1

4.

2

5

dan/atau Tim Kampanye tingkat dengan mencantumkan status Kabupaten/Kota bank tersebut dalam temuan. a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Pasangan Calon, dengan mencantumkan dalam temuan nama Pasangan Calon dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. apabila Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh : 1) Pasangan Pasangan Calon yang bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional;

dan Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2014

2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota. C. 5.

TEMUAN/KETERANGAN

RKDK pada Bank BCA atas nama Joko Widodo HM Jusuf Kalla RKDK pada Bank BRI atas nama Joko Widodo / Jusuf Kalla RKDK pada Bank Mandiri atas nama Joko Widodo / Jusuf Kalla Nama Pasangan Calon dan Tim kampanye adalah Pasangan Calon Joko Widodo dan Jusuf Kalla

PENERIMAAN DANA KAMPANYE kesesuaian klasifikasi sumber a) Periksa penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihakpihak berikut: 1) Pasangan Calon yang bersangkutan; 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non

Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye telah memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut. Telah dilakukan penelusuran atas keberadaan surat pernyataan penyumbang pihak perseorangan, kelompok, badan usaha. Seluruh transaksi penerimaan Perusahaan telah dilengkapi surat pernyataan penyumbang perusahaan. Dari transaksi sumbangan perorangan yang dijadikan

NO.


1

2 pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.

TEMUAN/KETERANGAN 5 sampling, terdapat 189 penerimaan sumbangan perseorangan yang dilengkapi dengan surat pernyataan. Menurut Tim Kampanye Nasional, dengan dibuka dan diumumkannya rekening dana kampanye kepada publik oleh pasangan calon, maka penyumbang perorangan melakukan setoran langsung ke RKDK sehingga tidak semua penerimaan sumbangan perorangan dilengkapi dengan surat pernyataan sumbangan perorangan. Pasangan calon dan pelaksana kampanye telah meminta bank pengelola RKDK untuk memberikan identitas penyumbang namun karena bank harus mematuhi UU Perbankan yang menjamin kerahasiaan nasabah, dan kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan KPU No.17 tahun 2014 yang bersifat teknis, maka permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Bank. Masing masing Bank pengelola RKDK (yaitu Bank Mandiri,

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 Bank BRI dan Bank BCA) telah mengeluarkan daftar sumbangan perorangan dalam format DKPP-2 dan memberikan pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh identitas nasabah mereka yang terdapat pada Daftar Penerimaan Sumbangan Yang Berasal dari Pihak Lain tersimpan di Bank meskipun data-data tersebut tidak bisa diberikan kepada pasangan calon dan pelaksana kampanye karena menyangkut kerahasiaan nasabah bank. Tim Kampanye Nasional juga telah berupaya mengumpulkan informasi penyumbang (Surat Pernyataan penyumbang dan KTP) perseorangan melalui media iklan pada beberapa media cetak pada 1 surat kabar Nasional dan 11 surat kabar Lokal pada tanggal 27 Juni 2014 dan bulan Juli 2014.

6.

keakurasian matematis a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali

Perhitungan kembali dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Telah Akurat.

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5

atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan laporkan dalam temuan. 7

matematis,

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

Dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye: Klasifikasi penyumbang pasangan calon sebesar Rp 6.000.000.000 Klasifikasi penyumbang Partai Politik / Gabungan Partai politik sebesar Rp 200.528.657.775 Klasifikasi penyumbang Perseorangan sebesar Rp 42.744.462.048 Klasifikasi penyumbang kelompok sebesar Rp 0 Klasifikasi penyumbang badan usaha sebesar Rp 63.100.000.000 Sedangkan pada Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye: Klasifikasi penyumbang pasangan calon sebesar Rp 6.000.000.000 Klasifikasi penyumbang Partai Politik / Gabungan Partai politik sebesar Rp 200.528.657.775 Klasifikasi penyumbang Perseorangan sebesar Rp 42.744.462.048 Klasifikasi penyumbang

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 kelompok sebesar Rp 0 Klasifikasi penyumbang badan usaha sebesar Rp 63.100.000.000

8

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.

Sehinggga tidak terdapat perbedaan antara penerimaan yang tercatat di Daftar Laporan Penerimaan Dana kampanye dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tidak semua sumbangan mencantumkan identitas penyumbang pada RKDK dan DPPLK, namum masing masing Bank (BRI, BCA, Mandiri) telah melakukan verifikasi atas akumulasi sumbangan setiap penyumbang dan menyatakan tidak menemukan adanya akumulasi sumbangan yang melebihi batasan maksimum sumbangan. Berikut ini rangkuman verifikasi ketiga Bank tersebut di atas untuk akumulasi sumbangan perorangan, antara lain: 1. Melinda Aksa dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 1.000.000.000. Dan berdasarkan surat keterangan dari Bank BRI dan Mandiri menerangkan

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 bahwa Bank tidak menemukan penerimaan sumbangan atas nama Melinda Aksa melalui Bank BRI dan Mandiri 2. Munafri Arifuddin dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 1.000.000.000. Dan berdasarkan surat keterangan dari Bank BRI dan Mandiri menerangkan bahwa Bank tidak menemukan penerimaan sumbangan atas nama Melinda Aksa melalui Bank BRI dan Mandiri. 3. Eko Prastowo dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 500.000.000 4. Nanang Supriyanto dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 500.000.000 5. Safran Yusri dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 500.000.000 6. Danang Hery P dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 500.000.000 7. Sigfried Cornelis S dengan

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 500.000.000 8. Syamsul Arifin dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 500.000.000 9. Muki Day dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 500.000.000 10. Suardi Madama dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 500.000.000 11. Dirjo Santoso dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 500.000.000 12. Kelvin Halim dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 300.000.000 13. Benny Subianto dengan akumulasi sumbangan pada Bank Mandiri sebesar Rp 300.000.000 14. Heri Bertus Benny Sudrata dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 250.000.000 15. M. Ismawan Basorie dengan akumulasi sumbangan pada Bank Mandiri sebesar Rp

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 250.000.000 16. Suwarno Moh. Serad dengan akumulasi sumbangan pada Bank Mandiri sebesar Rp 250.000.000 17. FR. Hesti Femi dengan akumulasi sumbangan pada Bank Mandiri sebesar Rp 200.000.000 18. Meity Subianto dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 200.000.000 19. Novi Indrawati dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 200.000.000 20. Antonny dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 100.000.000 21. Yen Chin Min dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 100.000.000 22. Toto Silaban dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 90.000.000 23. Rizal dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 90.000.000

NO. 1 9


TEMUAN/KETERANGAN

2

5

a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.

Tidak semua transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye mencantumkan identitas penyumbang dan dipilih 11.775 untuk dilakukan pengujian.

b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

Sumbangan Perseorangan: Terdapat 189 penerimaan sumbangan perseorangan yang dilengkapi surat pernyataan dan 101 diantaranya dengan dilengkapi dengan KTP dan telah patuh terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan. Sumbangan Badan Usaha: Terdapat sumbangan dari PT. Ultra Prima Abadi sebesar Rp 5.000.000.000, berdasarkan Akta Notaris no : 192 tanggal 25 Juli 2013 oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H di Jakarta menyebutkan bahwa bahwa terdapat pemegang saham yang berkedudukan diluar negeri yaitu 1. RibbonTree Pte.Ltd berkedudukan di 165 Bukit Merah Central #053679, Singapore 150165 sejumlah 110.770.680 lembar saham dengan persentase kepemilikan sebesar 24,15%;

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 2. Foothold Holdings Pte. Ltd berkedudukan di 1 Raffles link #05-02, Singapore 039303 sejumlah 44.824.156 lembar saham denga persentase kepemilikan sebesar 9,78%; 3. Kinglion Investment Holdings Limited berkedudukan di Baeufort House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Island sejumlah 9.840.000 dengan persentase kepemilikan sebesar 2,15%. dan Sumbangan dari PT Semen Bosowa Indonesia sebesar Rp 5.000.000.000, berdasarkan Akta Notaris no : 42 tanggal 27 Desember 2012 oleh Notaris Karin Christina Basoeki, SH di jakarta menyebutkan bahwa bahwa terdapat pemegang saham yang berkedudukan diluar negeri yaitu Cement Trading International, suatu badan hukum yang tunduk dan didirikan berdasarkan hukum Cayman Island, Berkantor di Governor’s Square, West Bay Road, Po Box 1982, Grand Cayman KY-1-1104 yang memiliki 55.000 lembar saham dengan persentasi kepemilikan sebesar 12,5 %

NO.


TEMUAN/KETERANGAN

1

2

5

10.

a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara :

Terdapat 58.875 transaksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, sehingga dipilih 11.775 untuk dilakukan pengujian.

1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye 2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b) melakukan prosedur di bawah transaksi yang dipilih tersebut:

ini

atas

1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang

Keberadaan Surat Penyataan dan Identitas Penyumbang : Terdapat 17 penerimaan sumbangan perusahaan yang dilengkapi dengan surat pernyataan dan identitas, terdapat 189 penerimaan sumbangan perseorangan yang dilengkapi dengan surat pernyataan, 101 diantaranya dilengkapi dengan KTP. Selebihnya tidak dilengkapi dengan surat pernyataan sumbangan perseorangan dan KTP. Menurut Tim Kampanye Nasional, Dengan dibuka dan diumumkannya rekening dana kampanye kepada publik oleh pasangan calon, maka penyumbang perorangan melakukan setoran langsung ke RKDK sehingga tidak semua penerimaan sumbangan perorangan dapat disajikan identitasnya pada daftar penyumbang.

NO.


1

2 sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku)

TEMUAN/KETERANGAN 5 Pasangan calon dan Tim Kampanye Nasional telah meminta bank pengelola RKDK untuk memberikan identitas penyumbang namun karena bank harus mematuhi UU Perbankan yang menjamin kerahasiaan nasabah, dan kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan KPU No.17 tahun 2014 yang bersifat teknis, maka permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Bank. Masing masing Bank pengelola RKDK (yaitu Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BCA) telah mengeluarkan daftar sumbangan perorangan dalam format DKPP-2 dan memberikan pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh identitas nasabah mereka yang terdapat pada Daftar Penerimaan Sumbangan Yang Berasal dari Pihak Lain tersimpan di Bank meskipun data-data tersebut tidak bisa diberikan kepada pasangan calon dan pelaksana kampanye karena menyangkut kerahasiaan nasabah bank. Surat Pernyataan masing masing Bank adalah sebagai berikut:

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

TEMUAN/KETERANGAN 5 (1)Bank BRI (No Surat : B.980/KC-V/FO/07/2014), (2) Bank Mandiri (No surat: 5.Br.JMK/321/2014) dan (3) Bank BCA (0948/KNG/07/2014) TKN telah mengirimkan surat no : 028/BHR/TKN/JKWJK/VII/20 14 Keberadaan pada RKDK : Terdapat 1013 transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang tidak dapat ditelusuri pada Rekening Khusus Dana Kampanye. Menurut Tim Kampanye hal tersebut dikarenakan banyaknya transaksi penerimaan yang di transfer langsung dari masyarakat ke rekening dana kampanye, maka laporan disusun berdasarkan rekening koran elektronik yang diberikan oleh Bank. Terjadi kesalahan dalam pengolahan data ketika menggabungkan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari ketiga bank, maka terjadilah duplikasi daftar penyumbang dari

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN

2

5

l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.

perseorangan, tetapi tidak mempengaruhi jumlah penyumbang. Tim Kampanye telah merevisi Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tersebut dan telah menyerahkannya kepada Auditor KPU pada tanggal 22 Agustus 2014. Setelah dipelajari oleh auditor revisi laporan tersebut telah dapat ditelusuri pada RKDK karena pada dasarnya Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye disusun berdasarkan Rekening Khusus Dana Kampanye.

m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.

Konfirmasi Penyumbang : Terdapat Sumbangan Perseorangan dari Yanis Jonathan dengan alamat Jl. Sentra Indah 11/8 Bandung Jawa Barat sebesar Rp 125.000.000 namun hasil konfirmasi sebesar Rp 175.000.000. Menurut Tim Kampanye Nasional, Hasil konfirmasi tersebut adalah benar. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan kesalahan pada saat pengiriman konfirmasi karena belum menjumlahkan 2 surat pernyataan dari Yanis Jonathan dengan nilai

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 sumbangan Rp. 50.000.000,-.

sebesar

Terdapat Sumbangan Perseorangan dari Warno dengan alamat Menara Kadin lt. 23 HR. Rasuna Said ,Jakarta, sebesar Rp 10.000.000 namun hasil konfirmasi sebesar Rp 25.000.000. Menurut hasil konfirmasi tersebut, sumbangan diserahkan melalui Bank Mandiri pada tanggal 3 Juni 2014 dan melalui Bank BRI tanggal 5 Juni 2014. Sumbangan tersebut telah ditelusuri ke Rekening Khusus Dana Kampanye. Perbedaan tersebut terjadi karena Sdr. Warno belum menyerahkan tambahan Surat Pernyataan Penyumbang atas sumbangan sebesar Rp.15.000.000,kepada Tim Kampanye Nasional. Kemudian Tim Kampanye memberikan Surat Pernyataan penyumbang sebesar Rp 15.000.000 atas nama Warno.

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 Kami telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang dengan nilai sumbangan sebesar Rp 250.000.000 kepada Heri Bertus Beni dengan alamat Jl. KS. Tubun II/8, Jakarta via pos namun surat konfirmasi yang kami kirimkan tersebut kembali ke kami dikarenakan nama penyumbang tidak dikenal. Setelah ditelusuri ke Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, ditemukan sumbangan sebesar Rp 250.000.000 atas nama Heri Bertus Benny Sudrata yang dapat ditelusuri ke RKDK pada Bank BCA. Kami telah melakukan konfirmasi ulang tgl 26 Agustus 2014 melalui no telepon Bapak Heri Bertus Benny Sudrata (0816132XXXX) berdasarkan data yang diberikan oleh Tim kampanye Nasional dan yang bersangkutan membenarkan sumbangan tersebut. Kami telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang dengan nilai sumbangan sebesar Rp 7.500.000 kepada Inggrit Saridanti Halim dengan alamat Bogor Baru A2/12,

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 Bogor 16152 Jawa Barat via pos namun surat konfirmasi yang kami kirimkan tersebut kembali ke kami dikarenakan rumah kosong. Setelah ditelusuri ke Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, ditemukan sumbangan sebesar Rp 7.500.000 atas nama Inggrit Saridanti Salim dan sumbangan sebesar Rp 10.000.000 atas nama Inggrit Saridanti. Auditor telah menghubungi No telepon pada tanggal 29 Agustus 2014 dan 1 September 2014 yang tercantum pada Surat Pernyataan Penyumbang (0251-832XXXX) namun belum berhasil mendapatkan tanggapan. Kami telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang dengan nilai sumbangan sebesar Rp 25.000.000 kepada Basuki Waluyo dengan alamat Jl Palmerah Utara IV/83 Jakarta via pos namun surat konfirmasi yang kami kirimkan tersebut kembali ke kami dikarenakan alamat tidak lengkap. Setelah ditelusuri ke Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 Kampanye, hanya ditemukan sumbangan sebesar Rp 5.000.000 atas nama Basuki Waluyo. Kami telah melakukan konfirmasi ulang via telepon 0812935XXXX pada tanggal 28 Agustus 2014 kepada Bapak Basuki Waluyo, Hasil konfirmasi ulang menerangkan bahwa Bapak Basuki Waluyo menyumbang beberapa kali sehingga total sumbangan sebesar Rp 75.000.000 dan kami telah menerima 5 surat pernyataan penyumbang atas nama Basuki Waluyo dengan total sumbangan sebesar 75.000.000. Kami telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang dengan nilai sumbangan sebesar Rp 50.000.000 kepada Elvi Kurniawan dengan alamat Jl Mangga Besar VI Sel/37 Jakarta via pos namun surat konfirmasi yang kami kirimkan tersebut kembali ke kami dikarenakan pindah. Setelah ditelusuri ke Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, kami tidak dapat menemukan sumbangan atas nama Elvi Kurniawan. Tim Kampanye

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 telah menghubungi Elvi Kurniawan melalui no telepon 021-4585XXXX dan diperoleh penjelasan sebagai berikut: bahwa alamat rumah telah pindah ke Sunter Nirwana Asri Tahap 3, Blok F8, dan membenarkan sumbangan sebesar Rp 50.000.000 dalam bentuk setoran tunai ke BCA tanggal 23 Juni 2014 atas nama Elvi K (rekening koran). Dari data elektronis yang kami peroleh dari Bank BCA, Elvi Kurniawan menyumbang dengan menggunakan rekening a.n Kawarudin Kurniawan untuk menghemat biaya transaksi. Kami telah menghubungi via telepon 0214585XXXX pada tanggal 29 Agustus 2014 untuk melakukan konfirmasi ulang. Pada saat melakukan konfirmasi ulang, saat melakukan konfirmasi ulang, kami mendapat keterangan dari anggota keluarga ybs. yang menerangkan bahwa Ibu Elvi Kurniawan menyumbang sebesar Rp 50.000.000,-

Kami telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 dengan nilai sumbangan sebesar Rp 20.000.000 kepada Erlienawati dengan alamat Purwosari wijilan Gg. IV, Kudus , Jawa Tengah via pos namun surat konfirmasi yang kami kirimkan tersebut kembali ke kami dikarenakan alamat tidak lengkap. Setelah ditelusuri ke Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, terdapat sumbangan sebesar Rp 45.000.000 pada tanggal 19 Juni 2014. Kami telah melakukan konfirmasi ulang dengan menghubungi via telepon 081183XXXX pada tanggal 29 Agustus 2014, Hasil konfirmasi tersebut menerangkan bahwa Ibu Erlienawaty telah menyumbang kepada pasangan Jokowi JK sebesar Rp 100.000.000. Menurut keterangan Tim Kampanye, Sdr. Erlienawaty melakukan sumbangan sebesar Rp 100.000.000 yang ditransfer ke 3 bank yaitu: BRI 13 Juni 2014 sebesar Rp 20.000.000; Mandiri, 17 Juni 2014 sebesar Rp 35.000.000; dan BCA, 17 Juni 2014 sebesar Rp 45.000.0000. Ketiga setoran tersebut didukung dengan 3

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 Surat pernyataan penyumbang dan dapat ditelusuri ke DKPP2 dan RKDK. Kami telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang dengan nilai sumbangan sebesar Rp 60.000.000 kepada Hasanuddin dengan alamat Jl Kebagusan Besar II No 40 Jakarta Selatan via pos namun surat konfirmasi yang kami kirimkan tersebut kembali ke kami dikarenakan alamat tidak lengkap. Setelah ditelusuri ke Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, ditemukan sumbangan sebesar Rp 1.000. atas nama Hasanuddin tanggal 5 Juni 2014 dan sumbangan sebesar Rp 50.000 atas nama Hasanuddin sebanyak 2 transaksi pada tanggal 30 Mei 2014 dan sumbangan sebesar Rp 45.000.000 pada tanggal 6 Juni 2014. Menurut Tim Kampanye, Bapak Hasanuddin bisa dihubungi melalui No. HP 0812931XXXX atau alamat kantor Menara karya lantai 16, Jakarta Pusat. Setelah kami mengirimkan konfirmasi ulang ke alamat kantor Menara karya lantai 16, Jakarta Pusat

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 tgl 27 Agustus 2014, hasil konfirmasi ulang tersebut adalah Bapak Hasanuddin menyumbang sebesar Rp 60.000.000 dalam bentuk setoran tunai. Kami telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang dengan nilai sumbangan sebesar Rp 80.000.000 kepada Andry Yusdy dengan alamat Cililitan Jati Rt/Rw 06/07 Kramat Jati Jakarta Timur via pos namun surat konfirmasi yang kami kirimkan tersebut kembali ke kami dikarenakan tidak dikenal. Setelah ditelusuri ke Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, sumbangan atas nama Andry Yusdy tidak ditemukan. Menurut Tim Kampanye, Alamat yang benar adalah Cililitan kecil RT/RW : 006/007, Kramat Jati – Jakarta Timur. Setelah kami mengirimkan konfirmasi ulang ke alamat kantor Menara karya lantai 16, tgl 27 Agustus 2014, hasil konfirmasi ulang tersebut adalah Bapak Andry Yusdy menyumbang sebesar Rp 80.000.000 dalam bentuk setoran tunai.

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 Kami telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang dengan nilai sumbangan sebesar Rp 32.500.000 kepada Ichwan Hartanto dengan alamat Jl H. Sainin C-18 Jakarta via pos namun surat konfirmasi yang kami kirimkan tersebut kembali ke kami dikarenakan Alamat tidak jelas. Setelah ditelusuri ke Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, terdapat sumbangan 9 transaksi penerimaan dengan total sumbangan sebesar Rp 105.000.000. Kami telah melakukan konfirmasi ulang pada tanggal 29 Agustus 2014 dan 1 September 2014 dengan menghubungi via telepon 021532XXXX, namun Bapak Ichwan belum memberikan informasi atas nilai sumbangan yang diberikan dikarenakan beliau tidak ada di rumah. Menurut Tim Kampanye, alamat yang benar adalah Jl. H. Sainin no. C-18, depan perumahan Kijang Kencana, Kemanggisan, Jakarta. Dan tim Kampanye juga menerangkan total sumbangan yang diberikan oleh Ichwan Hartanto adalah sebesar Rp 105.000.000

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 sesuai dengan jumlah sumbangan menurut Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Selain itu, kami telah menerima 9 surat pernyataan penyumbang dengan total keseluruhan sumbangan sebesar Rp 105.000.000. Kami telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang dengan nilai sumbangan sebesar Rp 60.000.000 kepada Andrias Dono Andrianto dengan alamat Jl Bukit Kencana Blok EE-7 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi via pos namun surat konfirmasi yang kami kirimkan tersebut kembali ke kami dikarenakan pindah. Setelah ditelusuri ke Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, terdapat sumbangan sebesar Rp 60.000.000 pada tanggal 4 Juni 2014. Kami telah melakukan konfirmasi ulang pada tanggal 29 Agustus 2014 dengan menghubungi via telepon 0815810XXXX, Hasil konfirmasi menerangkan bahwa Bapak Andrias Dono menyumbang sebesar Rp 60.000.000 melalui Bank BCA

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 pada tanggal 3 atau 4 Juni 2014. Setelah ditelusuri pada RKDK, terdapat penerimaan sumbangan sebesar Rp 60.000.000 pada tanggal 4 Juni 2014.

Kami telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang dengan nilai sumbangan sebesar Rp 25.000.000 kepada Cendrayani Sunarja dengan alamat Jl. H. Sainin No.C18 Jakarta via pos namun surat konfirmasi yang kami kirimkan tersebut kembali ke kami dikarenakan alamat tidak jelas. Setelah ditelusuri ke Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, terdapat sumbangan sebesar atas nama Cendrayani Sunarya sebesar total Rp.75.000.000,- yang terdiri dari 7 transaksi masing masing 6 setoran @Rp.10.000.000,dan 1 setoran Rp.15.000.000,-. Kami telah menerima 7 surat pernyataan penyumbang dengan total sumbangan sebesar Rp 75.000.000. Kami telah melakukan konfirmasi ulang pada tanggal 29 Agustus 2014 dan 1 September 2014

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 dengan menghubungi via telepon 021-532XXXX, namun Ibu Cendrayani belum memberikan informasi atas nilai sumbangan yang diberikan. Kami telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang dengan nilai sumbangan sebesar Rp 90.000.000 kepada Muhammad Ghazali Yamin dengan alamat Kebagusan Dalam IV Rt 10 Rw 04 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan via pos namun surat konfirmasi yang kami kirimkan tersebut kembali ke kami dikarenakan alamat kurang lengkap. Setelah ditelusuri ke Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, terdapat sumbangan dana kampanye sebesar Rp 90.000.000 atas nama Mohammad Ghazali Yamin. Setelah kami mengirimkan konfirmasi ulang ke alamat kantor Menara karya lantai 16, Jakarta Pusat tgl 27 Agustus 2014, hasil konfirmasi ulang Menerangkan Bapak Muhammad Ghazali Yamin menyumbang sebesar Rp 90.000.000 dalam setoran

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN

2

5 tunai. Kami telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang dengan nilai sumbangan sebesar Rp 2.000.000 kepada Toni Basoeki Budi Dwi S. dengan alamat Emerald View Blok EV No 2 RT 04 RW 04 Kel Parigi kec pondok Aren Tangerang Selatan Jawa Barat via pos namun surat konfirmasi yang kami kirimkan tersebut kembali ke kami dikarenakan tidak jelas. Setelah ditelusuri ke Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, terdapat sumbangan sebesar Rp 2.000.000 atas nama S. Tony Basoeki Boedy Dwi. Dan kami melakukan konfirmasi ulang via telepon 0812100XXXX kepada Bapak Tony Basoeki, hasil konfirmasi ulang tersebut menerangkan bahwa beliau menyumbang sebesar Rp 2.000.000 pada tanggal 3 Juni 2014 melalui Bank BCA. Kami telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang dengan nilai sumbangan sebesar Rp 50.000.000 kepada Go Kiong Hwoo (Kelvin Go)

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 dengan alamat Jl. Pangandaran II No 20 Ancol Barat Jakarta Utara via pos namun surat konfirmasi yang kami kirimkan tersebut kembali ke kami dikarenakan rumah kosan. Setelah ditelusuri ke Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, terdapat sumbangan sebesar Rp 50.000.000 atas nama Go Kiong Hwoo (Kelvin Go) pada tanggal 25 Juni 2014. Menurut Tim Kampanye, Kelvin Go dapat dihubungi via telepon 021-2555XXXX atau alamat kantor Gd. The East lt. 17, Kav. E 3.2 No.1 Jakarta Selatan. Kami telah menghubungi no telp. 0212555XXXX pada tanggal 28 Agusutus 2014, namun kami tidak dapat berbicara langsung dengan Bapak Kelvin Go dikarenakan sudah beberapa hari tidak di kantor. Kami hanya bisa berbicara dengan Bu Katrin (staff Bapak Kelvin Go). Menurut Bu Katrin, Bapak Kelvin Go menyumbang pada tanggal 24 juni 2014 dengan kliring pada Bank BCA sebesar Rp 50.000.000,-

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 Kami telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang dengan nilai sumbangan sebesar Rp 10.000.000 kepada Tania Meladi dengan alamat Jl. Kecapi Mas IV 010/01, Kalijaga, Marjamukti, Cirebon, Jawa Barat Jakarta via pos namun surat konfirmasi yang kami kirimkan tersebut kembali ke kami dikarenakan penerima tidak dikenal. Setelah ditelusuri ke Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, ditemukan 10 transaksi sumbangan masing masing sebesar Rp 100.000. atas nama Tania Meladi pada tanggal 4 Juni 2014 dan 10 transaksi sumbangan masing masing sebesar Rp 1.000.000 atas nama Tania Meladi pada tanggal 30 Juni 2014. Kami telah melakukan konfirmasi ulang melalui via telepon no 08128928XXXX pada tanggal 1 dan 2 September 2014 , namun tidak ada respon dikarenakan telepon sedang tidak aktif atau di luar jangkauan.

NO.


1

2

TEMUAN/KETERANGAN 5 Kami telah mengirimkan surat konfirmasi penyumbang dengan nilai sumbangan sebesar Rp 80.000.000 kepada Djunijanto dengan alamat Jl. Subur Rt 010/05 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan via pos namun surat konfirmasi yang kami kirimkan tersebut kembali ke kami dikarenakan alamat kurang lengkap. Setelah ditelusuri ke Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, terdapat sumbangan sebesar Rp 80.000.000 pada tanggal 4 Juni 2014. Setelah kami mengirimkan konfirmasi ulang ke alamat kantor Menara karya lantai 16, Jakarta Pusat tgl 27 Agustus 2014, hasil konfirmasi ulang tersebut adalah Bapak Djunijanto menyumbang sebesar Rp 80.000.000 dalam setoran tunai.

D. 11.

PENGGUNAAN DANA KAMPANYE a)

Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk Penggunaan dalam Daftar Aktivitas dan Penggunaan Dana Kampanye (“DAPDK”) Pasangan Calon dan Tim kampanye catatan sebagai pendukung LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk Penggunaan Dana

Klasifikasi penggunaan: Terdapat 100 bentuk aktivitas yang terdiri dari 94 bentuk aktivitas yang diklasifikasikan sebagai Penggunaan Operasi, 3 bentuk aktivitas yang

NO.


1

2

TEMUAN/KETERANGAN 5

Kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye memperlihatkan dengan bentuk Penggunaan (kas dan bukan kas) dan klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan. b)

diklasifikasikan sebagai Penggunaan Modal, dan 3 bentuk aktivitas yang diklasifikasikan sebagai Penggunaan lain-lain. 97 bentuk aktivitas telah Jika DAPDK Pasangan Calon dan Tim diklasifikasikan sesuai dengan Kampanye dan atau LPPDK Pasangan Calon ketentuan. Sedangkan 3 dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan bentuk aktivitas yang klasifikasi Penggunaan tersebut atau berbeda diklasifikasikan sebagai dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam penggunaan lain-lain tidak DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye sesuai dengan ketentuan. berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye, Menurut Tim Kampanye laporkan dalam temuan. nasional, Terjadi kesalahan penempatan kolom atas 3 transaksi “Kegiatan Lain yang tidak dilarang” yang seharusnya dicantumkan pada kolom Pengeluaran Operasional. Kesalahan ini sudah diperbaiki dengan mengirimkan revisi DKPP-1

Bentuk penggunaan : Terdapat 100 bentuk aktivitas yang terdiri dari 95 bentuk aktivitas dalam bentuk kas, 5 bentuk aktivitas dalam bentuk non kas. 95 bentuk aktivitas dalam bentuk kas telah sesuai dengan bentuk penggunaan yang diatur oleh ketentuan. Sedangkan 5 bentuk aktivitas non kas telah sesuai dengan

NO.


1

12.

13.

2

a)

Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

b)

Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

a)

Bandingkan jumlah Penggunaan menurut klasifikasi Penggunaan antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

b)

Laporkan perbandingan jumlah penggunaan tersebut dalam temuan.

c)

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

TEMUAN/KETERANGAN 5 bentuk penggunaan yang diatur oleh ketentuan. Perhitungan kembali dalam Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye secara keseluruahan telah akurat. Namun jika dihitung secara klasifikasi penggunaan, maka untuk transaksi-transaksi yang diklasifikasikan sebagai penggunaan operasi tidak akurat. Setelah dilakukan perhitungan kembali untuk penggunaan operasi adalah sebesar Rp 311.346.099.825 Dalam Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye (DAPDK) : Penggunaan Operasi sebesar Rp 258.784.374.985 Penggunaan Modal sebesar Rp 383.328.000 Penggunaan lain-lain sebesar Rp 169.950.000 Sedangkan dalam Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK): Penggunaan Operasi sebesar Rp 293.165.047.600

Penggunaan Modal sebesar Rp 383.328.000 Penggunaan lain-lain sebesar Rp 0

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5 Terdapat perbedaan antara jumlah yang tercatat pada DAPDK dengan LPPDK untuk klasifikasi penggunaan operasi. Hal tersebut dikarenakan jumlah penggunaan operasi dalam DAPDK tidak akurat dan juga terjadi kesalahan pada LPPDK yaitu terdapat pengeluaran operasi berupa Rapat Umum sebesar Rp 18.351.002.226 belum dimasukkan dalam LPPDK. Perbedaan pencatatan pada penggunaan lain-lain dikarenakan terjadi kesalahan dalam pengklasifikasian penggunaan lain-lain pada LPPDK. Tim Kampanye Nasional telah memperbaiki LPPDK dan DAPDK dan telah mengirimkan kepada kami pada tanggal 24 Juli 2014.

14.

Tentukan keberadaan dan keakurasian Klasifikasi penggunaan: pencatatan transaksi Penggunaan dalam DAPDK Terdapat 100 bentuk aktivitas dengan cara: yang terdiri dari 94 bentuk a) Memilih 20% dari seluruh jumlah item aktivitas yang diklasifikasikan transaksi Penggunaan secara acak, tetapi sebagai Penggunaan Operasi,

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN

2

5

harus mewakili ketercakupan seluruh jenis Penggunaan (kas dan bukan kas), klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK; b) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus)transaksi; c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut pendukungnya dan ke RKDK.

kebukti

2) Jika terdapat Penggunaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. bukti pendukung yang 3) Berdasarkan diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi;

3 bentuk aktivitas yang diklasifikasikan sebagai Penggunaan Modal, dan 3 bentuk aktivitas yang diklasifikasikan sebagai Penggunaan lain-lain. Bentuk penggunaan : Terdapat 100 bentuk aktivitas yang terdiri dari 95 bentuk aktivitas dalam bentuk kas, 5 bentuk aktivitas dalam bentuk non kas. Terdapat 100 transaksi dalam DAPDK sehinggga penelusuran dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Penggunaan dana dalam bentuk kas sebesar Rp 142.870.717.050 telah terdapat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye. Penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas telah dicatat berdasarkan harga pada saat transaksi penggunaan tersebut dilakukan.

(c) Pihak menerima pembayaran dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi.

Pada

transaksi

pengadaan

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 4) Untuk transaksi Penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai Penggunaan tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi Penggunaan tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat Penggunaan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.

TEMUAN/KETERANGAN 5 Spanduk TC Besar oleh CV. Kharisma Agung Mandiri, Tim Kampanye Nasional mendapatkan diskon sebesar Rp 75.000. Besaran Diskon yang diterima tidak melebihi batasan kewajaran dan batasan nilai sumbangan.

6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E.

SURAT REPRESENTASI DARI PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE KEPADA KAP

15.

Dapatkan Surat Representasi sebagai berikut : b) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KAP. c) Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/ kota yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan

Kami telah menerima Surat Representasi Pasangan Calon dan Tim Kampanye Tingkat Nasional tanggal 27 Agustus 2014.

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 oleh Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota kepada KAP.

TEMUAN/KETERANGAN 5

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

A. 1.

UMUM CAKUPAN LAPORAN

Pasangan Calon dan Tim a) Pasal 100 ayat (1) PATUH Kampanye tingkat nasional Undang-Undang Pada tanggal 20 wajib melaporkan Laporan Nomor 42 Tahun Juli 2014 KAP Penerimaan dan Penggunaan 2008 menerima laporan Dana Kampanye (paling lambat b) Pasal 21 ayat (1) dan dokumen 14 (empat belas) hari sejak Peraturan KPU sebagai berikut : berakhirnya masa kampanye) Nomor 17 Tahun 1. Laporan kepada KPU yang mencakup 2014 sebagaimana Penerimaan laporan sebagai berikut : telah diubah dan a) Laporan Penerimaan dan dengan Peraturan Penggunaan Penggunaan Dana KPU Nomor 28 Dana Kampanye Pasangan Calon Tahun 2014. Kampanye. dan/atau Tim Kampanye c) Lampiran III pada 2. Daftar tingkat nasional. Peraturan KPU Penerimaan b) Laporan Penerimaan dan Nomor 17 Tahun Sumbangan Penggunaan Dana 2014 sebagaimana yang berasal Kampanye Tim Kampanye telah diubah dari pihak lain. tingkat provinsi; dan dengan Peraturan KPU Nomor 28 3. Surat c) Laporan Penerimaan dan pernyataan Tahun 2014. Penggunaan Dana penyumbang Kampanye Tim Kampanye perseorangan. tingkat kabupaten/kota. 4. Surat Dilengkapi dengan Penerimaan pernyataan dan Penggunaan Dana penyumbang Kampanye Badan Usaha. 1) Model DKPP1-LPPDK;

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

2) Model DKPP2-LPPDK; 3) Lampiran Model DKPP2.APS/DKPP2.AREKSUS/DKPP2.A-LPPDK; 4) Lampiran Model DKPP2.BPS/DKPP2.BREKSUS/DKPP2.B-LPPDK; 5) Lampiran Model DKPP2.CPS/DKPP2.CREKSUS/DKPP2.C-LPPDK 6) Model DKPP3-LPPDK 7) Model DKPP1-REKSUS/ DKPP4-LPPDK 8) Model DKPP5-LPPDK; 9) Model DKPP6-LPPDK; 10) Model DKPP7-LPPDK 11) Copy bukti Tagihan/Utang 12) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Penggunaan. 13) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.

5. Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye 6. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye 7. Daftar Saldo Dana Kampanye 8. Daftar Laporan Penerimaan Dana kampanye 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab 10. Hanya Buktibukti transaksi penerimaan 11. Asersi pasangan calon dan/atau tim kampanye tingkat nasional tentang Laporan Penerimaan dan Penggunaan

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 Dana Kampanye 12. Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I 13. Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II 14. Tanda Terima Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye 15. Fotokopi Rekening Khusus Dana Kampanye 16. Surat keterangan data pengelola rekening.

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 Bukti transaksi pengeluaran telah diserahkan langsung kepada auditor pada tanggal 24 Juli 2014 dikirim via paket berupa bukti sumbangan jasa Partai Pendukung sebanyak 3 ordner dan pada tanggal 8 Agustus 2014 untuk bukti-bukti pengeluaran transaksi yang dibayar melalui Rekening Dana Kampanye Nasional sebanyak 1 Ordner

2.

PERIODE PENCATATA N DAN PELAPORA N

Pasangan Calon dan/atau Tim a) Pasal 97 ayat (4) PATUH, Kampanye tingkat nasional, Undang-Undang Tim Kampanye provinsi, dan/atau kabupaten/ Nomor 42 Tahun Tingkat Nasional kota wajib melakukan 2008; melakukan pencatatan penerimaan dan b) Pasal 12 Peraturan pencatatan Penggunaan Dana Kampanye KPU Nomor 17 penerimaan dan dimulai sejak 3 (tiga) hari Tahun 2014 penggunaan dana setelah ditetapkan sebagai sebagaimana telah kampanye dari Peserta Pemilu dan ditutup 7 diubah dengan tanggal 3 Juni (tujuh) hari sebelum Peraturan KPU 2014 s/d tanggal

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye kepada KAP. B.

Nomor 2014.

28

Tahun 18 Juli 2014,

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILU

3.

RKDKP

Pasangan Calon dan/atau Tim a) Pasal 97 ayat (1) PATUH, Kampanye tingkat nasional, Undang-Undang Penerimaan provinsi, dan/atau kabupaten/ Nomor 42 Tahun berupa uang kota wajib menempatkan Dana 2008; telah ditempatkan Kampanye berupa uang, pada b) Pasal 9 dan Pasal pada Rekening Rekening Khusus Dana 15 ayat (1) Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Peraturan KPU Kampanye dan/atau Tim Kampanye Nomor 17 Tahun tingkat nasional, provinsi, 2014 sebagaimana dan/atau kabupaten/kota pada telah diubah bank dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

4.

BATASAN MAKSIMUM SUMBANGA N

Pasangan Calon dan/atau Tim a) Pasal 96 ayat (1) Kampanye tingkat nasional, dan ayat (2) provinsi, dan/atau kabupaten/ Undang-Undang kota wajib mematuhi jumlah Nomor 42 Tahun penerimaan sumbangan 2008; (mencakup uang, barang, b) Pasal 10 dan Pasal dan/atau jasa yang dapat 41 ayat (2) dinilai dengan uang, termasuk Peraturan KPU hutang dan diskon pembelian Nomor 17 Tahun barang atau jasa yang melebihi sebagaimana telah batas kewajaran transaksi jual diubah dengan beli secara umum) yang Peraturan KPU dilaporkan dalam LPPDK tidak Nomor 28 Tahun boleh melebihi jumlah di bawah 2014.

PATUH, Walaupun tidak semua sumbangan mencantumkan identitas penyumbang pada RKDK dan DPPLK, namum masing masing Bank (BRI, BCA, Mandiri) telah melakukan verifikasi atas akumulasi sumbangan setiap

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

ini; a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

penyumbang dan menyatakan tidak menemukan adanya akumulasi sumbangan yang melebihi batasan maksimum sumbangan. Berikut ini rangkuman verifikasi ketiga Bank tersebut di atas untuk akumulasi sumbangan perorangan, antara lain: 1. Melinda Aksa dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 1.000.000.000. Dan berdasarkan surat keterangan dari Bank BRI dan Mandiri menerangkan bahwa Bank tidak menemukan

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 penerimaan sumbangan atas nama Melinda Aksa melalui Bank BRI dan Mandiri 2. Munafri Arifuddin dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 1.000.000.000. Dan berdasarkan surat keterangan dari Bank BRI dan Mandiri menerangkan bahwa Bank tidak menemukan penerimaan sumbangan atas nama Melinda Aksa melalui Bank BRI dan Mandiri.

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 3. Eko Prastowo dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 500.000.000 4. Nanang Supriyanto dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 500.000.000 5. Safran Yusri dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 500.000.000 6. Danang Hery P dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 500.000.000 7. Sigfried Cornelis dengan akumulasi sumbangan

S

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 pada Bank BRI sebesar Rp 500.000.000 8. Syamsul Arifin dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 500.000.000 9. Muki Day dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 500.000.000 10. Suardi Madama dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 500.000.000 11. Dirjo Santoso dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 500.000.000

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 12. Kelvin Halim dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 300.000.000 13. Benny Subianto dengan akumulasi sumbangan pada Bank Mandiri sebesar Rp 300.000.000 14. Heri Bertus Benny Sudrata dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 250.000.000 15. M. Ismawan Basorie dengan akumulasi sumbangan pada Bank Mandiri sebesar Rp 250.000.000 16. Suwarno Moh. Serad dengan akumulasi sumbangan pada Bank

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 Mandiri sebesar Rp 250.000.000 17. FR. Hesti Femi dengan akumulasi sumbangan pada Bank Mandiri sebesar Rp 200.000.000 18. Meity Subianto dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 200.000.000 19. Novi Indrawati dengan akumulasi sumbangan pada Bank BCA sebesar Rp 200.000.000 20. Antonny dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 100.000.000

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 21. Yen Chin Min dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 100.000.000 22. Toto Silaban dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 90.000.000 23. Rizal dengan akumulasi sumbangan pada Bank BRI sebesar Rp 90.000.000

5.

KETEPATA N WAKTU PELAPORA N KE KPU (LP-1,LP2,setor ke kas negara, lapor ke KPU)

Pasangan Calon dan/atau Tim a) Pasal 98 ayat (2), Kampanye tingkat nasional, Pasal 99 ayat (1) provinsi, dan/atau kabupaten/ dan Pasal 100 ayat kota wajib mematuhi (1) Undang-Undang penyerahan laporan sebagai Nomor 42 Tahun berikut sesuai dengan waktu 2008; yang telah ditetapkan : b) Pasal 13, Pasal 15 a) Penerimaan Sumbangan ayat (2), Pasal 17 Periode I dan Periode II ayat (6) dan ayat (6A) dan Pasal 21 b) Pembukaan Rekening ayat (1) Peraturan

PATUH, Laporan Penerimaan Sumbangan Periode diserahkan tanggal 3 2014,

I pada Juni

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Khusus Dana Kampanye

Ket. : a. Apabila Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/ kota dibentuk setelah tenggang waktu penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, kewajiban menyam-paikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk.

KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

Laporan Penerimaan Sumbangan Periode diserahkan tanggal 6 2014,

II pada Juli

Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye diserahkan pada tanggal 7 Juni 2014.

b. Dilengkapi dengan berkas tanda terima dari KPU

6.

Apabila terdapat Pasangan a) Pasal 103 ayat (1) Calon dan/atau Tim Kampanye dan ayat (2) tingkat nasional, provinsi, Undang-Undang dan/atau kabupaten/kota Nomor 42 Tahun menerima sumbangan yang 2008; dilarang maka wajib mematuhi b) Pasal 22 ayat (1) ketentuan sebagai berikut: dan Pasal 23 ayat a) Dilarang menggunakan (1) Peraturan KPU sumbangan tersebut; Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana b) Menyetorkan sumbangan telah diubah yang dilarang ke kas Negara; dengan Peraturan * dan KPU Nomor 28

TIDAK PATUH, Sumbangan Perorangan: Dengan dibuka dan diumumkannya rekening dana kampanye kepada publik oleh pasangan calon, maka penyumbang perorangan

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

c) Melaporkan yang dilarang.

sumbangan

(1) * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”).

Tahun 2014.

melakukan setoran langsung ke RKDK sehingga tidak semua penerimaan sumbangan perorangan dilengkapi dengan surat pernyataan sumbangan perorangan. Tim Kampanye Nasional sudah melakukan publikasi di koran nasional dan lokal, membuka call center dan membuka situs agar masyarakat mengetahui persyaratan penyumbang dan dapat memperoleh surat pernyataan penyumbang melalui situs dan Bank.

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 Pasangan calon dan Tim Kampanye telah meminta bank pengelola RKDK untuk memberikan identitas penyumbang namun karena bank harus mematuhi UU Perbankan yang menjamin kerahasiaan nasabah, dan kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan KPU No.17 tahun 2014 yang bersifat teknis, maka permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Bank. Masing masing Bank pengelola RKDK (yaitu Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BCA) telah mengeluarkan daftar

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 sumbangan perorangan dalam format DKPP-2 dan memberikan pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh identitas nasabah mereka yang terdapat pada Daftar Penerimaan Sumbangan Yang Berasal dari Pihak Lain tersimpan di Bank meskipun data-data tersebut tidak bisa diberikan kepada pasangan calon dan pelaksana kampanye karena menyangkut kerahasiaan nasabah bank. Sumbangan Badan Usaha : Terdapat sumbangan dari PT. Ultra Prima Abadi sebesar Rp 5.000.000.000 dan Sumbangan

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 dari PT Semen Bosowa Indonesia sebesar Rp 5.000.000.000 yang sebagian sahamnya dimiliki oleh badan usaha yang berkedudukan di luar negeri. Sampai dengan tanggal laporan ini, pasangan calon dan tim kampanye nasional telah menyetorkan dana sebesar Rp 10 milyar ke Kas Negara dan auditor telah menerima tanda terima dari KPU dan Bukti Setor ke Kas Negara.

C. 7.

LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PERIODE LAPORAN PENERIMA AN

Pasangan Calon dan/atau Tim a) Pasal 97 ayat (4) PATUH, Kampanye tingkat nasional, dan Pasal 98 ayat Pasangan Calon provinsi, dan/atau kabupaten/ (2) Undang-Undang dan Tim kota wajib mematuhi lingkup Nomor 42 Tahun Kampanye tingkat waktu pencatatan penerimaan 2008; nasional mencatat

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

dan Penggunaan Laporan b) Pasal 12 ayat (4) Rekening Khusus Dana dan Pasal 15 ayat Kampanye Pemilu yaitu lingkup (2) Peraturan KPU waktu pencatatan penerimaan Nomor 17 Tahun dan Penggunaan Laporan 2014 sebagaimana Rekening Khusus Dana telah diubah Kampanye yang dilaporkan dengan Peraturan terhitung sejak 3 (tiga) hari KPU Nomor 28 ditetapkan sebagai Pasangan Tahun 2014. Calon sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 8.

TANGGAL PEMBUKAA N RKDKP

penerimaan dalam laporan penerimaan dana kampanye dan laporan rekening khusus dana kampanye sejak tanggal 3 Juni 2014

Pasangan Calon dan/atau Tim a) Pasal 97 ayat (1) PATUH, Kampanye tingkat nasional, dan Pasal 98 ayat Rekening Khusus provinsi, dan/atau kabupaten/ (2) Undang-Undang Dana Kampanye kota wajib membuka Rekening Nomor 42 Tahun dibuka pada Bank Khusus Dana Kampanye: 2008; BCA tanggal 30 a) Paling lambat 3 (tiga) hari b) Pasal 14 dan Pasal Mei 2014, Bank setelah Peserta pemilu 15A Peraturan KPU BRI tanggal 23 Mei ditetapkan sebagai peserta Nomor 17 Tahun 2014, dan Bank Pemilu Presiden dan Wakil 2014 sebagaimana Mandiri tanggal 24 Presiden. telah diubah Mei 2014, dan dengan Peraturan tidak melebihi b) Dalam hal Tim Kampanye KPU Nomor 28 batas waktu yang tingkat provinsi atau Tahun 2014. ditentukan. kabupaten/kota dibentuk melewati tenggang waktu, wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye RKDK pada Bank paling lambat 3 (tiga) hari BCA atas nama setelah Tim Kampanye Joko Widodo HM dibentuk dan melaporkan Jusuf Kalla kepada KPU Provinsi/KIP RKDK pada Bank

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Aceh dan/atau KPU/KIP kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. NAMA BANK

NAMA PEMILIK RKDKP

c)

d)

Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota diseluruh wilayah Indonesia Atas nama Pasangan Calon, dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1) Pasangan Calon yang bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional; 2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Catatan:

BRI atas nama Joko Widodo / Jusuf Kalla RKDK pada Bank Mandiri atas nama Joko Widodo / Jusuf Kalla Nama Pasangan Calon dan Tim kampanye adalah Pasangan Calon Joko Widodo dan Jusuf Kalla

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketua dan bendahara, atau nama lain Tim Kampanye disertai dengan surat keterangan/ surat pernyataan dari Pasangan Calon yang bersangkutan. 9.

CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAA N REKENING KHUSUS

Pasangan Calon dan/atau Tim a) 98 ayat (1) UndangKampanye tingkat nasional, Undang Nomor 42 provinsi, dan/atau kabupaten/ Tahun 2008; kota wajib membuat Laporan b) Pasal 16 ayat (1) Rekening Khusus Dana Peraturan KPU Kampanye yang dilaporkan Nomor 17 Tahun mencakup: 2014 sebagaimana a) Sumber perolehan saldo telah diubah awal atau saldo dengan Peraturan pembukaan; KPU Nomor 28 Tahun 2014. b) Rincian perhitungan penerimaan dan c) Lampiran I pada Penggunaan yang sudah Peraturan KPU dilakukan sebelumnya Nomor 17 Tahun apabila saldo awal 2014 sebagaimana

PATUH, Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye telah mencakup Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan.

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye 10. CAKUPAN LAPORAN PENERIMA AN DANA KAMPANYE

telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

Pasangan Calon dan/atau Tim a) Pasal 99 ayat (1) Kampanye tingkat nasional, dan ayat (2) provinsi, dan/atau kabupaten/ Undang-Undang kota wajib membuat Laporan Nomor 42 Tahun Penerimaan Dana Kampanye 2008; yang dilaporkan mencakup: b) Pasal 17 ayat (1), a) informasi daftar ayat (2), ayat (3) penyumbang; dan ayat (6) dan ayat (6A) Peraturan b) jumlah penerimaan Dana KPU Nomor 17 Kampanye berupa uang, Tahun 2014 barang dan/atau jasa 1 sebagaimana telah (satu) hari sebelum dimulai diubah dengan kampanye dan 1 (satu) hari Peraturan KPU setelah berakhirnya Nomor 28 Tahun kampanye; 2014. c) Lampiran II pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

TIDAK PATUH, a) Informasi Daftar Penyumbang: Laporan Penerimaan Dana Kampanye telah mencakup identitas penyumbang untuk penyumbang Pasangan Calon, Partai Politik/Gabungan Politik, dan badan usaha. Dengan dibuka dan diumumkannya rekening dana kampanye kepada publik oleh pasangan calon, maka penyumbang perorangan melakukan

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 setoran langsung ke RKDK sehingga tidak semua penerimaan sumbangan perorangan dapat disajikan identitasnya pada daftar penyumbang. Tim Kampanye Nasional sudah melakukan publikasi di koran nasional dan lokal, membuka call center dan membuka situs agar masyarakat mengetahui persyaratan penyumbang dan dapat memperoleh surat pernyataan penyumbang melalui situs dan Bank.

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 Pasangan calon dan Tim Kampanye Nasional telah meminta bank pengelola RKDK untuk memberikan identitas penyumbang namun karena bank harus mematuhi UU Perbankan yang menjamin kerahasiaan nasabah, dan kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan KPU No.17 tahun 2014 yang bersifat teknis, maka permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Bank. Masing masing Bank pengelola RKDK (yaitu Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BCA) telah mengeluarkan

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 daftar sumbangan perorangan dalam format DKPP-2 dan memberikan pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh identitas nasabah mereka yang terdapat pada Daftar Penerimaan Sumbangan Yang Berasal dari Pihak Lain tersimpan di Bank meskipun data-data tersebut tidak bisa diberikan kepada pasangan calon dan pelaksana kampanye karena menyangkut kerahasiaan nasabah bank. Surat Pernyataan masing masing Bank adalah sebagai berikut: (1)Bank BRI (No Surat : B.980/KC-

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 V/FO/07/2014), (2) Bank Mandiri (No surat: 5.Br.JMK/321/20 14) dan (3) Bank BCA (0948/KNG/07/20 14) TKN telah mengirimkan surat no : 028/BHR/TKN/JK WJK/VII/2014 Tim Kampanye Nasional telah mengirim surat kepada KPU, yang mengajukan permohonan agar surat Pernyataan dari Bank tersebut di atas dapat dipertimbangkan dalam menetapkan jelas/tidaknya sumber sumbangan yang dapat digunakan untuk kepentingan kampanye. Tim Kampanye Nasional juga telah berupaya

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 mengumpulkan informasi penyumbang (Surat Pernyataan penyumbang dan KTP) perseorangan melalui media iklan pada 1 koran Nasional dan 11 koran lokal pada tanggal 27 Juni 2014 dan bulan Juli 2014. b) Periode Penerimaan Dana Kampanye: Terdapat penerimaan dana kampanye setelah tanggal 6 Juli pada Bank 2014. BRI atas nama Yanto sebesar Rp 3.000.000. Tim Kampanye telah berusaha memberitahukan kepada masyarakat melalui media iklan pada koran kompas pada bulan Juli yang

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 menerangkan bahwa rekening gotong royong ditutup pada tanggal 5 Juli 2014. Tim Kampanye Nasional juga telah melakukan permohonan penutupan Rekening Khusus Dana kampanye pada Bank BRI melalui surat no : 19/BHR/TKN/JK WJK/VII/2014 pada tanggal 3 Juli 2014, namun penerimaan tersebut tetap terjadi setelah periode yang diperbolehkan karena kesalahan teknik bank. Berdasarkan Surat Keterangan pada tanggal 27 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Neni Budi Astuti selaku Pgs. Pemimpin Cabang BRI KC

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 Jakarta Mall Ambassador, Bank BRI telah memperbaiki dengan mengembalikan sumbangan kepada yang bersangkutan. Pada tanggal 9 Juli 2014 pada Bank Mandiri terdapat penerimaan dari TITING NURBAITI JUNIAR sebesar Rp 700.000. Tim Kampanye telah berusaha memberitahukan kepada masyarakat melalui media iklan pada koran kompas pada bulan Juli yang menerangkan bahwa rekening gotong royong ditutup pada tanggal 5 Juli 2014. namun penerimaan tersebut tetap

NO .

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 terjadi setelah periode yang diperbolehkan karena kesalahan teknik bank. Berdasarkan Surat Keterangan no: 5.Br.JMK/365/VII I/2014 pada tanggal 26 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Untung Arifin selaku Kepala Cabang Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan, Bank Mandiri telah memperbaiki dengan mengembalikan sumbangan kepada yang bersangkutan.

Ir. VENCE SAMUEL TUMANAN

Recommend Documents