LAPORAN LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI AKUNTAN INDEPENDEN DAN AUDIT KEPATUHAN TERHADAP LAPORAN PENERIMAAN DANDAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LAPORAN PENERIMAAN DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA Ir. VENCE SAMUEL TUMANAN DAN TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Periode 31 Agustus 2013 – 17 April 2014 TAHUN 2014
Nomor : AUP – 5139/ER.VIII/C/2014 Tanggal : 27 Agustus 2014
LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROSEDUR YANG DISEPAKATI
NO. 1
2
A.
UMUM
1.
Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari KPU.
TEMUAN/KETERANGAN 5 Kami telah menerima Laporan Dana Kampanye pada tanggal 08 Agustus 2014 pukul 13.00 di kantor KPU Pusat, namun tidak semua laporan dana kampanye yang kami terima. Terkait dengan laporan yang kami terima antara lain : 1. DKPP2-LPPDK (Untuk Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari pihak lain) 2. DKPP3-LPPDK (Untuk dana Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye) 3. DKPP1-REKSUS/DKPP4LPPDK (Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye) 4. DKPP5-LPPDK Daftar Saldo Kampanye)
(Untuk Dana
5. DKPP6-LPPDK (Untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)
NO. 1 2.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 kelengkapan a) Tentukan pencatatan transaksi Penerimaan dan Penggunaan dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan Penggunaan dana kampanye); 2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi; 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam RKDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.
TEMUAN/KETERANGAN 5 Kami tidak menerima berkas Rekening Khusus Dana Kampanye sehingga prosedur untuk melihat item transaksi yang terdapat pada RKDK untuk ditelusuri pada LPPDK tidak dapat kami lakukan.
NO. 1 B. 3.
4.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN/KETERANGAN 5
REKENING DANA KAMPANYE Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Tingkat Nasional serta Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan. a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Pasangan Calon, dengan mencantumkan dalam temuan nama Pasangan Calon dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. apabila Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh : 1) Pasangan Pasangan Calon yang bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional; 2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Kami tidak menerima berkas RKDK sehingga prosedur untuk melihat kesesuaian status bank tidak dapat kami lakukan.
Kami tidak menerima Rekening Khusus Dana kampanye sehingga prosedur untuk melihat kesesuaian nama pemilik RKDK tidak dapat kami lakukan serta kami juga tidak menerima surat pernyataan pengelolaan RKDK.
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2
5
C.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE
5.
a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Pasangan Calon yang bersangkutan; 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk dan diskon).
TEMUAN/KETERANGAN
hutang
b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan
Pada Daftar laporan Penerimaan Dana Kampanye terdapat keterangan klasifikasi penerimaan pasangan calon. perorangan, kelompok maupun badan usaha namun pada Daftar Penerimaan tersebut tidak terdapat transaksi sumbangan yang tercatat. Kami tidak menerima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye sehingga klasifikasi penerimaan tidak dapat diketahui. Kami juga tidak menerima surat pernyataan penyumbang, baik sumbangan perorangan, kelompok, maupun badan usaha.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
NO. 1
2
TEMUAN/KETERANGAN 5
Penerimaan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk dan diskon).
6.
hutang
d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. keakurasian a) Tentukan matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika
terdapat
ketidakakuratan
Tidak ada perhitungan keakurasian yang dilakukan pada Daftar Penerimaan Sumbangan dikarenakan tidak ada transaksi penerimaan yang tercatat.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
NO. 1
2 matematis, temuan.
7
TEMUAN/KETERANGAN 5
laporkan
dalam
a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye
Berkas Daftar Penerimaan Dana Kampanye yang kami terima tidak terdapat transaksi yang tercatat. Berkas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye tidak kami terima sehingga prosedur untuk membandingkan Daftar Penerimaan Dana Kampanye dengan LPPDK tidak dapat dilaksanakan.
d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. 8
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika
terdapat
perhitungan
Tidak terdapat sumbangan yang tercatat sehingga prosedur perhitungan keakuratan untuk sumbangan setiap penyumbang tidak
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.
9
a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.
TEMUAN/KETERANGAN 5 dapat dilaksanakan.
Tidak terdapat transaksi penerimaan sumbangan yang tercatat pada Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sehingga prosedur penelusuran ke identitas penyumbang tidak dapat dilaksanakan.
b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
10.
a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye
Tidak terdapat sumbangan yang tercatat pada Daftar Penerimaan Dana Kampanye dan foto kopi identitas penyumbang tidak ada yang terlampir. Penelusuran ke RKDK dan bukti pendukungnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kami tidak menerima berkas RKDK dan bukti-bukti atas transaksi.
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN/KETERANGAN
2
5
2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi
Tidak terdapat sumbangan perorangan, kelompok maupun badan usaha sehingga tidak ada konfirmasi terhadap penyumbang.
3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. penyumbang (a) Identitas perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi
NO.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1
2 KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). perusahaan, (c) Identitas dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan buktibukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat tidak terdapat atau tidak pendukung,
penerimaan yang dalam RKDK dan memiliki bukti laporkan dalam
TEMUAN/KETERANGAN 5
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
NO. 1
2 temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. sumbangan yang f) Untuk diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk
TEMUAN/KETERANGAN 5
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku
TEMUAN/KETERANGAN 5
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
NO. 1
2
TEMUAN/KETERANGAN 5
pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D. 11.
PENGGUNAAN DANA KAMPANYE a)
Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk Penggunaan dalam Daftar Aktivitas dan Penggunaan Dana Kampanye (“DAPDK”) Pasangan Calon dan Tim kampanye catatan sebagai pendukung LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk Penggunaan Dana Kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye memperlihatkan dengan bentuk Penggunaan (kas dan bukan kas) dan klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.
b)
Jika DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi Penggunaan tersebut atau
Pada Daftar Aktivitas Dana Kampanye sudah menunjukkan klasifikasi pengeluaran lain-lain dan bentuk pengeluaran dengan jumlah total sebesar Rp 228.953.000, namun berkas LPPDK tidak kami terima sehingga tidak dapat diketahui klasifikasi pengeluaran pada LPPDK.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
NO. 1
2
TEMUAN/KETERANGAN 5
berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan. 12.
13.
a)
Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
b)
Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.
a)
Bandingkan jumlah Penggunaan menurut klasifikasi Penggunaan antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.
b)
Laporkan perbandingan jumlah pengeluaran tersebut dalam temuan.
c)
Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya
Keakurasian perhitungan transaksi pada Daftar Aktivitas Dana Kampanye sudah akurat.
Jumlah Penggunaan yang tercatat pada DAPDK yaitu : Pengeluaran lain-lain sebesar Rp 228.953.000. Jumlah Penggunaan yang tercatat pada LPPDK tidak dapat diketahui dikarenakan kami tidak menerima berkas LPPDK. Sehingga transaksi yang tercatat pada DAPDK tidak dapat dibandingkan dengan LPPDK.
NO. 1
14.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi Penggunaan dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis Penggunaan (kas dan bukan kas), klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK; b) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus)transaksi; c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh
TEMUAN/KETERANGAN 5
Pada DAPDK terdapat sembilan transaksi yang semua transaksi tersebut pengeluaran kas dan semuanya terklasifikasi dalam pengeluaran lain-lain. Prosedur penelusuran transaksi tersebut ke RKDK dan bukti pendukung tidak dapat kami lakukan dikarenakan kami tidak menerima berkas RKDK dan bukti pendukung atas transaksi tersebut.
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat Penggunaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. bukti 3) Berdasarkan pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi Penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai Penggunaan tersebut berdasarkan harga yang
TEMUAN/KETERANGAN 5
NO. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN/KETERANGAN 5
berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi Penggunaan tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat Penggunaan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. terdapat diskon 6) Jika pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E.
SURAT REPRESENTASI DARI PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE KEPADA KAP
15.
Dapatkan Surat Representasi sebagai berikut : a) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional
Kami telah mengirimkan surat representasi tingkat provinsi pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan nomor resi
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
NO. 1
2
b)
yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KAP. Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/ kota yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota kepada KAP.
TEMUAN/KETERANGAN 5 13428461515, namun kami belum menerima surat representasi tingkat provinsi sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini.
AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
A. 1.
UMUM CAKUPAN LAPORAN
Pasangan Calon dan a) Pasal 100 TIDAK PATUH, Tim Kampanye tingkat ayat (1) Pada tanggal 08 nasional wajib UndangAgustus 2014 melaporkan Laporan Undang KAP tidak Penerimaan dan Nomor 42 menerima semua Penggunaan Dana Tahun 2008 laporan dan Kampanye (paling b) Pasal 21 ayat dokumen dari lambat 14 (empat belas) (1) Peraturan KPU. KAP hanya hari sejak berakhirnya KPU Nomor 17 menerima masa kampanye) Tahun 2014 laporan dan kepada KPU yang sebagaimana dokumen sebagai mencakup laporan telah diubah berikut : sebagai berikut : dengan 1. DKPP2Peraturan a) Laporan Penerimaan LPPDK KPU Nomor 28 dan Penggunaan (Untuk Tahun 2014. Dana Kampanye Daftar Pasangan Calon Penerimaan c) Lampiran III dan/atau Tim Sumbangan pada Kampanye tingkat Peraturan yang berasal nasional. KPU Nomor 17 dari pihak Tahun 2014 b) Laporan Penerimaan lain) sebagaimana dan Penggunaan 2. DKPP3telah diubah Dana Kampanye Tim LPPDK Kampanye tingkat dengan (Untuk dana provinsi; dan Peraturan Aktivitas KPU Nomor 28 c) Laporan Penerimaan Penggunaan
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
dan Penggunaan Dana Kampanye Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye 1) Model DKPP1LPPDK; 2) Model DKPP2LPPDK; 3) Lampiran Model DKPP2.APS/DKPP2.AREKSUS/DKPP2.ALPPDK; 4) Lampiran Model DKPP2.BPS/DKPP2.BREKSUS/DKPP2.BLPPDK; 5) Lampiran Model DKPP2.CPS/DKPP2.CREKSUS/DKPP2.CLPPDK 6) Model DKPP3-LPPDK 7) Model DKPP1REKSUS/ DKPP4LPPDK 8) Model DKPP5LPPDK; 9) Model DKPP6LPPDK;
Tahun 2014.
Dana Kampanye) 3. DKPP1REKSUS/DK PP4-LPPDK (Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye) 4. DKPP5LPPDK (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye) 5. DKPP6LPPDK (Untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
10) Model DKPP7-LPPDK 11) Copy bukti Tagihan/Utang 12) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Penggunaan. 13) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain. 2.
PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasangan Calon a) Pasal 97 ayat dan/atau Tim (4) UndangUndang Kampanye tingkat nasional, provinsi, Nomor 42 dan/atau kabupaten/ Tahun 2008; kota wajib melakukan b) Pasal 12 pencatatan penerimaan Peraturan dan Penggunaan Dana KPU Nomor 17 Kampanye dimulai Tahun 2014 sejak 3 (tiga) hari sebagaimana setelah ditetapkan telah diubah sebagai Peserta Pemilu dengan dan ditutup 7 (tujuh) Peraturan hari sebelum KPU Nomor 28 penyampaian Laporan Tahun 2014. Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye kepada KAP.
TIDAK PATUH, Dikarenakan kami tidak menerima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye sehingga tidak dapat diketahui periode pelaporannya.
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
B.
3.
4.
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILU RKDKP
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
Pasangan Calon a) Pasal 97 ayat dan/atau Tim (1) UndangUndang Kampanye tingkat nasional, provinsi, Nomor 42 dan/atau kabupaten/ Tahun 2008; kota wajib b) Pasal 9 dan menempatkan Dana Pasal 15 ayat Kampanye berupa (1) Peraturan uang, pada Rekening KPU Nomor 17 Khusus Dana Tahun 2014 Kampanye Pasangan sebagaimana Calon dan/atau Tim telah diubah Kampanye tingkat dengan nasional, provinsi, Peraturan dan/atau KPU Nomor 28 kabupaten/kota pada Tahun 2014. bank.
Pasangan Calon a) Pasal 96 ayat dan/atau Tim (1) dan ayat Kampanye tingkat (2) UndangUndang nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/ Nomor 42 kota wajib mematuhi Tahun 2008; jumlah penerimaan b) Pasal 10 dan sumbangan (mencakup Pasal 41 ayat uang, barang, dan/atau (2) Peraturan jasa yang dapat dinilai KPU Nomor 17 dengan uang, termasuk Tahun hutang dan diskon sebagaimana pembelian barang atau telah diubah
TIDAK PATUH, Kami tidak menerima berkas RKDK sehingga tidak dapat diketahui apakah dana kampanye berupa uang sudah ditempatkan pada RKDK.
TIDAK PATUH, Tidak ada transaksi sumbangan yang tercatat pada Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sehingga tidak dapat diketahui apakah tim kampanye
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini;
dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.
tingkat provinsi kalimantan tengah menerima sumbangan yang melebihi batas maksimum sumbangan.
a) Rp. 1 Miliar untuk penyum-bang perseorangan b) Rp. 5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5.
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP1,LP-2,setor ke kas negara, lapor ke KPU)
Pasangan Calon a) Pasal 98 ayat dan/atau Tim (2), Pasal 99 Kampanye tingkat ayat (1) dan nasional, provinsi, Pasal 100 ayat (1) Undangdan/atau kabupaten/ Undang kota wajib mematuhi penyerahan laporan Nomor 42 sebagai berikut sesuai Tahun 2008; dengan waktu yang b) Pasal 13, telah ditetapkan : Pasal 15 ayat a) Penerimaan (2), Pasal 17 Sumbangan Periode I ayat (6) dan dan Periode II ayat (6A) dan Pasal 21 ayat b) Pembukaan (1) Peraturan Rekening Khusus KPU Nomor 17 Dana Kampanye Tahun 2014 sebagaimana
TIDAK PATUH, Dikarenakan kami tidak menerima tanda terima daftar laporan penerimaan sumbangan periode I maupun periode II serta kami juga tidak menerima tanda terima pelaporan pembukaan rekening khusus dana kampanye.
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
Ket. : a. Apabila Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/ kota dibentuk setelah tenggang waktu penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, kewajiban menyampaikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk.
telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.
b. Dilengkapi dengan berkas tanda terima dari KPU 6.
Apabila terdapat a) Pasal 103 ayat Pasangan Calon (1) dan ayat dan/atau Tim (2) UndangUndang Kampanye tingkat nasional, provinsi, Nomor 42 dan/atau Tahun 2008; kabupaten/kota b) Pasal 22 ayat menerima sumbangan (1) dan Pasal yang dilarang maka 23 ayat (1) wajib mematuhi Peraturan ketentuan sebagai KPU Nomor 17
TIDAK PATUH, Dikarenakan tidak tercatat sumbangan pada Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sehingga tidak dapat diketahui apakah tim
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan dilarang ke Negara; * dan
yang kas
c) Melaporkan sumbangan dilarang.
yang
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.
kampanye tingkat provinsi menerima sumbangan yang dilarang.
* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”). C.
7.
LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PERIODE LAPORAN PENERIMAAN
Pasangan Calon a) Pasal 97 ayat dan/atau Tim (4) dan Pasal 98 ayat (2) Kampanye tingkat Undangnasional, provinsi, Undang dan/atau kabupaten/ kota wajib mematuhi Nomor 42 lingkup waktu Tahun 2008; pencatatan penerimaan b) Pasal 12 ayat dan Penggunaan (4) dan Pasal Laporan Rekening 15 ayat (2) Khusus Dana Peraturan Kampanye Pemilu yaitu
TIDAK PATUH, Dalam Laporan Rekening Khusus dana Kampanye sudah tercantum tanggal pembukaan pada tanggal 03 Juni 2014, namun Laporan Penerimaan dan
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Penggunaan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 8.
TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.
Pasangan Calon a) Pasal 97 ayat dan/atau Tim (1) dan Pasal 98 ayat (2) Kampanye tingkat Undangnasional, provinsi, Undang dan/atau kabupaten/ kota wajib membuka Nomor 42 Rekening Khusus Dana Tahun 2008; Kampanye: b) Pasal 14 dan a) Paling lambat 3 Pasal 15A (tiga) hari setelah Peraturan KPU Nomor 17 Peserta pemilu Tahun 2014 ditetapkan sebagai sebagaimana peserta Pemilu Presiden dan Wakil telah diubah Presiden. dengan Peraturan b) Dalam hal Tim KPU Nomor 28 Kampanye tingkat Tahun 2014. provinsi atau
Penggunaan Dana kampanye tidak kami terima sehingga periode pelaporan penerimaan tidak dapat diketahui.
TIDAK PATUH, Kami tidak menerima Rekening Khusus Dana Kampanye tim kampanye tingkat kabupaten sehingga kami tidak dapat memastikan tanggal pembukaan RKDK, Nama Bank, serta nama Pemilik RKDK.
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
kabupaten/kota dibentuk melewati tenggang waktu, wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk dan melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
NAMA BANK
NAMA PEMILIK RKDKP
c)
Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota diseluruh wilayah Indonesia
d)
Atas nama Pasangan Calon, dalam hal Rekening Khusus Dana
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
Kampanye dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1) Pasangan Calon yang bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional; 2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketua dan bendahara, atau nama lain Tim Kampanye disertai dengan surat keterangan/ surat pernyataan dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
9.
CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS
Pasangan Calon a) 98 ayat (1) PATUH, dan/atau Tim UndangLaporan Undang Kampanye tingkat Pembukaan nasional, provinsi, Nomor 42 Rekening Khusus dan/atau kabupaten/ Tahun 2008; Dana Kampanye kota wajib membuat b) Pasal 16 ayat sudah Laporan Rekening (1) Peraturan menunjukkan Khusus Dana
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
Kampanye yang dilaporkan mencakup:
10.
CAKUPAN LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE
KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.
a)
Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
b)
Rincian perhitungan penerimaan dan c) Lampiran I Penggunaan yang pada sudah dilakukan Peraturan sebelumnya apabila KPU Nomor 17 saldo awal Tahun 2014 merupakan sisa sebagaimana dari penerimaan telah diubah dana dengan dengan peruntukan Peraturan kampanye yang KPU Nomor 28 diperoleh sebelum Tahun 2014. periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
Pasangan Calon a) Pasal 99 ayat dan/atau Tim (1) dan ayat (2) UndangKampanye tingkat Undang nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/ Nomor 42 kota wajib membuat Tahun 2008; Laporan Penerimaan b) Pasal 17 ayat Dana Kampanye yang (1), ayat (2), dilaporkan mencakup: ayat (3) dan a) informasi daftar ayat (6) dan ayat (6A) penyumbang;
saldo awal yang berasal dari partai politik sebesar Rp 2.500.000.
TIDAK PATUH, Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang kami terima tidak tercatat transaksi penerimaan sehingga tidak dapat diketahui apakah ada
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
3
4
5
b)
jumlah penerimaan Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa 1 (satu) hari sebelum dimulai kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye;
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014. c) Lampiran II pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.
transaksi penerimaan yang tercatat pada Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
