NAMA : SAMUEL SIDJABAT

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

SKRIPSI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( PNBP) MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2002 PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) SUMATERA UTARA

Oleh

NAMA

:

SAMUEL SIDJABAT

NIM

:

050503045

DEPARTEMEN

:

AKUNTANSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 2009 Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

PERNYATAAN Dengan ini Saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : “Pengendalian Internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Penerapan PP nomor 46 Tahun 2002 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Sumatera Utara” Adalah benar hasil karya Saya sendiri dan judul dimaksud belum pernah dimuata, dipublikasikan, atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan Skripsi tingkat Program S-1 Reguler Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Semua sumber data dan informasi yang diperoleh telah dinyatakan jelas dan benar apa adanya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh Universitas.

Medan, 31 Januari 2009 Yang Membuat Pernyataan

Samuel Sidjabat NIM. 050503045

Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karuniaNya yang senantiasa menyertai, membimbing dan memberikan kekuaatan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Satu hal yang penulis yakini, bahwa tanpa campur tangan dari Tuhan, maka tak mungkin penulis dapat melalui rintangan dan hambataan yang terjadi. Skripsi yang berjudul “Pengendalian Internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Penerapan PP no 46 Tahun 2002 pada Kanwil BPN Sumatera Utara” ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Atas bimbingan dan petunjuk serta nasehat yang telah diterima selama penyusunan Skripsi ini dan juga selama mengikuti pendidikan di Fakultas Ekonomi Sumatera Utara, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Sumatera Utara, 2. Bapak Drs. Arifin Akhmad, M.Si, Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, dan Bapak Fahmi Natigor Nst, S.E, M.Acc, Ak selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

3. Bapak Drs. Wahidin Yasin, M.Si, Ak. selaku pembimbing yang telah sabar membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan, 4. Bapak Drs. Rasdianto, M.Si, Ak. selaku pembanding

I dan Bapak

Iskandar Muda, S.E, M.Si, Ak selaku pembanding II yang telah memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi, 5. Orangtua yang tercinta Ir. R. Sidjabat, M.Sc dan R. br Tobing yang selalu setia mendoakan penulis dan memberikan dorongan di dalam perkuliahan. Juga tak lupa untuk Saudara/I ku yang kukasihi Erwin M. Sidjabat, S.E, Ak/ Donna br. Sinaga, drg. Ridwan Silitonga/ drg. Paulina H. Sidjabat, Elisabeth T. Sidjabat, S.Pd, Paja Y. M. Sidjabat yang senantiasa memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi, 6. Seluruh staf pengajar, terima kasih atas ilmu yang diberikan dari awal hingga akhir, serta kepada para pegawai, Bang Hairil, Bang Oyong, Kak Dame, Bang Kartun, dan Kak Vida, terima kasih atas kesabarannya menghadapi penulis. 7. Sahabat- sahabat

terbaikku Fredy, Daniel, Sony, Dedy, Aswin, Ami,

Meilina, Dian, Yurica, Catherin yang selalu berjuang bersama dalam suka dan duka, dan juga tak lupa untuk teman-teman yang kukasihi Ramsess. Dody, Tian, Franky, Arif, “7 Kurcaci” ( Pramela, Rara, Yaya, Dilla, Dita, Nabila, Putri), dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dari Grup A,B, dan C,


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan dan pengalaman penulis belumlah cukup untuk menyempurnakan Skripsi ini sehingga masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penggunaan bahasa maupun penyajian data. Dengan demikian penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Medan, 18 Februari 2009 Penulis

Samuel Sidjabat NIM. 050503045


ABSTRAK Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan yang tidak berasal dari pajak, namun penerimaan ini merupakan penerimaan yang bersumber dari masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan suatu instansi pemerintah pada masyarakat. Saat ini pemerintah sedang berupaya mengoptimalkan PNBP untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembagunan nasional, oleh karena itu dibutuhkan pengendalian internal yang baik untuk mencapai target PNBP sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian internal terhadap prosedur PNBP yang ditinjau dari keakuratan pencatatan, kepatuhan, dan tingkat keefektifannya melalui penerapan PP no 46 Tahun 2002. Dalam menganalisis data yang diperoleh, digunakan metode deskriptif yang kemudian hasilnya dibentuk dalam kalimat-kalimat. Kesimpulan yang dapat dibentuk dari penelitian ini adalah bahwa PP nomor 46 Tahun 2002 menjadi alat pengendali internal terhadap PNBP di lingkungan Kanwil BPN Sumatera Utara, namun yang pasti bahwa PP nomor 46 Tahun 2002 tidak “mendongkrak” jumlah PNBP yang diterima untuk suatu periode karena peran PP nomor 46 Tahun 2002 sebatas controller.

Kata kunci : Pengendalian Internal, PNBP


ABSTRACT

Non-tax government income (PNBP) is a government income which isn’t coming from tax income, but this income is coming from public servicing of government institution to resident. This time, government is trying to optimize the PNBP to proceed the government activities and national developing, so government needs good internal control to achieved the goal, achieved the target of PNBP, and also the government’s goal will be achieved too. The purposes of this research is to know the internal control of PNBP procedure, which is see from the accurate of recording, the compliance, and the effectiveness by implementation of PP no 46 year 2002. In analysis of the data, the descriptive method is used then the result will be formed in a sentences as the conclusion. The conclusion from this research is PP no 46 year 2002 as the internal control tools will not increase the nominal of PNBP that BPN can get, but it just control the PNBP in Kanwil BPN North Sumatera because it is a controller.

Keywords : Internal control, PNBP


DAFTAR ISI SKRIPSI

PERNYATAAN…………………………………………………………………i KATA PENGANTAR…………………….......……………..………………….ii ABSTRAK…………………………………………………………………….....v ABSTRACT………………………………………………………………….….vi DAFTAR ISI……………..……………………………………………………...vii DAFTAR GAMBAR…………………….………………………………….…..ix DAFTAR TABEL……………………….……………………………………....x DAFTAR LAMPIRAN…………………….…………………………………...xi BAB I PENDAHULUAN………………….……………………………….….1 A. Latar Belakang Masalah……………………………………………....1 B. Perumusan Masalah dan Batasan Penelitian……………………….....4 C. Tujuan Penelitian……………………………………………………...5 D. Manfaat Penelitian…………………………………………………….5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Keuangan Negara dan Anggaran Negara serta Hubungannya…….….7 B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)…………………………14 C. Pengendalian Internal………………………………………………22 D. Gambaran Umum 1. PP no 60 tahun 2008……………………………………………28 2. UU no 20 tahun 1997………………………………………..…28 3. PP no nomor 46 tahun 2002……………………………………29 Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

E. Kerangka Konseptual………………………………………………30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian………………………………………………….…..31 B. Jenis Data…………………………………………………………...31 C. Metode Pengumpulan Data……………………………………..….32 D. Metode Analisis Data………………………………………….…...32 E. Jadwal dan Lokasi Penelitian……………………………… ……...33 BAB IV HASIL PENELITIAN A. Data Penelitian 1. Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional (BPN)………...34 a. Sejarah Singkat ………….…………………………………34 b. Aktivitas Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara…..

....36

c. Struktur Organisasi Aktivitas……………………………...38 2. Jenis PNBP yang berlaku di Kanwil BPN Sumatera Utara…...39 3. Laporan Keadaan Kas Uang Penerimaan (LKKUP)……...…..41 B. Analisis Hasil Penelitian 1. Keakuratan Pencatatan PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara..41 2. Kepatuhan Pengelolaan PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara.46 3. Tingkat Keefektifan Kebijakan PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara........................................................48 4. Prosedur PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara……………..…52 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

A. Kesimpulan………………………………………………………......56 B. Saran………………………………………………………………....57 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………….....…58 LAMPIRAN


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual Gambar 3.1 : Jadwal Penelitian Gambar 4.1 : Grafik Persentase Keefektifan Kebijakan PNBP untuk kegiatan Pemeriksaan Tanah di Kanwil BPN Sumatera Utara Gambar 4.2 : Grafik Persentase Keefektifan Kebijakan PNBP untuk kegiatan Pengukuran Dan Pemetaan Tanah di Kanwil BPN Sumatera Utara Gambar 4.3 : Prosedur Penerimaan PNBP


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

: Jenis PNBP yang Berlaku pada BPN Beserta Sub-Jenisnya

Tabel 4.1

: Jenis PNBP yang Terdapat di Lingkungan Kanwil BPN Sumatera Utara

Tabel 4.2

: Penetapan Tarif untuk Pemeriksaan Tanah Berdasarkan PP no 46 Tahun 2002

Tabel 4.3

: Penetapan Tarif untuk Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Tanah Di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008

Tabel 4.4

: Laporan Realisasi dan Target PNBP untuk Kegiatan Pemeriksaan Tanah di Kanwil BPN Sumatera Utara tahun 2006 – 2008

Tabel 4.5

: Laporan Realisasi dan Target PNBP untuk Pengukuran dan Pemetaan Tanah di Kanwil BPN Sumatera Utara Tahun 2006 – 2008


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Organisasi Lampiran 2 : Laporan Keadaan Kas Uang Penerimaan (LKKUP) Tahun 20062008 Lampiran 3 : Surat Perintah Setor (SPS) untuk kegiatan Pemeriksaan Tanah Lampiran 4 : Surat Perintah Setor (SPS) untuk kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Tanah Lampiran 5 : Daftar Nominatif Lampiran 6 : Daftar Pertanyaan Wawancara Lampiran 7 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Lampiran 8 : Surat Rekomendasi


BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Keuangan Negara yang baik akan menggambarkan keadaan suatu

pemerintahan yang baik pula. Oleh karena itu pemerintah diharapkan agar mampu mengoptimalkan seluruh penerimaan negara. Pemungutan yang dilakukan suatu negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak, penerimaan tersebut disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional. Semua departemen dan lembaga non departemen di Indonesia memiliki berbagai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ), sehingga dibutuhkan bendaharawan penerima dari sumber tersebut demi tercapainya target PNBP yang telah ditetapkan dalam RAPBN 2008. Berdasarkan data, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada APBN 2007 sebesar 191,8 triliun sedangkan pada RAPBN Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

2008 sebesar 175,6 triliun yang berarti bahwa PNBP di tahun 2008 akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Akibat penurunan tersebut, target penerimaan negara bukan pajak yang telah ditetapkan diharapkan bisa tercapai atau bahkan melebihi target. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan suatu pengendalian yang baik atas PNBP. Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. UndangUndang ini berisi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sedangkan tentang jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1997

menimbang bahwa perlunya suatu peraturan atas penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara agar sesuai dengan tujuan UU no 20 tahun 1997. Selain itu Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1997 ini ditetapkan sebagai langkah penertiban sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri. Oleh karena keberagaman jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di departemen dan lembaga non departemen pemerintah, maka masing-masing departemen dan lembaga non departemen itu membutuhkan suatu Peraturan Pemerintah yang bersifat pribadi untuk kepentingan lembaganya. Dan untuk menunjang pembangunan nasional serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002. Penetapan Peraturan Pemerintah ini diperkuat oleh adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka pelaksanaan pelayanan di bidang Pertanahan pada prinsipnya merupakan kewenangan Daerah. Namun untuk menjaga kelangsungan pelayanan di bidang Pertanahan dan sebelum adanya peraturan yang baru mengenai kewenangan di bidang Pertanahan, sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional di Daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Apabila di kemudian hari ditetapkan ketentuan yang baru mengenai kewenangan di bidang Pertanahan, maka Peraturan Pemerintah ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang baru tersebut. Keberadaan PP no 46 Tahun 2002 mengatur tentang Tarif PNBP yang berlaku di BPN. Oleh karena itu peraturan ini membutuhkan peraturan pelaksanaan di lingkungan BPN itu tersendiri, sehingga PP no 46 Tahun 2002 tersebut dirasakan menjadi controlling bagi PNBP di lingkungan BPN Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan suatu penelitian mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

Nomor 46 Tahun 2002 terhadap pengendalian internal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam hal ini keakuratan, kepatuhan, dan keefektifannya yang kemudian akan dituangkan hasilnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara”

B. Perumusan Masalah dan Batasan Penelitian 1. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah keakuratan pencatatan PNBP di Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara? 2. Bagaimanakah kepatuhan pengelolaan PNBP di Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara? 3. Bagaimanakah tingkat keefektifan kebijakan PNBP di Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara? 4. Bagaimanakah prosedur PNBP di Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara? 2. Batasan Penelitian Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini adalah :


1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang akan diteliti hanya 2 dari 5 yang ada di Kantor Wilayah BPN, antara lain : a. Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah b. Pelayanan

Pemeriksaan

Tanah

untuk

kegiatan

Pelayanan

Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B 2. Laporan penerimaan yang akan diteliti adalah Laporan Keadaan Kas Uang Penerimaan (LKKUP) periode 2006 - 2008

C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. untuk mengetahui keakuratan pencatatan tarif PNBP berdasarkan PP nomor 46 Tahun 2002, 2. untuk mengetahui kepatuhan pengelolaan PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara, 3. untuk mengetahui tingkat keefektifan kebijakan PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara, 4. untuk mengetahui prosedur PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah :


1. bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan yang dapat menambah wawasan tentang pengendalian internal atas PNBP melalui penerapan PP nomor 46 Tahun 2002, 2. bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN), menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam melakukan pengendalian internal atas PNBP, 3. bagi pihak lain, memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan dan Anggaran Negara serta Hubungannya Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat serta berdasarkan hukum maka pemerintah perlu menyelenggarakan suatu fungsi pemerintahan negara yang berdasarkan konstitusi yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Menurut M. Ichwan dalam Tjandra (2006 : 1) ”Keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angkaangka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang” . Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal Keuangan, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis semenjak negara Indonesia berdiri, sehingga penyelesaian undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Tomo (2004:11) Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD 1945 ke dalam asas-asas umum sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practices) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain : 1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil 2. Profesionalitas 3. Proporsionalitas 4. Keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Negara 5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri Dalam merumuskan Keuangan Negara digunakan suatu pendekatan melalui sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuanga negara. Dari sisi proses, keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun yang meliputi ruang lingkup dari Keuangan Negara adalah : 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman 2. Kewajiban negara untuk menyelengarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga 3. Penerimaan negara 4. Pengeluaran negara 5. Penerimaan daerah 6. Pengeluaran daerah 7. Kekayaan negara/ daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ daerah 8. Kekayaan

pihak

lain

yang

dikuasai

pemerintah

dalam

rangka

penyelenggaraan tugas pemerintah dan/ atau kepentingan umum 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah


Untuk mengetahui pengertian anggaran negara, maka dapat ditinjau melalui tiga sudut pendekatan yaitu : 1. Sudut administratif, yang ditinjau dari sudut penatausahaan peneriman dan pengeluaran negara dengan memperhatikan keseimbangan logis antara keduanya 2. Sudut konsitusi, yaitu hak turut menentukan anggaran negara dari perwakilan rakyat yang pada umumnya dicantumkan dalam konstitusi suatu negara. 3. Sudut undang-undang/ peraturan pelaksanaan, yaitu keseluruhan undangundang yang ditetapkan secara periodik, yang memberikan kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan

alat

pembiayaan

yang

diperlukan

untuk

menutup

pengeluaran tersebut. Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut, maka dapat diketahui pengertian dari anggaran negara. Menurut M. Marsono dalam Tjandra (2006 : 6) ”Anggaran adalah suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin dperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan dan pada pihak lain merupakan perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin dapat diterima dalam masa tersebut”. Sedangkan unsur- unsur dari anggaran negara tersebut antara lain : 1. Kebijaksanaan pemerintah yang tercermin dalam angka-angka 2. Rencana pemasukan untuk membiayai pengeluaran Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

3. Memuat data pelaksanaan anggaran satu tahun yang lalu 4. Menunjukkan sektor yang diprioritaskan 5. Menunjukkan maju/mundurnya pencapaian sasaran 6. Merupakan

petunjuk

bagi

pemerintah

untuk

melaksanakan

kebijaksanaannya selama satu tahun mendatang. Fungsi anggaran negara adalah : 1. Fungsi Hukum Tata Negara Merupakan alat otorisasi dan alat memilih sejumlah alternatif (kepentingan dan anggaran kegiatan) 2. Fungi Teknis Pengurusan/ Mikro Ekonomis Merupakan dasar pengurusan secara tertib dan serasi serta dasar pertangungjawaban bagi pelaksana 3. Fungsi Makro Ekonomis Merupakan alat kebijaksanaan dalam penentuan tingkat belanja nasional. Anggaran negara juga memiliki suatu proses/ prosedur atau yang biasa disebut dengan Siklus Anggaran Negara. Siklus Anggaran Negara adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran negara disusun sampai dengan saat perhtungan anggaran disahkan dengan undang-undang, maka Harjono dalam Sumosudirdo dalam Tjandra (2006 : 9) menjabarkan tahap-tahap siklus anggaran RI sebagai berikut : 1. Penyusunan anggaran oleh pemerintah


2. Pegolahan anggaran di DPR yang berakhir dengan pengesahan anggaran dengan UU 3. Pelaksanaan anggaran oleh pemerintah 4. Pengawasan-pengawasan atas pelaksanaan anggaran 5. Pengesahan perhitungan anggaran dengan UU Pelaksanaan anggaran di suatu negara perlu secara konsisten mengacu pada asas-asas anggaran. Asas-asas anggaran yang menjadi ciri anggaran dalam negara modern terdiri atas hal-hal sebagai berikut : 1. Asas Kelengkapan Asas ini mempertahankan hak budget parlemen secara lengkap. Tidak boleh ada penerimaan atau pengeluaran yang tidak dimasukkan ke dalam kas negara. Asas kelengkapan ini mencegah penyediaan/ penggunaan dana khusus serta tidak memberi kesempatan kepada kompensasi administratif dari pengeluaran tertentu dengan pendapatan tertentu. 2. Asas Spesialisasi/ Spesifikasi Asas ini dapat diklasifikasikan atas tiga macam, yaitu : a. Spesialisasi kualitatif b. Spesialisasi kuantitatif c. Spesialisasi menurut urutan sementara 3. Asas Berkala (Periodisitas) Pemberian otorisasi dan pengawasan rakyat dengan perantaraan wakilwakilnya secara berkala dalam kebijaksanaan pemerintah guna memenuhi fungsinya. Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

4. Asas Formal (Bentuk Tertentu) Setiap rencana atau bentuk kegiatan pemerintah memerlukan suatu bentuk tertentu yang dapat mengikat semua pihak, dalam hal ini bentuk undangundang. 5. Asas Publisitas (Keterbukaan) Keterbukaan merupakan asas dalam demokrasi bahwa tidak ada urusan publik yang bersifat rahasia. Di dalam Anggaran Negara, yang menjadi obyek adalah penerimaan dan pengeluaran Negara. Pemungutan yang dilakukan negara sebagai penerimaan negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan stabilisasi. Penerimaan negara dapat dibedakan atas penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Menurut Tomo (2004: 17) Kedua jenis penerimaan negara secara umum berfungsi untuk mengalokasikan faktor produksi dan keseluruhan sumber daya yang ada di masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat terutama fasilitas umum dapat terpenuhi, seperti jalan, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Fungsi distribusi ditujukan untuk mewujudkan pemerataan atau pembagian pendapatan secara merata dan adil, sedangkan fungsi stabilisasi ditujukan untuk memelihara tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan tingkat harga, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan mempertimbangkan segala pengaruhnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran sehingga tetap terjaga kondisi perekonomian yang stabil. Menurut Mardiasmo dalam Tomo (2004 : 17) fungsi pemungutan bagi penerimaan negara ada dua yaitu : 1. Fungsi Budgetair


Penerimaan negara sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya 2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Penerimaan negara sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi Dalam melakukan pemungutan penerimaan negara perlu memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut 1. Prinsip Kesamaan / Keadilan (equity) 2. Prinsip Kepastian (certainty), artinya pemungutan hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib bayar 3. Prinsip Kecocokan / Kelayakan (convenience) artinya besaran yang harus disetor sesuai dengan tarif perundangan 4. Prinsip Ekonomi (economy), artinya biaya pemungutan menjadi minimal daripada penerimaan yang diperoleh Agar setiap pemungutan yang dilakukan pemerintah tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan penerimaan negara harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Keadilan yaitu sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan penerimaan negara harus adil.

Adil dalam perundang-undangan di antaranya

mengenakan

pemungutan secara umum dan merata tidak membeda-bedakan. 2. Pemungutan penerimaan negara harus berdasarkan Undang-Undang 3. Tidak menggangu perekonomian Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

4. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan,

sehingga

tidak

menimbulkan

kelesuan

perekonomian masyarakat 5. Pemungutan keuangan negara harus efisien yaitu sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan penerimaan negara harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya 6. Sistem pemungutan penerimaan harus sederhana yaitu akan memudahkan dan mendorong masyarakat (perorangan atau badan) dalam memenuhi kewajiban tersebut

Menurut Tomo ( 2004:10 ) “Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan”. Namun, jika ditinjau dari kedudukannya, maka Keuangan Negara dan Anggaran Negara tidak dapat dipisahkan. Sebab anggaran negara merupakan inti dari keuangan negara yang dikarenakan anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan negara. B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 ”Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan”. UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi: Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah 2. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam 3. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan 4. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah 5. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi 6. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah 7. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU. Sedangkan menurut Bohari (1992 : 20) “Yang termasuk penerimaan non tax seperti uang legalisasi, denda-denda dan lain-lain pungutan yang sah”. Menurut Tjandra (2006 : 79) komponen-komponen dari Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah :

A. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) 1. Minyak Bumi, faktor-faktor yang diperhitungkan adalah : a. harga minyak mentah dalam dollar AS per barel b. produksi minyak mentah termasuk kondesat c. nilai tukar Rupiah terhadap Dolar


d. komponen pajak tidak diperhitungkan dalam penerimaan sumber daya alam dari minyak bumi, tetapi diperhitungkan sebagai penerimaan PPh 2. Gas Alam, faktor- faktor yang diperhitungkan adalah : a. Volume ekspor dan harga LNG dan PPG b. Komponen pajak tidak diperhitungkan dalam penerimaan SDA gas alam, namun diperhitungkan sebagai penerimaan PPh 3. Pertambangan Umum, faktor-faktor yang diperhitungkan ialah : a. Iklim investasi di pertambangan umum b. Variasi luas wilayah kuasa pertambangan yang wajib membayar iuran tetap (landrent) dan variasi tingkat produksi mineral / bahan galian yang diwajibkan membayar royalty c. Tarif royalty yang bervatiasi dari yang terendah sampai yang tertinggi dalam dollar

AS

per

ton serta

landrent

yang

mempertimbangkan harga pasar d. Hanya memperhitungkan bagian penerimaan pemerintah pusat 4. Kehutanan, faktor-faktor yang diperhitungkan adalah : a. Variasi luas wilayah pengusahaan hutan, variasi tingkat produksi hasil hutan, dan kelompok-kelompok jenis hasil-hasil hutan b. Variasi tarif disesuaikan dengan jenis dan kelompok hasil sumber daya hutan serta status dan lokasi HPH dan tarif yang berlaku umum per meter kubik c. Hanya memperhitungkan bagian penerimaan pemerintah pusat Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

5. Perikanan, faktor-faktor yang diperhitungkan adalah : a. Jumlah PMA dan PMDN yang beroperasi di wilayah laut Indonesia b. Hasil produksi perikanan, dan variasi tarif perizinan atas pengusahaan perikanan c. Hanya memperhitungkan bagian penerimaan pemerintah pusat B. Bagian Pemerintah atas laba BUMN, faktor-faktor yang diperhitungkan adalah : a. Pertumbuhan ekonomi nasional b. Upaya peningkatan laba BUMN melalui kebijakan reformasi BUMN c. Pertimbangan atas kinerja dan ringkat kesehatan BUMN Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya, faktor-faktor yang diperhitungkan adalah : a. Peningkatan disiplin pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PNBP yang bersumber dari departemen / LPND b. Penyesuaian

berbagai

tarif

pungutan,

dengan

tetap

mempertimbangkan daya beli masyarakat c. Peningkatan pengawasan di dalam pelaksanaannya Yang melakukan penerimaan terhadap penerimaan bukan pajak adalah bendaharawan penyetor tetap yang berada pada setiap Departemen atau Instansi Bendaharawan. Menurut Bohari (1992: 20) “Bendaharawan penyetor tetap inilah yang mengurus administrasinya serta berkewajiban untuk menyetorkan uang Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

tersebut ke kas negara secara terus-menerus. Penyetoran dilakukan biasanya sekali dalam sebulan”. Penerimaan Negara Bukan Pajak secara substansial memiliki persamaan dengan retribusi yang dipungut oleh pemerintah. Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan yang jasa balik secara langsung ditunjukkan oleh pemakai jasa. Paksaan ini bersifat ekonomis, siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran itu. Oleh karena persamaan yang diimiliki antara Penerimaan Negara Bukan Pajak dan retribusi, maka penilaian di antara kedua pun memiliki kesamaan, yaitu 1.

Penilaian Kecukupan

2. Penilaian Keadilan 3. Penilaian Kemampuan Administratif 4. Penilaian Kesepakatan Politik Untuk mengetahui keefektifan dari implementasi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka diperlukan suatu perbandingan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan, seperti yang telah diformulasikan Devas dalam Tomo (2004 : 34) untuk mengetahui keefektifan penerimaan PNBP adalah : Efektivitas (a)

= Realisasi Penerimaan Potensi Penerimaan

x 100 %

Efektivitas (b)

= Realisasi Penerimaan Target Penerimaan

x 100 %

Namun dengan perkembangan yang ada pada saat ini, ada dua faktor yang relevan dan secara potensial yang diasumsikan mempengaruhi keefektifan implementasi


Kebijakan PNBP yaitu Sanksi Hukum (law enforcement) dan komitmen dan kepentingan pengusaha. Pemeriksaan PNBP pada instansi pemerintah merupakan kombinasi antara pemeriksaan kinerja (performance audit) dan pemeriksaan kepatuhan (compliance audit) yang membandingkan rencana dengan realisasi serta menguji ketepatan perhitungan target PNBP. Tujuan yang diharapkan agar dapat memberikan pemahaman yang sama atas pemeriksaan pengelolaan PNBP berdasarkan kondisi terkini dan mendorong pengelolaan PNBP yang transparan. Sedangkan manfaat yang diharapkan yaitu sebagai acuan dalam penyusunan pedoman teknis pemeriksaan PNBP. Pada umumnya, PNBP diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 yang berisi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang turut berperan dalam pembiayaan kegiatan yang dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan. Namun akibat keberagaman bentuk dari departemen maupun lembaga non departemen yang ada di Indonesia sehingga menimbulkan keberagaman PNBP pula, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 yang berisi tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan PP nomor 22 tahun 1997, maka ditetapkanlah jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional antara lain : 1. Penerimaan dari pengukuran dan pemetaan 2. Penerimaan dari pemeriksaan tanah Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

3. Penerimaan dari konsolidasi tanah secara swadaya 4. Penerimaan dari redistribusi tanah secara swadaya 5. Penerimaan dari izin lokasi Seiring berjalannya peraturan tersebut dan perkembangan waktu, maka dikeluarkanlah peraturan terbaru mengenai PNBP yang berlaku di kantor Badan Pertanahan Nasional. Peraturan itu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Adapun jenis dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sesuai dengan PP no 46 Tahun 2002 seperti yang tercantum di Tabel 2.1. Tabel 2.1 Jenis PNBP yang Berlaku pada BPN Beserta Sub-Jenisnya

NO

Jenis PNBP yang berlaku pada

Sub-Jenis PNBP yang berlaku

Badan Pertanahan Nasional

pada Badan Pertanahan Nasional

1

Pelayanan Pendaftaran Tanah

A. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah : 1. Pelayanan dan

Pengukuran

Pemetaan

Bidang

Tanah secara Sporadik 2. Pelayanan

Pengukuran


dan

Pemetaan

Bidang

Tanah secara Sistematik 3. Pelayanan Pengembalian Batas 4. Pelayanan Peta

Pembuatan

Situasi

Lengkap

(Topografi) B. Pelayanan Pendaftaran tanah untuk Pertama Kali C. Pelayanan Pemeliharan Data Pendaftaran Tanah 2

Pelayanan Pemeriksaan Tanah

A. Pelayanan

Pemeriksaan

Tanah oleh Panitia A : 1. Pelayanan

Pemeriksaan

Tanah di Perkotaan 2. Pelayanan

Pemeriksaan

Tanah di Pedesaan 3. Pelayanan

Pemeriksaan

Tanah secara Massal B. Pelayanan

Pemeriksaan

Tanah oleh Panitia B : 1. Pelayanan

Pemeriksaan


Tanah secara Sporadis 2. Pelayanan

Pemeriksaan

Tanah secara Massal 3. Pelayanan

Survey

Pemetaan

Penatagunaan

Tanah C. Pelayanan Tanah

Pemeriksaan

oleh

Tim

Peneliti

Tanah : 1. Pelayanan

Pemeriksaan


Pemeriksaan

Tanah di Perdesaan 3. Pelayanan

Pemeriksaan

Tanah secara Massal D. Pelayanan

Pemeriksaan

Tanah dalam Bentuk Laporan Konstatasi : 1. Pelayanan Tanah

Pemeriksaan

dalam

Bentuk

Laporan Konstatasi untuk Perpanjangan

atau


Pembaharuan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 2. Pelayanan Tanah

Pemeriksaan

dalam

Bentuk


atau

Pembaharuan hak Guna Usaha 3

Pelayanan Informasi Pertanahan

4

Pelayanan Konsolidasi Tanah secara Swadaya

5

Pelayanan Redistribusi Tanah secara Swadaya

6

Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

7

Pelayanan Penetapan Hak atas Tanah

A. Uang

Pemasukan

Dalam

rangka Pemberian Hak Milik B. Uang

Pemasukan

Dalam

rangka Pemberian Hak Guna Usaha C. Uang

Pemasukan

Dalam


Rangka Pemberian Hak Guna Bangunan D. Uang

Pemasukan

Dalam

Rangka Pemberian Hak Pakai E. Uang

Pemasukan

Rangka

Dalam

Pemberian Hak

Pengelolaan

C. Pengendalian Internal Menurut UU no 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa : Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Romney (2004 : 229) “Pengendalian internal (internal control) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan”. Menuru Romney (2004 : 229) Pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting. Pengendalian untuk pencegahan (preventive control) mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Mempekerjakan personil akuntansi yang Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas asset, fasilitas dan informasi, merupakan pencegahan yang efektif. Oleh karena tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah, pengendalian untuk pemeriksaan (detective control) dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul. Pengendalian korektif (corrective control) memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat diminimalisasi atau dihilangkan. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Pengendalian Internal meliputi organisasi dan semua metode serta ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi demi mengamankan kekayaan, memelihara kecermatan dan sampai sejauh mana data akuntansi dapat dipercaya. Menurut Tunggal (1995:1) “pengendalian intern meliputi pengendalian akuntansi (accounting control) dan pengendalian administrasi (administrative control)”. Pengendalian akuntansi adalah pengendalian meliputi pengamanan terhadap kekayaan perusahaan sehingga diperlukannya catatan akuntansi. Umumnya

meliputi

persetujuan,

pemisahan

antara

fungsi

operasional

penyimpangan dan pencatatan, serta pengawasan fisik atas kekayaan.


Pengendalian administrasi adalah pengendalian meliputi peningkatan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan. Pada umumnya tidak langsung berhubungan dengan catatan akuntansi, misalnya: analisis statistik, studi waktu dan gerak (time and motion study), program pelatihan karyawan, dan pengendalian mutu. Tujuan sistem pengendalian intern yang efektif menurut Tunggal (1995 : 2) dapat digolongkan sebagai berikut : 1. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya untuk melaksanakan operasi perusahaan. Berbagai macam data digunakan untuk mengambil keputusan yang penting. Sistem pengendalian akuntansi intern bertujuan untuk mengamankan/ menguji kecermatan dan sampai seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya dengan jalan mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan pada saat yang tepat. 2. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya Harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, disalahgunakan ataupun rusak secara tidak disengaja. Sistem pengendalian intern dibentuk guna mencegah ataupun menemukan harta yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat. 3. Untuk menggalakkan efisiensi usaha Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksud untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber-sumber dana yang tidak efisien. 4. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian intern memberikan jaminan akan ditaatinya prosedur dan peraturan tersebut oleh perusahaan. Berdasarkan tujuan pengendalian intern yang di atas, maka pengendalian yang dianut untuk mencapai tujuan diatas terdiri dari pengendalian akuntansi intern dan pengendalian operasional. Pengendalian akuntansi intern digunakan untuk mencapai tujuan yang pertama dan kedua, sedangkan pengendalian operasional untuk mencapai tujuan yang ketiga dan keempat. Pengendalian Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

operasional dibedakan dari pengendalian akuntansi intern melalui tujuan utama operasionalnya dan pengendalian operasional ini lebih banyak dilakukan oleh bagian operasional daripada bagian akuntansi atau bagian keuangan. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa pengendalian operasional tidak berkaitan dengan pengendalian akuntansi intern, karena pengendalian dan catatan yang digunakan untuk pengendalian operasional dapat juga digunakan untuk pengendalian akuntansi intern. Menurut UU no 60 Tahun 2008, SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan) terdiri atas unsur: a. lingkungan pengendalian b. penilaian risiko c. kegiatan pengendalian d. informasi dan komunikasi e. pemantauan pengendalian intern Menurut Hall (2007: 28) Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain. Lingkungan pengendalian memiliki beberapa elemen : 1. nilai integritas dan etika pihak manajemen, 2. struktur perusahaan, 3. keterlibatan dewn komisaris dan komite audit perusahaan, jika ada, 4. filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi, 5. prosedur untuk mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang, 6. metode pihak manajemen untuk menilai kinerja, 7. pengaruh eksternal, seperti pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang, 8. kebijakan dan praktik perusahaan untuk mengelola sumber daya manusianya. Penilaian resiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Resiko dapat timbul dari berbagai perubahan lingkungan, seperti berikut ini : 1. perubahan dalam lingkungan operasional 2. personel baru yang memiliki pemahaman berbeda atau tidak memadai atas pengendalian internal Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

3. sistem informasi baru atau yang direkayasa ulang 4. pertumbuhan yang signifikan dan cepat hingga mengalahkan pengendalian internal yang ada 5. implementasi teknologi baru ke dalam proses produksi atau sistem informasi yang berdampak pada pemrosesan transaksi 6. pengenalan lini baru produk, atau aktivitas yang baru 7. restrukturisasi organisasional 8. masuk ke pasar asing yang dapat berdampak pada operasi 9. adopsi prinsip akuntansi baru yang berdampak pada pembuatan laporan keuangan Sistem informasi akuntansi terdiri atas berbagai record dan metode yang digunakan untuk memulai, mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, serta mencatat berbagai transaksi perusahaan dan untuk menghitung aktiva dan kewajibanyang terkait. Sistem informasi akuntansi yang efektif akan dapat melakukan berbagai hal berikut ini : 1. mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan yang valid 2. menyediakan informasi secara tepat waktu menegenai berbagai transaksi 3. secara akurat mengukur nilai keuangan berbagai transaksi 4. secara akurat mencatat berbagai transaksi dalam periode waktu terjadinya Pengawasan adalah proses di mana kualitas dari desain dan operasi pengendalian internal dapat dinilai. Penilaian ini dapat dicapai dengan prosedur yang terpisah atau melalui aktivitas yang berjalan. Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk menangani berbagai resiko yang telah diidentifikasi perusahaan. Committee of Sponsoring Organizations (COSO) yang merupakan sekelompok sektor swasta yang terdiri dari American Accounting Association (AAA), AICPA (American Institue of Certified Public Accountant), Institue of Internal Auditors, Institue of Management Accountants, dan Financial Executives Institutes. Pada tahun 1992, COSO mengeluarkan hasil penelitian untuk mengembangkan defenisi pengendalian internal. Penelitian selama 3 tahun dan melibatkan 10 ribu jam penelitian, diskusi, analisis, dan proses penilaian mendefenisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut : 1. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi 2. Keandalan pelaporan keuangan 3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku Oleh karena itu COSO menyajikan langkah yang signifikan atas defenisi pengendalian internal yang dahulu terbatas pada pengendalian akuntansi, menjadi pengendalian yang menangani tujuan yang luas akibat banyaknya berbagai penipuan yang terjadi di tahun 1992. Sedangkan Information System Audit and Control Foundation (ISACF) mengembangkan Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT). COBIT merupakan kerangka praktik pengendalian untuk teknologi informasi, dan keamanan sistem informasi yang umumnya dapat diaplikasikan. Kerangka tersebut menangani isu pengendalian berdasarkan tiga poin atau dimensi yang menguntungkan, yaitu : 1. Tujuan Bisnis Bahwa untuk memenuhi tujuan bisnis, informasi harus sesaui dengan criteria yang disebut COBIT sebagai persyaratan bisnis atas informasi, criteria tersebut terpisah tetapi saling melengkapi, yang mencerminkan tujuan-tujuan COSO, yaitu efektivitas (relevan, berkaitan, dan tepat waktu), efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kesesuaian dengan persyaratan hukum, dan keandalan 2. Sumber daya-sumber daya Teknologi Informasi Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

Sumber daya ini meliputi orang, sistem aplikasi, teknologi, fasilitas dan data. 3. Proses Teknologi Informasi Proses ini dipecah ke empat bidang, yaitu perencanaan dan organisasi, proses perolehan (acquisition) dan implementasi, pengiriman dan pendukung serta pengawasan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002) Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern yaitu pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi, di samping itu pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Adat istiadat, kultur, dan corporate governance system dapat mencegah terjadinya ketidak beresan yang dilakukan oleh manajemen, namun tidak merupakan pencegahan yang bersifat mutlak.

D. Gambaran Umum PP no 60 Tahun 2008, UU no 20 Tahun 1997, dan PP no 46 Tahun 2002 1. Peraturan Pemerintah no 60 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 60 Tahun 2008 merupakan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

pemerintah daerah. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan

negara,

keandalan

pelaporan

keuangan,

pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 2. Undang- Undang no 20 Tahun 1997 Undang- undang no 20 Tahun 1997 merupakan Undang- Undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-undang ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan Negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaaan Negara Bukan Pajak. Undang- Undang ini mengatur tentang aturan umum menegenai pengelompokan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta apa yang menjadi dasar utama dari pengenaan tarif PNBP, dan juga bagaimana pemeriksaan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak. Di dalam Undang-Undang ini pun terdapat ketentuan hukum yang terkait, mengenai keberatan atas jumlah pengenaan PNBP maupun ketentuan pidana yang berkaitan dengan PNBP.


Adapun arah dan tujuan dari perumusan Undang-Undang nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah : a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber- sumber Penerimaan Negaraa Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpatisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat

yang

dinikmatinya

dari

kegiatan-kegiatan

yang

menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak c. Menunjang

kebijaksanaan

Pemerintah

dalam

rangka

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia d. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasikeuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan. 3. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2002 merupakan peraturan mengenai Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan UU no 20 Tahun 1997 di lingkungan Badan Pertanahan Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

Nasional, sebab di setiap instansi pemerintah yang memiliki PNBP akan memiliki jenis PNBP tersendiri, maka untuk BPN dibentuklah PP no 46 tahun 2002 yang mengatur tentang PNBP di BPN. Oleh karena itu peraturan ini mengatur tentang jenis-jenis PNBP yang berlaku di BPN beserta tarif perhitungan pengenaan untuk masing-masing kegiatan yang menjadi PNBP.

E. Kerangka Konseptual Gambar 2.1 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN)

UU no 20 tahun 1997

PP no 46 Tahun 2002 Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) A. Pelayanan Pendaftaran Tanah 1. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Sporadik B. Pelayanan Pemeriksaan Tanah 1. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B

Keefektifan Pengendalian Internal terhadap PNBP

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Menurut Erlina dan Sri Mulyani (2007:15), Penelitian kualitatif merupakan ”penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks, dan rinci”. B. Jenis Data Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. data Primer, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian pihak secara langsung yaitu perusahaan Badan Pertanahan Nasional (BPN), misalnya hasil wawancara, yang memerlukan pengolahan dan dikembangkan lebih lanjut untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai kebutuhan, 2. data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari instansi sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di instansi. Data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah struktur instansi, sejarah instansi, dan laporan PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara .

C. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan : 1. teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang berwenang atau pihak lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti, adapun daftar pertanyaan terdapat pada Lampiran 6, 2. teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang ada dalam objek penelitian, 3. teknik observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian,


4. teknik kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. D. Metode Analisis Data Analisis data penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dikumpulkan, diklasifikasikan, serta diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah. E. Jadwal dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Brigjend. Katamso no 45 Medan. Jadwal penelitian yang direncanakan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 KETERANGAN

SEPT’ 08

OKT’ 08

NOV’ 08

DES’ 08

JAN’ 09

FEB’ 09

Pengajuan Proposal Bimbingan dan Perbaikan Proposal Seminar Proposal Pengumpulan dan Pengolahan data Analisis data Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

Bimbingan Skripsi Penyelesaian Skripsi

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Data Penelitian 1.

Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional (BPN) a.

Sejarah Perusahaan


Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan instansi yang berada di bawah naungan Departemen Dalam Negeri. Ditingkat I bernama Direktorat Agraria, Tingkat Kabupaten/ Kotamadya bernama Dinas Agraria Sejak dikeluarkannya Keputusan Kepala Presiden RI No 26 Tahun 1988, maka Direktorat Agraria dirubah namanya menjadi BPN yang dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dasar hukum Lembaga ini telah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir dikeluarkan adalah Peraturan Presiden No 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional Pusat maka terdapatlah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Struktur Bagian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terdiri atas : 1. Bagian Tata Usaha 2. Bidang Survey, engukuran dan Pemetaan 3. Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 4. Bidang Pengaturan dan Penataan Tanah 5. Bidang

Pengendaalian

Pertanahan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat 6. Bidang Pengkajian Ad1. Bidang Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub bagian Kepegawaian b. Sub bagian Keuangan c. Sub bagian Umum dan Informasi Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

Ad2. Bidang Survei, pengukuran dan Pemetaan, terdiri dari : a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar b. Seksi Pemetaan Tematik c. Seksi Pengukuran Bidang d. Seksi Survei Potensi Tanah Ad3. Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari : a. Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan b. Seksi Penetapan Tanah Badan Hukum c. Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah d. Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT Ad4. Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan a. Seksi Penatagunaan Tanah b. Seksi Penataan Kawasan Tertentu c. Seksi Landreform d. Seksi Konsolidasi Tanah Ad5. Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Seksi Pengendalian Pertanahan b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Ad6. Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan a. Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan b. Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan

b. Aktivitas Kantor Wilayah BPN Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006, BPN memiliki pedoman kerja, yang disebut dengan 11 Agenda Pedoman Kerja Badan Pertanahan Nasional, antara lain : 1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional 2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia 3. Memastikan penguatan hak-hak atas tanah 4. Menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan di daerahdaerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air 5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis 6. Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem Pengaman Dokumen Pertanahan di seluruh Indonesia 7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat 8. Membangun database penguasaan dan pemilikan tanah skala besar


9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan peundangundangan pertanahan yang telah ditetapkan 10. Menata kelembagaan pertanahan nasional 11. Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, oleh karena itu Badan Pertanahan Nasional memiliki visi dan misi, yaitu : a. Visi Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem Kemasyarakatan, Kebangsaan dan Kenegaraan Republik Indonesia. b. Misi Mengembangkan dan menyelengarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber dari kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan 2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat

dalam

kaitannya

dalam

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)


3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik, dan perkara di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengolahan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik, dan perkara di kemudian hari 4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan dating terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat 5. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip, dan aturan yang tertian dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas

c.

Struktur Organisasi Untuk struktur organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Sumatera Utara, dapat dilihat pada Lampiran 1

2.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tidak semua PNBP yang ada di dalam PP no 46 Tahun 2002 yang

berlaku di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, hal ini dikarenakan ada


beberapa kegiatan yang hanya dilakukan oleh Kantor Daerah dan bukan Kantor Wilayah. Adapun kegiatannya antara lain : Tabel 4.1 Jenis PNBP yang Terdapat di Lingkungan Kanwil BPN Sumatera Utara

NO

Jenis PNBP yang berlaku pada

Sub-Jenis PNBP yang berlaku

Badan Pertanahan Nasional

pada Badan Pertanahan Nasional

1

Pelayanan Pendaftaran Tanah

D. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah : 5. Pelayanan dan

Pengukuran

Pemetaan

Bidang

Tanah secara Sporadik 6. Pelayanan dan

Pengukuran

Pemetaan

Bidang

Tanah secara Sistematik 7. Pelayanan Pengembalian Batas 8. Pelayanan Peta

Pembuatan

Situasi

Lengkap

(Topografi) 2

Pelayanan Pemeriksaan Tanah

E. Pelayanan

Pemeriksaan

Tanah oleh Panitia A :


4. Pelayanan

Pemeriksaan


Pemeriksaan

Tanah di Pedesaan 6. Pelayanan

Pemeriksaan

Tanah secara Massal

F. Pelayanan

Pemeriksaan

Tanah dalam Bentuk Laporan Konstatasi : 3. Pelayanan Tanah

Pemeriksaan

dalam

Bentuk


atau

Pembaharuan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 4. Pelayanan Tanah

Pemeriksaan

dalam

Bentuk


atau

Pembaharuan hak Guna Usaha


3

Pelayanan Informasi Pertanahan

4

Pelayanan Konsolidasi Tanah secara Swadaya

5

Pelayanan Redistribusi Tanah secara Swadaya

3.

Laporan Keadaan Kas Uang Penerimaan (LKKUP) Untuk Laporan Keadaan Kas Uang Penerimaan di Kanwil BPN Sumatera

Utara untuk tahun 2006-2008, dapat dilihat di Lampiran 2

B. Analisis Hasil Penelitian 1.

Keakuratan Pencatatan PNBP di Kanwil BPN Pencatatan tarif dari kegiatan yang menjadi PNBP didasarkan pada

Gradasi (Penetapan Tarif) yang telah ditetapkan untuk masing- masing kegiatan, sehingga tarif yang dikenakan kepada pemohon telah memiliki dasar ketetapan. Dan penetapan tarif tersebut telah berdasarkan PP nomor 46 Tahun 2002. Untuk kegiatan Pemeriksaan Tanah, gradasi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Tabel 4.2 Penetapan Tarif untuk Pemeriksaan Tanah Berdasarkan PP no 46 Tahun 2002

no

keterangan

sporadis pemeriksaan Aspek PGT

Massal pemeriksaan Aspek PGT


tanah (a) 1 5 ha s/d 25 ha 26 ha s/d 200 2 ha 201 ha s/d 3000 3 ha 3001 ha s/d 4 5000 ha lebih dari 5000 5 ha

(b)

tanah (a)

(b)

2,466,000

1,233,000

1,233,000

616,500

4,932,000

2,466,000

2,466,000

1,233,000

7,398,000

3,699,000

3,699,000

1,849,500

9,864,000

4,932,000

4,932,000

2,466,000

12,330,000

6,165,000

6,165,000

3,082,500

Sebagai contoh pengenaan tarif dari Pelayanan Pemeriksaan Tanah dapat dilihat pada Surat Perintah Setor (SPS) untuk Pemeriksaan Tanah pada Lampiran 3, yang mana pemohon memiliki tanah seluas 196,51 Ha untuk diperiksa, sehingga Tarif yag dikenakan adalah sebesar Rp.4.932.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) Sedangkan Pengenaan Tarif untuk kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Tanah menggunakan Gradasi yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara No. 620.2-22/

/ 2008, Juni 2008. Adapun Gradasi (Penetapan Tarif) untuk kegiatan

Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Tanah adalah :

Tabel 4.3 Penetapan Tarif untuk Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Tanah Di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 No

1

Gradasi Luas

Ringan

Sedang

Berat

(Ha)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

2

3

4

5


1

10 – 20

4.539.000

5.079.000

5.766.000

2

21 – 40

7.241.000

8.103.000

9.198.000

3

41 – 60

9.641.000

10.789.000

12.247.000

4

61 – 80

11.884.000

13.299.000

15.096.000

5

81 – 100

14.027.000

15.697.000

17.819.000

6

101 – 120

16.100.000

18.016.000

20.451.000

7

121 – 140

18.118.000

20.275.000

23.015.000

8

141 – 160

20.094.000

22.486.000

25.525.000

9

161 – 180

22.035.000

24.658.000

27.990.000

10

181 – 200

23.947.000

26.798.000

30.419.000

11

201 – 220

25.834.000

28.909.000

32.816.000

12

221 – 240

27.699.000

30.997.000

35.185.000

13

241 – 260

29.545.000

33.063.000

37.531.000

14

261 – 280

31.375.000

35.110.000

39.855.000

15

281 – 300

33.190.000

37.141.000

42.160.000

16

301 –320

34.991.000

39.157.000

44.448.000

17

321 – 340

36.780.000

41.159.000

46.721.000

18

341 – 360

38.558.000

43.148.000

48.979.000

19

361 – 380

40.325.000

45.126.000

51.224.000

20

381 – 400

42.083.000

47.093.000

53.457.000

21

401 – 420

43.832.000

49.051.000

55.679.000

22

421 – 440

45.574.000

50.999.000

57.891.000

23

441 – 460

47.307.000

52.939.000

60.093.000

24

461 – 480

49.033.000

54.871.000

62.286.000

25

481 – 500

50.753.000

56.795.000

64.470.000

26

501 – 520

52.466.000

58.712.000

66.647.000

27

521 – 540

54.174.000

60.623.000

68.816.000

28

541 – 560

55.876.000

62.528.000

70.977.000

29

561 – 580

57.572.000

64.426.000

73.133.000

30

581 – 600

59.264.000

66.319.000

75.281.000


31

601 – 620

60.951.000

68.207.000

77.424.000

32

621 – 640

62.633.000

70.089.000

79.561.000

33

641 – 660

64.311.000

71.967.000

81.692.000

34

661 – 680

65.985.000

73.840.000

83.818.000

35

681 – 700

67.654.000

75.709.000

85.940.000

36

701 – 720

69.320.000

77.573.000

88.056.000

37

721 – 740

70.983.000

79.433.000

90.168.000

38

741 – 760

72.642.000

81.290.000

92.275.000

39

761 – 780

74.29.7000

83.142.000

94.378.000

40

781 – 800

75.950.000

84.991.000

96.477.000

41

801 – 820

77.599.000

86.837.000

98.572.000

42

821 – 840

79.245.000

88.679.000

100.663.000

43

841 – 860

80.889.000

90.518.000

102.750.000

44

861 – 880

82.529.000

92.354.000

104.834.000

45

881 – 900

84.167.000

94.187.000

106.915.000

46

901 – 920

85.802.000

96.017.000

108.992.000

47

921 – 940

87.435.000

97.844.000

111.066.000

48

941 – 960

89.066.000

99.669.000

113.137.000

49

961 – 980

90.694.000

101.490.000

115.205.000

50

981 – 1000

92.319.000

103.310.000

117.271.000

Untuk Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Tanah, dasar pengenaannya kepada pemohon didasarkan pada Topografi Tanah, yaitu untuk yang kondisi Topografinya ringan, sedang ataupun berat. Namun jika kondisi tanah dalam sengketa, maka tanah tersebut digolongkan ke Topografi berat. Berdasarkan PP nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud meliputi: a. pembuatan peta dasar pendaftaran Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

b. penetapan batas bidang-bidang tanah c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran d. pembuatan daftar tanah e. pembuatan surat ukur Sebagai contoh pengenaan tarif untuk kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Tanah dapat dilihat pada Surat Perintah Setor (SPS) untuk Pengukuran dan Pemetaan Tanah pada Lampiran 4, namun di SPS tersebut hanya dicantumkan total yang harus dibayar pemohon dan tidak dirinci biaya untuk kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp.29.823.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) untuk + 195 Ha, yang mana di dalamnya telah terakumulasi untuk biaya transport dan yang lainnya.

2.

Kepatuhan Pengelolaan PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara

Untuk Kepatuhan dari pengelolaan PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara, penelitian difokuskan pada ketaatan BPN pada peraturan-peraturan yang berlaku di

lingkungan

BPN.

Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Keuangan

no

77/KMK.06/2003 tanggal 25 Febuari 2003 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari PNBP pada

BPN

sebagaimana

dijelaskan

dengan

surat

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan tanggal 8 Juli 2005 no 5-4350/PB/2005 perihal penggunaan sebagian dana PNBP pada BPN untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut :


1. Pelayanan Pendaftaran Tanah dengan izin penggunaan paling tinggi 81,54 %. Catatan : Pelayanan Pendaftaran Tanah terdiri dari pengukuran, pendaftaran pertama kali, pemeliharaan data, 2. Pelayanan Pemeriksaan Tanah, dengan izin penggunaan paling tinggi sebesar 81,67 %. Oleh karena itu, Bendahara Khusus Pengeluaran hanya dapat meminta dari Kas Negara sebesar yang telah ditetapkan. Sedangkan kepatuhan Bendahara Khusus Penerimaan terhadap penyetoran PNBP ke kas negara didasarkan pada Keputusan Presiden no 16 Tahun 1994 pasal 9 ayat 2

dikatakan “bahwa bendahara penerimaan harus menyetor seluruh

penerimaan anggaran yang telah dipungutnya dalam waktu yang ditentukan sekurang-kurangnya sekali seminggu”. Namun menurut Surat Edaran KBPN nomor 300 – 282 – Settama tanggal 7 Febuari 2006 pada bagian F dikatakan bahwa : “Penerimaan Negara Bukan Pajak agar disetor ke Rekening Kas Umum Negara selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak diterimanya penerimaan tersebut”. Tetapi Surat Edaran tersebut kemudian direvisi dan menjadi Surat Edaran KBPN nomor 496 – 120 – I – Settama tanggal 22 Febuari 2008, dan pada bagian F dikatakan bahwa “seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara”. Hal ini sesuai dengan PP nomor 46 Tahun 2002 pasal 24. Menurut Bohari (1992 : 21 ) dikatakan bahwa


pengawasan terhadap penerimaan non tax dilakukan oleh KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) terhadap jumlah-jumlah setoran yang telah diterima oleh bendahara khusus. Pengawasan ini dilakukan melalui kartu pengawasan bendaharawan penerimaan tetap untuk masing-masing Departemen/ Lembaga yang Negara yang menguasai suatu jenis penerimaan negara bukan pajak. Oleh karena itu di Kantor Wilayah BPN yang menjadi pengawas terhadap setoran PNBP adalah KPPN dan yang menjadi alat pengendali agar setoran ke kas negara sesuai dengan yang dimohonkan dan disetor pada waktu yang tepat adalah SPS (Surat Perintah Setor) dan SSBP (Surat Setor Bukan Pajak). Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak diadakan penyetoran ke Kas Negara, maka akan diadakan peneguran melalui surat teguran tertulis karena bendaharawan penerimaan ini harus melakukan setorannya walaupun dengan setoran nihil.

3.

Tingkat Keefektifan Kebijakan PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara Dengan menggunakan rumus yang dikemukakan Devas dalam buku Tomo

pada Bab II seperti berikut ini : Efektivitas = Realisasi Penerimaan x 100% Target Penerimaan

Dapat dihitung persentase perbandingan antara realisasi dan target PNBP untuk kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Kanwil BPN Sumatera Utara sebagai berikut : Tabel 4.4


Laporan Realisasi dan Target PNBP untuk Kegiatan Pemeriksaan Tanah di Kanwil BPN Sumatera Utara tahun 2006 – 2008

NO

BULAN

2006

2007

2008

1 JANUARI

-

-

16,070,600

2 FEBUARI

-

12,600,000

28,960,200

3 MARET

40,600,000

8,400,000

-

4 APRIL

8,400,000

-

15,568,200

5 MEI

-

14,061,600

32,643,000

6 JUNI

16,100,000

28,123,200

-

7 JULI

-

19,920,600

-

8 AGUSTUS

-

-

36,990,000

9 SEPTEMBER

10,500,000

-

42,286,400

10 OKTOBER

9,100,000

540,000

-

11 NOVEMBER

-

10,173,600

62,883,000

12 DESEMBER

10,500,000

-

11,097,000

TOTAL REALISASI

95,200,000

93,819,000

246,498,400

TARGET

165,000,000

183,666,000

157,000,000

SELISIH % Keefektifan

(69,800,000)

(89,847,000)

89,498,400

58

51

157

Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita lihat bahwa persentase PNBP di tahun 2006 tingkat keefektifannya sebesar 58%, namun di tahun 2007 terjadi penurunan tingkat kefektifan menjadi 51% yang menandakan bahwa adanya penurunan Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

upaya/kinerja dalam pencapaian target. Namun di tahun 2008 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, hal ini tampak dari kenaikan tingkat keefektifan menjadi 157% , dan bahkan jauh melebihi target yang telah dianggarkan. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan Kanwil BPN dalam PNBP untuk kegiatan Pemeriksaan Tanah di tahun 2008 sangat baik. Sedangkan untuk kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Tanah yang dilakukan Kanwil BPN Sumatera Utara, maka tingkat keefektifannya pun dapat dilihat dari Laporan Realisasi dan Target PNBP untuk Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Tanah tahun 2006-2008 seperti berikut :

Tabel 4.5 Laporan Realisasi dan Target PNBP untuk Pengukuran dan Pemetaan Tanah di Kanwil BPN Sumatera Utara Tahun 2006 – 2008 NO

BULAN

2006

2007

2008

1 JANUARI

79,147,000

4,485,673,000

3,247,954,000

2 FEBUARI

58,854,000

-

1,548,377,000

3 MARET

4,788,000

463,883,000

221,050,000

4 APRIL

32,047,000

97,748,000

195,510,000

5 MEI

512,006,000

41,482,000

205,216,000

6 JUNI

483,722,000

3,974,820

400,442,500

7 JULI

361,360,650

130,033,000

-

8 AGUSTUS

-

506,997,000

25,500,000


SEPTEMBE 9 R

125,488,000

279,925,000

26,798,000

10 OKTOBER

8,399,900

802,542,000

1,606,519,000

11 NOVEMBER

16,050,000

145,655,000

226,382,000

1,399,539,000

-

1,908,244,550

8,357,451,820

7,477,366,500

5,500,000,000

7,360,000,000

7,360,000,000

(3,591,755,450)

997,451,820

117,366,500

35

114

102

12 DESEMBER TOTAL REALISASI TARGET SELISIH

% Keefektifan

Untuk tahun 2006 persentase keefektifan kebijakan PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara untuk kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Tanah hanya berkisar 35% yang menandakan bahwa kurang efektifnya kebijakan PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara dalam pencapaian Target Penerimaan. Namun di Tahun 2007 terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu 114% yang menunjukkan tingkat keefektifan yang sangat baik, dan begitu pula dengan tahun 2008 yang juga realisasinya melebihi targetnya walaupun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya tetapi pencapaian keefektifan sebesar 102% menunjukkan bahwa kebijakan Kanwil BPN dalam Pengukuran dan Pemetaan Tanah sangat baik. Gambar 4.1 Grafik Persentase Keefektifan Kebijakan PNBP untuk Pemeriksaan Tanah di Kanwil BPN Sumatera Utara


170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Pemeriksaan Tanah

2006

2007

2008

Gambar 4.2 Persentase Keefektifan Kebijakan PNBP untuk Pengukuran dan Pemetaan Tanah di Kanwil BPN Sumatera Utara

120 110 100 90 80 70 pengukuran dan …

60 50 40 30 20 10 0 2006

2007

2008


4.

Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kanwil BPN Sumatera

Utara diawali dari pemohon hingga Bendahara Pengeluaran. Oleh karena itu untuk mengetahui prosedurnya, maka dapat dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR 4.3 PROSEDUR PENERIMAAN PNBP 1

Pemohon

BPN (BENDAHARA

3

2

BANK (REKENING BENDAHARA

SPS

4 BENDAHARA PENERIMA (SSBP RANGKAP 5)

4

4

KAS NEGARA + 20%

5

KAS NEGARA

5


BPN (BENDAHARA PENGELUARAN) + 80% 6 1. PETUGAS UKUR 2. PENGELOLAAN

Sumber : berdasarkan SE KBPN No 496 – 120 – I Settama tanggal 22 Febuari 2008

Berdasarkan gambar yang ada di atas maka penjelasan untuk prosedur penerimaan PNBP antara lain : 1. pemohon yang memiliki kepentingan, misalnya untuk pemeriksaan tanah ataupun pengukuran tanah, menyurati BPN untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemohon menghubungi Bendahara Penerimaan. 2. setelah permohonan, maka BPN mengeluarkan/ menerbitkan SPS (Surat Perintah Setor). Tarif yang ditetapkan di dalam SPS berdasarkan Gradasi. Gradasi merupakan tarif yang ditetapkan berdasarkan ukuran tertentu. 3. setelah SPS diterbitkan, maka pemohon menyetor uang ke rekening Bendahara Penerima melalui bank. 4. kemudian Bendahara Penerima menarik uang yang disetorkan ke rekeningnya menggunakan cek, Bendahara Penerima mengeluarkan SSBP Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

(Surat Setoran Bukan Pajak). SSBP yang dikeluarkan tersebut rangkap 5. Lalu uang tersebut disetorkan ke Kas Negara dengan melapirkan SSBP. Kelima rangkap SSBP tersebut diberikan antara lain kepada : a. Bendahara penerima b. KPPN c. Bank d. Bendahara pengeluaran e. Kantor pajak 5. lalu Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no 77/ KMK. 06/ 2003 tanggal 25 Febuari 2003, meminta + 80 % dari uang yang telah disetorkan Bendahara penerimaan ke kas negara untuk pelaksanaan kegiatan, sedangkan + 20 % tetap berada di kas negara. Sebagai bukti untuk meminta uang pelaksanaan kegiatan pada kas negara, maka Bendahara pengeluaran memakai SSBP yang diterimanya. 6. setelah uang yang dari kas negara diperoleh oleh bendahara pengeluaran, kemudian bendahara pengeluaran mengeluarkan uangnya untuk panitia di lokasi. Sebagai perincian nama pemohon dan kegiatan yang dimohonkan, maka Bendahara Pengeluaran menggunakan Daftar Nominatif (Lampiran 5) Adapun untuk pengalokasian uang yang diterima antara lain : a. 60 % untuk petugas ukur b. 20 % untuk pengelolaan c. 20 % untuk pengolahan


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari perpajakan. PNBP diatur oleh Undang-Undang No 20 Tahun 1997, namun akibat keberagaman instansi Pemerintah, maka beragam pula jenis-jenis kegiatan yang menjadi PNBP di masing-masing instansi. Oleh karena itu tiap-tiap instansi pemerintah memerlukan suatu peraturan tersendiri untuk kepentingan masing-masing instansi yang merupakan tindak lanjut dari UU no 20 Tahun 1997. Untuk lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 yang berisi tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal terhadap PNBP di Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara yang ditinjau yang sisi keakuratan pencatatan, kepatuhan pengelolaan, serta tingkat keefektifan kebijakan PNBP di Kanwil BPN. Adapun PP nomor 46 Tahun 2002 serta peraturan pelaksanaan lainnya yang berperan melengkapi Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar hukum bagi penetapan tarif agar sesuai dengan yang telah ditetapkan,

kepatuhan pengelolaan dan penyetoran PNBP ke Kas

Negara, yang kemudian jumlah penerimaannya menggambarkan keefektifan kebijakan PNBP melalui perbandingan antara Realisasi Penerimaan dan Target Penerimaan. Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

Kesimpulan yang dapat dibentuk dari penelitian ini adalah bahwa PP nomor 46 Tahun 2002 menjadi alat pengendali internal terhadap PNBP di lingkungan Kanwil BPN Sumatera Utara, namun yang pasti bahwa PP nomor 46 Tahun 2002 tidak “mendongkrak” jumlah PNBP yang diterima untuk suatu periode karena peran PP nomor 46 Tahun 2002 sebatas controller. Keakuratan pencatatan PNBP di Kanwil BPN Sumatera Utara didasarkan pada penetapan tarif berdasarkan luas tanah yang telah ditetapkan BPN. Untuk kepatuhan pengelolaan PNBP, Kanwil BPN memiliki dasar hukum atas setiap sistem penyetoran PNBP dan penggunaan kembali sekitar + 80 % untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Tingkat keefektifan di tahun 2006 tidak mencapai target yang menunjukkan bahwa kinerja pencapaian target kurang, namun untuk tahun 2007 dan 2008 pencapaian target tercapai bahkan lebih yang berarti kebijakan Kanwil BPN Sumatera Utara sangat baik dan konsistensi pun tercapai. B. SARAN Adapun saran yang dapat dibentuk berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah : 1. agar penetapan tarif untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah lebih dirinci jumlah penetapan tarifnya dan tarif yang dicatat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 2. agar penyetoran dan pengelolaan PNBP ke Kas Negara tetap berdasarkan hukum yang berlaku, karena hal ini berkaitan dengan kepatuhan instansi pemerintah tergadap negara yang akan berdampak pula pada tingkat keefektifan kebijakan PNBP. Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

3. agar tingkat keefektifan meningkat, maka diharapkan agar Kanwil BPN Sumatera Utara dapat lebih konsisten dalam pelaksanaan kinerja ataupun dalam upaya pencapaian target penerimaan.


DAFTAR PUSTAKA

Bohari, 1992. Pengawasan Keuangan Negara, CV. Rajawali, Jakarta. Bungin, H. M. Burhan, 2007. Penelitian Kualitatif :Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. KENCANA, Jakarta. Erlina dan Sri Mulyani, 2007. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, USU Press, Medan. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Jurusan Akuntansi, 2004. Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi. Medan. Hall, James A., Tommie Singleton, 2007. Audit Teknologi Informasi dan Assurance, Salemba Empat. Jakarta. Hartono, Jogiyanto, 2004. Merode Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman, BPSE, Yogyakarta. Ikatan Akuntan Indonesia, 2000. Standar Profesionalisme Akuntan Publik. HS, Tomo, H. Dasril Munir, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2004. Kebijakan dan Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak, YPAPI, Yogyakarta. Romney, Marshall B, Paul John Steinbart, 2004. Sistem Informasi Akuntansi, Salemba Empat, Jakarta. Sugiono, 2004. Metodologi Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung Tjandra, W. Riawan, 2006. Hukum Keuangan Negara, PT. Grasindo, Jakarta. Tunggal, Amin Widjaja, 1995. Struktur Pengendalian Intern, PT. Rineka Cipta, Jakarta. ________________, 1994. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. , 1997. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Samuel Sidjabat : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Sumatera Utara, 2009. USU Repository © 2009

________________, 1997. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. _______________, 2002. Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara, dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang, CV. Eko Jaya, Jakarta. , 2002. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. ________________, 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. _______________ ,2008. Surat Edaran KBPN Nomor 496 – 120 – I – Settama tanggal 22 Febuari 2008.


NAMA : SAMUEL SIDJABAT

Recommend Documents