Ir. VENCE SAMUEL TUMANAN

LAPORAN LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI AKUNTAN INDEPENDEN DAN AUDIT KEPATUHAN TERHADAP LAPORAN PENERIMAAN DANDAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LAPORAN PENERIMAAN DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA Ir. VENCE SAMUEL TUMANAN DAN TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN PATI Periode 31 Agustus 2013 – 17 April 2014 TAHUN 2014

Nomor : AUP – 5148/ER.VIII/C/2014 Tanggal : 27 Agustus 2014

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN PATI NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

A.

UMUM

1.

Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari KPU.

Kami telah menerima Laporan Dana Kampanye pada tanggal 08 Agustus 2014 pukul 13.00 di kantor KPU Pusat, namun tidak semua laporan dana kampanye yang kami terima. Terkait dengan laporan yang kami terima antara lain : 1. DKPP1-LPPDK Penerimaan Penggunanan Kampanye)

(Laporan dan Dana

2. DKPP2-LPPDK (Untuk Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari pihak lain) 3. DKPP3-LPPDK (Untuk dana Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye) 4. DKPP1-REKSUS/DKPP4LPPDK (Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye) 5. DKPP5-LPPDK Daftar Saldo Kampanye)

(Untuk Dana

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/KETERANGAN 5 6. DKPP6-LPPDK (Untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)

2.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi Penerimaan dan Penggunaan dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan Penggunaan dana kampanye);

Kami tidak menerima berkas Rekening Khusus Dana kampanye sehingga prosedur untuk melihat item transaksi yang terdapat pada RKDK untuk ditelusuri pada LPPDK tidak dapat kami lakukan.

2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi; 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam RKDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. B.

REKENING DANA KAMPANYE

3.

Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Tingkat Nasional serta Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat

Kami tidak menerima berkas RKDK sehingga prosedur untuk melihat kesesuaian status bank tidak dapat kami lakukan.

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

4.

TEMUAN/KETERANGAN

2 Kabupaten/Kota dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan. a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Pasangan Calon, dengan mencantumkan dalam temuan nama Pasangan Calon dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. apabila Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh : 1) Pasangan Pasangan Calon yang bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional;

5

Kami tidak menerima Rekening Khusus Dana dan surat pernyataann yang ditandangani oleh ketua dan bendahara tim kampanye sehingga prosedur untuk melihat kesesuaian nama pemilik RKDK tidak dapat kami lakukan.

2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota. C. 5.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE kesesuaian klasifikasi sumber a) Periksa penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihakpihak berikut:

Pada Daftar laporan Penerimaan Dana kampanye sudah menunjukkan klasifikasi penerimaan sebagai berikut : 

Sumbangan partai politik dalam bentuk uang sebesar Rp 25.000.000



Sumbangan perorangan dalam bentuk uang sebesar Rp 48.501.000

1) Pasangan Calon yang bersangkutan; 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non

Transaksi yang tercatat pada Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye sudah tercatat

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

2

TEMUAN/KETERANGAN 5

pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan.

pada LPPDK dengan klasifikasi yang sama. Sumbangan perorangan yang terdapat pada Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan tidak disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).

6.

d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. keakurasian matematis a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika

terdapat

ketidakakuratan

matematis,

Keakurasian pada Daftar laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sudah akurat.

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/KETERANGAN 5

laporkan dalam temuan. 7

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

Jumlah penerimaan pada Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye yaitu :  Sumbangan Perorangan sebesar Rp 48.501.000  Sumbangan Partai Politik sebesar Rp 48.501.000 Jumlah penerimaan pada LPPDK yaitu :  Sumbangan Perorangan sebesar Rp 48.501.000  Sumbangan Partai Politik sebesar Rp 48.501.000 Penerimaan yang tercatat antara Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan LPPDK tidak ada perbedaan.

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.

Keakurasian jumlah akumulatif untuk tiap penyumbang sudah akurat.

b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye

8

b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan. 9

a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.

Sumbangan perorangan yang terdapat pada Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak dilengkapi dengan identitas penyumbang sehingga prosedur untuk menelusuri ke identitas

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

10.

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

penyumbang tidak dapat kami lakukan.

a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara :

Pada Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye terdapat empat transaksi dengan rincian sumbangan perorangan sebanyak tiga orang dan sumbangan partai politik.

1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye 2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b) melakukan prosedur di bawah transaksi yang dipilih tersebut:

ini

atas

1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas

penyumbang

perseorangan

Sumbangan perorangan yang tercatat pada Daftar Penerimaan Sumbangan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang dan identitas penyumbang sehingga prosedur penelusuran ke identitas penyumbang tidak dapat dilakukan namun pada Daftar Penerimaan Sumbangan tertera alamat penyumbang. Kami tidak menerima RKDK dan bukti pendukung transaksi sehingga prosedur penelusuran ke RKDK serta ke bukti pendukung tidak dapat dilaksanakan. Dari data sumbangan yang ada kami telah mengirimkan surat konfirmasi.

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

2 dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP,

TEMUAN/KETERANGAN 5

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan

TEMUAN/KETERANGAN 5

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

2

TEMUAN/KETERANGAN 5

Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D. 11.

PENGGUNAAN DANA KAMPANYE a)

Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk Penggunaan dalam Daftar Aktivitas dan Penggunaan Dana Kampanye (“DAPDK”) Pasangan Calon dan Tim kampanye catatan sebagai pendukung LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk Penggunaan Dana Kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye memperlihatkan dengan bentuk Penggunaan (kas dan bukan kas) dan klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.

b)

Jika DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi Penggunaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye,

Pada Daftar Aktivitas Dana Kampanye sudah menunjukkan klasifikasi pengeluaran operasi dan bentuk pengeluaran dengan jumlah total sebesar Rp 73.501.000 yang sudah tercatat pada LPPDK dengan klasifikasi yang sama.

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

2

TEMUAN/KETERANGAN 5

laporkan dalam temuan. 12.

13.

a)

Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

b)

Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

a)

Bandingkan jumlah Penggunaan menurut klasifikasi Penggunaan antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

b)

Laporkan perbandingan jumlah pengeluaran tersebut dalam temuan.

c)

14.

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi Penggunaan dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis Penggunaan (kas dan bukan kas), klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK; b) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi

Keakurasian perhitungan transaksi pada Daftar Aktivitas Dana Kampanye sudah akurat.

Jumlah Penggunaan yang tercatat pada DAPDK yaitu :  Pengeluaran Operasi sebesar Rp 73.501.000 Jumlah Penggunaan yang tercatat pada LPPDK yaitu :  Pengeluaran Operasi sebesar Rp 73.501.000 Transaksi Penggunaan yang tercatat pada DAPDK dengan LPPDK tidak ada perbedaan.

Pada DAPDK terdapat sebelas transaksi diantaranya lima transaksi dalam bentuk penyebaran bahan kampanye, satu transaksi dalam bentuk media masa cetak dan elektronik dan lima transaksi dalam bentuk rapat umum yang semua transaksi tersebut terklasifikasi dalam penggunaan operasi.

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

5

menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus)transaksi; c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut pendukungnya dan ke RKDK.

TEMUAN/KETERANGAN

kebukti

2) Jika terdapat Penggunaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. bukti pendukung yang 3) Berdasarkan diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi Penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai Penggunaan tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi

Prosedur penelusurann transaksi tersebut ke RKDK dan bukti pendukung tidak dapat kami lakukan dikarenakan kami tidak menerima berkas RKDK dan bukti pendukung atas transaksi tersebut.

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/KETERANGAN 5

Penggunaan tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat Penggunaan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E.

SURAT REPRESENTASI DARI PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE KEPADA KAP

15.

Dapatkan Surat Representasi sebagai berikut : Kami telah menerima surat a) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat representasi tim kampanye nasional yang menyatakan hal yang telah tingkat Kabupaten Pati. diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KAP. b) Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/ kota yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota kepada KAP.

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN PATI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

A. 1.

UMUM CAKUPAN LAPORAN

Pasangan Calon dan Tim a) Pasal 100 ayat Kampanye tingkat (1) Undangnasional wajib Undang Nomor melaporkan Laporan 42 Tahun 2008 Penerimaan dan b) Pasal 21 ayat (1) Penggunaan Dana Peraturan KPU Kampanye (paling lambat Nomor 17 Tahun 14 (empat belas) hari 2014 sejak berakhirnya masa sebagaimana kampanye) kepada KPU telah diubah yang mencakup laporan dengan sebagai berikut : Peraturan KPU a) Laporan Penerimaan Nomor 28 Tahun dan Penggunaan Dana 2014. Kampanye Pasangan c) Lampiran III Calon dan/atau Tim pada Peraturan Kampanye tingkat KPU Nomor 17 nasional. Tahun 2014 b) Laporan Penerimaan sebagaimana dan Penggunaan Dana telah diubah Kampanye Tim dengan Kampanye tingkat Peraturan KPU provinsi; dan Nomor 28 Tahun 2014. c) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tim Kampanye tingkat

TIDAK PATUH, Pada tanggal 08 Agustus 2014 KAP tidak menerima semua laporan dan dokumen dari KPU. KAP hanya menerima laporan dan dokumen sebagai berikut : 1. DKPP1-LPPDK (Laporan Penerimaan dan Penggunanan Dana Kampanye) 2. DKPP2-LPPDK (Untuk Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari pihak lain) 3. DKPP3-LPPDK (Untuk dana

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

kabupaten/kota. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye 1) Model DKPP1-LPPDK; 2) Model DKPP2-LPPDK; 3) Lampiran Model DKPP2.A-PS/DKPP2.AREKSUS/DKPP2.ALPPDK; 4) Lampiran Model DKPP2.B-PS/DKPP2.BREKSUS/DKPP2.BLPPDK; 5) Lampiran Model DKPP2.C-PS/DKPP2.CREKSUS/DKPP2.CLPPDK 6) Model DKPP3-LPPDK 7) Model DKPP1REKSUS/ DKPP4LPPDK 8) Model DKPP5-LPPDK; 9) Model DKPP6-LPPDK; 10) Model DKPP7-LPPDK 11) Copy bukti Tagihan/Utang 12) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Penggunaan. 13) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.

Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye) 4. DKPP1REKSUS/DKP P4-LPPDK (Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye) 5. DKPP5-LPPDK (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye) 6. DKPP6-LPPDK (Untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

2.

PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN

B.

3.

Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (4) Tim Kampanye tingkat Undang-Undang nasional, provinsi, Nomor 42 Tahun dan/atau kabupaten/ 2008; kota wajib melakukan b) Pasal 12 pencatatan penerimaan Peraturan KPU dan Penggunaan Dana Nomor 17 Tahun Kampanye dimulai sejak 3 2014 (tiga) hari setelah sebagaimana ditetapkan sebagai Peserta telah diubah Pemilu dan ditutup 7 dengan (tujuh) hari sebelum Peraturan KPU penyampaian Laporan Nomor 28 Tahun Penerimaan dan 2014. Penggunaan Dana Kampanye kepada KAP.

PATUH, Periode yang tecatat pada Laporan Penerimaan dan Penggunaan dana kampanye tertanggal 03 Juni s/d 18 Juli 2014 yang sudah sesuai dengan ketentuan.

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILU RKDKP

Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (1) Tim Kampanye tingkat Undang-Undang nasional, provinsi, Nomor 42 Tahun dan/atau kabupaten/ 2008; kota wajib menempatkan b) Pasal 9 dan Dana Kampanye berupa Pasal 15 ayat (1) uang, pada Rekening Peraturan KPU Khusus Dana Kampanye Nomor 17 Tahun Pasangan Calon dan/atau 2014 Tim Kampanye tingkat sebagaimana nasional, provinsi, telah diubah dan/atau kabupaten/kota dengan pada bank. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

TIDAK PATUH, Dikarenakan kami tidak menerima berkas Rekening Khusus Dana Kampanye sehingga sumbangan berupa uang yang diperoleh dari partai politik dan dan perorangan tidak dapat diketahui apakah sudah

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5 ditempatkan pada RKDK.

4.

BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN

Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 96 ayat (1) Tim Kampanye tingkat dan ayat (2) nasional, provinsi, Undang-Undang dan/atau kabupaten/ Nomor 42 Tahun kota wajib mematuhi 2008; jumlah penerimaan b) Pasal 10 dan sumbangan (mencakup Pasal 41 ayat (2) uang, barang, dan/atau Peraturan KPU jasa yang dapat dinilai Nomor 17 Tahun dengan uang, termasuk sebagaimana hutang dan diskon telah diubah pembelian barang atau dengan jasa yang melebihi batas Peraturan KPU kewajaran transaksi jual Nomor 28 Tahun beli secara umum) yang 2014. dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 1 Miliar penyum-bang perseorangan

PATUH, Tim kampanye tingkat kabupaten tidak menerima sumbangan yang melebihi batas kewajaran dan batasan maksimum sumbangan.

untuk

b) Rp. 5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5.

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP1,LP-2,setor ke kas negara,

Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 98 ayat (2), Tim Kampanye tingkat Pasal 99 ayat (1) nasional, provinsi, dan Pasal 100 dan/atau kabupaten/ ayat (1) Undangkota wajib mematuhi Undang Nomor penyerahan laporan 42 Tahun 2008; sebagai berikut sesuai

TIDAK PATUH, Dikarenakan kami tidak menerima tanda terima daftar laporan penerimaan

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

lapor ke KPU)

dengan waktu yang telah b) Pasal 13, Pasal ditetapkan : 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (6) dan a) Penerimaan ayat (6A) dan Sumbangan Periode I Pasal 21 ayat (1) dan Periode II Peraturan KPU b) Pembukaan Rekening Nomor 17 Tahun Khusus Dana 2014 Kampanye sebagaimana telah diubah dengan Ket. : Peraturan KPU a. Apabila Tim Kampanye Nomor 28 Tahun tingkat provinsi 2014. dan/atau kabupaten/ kota dibentuk setelah tenggang waktu penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, kewajiban menyam-paikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk.

sumbangan periode I maupun periode II serta kami juga tidak menerima tanda terima pelaoran pembukaan rekening khusus dana kampanye.

b. Dilengkapi dengan berkas tanda terima dari KPU 6.

Apabila terdapat Pasangan a) Pasal 103 ayat PATUH, Calon dan/atau Tim (1) dan ayat (2) Tim kampanye Kampanye tingkat Undang-Undang tidak menerima nasional, provinsi, Nomor 42 Tahun sumbangan yang

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

dan/atau kabupaten/kota 2008; dilarang menerima sumbangan ketentuan. b) Pasal 22 ayat (1) yang dilarang maka wajib dan Pasal 23 mematuhi ketentuan ayat (1) sebagai berikut: Peraturan KPU a) Dilarang menggunakan Nomor 17 Tahun sumbangan tersebut; 2014 sebagaimana b) Menyetorkan telah diubah sumbangan yang dengan dilarang ke kas Negara; Peraturan KPU * dan Nomor 28 Tahun c) Melaporkan 2014. sumbangan yang (1) dilarang.

oleh

* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”). C.

7.

LAPORAN KHUSUS KAMPANYE PERIODE LAPORAN PENERIMAAN

REKENING DANA

Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (4) PATUH, Tim Kampanye tingkat dan Pasal 98 Dalam Laporan nasional, provinsi, ayat (2) UndangRekening Khusus dan/atau kabupaten/ Undang Nomor dana Kampanye kota wajib mematuhi 42 Tahun 2008; tercantum tanggal lingkup waktu pencatatan b) Pasal 12 ayat (4) periode pada penerimaan dan dan Pasal 15 tanggal 04 Juni Penggunaan Laporan ayat (2) 2014 dimana tidak Rekening Khusus Dana Peraturan KPU melebihi 7 hari Kampanye Pemilu yaitu

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Penggunaan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 8.

TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP

Nomor 17 Tahun sejak ditetapkan 2014 sebagai pasangan sebagaimana calon. telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 97 ayat (1) Tim Kampanye tingkat dan Pasal 98 nasional, provinsi, ayat (2) Undangdan/atau kabupaten/ Undang Nomor kota wajib membuka 42 Tahun 2008; Rekening Khusus Dana b) Pasal 14 dan Kampanye: Pasal 15A a) Paling lambat 3 (tiga) Peraturan KPU hari setelah Peserta Nomor 17 Tahun pemilu ditetapkan 2014 sebagai peserta sebagaimana Pemilu Presiden dan telah diubah Wakil Presiden. dengan Peraturan KPU b) Dalam hal Tim Nomor 28 Tahun Kampanye tingkat 2014. provinsi atau kabupaten/kota dibentuk melewati tenggang waktu, wajib

TIDAK PATUH, Kami tidak menerima Rekening Khusus Dana Kampanye dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara tim kampanye tingkat kabupaten sehingga kami tidak dapat memastikan tanggal pembukaan RKDK, Nama Bank, serta nama

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

membuka Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk dan melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

NAMA BANK

NAMA PEMILIK RKDKP

c)

Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota diseluruh wilayah Indonesia

d)

Atas nama Pasangan Calon, dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan

Pemilik RKDK.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

yang oleh:

ditandatangani

1) Pasangan Calon yang bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional; 2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketua dan bendahara, atau

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

nama lain Tim Kampanye disertai dengan surat keterangan/ surat pernyataan dari Pasangan Calon yang bersangkutan. 9.

CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS

Pasangan Calon dan/atau a) 98 ayat (1) Tim Kampanye tingkat Undang-Undang nasional, provinsi, Nomor 42 Tahun dan/atau kabupaten/ 2008; kota wajib membuat b) Pasal 16 ayat (1) Laporan Rekening Khusus Peraturan KPU Dana Kampanye yang Nomor 17 Tahun dilaporkan mencakup: 2014 a) Sumber perolehan sebagaimana saldo awal atau saldo telah diubah pembukaan; dengan Peraturan KPU b) Rincian perhitungan Nomor 28 Tahun penerimaan dan 2014. Penggunaan yang sudah dilakukan c) Lampiran I pada sebelumnya apabila Peraturan KPU saldo awal merupakan Nomor 17 Tahun sisa dari penerimaan 2014 dana dengan sebagaimana peruntukan telah diubah kampanye yang dengan diperoleh sebelum Peraturan KPU periode pembukaan Nomor 28 Tahun Rekening Khusus 2014. Dana Kampanye

PATUH, Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sudah menunjukkan saldo awal yang berasal dari partai politik sebesar Rp 1.000.000.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

10.

CAKUPAN LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

Pasangan Calon dan/atau a) Pasal 99 ayat (1) Tim Kampanye tingkat dan ayat (2) nasional, provinsi, Undang-Undang dan/atau kabupaten/ Nomor 42 Tahun kota wajib membuat 2008; Laporan Penerimaan Dana b) Pasal 17 ayat (1), Kampanye yang ayat (2), ayat (3) dilaporkan mencakup: dan ayat (6) dan a) informasi daftar ayat (6A) penyumbang; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun b) jumlah penerimaan 2014 Dana Kampanye sebagaimana berupa uang, barang telah diubah dan/atau jasa 1 (satu) dengan hari sebelum dimulai Peraturan KPU kampanye dan 1 Nomor 28 Tahun (satu) hari setelah 2014. berakhirnya kampanye; c) Lampiran II pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

PATUH, Laporan Penerimaan Dana Kampanye sudah menunjukkan informasi daftar penyumbang dengan sumbangan perorangan dan partai politik serta sudah menunjukkan klasifikasi dan bentuk penerimaan.