Ir. VENCE SAMUEL TUMANAN

LAPORAN LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI AKUNTAN INDEPENDEN DAN AUDIT KEPATUHAN TERHADAP LAPORAN PENERIMAAN DANDAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LAPORAN PENERIMAAN DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA Ir. VENCE SAMUEL TUMANAN DAN TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI GORONTALO Periode 31 Agustus 2013 – 17 April 2014 TAHUN 2014

Nomor : AUP – 5140/ER.VIII/C/2014 Tanggal : 27 Agustus 2014

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI GORONTALO NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

A.

UMUM

1.

Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari KPU.

Kami telah menerima Laporan Dana Kampanye pada tanggal 08 Agustus 2014 pukul 13.00 di kantor KPU Pusat, namun tidak semua laporan dana kampanye yang kami terima. Terkait dengan laporan yang kami terima antara lain : 1. DKPP2-LPPDK (Untuk Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari pihak lain) 2. Model DKPP2.A-PS/DK PP2.A-REKSUS/ DKPP2.ALPPDK (Untuk surat pernyataan penyumbang perseorangan) 3. Model DKPP2.C-PS/DK PP2.C-REKSUS/ DKPP2.CLPPDK (Untuk surat pernyataan penyumbang kelompok) 4. DKPP3-LPPDK (Untuk dana Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye) 5. DKPP1-REKSUS/DKPP4LPPDK (Laporan Rekening

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/KETERANGAN 5 Khusus Dana Kampanye) 6. DKPP5-LPPDK Daftar Saldo Kampanye)

(Untuk Dana

7. DKPP6-LPPDK (Untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye) 8. Rekening Khusus Kampanye. 2.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi Penerimaan dan Penggunaan dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan Penggunaan dana kampanye); 2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi; 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam RKDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK,

Dana

Berkas Rekening Khusus dana Kampanye yang kami terima hanya terdapat satu transaksi atas saldo awal sebesar Rp 1.000.000, namun transaksi tersebut tidak bisa ditelusuri ke LPPDK dikarenakan kami tidak menerima berkas LPPDK.

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

cantumkan dalam temuan. B. 3.

4.

REKENING DANA KAMPANYE Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Tingkat Nasional serta Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan. a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Pasangan Calon, dengan mencantumkan dalam temuan nama Pasangan Calon dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. apabila Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh : 1) Pasangan Pasangan Calon yang bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional;

Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka pada Bank Umum yaitu Bank Mandiri.

Rekening Khusus sudah sesuai dibuka dengan nama pasanga calon yaitu atas nama Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla, namun belum dilengkapi dengan surat pernyataann yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara tim kampanye.

2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota. C. 5.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE kesesuaian klasifikasi sumber a) Periksa penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihakpihak berikut:

Pada Daftar laporan Penerimaan Dana kampanye sudah menunjukkan klasifikasi penerimaan sebagai berikut : 

Sumbangan partai politik dalam bentuk uang sebesar Rp

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

2 1) Pasangan Calon yang bersangkutan; 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.

TEMUAN/KETERANGAN 5 1.000.000, dalam bentuk barang sebesar Rp 65.000.000 dan dalam bentuk jasa sebesar Rp 85.000.000 Transaksi sumbangan yang terdapat pada Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak dapat diketahui apakah sudah tercatat pada LPPDK. Tidak terdapat sumbangan perorangan, kelompok maupun badan usaha sehingga tidak terdapat surat pernyataan penyumbang yang dilampirkan

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

TEMUAN/KETERANGAN

1

2

5

6.

keakurasian matematis a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

Keakurasian pada Daftar laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sudah akurat.

b) Jika terdapat ketidakakuratan laporkan dalam temuan. 7

matematis,

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

8

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak

Jumlah penerimaan pada Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye yaitu :  Sumbangan Partai Politik sebesar Rp 151.000.000 Jumlah penerimaan pada LPPDK tidak dapat diketahui dikernakan kami tidak menerima berkas LPPDK. Penerimaan yang tercatat antara Daftar Penerimaan dengan LPPDK tidak dapat diketahui perbedaannya dikarenakan kami tidak menerima berkas LPPDK.

Keakurasian jumlah akumulatif untuk tiap penyumbang sudah akurat.

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

TEMUAN/KETERANGAN 5

akurat, laporkan dalam temuan. 9

a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

10.

a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye 2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi

Pada Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan tidak terdapat sumbangan perorangan, kelompok maupun badan usaha sehingga tidak terdapat identitas penyumbang yang dilampirkan.

Pada Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye terdapat satu transaksi dengan dengan sumbangan Partai Politik. Tidak terdapat sumbangan perorangan, kelompok maupun badan usaha sehingga tidak terdapat identitas penyumbang yang dilampirkan. Transaksi sumbangan partai politik berupa uang pada Daftar laporan Penerimaan Dana Kampanye sudah ditempatkan pada RKDK namun tidak disertai dengan bukti pendukung.

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

tersebut b) melakukan prosedur di bawah transaksi yang dipilih tersebut:

ini

atas

1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

2 e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya,

TEMUAN/KETERANGAN 5

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

2

TEMUAN/KETERANGAN 5

tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. D. 11.

PENGGUNAAN DANA KAMPANYE a)

Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk Penggunaan dalam Daftar Aktivitas dan Penggunaan Dana Kampanye (“DAPDK”) Pasangan Calon dan Tim kampanye catatan sebagai pendukung LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk Penggunaan Dana Kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye memperlihatkan dengan bentuk Penggunaan (kas dan bukan kas) dan klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.

Pada Daftar Aktivitas Dana Kampanye tidak menunjukkan klasifikasi penggunaan pengeluaran namun sudah menunjukkan bentuk aktivitas penggunaan pengeluaran.

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

12.

13.

2 b)

Jika DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi Penggunaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan.

a)

Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

b)

Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

a)

Bandingkan jumlah Penggunaan menurut klasifikasi Penggunaan antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

b)

Laporkan perbandingan jumlah pengeluaran tersebut dalam temuan.

c)

14.

TEMUAN/KETERANGAN 5

Pada Daftar Aktivitas Dana Kampanye tidak menunjukkan jumlah total transaksi dan jumlah total pada perhitungan kembali sebesar Rp 150.000.000.

Jumlah Total Penggunaan yang tercatat pada DAPDK sebesar Rp 150.000.000. Jumlah Penggunaan yang tercatat pada LPPDK tidak dapat diketahui dikarenkan kami tidak menerima berkas LPPDK, Sehingga perbedaan antara Daftar Aktivitas Dana Kampanye dengan LPPDK tidak dapat diketahui perbedaannya.

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. Tentukan keberadaan dan keakurasian Pada DAPDK terdapat tujuh pencatatan transaksi Penggunaan dalam DAPDK transaksi yang sudah dicatat dengan cara: bentuk aktivitasnya namun

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

5

a) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis Penggunaan (kas dan bukan kas), klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK; b) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus)transaksi; c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut pendukungnya dan ke RKDK.

TEMUAN/KETERANGAN

kebukti

2) Jika terdapat Penggunaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. bukti pendukung yang 3) Berdasarkan diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye;

tidak dicatat penggunaannya.

klasifikasi

Transaksi pada DAPDK tersebut tidak melalui RKDK dikarenkan kegiatan non kas namun tidak disertai dengan bukti pendukungnya.

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

2

TEMUAN/KETERANGAN 5

serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi Penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai Penggunaan tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi Penggunaan tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat Penggunaan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E.

SURAT REPRESENTASI DARI PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE KEPADA KAP

15.

Dapatkan Surat Representasi sebagai berikut : a) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KAP.

Kami telah mengirimkan surat representasi tingkat provinsi pada tanggal 15 Agustus 2014 melalui via pos dengan nomor resi 13850135580, namun kami belum menerima surat

NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

2 b)

TEMUAN/KETERANGAN 5

Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/ representasi tingkat provinsi kota yang menyatakan hal yang telah sampai dengan tanggal diminta oleh KAP yang telah disampaikan diterbitkannya laporan ini. oleh Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota kepada KAP.

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI GORONTALO PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

A. 1.

UMUM CAKUPAN LAPORAN

Pasangan Calon dan Tim a) Pasal 100 ayat Kampanye tingkat (1) Undangnasional wajib Undang Nomor melaporkan Laporan 42 Tahun 2008 Penerimaan dan b) Pasal 21 ayat (1) Penggunaan Dana Peraturan KPU Kampanye (paling lambat Nomor 17 Tahun 14 (empat belas) hari 2014 sejak berakhirnya masa sebagaimana kampanye) kepada KPU telah diubah yang mencakup laporan dengan sebagai berikut : Peraturan KPU a) Laporan Penerimaan Nomor 28 Tahun dan Penggunaan 2014. Dana Kampanye c) Lampiran III Pasangan Calon pada Peraturan dan/atau Tim KPU Nomor 17 Kampanye tingkat Tahun 2014 nasional. sebagaimana b) Laporan Penerimaan telah diubah dan Penggunaan dengan Dana Kampanye Tim Peraturan KPU Kampanye tingkat Nomor 28 Tahun provinsi; dan 2014. c) Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tim

TIDAK PATUH, Pada tanggal 08 Agustus 2014 KAP tidak menerima semua laporan dan dokumen dari KPU. KAP hanya menerima laporan dan dokumen sebagai berikut : 1. DKPP2-LPPDK (Untuk Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari pihak lain) 2. Model DKPP2.APS/DK PP2.AREKSUS/ DKPP2.A-LPPDK (Untuk surat pernyataan penyumbang perseorangan) 3. Model DKPP2.CPS/DK PP2.C-

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Kampanye tingkat kabupaten/kota. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye 1) Model DKPP1-LPPDK; 2) Model DKPP2-LPPDK; 3) Lampiran Model DKPP2.APS/DKPP2.AREKSUS/DKPP2.ALPPDK; 4) Lampiran Model DKPP2.BPS/DKPP2.BREKSUS/DKPP2.BLPPDK; 5) Lampiran Model DKPP2.CPS/DKPP2.CREKSUS/DKPP2.CLPPDK 6) Model DKPP3-LPPDK 7) Model DKPP1REKSUS/ DKPP4LPPDK 8) Model DKPP5-LPPDK; 9) Model DKPP6-LPPDK; 10) Model DKPP7-LPPDK 11) Copy bukti Tagihan/Utang 12) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi

REKSUS/ DKPP2.C-LPPDK (Untuk surat pernyataan penyumbang kelompok) 4. DKPP3-LPPDK (Untuk dana Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye) 5. DKPP1REKSUS/DKPP4 -LPPDK (Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye) 6. DKPP5-LPPDK (Untuk Daftar Saldo Dana Kampanye) 7. DKPP6-LPPDK (Untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye) 8. Rekening Khusus Dana Kampanye.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Penggunaan. 13) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain. 2.

PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN

B.

3.

Pasangan Calon a) Pasal 97 ayat (4) dan/atau Tim Kampanye Undang-Undang tingkat nasional, Nomor 42 Tahun provinsi, dan/atau 2008; kabupaten/ kota wajib b) Pasal 12 melakukan pencatatan Peraturan KPU penerimaan dan Nomor 17 Tahun Penggunaan Dana 2014 Kampanye dimulai sejak sebagaimana 3 (tiga) hari setelah telah diubah ditetapkan sebagai dengan Peserta Pemilu dan Peraturan KPU ditutup 7 (tujuh) hari Nomor 28 Tahun sebelum penyampaian 2014. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye kepada KAP.

TIDAK PATUH, Dikarekan kami tidak menerima Laporan dan Penggunaan Dana kampanye sehingga tidak dapat diketahui kapan periode pelaporan.

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILU RKDKP

Pasangan Calon a) Pasal 97 ayat (1) dan/atau Tim Kampanye Undang-Undang tingkat nasional, Nomor 42 Tahun provinsi, dan/atau 2008; kabupaten/ kota wajib b) Pasal 9 dan menempatkan Dana Pasal 15 ayat (1) Kampanye berupa uang, Peraturan KPU pada Rekening Khusus Nomor 17 Tahun Dana Kampanye 2014 Pasangan Calon sebagaimana

PATUH, Terdapat sumbangan dari partai politik berupa uang yang tercatat pada Daftar laporan Penerimaan Dana Kampanye yang sudah ditempatkan pada RKDK.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota pada bank. 4.

BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN

telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

Pasangan Calon a) Pasal 96 ayat (1) dan/atau Tim Kampanye dan ayat (2) tingkat nasional, Undang-Undang provinsi, dan/atau Nomor 42 Tahun kabupaten/ kota wajib 2008; mematuhi jumlah b) Pasal 10 dan penerimaan sumbangan Pasal 41 ayat (2) (mencakup uang, Peraturan KPU barang, dan/atau jasa Nomor 17 Tahun yang dapat dinilai sebagaimana dengan uang, termasuk telah diubah hutang dan diskon dengan pembelian barang atau Peraturan KPU jasa yang melebihi batas Nomor 28 Tahun kewajaran transaksi jual 2014. beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini; a) Rp. 1 Miliar penyum-bang perseorangan

untuk

b) Rp. 5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

PATUH, Tim kampanye tingkat kabupaten tidak menerima sumbangan yang melebihi batas kewajaran dan batasan maksimum sumbangan.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

5.

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP1,LP-2,setor ke kas negara, lapor ke KPU)

Pasangan Calon a) Pasal 98 ayat (2), TIDAK PATUH, dan/atau Tim Kampanye Pasal 99 ayat (1) Dikarenakan kami tingkat nasional, dan Pasal 100 tidak menerima tanda provinsi, dan/atau ayat (1) Undangterima daftar laporan kabupaten/ kota wajib Undang Nomor penerimaan mematuhi penyerahan 42 Tahun 2008; sumbangan periode I laporan sebagai berikut b) Pasal 13, Pasal maupun periode II sesuai dengan waktu 15 ayat (2), Pasal serta kami juga tida yang telah ditetapkan : 17 ayat (6) dan menerima tanda a) Penerimaan ayat (6A) dan terima pelaporan Sumbangan Periode I Pasal 21 ayat (1) pembukaan rekening dan Periode II Peraturan KPU khusus dana Nomor 17 Tahun kampanye. b) Pembukaan Rekening 2014 Khusus Dana sebagaimana Kampanye telah diubah dengan Peraturan KPU Ket. : Nomor 28 Tahun a. Apabila Tim 2014. Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/ kota dibentuk setelah tenggang waktu penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, kewajiban menyam-paikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Kampanye dibentuk. b. Dilengkapi dengan berkas tanda terima dari KPU 6.

Apabila terdapat a) Pasal 103 ayat Pasangan Calon (1) dan ayat (2) dan/atau Tim Kampanye Undang-Undang tingkat nasional, Nomor 42 Tahun provinsi, dan/atau 2008; kabupaten/kota b) Pasal 22 ayat (1) menerima sumbangan dan Pasal 23 yang dilarang maka ayat (1) wajib mematuhi Peraturan KPU ketentuan sebagai Nomor 17 Tahun berikut: 2014 a) Dilarang sebagaimana menggunakan telah diubah sumbangan tersebut; dengan Peraturan KPU b) Menyetorkan Nomor 28 Tahun sumbangan yang 2014. dilarang ke kas Negara; * dan (1) c) Melaporkan sumbangan dilarang.

yang

* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”).

PATUH, Tim kampanye tidak menerima sumbangan yang dilarang oleh ketentuan.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

C.

7.

8.

LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PERIODE LAPORAN PENERIMAAN

Pasangan Calon a) Pasal 97 ayat (4) TIDAK PATUH, dan/atau Tim Kampanye dan Pasal 98 Dalam Laporan tingkat nasional, ayat (2) UndangRekening Khusus provinsi, dan/atau Undang Nomor dana Kampanye kabupaten/ kota wajib 42 Tahun 2008; tercantum tanggal mematuhi lingkup waktu b) Pasal 12 ayat (4) pembukaan pada pencatatan penerimaan dan Pasal 15 tanggal 18 Juni 2014 dan Penggunaan ayat (2) namun tidak Laporan Rekening Peraturan KPU terlampir Khusus Dana Kampanye Nomor 17 Tahun pembentukan tim Pemilu yaitu lingkup 2014 kampanye sehingga waktu pencatatan sebagaimana tidak dapat diketahui penerimaan dan telah diubah kapan periode awal Penggunaan Laporan dengan dalam Laporan Rekening Khusus Dana Peraturan KPU rekening Khusus Kampanye yang Nomor 28 Tahun Dana Kampanye dan dilaporkan terhitung 2014. pada Laporan sejak 3 (tiga) hari Penerimaan tidak ditetapkan sebagai tercatat periode Pasangan Calon sampai penerimaan. dengan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan Calon a) Pasal 97 ayat (1) TIDAK PATUH, dan/atau Tim Kampanye dan Pasal 98 RKDK dibuka pada tingkat nasional, ayat (2) Undangtanggal 18 Juni 2014 provinsi, dan/atau Undang Nomor yang tidak dilengkapi kabupaten/ kota wajib 42 Tahun 2008; dengan surat

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP

NAMA BANK

NAMA PEMILIK RKDKP

membuka Rekening b) Pasal 14 dan Khusus Dana Kampanye: Pasal 15A Peraturan KPU a) Paling lambat 3 (tiga) Nomor 17 Tahun hari setelah Peserta 2014 pemilu ditetapkan sebagaimana sebagai peserta telah diubah Pemilu Presiden dan dengan Wakil Presiden. Peraturan KPU b) Dalam hal Tim Nomor 28 Tahun Kampanye tingkat 2014. provinsi atau kabupaten/kota dibentuk melewati tenggang waktu, wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk dan melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. c)

Pada pemerintah bank pemerintah

bank atau bukan yang

pembentukan tim kampanye dimana seharusnya RKDK dibuka paling lambat tiga hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu yaitu pada tanggal 03 Juni 2014 dan juga tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara tim kampanye.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota diseluruh wilayah Indonesia d)

Atas nama Pasangan Calon, dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1) Pasangan Calon yang bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional; 2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketua dan bendahara, atau nama lain Tim Kampanye disertai dengan surat keterangan/ surat pernyataan dari Pasangan Calon yang bersangkutan. 9.

CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS

Pasangan Calon a) 98 ayat (1) dan/atau Tim Kampanye Undang-Undang tingkat nasional, Nomor 42 Tahun provinsi, dan/atau 2008; kabupaten/ kota wajib b) Pasal 16 ayat (1) membuat Laporan Peraturan KPU Rekening Khusus Dana Nomor 17 Tahun Kampanye yang

TIDAK PATUH, Saldo awal pada Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebesar Rp 1.000.000 tidak diketahui

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

dilaporkan mencakup:

10.

CAKUPAN LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

2014 sumber perolehan sebagaimana saldo tersebut. telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

a)

Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;

b)

Rincian perhitungan penerimaan dan Penggunaan yang c) Lampiran I pada sudah dilakukan Peraturan KPU sebelumnya apabila Nomor 17 Tahun saldo awal 2014 merupakan sisa dari sebagaimana penerimaan dana telah diubah dengan peruntukan dengan kampanye yang Peraturan KPU diperoleh sebelum Nomor 28 Tahun periode pembukaan 2014. Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasangan Calon a) Pasal 99 ayat (1) dan/atau Tim Kampanye dan ayat (2) tingkat nasional, Undang-Undang provinsi, dan/atau Nomor 42 Tahun kabupaten/ kota wajib 2008; membuat Laporan b) Pasal 17 ayat (1), Penerimaan Dana ayat (2), ayat (3) Kampanye yang dan ayat (6) dan dilaporkan mencakup: ayat (6A) a) informasi daftar Peraturan KPU penyumbang; Nomor 17 Tahun 2014 b) jumlah penerimaan sebagaimana Dana Kampanye telah diubah berupa uang, barang dengan dan/atau jasa 1 Peraturan KPU

PATUH, Laporan Penerimaan Dana Kampanye sudah menunjukkan informasi daftar penyumbang dengan sumbangan partai politik berupa uang, barang dan jasa.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

(satu) hari sebelum Nomor 28 Tahun dimulai kampanye 2014. dan 1 (satu) hari c) Lampiran II pada setelah berakhirnya Peraturan KPU kampanye; Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.