Ir. VENCE SAMUEL TUMANAN

LAPORAN LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI AKUNTAN INDEPENDEN DAN AUDIT KEPATUHAN TERHADAP LAPORAN PENERIMAAN DANDAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LAPORAN PENERIMAAN DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON JOKO WIDODO DAN JUSUF KALLA Ir. VENCE SAMUEL TUMANAN DAN TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA Periode 31 Agustus 2013 – 17 April 2014 TAHUN 2014

Nomor : AUP – 5136/ER.VIII/C/2014 Tanggal : 27 Agustus 2014

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

TEMUAN/KETERANGAN

2

5

A.

UMUM

1.

Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari KPU.

Pada tanggal 08 Agustus 2014, KAP tidak menerima semua laporan dan dokumen dari KPU. KAP hanya menerima laporan dan dokumen sebagai berikut : 1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye 2. Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari pihak lain 3. Surat pernyataan penyumbang perseorangan 4. Surat pernyataan penyumbang kelompok 5. Surat pernyataan penyumbang Badan Usaha 6. Daftar penggunanaan Kampanye

aktivitas Dana

7. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye 8. Daftar saldo Kampanye

Dana

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN

2

5 9. Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Dan Kami menerima data tambahan dari Tim Kampanye Provinsi D.I.Yogyakarta pada tanggal 25 Agustus 2014, berupa : 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab 2. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Penggunaan 3. Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I 4. Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II 5. Tanda Terima Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye 6. Rekening Kampanye

2.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi Penerimaan dan Penggunaan dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan

Koran

Dana

Kami menerima Rekening Khusus Dana Kampanye pada tanggal 25 Agustus 2014. Rekening khusus dana kampanye yang kami terima, terdapat 3 transaksi penerimaan yaitu tanggal 04

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 Penggunaan dana kampanye); 2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi; 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam RKDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.

TEMUAN/KETERANGAN 5 Juni 2014 sebesar Rp 2.000.000, yang berasal dari sumbangan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp 250.000.000, dan tanggal 14 Juni 2014 sebesar Rp 100.000.000, yang berasal dari sumbangan perseorangan serta terdapat 4 transaksi penggunaan yaitu tanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp 53.000.000, tanggal 12 Juni 2014 sebesar Rp 160.000.000, tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp 100.000.000, dan tanggal 03 Juli 2014 sebesar Rp 34.000.000. Semua transaksi di RKDK tersebut telah tercatat dalam LPPDK.

B. 3.

4.

REKENING DANA KAMPANYE Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Tingkat Nasional serta Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan. a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Pasangan Calon, dengan mencantumkan dalam temuan nama Pasangan Calon dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut. apabila Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Tim

Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka pada tanggal 04 Juni 2014 pada Bank BPD DIY.

Nama Pemilik RKDK adalah Tim Kampanye Jokowi JK Tingkat DIY Nama pasangan calon adalah Jokowi - JK

NO.


1

2 Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh : 1) Pasangan Pasangan Calon yang bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional; 2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

C. 5.

TEMUAN/KETERANGAN 5 RKDK yang dibuka tidak diatas namakan pasangan calon namun kami menerima surat pernyataan yang ditanda tangani ketua dan bendahara tim kampanye tingkat provinsi.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE kesesuaian klasifikasi sumber a) Periksa penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihakpihak berikut: 1) Pasangan Calon yang bersangkutan; 2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik 3) Sumbangan pihak lain: (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda

Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye telah memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut. Klasifikasi yang terdapat dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye adalah sumbangan dari partai politik dan sumbangan dari perseorangan. Penyumbang dari perseorangan telah melampirkan surat pernyataan dan fotocopy identitas. Terdapat sumbangan dari bendahara tim kampanye yang diklasifikasikan sebagai sumbangan perseorangan.

NO.


1

2

TEMUAN/KETERANGAN 5

dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan. c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. 6.

keakurasian matematis a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut. b) Jika terdapat ketidakakuratan laporkan dalam temuan.

7

Perhitungan kembali atas transaksi dalam daftar laporan penerimaan dana kampanye telah akurat.

matematis,

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan

Dalam daftar laporan penerimaan dana kampanye: Klasifikasi penyumbang Partai Politik/Gabungan Partai Politik sebesar Rp 79.600.000 Klasifikasi penyumbang

NO. 1

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2 tersebut dalam temuan. c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

TEMUAN/KETERANGAN 5 perseorangan sebesar Rp 350.000.000 Klasifikasi penyumbang kelompok sebesar Rp 0 Klasifikasi penyumbang badan usaha sebesar Rp 0 Sedangkan pada Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye: Klasifikasi penyumbang Partai Politik / Gabungan Partai Politik sebesar Rp 79.600.000 Klasifikasi penyumbang Perseorangan sebesar Rp 350.000.000 Klasifikasi penyumbang Kelompok sebesar Rp 0 Klasifikasi penyumbang Badan Usaha sebesar Rp 0 Tidak terdapat perbedaan antara penerimaan yang tercatat di Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

8

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.

Perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang telah akurat.

NO. 1 9

PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2

5

a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.

Terdapat 9 transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang terdiri dari 1 transaksi penerimaan sumbangan dari Partai Politik DPD PDI Perjuangan DIY dan 6 transaksi dari Partai Politik DPW PKB DIY serta 2 transaksi penerimaan dari sumbangan perseorangan. 2 Transaksi penerimaan sumbangan perseorangan telah dilampirkan fotokopi identitas penyumbang.

b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.

10.

TEMUAN/KETERANGAN

a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye 2) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup

Terdapat 9 transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye yang merupakan sumbangan dari Partai Politik DPD PDI-P DIY, DPW PKB D.I.Yogyakarta dan sumbangan perseorangan dalam bentuk kas, barang dan jasa. Transaksi penerimaan dalam bentuk kas sebesar Rp 352.000.000, terdiri dari sumbangan 1 Partai Politik DPD PDIP-P DIY sebesar Rp 2.000.000 dan 2 sumbangan perseorangan sebesar Rp 350.000.000. 3 transaksi tersebut telah tercatat dalam RKDK dan 2 transaksi penerimaan

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN

2

5

dalam DSPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b) melakukan prosedur di bawah transaksi yang dipilih tersebut:

ini

atas

1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan buktibukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada). (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP (d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan. c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian

sumbangan perseorangan telah dilampirkan fotokopi identitas penyumbang. Transaksi penerimaan dalam bentuk bukan kas berupa barang sebesar Rp 59.450.000, dan jasa sebesar Rp 18.150.000 dilengkapi dengan bukti pendukung berupa nota pembayaran tetapi kami tidak dapat menelusuri tabel harga pasar dikarenakan kami tidak menerima tabel harga pasar.

NO.


1

2 pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan

TEMUAN/KETERANGAN 5

NO.


1

2

TEMUAN/KETERANGAN 5

Penerimaan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan. m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.

D. 11.

PENGGUNAAN DANA KAMPANYE a)

Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk Penggunaan dalam Daftar Aktivitas dan Penggunaan Dana Kampanye (“DAPDK”) Pasangan Calon dan Tim kampanye catatan sebagai pendukung LPPDK Pasangan Calon

Pada DAPDK tercantum 19 transaksi dengan klasifikasi kategori 1 yaitu operasional. Klasifikasi dan bentuk penggunaan telah sesuai

NO.


1

2 dan Tim Kampanye untuk Penggunaan Dana Kampanye) dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye memperlihatkan dengan bentuk Penggunaan (kas dan bukan kas) dan klasifikasi Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.

12.

13.

TEMUAN/KETERANGAN

b)

Jika DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan atau LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye tidak memperlihatkan klasifikasi Penggunaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Pasangan Calon dan Tim Kampanye, laporkan dalam temuan.

a)

Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

b)

Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.

a)

Bandingkan jumlah Penggunaan menurut klasifikasi Penggunaan antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

b)

Laporkan perbandingan jumlah penggunaan tersebut dalam temuan.

c)

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan melakukan

5 dengan ketentuan.

Berdasarkan perhitungan kembali atas seluruh transaksi dalam Daftar Aktifitas Penggunaan Dana Kampanye, perhitungan matematis DAPDK telah akurat.

Dalam Daftar Aktivitas Penggunaan Dana Kampanye (DAPDK) : Penggunaan Operasi sebesar Rp 424.450.700 Penggunaan Modal sebesar Rp 0 Penggunaan lain-lain sebesar Rp 0 Sedangkan Penerimaan

dalam Laporan dan Penggunaan

NO. 1


5

verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

14.

TEMUAN/KETERANGAN Dana Kampanye (LPPDK): Penggunaan Operasi sebesar Rp 424.450.700 Penggunaan Modal sebesar Rp 0 Penggunaan lain-lain sebesar Rp 0

Tidak terdapat perbedaan antara jumlah yang tercatat pada DAPDK dengan LPPDK Tentukan keberadaan dan keakurasian Pada DAPDK tercantum 19 pencatatan transaksi Penggunaan dalam DAPDK transaksi dengan klasifikasi dengan cara: kategori 1 yaitu operasional. a) Memilih 20% dari seluruh jumlah item transaksi Penggunaan secara acak, tetapi Transaksi Penggunaan harus mewakili ketercakupan seluruh jenis tersebut telah dilampirkan Penggunaan (kas dan bukan kas), klasifikasi bukti pendukung. Penggunaan (Penggunaan operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK; b) Apabila 20% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 100 (seratus) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 100 (seratus)transaksi; c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi Penggunaan dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 100 (seratus), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut pendukungnya dan ke RKDK.

kebukti

NO.


1

2

5

2) Jika terdapat Penggunaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. bukti pendukung yang 3) Berdasarkan diperoleh dan diperiksa, dokumen-tasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi Penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai Penggunaan tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi Penggunaan tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat Penggunaan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya

tentukan

TEMUAN/KETERANGAN

kepatuhan

NO. 1


TEMUAN/KETERANGAN 5

pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. E.

SURAT REPRESENTASI DARI PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE KEPADA KAP

15.

Dapatkan Surat Representasi sebagai berikut : a) Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada KAP. b) Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/ kota yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Tim Kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota kepada KAP.

Kami telah menerima Surat Representasi dari Tim Kampanye tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

A. 1.

UMUM CAKUPAN LAPORAN

Pasangan Calon dan Tim a) Pasal 100 Kampanye tingkat ayat (1) Provinsi Daerah Istimewa UndangYogyakarta wajib Undang melaporkan Laporan Nomor 42 Penerimaan dan Tahun 2008 Penggunaan Dana b) Pasal 21 ayat Kampanye (paling lambat (1) Peraturan 14 (empat belas) hari KPU Nomor 17 sejak berakhirnya masa Tahun 2014 kampanye) kepada KPU sebagaimana yang mencakup laporan telah diubah sebagai berikut : dengan Peraturan a) Laporan Penerimaan KPU Nomor 28 dan Penggunaan Tahun 2014. Dana Kampanye Pasangan Calon c) Lampiran III dan/atau Tim pada Kampanye tingkat Peraturan nasional. KPU Nomor 17 Tahun 2014 b) Laporan Penerimaan sebagaimana dan Penggunaan Dana Kampanye Tim telah diubah Kampanye tingkat dengan provinsi; dan Peraturan KPU Nomor 28 c) Laporan Penerimaan

TIDAK PATUH, Pada tanggal 08 Agustus 2014, KAP tidak menerima semua laporan dan dokumen dari KPU. KAP hanya menerima laporan dan dokumen sebagai berikut : 1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye 2. Daftar Penerimaan Sumbangan yang berasal dari pihak lain 3. Surat pernyataan penyumbang perseorangan 4. Surat pernyataan penyumbang kelompok

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Tahun 2014.

5. Surat pernyataan penyumbang Badan Usaha

dan Penggunaan Dana Kampanye Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota. Dilengkapi dengan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye 1) Model DKPP1-LPPDK; 2) Model DKPP2-LPPDK; 3) Lampiran Model DKPP2.APS/DKPP2.AREKSUS/DKPP2.ALPPDK; 4) Lampiran Model DKPP2.BPS/DKPP2.BREKSUS/DKPP2.BLPPDK; 5) Lampiran Model DKPP2.CPS/DKPP2.CREKSUS/DKPP2.CLPPDK 6) Model DKPP3-LPPDK 7) Model DKPP1REKSUS/ DKPP4LPPDK 8) Model DKPP5-LPPDK; 9) Model DKPP6-LPPDK; 10) Model DKPP7-LPPDK 11) Copy bukti Tagihan/Utang 12) Bukti-bukti Transaksi

6. Daftar aktivitas penggunanaan Dana Kampanye 7. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye 8. Daftar saldo Dana Kampanye 9. Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Dan kami menerima data tambahan dari Tim Kampanye Provinsi D.I.Yogyakarta pada tanggal 25 Agustus 2014, berupa : 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab 2. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Penggunaan 3. Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Penerimaan dan Transaksi Penggunaan. 13) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.

Periode I 4. Tanda Terima Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II 5. Tanda Terima Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye 6. Rekening Koran Dana Kampanye

2.

PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasangan Calon a) Pasal 97 ayat dan/atau Tim Kampanye (4) UndangUndang tingkat nasional, provinsi, dan/atau Nomor 42 kabupaten/ kota wajib Tahun 2008; melakukan pencatatan b) Pasal 12 penerimaan dan Peraturan Penggunaan Dana KPU Nomor 17 Kampanye dimulai sejak Tahun 2014 3 (tiga) hari setelah sebagaimana ditetapkan sebagai telah diubah Peserta Pemilu dan dengan ditutup 7 (tujuh) hari Peraturan sebelum penyampaian KPU Nomor 28 Laporan Penerimaan dan Tahun 2014. Penggunaan Dana Kampanye kepada KAP.

PATUH, Dikarenakan pencatatan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye telah sesuai dengan prosedur yaitu dimulai dari tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan 18 Juli 2014.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

B.

3.

4.

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PEMILU RKDKP

BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN

Pasangan Calon a) Pasal 97 ayat dan/atau Tim Kampanye (1) UndangUndang tingkat nasional, provinsi, dan/atau Nomor 42 kabupaten/ kota wajib Tahun 2008; menempatkan Dana b) Pasal 9 dan Kampanye berupa uang, Pasal 15 ayat pada Rekening Khusus (1) Peraturan Dana Kampanye KPU Nomor 17 Pasangan Calon Tahun 2014 dan/atau Tim Kampanye sebagaimana tingkat nasional, telah diubah provinsi, dan/atau dengan kabupaten/kota pada Peraturan bank KPU Nomor 28 Tahun 2014.

Pasangan Calon a) Pasal 96 ayat dan/atau Tim Kampanye (1) dan ayat tingkat nasional, (2) UndangUndang provinsi, dan/atau kabupaten/ kota wajib Nomor 42 mematuhi jumlah Tahun 2008; penerimaan sumbangan b) Pasal 10 dan (mencakup uang, Pasal 41 ayat

PATUH, Penempatan dana berupa uang dengan jumlah total Rp 352.000.000 yang berasal dari partai politik dan sumbangan perseorangan sudah tercantum dalam RKDK yaitu pada tanggal 04 Juni 2014 sebesar Rp 2.000.000, tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp 250.000.000, tanggal 14 Juni 2014 sebesar Rp 100.000.000 dan semua transaksi tersebut melalui Bank BPD DIY. PATUH, Tim kampanye tingkat provinsi tidak menerima sumbangan yang melebihi batasan maksimum sumbangan yang

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini;

(2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

telah ditentukan.

Pasangan Calon a) Pasal 98 ayat dan/atau Tim Kampanye (2), Pasal 99 tingkat nasional, ayat (1) dan provinsi, dan/atau Pasal 100 ayat (1) Undangkabupaten/ kota wajib Undang mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut Nomor 42 sesuai dengan waktu Tahun 2008; yang telah ditetapkan : b) Pasal 13, a) Penerimaan Pasal 15 ayat Sumbangan Periode I (2), Pasal 17 ayat (6) dan dan Periode II ayat (6A) dan b) Pembukaan Rekening Pasal 21 ayat Khusus Dana (1) Peraturan

TIDAK PATUH,

a) Rp. 1 Miliar penyum-bang perseorangan

untuk

b) Rp. 5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah. 5.

KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1,LP2,setor ke kas negara, lapor ke KPU)

Dikarenakan laporan penerimaan priode I diserahkan pada tanggal 07 Juni 2014. Penyerahan tersebut telah melewati tanggal 03 Juni 2014.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Kampanye

Ket. : a. Apabila Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/ kota dibentuk setelah tenggang waktu penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, kewajiban menyam-paikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk.

KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

b. Dilengkapi dengan berkas tanda terima dari KPU 6.

Apabila terdapat a) Pasal 103 ayat Pasangan Calon (1) dan ayat dan/atau Tim Kampanye (2) UndangUndang tingkat nasional, provinsi, dan/atau Nomor 42 kabupaten/kota Tahun 2008; menerima sumbangan b) Pasal 22 ayat yang dilarang maka (1) dan Pasal wajib mematuhi 23 ayat (1) ketentuan sebagai Peraturan

PATUH, Pasangan calon dan tim kampanye tingkat provinsi tidak menerima sumbangan yang dilarang oleh ketentuan.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan dilarang ke Negara; * dan

yang kas

c) Melaporkan sumbangan dilarang.

yang


* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”).

C.

7.

LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PERIODE LAPORAN PENERIMAAN

Pasangan Calon a) Pasal 97 ayat dan/atau Tim Kampanye (4) dan Pasal 98 ayat (2) tingkat nasional, Undangprovinsi, dan/atau Undang kabupaten/ kota wajib mematuhi lingkup waktu Nomor 42 pencatatan penerimaan Tahun 2008; dan Penggunaan b) Pasal 12 ayat Laporan Rekening (4) dan Pasal Khusus Dana Kampanye 15 ayat (2) Pemilu yaitu lingkup Peraturan

TIDAK PATUH, Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat provinsi mencatat penerimaan dalam laporan rekening khusus dana kampanye pada periode 4 juni 2014 yang tidak melebihi

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

waktu pencatatan penerimaan dan Penggunaan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 8.

TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP


Pasangan Calon a) Pasal 97 ayat dan/atau Tim Kampanye (1) dan Pasal 98 ayat (2) tingkat nasional, Undangprovinsi, dan/atau Undang kabupaten/ kota wajib membuka Rekening Nomor 42 Khusus Dana Kampanye: Tahun 2008; a)

b)

Paling lambat 3 (tiga) b) Pasal 14 dan hari setelah Peserta Pasal 15A pemilu ditetapkan Peraturan KPU Nomor 17 sebagai peserta Tahun 2014 Pemilu Presiden dan sebagaimana Wakil Presiden. telah diubah Dalam hal Tim dengan Kampanye tingkat Peraturan provinsi atau KPU Nomor 28 kabupaten/kota Tahun 2014. dibentuk melewati tenggang waktu,

7 hari saat pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu.

TIDAK PATUH, RKDK dibuka pada Bank BPD DIY atas nama Tim Kampanye Jokowi – JK tingkat DIY pada tanggal 04 Juni 2014 dan sudah dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris tim kampanye.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tim Kampanye dibentuk dan melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

NAMA BANK

NAMA PEMILIK RKDKP c)

Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten /kota diseluruh wilayah Indonesia

d)

Atas nama Pasangan Calon, dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, atau

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

kabupaten/kota dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh: 1) Pasangan Calon yang bersangkutan untuk Tim Kampanye tingkat nasional; 2) Ketua dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya untuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; 2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

Pasangan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, ketua dan bendahara, atau nama lain Tim Kampanye disertai dengan surat keterangan/ surat pernyataan dari Pasangan Calon yang bersangkutan. 9.

CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS

Pasangan Calon a) 98 ayat (1) dan/atau Tim Kampanye Undangtingkat nasional, Undang provinsi, dan/atau Nomor 42 kabupaten/ kota wajib Tahun 2008; membuat Laporan b) Pasal 16 ayat Rekening Khusus Dana (1) Peraturan Kampanye yang KPU Nomor 17 dilaporkan mencakup: Tahun 2014 sebagaimana a) Sumber perolehan saldo awal atau telah diubah saldo pembukaan; dengan Peraturan b) Rincian perhitungan KPU Nomor 28 penerimaan dan Tahun 2014. Penggunaan yang sudah dilakukan c) Lampiran I sebelumnya apabila pada Peraturan saldo awal KPU Nomor 17 merupakan sisa dari Tahun 2014 penerimaan dana sebagaimana dengan peruntukan

PATUH, Dikarenakan sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan sudah menunjukkan sumber perolehan saldo awal yang berasal dari partai politik sebesar Rp 2.000.000.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye 10.

CAKUPAN LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

Pasangan Calon a) Pasal 99 ayat dan/atau Tim Kampanye (1) dan ayat tingkat nasional, (2) UndangUndang provinsi, dan/atau kabupaten/ kota wajib Nomor 42 membuat Laporan Tahun 2008; Penerimaan Dana b) Pasal 17 ayat Kampanye yang (1), ayat (2), dilaporkan mencakup: ayat (3) dan a) informasi daftar ayat (6) dan ayat (6A) penyumbang; Peraturan b) jumlah penerimaan KPU Nomor Dana Kampanye 17 Tahun berupa uang, barang 2014 dan/atau jasa 1 sebagaimana (satu) hari sebelum telah diubah dimulai kampanye dengan dan 1 (satu) hari Peraturan setelah berakhirnya KPU Nomor kampanye; 28 Tahun 2014. c) Lampiran II pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana

PATUH, Laporan Penerimaan Dana Kampanye telah mencakup informasi daftar penyumbang.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2014.

G'rSP

TI/N)DEL T)I(PPT.TPPDT

JffiJffi 2 O t i}

NAMA PASANGAN CALOI{ : lr. H. JOKO WIDODO DAN Drs. H.M. YUSUF KAttA TIM KAMPANYE DAERAH ISTIMEWA YOGYAIGRTA TAPORAI'I PENERIMAAN DAN PENGETUARAN DAITIA KAMPAI{YE PER]ODE DARI TANGGAL 3 JUN| 2014 S/D TANGGAL 18 JULI 2014

it0

I

URAIAN

RD.

ut*tT

I(ETERAT{6AN

2.{m,gx)

;AI"DO PER 4Jullr 2014 (as di Renenins Nomor:00l111.&!lill{l BAIIIX BPD DIY

2.0(n.{$0

Gs di BEIDAHARA Sarang

tasihan keoada

Jtans B

PEIIEN!MAAN

,asansan Cilon

427.Am-{XlO

,artai Politik danlatau €abungan Partai Politik

77-&r).mo

Atribut DPW

PXB

DIY

350.0q).m

iumbanmn Parseoranpan iumbanean (elomook iumbansan Badan Usaha Lain-lain KomAmen a- Pencairan Utans b. Penerimaan Piutans

424.4il.Tn

rEI{6GUftAAt{ )enseluaran Ooerasi a. Pertemuan terbatas

82.625-700

b. Pertemuantataomuka c. Media massa cetak dan media massa elektronik d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum e.

Pemasangan alat peraga di tempat umum

f.

Rapat umum

g. Kegiatan lain

tp.77.600.000,- +

136_825.mO

yang tidak melanggar larangan Kampanye dan oeraturan p€rundang uadangan

ln
205.Cl00.ooo

2 renseluaran Modal

a. Pembelian Xendaraan

b. Pembelian Peralatan {Komouter. lnventaris} c- Lain-lain renseluaran lein-Lain

a. Pemberian Piutang

b. Pembayaran Utang

)

iAtDo

PER

s-149-lmo

18 JUU 2014

(as di Renening

Nornor:fll1lll-(X)1340 BAI{I(

B?D IXY

5,020.414

Sunga Bank = Rp

t0.414,(as di BENDAIUIRA

128.886

,arang laeihan keoada Jtans Yogyakarta, 18 Juli 2014

KETUAT]H KA]SPAI*YE,

LAKSA!{A, SE

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

Ir. VENCE SAMUEL TUMANAN

Recommend Documents