INSTRUMEN DISKUSI KOMISI I (ASET) NO
URAIAN PEMBAHASAN
PERMASALAHAN
SOLUSI
KOMISI I 1.
Status dan kepemilikan aset saat ini
-
-
-
-
-
-
-
Beberapa daerah belum memiliki gedung dan tanah perkantoran seperti di Provinsi Maluku dan Provinsi Sumatera Barat Kondisi kendaraan roda empat maupun roda dua sebagian berada dalam kondisi yang kurang baik Status sebagian kepemilikan gedung akan dialihkan kepada pihak lain (Provinsi Sulawesi Tengah) Permasalahan sebagian aset sudah lelang hanya BAST belum dilaksanakan Proses administrasi (kodefikasi) bertolak belakang dengan akun barang. Beberapa kendaraan roda dua dalam kondisi tua Beberapa aset kendaraan roda empat dan dua masih dikuasai oleh pejabat yang telah dimutasi dan pension; Permasalahan terkait lelang kendaraan dinas karena adanya sistem e-procurement dan harus diterbitkan SK
-
-
-
Kebutuhan mebel baru untuk gedung baru yang sedang dibangun (Prov. NTB); Agar aset daerah yang ada di kesbang dialihkan ke pusat seluruhnya sehingga membantu pegawai dalam pelaksanaan operasional Perlu desain kenyamanan fasilitas ruang kerja Penambahan kendaraan roda dua dan empat; Pemeliharaan gedung
KETERANGAN
2.
Bagaimana kondisi aset yang ada saat ini (baik/buruk)
3.
Pengelompokan dan pengklasifikasian aset
4.
Mekanisme pengalihan aset daerah kepada pusat
5.
Permasalahan aset lainnya:
6.
Harapan mengenai aset apabila sudah menjadi vertikal
REKOMENDASI INVENTARISASI KEBUTUHAN ANGGARAN (KOMISI II) PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM TINGKAT PROVINSI
Ketua Sekretaris Juru Bicara Anggota
: : : :
Provinsi Gorontalo Provinsi Jawa Tengah Provinsi Papua Barat Provinsi Riau Provinsi Jambi Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Bengkulu Provinsi Bali Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
Kalsel Gorontalo Sulsel Jawa Tengah Papua Barat
: : : : :
10 Milyar 5 Milyar 24 Milyar 58 Milyar 16 Milyar
1.
KONDISI EXISTING SAAT INI Saat ini anggaran SKPD berkisar antara 7 s/d 58 Milyar bersumber dari APBD. Kondisi ini perlu adanya peningkatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi.
2.
KEBUTUHAN IDEAL KEDEPAN Anggaran minimum secara ideal yang dibutuhkan SKPD kesbangpol untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan umum di daerah di luar gaji pegawai dan belanja operasional sebesar antara 20 milyar sampai dengan 100 milyar bersumber dari APBN (disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing) Tipologi pengganggaran berdasarkan 1. Jumlah Penduduk 2. Luas wilayah 3. Skala Konflik 4. Stabilitas keamanan lokal 5. Rentan jarak koordinasi antar instansi
3.
PERMASALAHAN Banyaknya kegiatan yang belum didukung anggaran yang cukup karena keterbatasan anggaran
4.
SISTEM PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN Sistem penggajian dan tunjanan berdasarkan jabatan eselon berbasis kinerja berkisar antara 10 s/d 20 juta untuk eselon II dengan harapan kedepan kesejahteraan pegawai terpenuhi.
5.
HARAPAN KE DEPAN Peningkatan kesejahteraan sesuai standarisasi dan beban kerja daerah masingmasing.
INSTRUMEN DISKUSI KOMISI III (PERSONIL) NO
URAIAN PEMBAHASAN
PERMASALAHAN
SOLUSI
KETERANGAN
KOMISI III (Personil) 1.
2.
Bagaimana kondisi personil Jumlah personil bervariasi disetiap Prov/Kab/Kota saat ini Masih adanya SDM yang kurang berkualitas Permasalahan terkait Penempatan Pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi (tidak personil sesuai dengan hasil ANJAB)
3.
Mekanisme penataan personil menghadapi vertikalisasi
4.
Mekanisme rekrutmen personil disesuaikan dengan standar kompetensi
5.
Mekanisme terkait rekruitmen eselonisasi menjadi
6.
Eselonering
Belum adanya Permendagri yang meyusun tentang SOTK Kesbangpol menjadi Politik dan Pemerintahan Umum Rekrutmen tidak sesuai (belum standar) dengan kebutuhan organisasi Belum dilakukan open recruitment (test terbuka) terhadap personil Penepatan pejabat tidak melalui lelang dan assessment Penepatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensi bidang tugas
Eselonering belum merata (belum ada kesamaan)
Penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan Peningkatan kualitas SDM melalui standar kompetensi Untuk tenaga kontrak diupayakan menjadi P3K Melaksanakan EVJAB, ANJAB dan ABK Perlu penyusunan formasi sesuai hasil EVJAB, ANJAB dan ABK Segera disusun dan diterbitkan Permendagri tentang SOTK Kesbangpol menjadi Politik dan Pemerintahan Umum Rekrutmen melibatkan daerah Pengadaan personil mengutamakan pegawai kesbangpol yang sudah ada Rekrutmen pejabat harus melalui lelang dan assessment Rektrutmen Jabatan Kaban harus mempunyai pendidikan sesuai dengan bidang Kesbangpol atau mempunyai pengalaman kerja di bidang Kesbangpol Untuk eselonering: Provinsi: II/a (Kaban), II/b (Sekban) Kab/Kota: II/b (Kaban)
Memberikan opsi bagi pegawai untuk memilih menjadi pegawai pusat atau pegawai daerah
