niv ersit
y
INFO MURIA U ure Cult
Media Komunikasi Antar Sivitas Akademika UMK
www.umk.ac.id
Cerdas dan Santun
ISSN: 2088-2920
Magister Hukum UMK
Populerkan Hukum Kebijakan Publik
C
Dok.Info Muria
itra Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi Negara, tidak dengan serta merta menjadikan negara dengan mudah mewujudkan mimpi dan cita hukum nasional. Dengan slogan negara hukum sebagaimana bunyi konstitusi pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, tidak cukup menjadi instrumen hukum yang kuat (strong) dalam menciptakan masyarakat yang tertib dalam keadilan dan adil dalam ketertiban sebagaimana dambaan semua warga bangsa. Makna hukum sendiri tidak hanya yang tertulis, tetapi juga termasuk tidak tertulis. Tentu, tidak semua warga bangsa memahami bahwa hukum tidaklah hanya yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan perudangan-undangan yang berlaku (tertulis). Dengan pemahaman yang kurang komprehensif inilah yang menyebabkan pemahaman tentang makna hukum menjadi terreduksi. Hukum hanya dimaknai oleh sebagian masyarakat, termasuk sebagian aparat penegak hukum, hanya karena sudah menjadi pasal dan ayat dalam produk regulasi negara. Di luar formulasi yang ada dalam regulasi (beleid) tidak dipahami sebagai bentuk hukum. Karenanya makna negara hukum yang tertulis manis dalam konstitusi, terreduksi bahwa negara Indonesia adalah negara undang-undang. Penilaian minor ini tentu bukan tanpa alasan. Karena banyak produk hukum (Undang-Undang) dihasilkan oleh lembaga negara (legislatif dan eksekutif) tidak mengindikasikan negara dapat dengan mudah membangun dan menciptakan masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran hukum tinggi. Sebab hukum harus bermuara pada tingkat kesejahteraan lahir dan batin masyarakat. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah dengan semakin banyaknya UU, masyarakat menjadi semakin sejahtera? Salah satu produk hukum yang bisa mendongkrak derajat
kesejahteraan masyarakat adalah hukum yang mengatur kebijakan publik. “Hal inilah yang menjadi fokus pilihan konsentrasi MIH Universitas Muria Kudus,” kata Dr. Suparnyo, SH, MS, Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum (FH) Universitas Muria Kudus (UMK). Menurut Dr. Suparnyo, Rencana Strategis (renstra) konsentrasi hukum kebijakan publik di MIH UMK adalah dapat unggul di bidang kajian hukum kebijakan publik. Untuk tahun 2015 ditargetkan pada Kabupaten Kudus, tahun 2020 Karesidenan Pati, dan tahun 2025 untuk daerah Jawa Tengah. Menurut penuturan Dosen MIH ini, konsentrasi hukum kebijakan publik tidak dilepaskan juga dengan konsentrasi hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Memang biasanya, menurut penilaian Suparnyo, konsentrasi pendidikan Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum di Indonesia lebih banyak kajian hukum pidana, perdata dan tata negara. “Dengan konsentrasi hukum kebijakan publik, MIH UMK akan memberi bekal kompetensi di bidang kebijakan publik bagi lulusan maupun bagi institusi.”
Pusat Studi Hukum Kebijakan Publik Rintisan pendirian Pusat Studi Hukum Kebijakan Publik di MIH sebagai pendukung pengembangan hukum kebijakan publik mulai dilakukan. Menurut Dr. Suparnyo, pendiriannya akan dilakukan mulai tahun ajaran 2012/2013. Langkah yang ditempuh diawali kerjasama dengan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Paling tidak, kata Dr. Suparnyo, bekerjasama dengan Lembaga Ombudsman yang dikenal berpengalaman menangani keluhan masyarakat di bidang pelayanan publik mahasiswa dan dosen MIH akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. “Pendirian Pusat Studi Hukum Kebijakan Publik ini kami susun secepatnya, karena ini sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan mahasiswa dan dosen di MIH,” tambah Dr. Suparnyo. Kita tunggu bagaimana kiprah Pusat Studi Hukum Kebijakan Publik di MIH. (Hoery, Riza, Anik/Info Muria)
Info Muria / Edisi X/ Agustus-September 2012
Profil Tajuk
I
Hukum “Wani Piro“
stilah hukum wani piro (berani bayar berapa) menjadi wacana yang populer dalam tata pergaulan masyarakat, khususnya pada kehidupan hukum di Indonesia. Aksentuasi hukum wani piro, setidaknya memunculkan penilaian a priori masyarakat dalam dua hal. Pertama, semakin meredupnya harapan masyarakat dalam mencari nilai keadilan hukum. Kedua, kata wani piro memunculkan intepretasi bahwa hukum bisa diberlakukan apa saja asal ada imbalan uang. Hukum sudah menjadi “barang” yang bisa ditransaksikan dan bernilai jual. Hukum wani piro pun telah berkembang menjadi “tradisi hukum” sendiri di kalangan para pencari keadilan. Wani piro dimaknai menjadi semakin mahal biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan hukum, maka akan semakin mudah memperoleh jalan lapang yang lebar untuk merekayasa hukum, agar dapat berpihak bagi yang telah memberi ongkos hukum. Hukum wani piro yang semula untuk kegiatan bisnis an sich, kini sudah dipakai untuk melakukan transaksi “bisnis” hukum. Praktik wani piro dalam bisnis yang absah dan legal tentu tidak menjadi persoalan karena dilakukan terbuka dan tidak ada pihak yang dirugikan. Praktik wani piro yang merugikan terjadi guna melancarkan urusan/masalah. Mulai dari persoalan bisnis, masalah hukum, pajak, sampai urusan sepele semua diselesaikan dengan “senjata” yang sama, duit. Dengan uang semua menjadi terang. Praktik wani piro ini terjadi di semua lembaga pemerintahan baik di Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif. Berapa banyak gubernur, walikota, bupati, anggota DPR/DPRD, jaksa, hakim dan pengacara yang masuk penjara karena terlilit kasus hukum wani piro. Hukum wani piro seolah sudah menjadi ideologi. Ideologi wani piro setidaknya punya empat karakteristik. Pertama; materialistik. Ideologi hukum wani piro hanya menganut satu ide yaitu uang. Sekolah, bekerja dan melakukan aktivitasnya hanya berorientasi pada uang bukan yang lain. Karakteristik kedua yaitu bekerja dengan pamrih. Membantu seseorang akan dilakukannya apabila ada uang atau ada balas jasa. Karakter ketiga adalah selalu menyepelekan masalah. Dalam pandangannya, jangan terlalu takut dan risau dengan permasalahan meskipun berhubungan dengan hukum atau penjara. Karakteristik keempat, berorientasi hasil. Hukum wani piro lebih menghargai hasil dari pada proses. Proses tidak lagi menjadi sebuah substansi dari sebuah perjuangan yang bernilai besar dalam menggapai sesuatu. Hukum wani piro akan terus membuat hukum nasional menjadi semakin gelap. Lalu, apakah kita masih memiliki nurani untuk menghindar dan menolak pusaran arus hukum wani piro? Hanya waktu yang akan menjawab apakah kita bisa membeli waktu dengan hukum wani piro.
Bangga Bersaing dengan Lulusan PT Lain
“
Kita harus menentukan langkah awal dan mempunyai strategi untuk bisa lolos dengan mengetahui jenis pekerjaan apa yang kita lamar, institusi apa yang kita lamar serta kekosongan sebuah jabatan di suatu institusi perusahaan dalam mengikuti tes masuk untuk bersaing dengan Dok.Info Muria lulusan dari Perguruan Tinggi (PT) lain,” kata alumni Fakultas Hukum (FH) Universitas Muria Kudus (UMK), Muhammad Subkhan yang begitu lulus langsung bekerja sebagai Sales Engineer di PT Altrak 1978 (salah satu Group dari PT Central Cipta Murdaya) untuk kantor Cabang di Denpasar Bali. Alumni FH UMK kelahiran Jepara 13 Juli 1985 ini mengaku, pekerjaan yang digelutinya saat ini sesuai dengan bidang studi yang ia tempuh selama menjadi mahasiswa karena di bidang kerjanya berhubungan dengan pemasaran serta kontrak jual beli yang ilmunya ia dapatkan dalam kajian hukum dan investasi, hukum dagang, hukum jaminan, hukum pajak, diklat kemahiran hukum kontrak, hukum perbankan dan hukum surat berharga, yang semuanya sangat bermanfaat dan diperlukan pada bidang pekerjaannya. Alumni tahun 2011 yang bekerja di PT Altrak 1978 mulai 21 Desember 2011 ini berpesan agar mahasiswa hukum mempelajari dengan teliti aturan hukum yang berlaku saat ini. “Karena kebanyakan penyakit kita, baru mau belajar setelah wisuda, alias baru mau mencari aturan hukumnya setelah bertemu kasus di lapangan,” katanya. “Kita harus berusaha sendiri dalam belajar apapun hasilnya, jangan pernah mengandalkan teman atau orang lain dalam mengejar nilai, karena yang akan kita butuhkan di dunia Industri nantinya adalah ilmunya bukan nilai yang kita dapat selama kuliah,” tegas Muhammad Subkhan. Ke depan, Ia berharap agar adik-adik angkatannya mampu membuktikan kepada masyarakat luas bahwa lulusan Fakultas Hukum UMK memiliki kualitas, kemampuan dan kompetensi yang tidak kalah dengan alumni dari Fakultas Hukum PTN/PTS lain. (Anik/Info Muria)
Susunan Redaksi Info Muria Penanggung Jawab: Rektor UMK, Pengarah: Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, Pembantu Rektor III, Pimpinan Redaksi: Zamhuri, Redaktur Pelaksana: M Widjanarko, Sekretaris Redaksi: Noor Athiyah, Staf Redaksi: Farih Lidinnillah, Much Harun. Diterbitkan oleh Humas Universitas Muria Kudus. Alamat: Gondangmanis PO. Box 53 Bae Kudus 59352 (0291) 438229. Redaksi menerima artikel, foto dan tulisan lainnya dilampiri kartu identitas melalui email:
[email protected]. atau humas@umk. ac.id. Info Muria bisa diunduh di www.umk.ac.id
Info Muria / Edisi X/ Agustus-September 2012
Fokus
F
Lulusan Unggul Berbekal Staf Pengajar yang Mumpuni
akultas Hukum Universitas Muria Kudus lahir bersamaan dengan lahirnya Universitas Muria Kudus, 12 Juni 1980. Saat ini, Fakultas Hukum menyelenggarakan Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) dan Strata (S2). Sejak tahun 1998 program Studi Ilmu Hukum S1 telah terakreditasi dan diperbarui pada tahun 2004 dan 2009 dengan Surat Keputusan BAN-PT Nomor: 014/BAN-PT/Ak.XII/S1/VI/2009 dengan nilai B, sedangkan Program Magister Ilmu Hukum telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 28 November 2008 melalui Keputusan DITJEN DIKTI No 4293/D/T.2008 dengan kategori pendidikan Pascasarjana bergelar Magister Hukum (MH) dalam bidang studi ilmu hukum.
Semua proses pengembangan sumberdaya manusia melalui studi lanjut dosen, kuliah tamu, pelaksanaan seminar, penelitian dan pengabdian bermuara untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Untuk pengembangan sumber daya dosen, semua staf pengajar bergelar S2 dan mulai tahun 2007 menugaskan Hidayatullah, SH, M.Hum dan Sukresno, SH, M.Hum untuk melanjutkan studi S3, pada tahun 2011, disusul oleh Iskandar Wibawa SH, M.Hum dan Subarkah, SH. M.Hum. Berdasarkan rencana pengembangan sumber daya manusia pada tahun 2012 ini akan ditugaskan lagi satu dosen. Untuk mendapatkan masukan dari pihak luar, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus mengadakan kuliah tamu dengan pembicara Bupati Kudus, H.Musthofa pada tanggal 14 Maret 2009 dan Bupati Jepara saat itu, Drs Hendro Martoyo, MM pada tanggal 3 April 2010. Selain itu, pada tanggal 21 April 2011 juga dilakukan kuliah tamu oleh Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH, MH, MM. Pengayaan dari dalam juga dilakukan dengan aktivitas staf pengajar, seperti Suciningtyas, SH, M.Hum sebagai pemateri dalam seminar nasional bertema Optimalisasi Hak Cipta Sebagai Sarana Untuk Melindungi Budaya Bangsa dan Ciptaan Anak Negeri pada tanggal 8 Juni 2010 dan Hidayatullah,
SH.M.Hum pada tanggal 30 Juni 2010 menjadi narasumber dalam seminar nasional yang diadakan Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
Kerjasama Kerjasama yang tercatat dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dengan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Dewan Pengupahan Kabupaten pada tahun 2008 - 2011 dan 2011 - 2014 dan sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris tahun 2009 - 2012 dengan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang bertujuan untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan membangun jaringan kerjasama dengan instansi lain. Untuk bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dengan tujuan mengembangkan wawasan keilmuan dan membangun jaringan kerjasama dengan instansi lain khususnya di bidang advokasi, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tahun 2010 - 2012 dan Pengadilan Negeri Pati tahun 2011 - 2012. Kerjasama yang lain, dengan Mahkamah Konstitusi tahun 2011 - 2012 dalam obrolan mengenai konstitusi di Cakra TV dengan tujuan mengembangkan wawasan keilmuan dan membangun jaringan kerjasama dengan instansi lain khususnya di bidang konstitusi. Sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi, beberapa penelitian dan pengabdian yang sudah dilakukan oleh staf pengajar Fakultas Hukum antara lain oleh Dr. Suparnyo, SH, MH dan Suciningtyas, SH, M.Hum dengan judul: Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program CSR Pada Industri Rokok di Jateng yang didanai oleh Dirjen Dikti pada tahun 2011 kemudian pengabdian yang di lakukan oleh Sukresno, SH, M.Hum berjudul: Sosialisasi Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Dawe yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Semua proses pengembangan sumberdaya manusia melalui studi lanjut dosen, kuliah tamu, pelaksanaan seminar, penelitian dan pengabdian bermuara untuk menghasilkan lulusan yang unggul, mempunyai komitmen pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan yang dilandasi iman dan taqwa, sesuai dengan visi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. (Widjanarko/Info Muria) Info Muria / Edisi X/ Agustus-September 2012
Pakar
Perda CSR, Mungkinkah? Oleh Dr. Suparnyo, SH, MS
C
orporate Social Responsibility (CSR) mulai banyak dikenal. CSR lahir oleh adanya teori yang menganalogikan bahwa perusahaan identik dengan manusia. Manusia yang merupakan bagian atau anggota dari masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat. Suatu perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) dari perusahaan. (Sri Redjeki Hartono, 2000; 5). Kegiatan ekonomi perusahaan sangat simultan, sehingga dapat menimbulkan atau melahirkan berbagai dampak hukum yang sangat luas, baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Berbagai dampak atau akibat hukum itulah yang merupakan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab bidang ekonomi (profit), sosial (people) dan lingkungan (planet), yang oleh John Elkington dikenal dengan Triple Bottom Line yaitu economic prosperity, enviromental quality, dan social justice (Teguh S. Pambudi, 2005: 48). Tanggung jawab inilah yang sering dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). CSR merupakan tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Ia dapat diarahkan kepada banyak hal seperti, kepada dirinya sendiri atau pemodal, para karyawan dan atau buruh, perusahaan lain, pemasok, konsumen, penyalur, media massa, masyarakat sekitar, pemerintah dan lain-lain (K. Bertens, 1997: 292). Pemerintah
daerah
(Pemda)
merupakan salah satu stakeholders dari perusahaan, sehingga perusahaan juga harus memperhatikan dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah baik secara yuridis maupun sosial. Wujud tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) kepada pemda di antaranya dengan melakukan kegiatan yang bersinergi dengan program pemda. Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah dapat menerbitkan peraturan daerah tentang CSR?
Perda tentang CSR Bank Dunia (Swa Sembada, 2005: 47-48) sebagaimana dikutip Teguh S. Pambudi, menyatakan bahwa “Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development “.
pengeluaran-pengeluaran dalam rangka mengembangkan masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi, dan menjaga agar kualitas lingkungan perusahaan beroperasi agar tidak mengalami kemerosotan. Selain itu, perusahaan sebagai bagian dari komunitas masyarakat di sekitarnya perlu menjalankan perusahaan dengan menjunjung tinggi aspek-aspek etis. Dapat dikatakan pula bahwa CSR adalah tanggung jawab perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan stakeholders sehubungan dengan isu-isu etika, sosial dan lingkungan, di samping ekonomi (Cybernews Pertamina, 2004: 2). TJSP ini diletakkan pada tangan para manajer, karena tangan manajerlah yang akan menentukan suatu perusahaan merencanakan dan mengimplementasikannya atau tidak.
Berpijak dari definisi tersebut maka pada asasnya dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen bisnis/ perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.
Awalnya, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan bersifat sukarela (voluntary), namun dalam perkembangannya tanggung jawab ini menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Undang Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 mewajibkan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, meskipun kewajiban ini masih terbatas pada perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
Mengacu pada definisi tersebut maka perusahaan harus melakukan internalisasi biaya terhadap kepentingan masyarakat di sekitar perusahaan, pencegahan pencemaran lingkungan dan memperhatikan aspek etis dalam mengembangkan usaha. Internalisasi biaya dimaksudkan adalah perusahaan menganggarkan atau mengalokasikan sebagian dari dananya untuk membiayai
Setelah kurang lebih lima tahun Undang Undang Perseroan Terbatas ini berlaku peraturan pelaksanaannya baru dikeluarkan yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban
Info Muria / Edisi X/ Agustus-September 2012
Fokus yang harus dilaksanakan Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan. Peraturan pemerintah ini mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut maka pemerintah daerah dapat melakukan intervensi agar CSR benar-benar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan yaitu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya,
komunitas lokal dan masyarakat luas. Pemerintahan kabupaten/kota di antaranya berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan urusan yang bersifat pilihan seperti urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam rangka menyinergikan program pemda dan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan CSR maka pemda sebagai pemegang kekuasaan otonomi di daerah dapat menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan CSR. Namun, intervensi pemerintah daerah
dengan menerbitkan peraturan tersebut jangan sampai mempersulit perusahaan dalam melaksanakan CSR dan jangan sampai mengalihkan dana CSR dari perusahaan ke kas daerah, karena akan tidak sesuai dengan filosofi CSR. Akhirnya dengan mengacu pada peraturan-peraturan di atas, maka pemerintah daerah dapat membentuk peraturan yang bersifat teknis tentang CSR. Peraturan tersebut akan dapat berlaku efektif jika disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada tata cara penyusunan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan melibatkan stakeholders dari CSR. Drs. Suparnyo, SH, MS, Ketua Program Magister Ilmu Hukum UMK
Bantu yang Lemah Lewat Bakobakum
F
akultas Hukum Universitas Muria Kudus (FH UMK) menjadi pengerak penegak hukum di kawasan karesidenan Pati melalui Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (Bakobakum). Badan yang diketuai oleh Subarkah, SH MH. ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum sesuai prosedur dan berkeadilan. “Karena hukum intinya adalah menegakkan keadilan,” jelas Subarkah.
sesuai amanat undang-undang Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyesebutkan bahwa, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Polisi dan Jaksa sudah dibayar oleh Negara., tapi sampai saat ini orang tidak mampu secara ekonomi masih mendapat kendala pendampingan ketika berhadapan pada masalah hukum. “Untuk itu kami ada di sini untuk membantu masyarakat dan membantu Negara,” tambah Subarkah.
Badan ini merupakan salah satu tanggungjawab perguruan tinggi melalui Tridharma yakni bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh FH UMK. Melalui badan ini masyarakat kurang mampu bisa mendapat jasa pembelaan secara ������������������������� gratis atas ����������� kasus hukum yang dihadapi. “Masyarakat yang kurang mampu bisa memohon bantuan kepada Bakobakum dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari desa atau dari pengadilan,” ujar Mantan Dekan FH UMK ini.
Pada tahun 2012, Bakobakum telah mempunyai perwakilah di Pengadilan Negeri Kudus dan Pati. “Ini merupakan hal yang membanggakan dengan dua perwakilan tersebut. Kemungkinan jumlahnya bisa bertambah,” tambah Dosen yang sedang menempuh program doktoral ini.
Berdirinya badan ini juga menjadi sebuah badan yang bisa menaungi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini
Selain di kedua daerah tersebut, Bakobakum juga pernah menangani kasus di Jepara. “Dulu ada seorang pelayan yang ditangkap Polisi karena mencuri besi di laut, namun ada proses yang tidak sesuai yang telah ditempuh polisi. Untuk itu kami bantu agar proses yang dilakukan polisi itu sesuai
dengan peraturan dan keadilan,” terang Subarkah. Setiap bulan Bakobakum sedikitnya membantu 3 sampai 5 orang dengan perkara perdata maupun pidana. “Setiap proses peradilah membutuhkan waktu yang tidak sebentar, jadi kami hanya bisa membantu semaksimal mungkin karena kami juga harus mengajar,” ujarnya. Selain kepada masyarakat, badan ini juga digunakan untuk mahasiswa untuk magang. “Mereka akan diajarkan bagaimana proses peradilan yang sesungguhnya,” tambah Subarkah. Menurut Pengajar Fakultas Hukum UMK, Suciningtyas, SH, MHum, Bakobakum sebenarnya merupakan laboratorium yang sangat luas bagi mahasiswa. Kepada para pengelola badan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman dari pengacara. “Misalnya, mereka bisa belajar membuat gugatan atau bahkan ikut ke pengadilan,“ tutur Pembantu Rektor II ini mencontohkan. (Harun/Info Muria)
Info Muria / Edisi X/ Agustus-September 2012
Fokus
Menangkap Peluang Kerja Sarjana Hukum
B
anyak peluang bagi lulusan Fakultas Hukum untuk bekerja dan berkarya sesuai dengan bidang yang dimininati. Sebut saja, di bidang penegakan hukum atau di kantor hukum misalnya menjadi advokat, notariat, wiraswasta hukum (corporate lawyer) dan di Lembaga Bantuan Hukum. Belum lagi peluang di semua jenis perusahaan atau institusi layanan publik yang pastinya membutuhkan seorang lulusan dari Fakultas Hukum. “Lulusan Fakultas Hukum sebenarnya mempunyai ‘monopoli’ mendapatkan pekerjaan di instansi tertentu, misalnya kejaksaan, pengadilan, dan kehakiman,” ujar Suciningtyas, Pembantu Rektor II UMK yang juga Dosen Fakultas Hukum UMK. Hampir keseluruhan karyawan di Pengadilan (Negeri, Tata Negara, dan Agama) dan Kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum adalah Sarjana Hukum. “Tidak ada non sarjana hukum yang bisa menempati posisi hakim di pengadilan dan jaksa di kejaksaan,” lanjutnya. Jenis pekerjaan lain, seperti arbitrer, panitera, kurator, peneliti hukum sampai juru sita merupakan pekerjaan yang bisa digeluti oleh para sarjana hukum. Untuk kebutuhan tersebut, Kementrian Hukum dan HAM membuka formasi perekrutan CPNS sebanyak 2.876 posisi pada tahun 2009, 3.976 orang pada tahun 2010 dan 2.879 orang pada tahun 2012. Setiap tahun, ribuan kesempatan menunggu para Sarjana Hukum. Jumlah tersebut belum termasuk institusi baru, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK juga membutuhkan sarjana hukum untuk posisi penyidik, penuntut, dan posisi-posisi lain. Profesi lain, adalah advokat. Ini bisa dilakukan jika sudah memiliki izin untuk memberikan jasa hukum di dalam dan luar pengadilan. Bagi newbie, perlu melalui beberapa tahapan untuk
“Semua yang bisa dimasuki oleh sarjana lain bisa juga dimasuki oleh Sarjana Hukum. Kenapa? Konon semua sisi kehidupan kita tidak terlepas dari hukum.” menjadi advokat. Setelah bertahuntahun menjadi junior associate, harus menjadi senior associate dahulu sebelum kemudian diakui sebagai pengacara dan diperkenankan menjadi advokat. Bagi yang sudah memiliki kredibilitas, hitungan dua digit biaya jasa per-jam konsultasi bisa didapatkan. Para advokat bisa bekerja di suatu kantor advokat atau bahkan berwiraswasta dengan memiliki ‘usaha’ advokatnya sendiri berbentuk firma hukum. Firma hukum yang fokus pada dunia bisnis adalah corporate lawyer. Mereka diperlukan untuk mendampingi klien sebelum dan saat melakukan transaksi, membuat draft kontrak, dan memberi nasehat hukum. Di saat terjadi kebangkrutan, mereka membantu penyusunan strategi, klaim dan pembelaan, dan kompromi atau penyelesaian dengan cara lain. Bagi individu berjiwa sosial dan pengabdian tinggi, institusi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) jawabannya. Dengan fungsi yang sama sebagai advokat, ahli hukum di LBH melakukan Pendampingan hukum tanpa orientasi bisnis, namun untuk menolong mereka yang memiliki masalah hukum.
Tempat Berkarya Suciningtyas menambahkan, “Semua yang bisa dimasuki oleh sarjana lain bisa juga dimasuki oleh Sarjana Hukum. Kenapa? Konon semua sisi kehidupan kita tidak terlepas dari hukum.” Lembaga negara yang berurusan dengan keuangan seperti BPK dan
Info Muria / Edisi X/ Agustus-September 2012
Kementrian Keuangan termasuk unit yang sangat membutuhkan para ahli hukum. Dalam pelaksanaan audit misalnya, BPK butuh ahli hukum. Pun kegiatan perpajakan di Kementrian Keuangan, ahli hukum berperan penting dalam penanganan dokumen hukum. Di DPR, selain kesempatan menjadi anggota Dewan, ada juga petugas legal drafter. Tugasnya menyusun draft undang-undang. Demikian juga di sekretariat negara dan kementriankementrian. Di dunia bisnis; perusahaan, perbankan, dan institusi bisnis lain membutuhkan legal officer. Tugas yang berkenaan dengan manajemen legalitas dokumen dan penanganan masalah hukum menjadikan profesi ini hanya bisa dilakoni oleh lulusan Sarjana Hukum. Perusahaan besar dan menengah pada umumnya memiliki mereka untuk berfungsi sebagai advokat atau lebih dikenal sebagai in-house lawyer atau in house law-counsel yang bekerja di unit hukum internal perusahaan tersebut. Di dunia akademik, kita menemui para sarjana, magister dan doktor di bidang hukum sebagai dosen dan atau peneliti. Mereka bertanggung jawab terhadap perkembangan keilmuan hukum. Pada umumnya, kegiatan mereka di perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan firma-firma hukum besar. Pustakawan hukum, di sisi lain, bisa bertugas di semua institusi tersebut di atas. Mereka dikenal sebagai subject spesialis ilmu hukum yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan mendisseminasikan sumber informasi hukum pada waktu dan individu yang tepat. Kemudian diplomat, Konsultan HKI, mediator, personel di pengembangan sumber daya manusia, appraisal, dan masih berbaris ragam profesi yang terbuka bagi lulusan Sarjana Hukum. (Athiek-Info Muria)
Kajian
Napi Anak Pun Butuh Pendidikan
S
etiap anak Indonesia punya hak mendapat pendidikan dan pengajaran. Tak terkecuali anak yang dalam masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan Negara (Rutan). Hal ini diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c. Berangkat dari kesadaran tersebut, tiga dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Muria Kudus (UMK), Henny Susilowati, Wiwit Ariyani dan Suyoto melakukan sebuah penelitian berjudul “���������������������������� Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran bagi Anak yang Menjalani Masa Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara”. Penelitian mengungkapkan pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak yang menjalani masa pemidanaan di LP dan rutan pada prinsipnya diarahkan dalam kegiatan yang diwujudkan berbentuk pemberian keterampilan dan pengayaan wawasan pengetahuan. Rutan atau LP di empat kota - Pati, Jepara, Kudus dan Purworejo- dipilih sebagai lokasi penelitian. Penelitian melibatkan seluruh anak yang menjalani masa pemidanaan serta kepala atau petugas lapas/rutan. Penelitian memanfaatkan dua pendekatan, yakni�������������������� pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan hak-hak anak yang berkedudukan sebagai pelaku pidana. Sedangkan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji bagaimana implementasi ketentuan normatif tersebut dalam praktik di lapangan.
Meski amanat hak pendidikan dan pengajaran bagi anak penghuni di LP maupun rutan telah dijalankan, namun pada praktiknya belum optimal. *** pemerintah membuat klasifikasi kedudukan anak. Diantaranya, Anak Pidana, adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak Negara, adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak Sipil, adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Setiap anak penghuni LP/rutan mempunyai beberapa hak. Untuk Anak Pidana adalah hak beribadah, mendapat perawatan baik jasmani maupun rohani, kesempatan untuk sekolah serta mendapat pengurangan masa menjalani pidana (remisi). Sementara untuk Anak Negara dan Anak Sipil adalah halk mendapat kewajiban mengikuti program pembinaan,���������� mendapat jaminan keselamatam dan ketertiban,� mendapatkan kesempatan sekolah (pendidikan). Secara jelas diatur bahwa semua anak penghuni LP/rutan berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Berikut temuan penelitian yang melibatkan sekitar 100 anak pada LP/ Rutan di �������������������������� empat wilayah tersebut.
Untuk kepentingan pembedaan pembinaan, melalui �������������� Pasal 1 angka Untuk mewujudkan hak pendidikan 8 UU No. 12 tahun 1995 Tentang dan pengajaran bagi anak penghuni, Pemasyarakatan Kedudukan Anak, � Lapas Anak Kutoarjo Purworejo bekerja
sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Purworejo. Kegiatan ��������� berupa program Kejar Paket A, B serta C yang digelar secara mandiri. Tutor diambil dari pegawai di lingkungan LPAK. Beberapa pengetahuan, keilmuan dan keterampilan diajarkan. Misalnya, pengoperasian komputer, keterampilan menjahit, pertukangan, budi daya ikan lele dan sepat, elektronik dasar, pembuatan batu bata, pengelasan, budi daya jamur, pembuatan ekstrak jahe, montir, pertanian (berkebun) serta lainnya dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan atau minat bakat anak didik. Sementara di rutan Jepara dan Kudus, hak ������������������������������ pendidikan dan pengajaran bagi anak yang berstatus sebagai tahanan dan masih sekolah dilakukan pada saat ada ujian semester dengan melibatkan pihak sekolah. Guru anak bersangkutan didatangkan ke Rutan untuk memberikan ujian kepada anak didiknya. Jadi, hanya sebatas pada pelaksanaan ujian sekolah saja. Selama menjadi tahanan, mereka tidak mendapat pengajaran. Pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak yang menjalani masa pemidanaan di lapas maupun rutan pada prinsipnya telah dijalankan, namun pada pelaksanaannya belum optimal. Berpijak temuan tersebut harapan ditujukan kepada pemerintah untuk menyediakan sarana-prasarana yang lebih baik guna mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran di LP/rutan. Penyusun penelitian juga berharap, ada penambahan jumlah petugas khusus yang menangani masalah pendidikan dan pengajaran anak di LP/rutan. Pasalnya, apabila sarana-prasarana dan SDM mumpuni maka generasi yang unggul akan tercipta meskipun keluaran dari LP atau rutan. (Syaifuddin/Info Muria)
Info Muria / Edisi X/ Agustus-September 2012
Kampus 2012, UMK Terima 1.876 Mahasiswa Baru UMK – Tahun ajaran 2012/2013, Universitas Muria Kudus (UMK) telah menerima 1.876 mahasiswa baru atas hasil seleksi terhadap sejumlah 2.490 pendaftar selama dua gelombang pendaftar yang telah dibuka sejak 1 Mei hingga 8 Agustus lalu. UMK juga memberikan penghargaan kepada 20 mahasiswa baru berdasarkan ranking hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru). Masing-masing mendapatkan penghargaan sebesar Rp. 2,5 juta rupiah.
Progdi Baru Tahun ini, UMK membuka sebuah program studi (Progdi) baru, yakni Teknik Mesin (S1). Minat masyarakat untuk menempuh studi pada progdi ini cukup banyak. Pasalnya, meski baru, sebanyak 116 pendaftar menjatuhkan pilihan pada progdi ini. Setelah melalui hasil seleksi, sebanyak 106 pendaftar dinyatakan lulus untuk menjadi mahasiswa baru UMK pada Progdi Teknik Mesin (S1). Kepala Progdi Teknik Mesin S1, ���������������������������� Riyanto Wibowo, S.T, M.Eng,� mengungkapkan bahwa melalui program baru tersebut, UMK mencoba menangkap peluang dari meningkatnya kebutuhan tenaga kerja berkualifikasi S1 bidang industri di perusahaanperusahaan. Pengalaman mengelola Teknik Mesin D3 menjadi bekal yang cukup untuk mewujudkan Progdi Teknik Mesin S1 yang berkualitas. Untuk mengelolanya telah didukung kesiapan sistem manajerial, SDM tenaga pengajar (S2) dan staf, serta laboratorium yang memadahi. Ia menjelaskan, Teknik Mesin S1 telah dilengkapi laboratorium yang dilengkapi teknologi CAE (Computer UMK – Keberhasilan dua staf pengajar Universitas Muria Kudus (UMK) menambah panjang daftar dosen dengan gelar doktor. Keduanya, Dr Murtono, MPd dan Dr Kertati Sumekar, SE, MM. Hal ini menjadi bukti komitmen universitas untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan, salah satunya melalui peningkatan sumber daya manusia. Murtono, staf pengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMK, berhasil meraih gelar doktor setelah sukses mempertahankan disertasinya
Farih/ Info Muria
Rektor UMK, Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp PA saat memberikan sambutan pada Sidang Senat Terbuka dengan agenda Penerimaan Mahasiswa baru UMK 2012/2013.
Audit Engineering) yang memungkinkan mahasiswa untuk melakukan praktik desain dan pengerjaan mesin melalui program komputer. Penambahan sejumlah fasilitas pendukung perkuliahan pun telah direncanakan, mulai dari pembangunan gedung, Lab Fisika Dasar, Lab Uji Logam, serta Lab CNC yang akan mempermudah kegiatan praktikum bagi mahasiswa. Penggunaan beragam fasilitas yang sedang direncanakan ini ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten. Hal ini sejalan dengan kurikulum KBK yang telah didesain untuk aktifitas perkuliahan nantinya. Riyanto menegaskan bahwa pihaknya berorientasi mencetak lulusan yang siap pakai dengan lebih mengutamakan sisi practical skill atau ketrampilan praktik. Selain itu, melalui perluasan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, Progdi Teknik Mesin S1 UMK diharapkan semakin berkualitas dan kompetitif. (Riza/Info Muria)
UMK Tambah Dua Doktor Baru yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Circ, Jigsaw, dan Stad terhadap Keterampilan Membaca Ditinjau dari Kemampuan Logika Berbahasa” pada Selasa (14/8). Ia berhasil mengakhiri studi program doktoral pada Program Pascasarjana Bahasa Indonesia, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dengan indeks prestasi (�������������������������������� IP) 3,87 atau ber��������������� predikat lulus dengan pujian. Dua minggu setelahnya, di hadapan dewan penguji, staf pengajar pada
Info Muria / Edisi X/ Agustus-September 2012
Fakultas Ekonomi UMK, Kertati juga berhasil mempertanggungjawabkan disertasi berjudul “Membangung Tindakan Berbagai Pengetahuan Afektif Rasional Melalui Modal Sosial dan Pembelajaran Organisasi untuk Meningkatkan Kinejra Bisnis” pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Selasa (28/8). Kertati dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan IP 3,53. (Farih/Info Muria)
Kampus Mahasiswa UMK Raih Hibah Bina Desa dari DIKTI UMK – Tim mahasiswa Universitas Muria Kudus (UMK) berhasil meraih Hibah Bina Desa yang diadakan oleh Direktorat Jendral Perguruan Tinggi (DIKTI) tahun 2012. Tim beranggotakan empat mahasiswa, yakni Zulfan Ade Setiawan, Ganang Alan Murpi, Meilani Happy Fauziyah dan Mustaqim.
koperasi dan pembentukan inkubator bisnis, pembangunan networking dengan mitra usaha (supplier bahan baku, distributor dan pemasar/penjual), pembangunan networking dengan mitra usaha (supplier bahan baku, distributor dan pemasar/penjual).
DIKTI hanya memilih 40 proposal yang layak mendapatkan pendanaan dari 1.047 proposal yang diterima. “Proposal kami berhasil menyisihkan 1.007 proposal lain dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia,” kata Zulfan Ade Setiawan, Ketua Tim yang juga anggota dari Formi UMK.
Tidak lupa pembangunan networking dengan pemerintah dan dinas terkait sebagai regulator usaha, pembangunan website komersial bagi para pengusaha sebagai sarana promosi ke dunia maya yang terpusat dan terkelola oleh koperasi pengusaha, pelatihan manajemen secara profesional, pelatihan pengelolaan keuangan, pelatihan desain berbasis komputer, pelatihan kemampuan Bahasa Inggris, pelatihan internet marketing, diseminasi dan publikasi Nasional.
Proposal gagasan Zulfan bertema “Pengembangan UMKM Cluster Bordir dan Konveksi di Desa Padurenan Kabupaten Kudus Berbasis Koperasi Unit Desa Sebagai Sarana Pendukung Keberlangsungan Usaha”. Ide berangkat dari kegelisahan untuk mengembangkan desa tempat tinggalnya supaya lebih berkembang. “Melalui program ini kami berusaha membuat wadah yang bisa digunakan sebagai pusat perekonomian (economics centre) masyarakat desa yang mempunyai sifat berkesinambungan (sustainability),” jelasnya. Zulfan dan tim berencana melaksanakan 11 program, meliputi pengembangan koperasi serba usaha sebagai economic centre. pembentukan Forum Group Discusion (FGD) dari kalangan para pengusaha yang tergabung sebagai anggota
“Rencananya, kegiatan akan berlangsung selama lima bulan mulai Agustus sampai Desember 2012.” terangnya. Program Hibah Bina Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mahasiswa melalui Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Program diharapkan mampu menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi mahasiswa kepada masyarakat sehingga terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. (Harun/Info Muria)
UMK Gratiskan Kuliah Lima Mahasiswa Baru UMK - Tahun 2012, Universitas Muria Kudus (UMK) memberikan beasiswa selama kuliah kepada lima mahasiswa baru. Selain bebas dari biaya kuliah yang difasilitasi oleh Yayasan Pembina UMK, biaya hidup penerima beasiswa juga ditanggung UMK melalui pembiayaan Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) Tema B 2011. Tahun ajaran sebelumnya, 13 mahasiswa baru juga mendapatkan beasiswa serupa. Lima mahasiswa yang memperoleh beasiswa tersebut tercantum dalam Surat Kuputusan Rektor UMK Nomor: 26/ R.UMK/Sek/Kep/H.25.01/IX/2012. Mereka adalah Efa Luluul Hidayah (Prodi Hukum), Raida Farah Afifah (Prodi Manajemen), Ardhi Priantoko (Prodi Tehnik Mesin), Luky Eriyanti (Prodi Argoteknologi), dan Fitrotun Nufus (Prodi Sistem Informasi). Koordinator PIC (Person In Charge) PHKI B, Anggit Wicaksono, SH, MH, mengungkapkan, sebenarnya tahun ini penyelenggara memberikan kuota tujuh mahasiswa pada beasiswa jenis ini. Namun, setelah dilakukan seleksi terhadap tujuh peserta, dua peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa. Berbeda dari tahun lalu, tahun ini sosialisasi tidak hanya digelar di Kabupaten Kudus, tetapi juga ke sekolah-sekolah di
Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati. Untuk mendapatkan beasiswa ini, panitia memang membatasi pilihan jurusan. Ada tujuh program studi meliputi Agroteknologi, Hukum, Bimbingan dan Konseling (BK), Manajemen, Sistem Informasi (SI), Psikologi, dan Teknik Mesin. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan progdi dan akses mahasiswa baru pada progdi yang kurang diminati. “Agar ada mahasiswa yang pintar sebagai pemicu mahasiswa lain untuk masuk jurusan itu,” tuturnya. Panitia akan mengevaluasi pada tiap semester. Apabila prestasi mahasiswa penerima beasiswa menurun, panitia akan menghentikan beasiswa bagi mahasiswa bersangkutan. Rencananya, bagi penerima beasiswa ini, mereka akan diikutkan dalam program magang, misalnya di perpustakaan. ”Jadi, tidak sekadar dikasih uang tetapi juga keterampilan. Secara tidak langsung, ada dampak positifnya,” tambahnya. Ia menjelaskan, beasiswa merupakan implementasi dari raihan UMK atas PHKI B 2011. Peningkatan akses bagi masyarakat kurang mampu yang berprestasi menjadi salah satu programnya. (Anik/Info Muria) Info Muria / Edisi X/ Agustus-September 2012
Kudusan
Terbang Papat, Heritage Kudus Sejak Jaman Belanda Pemecehan Rekor Muri kategori Tabuh Terbang Papat Terlama yang digelar pada 15-19 Juli 2012.
Dimotori oleh “Cermin”, lembaga bentukan Yayasan Masjid Menara Kudus, sumber-sumber sejarah Terbang Papat terus digali. Dengan dukungan Forum Komunikasi Terbang Papat (FKTP) yang beranggotakan seluruh kelompok terbang papat di Kabupaten Kudus, juga Dewan Kesenian Kudus (DKK), penggalian sejarah kesenian yang beralatkan lajer, kemplong, salakan, dan jidur ini semakin Riza/ Info Muria serius digalakkan. Harapannya, nanti, hasilnya dapat diperkenalkan dan dimuat dalam kurikulum Sekolah asih segar dalam ingatan warga Kudus dan Dasar melalui Muatan Lokal (Mulok). sekitarnya, Rekor Dunia Museum Rekor Indonesia Pantas saja muncul harapan tersebut. Pasalnya, kesenian (MURI) Tabuh Terbang Papat terlama, 87 jam nonstop yang diprakarsai oleh Pengurus Masjid Agung Kudus yang Terbang Papat sudah tergolong langka di masyarakat. Hal ini melibatkan 131 kelompok Terbang Papat dari 9 kecamatan diakui panitia pelaksana pemecahan Rekor Muri pada Tabuh di Kabupaten Kudus. Tidak sekadar seremoni menyambut Terbang Papat. “Sebagian besar penabuhnya berusia tua datangnya Bulan Suci Ramadhan, rekor merupakan bentuk hingga lanjut,” tuturnya. nyata perhatian dan keseriusan warga Kudus dalam upaya Sehingga, tepat apa yang dilakukan pecinta kesenian nguri-uri kesenian daerahnya. terbang papat dengan pemecahan rekor tersebut. Hal ini akan
M
Kebudayaan bernafaskan Islam ini telah ada dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat Kudus sejak dulu, jauh sebelum kemerdekan RI. Anif Farizi, ketua Pengurus Masjid Agung Kudus menuturkan, terbang papat sudah ada sejak bangsa ini masih dijajah Belanda, tahun 1936. “Dulu waktu masih kecil, saya sering diajak orang tua ke acara terbangan. Dari situ saya mengenal kesenian ini,” kenangnya untuk menegaskan eksistensi terbang papat dalam keseharian masyarakat Kudus di jaman dulu. Saat Info Muria berkunjung ke rumahnya, Anif menjelaskan bahwa kesenian terbang papat ini dipelopori oleh H. Ashlihan yang waktu itu adalah pemilik Perusahaan Rokok Djangkar. Tradisi ini pun terus dipelihara turun-temurun oleh anak cucunya hingga saat ini. Salah satunya Soleh, cucunya yang tinggal di Desa Sunggingan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.
10 Info Muria / Edisi X/ Agustus-September 2012
menjadi motovasi tersendiri bagi terciptanya kader-kader penabuh terbang papat. Sebab, regenerasi menjadi hal urgen agar warisan kesenian ini tidak musnah.
Bangga Ketua FKTP, Drs. Kholid Syeif, MM., mengaku bangga dapat berperan serta melestarikan kesenian asli Kudus ini. Perasaan sama dialami Midi (48), pimpinan Kelompok Terbang Papat “Al-Manan”, kelompok asal Desa Colo Kecamatan Dawe. Ia tampil mengenakan blangkon dan kain lurik ala Sunan Kalijaga kala turut menjadi bagian sebagai peserta pada kegiatan pemecahan rekor. Syair yang diketahui sebagai karya Sunan Muria berjudul “Saekono” pun, hingga kini masih lestari karena sering dilagukan dalam pentas-pentas terbang papat yang ditampilkan kelompok yang dikomandoi Midi. (Riza/Info Muria)
Resensi
Dok. Info Muria
Menggali Pendidikan Karakter Dua Sunan di Kudus Judul Buku Penulis Penerbit Tahun terbit Tebal buku ISBN
: Sunan Kudus & Sunan Muria : Zamhuri dkk : Badan Penerbit Universitas Muria Kudus : 2012 : viii + 100 hlm : 978-602-99614-9-2
P
endidikan karakter akhir-akhir ini diparcayai sebagai kunci mengatasi berbagai problem bangsa. Pudarnya karakter bangsa salah satunya dapat diindikasikan dari perilaku korupsi yang menggejala. Sebagai mayoritas, pemeluk Islam sepertinya belum mampu mengaplikasikan nilai-nilai luhur pada keseharian. Walaupun melaksanakan kewajiban shalat-puasa-haji, tapi korupsi jalan terus. Oleh kalangan tertentu, Islam pun lebih banyak ditampilkan dalam wujud garang, menyeramkan, menghujat dan menyerang kelompok yang tidak sesuai dengan paham mereka. Setidaknya kesan ini nampak lewat kaca mata media. Strategi Wali Songo dalam membentuk karakter luhur bangsa Nusantara dengan nilai-nilai ajaran Islam perlu diteladani. Budaya dan lokalitas mendapat penghargaan lebih. Keberhasilan Wali Songo tidak mungkin lepas dari pendidikan berbasis lokalitas dan budaya yang dijalankan. Keduanya
menjadi media masyarakat dalam mentransformasikan nilainilai luhur dalam kehidupan.
Strategi budaya mereka tempuh melalui media adattradisi, wayang, seni musiktembang, arsitektur dan tata kota serta berbagai media lainnya. Strategi perlu diadaptasi dengan media-media yang kini aktual di masyarakat. Wali Songo menunjukkan bahwa aqidah, keyakinan, aliran, kepercayaan bangsa Nusantara mungkin direvisi atau dirubah. Namun tidak pada keanekaragaman yang sarat lokalitas. Untuk kepentingan pendidikan karakter yang kini gencar diwacanakan, penting menempatkan lokalitas sebagai basisnya. Teladan sosok tokoh lokal pun tidak bisa ditinggalkan. Oleh alasan tersebut, sosok dua anggota Wali Songo, Sunan Muria dan Sunan Kudus dieksplor dalam buku ini. Strategi dalam menanamkan nilai-nilai keluhuran dan sifat luhur yang dipaktikkannya pantas untuk diteladani. Apalagi sampai kini, keduanya memiliki unsur magnetik besar bagi masyarakat. Akhirnya, buku ini dianjurkan bagi pendidik atau masyarakat yang berkecimpung dalam pendidikan karakter, utamanya di wilayah Kudus dan sekitarnya. (Farih/Info Muria)
Perspektif Konseling Dalam Bingkai Budaya Judul Buku Penulis Penerbit Tahun terbit Tebal buku ISBN
B
uku yang merupakan hasil Seminar Nasional bertajuk Perspektif Konseling Dalam Bingkai Budaya yang digelar Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universits Muria Kudus ini menjadi bekal informasi bagi para akademisi di bidang Bimbingan dan Konseling, khususnya para mahasiswa. Tiga materi pokok dijabarkan dalam buku ini, yakni “Konseling Pancawaskita”, “Konseling Teman Sebaya”, dan “Konseling Trait and Factor”.
Dok. Info Muria
Selain itu, “Konseling Teman Sebaya” dan “Konseling Trait and Factor” disajikan masing-masing oleh Dr.Suwarjo, M.Si (Dosen BK FKIP Universits Negeri Yogyakarta) dan Dr. Sukiman M.Pd (Dosen BK FKIP UMK). Terdapat 16 materi pendukung hasil penelitian dan paper yang ditulis oleh para akademisi dan praktisi bimbingan dan konseling, baik dosen maupun guru BK di sekolah. Berbagai penelitian mengenai problem yang muncul dalam penerapan bimbingan dan konseling sangat berguna bagi para praktisi bimbingan dan konseling.
: Perspektif Konseling Dalam Bingkai Budaya : Drs. Sucipto, M.Pd. Kons dkk : Badan Penerbit Universitas Muria Kudus : 2012 : 121 Halaman : 978-602-99614-6-1
Prof.Dr.Prayitno, M.Sc.Ed, melalui paper “Konseling Pancawaskita”, mengupas Konseling Pancawaskita yang secara mendasar berorientasi pada kesejatian manusia yang terumus dalam konsep harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Paparan Guru ��������������������������������������������� besar BK dari Universitas Negeri Padang� ini penting untuk menambah wacana mengenai kewaskitaan ������������ yang saat ini sedang hangat dibicarakan.
Kelebihan dalam buku ini adalah pada kelengkapan isi materi yang disampaikan oleh setiap penulis dalam makalahnya. Akan ����������������������������������������������� lebih sempurna jika mahasiswa juga diberi kesempatan menuangkan gagasan dalam buku semacam ini. Istilah–istilah asing dan singkatan– singkatan terkait BK yang terdapat buku akan menyulitkan pembaca yang tidak memiliki latar belakang ilmu BK untuk mencernanya. Akhirnya, dunia bimbingan dan konseling terkait erat dengan perkembangan masalah dalam dunia nyata, sehingga para akademisi dan praktisi harus selalu mengembangkan diri demi menunjang profesi konselingnya. (Rizky/Info Muria) Info Muria / Edisi X/ Agustus-September 2012 11
12
Info Muria / Edisi X/ Agustus-September 2012
