Mata Pelajaran
1
Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pelajaran ini, para peserta diharapkan mampu menjelaskan mekanisme penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Jalan dan Umum.
2
Indikator Hasil Belajar
1.
Menjelaskan perencanaan Pengadaan Tanah;
2.
Menjelaskan persiapan Pengadaan Tanah;
3.
Menjelaskan pelaksanaan Pengadaan Tanah;
4.
Menjelaskan penyerahan Hasil Pengadaan Tanah dan pengamanan fisik.
3
Tahapan Pengadaan Tanah
• TAHAP PERENCANAAN
TAHAP PERSIAPAAN
TAHAP PELAKSANAAN
Penyiapan Dokumen Perencanaan oleh Instansi yg memerlukan Tanah
Dalam rangka penertiban SP2LP oleh Gubernur/Bup ati/Walikota/ Instansi yg memerlukan Tanah
Pelaksanaan Pengadaan Tanah oleh P2T
TAHAP PENYERAHAN HASIL Antara P2T dan Instansi yg memerlukan Tanah
1. Perencanaan Pengadaan Tanah
PERENCANAAN PT
1) Mempelajari Dokumen Feasibility Study (FS) 2) Melengkapi Data dan Studi Pelengkap 3) Menyiapkan Rencana Anggaran 4) Menyiapkan Dokumen Perencanaan 5) Melakukan Koordinasi dg Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota Lokasi Rencana Pembangunan Jalan 6) Mengajukan Ijin Lokasi dan Permohonan PT 7) Menetapkan Rencana Lokasi Pengadaan Tanah.
16/03/2017
by Nana Sudiana Raksadinata
6
1) Mempelajari Dokumen Feasibility Study (FS) a. Hasil survey sosial ekonomi utk menghasilkan kajian meng enai kondisi social ekonomi masyarakat yg diperkirakan ter kena dampak PT b. kelayakan lokasi, dilakukan utk menghasilkan analisis meng enai kesesuaian fisik lokasi dg rencana pembangunan dlm bentuk peta rencana lokasi pembangunan c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, d. perkiraan harga tanah, utk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek PT e. dampak lingkungan dan dampak sosial yg mungkin timbul akibat PT dan bangunan.
2) Melengkapi Data dan Studi Pelengkap
a. Bagian-bagian tertentu dari dokumen studi kelayakan yg terkait dg PT, mungkin waktunya sudah lama shg perlu diperbarui lagi akurasi, validitas dan kelengkapan dalam menyusun dokumen perencanaan. b. Studi lain yg diperlukan, merupakan hasil studi yg secara khusus diperlukan seperti studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan atau studi keagamaan sbg antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum
3) Menyiapkan Rencana Anggaran
• Mencakup anggaran operasional dan anggaran pendukung yang bersumber dari APBN dan APBD untuk kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, sosialisasi, administrasi dan pengelolaan kegiatan, termasuk untuk honorarium tim kerja.
4) Menyiapkan Dokumen Perencanaan 1) maksud dan tujuan rencana pembangunan 2) kesesuaian dg RTRW dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah 3) letak tanah 4) luas tanah yg dibutuhkan 5) gambaran umum status tanah 6) perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah 7) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan 8) perkiraan nilai tanah dan rencana penganggaran.
5) Melakukan Koordinasi dg Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota Lokasi Rencana Pembangunan Jalan a. b. c. d. e. f. g. h.
maksud dan tujuan rencana pembangunan jalan perencanaan teknis jalan, letak tanah dan luas tanah yg dibutuhkan kesesuaian dg RTRW dan perencanaan pembangunan jangka menengah wilayah provinsi dan kab/kota, tahapan rencana pengadaan tanah perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah perkiraan jangka waktu pelaksanaan dan informasi lain yg dianggap perlu.
6) Mengajukan Ijin Lokasi dan Permohonan Pengadaan Tanah a. Instansi yg memerlukan tanah, selanjutnya mengajukan ijin lokasi dan kelengkapan permohonan PT kpd Gubernur dan Bupati/ Walikota. b. Apabila didelegasikan, dg tembusan kpd Ka kanwil BPN Provinsi dan Kakan Pertanahan Kab/Kota letak tanah ybs. c. Permohonan ijin lokasi dilengkapi dg Dokumen Perencanaan yg telah dikonsultasi dlm rapat koordinasi dg Gubernur dan instansi terkait di tingkat provinsi
7) Menetapkan Rencana Lokasi Pengadaan Tanah. a. Bupati/Walikota/Gubernur menetapkan rencana awal lokasi pembangunan jalan yg memerlukan PT b. Penanggung jawab tahap ini ad. INSTANSI YG MEMERLUKAN TANAH, yaitu PPK pd Satuan Kerja Ditjen Bina Marga c. Instansi lain yg terkait Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan. d. Hasil akhir kegiatan adalah terbitnya Draft Surat Persetujuan Penunjukan Lokasi utk Pembangunan Jalan (SP2LP-Jalan). e. Jangka waktu penerbitan SP2LP paling lama adalah 14 hari kerja setelah dokumen permohonan SP2LP disampaikan Pihak yg memerlukan tanah kpd Gubernur.
1. Koordinasi thp PERENCANAAN
Mengajukan Izin Lokasi
K
7
Menyusun Surat Penetapan Izin Lokasi
K
CATATAN :
Koordinator Kegiatan
Terlibat Koordinasi
Terkait Koordinas
Keterangan
6
Keamanan
K
Tokoh Masyarakat
Melakukan Koordinasi dg Pemda
Mahkamah Agung
5
Pengadilan TUN
K
Kepala Desa / Lurah
Menyiapkan Dok. Perencanaan
Camat
4
Satgas B
K
Satgas A
Menyiapkan Ren. Anggaran
Ketua Pelaksana
3
BPN Prov / Kab / Kota
K
Tim Kajian
Melengkapi Data dr Studi Pelengkap
Sekretariat Tim
2
Tim Persiapan
K
Gub./Bupatu/W. Kota.
Mempelajari Dok. FS
Masyarakat
1
Pihak yg Berhak
Uraian Kegiata n
Instansi perli Tanah
N O
2. Persiapan Pengadaan Tanah
1. Tahapan kegiatan • Dalam persiapan pengadaan tanah terdapat kegiatan yg penyelenggaraan nya akan berlangsung terjadi : • tanpa ada keberatan dan penolakan Pihak yang Berhak. • adanya penolakan/keberatan rencana lokasi dari Pihak yang Berhak, tanpa mengajukan gugatan ke pengadilan. • adanya penolakan/keberatan rencana lokasi dari Pihak yang Berhak, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.
1.1 Kegiatan Persiapan Tanpa Keberatan PYB dan Masyarakat. (11 kegiatan ) Persiapan Pengadaan Tanah apabila penyelenggaraannya berlangsung tanpa ada keberatan dan penolakan PYB, mencakup, yaitu : 1) Membentuk Tim Persiapan Tim Persiapan PT, beranggotakan: (1) Bupati/Walikota, (2) SKPD Provinsi terkait, (3) instansi yang memerlukan tanah dan (4) instansi terkait . Tugas Tim Persiapan meliputi: – Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan – Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan – Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan – Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan – Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan – Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan PT yang ditugaskan Gubernur
2) Membentuk Sekretariat Tim Persiapan Untuk kelancaran tugas Tim Persiapan, Gubernur membentuk Sekretariat Persiapan PT, yG berkedudukan di Sekretariat Daerah Provinsi. • Tugas Sekretariat adalah menyiapkan: • pemberitahuan awal • sosialisasi rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan • menyiapkan penandatangan Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi. 3) Menyiapkan Pemberitahuan Awal Pemberitahuan rencana pembangunan ditandatangani Ketua Tim Persiapan dan diberitahukan kpd masyarakat pd lokasi rencana pembangunan paling lama 20 hari kerja setelah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah diterima Gubernur.
4) Melaksanakan Pemberitahuan Rencana Pembangunan Pemberitahuan dpt dilakukan secara langsung, melalui sosialisasi, tatap muka, surat pemberitahuan atau secara tidak langsung melalui media cetak maupun media elektronik. Pemberitahuan memuat informasi mengenai: • maksud dan tujuan rencana pembangunan • letak tanah dan luas yang dibutuhkan • tahapan rencana Pengadaan Tanah, • perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah • perkiraan jangka waktu pelaksanaan dan • informasi lain yang dianggap perlu. Hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka dituangkan dlm bentuk “notulen” pertemuan yg ditandatangani Ketua Tim Persiapan atau pejabat yg ditunjuk.
5) Melakukan Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan • Pendataan awal lokasi rencana pengadaan tanah meliputi kegiatan pengumpulan data awal PYB dan Objek Pengadaan Tanah bersama aparat kelurahan/desa dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. • Hasil pendataan dituangkan dalam bentuk daftar sementara lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani Ketua Tim Persiapan sebagai bahan untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana Pembangunan
6) Menyiapkan Rencana Konsultasi Publik Pemahaman bersama Tim Persiapan bahwa maksud Konsultasi Publik yaitu memperoleh kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah dari PYB, yg diadakan di Kantor Kelurahan/Desa setempat. Menyiapkan pelaksana Konsultasi Publik adalah Tin Persiapan yg dibentuk Gubernur dg melibatkan Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat. Apabila pembangunan yg direncanakan akan mempunyai dampak khusus, Konsultasi Publik dapat melibatkan masyarakat yg akan terkena dampak secara langsung dari pembangunan
7) Melaksanakan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Konsultasi Publik dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari PYB dan masyarakat yg terkena dampak, yg dilaksanakan di tempat atau di tempat yg disepakati. Dilaksanakan paling lama 60 hari kerja sejak tanggal ditandatangani daftar sementara lokasi rencana pembangunan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan Hal-hal yg disampaikan Tim Persiapan dlm Konsultasi Publik adalah: • maksud dan tujuan rencana pembangunan • tahapan dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah • peran Penilai dalam menentukan Ganti Kerugian • insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak • Obyek yang dinilai Ganti Kerugian • bentuk Ganti Kerugian dan (vii) hak dan kewajiban Pihak yang Berhak.
8) Menandatangani BA Kesepakatan Lokasi Hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dituangkan dalam BA Kesepakatan. Jika dalam Konsultasi Publik masih ada masyarakat terkena dampak yg keberatan maka dilakukan KONSULTASI PUBLIK ULANG dalam waktu paling lama 30 hari kerja. 9) Menetapkan Lokasi Pembangunan • Penetapam lokasi pembangunan dibuat berdasarkan kesepakatan yg telah dituangkan dlm BA Kesepakatan Tim Persiapanan dg PYB, • Penetapan lokasi disiapkan Instansi yg memerlukan tanah, dilampiri peta lokasi pembangunan. • Penetapan lokasi pembangunan berlaku utk jangka waktu 2 tahun dan dpt diajukan perpanjangan 1 kali dlm jangka waktu satu tahun. Pengajuan per panjangan kpd Gubernur paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan.
10) Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Gubernur bersama Instansi yg memerlukan tanah dg maksud pemberitahuan kpd masyarakat bahwa di lokasi tsb akan dilaksanakan pembangunan. Pengumuman memuat: • No dan tanggal Penetapan Lokasi, • peta lokasi pembangunan • maksud dan tujuan pembangunan, • letak dan luas tanah yg dibutuhkan, • perkiraan jangka waktu Pelaksanaan PT dan • perkiraan jangka waktu pembangunan. Jangka waktu pengumuman dilaksanakan paling lambat 3 hari sejak diterbitkan Penetapan Lokasi pembangunan.
Pengumuman dilaksanakan dengan cara : •
• •
ditempelkan di kantor Kelurahan/Desa dan atau kantor Kab/Kota dan di lokasi pembangunan, berlangsung paling kurang 14 hari kerja berturut-turut. diumumkan melalui media cetak/surat kabar local/nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pd hari kerja diumumkan melalui media elektronik, pd laman/website pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.
11) Melaksanakan tugas lain yg terkait. • Gubernur dpt mendelegasikan kewenangan pelaksanaan tahapan Persiapan PT kpd Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondsi geografis, sumberdaya manusia dan pertimbangan lain. • Permohonan perpanjangan waktu Penetapan Lokasi diajukan oleh Instansi yg memerlukan tanah kpd Bupati/ Walikota atas pertimbangan Kakan Pertanahan Kab/Kota. • Permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya waktu Penetapan Lokasi Pembangunan
1.2 Kegiatan Persiapan jika ada penolakan/keberatan rencana lokasi dr PYB, tanpa mengajukan gugatan ke PN. (20 kegiatan) 1) Menolak/keberatan lokasi oleh masyarakat Perwakilan masyarakat yg diberi Kuasa segera membuat Surat Keberatan kpd Instansi yg memerlukan tanah. Selanjutnya Instansi yg memerlu kan tanah.melaporkan keberatan kpd Gubernur melalui Tim Persiapan. Gubernur memerintahkan Tim Persiapan utk melakukan Konsultasi Ulang 2) Melaksanakan Konsultasi Publik Ulang Tim Persiapan melakukan Konsultasi Publik Ulang dlm jangka waktu maksimal 30 hari kerja. Hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dituangkan dalam BA Kesepakatan Konsultasi Publik Ulang
3) Menolak/keberatan hasil Publikasi Ulang Perwakilan masyarakat yg diberi Kuasa segera membuat Surat Keberatan kpd Instansi yang memerlukan tanah. Yang selanjutnya melaporkan keberatan kpd Gubernur melalui Tim Persiapan. Gubernur segera membentuk Tim Kajian 4)
Instansi melapor - Gubernur Membentuk Tim Kajian Tim Kajian dibentuk oleh Gubernur jika ada keberatan thd hasil Konsultasi Publik mengenai rencana pengadaan tanah
5) Susunan Tim Kajian adalah sebagai berikut: • SekDa Provinsi atau pejabat yg ditunjuk sbg ketua merangkap anggota; • Kepala KanWil BPN sbg sekretaris merangkap anggota; • Instansi yg menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sbg anggota; • Kakanwil Kemen Hukum dan HAM sbg anggota; • Bupati/wali kota atau pejabat yg ditunjuk sbg anggota; dan • Akademisi sbg anggota.
6) Membentuk Sekretariat Tim Kajian Untuk kelancaran tugasnya, Ketua Tim Kajian dapat membentuk Sekretariat. Menginventaris dan Mengkaji Penolakan Masyarakat Tim Kajian menginventaris masalah yg menjadi alasan keberatan, yg mencakup: (1) klasifikasi jenis dan alas an keberatan (2) klasifikasi Pihak Yang Keberatan dan (3) klasifikasi usulan pihak yg keberatan. 7) Melakukan Klarifikasi dg Masyarakat Berdasarkan hasil klasifikasi, Tim Kajian melakukan pertemuan atau klarifikasi dg pihak yg keberatan utk: menyamakan persepsi ttg materi/alas an keberatan pihak yg keberatan dan menjelaskan kembali maksud dan tujuan rencana pembangunan.
8) Menyusun Rekomendasi ke Gubernur Berdasarkan hasil klarifikasi dg masyarakat, Tim Kajian membuat rekomendasi diterima atau ditolak keberatan, yg didasarkan atas hasil kajian dokumen keberatan yg diajukan oleh pihak yg keberatan thd: • RTRW dan • Prioritas pembangunan yg tercantum dlm RPJM, Renstra dan RKP Instansi ybs. Rekomendasi dilaksanakan paling lama 14 hari kerja sejak diterima permohonan oleh Gubernur yg selanjutnya sbg dasar SK Gubernur menerima atau menolak keberatan masyarakat. 9) Menetapkan Lokasi Pembangunan atau Pindah lokasi. Jika keberatan masrakat ditolak, Gubernur menetapkan lokasi pembangunan, Sebaliknya jika keberatan masyarakat diterima Gubernur memberitahukan kpd Instansi yg memerlukan tanah utk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain.
1.3 Kegiatan Persiapan jika ada penolakan/keberatan rencana lokasi dr PYB, dg mengajukan gugatan ke PN. Apabila penyelenggaraannya berlangsung ada penolakan/keberatan rencana lokasi dr PYB, dg mengajukan gugatan ke pengadilan TUN dan kasasi ke MA, maka akan mencakup 27 kegiatan, yaitu dg penambahan kegiatan: 1) Masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN dalam waktu paling lama 30 hari kerja. 2) Proses di peradilan TUN dalam waktu paling lama 30 hari kerja akan diputuskan oleh pengadilan TUN; 3) Putusan Pengadilan TUN menolak gugatan masyarakat, dlm jangka waktu paling lama 14 hari masyarakat dpt mengajukan kasasi ke MA 4) Proses gugatan di MA berlangsung dlm waktu paling lama 30 hari, Putusan hukum tetap (inkracht), diterima atau ditolak 5) Putusan hukum tetap (inkracht), diterima atau ditolak Berdasarkan berbagai pertimbangn hokum, MA akan menetapkan Putusan Hukum Tetap (inkracht), diterima atau ditolaknya gugatan masyarakat
6)
7)
8)
Gugatan ditolak,menetapkan lokasi pembangunan Apabila gugatan keberatan masyarakat ditolak, mk Gubernur menetapkan SK Lokasi Pembangunan. Menetapkan lokasi pembangunan atau Pindah lokasi. Apabila Putusan Hakim menetapkan gugatan masyarakat diterima, maka Gubernur menerbitkan SK Pindah lokasi DST.
3.2 Penanggung Jawab Kegiatan Penanggung jawab kegiatan pd tahap ini adalah Pemerintah Daerah yaitu Gubernur dan Bupati/Walikota letak tanah calon lokasi jalan yg dalam pelaksanaannya adalah Ketua Tim Persiapan yg didukung Sekretariat Tim. Pihak yg terlibat adalah : a. Pihak yg memerlukan tanah, yaitu PPK pd Satker Ditjen Bina Marga b. PYB, c. Masyarakat terkena dampak. Instansi lain yg terkait adalah : a. KanWil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan, b. Camat c. Lurah/kepala Desa.
3.3. Jangka Waktu Kegiatan Persiapan • Jangka waktu tahapan persiapan dg output pengumuman penetapan lokasi, apabila tidak ada keberatan adalah 143 hari kerja setelah Pihak yg memerlukan tanah menyerahkan dokumen permohonan penetapan lokasi kpd Gubernur. • Apabila ada keberatan shg dilakukan Konsultasi Publik ulang, jangka waktu maksimal adalah 187 hari kerja. • Apabila keberatan PYB dan masyarakat diajukan ke pengadilan TUN dan kasasi ke MA, jangka waktu persiapan paling lama adalah 291 hari kerja
3.4. Mekanisme Persiapan • Kerangka mekanisme persiapan pengadaan tanah untuk jalan disajikan pada Tabel 4-2. • Mengacu tabel 4-2, Instansi yg memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan kpd Gubernur dan Bupari/ Walikota lokasi tanah . Dalam proses penetapan lokasi pembangunan jalan tsb akan diperoleh kepastian lokasi apabila disetujui PYB dan masyarakat terkena dampak atau melalui penetapan lembaga peradilan. Apabila lembaga peradilan menerima keberatan PYB dan masyarakat terkena dampak maka lokasi pembangunan jalan akan dipindah ke tempat lain, atau digeser dan proses penetapan lokasi akan dimulai lg dr tahap perencanaan dan persiapan pengadaan tanah. • Titik kritis pd tahapan ini adalah dlm proses sosialisasi dan konsultasi public utk mendapatkan kesepakatan lokasi dr PYB dan masyarakat terkena dampak. Proses sosialisasi dan konsultasi public itu dapat berlangsung lebih dr dua kali yg hasilnya belum tentu terjadi kesepakatan. Hal itulah yg menyebabkan perlu dibentuk Tim Kajian utk meneliti factor penyebab adanya penolakan masyarakat.
2. Koordinasi thp PERSIAPAN
A. JIKA TIDAK ADA KEBERATAN/PENOLAKAN MASYARAKAT
1
Membentuk Tim Persiapan
K
2
Membentuk Sekretariat Tim Persiapan
K
3
Menyiapkan Pemberitahuan Awal
K
4
Melaksanakan Rencana Pembangunan
K
2 0
5
Melakukan Pendataan Awal
K
3 0
6
Menyiapkan Rencana Konsultasi Publik
K
3
1 0
Terkait
Hasil Kerja
Lama Maksimal
Mahkamah Agung
Pengadilan TUN
Kep. Desa/Lurah
Camat
Satgas B
Satgas A
Ketua Pelaksana
BPN Prov./Kab./Kota
Sekretariat Tim
Tim Kajian
Sekretariat Tim
Tim Persiapan
Gub./Bupatu/W. Kota.
Masyarakat
Pihak yg Berhak
Uraian Kegiatan
Instansi perli Tanah
N O
Rangkuman Pada tahap persiapan terdapat tiga mekanisme yg akan menentukan keberhasilan Konsultasi Publik dlm proses penetapan lokasi pembangunan dan jangka waktu persiapan. • Pertama, apabila masyarakat menrima Konsultasi Publik tanpa ada keberatan, mk proses kegiatan akan berlangsung dlm 11 tahap dg jangka waktu paling lama 143 hari kerja. • Kedua apabila masyarakat keberatan hasil Konsultasi Publik tetapi tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, mk proses kegiatan akan berlangsung dlm 20 tahap dg jangka waktu paling lama 187 hari kerja • Ketiga apabila masyarakat keberatan hasil Konsultasi Publik dan mengajukan gugatan ke pengadilan, mk proses kegiatan akan berlangsung dlm 27 tahap dg jangka waktu paling lama 291 hari kerja • Titik kritis yg perlu dicermati yaitu bgmn PYB dan masyarakat dapat menerima hasil Konsultasi Publik, yg menyetujui pembangunan jalan di wilayahnya.
3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah
3.1 Tahapan kegiatan Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan apabila penyelenggaraannya berlangsung tanpa ada keberatan dan penolakan Pihak yang Berhak, mencakup 10 tahapan kegiatan. Masingmasing tahapan kegiatan terdapat bbrp aktivitas shg dr awal penyusunan rencana persiapan sampai dg penyerahan Hasil PT adalah sebanyak 45 aktivitas.
3.1.1 Penyiapan Pelaksanaan ( 3 aktivitas ) a. Menyusun Rencana Kerja/kegiatan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
agenda rapat pelaksanaan; rencana kegiatan teknis pelaksanaan kendala2 teknis yang terjadi dalam pelaksanaan; merumuskan strategi dan solusi thd hambatan dan kendala; menyiapkan langkah koordinasi ke dlm maupun ke luar pelaksanaan; menyiapkan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan menyiapkan administrasi yg diperlukan; rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan; rencana kebutuhan tenaga pelaksana pengukuran bidang tanah dan tenaga identifikasi hak atas tanah 10) rencana kebutuhan bahan, daftar isian, logistic dan peralatan pelaksanaan; 11) mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan PT;
b. Membentuk Satgas A dan satgas B Satgas A bertugas menginventarisasi dan mengidentifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah • Anggota 1 orang Ketua dan paling kurang 2 orang anggota. terdiri dr Pegawai BPN yg mempunyai kompetensi di bidang survei, pengukuran dan pemetaan, dan ditetapkan dg Keputusan Ketua Pelaksana PT. • Dlm hal diperlukan utk membantu Satgas A, Ketua Pelaksana PT dpt menggunakan surveyor berlisensi utk pelaksanaan pengukuran. • Satgas B- bertugas menginventarisasi dan mengidentifikasi data PYB dan Obyek PT. • Anggota 1 orang Ketua dan paling kurang 2 orang anggota terdiri dari Pegawai BPN yg mempunyai kompetensi di bid. pertanahan, hukum, manajemen dan pemetaan, dan ditetapkan. • Dlm hal diperlukan utk membantu Satgas B, Ketua Pelaksana PT dpt menambah keanggotaan yg berasal dari instansi teknis terkait. c. Menyusun dukungan kerja, seperti dana, tenaga pengukuran bidang tanah dan tenaga identifikasi hak atas tanah, waktu, daftar isian, logistic.
3.1.2 Inventarisasi dan Identifikasi 1. Menyiapkan pelaksanaan Kerja Satgas A dan Satgas B 1) Penyusunan rencana jadwal kegiatan, penyiapan bahan dan peralatan teknis; 2) Koordinasi dg perangkat kecamatan dan lurah/kepala desa atau nama lain 3) Pemberitahuan rencana dan jadwal pelaksanaan pengumpulan data PYB dan Objek PT 4) Pelaksana PT bersama Satgas melakukan pemberitahuan kpd PYB melalui lurah/kepala desa atau nama lain, utk disampaikan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan. Setelah sosialisasi, tatap muka, atau surat pemberitahuan selanjutnya Satgas melakukan inventarisasi dan identifikasi
2. Mengukur dan memetakan batas keliling dan bidang tanah Satgas A melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah meliputi: 1) pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah 2) pengukuran bidang per bidang dilakukan dengan cara mengukur dan memetakan tanah PYB di dalam keliling bidang tanah atau trase 3) Hasil pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah dituangkan dalam Peta Bidang Tanah yg ditandatangani oleh Ketua Satgas A. 3. Membuat peta batas keliling dan bidang tanah 1) menghitung, menggambar bidang per bidang dan batas keliling; 2) membuat peta bidang per bidang dan batas keliling bidang tanah.
4. Mengumpulkan data PYB dan Objek Tanah Satgas B melaksanakan pengumpulan data paling kurang mengenai: 1) nama, pekerjaan, dan alamat PYB; 2) NIK atau identitas diri lainnya PYB; 3) bukti penguasaan d/a kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, d/a benda yg berkaitan dengan tanah; 4) letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang; 5) status tanah dan dokumennya; 6) jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah; 7) penguasaan d/a kepemilikan tanah, bangunan, d/a benda lain yg berkaitan dg tanah; 8) pembebanan hak atas tanah; dan 9) ruang atas dan ruang bawah tanah.
5. Menyusun daftar nominatif berdasar peta bidang tanah Dalam rangka menyusun daftar nominative , dokumen yg diperlukan sbg bukti penguasaan d/a kepemilikan utk tanah yg belum terdaftar, dalam rangka inventarisasi dan identifikasi data PYB dan Objek PT didasarkan pd: 1) penguasaan/bukti kepemilikan atas tanah 2) jika tidak terdapat dasar penguasaan d/a bukti kepemilikan dibuktikan dg surat pernyataan tertulis ttg penguasaan fisik bidang tanah dr YBS dan disaksikan paling sedikit 2 orang saksi dr lingkungan setempat yg tidak mempunyai hubungan keluarga dg YBS sampai derajat kedua, baik dlm kekerabatan vertikal maupun horizontal yg menyatakan bahwa YBS adalah benar sbg pemilik atau menguasai sebidang tanah.
3) Pengumpulan data lainnya, meliputi data bidang tanah: a. sedang menjadi objek perkara di pengadilan; b. masih dipersengketakan kepemilikannya; c. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; d. menjadi jaminan di bank; e. PYB tidak diketahui keberadaannya; dan f. lain-lain yg dianggap perlu. 4) Hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas B, dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif. paling kurang memuat: a. identitas Pihak yang Berhak; b. letak, luas, dan status/jenis hak; c. luas dan jenis bangunan; d. jenis penggunaan; e. tanam tumbuh dan benda2 lain yg berkaitan dengan tanah; dan f. pembebanan hak atas tanah atau fiducia.
6. Mengumumkan daftar nominatif dan peta bidang tanah Daftar Nominatif ditandatangani oleh Ketua Satgas A dan Satgas B. Hasil inventarisasi dan identifikasi diserahkan oleh Ketua Satgas kpd Ketua Pelaksana PT dg BA Hasil Inventarisasi dan Identifikasi. • Hasil Inventarisasi dan Identifikasi diumumkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan atau namalain, dan lokasi pembangunan dlm waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kerja. Pengumuman dilakukan oleh Ketua Pelaksana PT.
7. Masyarakat menolak/keberatan hasil invent dan identifikasi Jika PYB keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi, dapat mengajukan keberatan kpd Ketua Pelaksana PT dlm tenggang waktu pengumuman 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi. 8. Keberatan masyarakat diterima, dilakukan verifikasi hasil inventarisasi Apabila keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi diterima, Ketua Pelaksana PT melakukan verifikasi dan perbaikan thd Peta Bidang Tanah d/a Daftar Nominatif. Dalam melaksanakan verifikasi dan perbaikan, Ketua Pelaksana menugaskan Satgas terkait. Hasil Verifikasi dan perbaikan thd Peta Bidang Tanah d/a Daftar Nominatif dibuat BA Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi, yg ditandatangani oleh Ketua Pelaksana PT. Jika terjadi perbedaan luas tanah yg tercantum dalam bukti penguasaan d/a kepemilikan tanah dg luas tanah hasil verifikasi dan perbaikan, maka hasil verifikasi dan perbaikan menjadi dasar pemberian ganti kerugian.
9. Keberatan masyarakat ditolak, dibuat BA hasil inventarisasi Jika keberatan atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi ditolak, Ketua Pelaksana PT menjelaskan alasan penolakan yang dituangkan dalam BA Penolakan Keberatan, utk selanjutnya disampaikan kpd PYB yg meng ajukan keberatan. BA Penolakan bersifat final. 10. Mengumumkan perbaikan hasil verifikasi Hasil perbaikan Inventarisasi dan Identifikasi diumumkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan atau namalain, dan lokasi pembangunan. Pengumuman dilakukan oleh Ketua Pelaksana PT. Hasil Inventarisasi dan Identifikasi yg telah diumumkan dan tidak ada keberatan dr PYB atau hasil verifikasi dan perbaikan inventarisasi dan identifikasi,menjadi dasar penentuan PYB dlm pemberian Ganti Kerugian
1) Menetapkan Penilai Ganti Keugian /Penilai Publik Ketua Pelaksana PT menetapkan Penilai sesuai dg ketentuan peraturan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan jasa Penilai dilakukan dg seleksi sederhana atau seleksi umum dg jangka waktu paling lama 30 hari kerja. Apabila pengadaan jasa Penilai gagal atau tidak dpt dilaksanakan dlm jangka waktu 30 hari kerja, Instansi yg memerlukan tanah menunjuk Penilai Publik yg merupakan penilai pemerintah yg sudah ditetapkan/ memperoleh izin dr MenKeu utk memberikan jasa penilaian. Penunjukan Penilai Publik dilakukan oleh Instansi yg membawahi penilai pemerintah setelah berkoordinasi dg Ketua Pelaksana PT.
2. Melaksanakan Penilaian Ganti Kerugian Dalam melakukan tugasnya Penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang tanah, daftar nominatif dan data yg diperlukan untuk bahan penilaian dr Ketua Pelaksana PT. Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah, meliputi: 1) tanah 2) ruang atas tanah dan bawah tanah 3) bangunan 4) tanaman 5) benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau 6) kerugian lain yang dapat dinilai. Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai disampaikan kpd Ketua Pelaksana PT. Hasil Penilaian dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.
3. Melaksanakan Penilaian Ganti Kerugian thd sisa bidang tanah Terhadap sisa dari bidang tanah tertentu dari Pengadaan Tanah, yg tidak dpt lagi difungsikan sesuai peruntukkan dan penggunaannya semula, PYB dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.
4.1.4 Musyawarah besaran dan bentuk Ganti Kerugian ( 9 aktivitas ) 1. Mengundang PYB dan Instansi perlu tanah Ketua Pelaksana PT menyampaikan undangan kpd PYB dan Instansi yg per lu tanah utk pelaksanaan musyawarah besaran dan bentuk Ganti Kerugian. Surat undangan disampaikan 5 hari sebelum pelaksanaan musyawarah. Ketua Pelaksana jg mengundang Camat dan Kepala Desa/Lurah utk me nyaksikan pelaksanaan musyawarah 2. Melaksanakan musyawarah Ganti Kerugian Musyawarah utk penetapan Ganti Kerugian dilakukan langsung utk me netapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugi an. Bentuk Ganti Kerugian, dpt berupa: 1) tanah 2) tanah pengganti 3) pemukiman kembali 4) kepemilikan saham; atau 5) bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Proses kesepakatan besaran dan bentuk Ganti Kerugian 1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Pelaksana PT atau pejabat yg ditunjuk dilakukan secara langsung utk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian. 2) Pelaksanaan musyawarah dpt dibagi dalam bbrp kelompok dg mempertimbangkan jumlah PYB, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan Ganti kerugian. Jika belum tercapai kesepakatan, musyawarah dpt dilaksanakan lebih dari 1 kali. 3) PYB berhalangan hadir dlm musyawarah dpt memberikan kuasa kpd: a. seorang dlm hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi PYB berstatus perorangan; b. seorang yg ditunjuk sesuai dg ketentuan anggaran dasar bagi PYB berstatus badan hukum; atau c. Pihak yang Berhak lainnya.
4) PYB hanya dapat memberikan kuasa kpd 1 orang penerima kuasa atas 1 atau bbrp bidang tanah yg terletak pd 1 lokasi. 5) Dalam pelaksanaan musyawarah dibuat BA Kesepakatan yg memuat: • PYB yg hadir atau kuasanya, yg setuju beserta bentuk ganti kerugian yg disepakati; • PYB yg hadir atau kuasanya, yg tidak setuju; dan • PYB yg tidak hadir dan tidak memberikan kuasa. B A ditandatangani Pelaksana PT dan PYB yg hadir atau kuasanya. Thd Ganti kerugian berupa tanah atau permukiman kembali, dlm BA dicantumkan rencana lokasinya.
d. Jika PYB tidak sepakat Ganti Kerugian, pengajuan gugatan ke Pengadilan Jika tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk d/a besarnya Ganti Kerugian, PYB dapat mengajukan keberatan kpd PN setempat dlm waktu paling lama 14 hari kerja setelah ditandatangani BA Hasil Musyawarah. e. Proses gugatan di pengadilan negeri PN memutus bentuk d/a besarnya Ganti Kerugian dlm waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterima keberatan. f. Gugatan ditolak diajukan Kasasi ke MA Pihak yg keberatan thd putusan PN dlm waktu paling lama 14 hari kerja dpt mengajukan kasasi kepada MA.
g. Putusan hukum tetap (inkracht), diterima atau ditolak MA wajib memutus dlm waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan Hakim MA diterima atau ditolaknya gugatan PYB bersifat final sbg Putusan hukum yg mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) h. Gugatan ditolak, Ketua Pelaksana menetapkan Ganti Kerugian Apabila gugatan PYB ditolak oleh Hakim MA, mk Ketua Pelaksana meneruskan langkah pemberian Ganti Kerugian kpd PYB.
a. Dalam bentuk uang tunai Pemberian Ganti Kerugian dlm bentuk uang dilakukan melalui jasa Perbankan atau pemberian secara tunai yg disepakati antara PYB dan Instansi yg memerlukan tanah. Atas permintaan Ketua Pelaksana PT, Perbankan sbgmn dimaksud membuka rekening tabungan a.n PYB. Pemberian Ganti Kerugian dilakukan oleh Instansi yg memerlukan tanah berdasarkan validasi dr Ketua Pelaksana PT. • Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dg pelepasan hak oleh PYB, disertai penyerahan bukti2 kepemilikan Hak Atas Tanah kpd pelaksana PT yg dibuktikan dg kuitansi penerimaan ganti kerugian yg dibuat dg rangkap 3 . Selanjutnya dibuat BA Pemberian Ganti Kerugian dan BA Pelepasan Hak. Penandatanganan BA Pemberian Ganti Kerugian dan BA Pelepasan Hak dilakukan secara bersamaan.. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian didokumentasikan dg foto/video.
b. Dalam bentuk tanah pengganti Pemberian Ganti Kerugian dlm bentuk tanah, penyediaan tanahnya dilakukan oleh Instansi yg memerlukan tanah atas permintaan tertulis dr Ketua Pelaksana PT. Lokasi tanah pengganti didasarkan atas kesepakatan dlm musyawarah Bentuk Ganti Kerugian yg , nilainya sama dg nilai ganti kerugian dlm bentuk uang. Dlm hal disepakati ganti kerugian dlm bentuk tanah pengganti, Instansi yg memerlukan tanah menyediakan tanah pengganti paling lama 6 bulan sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana PT. • Instansi yg memerlukan tanah menyerahkan tanahnya kpd PYB setelah memperoleh validasi dr Ketua Pelaksana PT. Pemberian ganti kerugian dlm bentuk tanah pengganti , dibuktikan dg tanda terima penyerahan kpd PYB, Selanjutnya dibuat dalam BA Penyerahan Ganti Kerugian dlm Bentuk Tanah Pengganti. Pelaksanaan Penyerahan Ganti Kerugian dlm bentuk tanah pengganti didokumentasikan dg foto/video.
c. •
•
•
Dalam bentuk permukiman kembali penyediaan permukiman kembali dilakukan oleh Instansi yg memerlukan tanah atas permintaan tertulis dr Ketua Pelaksana PT. Lokasinya didasarkan atas kesepakatan dlm musyawarah Bentuk Ganti Kerugian yg nilainya sama dg nilai ganti kerugian dlm bentuk uang. Instansi yg memerlukan tanah menyediakan permukiman kembali paling lama 1 tahun sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana PT. Pelepasan hak oleh PYB dilakukan pd saat telah disepakati lokasinya yg dilakukan tanpa menunggu selesainya pembangunan permukiman kembali. Penyerahan permukiman kembali dibuat dlm BA Penyerahan. Pelaksanaan Penyerahan Ganti Kerugian d lm bentuk ermukiman kembali, didokumentasikan dg foto/video.
d. Dalam bentuk saham Bentuk kepemilikan saham diberikan berdasarkan kesepakatan antara PYB dg BUMN yg berbentuk perusahaan terbuka dan mendapat penugasan khusus dr Pemerintah, paling lama 3 bulan sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana PT. Pelepasan hak oleh PYB dilakukan pd saat telah disepakatinya ganti kerugian dlm bentuk kepemilikan saham Selama proses, dana penyediaan kepemilikan saham, dititipkan pd bank oleh Instansi ybs. Pelepasan hak oleh PYB, dilakukan bersamaan dg pelaksanaan penitipan uang yg nilainya sama dg nilai ganti kerugian dlm bentuk uang. Pelaksanaan dilakukan oleh Instansi yg memerlukan tanah (BUMN) utk dan a.n PYB setelah memperoleh validasi dr Ketua Pelaksana PT. Penyerahan dibuat dlm BA Penyerahan. Pelaksanaan didokumentasikan dg foto/video.
e. Dalam bentuk lainnya Pemberian Ganti Kerugian dlm bentuk lain merupakan gabungan dr 2 atau lebih bentuk Ganti Kerugian, jangka waktunya menggunakan waktu paling lama dr gabungan bentuk ganti kerugian yg disepakati. Bentuk Ganti Kerugian dilakukan atas dasar kesepakatan dlm musyawarah Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yg mempunyai kekuataan hukum tetap. Besarnya Ganti Kerugian dlm bentuk lain sbgmn, nilainya sama dg nilai ganti kerugian dlm bentuk uang. Pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian kpd PYB dilakukan oleh Instansi yg memerlukan tanah setelah memperoleh validasi dr Ketua Pelaksana PT. Dibuktikan dg tanda terima penyerahan kpd PYB. Selanjutnya dibuat dlm BA Penyerahan. Pelaksanaan Penyerahan Ganti Kerugian dlm bentuk lain, didokumentasikan dg foto/video
f. Objek PT dikuasaai pemerintah/BUMN/BUMD Ganti Kerugian tidak diberikan thd pelepasan hak Objek PT yg dimiliki/ dikuasai Pemerintah/BUMN/BUMD, kecuali: 1) Objek PT yg telah berdiri bangunan yg dipergunakan secara aktif utk penyelenggaraan tugas pemerintahan 2) Objek PT yg dimiliki/dikuasai BUMN/BUMD 3) Objek PT Kas Desa Ganti Kerugian atas Objek PT tsb diberikan dlm bentuk tanah d/a bangunan atau relokasi. Pemberian Ganti Kerugian dibuat dlm BA yg dilampiri: 1) Daftar PYB penerima Ganti Kerugian 2) Bentuk dan besarnya Ganti Kerugian 3) Daftar dan bukti pembayaran/kuitansi dan 4) BA Pelepasan Hak Atas Tanah atau penyerahan tanah
g. Ganti Kerugian dalam keadaan khusus. Pemberian Ganti Kerugian dlm Keadaan Khusus, dpt diberikan dlm keadaan mendesak, meliputi bencana alam, biaya pendidikan, menjalankan ibadah, pengobatan, pembayaran hutang, d/a keadaan mendesak lainnya yg dibuktikan dg surat keterangan dr lurah/kepala desa atau nama lain. Pemberian Ganti Kerugian diberikan setelah ditetapkannya lokasi pembangunan utk kepentingan umum sampai ditetapkannya nilai Ganti Kerugian oleh penilai. Pemberian Ganti Kerugian dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi thd subjek dan Objek PT, thd PYB yg berada dlm keadaan mendesak yg diberikan maksimal 25 % dr perkiraan Ganti Kerugian yg didasarkan atas N JOP tahun sebelumnya.
Pemberian Ganti Kerugian dlm keadaan khusus, dlm rangka pengamanan dilakukan thd: 1) tanah yg sudah terdaftar dicatat dlm sertipikat tanah dan buku tanah, bahwa sudah diberikan ganti kerugian sebesar 25 % dr perkiraan Ganti Kerugian yg didasarkan atas NJOP tahun sebelumnya; 2) tanah yg belum terdaftar dicatat dlm buku desa/kelurahan atau nama lain serta surat tanda alas hak tanahnya, bahwa sudah diberikan ganti kerugian sebesar 25 % dr perkiraan Ganti Kerugian yg didasarkan atas NJOP tahun sebelumnya. Pemberian Ganti Kerugian, yg belum terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun Sebelumnya, Ketua Pelaksana PT mengajukan surat permohonan kpd kantor pajak setempat atau instansi yg membidangi urusan pajak utk mendapatkan surat keterangan mengenai NJOP tanah di Lokasi PT.
Diberikan dlm bentuk uang melalui jasa Perbankan atau pemberian secara tunai yg disepakati antara PYB dan Instansi yg memerlukan tanah. Perbankan yg ditunjuk, membuka rekening tabungan a.n PYB. Pemberian melalui jasa perbankan dilakukan oleh Instansi yg memerlukan tanah berdasarkan validasi dr Ketua Pelaksana PT atau pejabat yg ditunjuk. Pemberian ganti kerugian dibuktikan dg kuitansi penerimaan ganti kerugian. Selanjutnya dibuat dalam BA Pelaksanaan Penyerahan Ganti Kerugian dlm keadaan khusus didokumentasikan dg foto/video. Sisa nilai Ganti Kerugian diberikan kpd PYB setelah adanya kesepakatan mengenai nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai atau putusan PN/MA yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberian sisa ganti kerugian dibuktikan dg kuitansi penerimaan ganti kerugian.
4.1.6 Penitipan Ganti Kerugian ( 2 aktivitas ) a. Memohon penitipan Ganti Kerugian ke pengadilan negeri Penitipan Ganti Kerugian pd PN, dilakukan pd PN di wilayah lokasi PT. 1) Penitipan Ganti Kerugian dilakukan dlm hal: 2) PYB menolak bentuk d/a besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke PN; 3) PYB menolak bentuk d/a besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan PN/MA yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 4) PYB tidak diketahui keberadaannya; 5) Dlm hal PYB telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa,.
Objek PT yg akan diberikan ganti kerugian: 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 2) masih dipersengketakan kepemilikannya; 3) diletakan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4) menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya. 5) Penitipan ganti kerugian, dibuat Berita Acara.
Penitipan Ganti Kerugian di PN dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah dg surat permohonan kpd ketua PN. Surat permohonan, dg melampirkan 1) srt keterangan dr Ketua Pelaksana PT ttg alasan penitipan ganti kerugian; 2) nama PYB atas Ganti Kerugian yg dititipkan; 3) undangan pemberian Ganti Kerugian; 4) surat-surat: • BA Kesepakatan Musyawarah; • BA PYB menolak bentuk d/a besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan; • BA PYB menolak bentuk d/a besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan PN/MA yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap • BA PYB tidak diketahui keberadaannya • BA PYB tlh diundang tdk hadir dan tdk memberikan kuasa;
• • • • •
BA Objek PT yg akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan; BA Objek PT yg akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya; BA Objek PT yg akan diberikan Ganti Kerugian diletakan sita oleh pejabat yg berwenang; atau BA Objek PT yg akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya. Dalam hal Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri, pelaksanaan penitipan dibuat dalam Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian.
b. Pengambilan penitipan Ganti Kerugian. 1) Apabila PYB menolak bentuk d/a besarnya Ganti Kerugian dan tidak mengajukan keberatan, mk penitipan dpt diambil dlm waktu yg dikehendaki PYB dg surat pengantar Ketua Pelaksana PT. 2) Apabila PYB menolak bentuk d/a besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan PN/MA yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mk penitipan dpt diambil setiap saat yg dikehendaki PYB dg surat pengantar Ketua Pelaksana PT. 3) Apabila PYB menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya, mk Pelaksana PT menyampaikan ketidak beradaan PYB secara tertulis kpd Camat dan Lurah/kepala Desa atau nama lainnya 4) Apabila PYB telah diketahui keberadaannya, PYB mengajukan permohonan kpd PN tempat penitipan Ganti Kerugian dg surat pengantar Ketua Pelaksana PT.
5) Objek PT sedang menjadi objek perkara di PN, mk Ganti Kerugian diambil PYB setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian (dading) 6) Objek PT masih dipersengketakan kepemilikannya, mk pengambilan Ganti Kerugian dilakukan setelah adanya BA Perdamaian (dading) 7) Objek PT diletakkan sita oleh pejabat yg berwenang, mk Ganti Kerugian dpt diambil PYB setelah ada putusan PN mempunyai kekuatan hukum tetap dan pengangkatan sita. 8) Objek PT menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya, mk Ganti Kerugian dpt diambil di PN setelah ada surat pengantar Ketua Pelaksana PT dg persetujuan dr pihak Bank 9) Pengambilan Ganti Kerugian yg dititipkan di PN, PYB wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek PT kpd Ketua Pelaksana PT 10) Thd uang Ganti Kerugian yg dititipkan di PN, dan PYB masih menguasai Objek PT, Instansi yg memerlukan tanah mengajukan permohonan kpd PN di wilayah lokasi PT.
4.1.7 Pelepasan Objek Pengadaan Tanah ( 2 aktivitas ) 1.
Menyiapkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan objek Pelepasan Hak Objek PT , dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat, dan dilaksanakan bersamaan pd saat pemberian Ganti Kerugian. Pelepasan Hak Objek PT dibuat pelepasan hak sesuai hak yg dilepaskan, disertakan dg penyerahan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah. Selanjutnya dibuat BA Daftar Pelepasan Hak Objek PT yg ditandatangani oleh PYB dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat. BA Daftar Pelepasan Hak Objek PT. Dlm hal pelepasan hak tsb, dibuat BA Daftar Pelepasan Hak Objek PT ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Pelaksana PT. Pelepasan Objek PT merupakan milik atau dikuasai Pemerintah/ BUMN/ BUMD, Ketua Pelaksana PT membuat Pelepasan Hak Objek PT sesuai hak yg dilepaskan. Pelepasan Hak Objek PT tsb dibuat BA Daftar Pelepasan Hak Objek PT yg dikuasai Pemerintah/ BUMN/BUMD.
2. Menarik tanda bukti penguasaan pemilikan tanah Dalam pelaksanaan pelepasan hak Objek PT, Pelaksana PT: 1) Menyiapkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah d/a bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda2 lain yg berkaitan dg tanah 2) Menarik bukti penguasaan atau kepemilikan Objek PT dr PYB 3) Memberikan tanda terima pelepasan dan 4) Membubuhi tanggal, paraf dan cap pada sertipikat dan buku tanah bukti kepemilikan yg sudah dilepaskan kpd Negara
4.1.8 Pemutusan hubungan hukum PYB dg Objek Pengadaan Tanah ( 5 aktivitas ) 1. Mencoret dan menghapus bukti kepemilikan di buku tanah Pd saat pemberian Ganti Kerugian dan pelepasan hak, kepemilikan atau hak atas tanah dr PYB menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku. Pemutusan hubungan Hukum antara PYB dg Objek PT yg ganti kerugiannya sudah dititipkan di PN, kepemilikan atau hak atas tanah dr PYB menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya men jadi tanah yg dikuasai langsung oleh Negara, Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan Pemutusan hubungan Hukum kpd para pihak terkait. • Pemutusan hubungan Hukum antara PYB dg Objek PT thd aset Pemerintah /PemDa/BUMN/BUMD/Kas Desa berlaku sejak dilepaskannya hak sesuai dg peraturan yg mengatur BMN/ BMD, atau paling lama 60 hari kerja sejak ditetapkannya penetapan lokasi . • Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan Pemutusan hubungan Hukum kpd Pemerintah /PemD/BUMN/BUMD/ Kepala Desa .
4.1.8 Pemutusan hubungan hukum PYB dg Objek Pengadaan Tanah ( 5 aktivitas ) Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya melakukan pencatatan hapusnya hak dalam Buku Tanah dan daftar umum lainnya. • Pelepasan Hak Objek PT disampaikan kpd Ketua Pelaksana PT paling lama 7 hari kerja sejak ditetapkan berita acara pelepasan Hak Objek PT tsb. Mencoret dan menghapus bukti kepemilikan di buku tanah • Pada saat pemberian Ganti Kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan, kepemilikan atau hak atas tanah dr PYB menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yg dikuasai langsung oleh Negara. • Pemutusan hubungan Hukum antara PYB dg Objek PT yg ganti kerugiannya sdh dititipkan di PN, kepemilikan atau hak atas tanah dr PYB menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yg dikuasai langsung oleh Negara, sejak keluarnya penetapan pengadilan mengenai penitipan Ganti Kerugian Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan Pemutusan hubungan Hukum kpd para pihak terkait.
4.1.8 Pemutusan hubungan hukum PYB dg Objek Pengadaan Tanah ( 5 aktivitas ) • Pemutusan hubungan Hukum antara PYB dg Objek PT thd aset Pemerintah /PemDa/BUMN/BUMD/Kas Desa berlaku sejak dilepaskannya hak sesuai dg peraturan yg mengatur BMN/ BMD, atau paling lama 60 hari kerja sejak ditetapkannya penetapan lokasi . Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan Pemutusan hubungan Hukum kpd Pemerintah /Pem Da/ BUMN/BUMD/ Kepala Desa . • Hapusnya hubungan hukum antara PYB dg tanahnya, thd tanah yg sudah terdaftar Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya melakukan pencatatan hapusnya hak dlm Buku Tanah dan daftar umum lainnya. • Pelepasan Hak Objek PT disampaikan kpd Ketua Pelaksana PT paling lama 7 hari kerja sejak ditetapkan BA Pelepasan Hak Objek PT tsb. • .
2.
Memberitahukan ke Camat dan Kades/Lurah thd bidang tanah yg belum bersertipikat Hapusnya hubungan hukum antara PYB dg tanahnya thd tanah yg belum terdaftar, Ketua Pelaksana PT menyampaikan pemberitahuan ttg hapus nya hubungan hukum dan disampaikan kpd Lurah/Kepala Desa atau nama lain, camat atau nama lain dan pejabat yg berwenang yg meng eluarkan surat, utk selanjutnya dicatat pd alas hak/bukti perolehan hak dan dlm buku administrasi kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kecamatan. 3. Memberitahukan ke PN apabila menjadi objek perkara Apabila Objek PT sedang menjadi Objek perkara di PN dan Ganti Kerugian telah dititipkan di PN, Ketua Pelaksana PT menyampaikan pemberitahuan kpd ketua pengadilan dan pihak2 yg berperkara ttg hapusnya hak dan tidak berlakunya alat bukti penguasaan/pemilikan serta hapusnya hubungan hukum antara PYB dg tanahnya. • Alat bukti penguasaan/pemilikan tetap berlaku sbg pembuktian di pengadilan sampai memperoleh putusan pengadilan yg mempunyai
4. Memberitahukan ke Para Pihak apabila terdapat sengketa Apabila Objek PT msh dipersengketakan kepemilikannya dan Ganti Kerugian dititipkan di PN, Ketua Pelaksana PT menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang bersengketa tentang hapusnya alat bukti kepemilikan dan putusnya hubungan hukum. Selanjutnya Ketua Pelaksana PT membuat BA Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang masih dipersengketakan • 5. Memberitahukan ke para pihak apabila diletakkan sita jaminan • Apabila Objek PT diletakkan sita jaminan oleh pejabat berwenang dan Ganti Kerugian telah dititipkan di PN, Ketua Pelaksana PT menyampaikan pemberitahuan kpd pejabat yg meletakkan sita jaminan tentang hapusnya alat bukti kepemilikan dan putusnya hubungan hukum. Selanjutnya Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah yang diletakkan sita jaminan oleh pejabat berwenang
5. Memberitahukan ke Para Pihak apabila dijadikan Jaminan di Bank. Apabila Objek PT menjadi jaminan di bank, Ganti Kerugian telah dititipkan di PN. Thd tanah belum bersertipikat yg dijadikan jaminan di bank, Ketua Pelaksana PT menyampaikan pemberitahuan kpd lurah/kepala desa atau nama lain atau Camat ttg putusnya hubungan hukum dan alat bukti kepemilikan. Selanjutnya Ketua Pelaksana PT membuat BA Pelepasan Hak Objek PT yg dijadikan jaminan di bank atau pemegang Hak Tanggungan lainnya serta pemberitahuan ttg hapusnya hak yg disampaikan kpd pimpinan bank atau pimpinan pemegang Hak Tanggungan lainnya dan yang bersangkutan.
4.1.9 Pendokumentasian data Pengadaan Tanah meliputi 2 aktivitas 1. Mengumpulkan, mengelompokan, mengolah,menyimpan data Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan dan penyimpanan data Pengadaan tanah yang meliputi: • Peta bidang tanah • Daftar nominative • Data administrasi 2. Menyimpan, mendokumentasi dan mengarsipkan data Data PT dimaksud disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat yg dpt disimpan dlm bentuk data elektronik Data PT dimaksud dibuat salinan rangkap 2 (dua). Asli dan 1 (satu) salinan data dimaksud diserahkan kpd Instansi yg memerlukan tanah, sedangkan 1 (satu) salinan menjadi dokumen di KanWil BPN atau Kantor Pertanahan setempat • Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan data Pengadaan Tanah dilaksananakan sesuai dg ketentuan peraturan per-undang2-an.
4.1.10 Penyerahan Hasil pengadaan Tanah meliputi 2 aktivitas 1. Menyerahkan berkas hasil pengadaan tanah • Ketua Pelaksana PT membuat dokumen dlm rangkap 2 , yaitu 1 asli dan 1 fotokopi yg dilegalisir oleh Pelaksana PT. • Selanyutnya 1 rangkap fotokopi yg dilegalisir diserahkan kpd Instansi yang memerlukan tanah, sedangkan 1 rangkap yg merupakan asli untuk kelengkapan permohonan sertipikat hak atas tanah. Penyerahkan dokumen PT kpd Instansi yg memerlukan tanah paling lama 7 hari kerja setelah pelaksanaan PT selesai. Penyerahan hasil pengadaan tanah kpd Instansi yg memerlukan tanah dilaksanakan dg membuat BA Penyerahan Hasil PT. 2. Menyiapkan dokumen untuk pendaftaran dan sertipikasi tanah • Instansi yg memerlukan tanah, paling lama 30 hari kerja sejak menerima penyerahan hasil PT, mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah kpd kantor pertanahan setempat. Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Ukur yg didasarkan atas peta bidang tanah hasil inventarisasi dan identifikasi satgas A.
4.2 Penanggung Jawab Kegiatan dan Pihak Terlibat
4.2.1 Penanggung Jawab kegiatan Penanggung jawab kegiatan pd tahap pelaksanaan PT adalah Kepala KanWil BPN Provinsi yg dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota letak tanah calon lokasi pembangunan jalan, yg dalam pelaksanaannya adalah Ketua Tim Pelaksanaan PT didukung Sekretariat Tim. Penunjukan KaKan Pertanahan Kab/Kota sbg Ketua Tim Pelaksana PT ditetapkan melalui keputusan Kepala KanWi BPN Provinsi sbgmn format yg telah ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
4.2.2 Pihak Yang Terlibat • Pihak yang memerlukan tanah, yaitu PPK pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga • Pihak yang Berhak • Masyarakat terkena dampak.
4.2.3 Instansi/lembaga lain yang terkait 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Dinas PU, menyangkut bangunan Dinas Pertanian, menyangkut tanam tumbuhan Kantor Pelayanan Pajak, menyangkut NJOP Camat Lurah/Kepala Desa Penilai, menyangkut besaran Ganti Kerugian. Apabila ada gugatan terkait pula (1) Pengadilan TUN dan (2) Mahkamah
• Hasil akhir kegiatan yang diharapkan adalah tersedianya tanah secara fisik untuk pembangunan jalan yang dilengkapi dengan Dokumen untuk permohonan hak atas tanah dan sertipikasi Hak Pakai. Fisik tanah beserta dokumen alas hak tersebut diserahkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah, dalam suatu Berita Acara Penyerahan Hasil pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan.
4.3. Jangka Waktu Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jangka waktu tahapan pelaksanaan dg output penyerahan fisik dan dokumen alas hak atas tanah, 1) Tidak ada keberatan dan gugatan dr PYB adalah 158 hari kerja setelah Pihak yg memerlukan tanah mengajukan dokumen permohonan pelaksanaan PT kpd Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi c/q Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota untuk satu lokasi wilayah kab/kota. 2) Ada gugartan PYB yg diajukan ke PN dan kasasi ke MA, jangka waktu pelaksanaan PT paling lama adalah 246 hari kerja. 3) Jangka waktu lama persiapan tsb adalah utk pemberian Ganti Kerugian yg diperhitungkan berupa uang tunai dg jangka waktu paling lama 7 hari kerja. 4) Berupa T anah pengganti jangka waktunya adalah 180 hari hari kerja, dan 5) Berupa rumah, jangka waktunya adalah 365 hari kerja. Jadi jangka waktu proses pelaksanaan PT oleh Kantor Pertanahan Kab/Kota, yg digugat ke pengadilan dg pemberian Ganti Kerugian berupa tanah adalah (246-7)+ 180 hari kerja = 419 hari kerja. Sedangkan utk Ganti Kerugian berupa
• Titik kritis yang perlu dicermati adalah dalam proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penetapan Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian harga tanah, bangunan dan tanam tumbuhan oleh Penilai. Penetapan Ganti Kerugian tersebut adalah berdasarkan penilaian bidang demi bidang objek pengadaan tanah. Oleh karena itu, pelaksanaan musyawarah adalah bertahap sesuai dengan kemampuan tim pelaksana,kesepakatan waktu dan tempat dengan Pihak yang Berhak.
4.3.1 Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satgas • Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota segera membentuk Satgas A untuk pelaksanaan pengukuran bidang tanah dan pengukuran batas keliling dan Satgas B untuk pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Obyek pengadaan tanah dan PYB. • Susunan keanggotaan Tim Pelaksana PT ditetapkan melalui keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sebagaimana format yang telah ditetapkan dalam Lampiran IIIA Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
4.3.2 Inventarisasi dan Identifikasi Objek Pengadaan Tanah • Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah bersama Satgas melakukan pemberitahuan kpd PYB melalui lurah/kepala desa atau nama lain tentang sossialisasi bahwa Satgas akan melakukan inventarisasi dan identifikasi. Hasil inventarisasi dan identifikasi yg berisi daftar nominative Obyek PT dan PYB dilengkapi dengan Peta Bidang Tanah, diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Camat dan Kantor Proyek Pembangunan Jalan. • Bentuk peta bidang dan daftar nominative PYB sbgmn format yang telah ditetapkan dalam Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. • Hasil inventarisasi dan identifikasi dibuat dalam BA sbgmn format yg telah ditetapkan dalam Lampiran VIA dan VIB dan selanjutnya diumumkan dengan menggunakan format dalam Lampiran VII Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
• Apabila ada Pihak yang Berhak yang keberatan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi, dapat dilakukan verifikasi ulang dan perbaikan terhadap Objek pengadaan tanah dimaksud. Hasil verifikasi ulang Inventarisasi dan Identifikasi dibuat dalam suatu Berita Acara dengan menggunakan format dalam Lampiran VIII Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. • Hasil verifikasi ulang Inventarisasi dan Identifikasi diumumkan. Jika masih ada keberatan dr PYB, Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dapat menolak keberatan tsb dg menggunakan format dalam Lampiran IX Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Selanjutnya jika tidak ada keberatan dari PYB atau hasil verifikasi dan perbaikan inventarisasi dan identifikasi, menjadi dasar penentuan PYB dalam pemberian Ganti Kerugian.
4.3.3 Penilaian Ganti Kerugian • Penilaian Ganti Kerugian, Tim Pelaksana melakukan pengadaan jasa Penilai Objek Pengadaan Tanah melalui seleksi sederhana atau seleksi umum. Tahapan pengadaaan jasa Penilai tersebut dan alokasi waktu dengan menggunakan format dalam Lampiran XA dan XB Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. • Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil inventarisasi dan identifikasi/hasil verifikasi ulang kepada Penilai dengan menggunakan Berita Acara sebagaimana format dalam Lampiran XI Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. • Penilai melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah, meliputi:(a) tanah (b) ruang atas tanah dan bawah tanah (c) bangunan (d) tanaman (e) benda yg berkaitan dg tanah; d/a (f) kerugian lain yg dapat dinilai. Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai disampaikan kpd Ketua Pelaksana PT untuk bahan musyawarah penetapan Ganti Kerugian, dg menggunakan BA sbgmn
4.3.4 Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian • Hasil penilai besaran Ganti Kerugian oleh penilai dimusyawarahkan dg PYB yg dilakukan secara langsung utk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian. • PYB yg tidak dapat hadir dpt memberi kuasa kpd orang lain. Bentuk Surat Kuasa sbgmn format dalam Lampiran XIII Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. • Bentuk Ganti Kerugian, dapat berupa: (a) uang (b) tanah pengganti (c) pemukiman kembali (d) kepemilikan saham; atau (e) bentuk lain yg disetujui oleh kedua belah pihak. Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Kuasa sebagaimana format dalam Lampiran XIV Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. • Daftar besaran dan bentuk Ganti Kerugian divalidasi oleh Ketua Pelaksana PT dan selanjutnya disampaikan kpd Instansi yg memerlukan tanah utk disiapkan pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian kpd PYB. Format validasi sesuai dg Lampiran XV Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang
4.3.5 Pemberian Ganti Kerugian • Terhadap Pihak yang Berhak yang telah menyetujui besaran dan bentuk Ganti Kerugian, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat melakukan proses pelepasan hak sekaligus dengan pemberian Ganti Kerugian. Contoh Tanda terima Ganti Kerugian dalam bentuk uang tunai, Berita Acara pemberian Ganti Kerugian dan Berita Acara Pelepasan Hak Pihak yang Berhak sesuai kuitansi penerimaan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran XVI, XVII dan XVIII Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. • Apabila Pihak yang Berhak menyetujui besaran dan Ganti Kerugian dalam bentuk tanah/permukiman kembali, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat melakukan proses pelepasan hak sekaligus dengan pemberian Ganti Kerugian. Contoh Tanda Terima penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk tanah/permukiman kembali, Berita Acara pemberian Ganti Kerugian sebagaimana ditetapkan pada Lampiran XIX, dan XX Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
• PYB menyetujui besaran dan Ganti Kerugian dlm bentuk saham, Ketua Pelaksana PT dpt melakukan proses pelepasan hak sekaligus dg pemberian Ganti Kerugian. Contoh Tanda Terima penyerahan Ganti Kerugian dlm bentuk saham, Berita Acara pemberian Ganti Kerugian sbgmn ditetapkan pd Lampiran XXI dan XXII Keputusan Kepala BPN RI No 5 Thn 2012, ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan PT. • Ganti Kerugian dalam bentuk lain (gabungan uang tunai, tanah, permukim an kembali dan saham), Ketua Pelaksana PT dpt melakukan proses pelepasan hak sekaligus dengan pemberian Ganti Kerugian. Contoh Tanda Terima penyerahan Ganti Kerugian dlm bentuk lain dan BA Pemberi an Ganti Kerugian sbgmn ditetapkan pd Lampiran XXIII dan XXIV Kep. Kepala BPN RI No 5 Thn 2012, ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan PT. • PYB diwajibkan membayar BPHTB yg besarnya sesuai dg ketentuan peraturan per-undang2-an yg berlaku. Utk itu, Ketua Pelaksana meminta informasi kpd Kantor Pajak setempat mengenai NJOP di lokasi. Bentuk surat permohonan sbgmn pd Lampiran XXV Keputusan Kepala BPN RI No 5
• Pemberian Ganti Kerugian, dimungkinan dalam keadaan khusus, yaitu porsekot pembayaran Ganti Kerugian. BA Pemberian Persekot dan sisa pembayaran Ganti Kerugian dalam keadaan khusus dibuat BA sbgmn pada Lampiran XXVI dan XXVII Keputusan Kepala BPN RI No 5 Thn 2012, ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. • Apabila Objek Pengadaan Tanah yang akan diberi Ganti Kerugian sedang menjadi Objek perkara di pengadilan, dibuat Berita Acara sebagaimana pada Lampiran XXVIIIE, Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. • Apabila Objek Pengadaan Tanah yang akan diberi Ganti Kerugian masih dipersenketakan kepemikannya di pengadilan, dibuat Berita Acara sebagaimana pada Lampiran XXVIIIF, Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. • Apabila terhadap Objek Pengadaan Tanah yang akan diberi Ganti Kerugian diletakkan Sita oleh Pejabat yang berwenang, dibuat Berita Acara sebagaimana pada Lampiran XXVIIIG, Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun
4.3.6 Penolakan/Keberatan Ganti Kerugian • PYB yg menolak bentuk/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan, dibuat Berita Acara dibuat Berita Acara sbgmn pd Lampiran XXVIIIA Keputusan Kepala BPN RI No 5 Thn 2012, ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. • PYB yg tidak setuju dg besaran Ganti Kerugian sbgmn hasil PN/ MA, dibuat Berita Acara sebagaimana pada Lampiran XXVIIIB, Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PT. • Apabila dalam pemberian Ganti Kerugian PYB, tidak diketahui keberadaan dibuat Berita Acara sbgmn pd Lampiran XXVIIIC, Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. • Apabila dalam pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak, tidak hadir dan tidak memberi Kuasa dibuat Berita Acara sebagaimana pada Lampiran XXVIIID, Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
4.3.7 Penitipan Uang Ganti Kerugian • PYB yg mengajukan gugatan di PN dan Kasasi MA, selama proses di lembaga peradilan tsb, dana Ganti Kerugian dititipkan oleh Instansi yg memerlukan tanah di PN setempat. Berita Acara penitipan Ganti Kerugian dibuat sbgmn pd Lampiran XXIX, Keputusan Kepala BPN RI No 5 Thn 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PT. • Setelah ada putusan pengadilan mk Ketua Pelaksana PT dpt melanjutkan proses pelepasan hak sekaligus dg pengambilan dana pemberian Ganti Kerugian yg dititipkan di PN. Untuk pengambilan Ganti Kerugian terhadap Obyek PT yg menjadi jaminan di Bank, ganti kerugian dapat di ambil di PN setelah adanya surat pengantar dr Ketua Pelaksana PT dan surat persetujuan dr pihak Bank atau pihak pemegang hak tanggungan. • BA Pengambilan Penitipan Ganti Kerugian dibuat sebagaimana pada Lampiran XXXVIII, Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
4.3.8 Pelepasan Objek Pengadaan Tanah • Apabila mekanisme saat pemberian Ganti Kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat, dibuat Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah. • Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dibuat sebagaimana pada Lampiran XXX, Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah • Sementara itu, untuk Objek Pengadaan Tanah yang dititipkan di pengadilan, dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dibuat sebagaimana pada Lampiran XXXI, Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah • Sementara itu, untuk Objek Pengadaan Tanah yang dititipkan di pengadilan, dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dibuat sebagaimana pada Lampiran XXXI, Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. • Selanjutnya terhadap Objek Pengadaan Tanah yang merupakan Milik atau dikuasai Pemerintah/BUMN/BUMD, dibuat Berita Acara Daftar Pelepasan
4.3.9 Pemutusan Hubungan Hak Atas Tanah • Apabila mekanisme pemberian Ganti Kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat, kepemilikan atau hak atas tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Terhadap hapusnya hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan tanahnya, Ketua Tim Pelaksana memberitahu kepada Pihak yang Berhak dengan menggunakan format sebagaimana pada Lampiran XXXIV, Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. • Apabila Pihak yang Berhak merupakan aset Pemerintah/BUMN/BUMD/Kas Desa, Ketua Tim Pelaksana memberitahu kepada Pihak yang Berhak dengan menggunakan format sebagaimana pada Lampiran XXXV, Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. • Selanjutnya terhadap tanah yang sudah terdaftar Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya melakukan pencatatan hapusnya hak dalam Buku
4.3.10 Pendokumentasian Hasil Pengadaan Tanah • Setelah dilakukan penghapusan mengenai data penguasaan pemilikan tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah segera mengumpulkan, mengelompokkan, mengolah dan menyimpan data Pengadaan Tanah pada arsip Kantor Pertanahan setempat, dapat disimpan dalam bentuk data elektronik. Dengan proses pengadministrasian tersebut di atas telah selesai, maka Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah siap menyerahkan hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah.
4.4 Rangkuman • Tahap Pelaksanaan pengadaan Tanah merupakan tahap ketiga dalam penyelenggaraan Pengadaan tanah Untuk pembangunan Jalan, setelah tahap perencanaan dan tahap persiapan. Penaggung jawab tahap pelaksanaan adalah Kepala Kantor BPN Provinsi dengan membentuk Tim Pelaksana yang dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota • Pada tahap pelaksanaan, terdapat tiga titik kritis, yaitu • Pertama, bagaimana Pihak yang Berhak menerima dan menyetujui hasil inventarisasi dan identifikas subyek dan objek pengadaan tanah yang dilaksanakan Satgas A dan Satgas B • Kedua adalah bagaimana Pihak yang Berhak menerima dan menyetujui hasil musyawaran Ganti Kerugian oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan nilai Objek Pengadaan Tanah yang ditentukan oleh Penilai • Ketiga, adalah bagaimana semua Pihak yang Berhak menerima pemberian Ganti Kerugian bersamaan dengan pelepasan hak atas tanah tanpa ada
5. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
5.1 Tahapan kegiatan 1). Menyerahkan berkas hasil pengadaan tanah • Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat dokumen dalam rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi yang dilegalisir oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. • Selanyutnya 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah, sedangkan 1 (satu) rangkap yang merupakan asli untuk kelengkapan permohonan sertipikat hak atas tanah. Penyerahkan dokumen Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pengadaan tanah selesai. • Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota selaku ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang menyerahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah, yang diselenggarakan dalam suatu Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.
2) Menyiapkan dokumen untuk pendaftaran dan sertipikasi
5.2 Mekanisme Pelaksanaan
• Dalam rangka penyerahan hasil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat dokumen dalam rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi yang dilegalisir oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. Selanyutnya 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah, sedangkan 1 (satu) rangkap yang merupakan asli untuk kelengkapan permohonan sertipikat hak atas tanah. Proses penyerahan secara administrative tersebut sekaligus menandai penyerahan secara fisik hasil Pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan. Selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah berkewajiban mengamankan Objek Pengadaan tanah secara fisik dan secara yuridis yaitu mengajukan pendaftaran dan sertipikasi Hak Pakai.
5.3 Berita Acara Penyerahan Hasil
Sebagai tanda bukti telah dilaksanakan perbuatan hukum penyerahan hasil Pengadaan Tanah dari Ketua Pelaksana pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah, dibuat Berita Acara penyerahan hasil sebagaimana format yang telah ditetapkan dalam Lampiran XXXVI Keputusan Kepala BPN RI No 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagai berikut.
5.4 Pengamanan Hasil Pengadaan Tanah 1) Dasar Hukum • Hasil Pengadaan Tanah untuk Jalan yang telah diserahkan oleh Ketua Pelaksana PT kpd Ditjen Bina Marga/Satker adalah milik Kemen PU PR yg perlu dikelola sesuai dg Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara dan PP No. 27 Tahun 2012 ttg Pengelolaan BMN/D. 2) Tujuan Pengamanan • Pengamanan tanah ditujukan untuk mencipatakan tertib hokum, tertib administrasi, tertib penggunaan , tertib pemeliharaan tanah – Pengamanan fisik ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan kondisi fisik, penurunan jumlah volume atau hilangnya tanah Kemen PU PR. Pengamanan fisik lebih dititik beratkan pd pengutamaan peng uasaan fisik tanah dg memanfaatkan/ mengguna kan utk kepentingan dinas atau utk kepentingan lainnya yg sah. Pengamanan fisik termasuk tanah yg berasal dr pembebasan/ pengadaan tanah melalui Panitia PT. – Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, peng inventarisasian dan pelaporan BMN/D serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib
3) Tata Cara Pengamanan Fisik Pengamanan fisik dilakukan dengan cara memasang tanda-tanda yang dapat menunjukkan letak atau keberadaan dan status tanah, Tanda-tanda itu dapat berupa: • Pembangunan pagar pembatas (tembok, besi, kawat berduri, tanaman • Pemasangan patok penanda batas tanah (patok beton, patok besi, batu, tanaman • Pemasangan papan pengumuman • Pemasangan prasasti (batu kali, batu marmer, keramik) Tata cara pengamanan fisik sebagai berikut a. Pemasangan pagar, berupa pagar tembok atau pagar kawat berduri setinggi 1,5 meter atau pagar tanaman hidup b. Pemasangan Patok beton, dengan ukuran dan tanda-tanda : • Tinggi minimal 0,50 meter dari permukaan tanah
• • • • • • • • • • • •
Pemasangan Papan Nama Pada pengamanan fisik dengan “Papan Nama” ditentukan sbb Dibuat dari pelat besi ukuran lebar 81 cm, panjang 122 cm Diberi tulisan dengan Judul “ Tanam Negara” Rencana penggunaan Diberi gambar lambing Departemen/Kementrian Dilengkapi dengan tulisan: “ DILARANG MASUK/MEMANFAATKAN”, tanah dimaksud dengan mencantumkan “ancaman pidananya” Pasal 167 ayat (1) KUHP dihukum 9 bulan penjara Pasal 389 KUHP dihukum 2 tahun 8 bulan penjara Pasal 551 KUHP dihukum denda Pada kiri bawah bertuliskan nama Departemen dan Kuasa Pengguna Barang
•
•
•
•
• Pengamanan Administrasi Pengamanan administrasi merupakan kegiatan untuk menghimpun, mencatat dan menyimpan bukti-bukti administrasi tanah yang dapat menunjukkan hubungan hokum antara data dan informasi yang ada di dalam dokumen tersebut dengan hak penguasaan tanah secara fisik oleh departemen. Dokumen admnisitrasi tanah dapat terdiri dari salah satu atau beberapa dokumen sebagai berikut: Dokumen Pengadaan Tanah, berupa Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Keputusan Panitia/Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT), keputusan Berita Acara Serah Terima/ Berita Acara Penelitian tentang hasil musyawarah ganti rugi, surat pelepasan hak, Daftar Nominatif, Daftar Ganti Rugi pembayaran/bukti kuitansi pembayaran, gambar situasi, sertipikat/girik/letter C/Kohir/Petuk D, peta pembebasan/gambar situasi/peta rincikan dan surat –surat terkait lainnya Dokumen Administrasi tanah, terdiri dari satu atau beberapa dari
• Pengamanan Hak • Bukti kepemilikan BMN wajib disimpan dengan tertib dan penyimpanan dokumen hak dilakukan sebagai berikut: • Tanah bidang jalan telah bersertipikat, penyimpanan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan Copy dokumen disimpan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga • • Tanah bidang jalan telah belum bersertipikat, penyimpanan dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan Copy dokumen disimpan oleh Direktorat Pelaksana pada Direktorat Jenderal Bina Marga • • • Pembiayaan • Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengamanan BMN jalan ini dibebankan pada APBN melalui masing-masing unit Pembantu
Pelaksana Tingkat Kuasa Pengguna Barang • Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang, bertanggung jawab atas pelaksanaan penguasaan fisik dan pengamanan administrasi atas tanah dan atau bangunan gedung yang berada di bawah penguasaannya. Kegiatan sehari-hari pengaman fisik dan pengamanan administrasi dilaksanakan oleh Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang • Di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang atau pekabat yang ditunjuk mempunyai fungsi : • Menunjuk dan menetapkan petugas administrasi dan petugas verifikasi BMN • Menerima BMN hasil pengadaan tanah dengan berita acara serah terima berikut dokumen pendukungnya • Mencatat hasil pengadaan tanah di dalam KIB, DIB dan di dalam laporan (Laporan Inventarisasi Tahunan) yang diwajibkan. • Melakukan pengamanan fisik tanah dengan memberikan tanda-tanda batas berupa patok, pagar dan papan nama • Melengkapi dokumen pertanahan sebagai dasar pengamanan hak
• Pelaporan • Paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Peraturan Menteri, Kuasa pengguna Barang pada satuan kerja wajib menyampaikan laporan menyeluruh tentang keberadaan asset tanah yang dikuasai oleh satuan kerja bersangkutan kepada satminkal yang menjadi atasannya. Berdasarkan laporan tersebut, Pimpinan Satminkal membuat peta informasi penguasaan tanah di lingkungan Satminkalnya dan melaporkannya kepada Pengguna Barang. Selanjutnya Pengguna Barang membuat peta informasi penguasaan tanah di lingkungan Departemen • • 5.4.9 Pengendalian dan Pengawasan • Kuasa Pengguna barang, Pembantu Pengguna Barang Eselon I dan Pengguna Barang wajib melakukan pengendalian atas data base pertanahan yang ada di lingkungan masing-masing agar sesuai kondisi yang mutakhir. • Pengendalian barang dilakukan dengan :
5.5 Sertifikasi Tanah Objek Pengadaan Tanah 1) Dasar Hukum • Sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2014 proses sertipikat hak atas tanah diajukan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada Kantor Pertanahan setempat . Untuk dokumen Surat Ukur telah diperoleh berdasarkan peta bidang tanah hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A, sedangkan penyelesaian sertipikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan setempat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 2) Sertipikat Hak Atas Tanah • Berbagai jenis hak atas tanah yang telah dilepaskan dari Pihak yang Berhak adalah berstatus “tanah negara” bekas tanah hak. Sementara itu untuk pendaftaran dan sertipikasi hak atas tanah kepada instansi pemerintah dan BUMN/BUMD terdapat jenis-jenis hak yang dapat diberikan menurut UUPA dan peraturan pelaksanaan, sebagaimana pada tabel berikut.
• • • • • • •
No. Jenis Hak Atas Tanah Subjek Hak Atas tanah Acuan peraturan 1 Hak Milik Badan Hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah seperti bank pemerintah, badan keagaman dan badan social yang ditunjuk
Standar Operasional Prosedur Permohonan Hak Pakai Untuk Jalan • Permohonan Hak Pakai untuk Jalan yang dikuasai Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kab/Kota • Standar Operasional Prosedur Permohonan Hak Pakai untuk Jalan yang dikuasai BUMN/BUMD
5.5.4 Pendaftaran Tanah untuk Hak Pakai Jalan 1) Pengertian • Berdasarkan PP 24/1997, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yg dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dlm bentuk peta dan daftar, mengenai bidang2 tanah dan satu2-an rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang2 tanah yg sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yg membebaninya. • Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data fisik yang hasil nya Surat Ukur atau Gambar Ukur bidang tanah menjadi acuan dalam menetapkan “obyek hak atas tanah”. • Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yg didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yg membebaninya. Data yuridis menjadi acuan dlm
• Fungsi Pendaftaran Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah • Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) PP 24 Tahun 1997, menyebutkan bahwa : • Ayat (1): “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yg berlaku sebagai alat pembuktian yg kuat mengenai data fisik dan data yuridis yg memuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tsb sesuai dg data yg ada dalam surat ukur dan buku tanah hak ybs”. • Ayat (2): “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yg memperoleh tanah tsb dg itikad baik dan secara nyata menguasainya, mk pihak lain yg merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dpt lagi menuntut pelaksanaan hak tsb apabila dlm waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kpd pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan ybs ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tsb”.
Rangkuman • Tahap keempat kegiatan PT adalah Penyerahan hasil PT, yg menjadi tanggung jawab Ketua Pelaksana PT. Kegiatan pokoknya adalah menyerahkan secara fisik hasil PT disertai dokumen alas hak atas tanah kpd Instansi yg memerlukan tanah, yaitu Satker di Ditjen Bina Marga . • PerMen PU No 22/PRT/M/2006 ttg Pengamanan dan Perkuatan Hak Atas Tanah, mk seluruh tanah dan bangunan DPUmum termasuk hasil PT, perlu dilakukan pengamanan fisik, administrasi dan haknya. Pengamanan tanah ditujukan untuk menciptakan tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan , tertib pemeliharaan tanah Kemen PU PR. • Kondisi tanah yg diamankan antara lain mencakup tanah yg diperuntukkan /berfungsi sbg RUMAJA, RUMIJA dan RUWASJA. Tanah yg perolehannya berasal dr PT, merupakan tanah Negara yg telah dilepaskan oleh PYB, dg dokumen yg lengkap yg selanjutnya diamankan dan diproses sertipikasi Hak Pakai nya.
PERENCANAAN
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
A = 14 HK
A = 143 HK
A = 130 HK
B = 14 HK
B = 187 HK
B = 158 HK
C =14 HK
C = 291 HK
C = 246 HK A - Sepakat tanpa gugatan
PENYERAHAN HASIL A = 287 HK B = 359 HK C = 551 HK
PENGAMANAN FISIK ADMINISTRASI DAN HAK ATAS TANAH
B- Ada keberatan tanpa gugatan ke Pengadilan/MA C – Ada Keberatan dilanjutkan gugatan ke Pengadilan/MA
No A B
Tahap Kegiatan
Rencana Persiapan 1 Penetapan Rencana Lokasi Persiapan Lokasi Pembangunan 1 Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat 2 Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan 3 Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan 4 Menyiapkan undangan Konsultasi Publik 5 Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan 6 Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan 6 Melaksanakan Konsultasi Publik Ulang 7 Klarifikasi dan rekomendasi Tim Kajian 8 Penetapan Lokasi pembangunan 9 Mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan 10 11 12 13
C 1 2 3 4 5 6 7 a b c d 8 a b c 9 10 11 12 13 14 15
*) **) ***)
Skema Lama maksimal (hari) *) **) ***) 14 14 14 14 14 14 143 187 291 10 20 30 3 60 3 30 14 3 14
Masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Proses di peradilan TUN Gugatan ditolak diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Proses gugatan di Mahkamah Agung Pelaksanaan Pengadaan Tanah Penyiapan Pelaksanaan Pengumuman hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengajuan keberatan hasil inventarisasi Memverifikasi hasil inventarisasi Pengadaan Penilai (Appraisal) Melaksanakan Penilaian Ganti Kerugian Musyawarah besaran dan bentuk Ganti Kerugian Tdak sepakat ---pengajuan gugatan ke Pengadilan negeri Proses gugatan di pengadilan negeri Gugatan ditolak masyarakat Kasasi ke Mahkamah Agung Proses gugatan di Mahkamah Agung s/d inckracht Pemberian Ganti Kerugian Bentuk uang Bentuk tanah Bentuk permukiman kembali Penitipan Ganti Kerugian Pelepasan Objek Pengadaan Tanah Pemutusan hubungan hukum Pihak yang Berhak Pendokumentasian data Pengadaan Tanah Menyerahkan Hasil pengadaan Tanah Pelaksanaan Pembangunan Pemantauan dan Evaluasi (monev) Lama Pengadaan Tanah (Hari Kerja/HK) Jika tidak ada keberatan lokasi, ganti rugi uang Jika ada penolakan/keberatan lokasi, ganti rugi uang Jika ada gugatan di pengadilan, ganti rugi uang Jika ganti rugi bentuk tanah Jika ganti rugi bentuk permukiman 1 bulan = 22 HK 551 HK = 25 bulan = 2 tahun + 1 bulan 724 HK = 32 bulan = 2 tahun + 8 bulan
130
30 30 14 30 246
158
14 14 14 30 30 35 14 30 14 30 7 180 365 7
7
HK
HK
HK
287 359 460 645
532 717
551 724 909
Lama Maksimal
Mahkamah Agug
Pengadilan TUN
Ka Desa/ Lurah
Camat
Satgas B
Satgas A
Ketua Pelaksana
Kanwil BPN Prov Kantah Kab/Kota
Sekretariat Tim
Tim Kajian
Sekretariat Tim
Tim Persiapan
Gubernur atau Bupati/Walkota
Masyarakat setempat
Uraian Kegiatan Persiapan
Pihak yang Berhak
No
Instansi yang perlu tanah
Mekanisme Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Output Kegiatan/ Hasil Kerja
1 Mempelajari dokumen FS
Ρ 2 Melengkapi data dan studi pelengkap Ρ 3 Menyiapkan Rencana Anggaran Ρ 4 Menyiapkan dokumen Perencanaan Ρ 5 Melakukan Koordinasi dengan Pemda Ρ 6 Mengajukan Ijin Lokasi dan permohonan pengadaan tanah Ρ 7 Menyusun Surat penetapan rencana lokasi Pengadaan Tanah Ρ Penanggung jawab kegiatan
Ρ Ρ Ρ
14
Draft SP2LP
II. Tahap Persiapan PT •
(1) Persiapan
(2) Pendataan Awal
(3) Konsultasi Publiki
(4) Penetapan Lokasi (SP2LP)
(5) Pengumuman SP2LP
(1) PERSIAPAN Persiapan Keberatan Rencana Lokasi Tanpa Gugatan
1) Masyarakat membuat Surat Keberatan Lokasi; 2) Konsultasi Publik Ulang ( 30 hr) , ada penolakan Ulang lagi; 3) Instansi Lapor Gubernur; 4) Gubernur buat Tim Kaji Ulang dan Sekretariat Tim. 5) Inventarisasi, kaji dan klari fikasi penolakan ; 6) Rekomendasi ke Gubernur (14 hr); 7) Penetapan Lokasi dan Pindah Lokasi.
Persiapan Tanpa Keberatan
1) Bentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim; 2) Siapkan Pemberitahu an Awal; 3) Pemberi tahuan Rencana Pembangunan; 4) Pendataan Awal (30 hr); 5) Rencana dan Pelaksanaan Konsultasi Publik; 6) BA Kesepakatan Lokasi 7) Menetapkan Lokasi (2 thn dan perpanjangan 1 kali); 8) Pengumuman Penetapan Lokasi;
Persiapan Keberatan Rencana Lokasi Dgn Gugatan
1) 2)
3)
Masyarakat ajukan Gugatan rencana lokasi; Gugatan PTUN s/d MA ( 30-14-30) hr dg putusan INKRACHT (DITOLAK/DISETUJUI). Gubernur tetapkan SK Ditolak/diterima.
Gubernur/Bupati/Walikota uk
Melakukan pemberitahuan Rencana Pembangunan; b. Pendataan Awal Lokasi c. Melaksanakan Konsultasi Publik; d. Menyiapkan dan mengumumkan PenLok; e. Tugas lainnya
Mem bent
a.
•
Tim Persiapan PT
Tim Kajian Keberatan Lokasi a. Menginventarisasi permasalahan; b. Pertemuan dan klarifikasi dg pihak yg keberatan; c. Membuat Rekomendasi Ditolak/Diterima keberatan atas rencana pembangunan tsb.
MEKANISME KEBERATAN LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN SETUJU
TIM PERSIAPAN
SETUJU
KONSULTASI PUBLIK ULANG
KONSULTASI PUBLIK PEMEGANG HAK
KEBERATAN KEBERATAN
TIM PERSIAPAN
MELAPORKAN
GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA
MEMINTA AGAR DILAKUKAN KAJIAN ATAS KEBERATAN MENYETUJUI
LOKASI DIPINDAHKAN
MENOLAK
SP2LP DIPERSIAPKAN
TIM KAJIAN
MEKANISME KEBERATAN ATAS PENERBITAN SP2LP KE P.T.U.N SP2LP DIBATALKAN DAN LOKASI PEMBANGUNAN DIPINDAHKAN TIM KAJIAN MENOLAK KEBERATAN ATAS RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN YANG BERHAK TETAP BERKEBERATAN
MENGAJUKAN GUGATAN GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA MENERBITKAN SP2LP
MENYETUJUI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
MENOLAK
PERSIAPAN KE TAHAP PELAKSANAAN
MEKANISME KEBERATAN ATAS PENERBITAN SP2LP KE M.A SP2LP DIBATALKAN DAN LOKASI PEMBANGUNAN DIPINDAHKAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
MENYETUJUI
MENOLAK
YANG BERHAK TETAP BERKEBERATAN
KASASI
MAHKAMAH AGUNG (MA) KEPUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT)
MENOLAK
DILANJUTKAN KE TAHAP PELAKSANAAN
Persiapan Pengadaan Tanah Dinyatakan Selesai Dan Dilanjutkan Ke Tahap Pelaksanaan
• K
Penatapan Lokasi Pembangun an sudah diterbitkan dan sdh diumumkan
TAHAP PERSIAPAN TELAH SELESAI APABILA : 1. Hasil Konsultasi Publik tidak ada yg keberatan; 2. Keberatan telah ditolak oleh Bupati/Walikota, ttp Pihak yg Berhak tdk mengajukan Gugatan; 3. Keberatan Pihak yg Berhak ditolak oleh PTUN, ttp Pihak Yg Berhak tidak mengajukan gugatan ke MA; 4. Keberatan Pihak Yg Berhak ditolak oleh MA.
Instansi yg memerlukan tanah mengajukan permintaan untuk melaksanakan TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH KE KANWIL PERTANAHAN
KAKANWIL Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Kantor BPN Daerah
A
3 Menyiapkan pemberitahuan awal 4 Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan
Lama Maksimal
Mahkamah Agug
Pengadilan TUN
Ka Desa/ Lurah
Camat
Satgas B
Satgas A
Ketua Pelaksana
Kanwil BPN Prov Kantah Kab/Kota
Sekretariat Tim
Tim Kajian
10 Tim Persiapan dan Sekretariat
6 Menyiapkan rencana Konsultasi Publik
Ρ Ρ Ρ Ρ
Ρ Ρ Ρ Ρ
Pemberitahuan 20 BA sosialisasi 30 Data awal lokasi 3 Pemberitahuan
7 Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan
Ρ
Ρ
60 Hasil konsultasi
Ρ Ρ Ρ Ρ
Ρ Ρ Ρ Ρ
SP2LP 14 Pengumuman
Ρ Ρ Ρ
Ρ Ρ Ρ
30 BA KP ulang
5 Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan
8 Menandatangani BA kesepakatan lokasi 9 Menetapkan lokasi pembangunan
Ρ Ρ
10 Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan 11 Melaksanakan tugas lain yang terkait Jika ada penolakan/keberatan masyarakat 12 Menolak/keberatan lokasi oleh masyarakat 13 Melaksanakan Konsultasi Publik Ulang 14 Menolak/keberatan hasil Publikasi Ulang 15 Instansi melapor - Gubernur Membentuk Tim Kajian
Ρ Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
24 Proses gugatan di Mahkamah Agung 25 Putusan hukum tetap (inkracht), diterima atau ditolak
Penanggung jawab kegiatan
Ρ Ρ
Ρ Ρ Ρ
Hasil kajian 14 Rekomendasi
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
22 Proses di peradilan TUN 23 Gugatan ditolak diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung
26 Gugatan ditolak,menetapkan lokasi pembangunan 27 Pengumuman penetapan lokasi pembangunan
Tim Kajian dan Sekretariat
Ρ Ρ Ρ
18 Melakukan klarifikasi dengan masyarakat 19 Menyusun rekomendasi ke Gubernur 20 Menetapkan lokasi pembangunan atau Pindah lokasi Jika ada gugatan ke lembaga peradilan oleh masyarakat 21 Masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN
BA kesepakatan 3
Ρ Ρ
16 Membentuk Sekretariat Tim Kajian 17 Menginventaris dan mengkaji penolakan masyarakat
P
Sekretariat Tim
Ρ Ρ
2 Membentuk Sekretariat Tim Persiapan
B-2
Output Kegiatan/ Hasil Kerja
Jika tidak ada penolakan/keberatan masyarakat 1 Membentuk Tim Persiapan
B-1
Tim Persiapan
Gubernur atau Bupati/Walkota
Masyarakat setempat
Uraian Kegiatan Persiapan
Pihak yang Berhak
Kode No
Instansi yang perlu tanah
Mekanisme Tahap Persiapan oleh Pemerintah Provinsi
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
Putusan lokasi 30
Ρ
30 Putusan PTUN 14 30 Putusan MA
Ρ Ρ Ρ
SP2LP Pengumuman
Tahap II : PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH Instansi Yg Memerlukan
1. 2. 3.
Keputusan Penetapan Lokasi Dokumen Perencanaan PT; Data Awal Pihak Yg Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah
Kanwil BPN sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah ( P2T)
Kantor Pendaftaran Tanah Kab/Kota sebagai P2T
Pendelegasian dg pertimbangan Efisiensi dan efektifitas
MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DATA PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH
PEMBAYARAN UANG GANTI RUGI (UGR)
PENGADAAN PENILAI (APRAISAL)
MUSYAWARAH BENTUK DAN BESARNYA GANTI RUGI
PENELITIAN DOKUMEN PEMBAYARAN (PEMBERKASAN)
MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T)
MEMBENTUK
SATGAS BIDANG INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI DATA PIHAK YANG BERHAK (SATGAS A)
SATUAN TUGAS (SATGAS) SATGAS BIDANG INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK PENGADAAN TANAH (SATGAS B)
MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN ATAS NILAI GANTI RUGI SETUJU KEBERATAN HARGA DITOLAK PENGADILAN NEGERI
PENILAIAN ULANG
KEBERATAN
KEBERATAN DITERIMA
TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN DIANGGAP SETUJU
MENGAJUKAN KEBERATAN KE MAHKAMAH AGUNG (MA) (KASASI)
MAHKAMAH AGUNG (MA)
KEBERATAN DITOLAK
MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN ATAS NILAI GANTI RUGI SETUJU KEBERATAN HARGA DITOLAK MAHKAMAH AGUNG (MA) MERUPAKAN KEPUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT)
TETAP KEBERATAN
GANTI RUGI DITITIPKAN DIPENGADILAN NEGERI (KONSINYASI)
TAHAP IV : SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN TANAH DAN SERTIFIKASI
TANAH YANG TELAH DILEPASKAN HAKNYA
HASIL PENGADAAN TANAH OLEH PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T)
1
TANAH YANG GANTI RUGINYA DITITIPKAN DI PENGADILAN NEGERI
INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
2
KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA DAN KANWIL BPN
1
SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN TANAH YANG DI TUANGKAN DALAM BERITA ACARA SERAH TERIMA
2
SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI KERJA, MENGAJUKAN PERMINTAAN SERTIFIKASI
PENGADAAN TANAH DALAM KEADAAN MENDESAK
KEADAAN MENDESAK
BENCANA ALAM, PERANG, KONFLIK SOSIAL YANG MELUAS, WABAH PENYAKIT
SP2LP DITERBITKAN KEBERATAN ??? PEMBAYAARAN ???
TETAP DI PROSES DENGAN KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TETAP BERJALAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KESIAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PASKA SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BIDANG TANAH YANG TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN /DILEPASKAN HAKNYA BIDANG TANAH YANG TELAH DITERBITKAN SURAT KEPUTUSAN PENITIPAN GANTI RUGI OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI SETEMPAT
INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK YANG BERHAK DAN TANAHNYA HAPUS DEMI HUKUM
PEMILIK YANG BERHAK TETAP MENGUASAI BIDANG TANAHNYA
MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGOSONGAN TANAH PASAL 95 PERPRES 71/2012
PENGADILAN NEGERI DI LOKASI TANAH BERADA
2
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
13 Mengumumkan perbaikan hasil verifikasi 3 Penilaian Ganti Kerugian
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
14 Menetapkan Penilai Ganti Keugian /Penilai Publik 15 Melaksanakan Penilaian Ganti Kerugian 16 Melaksanakan Penilaian Ganti Kerugian sisa bidang tanah 4 Musyawarah besaran dan bentuk Ganti Kerugian
Ρ
17 Mengundang Pihak yang Berhak dan Instansi perlu tanah
Ρ Ρ Ρ
19 Kesepakatan besaran dan bentuk Ganti Kerugian 20 Tdak sepakat ---pengajuan gugatan ke Pengadilan 21 Proses gugatan di pengadilan negeri 22 Gugatan ditolak diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
23 Proses gugatan di Mahkamah Agung 24 Putusan hukum tetap (inkracht), diterima atau ditolak 25 Gugatan ditolak,menetapkan Ganti Kerugian 5 Pemberian Ganti Kerugian 26 Dalam bentuk uang 27 Dalam bentuk tanah 28 Dalam bentuk permukiman kembali 29 Dalam bentuk saham 30 Dalam bentuk lainnya 31 Objek pengadaan tanah dikuasai pemerintah/BUMN/D 32 Ganti Kerugian dalam keadaan khusus
Ρ
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
Lama Maksimal
Mahkamah Agug
Pengadilan Negeri
Ka Desa/ Lurah
Camat
Ρ
Rencana Satgas Peta batas keliling dan bidang tanah
Ρ Ρ
Pengumuman daftar nominatif Objek pengadaan tanah
14 14 14
Ρ
Pengumuman hasil verifikasi 30 SK Penilai 30 BA Penilaian Ganti Kerugian
Ρ Ρ
18 Melaksanakan musyawarah Ganti Kerugian
Output Kegiatan/ Hasil Kerja
Rencana kerja SK Satgas
Ρ Ρ Ρ
Ρ Ρ Ρ
Penilai Tanah
Ρ Ρ Ρ
Satgas B
Ρ
Satgas A
Sekretariat Tim
Tim Kajian
Sekretariat Tim
Tim Persiapan
Gubernur atau Bupati/Walkota
Masyarakat setempat
Ketua Pelaksana
Penyiapan Pelaksanaan 1 Menyusun Rencana Kerja (kegiatan) 2 Membentuk Satgas A dan Satgas B 3 Menyusun dukungan kerja (dana, tenaga,waktu,dafis,logistik) Inventarisasi dan Identifikasi 4 Menyiapkan pelaksanaan Kerja Satgas A dan Satgas B 5 Mengukur dan memetakan batas keliling dan bidang tanah 6 Membuat peta batas keliling dan bidang tanah 7 Mengumpulkan data Pihak yang Berhak dan Objek Tanah 8 Menyusun daftar nominatif berdasar peta bidang tanah 9 Mengumumkan daftar nominatif dan peta bidang tanah 10 Masyarakat menolak/keberatan hasil invent dan identifikasi 11 Keberatan diterima-----verifikasi hasil inventarisasi 12 Keberatan ditolak-----dibuat Berita Acara hasil inventarisasi
Kanwil BPN Prov Kantah Kab/Kota
1
Uraian Kegiatan Persiapan
Pihak yang Berhak
Kode No
Instansi yang perlu tanah
Mekanisme Tahap Pelaksanaan Oleh Kanwil BPN Provinsi/Kantah Kab/Kota
5
Surat Undangan
30 BA musyawarah BA Kesepakatan
Ρ Ρ Ρ
14 30 14 Putusan PN
Ρ Ρ
30 BA inkracht
Ρ
BA penetapan GK 7
BA pemberian GK
180 BA pemberian GK 365 BA pemberian GK BA pemberian GK BA pemberian GK BA pemberian GK BA pemberian GK
2
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
13 Mengumumkan perbaikan hasil verifikasi 3 Penilaian Ganti Kerugian
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
14 Menetapkan Penilai Ganti Keugian /Penilai Publik 15 Melaksanakan Penilaian Ganti Kerugian 16 Melaksanakan Penilaian Ganti Kerugian sisa bidang tanah 4 Musyawarah besaran dan bentuk Ganti Kerugian
Ρ
17 Mengundang Pihak yang Berhak dan Instansi perlu tanah
Ρ Ρ Ρ
19 Kesepakatan besaran dan bentuk Ganti Kerugian 20 Tdak sepakat ---pengajuan gugatan ke Pengadilan 21 Proses gugatan di pengadilan negeri 22 Gugatan ditolak diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
23 Proses gugatan di Mahkamah Agung 24 Putusan hukum tetap (inkracht), diterima atau ditolak 25 Gugatan ditolak,menetapkan Ganti Kerugian 5 Pemberian Ganti Kerugian 26 Dalam bentuk uang 27 Dalam bentuk tanah 28 Dalam bentuk permukiman kembali 29 Dalam bentuk saham 30 Dalam bentuk lainnya 31 Objek pengadaan tanah dikuasai pemerintah/BUMN/D 32 Ganti Kerugian dalam keadaan khusus
Ρ
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
Lama Maksimal
Mahkamah Agug
Pengadilan Negeri
Ka Desa/ Lurah
Camat
Ρ
Rencana Satgas Peta batas keliling dan bidang tanah
Ρ Ρ
Pengumuman daftar nominatif Objek pengadaan tanah
14 14 14
Ρ
Pengumuman hasil verifikasi 30 SK Penilai 30 BA Penilaian Ganti Kerugian
Ρ Ρ
18 Melaksanakan musyawarah Ganti Kerugian
Output Kegiatan/ Hasil Kerja
Rencana kerja SK Satgas
Ρ Ρ Ρ
Ρ Ρ Ρ
Penilai Tanah
Ρ Ρ Ρ
Satgas B
Ρ
Satgas A
Sekretariat Tim
Tim Kajian
Sekretariat Tim
Tim Persiapan
Gubernur atau Bupati/Walkota
Masyarakat setempat
Ketua Pelaksana
Penyiapan Pelaksanaan 1 Menyusun Rencana Kerja (kegiatan) 2 Membentuk Satgas A dan Satgas B 3 Menyusun dukungan kerja (dana, tenaga,waktu,dafis,logistik) Inventarisasi dan Identifikasi 4 Menyiapkan pelaksanaan Kerja Satgas A dan Satgas B 5 Mengukur dan memetakan batas keliling dan bidang tanah 6 Membuat peta batas keliling dan bidang tanah 7 Mengumpulkan data Pihak yang Berhak dan Objek Tanah 8 Menyusun daftar nominatif berdasar peta bidang tanah 9 Mengumumkan daftar nominatif dan peta bidang tanah 10 Masyarakat menolak/keberatan hasil invent dan identifikasi 11 Keberatan diterima-----verifikasi hasil inventarisasi 12 Keberatan ditolak-----dibuat Berita Acara hasil inventarisasi
Kanwil BPN Prov Kantah Kab/Kota
1
Uraian Kegiatan Persiapan
Pihak yang Berhak
Kode No
Instansi yang perlu tanah
Mekanisme Tahap Pelaksanaan Oleh Kanwil BPN Provinsi/Kantah Kab/Kota
5
Surat Undangan
30 BA musyawarah BA Kesepakatan
Ρ Ρ Ρ
14 30 14 Putusan PN
Ρ Ρ
30 BA inkracht
Ρ
BA penetapan GK 7
BA pemberian GK
180 BA pemberian GK 365 BA pemberian GK BA pemberian GK BA pemberian GK BA pemberian GK BA pemberian GK
Lama Maksimal
Mahkamah Agug
Pengadilan Negeri
Ka Desa/ Lurah
Camat
Penilai Tanah
Satgas B
Satgas A
Ketua Pelaksana
Kanwil BPN Prov Kantah Kab/Kota
Sekretariat Tim
Tim Kajian
Sekretariat Tim
Tim Persiapan
Gubernur atau Bupati/Walkota
Masyarakat setempat
Pihak yang Berhak
Uraian Kegiatan Persiapan
Instansi yang perlu tanah
Kode No
Output Kegiatan/ Hasil Kerja
6 Penitipan Ganti Kerugian 33 Memohon penitipan Ganti Kerugian ke pengadilan negeri
Ρ
34 Pengambilan penitipan Ganti Kerugian
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ
Ρ Ρ
BA penitipan BA pengambilan
7 Pelepasan Objek Pengadaan Tanah 35 Menyiapkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan objek
Ρ 36 Menarik tanda bukti penguasaan pemilikan tanah 8 Pemutusan hubungan hukum Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ
37 Mencoret dan menghapus bukti kepemilikan di buku tanah 38 Memberitahukan ke Camat dan Kades/Lurah (belum sertifikat) 39 Memberitahukan ke pengadilan negeri (objek perkara) 40 Memberitahukan ke para pihak (sengketa) 41 Memberitahukan ke para pihak (jaminan di bank) 9 Pendokumentasian data Pengadaan Tanah
Ρ Ρ
42 mengumpulkan, mengelompokan, mengolah,menyimpan data 43 menyimpan, mendokumentasi dan mengarsipkan data 10 Menyerahkan Hasil pengadaan Tanah 44 menyerahkan berkas hasil pengadaan tanah 45 Menyiapkan dokumen untuk pendaftaran dan sertipikasi tanah
P
7 BA pelepasan
Ρ
Ρ Ρ
Surat pemberitahuan Surat pemberitahuan Surat pemberitahuan Surat pemberitahuan Dokumentasi hasil Arsip dokumen 7 BA penyerahan
Penanggung jawab kegiatan 11 Pelaksanaan Pembangunan 46 Setelah penyerahan hasil pengadaan tanah 47 Kondisi darurat, setelah penetapan lokasi
Ρ Ρ
Ρ
12 Pemantauan dan Evaluasi (monev) 48 Monev P4T hasil Pengadaan Tanah
P
Penanggung jawab kegiatan
Ρ
Ρ
BA monev
Rangkuman • Kegiatan perencanaan merupakan tahap awal dlm penyelenggaraan PT , oleh karena itu perlu disiapkan dokumen perencanaan yg dilengkapi dg dokumen FS dan data pelengkap lainnya yg sebaik-baiknya. • Pada tahap perencanaan terdapat titik kritis yg perlu dicermati yaitu bagaimana menyiapkan dokumen perencanaan PT yg dilengkapi data teknis calon lokasi, data administrasi dan rencana anggaran yg jelas, akurat dan terkini. • Terdapat tujuh kegiatan yg perlu disiapkan dlm rangka PT : 1) mempelajari dokumen FS 2) melengkapi data dan studi pelengkap, 3) menyiapkan rencana anggara 4) menyiapkan dokumen perencanaan, 5) melakukan koordinasi dan konsultasi dg Provinsi dan Kab./Kota 6) mengajukan ijin lokasi dan permohonan pengadaan tanah dan 7) menetapkan rencana lokasi pengadaan tanah
Akhirnya tuntas juga selanjutnya adalah EVALUASI dulu ya......hanya 45 ‘.......... Besok dilanjutkan dengan MATA DIKLAT YANG LAIN
16/03/2017
by Nana Sudiana Raksadinata
146
Evaluasi ( 45 ‘ ) 1) Jelaskan apa yang disebut dengan Tim Persiapan, siapa saja anggotanya dan apa saja tugasnya ? 2) Apakah yang Sdr ketahui tentang Feasibility Study (FS) Rencana Pembangunan Jalan? Apa yang harus dilakukan jika penyusunan FS sudah lebih lima tahun sehingga telah terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi di lokasi yang direncanakan untuk pembangunan jalan ? 3) Jelaskan pengertian Konsultasi Publik, apa tujuannya ? Siapa yang terlibat dalam Konsultasi Publik? Hal-hal apa yang perlu disiapkan dalam rangka pelaksanaan Konsultasi Publik 4) Jelaskan berbagai kemungkinan yang terjadi dalam penerimaan atau keberatan masyarakat terhadap hasil
Semoga Bermanfaat
Sukses Selalu Sampai Ketemu Lagi 148
