IMPLEMENTASI PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG Eline Aftamiranda Jurusan Akuntansi POLTEK PalComTech Palembang Abstrak
Pada saat ini para pakar telah banyak membahas tentang prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Government). Prinsip-prinsip tersebut adalah akuntabilitas, manajemen, dan transparansi dibangun atas dasar terbukanya informasi. Dengan transparansi seluruh proses pemerintahan atau lembaga adminstrasi dapat menyajikan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak. Transparansi di interpretasikan tembus pandang dari segala dimensi, termasuk dalam bidang keuangan, tetapi tidak bisa diartikan bahwa semua hal harus dibuka ke publik. Hal-hal yang bersifat rahasia negara tidak perlu diketahui oleh semua pihak. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tepat waktu dan memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden. Kata Kunci : Implementasi, Prosedur, Pengeluaran Kas.
PENDAHULUAN Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN. Pengelolaan APBN tersebut antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian Negara/lembaga Penerimaan Negara. Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, penghapusan aset dan piutang Negara. Pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan pula mengenai penetapan dan pedoman APBD yaitu penetapan dan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.
1
Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencangkup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Terdapat perbedaan siklus pelaksanaan APBD dan penatausahaan antara Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2007. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri tersebut meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBN, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, dan perubahan APBD. Selain itu, mengatur pula mengenai pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Polisi Pamong Praja Kota Palembang adalah kantor satuan sesuai dengan dengan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2006 yang bergerak di bidang jasa penertiban Kota Palembang. Proses penertiban Kota Palembang, tentu saja berhubungan langsung dengan masyarakat dan memerlukan anggaran biaya tertentu seperti biaya operasional dan biaya administrasi. Aspek pengendalian dan pengawasan terhadap pos-pos pengeluaran sangatlah penting untuk mendukung tercapainya tujuan instansi. Instansi harus dapat melakukan pengendalian terhadap pos-pos pengeluaran kas, sehingga pembangunan proyek-proyek dapat berjalan dengan cepat dengan biaya yang efisien. Pengendalian terhadap pengeluaran kas dapat berupa penetapan prosedur terhadap pengeluaran kas. Penetapan prosedur pengeluaran kas ini dapat mengendalikan pengeluaran kas dan memperkecil bentuk penyelewengan terhadap pengeluaran kas. Selain itu melalui penetapan prosedur pengeluaran kas biaya-biaya yang dikeluarkan diharapkan sesuai dengan kebutuhan instansi sehingga penertiban dapat berjalan dengan lancar dan dengan biaya efisien. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Satuan Polisi pamong Praja meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi : (a) sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung, dan (b) sub prosedur akuntansi pengeluaran kasuang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Nota Debit Bank, dan Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya. Bukti transaksi tersebut juga dilengkapi dengan SPM (Surat Perintah Membayar), SPD (Surat Pencairan Dana), serta Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. Adapun buku yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut terdiri dari : Buku jurnal pengeluaran kas, (b) Buku besar, dan (c) Buku besar pembantu. Prosedur pengeluaran kas ini dilaksanakan oleh PPK-SKPD yang melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening bersangkutan. Kemudian setiap periode, jurnal atas transaksi pengeluaran kas di posting ke dalam buku besar rekening bersangkutan. Setiap periode buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. Kemampuan manajemen instansi dalam melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap seluruh kegiatan instansi, pengamanan aktiva instansi, dan efisiensi usaha sangatlah terbatas, maka diperlukan adanya pemeriksaan, yang dapat menjamin atau paling tidak dapat mengatasi penyelewengan dan inefisiensi, yang kesemuanya itu pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja instansi. Salah satu sistem administrasi pada instansi
2
yang perlu diperhatikan adalah sistem administrasi pengeluaran kas dan bank. Hal ini karena kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid (cepat dijadikan uang dan dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan tanpa pembatasan). Kas memiliki karakteristik yang tidak dimiliki aktiva lancar lainnya yaitu kas tidak mudah untuk ditransfer dalam kurun waktu yang relatif cepat. Jika dilihat dari karakteristiknya kas merupakan aktiva yang paling mudah disalahgunakan. Oleh karenanya bagian pengelola kas di dalam suatu perusahaan harus dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap kas. LANDASAN TEORI Pengertian Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya kegiatan tata usaha keuangan daerah dapat dibagi atas dua jenis, yaitu : Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Keuangan. Tata Usaha Umum adalah menyangkut kegiatan surat menyurat, mengagenda, mengekspedisi, menyimpan surat-surat penting atau mengarsipkan kegiatan dokumentasi lainnya. Tata Usaha Keuangan adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud. Penatausahaan sendiri dilakukan setiap bulan, sedangkan penyusunan laporan keuangan dilakukan setiap akhir tahun. Adapun dokumen yang digunakan pada prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keaungan Daerah, diantaranya sebagai berikut : 1. Anggaran Kas; 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD); 3. Buku Kas Umum Daerah; 4. Rekening Kas Umum Daerah; 5. Surat Pertanggungjawaban (SPJ); 6. Bukti penerimaan dan pengeluaran lain yang sah. Dokumen/arsip merupakan endapan informasi terekam, dokumen mencerminkan segala aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dokumen juga menjabarkan kehidupan kebangsaan dan menjadi bukti otentik yang terpercaya sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan sekaligus menjadi identitas jati diri bangsa (Widjaja, 2002:64). Pengertian Prosedur Pengeluaran Kas Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2001:20) prosedur adalah suatu uraian kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulangulang. Sedangkan menurut Baridwan (2002:4) pengertian prosedur yaitu urutan-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksitransaksi yang terjadi. Prosedur pengeluaran kas perlu dirancang sedemikian rupa sehingga
3
hanya pengeluaran-pengeluaran yang telah disetujui dan betul-betul untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. Pengelolaan kas dalam suatu perusahaan memerlukan perhatian yang cukup serius. Menurut Soemarso (2004:296), beberapa hal perlu diperhatikan pada waktu mengelola kas yaitu: 1. Perencanaan arus kas; 2. Pengendalian penerimaan kas; 3. Pengendalian pengeluaran kas; 4. Melakukan rekonsiliasi bank; 5. Penerapan sistem dana tetap untuk kas kecil. Menurut Soemarso (2004:297), menjelaskan bahwa prosedur pengeluaran kas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Semua pengeluaran dilakukan dengan cek. Pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil; b. Semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu; c. Terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas, yang menyimpan uang kas dan melakukan pengeluaran serta mencatat pengeluaran kas. ANALISIS 1. Analisis Masalah Pada proses pengelolaan keuangan daerah ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Pelaporan keuangan disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan aset. Berdasarkan hasil pengamatan selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), maka penulis mendapatkan informasi mengenai Prosedur Pengeluaran Kas Pada Kantor Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur. Mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun terkomputerisasi didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar. Apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD. Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD.
4
PEMBAHASAN 1. Prosedur Pengeluaran Kas Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi: (a) sub prosedur akuntansi pengeluaran kaslangsung, dan (b) sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup : SP2D (Surat Perintah Penyairan Dana), Nota Debit Bank, dan Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya. Bukti transaksi tersebut juga dilengkapi dengan SPM (Surat Perintah Membayar), SPD (Surat Pencairan Dana), serta Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. Adapun buku yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut terdiri dari: (a) Buku jurnal pengeluaran kas, (b) Buku besar, dan (c) Buku besar pembantu. Prosedur pengeluaran kas ini dilaksanakan oleh PPK-SKPD yang melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening bersangkutan. Kemudian setiap periode, jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting kedalam buku besar rekening bersangkutan. Setiap periode buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan keuangan Daerah). Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) melakukan verivikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD (pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan
5
rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA. DPASKPD. PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintahan daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Setiap pelaksanaan pengeluaran anggaran belanja daerah atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Pemberian subsidi, hibah, batuan sosial, dan bantuan keuangan harus dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah. Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah. Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah. Bendahara pengeluaran sebagai wajib pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran sesuai dengan gambar 1 Bagan Arus ( Flow Chart) Pengeluaran Kas.
6
Sumber : Kantor Satuan Pol. PP Kota Palembang
Gambar 1. Bagan Arus (Flow Chart) Pengeluaran Kas Penatausahaan pengeluaran kas dimulai dari penyediaan dana, setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. SPD (Surat Penyediaan Dana) disiapkan oleh kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk ditandatangani oleh PPKD. Pengeluaran kas atas beban APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja daerah) dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguana anggaran melalui PPKSKPD. SPP terdiri dari : (a) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), (b) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), (c) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), dan (d) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM. Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya
7
dokumen SPP. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Kemudian kuasa BUD menyerahkan SP2D (Surat Perintah Penyediaan dana) yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan pengguanaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPKSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Dokumen yang digunakan dalam penatausahaan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup : a. Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); b. Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); c. Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); d. Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); e. Register penutupan kas. Buku kas umum ditutup setiap bulannya dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Dalam hal laporan pertanggungjawaban, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Dalam upaya penertiban laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran pertanggungjawaban, pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga. Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara funsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Prosedur pengeluaran harus dijalankan dengan baik dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kendala baik yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Jika prosedur ini dijalankan dengan baik, maka proses pencairan dana tidak akan terhambat dan berjalan sesuai dengan proses yang di inginkan. Berikut adalah bagan arus (flow chart) pengeluaran Kas Uang Persediaan (UP), Penggantian Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU) yang ada pada Kantor Pol.PP Kota Palembang, seperti yang disajikan pada gambar 2.
8
Sumber : Kantor Satuan Pol. PP Kota Palembang
Gambar 2. Bagan Arus (Flow Chart) Uang Persediaan (UP)
9
Sumber : Kantor Satuan Pol. PP Kota Palembang
Gambar 3. Bagan Arus (Flow Chart) Penggantian Uang (GU)
10
Sumber : Kantor Satuan Pol. PP Kota Palembang
Gambar 4. Bagan Arus (Flow Chart) Tambahan Utang (TU)
11
Sumber : Kantor Satuan Pol. PP Kota Palembang
Gambar 4. Bagan Arus (Flow Chart) Langsung (LS) Pada gambar Gambar 4 menyajikan bagan alir prosedur pengeluaran kas yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, bendahara mengajukan SPD kepada bagian keuangan kuasa BUD yang diketahui oleh pengguna anggaran, setelah itu terbit nomor SPD. Bendahara membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh bendahara dan pengguna anggaran, lalu diserahkan ke bagian keuangan kuasa BUD untuk di verifikasi. Kemudian masuk ke pencatatan/penelitian oleh pembukuan anggaran bagian keuangan kuasa BUD. Bila SPM dinyatakan lengkap kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM.
12
PENUTUP Berdasarkan data yang telah di uraikan dalam pada pembahasan diatas maka dapat ditarik simpulan bahwa proses yang telah dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sudah sesuai dengan prosedurnya dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Hanya saja yang ditemukan penulis adalah keterlambatan kepada pihak ke 3 (tiga) yang disebabkan oleh kurangnya dokumen kelengkapan untuk pengajuan SPM, sehingga kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
DAFTAR PUSTAKA Baridwan, Zaki. 2002. Intermediate Accounting. Yogyakarta: BPFE. Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan daerah. Salemba Empat. Jakarta. Mulyadi. 2002. Auditing. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24. 2005. SAP (Standar Akuntasi Pemerintahan).Redaksi Sinar Grafika. Jakarta. Permendagri Nomor 13. 2006. Pokok-Pokok Penegelolaan Keuangan daerah. Lembaran Peraturan Meneteri Dalam Negeri tahun 2006. Surat Edaran Nomor 900/316/BAKD, 2007 Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Badan Administrasi Keuangan Daerah Sumsel. Soemarso S.R. 2004. Akuntansi Suatu pengantar. Buku 1. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. Pentausahaan dan Akuntansi Keuangan daerah untuk SKPD. Buku 1, Edisi 2. Bandung: Salemba Empat. Weygandt, Jerry J. dkk. 2007. Pengantar Akuntansi. Edisi 7. Jilid 1. Jakarta:Erlangga. Widjaja, Gunawan. 2002. Pengelolaan Harta Kekayaan Negara. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
13
