IMPLEMENTASI KONTRAK KINERJA BKKBN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008
A. LATAR BELAKANG Program Keluarga Berencana (KB) Nasional adalah bagian integral dari program pembangunan nasional yang merupakan salah satu program pembangunan sosial dasar yang mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), sebagai prasyarat kemajuan suatu bangsa dimasa depan. Dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasinal (RPJMN) Tahun 2004-2009, ditegaskan antara lain : bahwa Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini memberikan pengertian bahwa sebagai salah satu program pembangunan nasional, program KB mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia sejahtera di samping program-program pembangunan lainnya. Dalam RPJM tersebut, kebijakan pembangunan Keluarga Berencana diarahkan sebagai upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas.yang dilakukan melalui 4 (empat) program pokok yaitu : (1) Program Keluarga Berencana (2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja (3) Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga (4) Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dengan sasaran antara lain : • LPP : 1,14 • Tingkat Fertilitas : 2,2 • Kesertaan Ber-KB : 67 % • Unmet Need : 6% • Partisipasi Pria dalam ber-KB : 4,5 % • Median Usia Kawin Pertama Perempuan : 21 Tahun Menghadapi lingkungan strategis yang terus berubah dan sejalan denga era desentralisasi, yang ikut berpengaruh terhadap eksistensi pengelolaan progam KB terutama ditingkat lini lapangan, yaitu banyak dijumpai beragammnya kelembagaan 1
program KB di Kab/ Kota, personil khususnya tenaga penyuluh KB di Kecamatan yang bertugas membina masyarakat di lini lapangan terdepan semakin berkurang sebagai akibat dan PLKB telah dimutasikan oleh Pemerintah Daerah ke jabatan struktural yang tidak menangani Program KB, sehingga berpengaruh terhadap melemahnya mekanisme operasional pelaksanaan program KB di lini lapangan yang berdampak terhadap menurunnya kinerja program KB Disamping itu pula Untuk menjawab tantangan tersebut guna menjaga keberlangsungan penyelenggaraan program KB Nasional, pemerintah telah mencanangkan “Revitalisasi Program KB”. Untuk mamacu percepatan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut, awal tahun 2007 BKKBN telah melakukan berbagai inovasiinovasi untuk membangkitkan kembali program KB yang telah melemah dilini lapangan yaitu melalui keberbagai perubahan mendasar dalam penyelenggaraan program KB, yang antara lain (1) Perubahan visi dan misi yang saat ini telah ditetapkan visi dan misi baru, yaitu : Visi: ”Semua Keluarga Ikut KB” dan Misi : ”Meujudkan Keluarga Kecil bahagia dan Sejahtera” (2) Penerapan Grand Strategy dengan 21 sasaran, sebagai acuan uatama dalam pelaksanaan program KB Nasional diseluruh tingkat wilayah administratif pebngelolaan program KB (3) Perubahan manajemen yang bertumpu pada perubahan manajemen program dan perubahan strategi program serta perubahan perubahan mind set aparatur pengelola program yang berbasis pada kinerja dan komptensi (4) Penerapan Ballance Score Card sebagai pedoman dalam memantapkan manajemen strategis agar seluruh sasaran (21 sasaran) dalam penjabarkan Grand strategi dapat terlaksana secara sinergis dan saling mendukung untuk mencapai tujuan Reformulasi arah kebijakan program ke depan ini diperlukan dalam rangka membangun kembali sendi-sendi program yang oleh berbagai kalangan disinyalir sangat melemah dalam era desentralisasi saat ini. Melalui perumusan kembali arah kebijakan program ke depan, diharapkan kinerja program dapat meningkat dan sasaran-sasaran program KB Nasional seperti yang tertuang dalam RPJM 20042009 dapat dicapai, dengan berpedoman pada Grand Strategi Program KB Nasional yang telah ditetapkan Salah satu sasaran dari 21 sasaran yang termuat dalam Grand Strategi adalah “Setiap Tingkatan Wilyah Memiliki Jejaring Kerja Aktif Dengan Mitra Kerja” hal ini meberikan indikasi bahwa pengelolaan program KB menuntut koordinasi aktif serta sinkronisasi program dengan sektor-sektor pembangunan lainnya dalam 2
rangka membangun sendi-sendi program KB Nasional terutama membangun kemitraan dengan TOMA, TOGA, LSOM, Swasta, organisasi profesi dan mitra kerja Iainnya.
B. TUJUAN 1. Tujuan Umum Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan program KB Nasional dan perkembangan hasil capaian program KB Nasional, serta permasalahan, tantangan dan hambatan di Provinsi Gorontalo Paska MOU 2. Tujuan Khusus (1) Memberikan gambaran langkah-langkah operasional Program KB Nasional
melalui pengembangan Kemitraan (2) Memberikan gambaran hasil-hasil pelaksanaan program KB Nasional (3) Mengevaluasi pencapaian program KB Nasional Progream KB Nasional melalui Kemitraan Program
C. Kondisi Program KB Saat Ini Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Terhitung sejak terbentuknya Provinsi Gorontalo pada tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000, pelaksanaan SDKI di Provinsi Gorontalo telah dilakuksanan 2 kali yaitu SDKI – 2002/2003 dan SDKI 2007. Perbandingan Hasil SDKI - 2003 dan SDKI -2007 di Provinsi Gorontalo dapat ditunjukan sebagai berikut : Indikator Sasaran 1. TFR 2. Prosentase Wanita Ber-status
SDKI -2003
SDKI-2007
2,8
2,6
70,8 %
Kawin Umur (15 – 49) tahun 3. Median Umur Kawin Pertama 4. CPR 5. Unmet Need 6. Rata-rata Jumlah Kelahiran yang diinginkan per Wanita 7. Jumlah Anak Ideal 8. Proporsi Wanita Kawin 9. Pengetahuan KB Modern 10. Tradisional
20,2 Thn 52 % 11 %
60,2 % 6,6 %
2,3 2,8 74,2 % 99,2 3,8 3
99,7 2,3
Ket
11. Median Lamanya Anak
25,3 bulan
Mendapat ASI dan lain-lain 12. Median Lamnya Anak Mendapat ASI Eksklusif 13. AKB (IMR)
1,5 bulan 77/1.000
Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Metode Kontrasepsi
SDKI -2003
SDKI-2007
1. Salah Satu Alat/ Cara KB
52 ,0 %
60,2 %
2. Alat/ Cara KB Medern
48,2 %
58,8 %
PIL
17,1 %
17,8 %
IUD
5,6 %
9,1 %
Suntikan
15,6 %
19,1 %
Kondom
0,1 %
0%
Susuk KB
9,1 %
10,9 %
MOW
0,6 %
1,5 %
MOP
0,0 %
0,0 %
3. MAL
0,1 %
14,3 %
4. KB Tradisional
3,8 %
1,4 %
Pantang Berkala
3,2 %
1,1 %
Senggama Terputus
0,0 %
0,1 %
Lainnya (Jamu/Pijat/Urut)
0,6 %
0,1 %
Ket
Melihat hasil SDKI 2007, yang digambarkan diatas menunjukan bahwa performance program KB di Provinsi Gorontalo masih jauh dari sasaran RPJM Nasional, terutama TFR dan CPR. Namun demikian bila dibandingkan dengan hasil SDKI sebelumnya tahun 2002-2003, menunjukan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berselang pencapaian program KB Nasional di Provinsi Gorontalo telah mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut diatas yang dibarengi dengan penerapan berbagai perubahan yang inovativ dapat dijadikan titik tolak sebagai peluang untuk memacu percepatan pencapaian program kedepan
D. Pengembangan Kemitraan Program KB Nasional di Provinsi Gorontalo Mengingat bahwa sisa waktu yang tersedia untuk mencapai sasaran RPJM 2004 - 2009 sudah semakin dekat, maka diperlukan langkah-langkah antisipatif melalui pengembangan kemitraan dengan sektor-sektor lainnya, antara lain
4
pemerintah, swasta, masyarakat, LSOM, Tokoh Masayarakat, Tokoh Agama organisasi profesi. Langkah-langkah operasional yang ditempu dalam pengembangan kemitraan program antara lain : 1) Menjabarkan Kontrak Kinerja Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo dengan Kepala
BKKBN Pusat ke masing-masing SKPD dalam bentuk penandtanganan “Kontrak Kerja Kemitraan” antara Kepala SKPD Pengelola Program KB Kabupaten/ Kota dengan Pembina Wilayah Kab/ Kota masing-masing yang disaksikan Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo dan Bupati/Walikota setempat 2) Melakukan Penandatangaan MOU antara Kepala BKKBN dengan Asuransi Jiwa Sraya yang memberikan asuransi jiwa kepada Peserta KB MOP 3) Melakukan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan IBI pada HUT IBI Tahun 2008 dalam pelayanan MKET 4) Melakukan Kerjasama dengan Departemen Agama melalui orientasi Tokoh Agama sekaligus pembagian Kondom Kepada 47 KUA untuk pelayanan Kondom 5) Intensifikasi pelaksanaan kerjasama antara BKKBN, dengan POLDA Gorontalo dan TNI Gorontalo melalui KB Bhayangkara dan TNI Manunggal KB-Kesehatan 6) Kemitraan pelaksanaan Program KB Nasional melalui melalui SPSI dan Pimpinan Perusahaan dalam pelayanan KB di Tempat Kerja 7) Mengembangkan kemitraan dengan PGRI dalam pembentukan dan Pembinaan PIK KRR 8) Penanda tanganan MOU antara Kepala BKKBN dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Ketua IBI, Ketua IDI yang disaksikan oleh Deputi Bidang KB-KR BKKBN untuk mempercepat peningkatan Peserta KB MKET dan Kemandirian KB 9) Penanda tangan MOU antara Kepala BKKBN dengan Universitas dan Perguruan Tinggi yang ada. 10) Penanda tanganan Perjanjian Kerja Kemitraan antara BKKBN Prov. Gorontalo dengan Inspektorat Prov. Gorontalo tentang Pengawasan.
E. DAMPAK
PENGEMBANGAN KEMITRAAN PROGRAM KB TERHADAP HASIL PENCAPAIAN DI PROVINSI GORONTALO
NASIONAL
Untuk melihat seberapa jauh hasil-hasil yang diberikan oleh beberapa MOU dan kemitraan yang dilakukan di Provinsi Gorontalo, dapat ditunujkan dari hasil evaluasi terhadap pencapaian program selang bulan Januari s/d Juli 2008, adalah sebagai berikut :
5
1) Peserta KB Baru (PB)
S
DE
P
T
NO
OK
PT
SE
L AG I US T
NI
JU
AP
JU
EI
L
M
RI
B
RT
M
PE
JA
N
Salah satu Kontrak Kinerja yang ditanda tangani antara Kepala BKKBN dengan Kepala BKKBN Provinsi adalah PPM Peserta KB baru sebesar 32.155 PB Pencapaian Peserta KB Baru terhadap PPM selang Januari s/d Desember 2008, 12% dapat ditunjukkan pada Grafik 10% 11.37% 10.81% 10.57% berikut : 10.16% 8% 8.81% Bila dilihat pencapaian perbulan 6% 8.04% 7.83% 7.44%7.84% 7.25% 6.73% selang Januari s/d Desember 4% 2008 menunjukan peningkatan 2% 4.68% walaupun pada bulan-bulan 0% tertentu terjadi penurunan.
ns i
102.31%
135.73%
Pr
ov i
or ut
119.38%
B
B
on e
G
ol
83.98%
62.32%
at o
hu
Po
rt lo
G
t.
K
ab
K
B
oa
le
.G
m
rtl
o
o
89.71%
110.93%
Secara kumulatif menunjukan bahwa Peserta KB Baru sampai dengan bulan Desember 2008 telah dapat megajak 33.204 Peserta KB Baru atau 102,31 % dari PPM PB sebesar 32.455 (sesuai Kontrak Kinerja) Berdasarkan Kontrak Kinerja PPM Peserta KB Baru (PB) telah dijabarkan dalam bentuk Kontrak Kerja Kemitraan dengan SKPD Pengelola Program KB Kabupaten/ Kota se Provinsi Gorontalo. Realisasi hasil kontrak kerja kemitraan Peserta KB Baru per Kabupaten/Kota dapat dilihat dari Pencapaian PB terhadap PPM PB menururt Kab/ kota adalah sebagai berikut : 160% Dari gambaran grafik berikut 140% menunjukan bahwa selang bulan 120% 100% Januari /sd. Desember 2008 hanya 80% 3 Kabupaten yang capaian PB-nya 60% diatas PPM PB sesuai Kontrak 40% 20% Kerja Kemitraan masing-masing 0% daerah yaitu Kab. Gorontalo KDM (110,93%), Kabupaten Bone 1.80% Bolango (119,38%) dan Kab. PIL 30.39% Gorontalo Utara (135,73%). Bila dilihat distribusi miks IMP kontraspesi Peserta KB Baru selang STK 12.90% 46.38%
IUD 7.30% MOW 0.88% MOP 0.35%
6 IMP
MOW
IUD
MOP
STK
KDM
PIL
buan Januari s/d Desember 2008, masih didominasi oleh penggunaan Suntik (46,36%) dan Pil (30,38%) 2) Peserta KB Baru (PB) Pria
PPM Peserta KB Baru Pria yang tertuang dalam kontrak kinerja Kepala BKKBN dengan kepala BKKBN Provinsi Gorontalo adalah sebesar 427 PB Pria, dengan ricnian MOP = 102 dan Kondom = 325. PPM PB Pria tahun 2008 telah dijabarkan pula ke Kabupaten Kota dalam bentuk Kontrak Kerja Kemitraan antara Eselon III BKKBN Provinsi Gorontalo (selaku Pembina Wilayah) dengan Kepala SKPD Kab/Kota yang disaksikan oleh Kepala BKBN Provisi Gorontalo dan Bupati/ Walikota setempat. Berbagai upaya dan terobosan yang dilakukan BKKBN Provinsi Gorontalo dengan SKPD Kab/Kota telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditunjukan oleh hasil pencapaian PB Pria secara kumulatif sampai dengan bulan Januari s/d Desember 2008, Bila dilihat pencapaian terhadap PPM sesuai Kontrak Kinerja menunjukan bahwa PPM KB Pria telah dapat dicapai sebanyak 712 atau 166,74 % dari PPM sebanyak 427
88,10%
50%
12,50%
1 00 %
162,20%
29,80%
1 50 %
6,50%
2 00 %
108,60%
237,00%
2 50 %
si in ov Pr
ut or G
B o Be n
Po
ol
at o hu
rtl o G Kt .
.G Ka b
B
oa
le m
o
tlo
0%
Bila dilihat disteribusi miks kontrasepsi PB Pria menunjukan bahwa MOP sudah mengalami peningkatan namun demkian masih tetap didominasi oleh kondom, yaitu dari 712 PB Pria 115 MOP (16,15%) dan Kondom 597 (83,85%) MOP 16.15% KONDOM 83.85%
7
Khusus pencapaian Peserta KB Baru MOP terhadap PPM PB MOP dapat digambarkan menurut Kabupaten/Kota sebagai berikut 350%
319.23%
300% 250% 200% 150%
112.75%
108.33%
0.00%
ns i Pr
no
Bo l
to Be
hu a Po
.G
lo
Ka
Kt
b.
Gt
o em al Bo
rtl o
0%
30.00%
ov i
0.00%
ru t
40.00%
50%
Go
100%
3) PIK-KRR
Salah satu sasaran dari 21 sasaran Grand Strategi adalah ”setiap Kecamatan memiliki PIK KRR yang Aktif”, oleh karena itu Pembentukan dan Pembinaan PIK KRR dituangkan d alam Kotrak Kinerja Berdasarkan Kontrak Kinerja Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo bahwa sasaran PIK KRR di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 43 PIK KRR Sampai dengan bulan Desember 2008, realisasi sebanyak 64 atau (139,50 %). Dilain pihak yang menjadi pusat percontohan sebanyak 10 kecamatan dari 64 atau 16,60 % dari kecamatan yang ada se Provinsi Gorontalo.
60 43 Sas aran
0
10
20
30
40
50
60
8
Capaian
Atau 139,50 % Yang Menjadi Pusat percontohan, 10 Kec. Dari 64 Kec. Atau 16,60 %
(1).
4) BKB, BKR, UPPKS dan Kelembagaan
Adapun Jumlah Keluarga Balita Anggota BKB Aktif, Jumlah Keluarga Remaja Anggota BKR Aktif, Jumlah Kelompok UPPKS yang terdaftar dan Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap I anggota UPPKS yang aktif berusaha dapat dilihat melalui grafik berikut : 1,895 2,807 1,139 1,648 384 209 3,224 3,523 100 100 Kontrak Kine rja
9
Capaian
F. PENUTUP Melihat keberhasilan pelaksanaan program dengan selang Januari s/d Desember 2008 di Provinsi Gorontalo, dengan pengembangan kemitraan yang mantap maka keberhasilan pencapaian Program dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Oleh karena itu kerjasama yang telah dijalin selama ini dengan lintas sektor pembangunan baik antar instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat serta berbagai organisasi profesi dan LSOM perlu dipertahankan
dan diversivikasi
kegiatan perlu makin ditingkatkan di masa mendatang, melalui upaya-upaya terobosan baru serta diperlukan gerak dan langkah yang seirama dari jajaran pengelola program disemua tingkat wilayah. Dengan persepsi dan interprestasi yang sama
terhadap tujuan bersama serta
konsistensi dan konsekwensi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diuraikan diatas, maka keberhasilan yang diharapkan niscaya akan menjadi kenyataan. Demikian uraian singkat dalam Implementasi dari pelaksanaan program KB di Provinsi Gorontalo dalam kerangka pelaksanaan kontrak kinerja kemitraan.(dn/lgs)
10
