IMPLEMENTASI FUNGSI BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBERITAAN

[Type text] perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI FUNGSI BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBERITAAN

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Disusun Oleh : CANDRA KUSUMA AGUS SADEWA E 1107131

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2012


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Buah paling manis dari berani bermimpi adalah kejadian-kejadian menakjubkan dalam perjalanan menggapainya (Andrea Hirata)

Dunia ini ibarat laut tak bertepi, dalam tak berakar. Belajarlah dengan pesona sebagai perahu, kebenaran sebagai kemudinya, takwa sebagai nakhodanya, dan iman sebagai pedoman. Tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada akal yang diperintah dengan ilmu, dan ilmu yang diperintah dengan kebenaran, kebaikan, dan agama. (Ahmad Rifai)

Nothing is impossible,with GOD must be achieved

(Candra Kusuma)

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih kepada: 1. Allah SWT sang penguasa alam atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan-Nya; 2. Nabi Muhammad SAW, sebagai Uswatun Hasanah yang telah memberi suri tauladan yang baik bagi umatnya; 3. Ayahanda Suharno S.sos,M.si dan ibunda Harsini S.e yang telah memberikan kasih sayang yang tiada duanya kepada penulis; 4. Adik-adikku Irawan Hari Pradipta dan Hani Cairarum Desviralia; 5. Seseorang yang spesial yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini Harnita Ayuning Tyas; 6. Sahabat-sahabatku yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan juga untuk kekompakan selama ini (aplek tama,adit pitik,cholis napi,yance yanuar,angga ipong,guk afrizal,ghefrian ambon,hujang thea); 7. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2007; 8. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini; 9. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Candra Kusuma Agus Sadewa, 2011, IMPLEMENTASI FUNGSI BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBERITAAN. Fakultas Hukum UNS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas mengenai fungsi bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo dalam mengelola segala sesuatu yang merupakan sumber baik dari masyarakat maupun ke pemerintah untuk kemudian di sampaikan secara benar dan lengkap supaya tercipta good and clean government di lingkungan kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau (library research) dan wawancara (interview) yang mana studi pustaka ini dilaksanakan dengan membaca dan mempelajari isi data-data sekunder hasil dari studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan dari jenis penelitiannya, maka teknik analisis data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan model analisis interaktif yakni model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa induksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/ verifikasi dengan menggunakan proses siklus antar tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bagian humas kaitannya pengelolaan dan pemberdayaan pemberitaan telah berjalan,namun kurang optimal,hal ini dikarenakan masih terdapat kekurangan di bidang kepegawaian yang kurang baik secara kualitas maupun kuantitas,sarana dan prasarana yang ada di bagian humas pun juga kurang optimal,hal ini dikarenakan anggaran,maka peraturan yang ada hendaknya di perbaharui ataupun di bahas kembali agar bagian humas dapat lebih optimal kaitannya dengan penciptaan good and clean government di wilayah kabupaten Sukoharjo.

Kata Kunci : Implementasi, Hambatan, Pemberitaan

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Candra Kusuma Agus Sadewa, 2011,IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC RELATIONS FUNCTION Sukoharjo SECRETARIAT REGIONAL DISTRICT IN THE MANAGEMENT AND EMPOWER news. Faculty of Law UNS. This study aims to determine the legality of the functions of the Secretariat of the Regional Public Relations of Sukoharjo in managing any good sources of public or to convey a correct and complete government in order to create good and clean government in Sukoharjo environment. This research is descriptive research and determined as empirical legal research or non-doctrinal. In this study, data collection techniques in this research is to study literature or (library research) and interview (interview) in which this literature study is carried out by reading and studying the contents of secondary data results from the literature study to collect and compile data related with the problem off the study.Based on the type of research, the writer uses techniques of data analysis by using the interactive analysis model. The analysis requires three components of the induction data, data presentation, and drawing conclusions / verification using cycles process between these stages, so that the data collected will relate to each other systematically. Based on the research, the results can be concluded that the public relations management and empowerment related news has been running, but less than optimal, this is because there are still shortcomings in the field of personnel that are less good in quality and quantity, facilities and infrastructure that is in the public relations department was also less than optimal, this is because the budget, then the existing rules should be discussed in the renewed or returned to the public relations department can be optimized to do with the creation of good and clean government in Sukoharjo.

Keywords: Implementation, Obstacles, Preaching

commit to user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan segala rahmad dan hidayah-Nya. Yang selalu memberikan jalan dan kemudahan kepada penulis sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul, “IMPLEMENTASI FUNGSI BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DALAM

PENGELOLAAN

DAN

PEMBERDAYAAN

PEMBERITAAN” dapat terselesaikan tepat waktu. Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada : Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syaratsyarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: commit to user


1.

digilib.uns.ac.id

Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum ini;

2.

Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah membantu dalam pemberian ijin dilakukannya penulisan ini;

3.

Ibu Wida Astuti S.H,M.H. selaku Ketua PPH Fakultas Hukum UNS, sekaligus pembimbing skripsi I dalam penulisan hukum ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah membimbing, mengarahkan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;

4.

Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas semua ilmu pengetahuan yang tiada terkira berharganya bagi hidup dan kehidupan penulis;

5.

Seluruh Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukun Universitas Sebelas Maret, atas semua kemudahan, fasilitas serta kesempatan-kesempatan yang telah diberikan;

6.

Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum UNS;

7.

Ayahanda Suharno S.sos,M.si dan Ibunda Harsini S.E yang penuh kasih sayang merawat dan membesarkan penulis, yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;

8.

Adikku Irawan Hari Pradipta dan Hani Cairarum Desviralia yang rukun ya;

9.

Seseorang spesial yang selalu memberikan nasehat serta dukunganya Harnita Ayuning Tyas;

10. Teman-teman yang selalu membantuku tama aplek,angga iponk,adit pitik,yanuar yance,hujang tea,cholis napi,guk afrizal,ghefrian ambon; 11. Teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas semua bantuan baik materiil maupun imateriil. commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ……………………………………………………… i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………………... ii HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI …………………………………. iii HALAMAN PERNYATAAN …………………………………………….. iv MOTTO …………………………………………………………………... v PERSEMBAHAN …………………………………………………………. vi ABSTRAK ………………………………………………………………… vii KATA PENGANTAR …………………………………………………….. ix DAFTAR ISI ………………………………………………………………. xi

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………. 1 A. Latar Belakang Masalah …………………………….. 1 B. Rumusan Masalah …………………………………... 4 C. Tujuan Penelitian ……………………………………. 5 D. Manfaat Penelitian …………………………………... 5 E. Metode Penelitian …………………………………… 6 F. Sistematika Penulisan Hukum ………………………. 12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ………………………………… 14 A. Kerangka Teori ……………………………………… 14 1. Tinjauan Umum Pengertian Implementasi……... 15 2. Tinjauan Umum Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Humas dalam Sekretariat Daerah Kabupaten

Sukoharjo ………………………………....

17

3. Tinjauan umum Mengenai Humas……………….. 18 4. Tinjauan Umum Fungsi Humas…………………. 21 commit to user


digilib.uns.ac.id

5. Tinjauan Umum Pengertian Pengelolaan dan Pemberdayaan Pemberitaan………………………………….. B. Kerangka Pemikiran ……………………………… BAB III

24 27

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………… 29 A. Deskripsi Lokasi…………………………………… 32 1. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo……………… 32 B. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo …………………………………………………

32

1. Sejarah dan Perkembangan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo………………….. 32 2. Kedudukan, Tugas Pokok, Visi, Misi, Fungsi dan Motto Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.........................................

33

3. Struktur Organisasi ……………………………

35

4. Kepegawaian ………………………………….

43

C. Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pemberitaan..............................

48

D. Tingkat Keberhasilan Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pemberitaan 55 E. Hambatan – Hambatan Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pemberitaan 57 1. Kepegawaian…………………………………… 58 2. Sarana dan Prasarana…………………………… 62 BAB IV

PENUTUP ……………………………………………..

64

A. Simpulan ………………………………………….. commit to user

68


digilib.uns.ac.id

B. Saran ………………………………………………. 85 DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………… 87 LAMPIRAN ……………………………………………………………..

commit to user

88


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Analisis data ...................................................................................

11

Gambar 2 Kerangka Pemikiran ........................................................................ Gambar 3.1Bagan Organisasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo ......................................................................................................

27

commit to user

36


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral. kehidupan yang demokratis pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi serta keadilan dan kebenaran terwujud. Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan pemerintahan

yang

baik

(good

governance)

adalah

akuntabilitas

(accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness), dan rule of law (LAN dan BPKB 2000,60-61). Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya. Perubahan-perubahan itu menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan

pemerintahan

yang

baik

dan

bersih

dalam

penyelenggaraan negara, hal ini ditanggapi pemerintah salah satunya dengan melakukan reformasi administrasi. Reformasi

Administrasi

adalah

perubahan

administrasi

yang

menggambarkan perbaikan dalam praktek administrasi, organisasi, prosedur, dan proses. Artinya setiap perubahan prosedur dapat dikategorikan sebagai reformasi administrasi, (http://www.google.co.id/search?q=reformasi+administrasi&ie=utf8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-S:official&client=firefox). Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi administrasi di bidang birokrasi dan pelaksanaan commit otonomi to user daerah sesuai dengan amanat


digilib.uns.ac.id

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk perangkat daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/kantor, dan unsur pelaksana daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Meskipun demikian, tidak mutlak bahwa setiap urusan harus selalu diwadahi ke dalam organisasi perangkat daerah tersendiri. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah

Pusat,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Bupati Nomor 35 commitTugas to user Tahun 2008 tentang Penjabaraan Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas


digilib.uns.ac.id

Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Staf Ahli Bupati Sukoharjo Menentukan

besaran

organisasi

perangkat

daerah,

diharuskan

mempertimbangkan pada aspek keuangan masing-masing daerah, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, sarana dan prasarana penunjang tugas. Berdasarkan hasil nilai variabel penetapan besaran organisasi perangkat daerah, Kabupaten Sukoharjo termasuk daerah yang dapat menerapkan pola menengah, sehingga dimungkinkan dapat membentuk Sekretariat Daerah dengan 3 (tiga) Asisten dan 12 Bagian, tetapi dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak memaksimalkan besaran organisasi perangkat daerah tersebut. Perubahan yang relatif mencolok dalam penataan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah: 1.

Bertambahnya jumlah Bagian yang semula 8 Bagian menjadi 10 Bagian yaitu Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Pengolahan Data Elektronik dimasukkan dalam Struktur Sekretariat Daerah karena Kantor Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi serta Kantor Pengolahan Data Elektronik dihilangkan dalam Struktur Lembaga Perangkat Daerah. Penghilangan Nomenklatur Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah konsekuensi dengan dibentuknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, sebagai Perangkat Daerah yang menangani asetaset Daerah.

2.

Bertambahnya jumlah Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang semula 2 (dua) Bagian menjadi 3 (tiga) Bagian.

3.

Dari sisi eselon, staf ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon commit to user IIb.


digilib.uns.ac.id

Maka penulis menganggap perlu untuk diadakan penelitian mengenai implementasi Fungsi Bagian Humas di Sekreatriat Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang dalam hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008. Namun karena adanya 10 bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka penulis akan memfokuskan penelitian khususnya di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Alasan pemilihan Bagian Humas Sekreatriat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah Pertama,karena Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan Bagian baru di lingkungan Sekraetariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Kedua, Bagian Humas memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang sangat kompleks serta memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Sukoharjo, Ketiga Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya langsung bersentuhan dengan masyarakat, baik dari kalangan wartawan, LSM, Organisasi Politik dan sebagainya. Dengan latar belakang masalah yang terurai diatas, penulis dalam menyusun skripsi ini memilih judul : “IMPLEMENTASI FUNGSI BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBERITAAN”

B. Perumusan Masalah Setiap penulisan ilmiah yang akan dilakukan selalu berangkat dari masalah. Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pengerjaan serta pencapaian sasaran. Cara ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu : 1.

Bagaimana Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten

Sukoharjo

dalam

Pengelolaan

Pemberitaan? commit to user

dan

Pemberdayaan


2.

digilib.uns.ac.id

Apakah hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pemberitaan ?

C. Tujuan Penelitian Suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu dan diharapkan dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berpijak dari hal tersebut maka penelitian mempunyai tujuan objektif dan tujuan subjektif sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a.

Untuk mengetahui Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Pemberitaan

b.

Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Pemberitaan.

2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Pemberitaan. b. Untuk memperoleh data yang relevan yang digunakan penulis dalam penulisan hukum sebagai syarat mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : commit to user


digilib.uns.ac.id

1. Manfaat Teoritis a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya. b. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dapat dipelajari lebih lanjut kalangan hukum khususnya 2. Manfaat Praktis a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penyelesaian atas permasalahan dari sudut teori. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pengembangan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo agar meningkatkan dalam pengeimplementasian Fungsi di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. c. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan dokumentasi ilmiah.

E. Metode Penelitian Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dan sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian juga merupakan pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dari suatu obyek yang diteliti dengan mengumpulkan, menyusun serta menginterprestasikan data-data yang diperoleh (Soerjono Soekanto, 2006: 43) 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini penulis berpedoman pada judul dan perumusan masalah yang sudah diuraikan,maka penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris selalu diarahkan kepada to hukum user identifikasi (pengenalan) commit terhadap nyata berlaku, yang implisit


digilib.uns.ac.id

berlaku (sepenuhnya), bukan eksplisit (jelas,tegas) seperti diatur di dalam perundangan yang diuraikan dalam kepustakaan. Pendekatan empiris, dimaksudkan sebagai usaha untuk mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan dalam masyarakat. Penelitian empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada pengenalan terhadap hukum nyata berlaku sepenuhnya, yang implisit berlaku (sepenuhnya), bukan yang eksplisit (jelas, tegas diatur) di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan (Hilman Hadikusuma, 1995:61-62).

2. Sifat Penelitian Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang digunakan manusia sebagai sarana untuk memperkuat, membina, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan, baik dari segi toritis maupun praktis yang dilakukan secara metodologis dan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku dalam pembuatan suatu karya ilmiah (Soerjono Soekanto, 1986:3). Dilihat dari segi sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran mengenai fungsi bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo kaitannya dengan pengelolaan dan pemberdayaan. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dengan mengutip pendapat Soerjono Soekanto (1986:10) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambargambar, serta informasi verbal atau nomatif dan bukan dalam bentuk angka-angka. commit to user


digilib.uns.ac.id

3. Lokasi Penelitian Penelitian ini mengambil Bagian Humas Sekreatriat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan alasan pemilihan Bagian Humas Sekreatriat Daerah Kabupaten Sukoharjo Sebagai obyek studi adalah pertama, karena bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan Bagian baru di lingkungan Sekraetariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Kedua, Bagian Humas memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang sangat kompleks

serta

memiliki

peran

sentral

dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan Di Kabupaten Sukoharjo. Ketiga Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya langsung bersentuhan dengan masyarakat, baik dari kalangan wartawan, LSM, Organisasi Politik dan masyarakat pada umumnya.

4. Sumber Data Penelitian ini akan menggunakan data yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

a). Data Primer Sumber data utama dalam penelitian empiris adalah kata-kata dan tindakan. Data primer diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti. Data primer berasal dari Teknik Pengumpulan Data berikut : Wawancara / Indepth Interview. Teknik ini merupakan suatu jenis pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan informan yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui halhal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya commit to user sedikit kecil. Untuk mempermudah dalam proses wawancara,


digilib.uns.ac.id

peneliti membuat pedoman wawancara yang memuat garis-garis pokok pertanyaan, dan apabila dianggap perlu peneliti dapat mengajukan pertanyaan di luar pedoman interview tersebut, agar data yang diperoleh semakin lengkap,yang kami wawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan proses Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008 di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini adalah Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Sukoharjo; Kasubbag Pemberitaan, Media Massa dan Santel; Kasubbag PPI (Pengumpulan Dan Pengolahan Informasi) dan Kasubbag Protokol, Wartawan, dan Pegawai di Bagian Humas .

b). Data Sekunder Data yang berasal dari sumber sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, dapat berupa catatan, berita, bukubuku, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, dokumen resmi institusi (arsip), dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder berasal dari Studi dokumentasi yang merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

berita,

buku-buku,

peraturan

perundang-undangan,

laporan-laporan, dokumen resmi institusi (arsip), prasasti, dan sebagainya. Teknik ini dipergunakan sebagai pendukung dan pelengkap data yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan sumber data yang tercakup dalam penelitian ini adalah : (1) Informan Data Primer berasal dari informan yang dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan proses Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008 di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini adalah commit Kepalato user Bagian Humas Setda Kabupaten


digilib.uns.ac.id

Sukoharjo; Kasubbag Pemberitaan, Media Massa dan Santel; Kasubbag PPI (Pengumpulan Dan Pengolahan Informasi) dan Kasubbag Protokol, Wartawan, dan Pegawai di Bagian Humas. (2) Dokumen Dokumen dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah notulen rapat,agenda dan sebagainya

5. Teknik pengambilan Informan Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, maka teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara selektif dengan menggunakan pertimbangan secara teoritis, keinginan dari diri peneliti, karakteristik empiris, serta kebutuhan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penarikan sampel yang lebih tepat adalah purposive sampling atau sampel bertujuan, dimana peneliti cenderung menggunakan atau memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya, dalam hal ini adalah Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Sukoharjo; Kasubbag Pemberitaan, Media Massa dan Santel; Kasubbag PPPI dan Kasubbag Protokol, Wartawan, dan Pegawai di Bagian Humas, untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui permasalahannya secara lengkap tanpa didasarkan pada strata maupun random, tetapi lebih ditekankan pada tujuan tertentu. 6. Teknik Analisis Data Karena sebagian besar data yang terkumpul merupakan data kualitatif, maka penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan yang dilakukan di lapangan pada waktu pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data kualitatif yang dianggap relevan adalah dengan menggunakan model analisis interaktif (Interaktif Model Of Analysis), yakni model commit to user analisis yang memerlukan tiga komponen berupa induksi data, sajian data,


digilib.uns.ac.id

serta penarikan kesimpulan / verifikasi dengan menggunakan proses siklus antar tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan ssaatu dengan yang lainnya secara sistematis (HB Sutopo :2002 : 48). Untuk lebih jelasnya maka perlu diuraikan/gambarkan ketiga komponen kegiatan tersebut, dengan skema sebagai berikut : Interaktif Model of Analysis

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penyajian Data

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Gambar 2. teknik analisis data Sumber : HB. Sutopo : 2002 : 96

Model analisis ini merupakan proses siklus interaktif. Peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu dari reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, sampai pada penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitiannya. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu diharapkan membuat komponen-komponen tersebut akan dapat benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya dapat disajikan secara diskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh,dan penjelasan dari skema atau gambar tersebut adalah : commit to user


digilib.uns.ac.id

a). Pengumpulan Data Yaitu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hak-hak yang tidak penting yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai ditulis. b). Reduksi Data Yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi, akan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. c). Penyajian Data Setelah data terkumpul dan disaring, maka data-data yang mendukung penelitian disajikan. Penyajian data sangat penting dalam penelitian karena tahap inilah dimana suatu penelitian dapat diketahui dan dipelajari, selanjutnya juga untuk penarikan kesimpulan dan virifikasi. d). Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturanperaturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin akan menjadi suatu kesimpulan.

Aktivitas penelitian yang dilakukan merupakan suatu proses siklus diantara komponen-komponen tersebut, sehingga data yang didapat benarbenar mewakili dan sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti.

commit to user


digilib.uns.ac.id

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI Untuk memberikan gambaran

yang jelas

dan mempermudah

pemahaman yang jelas mengenai seluruh isi penulisan hokum ini maka penulis dapat menguraikan sistematika skripsi sebagai berikut BAB I

PENDAHULUAN Didalam bab ini penulis memaparkan tentang a. Latar Belakang Masalah b. Rumusan Masalah c. Tujuan Penelitian d. Manfaat Penelitian e. Metode Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 1. Kerangka Teori a. Tinjauan Umum Pengertian Implementasi Kebijakan b. Tinjauan Umum Peraturan Bupati No 38 Tahun 20008 Tentang Fungsi Humas c. Tinjauan Umum Mengenai Humas (Hubungan Masyarakat) d. Tinjauan Umum Mengenai Fungsi Humas e. Tinjauan Umum Mengenai Pengelolaan dan Pemberdayaan Pemberitaan 2. Kerangka Pemikiran Berisi alur pemikiran yang hendak ditempuh penulis

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh penulis di lapangan beserta pembahasannya mengenai fungsi bagian Humas Sekretariat daerah kabupaten sukoharjo dalam pengelolaan dan pemberdayaan pemberitaan. commit to user


BAB IV

digilib.uns.ac.id

PENUTUP Pada bab ini berisi penutup dari keseluruhan penulisan skripsi dan penulis

berusaha

mengambil

Kesimpulan

dari

jawaban

permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjaan Umum Pengertian Implementasi Dalam kamus besar bahasa indonesia pelaksanaan dapat di sama artikan dengan istilah implementasi. Implementasi itu sendiri memeiliki banyak definisi, diantaranya definisi implementasi menurut pariatra westra, dalam ensiklopedi administrasi Yaitu : Implementasi adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan

melaksanakan,

dimana

tempat

pelaksanaannya,kapan

waktu

berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan (pariatra westra, 1989 : 210). Sedangkan Menurut Meter dan Horn dalam wibawa Implementasi Adalah: Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan (wibawa, 1994 : 15). Menurut Van Meter dan Van Horn dalam winarno ada beberapa variabel dalam proses implementasi kebijakan, yaitu : a) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; b) umber-sumber kebijakan; c) komunikasi antara organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; d) karakteristik badan-badan pelaksana; e) kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik; f)

kecenderungan pelaksana (implementors);dan

g) kinerja (Winarno 2007,50-51). Ripley dan Franklin berpendapat bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan, yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang commit to user nyata (Ripley dan Franklin 1982:4).


digilib.uns.ac.id

Melihat definisi dan pertanyaan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai

implementasi,

yaitu

usaha-usaha

yang

dilakukan

untuk

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Ripley dan Franklin 1982 : 4) Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah, implementasi mencakup tindakantindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat. Ripley dan Franklin lebih lanjut menjelaskan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam implementasi, yaitu : (1) Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumbersumber yang dibutuhkan agar implementasi dapat berjalan lancar, sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahanbahan mentah, dan uang; (2) Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-rahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program; (3) Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja; dan (4) Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target (Ripley dan Franklin, 1982 : 4)

Perlu diperhatikan juga ikatan-ikatan badan-badan pelaksana dalam sistem penyampaian kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi mengimplementasikan kebijakan : commit to user i. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;

dalam


digilib.uns.ac.id

ii. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana; iii. Sumber-sumber politik suatu organisasi; iv. Vitalitas suatu organisasi; v. Tingkat

komunikasi-komunikasi

“terbuka”,

yang

didefinisikan

sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu duluar organisasi;dan vi. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”. (Van Meter dan Van Horn 1990:27) Berbicara tentang implementasi kebijakan, perlu pula dipahami siapakah aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi, dan cara-cara atau teknik apa saja yang digunakan agar implementasi kebijakan dapat berjalan. Dalam penelitian ini beberapa aktor yang terlibat dalam implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008 adalah Pemerintah bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, wartawan, organisasi pers dan penyiaran, serta masyarakat. Sehingga dalam pembahasan nantinya akan membahas permasalahan Implementasi implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008 Oleh Bagian Humas Sekreatariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dari sisi program, anggaran dan prosedur yang ada di bagian tersebut.

2. Tinjauan Umum Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008 Penjabaran Tugas Pokok dan

Fungsi Humas dalam Sekretariat

Daerah Kabupaten Sukoharjo . Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008 diundangkan pada Desember 2008. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ada beberapa undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan commit Penjabaran to user

Fungsi


digilib.uns.ac.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008 lahir sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, agar pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Staf Ahli Bupati Sukoharjo lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Staf Ahli Bupati Sukoharjo; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008 ini mengatur dan menjelaskan tentang : a. Ketentuan Umum; b. Susunan Organisasi; c. Tugas Pokok dan Fungsi; d. Kelompok Jabatan Fungsional; e. Ketentuan Penutup; f. Peran Serta Masyarakat; g. Ketentuan Pidana;dan h. Ketentuan Peralihan. commit to user


digilib.uns.ac.id

3. Tinjauan Umum Mengenai Humas a. Pengertian Humas secara umum Hubungan masyarakat, atau sering disingkat humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu/ organisasi. Humas atau juga biasa disebut Public Relations dapat juga didefinisikan sebagai

seni

dan

ilmu

pengetahuan

sosial

untuk

menganalisis

kecenderungan, memprediksi konsekuensi-konsekuensinya, menasehati para pemimpin organisasi, dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani, baik kepentingan organisasi maupun kepentingan publik atau umum. Humas

adalah

kegiatan

komunikasi

dalam

organisasi

yang

berlangsung dua arah dan timbal balik. Posisi Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran humas adalah publik internal dan eksternal, dimana secara operasional humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi diantara keduanya. Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk memberikan infomasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Seorang humas selanjutnya

diharapkan

untuk

membuat

program-program

dalam

mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara pengertian antara organisasi dan masyarakatnya. Humas di Indonesia dikenal pada tahun 1950-an dimana humas bertugas untuk menjelaskan peran dan fungsi-fungsi setiap kementrian, jawatan, lembaga, badan, dan lain sebagainya. Humas pada hakikatnya adalah aktivitas, maka sebenarnya tujuan humas dapat dianalogikan commit to user dengan tujuan komunikasi, yakni adanya penguatan dan perubahan


digilib.uns.ac.id

kognisi, afeksi dan perilaku komunikannya. Bila kita bawa ke dalam tujuan humas, maka tujuan humas adalah terjaga dan terbentuknya kognisi, afeksi, dan perilaku positif publik / masyarakat terhadap organisasi / lembaga. Karena adanya kecenderungan hubungan organisasi / lembaga dengan publik sebagai simbiose mutualistik. Maka tujuan humas adalah sebagai berikut : 1) Terpelihara dan terbentuknya saling pengertian (Aspek Kognisi); Tujuan humas pada akhirnya adalah membuat publik / masyarakat dan organisasi / lembaga saling mengenal. Dengan demikian, aktivitas

kehumasan

haruslah

menunjukkan

adanya

usaha

komunikasi untuk mencapai saling kenal dan mengerti. 2) Menjaga dan membentuk saling percaya (Aspek Afeksi); Bila tujuan pertama mengarah pada penguatan dan perubahan pengetahuan (kognisi), maka tujuan yang kedua adalah lebih pada tujuan emosi, yakni pada sikap (afeksi) saling percaya. Untuk mencapai tujuan saling percaya prinsip-prinsip komunikasi persuasif dapat diterapkan. 3) Memelihara dan menciptakan kerja sama (Aspek Psikomotoris). Tujuan ketiga adalah dengan komunikasi diharapkan akan terbentuknya bantuan dan kerja sama nyata. Artinya, bantuan dan kerjasama ini sudah dalam bentuk perilaku atau termanifestasikan dalam bentuk tindakan tertentu. Mengacu pada tiga tujuan diatas, dapat dirumuskan bahwa setelah pengetahuan / pikiran dibuka, emosi / kepercayaaan disentuh maka selanjutnya perilaku positif dapat diraih. Pada akhirnya, semua itu kembali pada tujuan yang lebih besar, yakni terbentuknya citra / image yang bermanfaat terhadap organisasi lembaga di mana humas berada.

b. Pengertian Humas Pemerintahan Pemerintahan pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian humas di commit to user untuk mempublikasikan atau institusi pemerintahan dibentuk


digilib.uns.ac.id

mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. Memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, serta hasil-hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan

perundang-undangan

dan

segala

sesuatunya

yang

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain keluar, humas pemerintahan dan politik juga harus memungkinkan untuk memberi masukan dan saran bagi para pejabat tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan, ataupun yang sedang diusulkan. Seiring dengan tuntutan transparansi dari masyarakat luas sebagai public

pemerintahan,

manfaat

humas

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan secara umum telah diterima sejak lama. Humas dalam pemerintahan dan politik tidak dapat dilepaskan dari opini publik. Pemerintahan Indonesia sendiri sejak tahun 1970-an memutuskan untuk membentuk Bagian Penerangan Masyarakat, yang merupakan cikal bakal bagian humas yang sejak tahun 1983 semua kantor Pemerintah Daerah Tingkat II dilengkapi dengan bagian humas. Pada tahun 1971 Indonesia membentuk BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat) yang bertugas untuk membantu Menteri Penerangan (sekarang MENKOMINFO atau Menteri Komunikasi Dan Informatika) dalam menetapkan kebijakan pembinaan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan pemerintah; mengadakan koordinasi; integrasi; sinkronisasi; dan kerja sama antar – humas lembaga Negara; merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tugas pemerintah memang sangat berat, sebab masyarakat yang dihadapai terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang sangat kompleks pula. Hal ini memang tidak lepas dari “karakteristik” yang melekat dalam setiap program pemerintah, yaitu : commit to user


digilib.uns.ac.id

a. Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas, dengan berbagai latar belakang, karakter, ekonomi, pendidikan yang beragam; b. Seringkali hasilnya abstrak, yang sulit dilihat dalam waktu dekat, bahkan dalam jangka panjang sekalipun, karena sifatnya yang integral dan berkesinambungan. Program-program pemerintah seringkali tidak dapat menghindari perlunya “pengorbanan” sosial / masyarakat. Disinilah perlunya pendekatan khusus untuk melibatkan partisipasi dan emansipasi masyarakat; c. Program pemerintah selalu mendapat pengawasan dari berbagai kalangan, terutama pers, LSM dan sebagainya. Mereka sangat berperan dalam proses penyadaran masyarakat mengenai permsalahan mereka sebagai warga masyarakat.

Karakteristik itulah yang dapat dijadikan latar belakang mengapa humas pemerintahan perlu diterapkan dan dikembangluaskan secara professional. Namun, tugas yang berat tersebut ternyata masih ditambah dengan hambatan-hambatan penerapan humas yang ideal di pemerintahan, undang-undang dan peraturan organisasi seringkali menghambat fungsi humas. Dengan

demikian

ada

dua

hal

yang

melatar

belakangi

perkembangan humas pemerintah. Pertama adalah pentingnya humas bagi pemerintahan, kedua adalah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh

humas

diarahkan

pemerintahan.

untuk

hubungan

Kebanyakan dengan

humas

media,

pemerintahan

masalah

umum,

dokumentasi, dan publikasi. Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang biasanya ditangani oleh humas antara lain adalah konfrensi pers, membuat menerbitkan

press

release,

media

intern,

press

clipping,

mengorganisir

pameran-pameran, pertemuan

dengan

masyarakat, penerangan melalui berbagai media komunikasi bagi commit tosemua user kegiatan instansi, mengorganisir masyarakat, mendokumentasi


digilib.uns.ac.id

kunjungan-kunjungan para pejabat, menerima keluhan masyarakat / publik. 4. Tinjauan Umum Fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) Berbicara fungsi berarti berbicara masalah kegunaan humas dalam mencapai tujuan organisasi / lembaga. Dalam buku Public Relations : Teori dan Praktek (Djanaid 1993: 50-51) disebutkan dua fungsi Humas / Public Relations, yaitu : a. Fungsi Konstruktif : Humas merupakan garda terdepan yang dibelakangnya terdiri dari rombongan tujuan-tujuan organisasi / lembaga. Peranan humas dalam hal ini mempersiapkan mental publik / masyarakat untuk menerima kebijakan organisasi / lembaga, humas menyiapkan mental organisasi untuk memahami kepentingan masyarakat, humas mengevaluasi perilaku masyarakat maupun organisasi untuk direkomendasikan kepada pengambil kebijakan, humas menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian, saling percaya dan saling membantu terhadap

tujuan-tujuan

organisasinya.

Fungsi

konstruktif

ini

mendorong humas membuat aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang terencana, berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif, termasuk di sini humas bertindak secara preventif (pencegah).

b. Fungsi Korektif : Fungsi yang kedua ini memang menjadi berat, artinya apabila sebuah organisasi masyarakat,

terjadi maka

masalah-masalah humas

harus

(krisis)

dengan

publik

/

berperan

dalam

mengatasi

terselesaikannya masalah tersebut. Sama halnya dengan penyakit, ketika seseorang sudah dalam keadaan sakit, maka upaya selanjutnya adalah mengobati menuju kesembuhan, dan terkadang gagal, maka lebih baik mencegah daripada mengobati. Tetapi di Indonesia humas seringkali dipanggil pada saat terjadi krisis, commit to user sementara di dalam keadaan yang aman-aman saja humas disebut


digilib.uns.ac.id

“nganggur” / disfungsi. Tetapi apabila dalam penanganan krisis humas seringkali disalahkan apabila dalam penanganannya menunjukkan tandatanda kegagalan. Dalam (Djanaid 1993 : 61-62) Dapat dijelaskan 4 (empat) peranan humas, yaitu : 1) Expert Preciber Communication Petugas Humas dianggap orang yang ahli. Dia menasehati pimpinan organisasi. Hubungan mereka diibaratkan seperti dokter dan pasien. 2) Problem Solving Process Facilitator Yakni peranan sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah. Pada peranan ini petugas humas melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap manajemen (krisis). 3) Communication Facilitator : Peranan petugas humas sebagai fasilitator komunikasi antara organisasi dengan publik / masyarakat baik internal maupun eksternal,

sebagai

media

atau

penengah

bila

terjadi

miscommunication. 4) Technician Communication : Petugas humas dianggap sebagai pelaksana teknis komunikasi. Dia menyediakan layanan di bidang teknis, sementara kebijakan dan keputusan teknik komunikasi mana yang digunakan merupakan keputusan dari manajemen dan petugas humas yang melaksanakannya.

Ada tiga tugas humas dalam organisasi yang berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi humas. Ketiga tugas tersebut adalah sebagai berikut : (a). Mengintepretasikan, menganalisis dan mengevaluasi kecenderungan perilaku

masyarakat.

Kecenderungan

perilaku

masyarakat

diklasifikasikan menjadi 4 (empat) situasi / kecenderungan publik commit to user


digilib.uns.ac.id

yang dihadapi humas, yakni tidak tahu, apatis, prasangaka dan memusuhi. Sehingga tugas humas adalah merubah masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, yang apatis menjadi peduli, yang berprasangka menjadi menerima, dan yang memusuhi menjadi simpati. (b). Mempertemukan kepentingan organisasi / lembaga dengan kepentingan publik / masyarakat. Kepentingan organisasi / lembaga dapat jadi jauh berbeda dengan kepentingan publik dan sebaliknya, namun dapat juga kepentingan ini sedikit berbeda bahkan dapat juga kepentingannya sama. Di dalam kondisi yang bagaimanapun tugas humas adalah mempertemukan kepentingan ini menjadi saling dimengerti,

dipahami,

kepentingannya

berbeda

dihormati, humas

dan

dilaksanakan.

dapat

bertugas

Bila untuk

menghubungkannya. (c). Mengevaluasi program-program organisasi / lembaga, khususnya yang berkaitan dengan publik / masyarakat. Tugas mengevaluasi program manajemen ini mensyaratkan kedudukan dan wewenanang humas yang tinggi dan luas. Karena tugas ini dapat berarti humas memiliki wewenang untuk memberi nasihat apakah suatu program sebaiknya diteruskan ataukah ditunda ataukah dihentikan (Djanaid 1993 : 71-72) .

5. Tinjauan

Umum

Pengertian

Pengelolaan

Dan

Pemberdayaan

Pemberitaan a. Pengelolaan Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan–perbedaa hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda- beda. commit to user


digilib.uns.ac.id

Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari

pada prinsipnya definisi-definisi

tersebut

mengandung

pengertian dan tujuan yang sama. Beberapa ahli meberikan definisi tersendiri tentang pengelolaan yakni menurut Wardoyo adalah

suatu

memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan

rangkai

kegiatan

yang

berintikan

perencanaan

,pengorganisasian pengegrakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.Menurut Harsoyo pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan

adalah

suatu

rangkaian

kegiatan

perencanaan,pengorganisasian,penggerakan

dan

yang

berintikan

pengawasan

yang

bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. (http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155pengertian-pengelolaan/#ixzz1PQ2mw9E8)

b. Pemberdayaan Pengertian

pemberdayaan

adalah

setiap

p r o s e s y a n g memberikan otonomi yang lebih besar kepada pekerja melalui saling menukar informasi yang relevan dan ketentuan tentang pengawasan atas faktor -faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Pemberdayaan merupakan kontinum antara keadaan

pekerja

yang

tidak

mempunyai

kekuatan untuk

mempertimbangkan bagaimana mengerjakan pekerja, sampai dengan keadaan dimana pekerja memiliki kontrol sepenuhnya atas apa yang commit to mengerjakannnya. user mereka kerjakan dan bagaimana Dengan demikian,


digilib.uns.ac.id

maka pemberdayaan adalah suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan

masalahnya

sendiri, dengan cara memberikan

kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Memberdayakan

memindahkannya melakukan lain

orang

dari p o s i s i apa

yang

y a n g memberikan

dapat

dilakukan

yang disuruh,

dengan

cara

biasanya

hanya

menjadi

posisi

kesempatan

untuk

lebih

hanya

sekedar

bertanggung jawab. Pemberdayaan

dapat

d i a w a l i dengan

memberikan dorongan kepada orang agar mau memainkan peran lebihaktif dalam pekerjaannya, sampai pada melibatkan mereka dalam mengambil keputusan atautanggung jawab untuk menyelesikan pekerjaan tersebut (http://www.scribd.com/doc/17155463/PEMBERDAYAAN).

c. Pemberitaan Pemberitaan berasal dari kata berita ,adapun definisi berita menurut jurnal internasional adalah sebagai berikut : This paper examines new para-journalism forms such as micro-blogging as "awareness systems" that provide journalists with more complex ways of understanding and reporting on the subtleties of public communication. Traditional journalism defines fact as information and quotes from official sources, which have been identified as forming the vast majority of news and information content. This model of news is in flux, however, as new social media technologies such as Twitter facilitate the instant, online dissemination of short fragments of information from a variety of official and unofficial sources. This paper draws from computer science literature to suggest that these broad, asynchronous, lightweight and always-on systems are enabling citizens to maintain a mental model of news and events around them, giving rise to awareness systems that the commitjournalism. to user paper describes as ambient The emergence of ambient


digilib.uns.ac.id

journalism brought about by the use of these new digital delivery systems and evolving communications protocols raises significant research questions for journalism scholars and professionals. This research offers an initial exploration of the impact of awareness systems on journalism norms and practices. It suggests that one of the future directions for journalism may be to develop approaches and systems that help the public negotiate and regulate the flow of awareness information, facilitating the collection and transmission of news. Yang artinya adalah Makalah ini mengkaji ayat-jurnalisme baru bentuk seperti mikro-blogging sebagai "sistem kesadaran" yang memberikan wartawan dengan cara yang lebih kompleks pemahaman dan melaporkan seluk-beluk komunikasi publik. Jurnalisme tradisional mendefinisikan fakta sebagai informasi dan kutipan dari sumber-sumber resmi, yang telah diidentifikasi sebagai pembentuk sebagian besar berita dan konten informasi. Model berita dalam fluks, bagaimanapun, sebagai teknologi baru media sosial seperti Twitter memfasilitasi penyebaran, instan online fragmen singkat informasi dari berbagai sumber resmi dan tidak resmi. Makalah ini menarik dari literatur ilmu komputer untuk menyarankan bahwa, luas sistem asynchronous, ringan dan selalu-on yang memungkinkan warga negara untuk mempertahankan model mental berita dan peristiwa di sekitar mereka, sehingga menimbulkan sistem kesadaran bahwa kertas menggambarkan sebagai jurnalisme ambien. Munculnya jurnalisme lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan sistem pengiriman baru digital dan protokol komunikasi berkembang menimbulkan pertanyaan penelitian yang signifikan bagi para akademisi dan profesional jurnalisme. Penelitian ini menawarkan eksplorasi awal dari dampak sistem kesadaran norma dan praktek jurnalisme. Ini menunjukkan bahwa salah satu arah masa depan jurnalisme mungkin untuk mengembangkan pendekatan dan sistem yang membantu masyarakat berunding dan mengatur arus informasi kesadaran, commit to user berita. memfasilitasi pengumpulan dan transmisi


digilib.uns.ac.id

Pemberitaan

dalam

kamus

besar

bahasa

Indonesia

berarti

proses,cara,mengolah mulai dari mendapat sampai menyampaikan sebuah berita.

B. Kerangka Dasar Pemikiran Adapun Kerangka Pikir yang penulis sampaikan sebagai berikut : PP no. 41 Tahun 2007 Perda Kabupaten Sukoharjo No. 2 Tahun 2008 Implementasi Kebijakan Perbup No. 35 Tahun 2008

Program dan Kegiatan

Sarana dan Prasarana

Sumber Daya Manusia

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan Kerangka Pemikiran: Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Di Kabupaten Sukoharjo untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah commit to user Kabupaten Sukoharjo, agar pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah


digilib.uns.ac.id

Kabupaten Sukoharjo dan Staf Ahli Bupati Sukoharjo lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Staf Ahli Bupati Sukoharjo yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008. Bagian Humas yang merupakan bagian baru dari Sekretariat Daerah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008, memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang sangat kompleks diantara bagian yang lain, maka penulis memandang perlu diadakan penelitian Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008 di Bagian Humas Setda Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan pada teori implementasi ada tiga variabel yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2008 di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, adapun tiga variabel itu adalah Program dan Kegiatan Bagian Humas; Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia Di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi 1. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo a. Visi dan Misi Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo 2010 - 2015 adalah "Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang sejahtera,maju,

dan

bermartabat

didukung

pemerintahan

yang

profesional." Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan upaya-upaya yang dilaksanakan dalam bentuk misi, yang dimaksudkan sebagai landasan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, sehingga dapat mengintegrasikan usaha dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah ke dalam suatu kegiatan yang menyeluruh dan terpadu. Adapun MISI Kabupaten Sukoharjo, adalah : 1) Membangun managemen pemerintahan yang profesional yang bersih dan demokratis yang berbasis pada pelayanan masyarakat; 2) Meningkatkan

kualitas

pendidikan,kesehatan,kesejahteraan

masyarakat,dan pembangunan infrastruktur yang terukur,terarah dan berkeadilan; 3) Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dan industri serta pengelolaan potensi daerah dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup; 4) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat ; 5) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman,tenteram dan dinamis; commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo Struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Sukoharjo berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 terdiri dari 1 sekretaris daerah dan dibantu 3 asisten, 7 badan, 12 dinas, 6 Kantor, dan 10 bagian. Sekretaris Daerah dibantu 3 asisten, yaitu : 1) Asisten Pemerintahan; 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 3) Asisten Administrasi Umum.

7 (Tujuh) Badan terdiri dari : 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 3) Badan Lingkungan Hidup; 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5) Badan Ketahanan Pangan; 6) Badan Kepegawaian Daerah; 7) Inspektorat;

12 (Duabelas) Dinas terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan; 2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan; 3) Dinas Kesehatan; 4) Dinas Sosial; 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6) Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi; 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 8) Dinas Pekerjaan Umum; 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 10) Dinas Pertanian; 11) Dinas Koperasicommit dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; to user


digilib.uns.ac.id

12) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 6 (enam) Kantor terdiri dari : 1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 3) Kantor Penanaman Modal; 4) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 5) Satuan Polisi Pamong Praja; 6) Rumah Sakit Umum Daerah.

10 (sepuluh) Bagian terdiri dari : 1) Bagian Pemerintahan; 2) Bagian Pemerintahan Desa; 3) Bagian Hukum; 4) Bagian Administrasi Pembangunan; 5) Bagian Perekonomian; 6) Bagian Bina Sosial; 7) Bagian Humas; 8) Bagian Organisasi; 9) Bagian PDE; 10) Bagian Umum.

Kabupaten Sukoharjo beribukota di Kota Sukoharjo, berjarak kurang lebih 12 Km dari Kota Solo. Kabupaten Sukoharjo terbagi dalam 12 Kecamatan, yaitu : 1) Kecamatan Kartasura

(10 Desa, 2 Kelurahan);

2) Kecamatan Gatak

(14 Desa)

3) Kecamatan Baki

(14 Desa)

4) Kecamatan Grogol

(14 Desa)

5) Kecamatan Sukoharjo

(14 Kelurahan)

6) Kecamatan Tawangsari (12 Desa) commit to user 7) Kecamatan Weru (13 Desa)


digilib.uns.ac.id

8) Kecamatan Bulu

(12 Desa)

9) Kecamatan Nguter

(16 Desa)

10) Kecamatan Mojolaban

(15 Desa)

11) Kecamatan Polokarto

(17 Desa)

12) Kecamatan Bendosari

(13 Desa, 1 Kelurahan)

Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 150 Desa dan 17 Kelurahan, 2.026 Dukuh, 1.438 Rukun Warga, dan 4.428 Rukun Tetangga. B. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo 1. Sejarah dan Perkembangan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pada tahun 1999, Pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini berdampak pada adanya perubahan-perubahan pada daerah tingkat I dan tingkat II tentang kebijakan masing-masing daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Salah satunya dengan dibentuknya Kantor Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 9 Juni 2001, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo. Tetapi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Kantor Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dihilangkan dan dibentuk Bagian Hubungan Masyarakat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, to user yang mengakomodasi fungsicommit kehumasan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.


digilib.uns.ac.id

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya disebut Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo berlokasi di Gedung D Komplek Bagian Kabupaten Sukoharjo, Jalan Jenderal Sudirman nomor 199, Sukoharjo. 2. Kedudukan, Tugas Pokok, Visi, Misi, Fungsi dan Motto Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dan Staf Ahli Bupati Sukoharjo dapat diketahui Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan di bidang pengumpulan, pengolahan dan pemberdayaan informasi, pemberitaan, media massa, sandi dan telekomunikasi, dan protokol. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dan administratif di bidang pengumpulan pengolahan dan pemberdayaan informasi, pemberitaan, media massa, sandi dan telekomunikasi dan protokol; b. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pengumpulan pengolahan dan pemberdayaan informasi, pemberitaan, media massa, sandi dan telekomunikasi dan protokol; c.

pembinaan

penyelenggaraan

kegiatan

di

bidang

pengumpulan

pengolahan dan pemberdayaan informasi, pemberitaan media massa sandi

commit to user

dan telekomunikasi, dan protokol;


d.

digilib.uns.ac.id

pemantauan,

evaluasi,

dan

pengendalian

kegiatan

di

bidang

pengumpulan pengolahan dan pemberdayaan informasi, pemberitaan, media massa, sandi dan telekomunikasi dan protokol.

Selain itu untuk memperjelas tujuan dan arah dari setiap kegiatan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo maka dibuatlah Visi dan Misi dari organisasi tersebut. Adapun Visi dari Bagian Humas Sekretariat Daerah

Kabupaten

Sukoharjo

adalah

:

“Terwujudnya

Masyarakat

Kabupaten Sukoharjo Yang Informatif, Komunikatif Dan Inovatif” Sedangkan Misi yang diemban oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah : 1) Pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media informasi; 2) Penciptaan hubungan harmonis antara pemerintah, masyarakat dan media massa; 3) Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan forum-forum dialogis dengan segenap komponen masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan Misi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah : (a). Semakin tersebarnya informasi pembangunan dari pemerintah yang diserap dan dimengerti oleh masyarakat; (b). Memantapkan keterpaduan antara pemerintah, masyarakat dan media massa dalam rangka pemerataan informasi pembangunan; (c). Memantapkan jalinan hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat melalui komunikasi dialogis. Sedangkan sasaran dari pelaksanaan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah : (1). Tersedia dan tersebarnya informasi dan dokumentasi melalui berbagai media; (2). Terwujudnya transparansi komunikasi antara pemerintah, masyarakat dan media massa;

commit to user


digilib.uns.ac.id

(3). Terwujudnya komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

3. Struktur Organisasi a. Susunan Organisasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Susunan organisasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari : 1) Kepala Bagian Humas; 2) Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan & Pemberdayaan Informasi; 3) Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa dan Sandi Telekomunikasi (Santel); 4) Sub Bagian Protokol; 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah bagan susunan organisasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

KEPALA BAGIAN HUMAS

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bag Pengumpulan, Pengolahan & Pemberdayaan Informasi

Sub Bag Pemberitaan, Media Massa Dan Santel

Sub Bag Protokol

Gambar 3.1 Bagan Organisasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Sumber : Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2008 commit to user


digilib.uns.ac.id

b. Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional 1. Kepala Bagian a)

menyusun perumusan kebijakan di bidang pengumpulan pengolahan dan pemberdayaan informasi, pemberitaan, media massa, sandi dan telekomunikasi dan protokol;

b)

menyusun

program

kegiatan

Bagian

Hubungan

Masyarakat

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c)menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d)

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

e)

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f)

menyusun

perumusan

kebijakan

di

bidang

pengumpulan,

pengolahan dan pemberdayaan informasi, pemberitaan, media massa, sandi dan telekomunikasi dan protokol; g)

menjadi juru bicara pemerintah daerah dan sebagai penghubung masyarakat dalam hal penyampaian dan penyaringan informasi, pemberitaan, publikasi, dokumentasi dan protokoler;

h)

membina pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengumpulan, pengolahan dan pemberdayaan informasi, pemberitaan, media massa, sandi dan telekomunikasi dan protokol;

i)

menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang pengumpulan, pengolahan dan pemberdayaan informasi, pemberitaan, media massa, sandi dan telekomunikasi dan protokol;

j)

mengevaluasi pengumpulan,

pelaksanaan

kegiatan

pengolahan

dan

operasional pemberdayaan

di

bidang

informasi,

pemberitaan media massa, sandi dan telekomunikasi dan protokol;

commit to user


k)

digilib.uns.ac.id

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

l)

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

m) menyampaikan

saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; n)

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2. Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan & Pemberdayaan Informasi

Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

perencanaan,

pengendalian

kegiatan,

mengoordinasikan,

monitoring,

evaluasi

pembinaan, dan

pelaporan

pelaksanaan program kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pemberdayaan informasi. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi mempunyai tugas : a) menyusun

program

kegiatan

Sub

Bagian

Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi

Pengumpulan,

sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku; b) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan

guna kelancaran pelaksanaan

tugas; d) melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian di lingkungan

commitdan to user Sekretariat Daerah instansi terkait untuk mendapatkan


digilib.uns.ac.id

masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; f) menyiapkan bahan untuk mengkaji materi dan cara pengumpulan informasi; g) menyiapkan

bahan

untuk

mengkaji

metode

dan

tujuan

pengolahan dan pemberdayaan informasi; h) menyiapkan

bahan

untuk

mengkaji

kebutuhan

informasi

masyarakat i) melaksanakan penyuluhan dan penyaluran informasi kepada masyarakat luas; j) menyiapkan bahan untuk menyampaikan informasi melalui siaran keliling dan partisipasi/penyelenggaraan pameran; k) menyiapkan bahan untuk mengembangkan forum-forum dialogis dengan segenap komponen masyarakat; l) menyiapkan

bahan

untuk

penyelenggaraan

pertemuan

kehumasan; m) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; n) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; o) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi

Sub

Bagian

Pemberitaan Media Massa, Sandi dan

Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang user mempunyai tugas commit pokok to melaksanakan sebagian tugas Kepala


digilib.uns.ac.id

Bagian Hubungan Masyarakat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

perencanaan,

mengoordinasikan,

pembinaan,

pengendalian kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemberitaan, media massa, sandi dan telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sub Bagian Pemberitaan Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas : a) menyusun program kegiatan Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi. sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; b) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna

kelancaran pelaksanaan

tugas; d) melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan instansi terkait

untuk mendapatkan

masukan informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e) menyiapkan penerangan

bahan dan

penyusunan

pemberitaan,

petunjuk media

teknis

massa,

bidang

sandi

dan

telekomunikasi; f) menyiapkan bahan untuk penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah melalui penyiaran radio dan televisi; g) menyiapkan bahan untuk memberikan pelayanan pemberitaan tentang kebijakan pemerintah daerah serta membina hubungan kerja dengan kalangan pers; h) menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan media informasi; i) menyiapkan bahan untuk perencanaan release berita; j) menyiapkan bahan untuk menjalin hubungan kerja dengan

commit to user

kelompok yaitu : media, komunitas, lembaga, lembaga swadaya


digilib.uns.ac.id

masyarakat dan lembaga kemayarakatan serta kelompok tertentu lainnya; k) menyiapkan bahan untuk menyampaikan informasi melalui konferensi pers dan pertunjukan rakyat; l) mencatat segala kegiatan persandian dan telekomunikasi; m) melaksanakan kegiatan dan usaha untuk mengamankan informasi, personil, dan materiil sandi dan telekomunikasi; n) pemeliharaan/penyimpanan, pengamanan dokumen dan alat-alat sandi; o) mengatur dan melaksanakan sirkulasi dan distribusi buletin atau media penerbitan lainnya kepada karyawan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas, badan, Bagian, kecamatan, kelurahan dan desa; p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; q) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; r) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; s) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Sub Bagian Protokol

Sub Bagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

perencanaan,

pengendalian

kegiatan,

mengoordinasikan,

monitoring,

evaluasi

pembinaan, dan

pelaporan

pelaksanaan program kegiatan protokoler Bupati. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sub Bagian commit to user Protokol mempunyai tugas :


digilib.uns.ac.id

a) menyusun program kegiatan Sub Bagian Protokol

sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna kelancaran pelaksanaan tugas; d) melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian di lingkungan sekretariat daerah dan instansi terkait untuk mendapatkan masukan informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e) menyiapkan bahan untuk penyusunan jadwal upacara hari besar dan mengoordinasikan apel bersama untuk disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah; f) menyiapkan

bahan

untuk

mengoordinasikan

kegiatan

keprotokoleran pimpinan daerah dalam kegiatan seremonial baik acara resmi maupun tidak resmi; g) menyiapkan bahan untuk tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan tamu luar negeri yang berkunjung ke Kabupaten Sukoharjo; h) menyiapkan bahan untuk memberikan informasi kepada para Camat/Lurah/Kepala Desa terhadap rencana kegiatan kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati di wilayah kecamatan/kelurahan/desa serta menginformasikan acara dan jadwal kegiatan; i) menyiapkan sarana prasarana yang berhubungan dengan upacara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat; j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; k) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

commit to user


digilib.uns.ac.id

l) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sebagai

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; m) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sebagian tugas Bagian Humas Sekreatriat Daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan keahliannya dan beban kerja. Sampai saat ini Jabatan fungsional yang ada di Bagian Humas Sekreatriat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah Pranata Humas, tugas pokok dari Pranata Humas, adalah : a) Mengadakan peliputan kegiatan – kegiatan pemerintah; b) Membuat press release; c) Mengadakan pameran foto pembangunan; dan d) Penyuluhyan kepada masyarakat.

4. Kepegawaian Jumlah pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah 29 orang, dimana terbagi 3 Sub Bagian. Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi terdapat 9 orang pegawai, sedangkan Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa dan Sandi Telekomunikasi memiliki 11 orang pegawai sedangkan Sub Bagian Protokol terdapat 8 orang pegawai. Selanjutnya akan disajikan tabel jumlah pegawai berdasar satuan kerja, tingkat pendidikan dan dilanjutkan dengan tabel jumlah pegawai menurut pangkat dan golongan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Sukoharjo Menurut Satuan Kerja Tahun 2010

No.

Satuan Kerja

Jumlah

Prosentase

1.

Kepala Bagian

1

3,45

2.

Kepala Sub Bagian

3

10,34

3.

Staf PPPI

8

27,59

4.

Staf PMM dan Santel

10

34,48

5.

Staf Protokol

7

24,14

29

100

JUMLAH

Sumber : LAKIP 2010 Bagian Humas Setda Kabupaten Sukoharjo

Tabel 3.3

Jumlah Pegawai Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009

No.

Tingkat Pendidikan

1.

Pasca Sarjana

3

10,34

2.

Sarjana

12

41,38

3.

Ahli Madya

5

17,24

4.

SLTA / Sederajat

9

31,03

29

100

JUMLAH

Jumlah

Prosentase

Sumber : LAKIP 2010 Bagian Humas Setda Kabupaten Sukoharjo commit to user


digilib.uns.ac.id

Menurut tabel diatas terdapat 4 tingkatan pendidikan pegawai yang bekerja di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Pendidikan tertinggi adalah pasca sarjana sedangkan pendidikan terendah adalah SLTA Sederajat. Sedangkan jumlah pegawai paling banyak adalah sarjana dengan prosentase 41,38 % dan jumlah pegawai paling sedikit berpendidikan pasca sarjana dengan prosentase 10,34 %

Tabel 3.4

Jumlah PNS Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2009

No.

Pangkat / Golongan

1.

Pembina

( IV/b )

1

3,45

2.

Penata Tingkat I

( III/d )

1

3,45

3.

Penata

( III/c )

2

6,90

4.

Penata Muda Tingkat I ( III/b )

12

41,38

5.

Penata Muda

( III/a )

4

13,79

6.

Pengatur Tingkat I

( II/d )

2

6,90

7.

Pengatur

( II/c )

3

10,34

8.

Pengatur Muda

( II/a )

4

13,79

29

100

JUMLAH

Jumlah

Prosentase

Sumber : LAKIP 2010 Bagian Humas Setda Kabupaten Sukoharjo

Ada 8 jenis pangkat/golongan pegawai di Bagian Humas Sekretariat commit to user Daerah Kabupaten Sukoharjo, pangkat golongan paling tinggi adalah


digilib.uns.ac.id

tingkat Pembina Tingkat I (IV/b) sedangkan pangkat terendah adalah Pengatur Muda (II/a). Jumlah pegawai paling banyak adalah pegawai dengan pangkat Penata Muda Tingkat I ( III/b ) yaitu sebanyak 12 orang dari 29 pegawai.

C. Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pemberitaan

1. Program dan Kegiatan Di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

yang

Mendukung

Pengelolaan

dan

Pemberdayaan

Pemberitaan.

a). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa merupakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika. Secara umum program ini memiliki sasaran yaitu tersedia dan tersebarnya informasi dan dokumentasi melalui berbagai media.

Program ini memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu : 1). Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi memiliki sasaran kegiatan yaitu terwujudnya transparansi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Uraian out put dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan kegiatan Bakohumas di Kabupaten Sukoharjo, dengan target kegiatan sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Dengan

adanya kegiatan ini maka diharapkan dapat commit to para user aparat pemerintah dari berbagai bertambahnya pengetahuan


digilib.uns.ac.id

elemen di Pemerintahan yang sering menjadi sumber berita untuk dapat menyampaikan informasi secara lebih baik dan dengan adanya kegiatan ini maka koordinasi antar satuan kerja di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat terlaksana dengan baik.

2). Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi ini memiliki sasaran kegiatan yaitu terwujudnya penambahan kualitas dan kuantitas alat studio dan komunikasi di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini memiliki out put Tersedianya alat studio dan komunikasi di Bagian Humas Sekretariat Daerah

Kabupaten

Sukoharjo

terutama

untuk

Sub

Bagian

Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi serta Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa dan Sandi Telekomunikasi. Diharapkan dengan pengadaan alat-alat studio ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran tugas-tugas kehumasan, Alat-alat studio baik kamera ataupun video.

b). Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa juga merupakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Sasaran program ini secara umum adalah Tersedia dan tersebarnya informasi dan dokumentasi melalui berbagai media. Program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan, yaitu : 1) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah ini memiliki sasaran kegiatan yaitu Tersebarluasnya informasi commit melalui to user berbagai media. Kegiatan ini pembangunan daerah


digilib.uns.ac.id

memiliki out put rekaman kegiatan pemerintah, booklet potensi daerah

Kabupaten

Sukoharjo,

kalender

Pembangunana

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo spanduk-spanduk kegiatan Pemerintah

Kabupaten

Sukoharjo;

Baliho

Prioritas

Pembangunan Daerah dan Sosialisasi Perundang-Undangan Bidang Cukai, leaflet Sosialisasi Perundang-Undangan Bidang Cukai dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo baik berupa Foto dan Video, Siaran keliling mengenai informasi kepada masyarakat tentang Kegiatan ataupun Program Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, Pelaksanaan pameran foto-foto Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dengan kegiatan ini maka diharapkan dapat terwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah dengan baik dan efektif kepada masyarakat melalui media-media informasi.

2) Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kegiatan

Penyebarluasan

Informasi

penyelenggaraan

Pemerintah Daerah ini memiliki sasaran kegiatan yaitu Tersebarluasnya

informasi

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah melalui berbagai media. Kegiatan ini memiliki out put yaitu iklan pembangunan daerah di media massa, majalah "Suara Makmur" selama setahun, pembuatan press release, Siaran radio, Liputan TV dan Liputan media massa.

3)

Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan yaitu Terwujudnya komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan ini memiliki out put yaitu terlaksananya penyuluhan commit to usermasyarakat mengenai informasi dan tatap muka dengan


digilib.uns.ac.id

kesehatan,

hukum,

bela

negara

serta

kegiatan-kegiatan

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dengan kegiatan ini maka dapat diharapkan terwujudnya penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat secara baik dan efektif selama satu tahun.

2. Sarana dan Prasarana Di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Bagian Humas Sekreatariat Daerah Kabupaten Sukoharjo maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Bagian Humas memiliki menempati Gedung D di Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Gedung ini secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) ruang yaitu Ruang Kerja Kepala Bagian Humas, Ruang Kerja Staf, Ruang Komputer, dan Ruangan Press Room untuk kegiatan wartawan. Bagian Humas juga memiliki Kendaraan operasional berupa mobil sebanyak 3 (tiga) unit dan kendaraan roda dua sebanyak 7 (tujuh) unit. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung segala kegiatan pers baik media cetak maupun media elektronik yang berada ataupun mengadakan peliputan di Kabupaten Sukoharjo. Sarana dan prasarana yang diberikan merupakan berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo, yang dianggarkan dan dikelola melalui Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo . Berikut ini akan disajikan data perlengkapan ataupun sarana dan prasarana berdasarkan tiap sub-bagian di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. commit to user


digilib.uns.ac.id

a) Sarana dan Prasarana Di Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi.

Pada Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sarana dan prasarana yang digunakan pada dasarnya adalah alat-alat yang mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari sub bagian ini, yaitu mendokumentasikan kegiatan baik berupa foto dan video, melakukan siaran keliling, melaksanakan pameran foto dan penyuluhan kepada masyarakat. Adapun sarana dan prasaran yang ada di Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi sebagai berikut : Tabel 3.5 Daftar Sarana dan Prasarana Di Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

No.Jenis Perlengkapan 1. Kamera Digital SLR 2. Video Shooting Mini DV

Jumlah 3 unit 3 unit

3. DVD Camera

1 unit

4. Pocket Digital Camera

2 unit

5. Komputer Multi Media

1 unit

6. Laptop

2 unit

7. LCD Proyektor

1 buah

8. Layar Proyektor

2 buah

commit to user


digilib.uns.ac.id

9. Sound System

1 unit

10.Printer

2 buah

Sumber : Pengelola Barang Bag. Humas Setda Kabupaten Sukoharjo, 2010

b) Sarana dan Prasarana Di Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi

Pada Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sarana dan prasarana yang digunakan pada dasarnya adalah alat-alat yang mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari sub bagian ini, yaitu pelaksanaan program kegiatan pemberitaan, media massa, sandi dan telekomunikasi. Adapun sarana dan prasaran yang ada di Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi sebagai berikut :

Tabel 3.6 Daftar Sarana dan Prasarana Di Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa Sandi dan Telekomunikasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

No.Jenis Perlengkapan

Jumlah

Sarana dan Prasarana Pemberitaan dan Media Massa 1. Komputer

5 unit

2. Printer commit to user

2 unit


digilib.uns.ac.id

3. Ruangan Press Room

1 ruang

4. Laptop

2 unit

5. Printer

2 buah

Sarana dan Prasarana Sandi dan Telekomunikasi 6. PABX

4 unit

7. Repeater

1 unit

8. UPS

3 unit

9. Komputer

3 unit

10.Transciever

11 unit

11.Faximile

16 unit

12.HT

5 unit

13.Key Telephone

4 unit

Lanjutan Tabel 3.6 14.DSS

2 unit

15.SLT

2 unit

16.Amplifier

5 unit

17.Mixer Audio 8 CH

1 unit

18.Crypto Fax

1 unit

19.Crypto Phone

10 unit

20.Telephone EXT

118 buah

21.Telephone PTSN commit to user

10 buah


digilib.uns.ac.id

Sumber : Pengelola Barang Bag. Humas Setda Kabupaten Sukoharjo, 2010

D. Tingkat Keberhasilan Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pemberitaan Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaraan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dan Staf Ahli Bupati Sukoharjo di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan program, kegiatan dan jumlah anggaran di Bagian Humas dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7

Data Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010

commit to user


digilib.uns.ac.id

Sumber : Lakip Bagian Humas Setda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010

Dari data diatas dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja dalam Implementasi program dan kegiatan di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dari kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar sudah memenuhi target, namun ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal yaitu Kegiatan Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah di Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang hanya mencapai target 32 % dan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa yang hanya mencapai target 82 %. Sedangkan kegiatan yang lainnya sudah memenuhi target 100 %, meskipun secara anggaran tidak mencapai 100 % hal ini merupakan efisiensi dan penghematann anggaran saja. Hal di atas bila dilihat dalam segi program dan kegiatan,namun apabila commit to userpengelolaan dan pemberdayaan dilihat dari segi dasar hukum saat


digilib.uns.ac.id

pemberitaan maka peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2008 belum bisa dikatakan berhasil,hal ini di sebabkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2008 tidak mengatur secara rinci mengenai tolak ukur dalam mengelola dan memberdayakan pemberitaan secara khusus maupun bagian Humas secara umum,hanya membahas mengenai Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Staf Ahli Bupati Sukoharjo. E. Hambatan – Hambatan Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pemberitaan Hambatan – hambatan yang dialami Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan fungsi nya untuk mengelola dan memberdayakan berita/informasi di antaranya adalah sudah tidak sesuai nya Peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2008 dengan kebutuhan di lapangan agar tercipta clean and good government sehingga perlu dikaji ulang ,adapun hambatan tersebut dapat digolongkan dalam 4 (empat) pokok masalah yaitu kepegawaian; sarana dan prasarana; anggaran dan koordinasi dengan para stage holder, yang akan penulis jabarkan dibawah ini.

1. Kepegawaian Karena kebutuhan pegawai yang berbeda-beda di setiap sub bagian maka akan dibahas hambatan dari sisi kepegawaian dari setiap sub bagian di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo a.

Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi Jumlah pegawai Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari Kepala sub bagian 1 (satu) orang dan 8 (delapan) orang commit to user di Sub Bagian Pengumpulan, staf. Dari kesembilan pegawai


digilib.uns.ac.id

Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi itu terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Pegawai laki-laki lebih banyak diberi pekerjaan lapangan yang membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih banyak, sedangkan pegawai perempuan lebih diberi porsi mengurusi administrasi. Dari jumlah pegawai Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi tidak mengalami kekurangan dan cukup untuk melaksanakan tugas pokoknya. Tingkat pendidikan di Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi terdiri dari 1 (satu) orang berpendidikan Strata II, 5 (lima) orang berpendidikan strata I, 1 (satu) orang Ahli Madya dan 2 (dua) orang berpendidikan SMA. Sesuai dengan tugas pokok di Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan

dan

Pemberdayaan

Informasi

spesifikasi

pendidikan pegawai yang ada telah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok di sub bagian ini, terutama untuk peliputan kegiatan, penyuluhan, siaran keliling, dokumentasi serta mengolah dan memberdayakan informasi. Tetapi dengan perkembangan peralatan dan teknologi, maka staf Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi perlu diberi atau diikutkan dalam Diklat atau pelatihan khususnya dibidang Fotografi dan Editing Video. Dengan diikutkan dalam diklat maka kemampuan dan pengalaman staf dapat bertambah sehingga hasil kerja akan lebih baik. Seperti yang diungkapkan salah satu staf di Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi, (Anggoro Adhi Prasetyo, MH) : “secara kuantitas jumlah pegawai di sub bagian ini telah commit to user mencukupi dan secara spesifikasi pendidikan pun telah


digilib.uns.ac.id

memenuhi kebutuhan, tetapi dengan perkembangan peralatan dan teknologi, maka perlu ada diklat, khususnya untuk Fotografi dan Editing Video” (Wawancara, 3 Agustus 2011)

b. Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi Jumlah pegawai Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari Kepala sub bagian 1 (satu) orang dan 9 (sembilan) orang staf serta 1 (satu) orang pegawai fungsional. Dari 11 (sebelas) pegawai di Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi itu terdiri dari 8 (delapan) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Pegawai laki-laki lebih banyak diberi pekerjaan

di

bidang

sandi

dan

telekomunikasi

yang

membutuhkan waktu kerja 24 jam dengan sistem rooling, sedangkan pegawai perempuan lebih diberi porsi mengurusi administrasi. Dari jumlah pegawai Sub Bagian Pemberitaan, Media

Massa,

Sandi

dan

Telekomunikasi

mengalami

kekurangan khususnya yang mengurusi bidang Sandi dan Telekomunikasi. Tingkat pendidikan di Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi terdiri dari 4 (empat) orang berpendidikan strata I, 3 (tiga) orang Ahli Madya dan 4 (empat) orang berpendidikan SMA. Sesuai dengan tugas pokok di Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi spesifikasi pendidikan pegawai

yang ada telah mencukupi untuk mendukung

pelaksanaan tugas pokok di sub bagian ini, terutama di bidang Media Massa dan Santel. commit to user


digilib.uns.ac.id

Tetapi dengan perkembangan peralatan dan teknologi, maka staf Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi perlu diberi atau diikutkan dalam Diklat atau pelatihan khususnya dibidang Jurnalistik dan Diklat Teknologi Komunikasi. Dengan diikutkan dalam diklat maka kemampuan dan pengalaman staf dapat bertambah sehingga hasil kerja akan lebih baik. Seperti yang diungkapkan salah satu staf di Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi, (Muhamad Ngadenan, SE) : “secara kuantitas jumlah pegawai di sub bagian ini masih kurang khususnya di Santel dan meskipun secara spesifikasi pendidikan

telah

memenuhi

kebutuhan,

tetapi

dengan

perkembangan peralatan dan teknologi, maka perlu ada diklat, khususnya

untuk

Jurnalistik

dan

Teknologi

Informasi”

(Wawancara, 3 Agustus 2011)

c.

Sub Bagian Protokol Jumlah pegawai Sub Bagian Protokol Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah 8 (delapan) orang, yang terdiri dari Kepala sub bagian 1 (satu) orang dan 7 (tujuh) orang staf. Dari kedelapan pegawai di Sub Bagian Protokol itu terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Dari jumlah pegawai Sub Bagian Protokol mengalami kekurangan karena di sub bagian ini juga dibutuhkan waktu sampai diluar jam kerja. Tingkat pendidikan di Sub Bagian Protokol terdiri dari 1 (orang) orang berpendidikan strata II, 4 (empat) orang berpendidikan strata I, 1 (orang) orang Ahli Madya dan 2 (orang) orang berpendidikan SMA. commit to user


digilib.uns.ac.id

Sesuai dengan tugas pokok di Sub Bagian Protokol spesifikasi pendidikan pegawai yang ada telah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok di sub bagian ini. Tetapi dengan perkembangan peraturan, peralatan dan teknologi, maka staf Sub Bagian Protokol perlu diberi atau diikutkan dalam Diklat atau pelatihan khususnya dibidang keprotokolan.

Dengan

diikutkan

dalam

diklat

maka

kemampuan staf dapat bertambah sehingga hasil kerja akan lebih baik. Seperti yang diungkapkan salah satu staf di Sub Bagian Protokol, (Titik Rusmiyati, SE ) : “secara kuantitas jumlah pegawai di sub bagian ini masih perlu ditambah dan meskipun secara spesifikasi pendidikan telah memenuhi kebutuhan, tetapi dengan perkembangan peraturan, peralatan dan teknologi, maka perlu ada diklat, khususnya untuk keprotokolan, sehingga hasil kerja kami dapat lebih maksimal” (Wawancara, 4 Agustus 2011)

2. Sarana dan Prasarana Lokasi Bagian Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo berada di Gedung D di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Sebagai salah satu bagian SKPD Sekretariat Daerah sebaiknya Bagian Humas berada satu gedung dengan Sekretariat Daerah yaitu Gedung Utama atau Gedung A di Lingkungan Sekretariat Daerah, sehingga memudahkan koordinasi antar bagian dan lokasi Bagian Humas dengan Ruang Santel dapat lebih dekat; Karena kebutuhan sarana dan prasarana yang berbeda-beda di setiap sub bagian maka akan dibahas hambatan dari sisi ini dari setiap sub bagian di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo a. Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan commit to user Informasi


digilib.uns.ac.id

Pada

Sub

Bagian

Pengumpulan,

Pengolahan

dan

Pemberdayaan Informasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sarana dan prasarana yang digunakan pada dasarnya adalah alat-alat yang mendukung terlaksananya tugas

pokok

dan

fungsi

dari

sub

bagian

ini,

yaitu

mendokumentasikan kegiatan baik berupa foto dan video, melakukan siaran keliling, melaksanakan pameran foto dan penyuluhan kepada masyarakat. Peralatan,

sarana

dan

prasaran

di

Sub

Bagian

Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi sudah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok di bagian ini. Tetapi untuk memaksimalkan hasil pekerjaan dan mengikuti perkembangan teknologi, Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi masih memerlukan komputer multi media yang mendukung untuk pengeditan foto dan video. Karena komputer multi media di bagian ini sudah sejak tahun 2006 belum mengalami pergantian ataupun di upgrade, meskipun masih bisa digunakan untuk proses editing tetapi karena keterbatasan kemampuan komputer, proses editing berjalan lambat bahkan terkadang komputer nge-hang. Seperti yang diungkapkan salah satu staf Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi, (Ari Febriyanto, A.Md), pada Wawancara tanggal 4 Agustus 2011 : “terkadang

kami

mengalami

kesulitan

saat

proses

pengeditan foto maupun video, karena komputer yang kami miliki kemampuan atau spesifikasinya masih rendah. Karena itu pekerjaan menjadi lambat dan hasilnya tidak maksimal”

b. Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi commit to user


digilib.uns.ac.id

Pada Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sarana dan prasarana yang digunakan pada dasarnya adalah alat-alat yang mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari sub bagian ini, yaitu pelaksanaan program kegiatan pemberitaan, media massa, sandi dan telekomunikasi. Untuk

pelayanan

bagi

media

massa,

Sub

Bagian

Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi masih kekurangan fasilitas di ruang press room, baik dari peralatan maupun kualitas ruangan yang kurang representatif. Sedangkan untuk Sandi dan Telekomunikasi, yang memiliki ruangan jauh dari lokasi Bagian Bagian Humas Sekretariat Daerah

Kabupaten

Sukoharjo,

sehingga

menyulitkan

koordinasi. Sedangkan alat-alat yang ada di Santel sudah waktunya diperbaharui untuk memaksimalkan kelancaran komunikasi

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP A. Simpulan

Dari deskripsi hasil analisa dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai IMPLEMENTASI FUNGSI BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBERITAAN, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pemberitaan sudah berjalan sesuai program dan kegiatan yang ada dalam APBD Kabupaten Sukoharjo dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, namun hasilnya belum optimal. 2. Mengacu pada teori Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Pemberitaan berdasarkan kerangka pikir yang peneliti kemukakan maka ada tiga indikator yang mempengaruhi Implementasi tentang Penjabaraan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Staf Ahli Bupati Sukoharjo di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, adapun ketiga indikator sebagai berikut : a. Sumber Daya Manusia di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo b. Sarana dan Prasarana di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Ada

kekurangan

Pengolahan

dan

peralatan

Pemberdayaan

di

Sub

Bagian

Informasi,

Pengumpulan,

berupa

Komputer

Multimedia yang layak dan di Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi, terkait peralatan di Santel yang telah commit to user rusak.


digilib.uns.ac.id

c. Program dan Kegiatan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

3. Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pemberitaan dibahas berdasarkan Sub-sub Bagian di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, yaitu : a. Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Pemberdayaan Informasi b. Sub Bagian Pemberitaan, Media Massa, Sandi dan Telekomunikasi. c. Sub Bagian Protokol

Secara umum Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pemberitaan di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo berjalan dengan baik dan memenuhi target, meskipun ada beberapa kegiatan jauh memenuhi target yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa hambatan dalam Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Pemberitaan kurang

baik

secara

yaitu di bidang kepegawaian yang masih

kualitas

maupun

kuantitas,

kekurangan

sarana,prasarana dan anggaran sudah tidak sesuai antara keperluan di lapangan dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Humas. B. Saran – Saran

Agar Implementasi Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pemberitaan

kedepan

dapat mencapai hasil yang optimal, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu

commit to user


digilib.uns.ac.id

a. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; b. Lokasi Kantor Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebaiknya berada satu gedung dengan Sekretariat Daearah, sehingga memudahkan koordinasi; c. Perlu adanya penambahan anggaran di Bagian Humas Sukoharjo untuk penambahan kegiatan agar dapat melaksankan tugas pokok dan fungsi secara utuh; d. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan wartawan dan para stake holder sehingga dapat lebih berkembang dalam pelaksanaan kegiatan di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo; e. Perencanaan dan Penetapan anggaran perlu memperhatikan

fungsi

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

B.Ripley,Randall dan Franklin, Grace A. 1982 Bureucracy and Policy Implementation, Homewood : The Dorty Press. Burhan, Ashofa. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta. Djanalis djanaid, 1993. Public Relation : teori dan praktik, Malang ; Indopurels Group. Hadikusuma,Hilman. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung : Mandar Maju. H.B. Soetopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif : dalamteori terapannya dalam penelitian. Surakarta : Sebelas Maret University Press. Hunger, J David dan Thomas L. Whellen.2003.Manajemen Strategis. Yogyakarta : Penerbit Andi. commit to user


digilib.uns.ac.id

LAN, dan BPKP.2000.Akuntabilitas dan Good Governance. Modul I. Jakarta : Penerbit LAN. Lexy J. Moleong, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. M. Hadjon, Philipus, dkk.. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Meter, Van and Van Horn. 1990 The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Amsterdam: Van Meter and Van Horn Administration & Society. Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press. Ridwan, HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. W. Riawan, Tjandra. 2008. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Westra, Pariatra 1989. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta : PT Gunung Agung. Wibawa,S. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Winarno, Budi.2007. Kebijakan Publik,: Teori dan Proses, Yogyakarta : Media Pressindo.

Peraturan Per Undang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2008

Dari Internet

commit to user


digilib.uns.ac.id

http://www.google.co.id/search?q=reformasi+administrasi&ie=utf-8&oe=utf 8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox (20 Juni 2011di ambil pukul 11.00 WIB)

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertianpengelolaan/#ixzz1PQ2mw9E8 (20 Juni 2011 di ambil pada pukul 11.05 WIB)

http://www.scribd.com/doc/17155463/PEMBERDAYAAN (20 Agustus 2011 di ambil pukul 15.00)

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=256244&http://www.google.c o.id/search?hl=id&source=hp&biw=1272&bih=596&q=The+Common+T hread%3A+Diversion+in+the+News+&reporting=&btnG=Penelusuran+G oogle (20 November 2011 di ambil pukul 20.00 WIB)

commit to user

IMPLEMENTASI FUNGSI BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBERITAAN

Recommend Documents