Maialah Pengemhan$an
Ilmu.ilmu Sosial Fokultos llmu Sosiol don llmu Polifik Universitos Diponegoro
Relormosi: Antoro Anonie don Penciptoon iletonorosi Boru Tiyono Lukmantoro Refiormosi Perbonkon sebogoi Upoyo Penyehoton
lkonomi llosionol Naili Farida
rssN 0'r26.073r
Dompok Perubohon Peruntukon lonoh dori Perionion ke lndustri Fauzie
Pengoruh Polo Komunikosi l(eluorgo terhodop Polo konsumsi Medio lielevisi podo Anok di lowo lengoh Soenarto
NO.
83,
EDISI DESEMBER 1998
IOPIK
Reformasi Perbankan sebagai Upaya Penyehatan Ekonomi Nasional Perbankan adalah sektor penting untuk menggerakkan roda perekonomian naslonal. Pengelolaan bank harus secara transparan sehingga masyarakat mengetahui bank sehat dan bank tidak sehat. Hal ini berkaitan dengan dana yang dimihki masyarakat sebagai nasabah dan deposan sehingga tidak dirugikan. Di pihak lain Bank lndonesia dapat melakukan pengawasan yang intensif sehingga dana bantuan likuldltas dapat disalurkan sesuai dengan sasaran yang diharapkan.
Naili
Farida
Lahir di Kudus 1962. Menyelesaikan S I pada Program Studi Administrasi Niaga Fakultas
llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Diponegoro tahun 1987. Menyelesaikan S 2 pada Program Studi Ekonomi Manajemen
tahun '1 996. Sejak tahun 1 989 mengajar di program studi Administrasi Niaga Fisip Undip
tDlSl 83
.
fo[Ul{
llAJAl-AH PEllGt}tBAl{GAll
fl \ \l
ituasi krisis moneter saat inisudah
berubah meniadi krisis ekonomi yang berlangsung satu tahun dan memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional khususnya sektor perbankan. Di samping itu krisis ekonomi yang dihadapi bangsa lndonesia membutuhkan penanganan yang berat. Ada tiga faktor utama yang kusial yaitu : persediaan sembilan bahan pokok (sembako), utang luar negeridan sistem perbankan. Sistem perbankan yang kurang se" hat harus diselesaikan dengan cara yang tepat sehingga pemerintah dalam hal ini
Bank lndonesia tidak dirugikan oleh bank-bank tersebut seh ubu ngan dengan dana Bantuan Likuiditas Bank lndonesia (BLBI) yang telah dikucurkan melebihi batas ketentuan yang telah ditetapkan. Paket Deregulasi 1 988 dikeluarkan oleh pemerintah diikuti berdirinya bankbank baru karena memberikan kemudahan dalam pendirian bank. Seiring
ltllU-lt}lu
50SlAt
IOPIl( dengan meningkatnya jumlah bank di lndo nes ia. Menurut Marzuki Usman (Usahawan, 1998) pada tahun t9g9 jumlah bank dari 148, saal ini diketahui iumlah tiank menjadi23S bank. Kemudahan pendirian bank ini tidak diikuti dengan kinerja perbankan yang sehat sehingga pada bulan November 1997, pemerintah terpaksa melikuidasi .l 6 bank swasta yang bermasalah yang diumumkan Menteri Keuangan Mari,e Muhammad (Jawa pos, 5/6/97) yaitu : Bank Andromeda, Bank pacific, Bank Dwipa Semesta,
otoritas Bank lndonesia belum sepenuh-
nya dilakukan. Kondisi perbankan yang tidak sehat mengakibatkan bank tersi but dilikuidasi. Hal inidisebabkan bebe. rapa indikator (Kompas, 516/97) yaitu a. Permainan pat gulipat, sistem negosiasi, praktek kolusi, korupsi dan n epotis me (KKN) dalam praktek :
perban kan.
b. Penyaluran dana banl kepada kelompok usa ha nya sendiri. c. Sistem pengawasan
dari Bank lndonesia sebagai Bank Central
masih lemah.
Ban k Citra Hasta Dhana-
manunggal, Bank Mata-
ram Dharmala, Bank Pinaesaan, Bank Harapan Santosa, Ban k Kosa-
graha Semesta, Bank lndustri, Bank Anrico, pT
Bank Sejahtera, Bank Umum, PT Bank Astria Raya, PT Bank Cuna
lnternas io na l, Bank Jakarta, PT South E ast As ia Bank, PT Bank Umum maiapahit. pendapat ini ada pro dan kontra senada denga n paket bantuan dari Lembaga Keuangan lnternasional (lMF) kepada lndonesia dalam rangka pemulihan ekonomi. Meskipun kenyataan IMF sendiri da lam memberikan bantuan masih setengah hati atau mengucurkan dana bantuan dengan tersend at-sendat sehingga memperburuk kond isi ekonomi lndonesia. Terlepas dari bantuan IMF kondisi
perbankan nasional memang sudah parah. Fungsi utama bank adalah sebagai
lembaga perantara vang menghimp-un dana dari masyarakal dan disalurkan kepada masyarakat dan tunduk pada
Operas io na I isas i bank-bank di tndones
ia, sebagian besar ma-
sih menjalankan praktek-pra ktek KKN, mengucurkan dana un-
tuk kelompok
u sa
ha-
nya sendiri atau tida k mengacu pada aturan main dari Bank lndone. s ia, artinya dana dari masyarakat terseb ut harus d isa lurkan untuk memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan seperti industri menengah dan industri kecil bukan sebaliknya dana yang dihimpun dari masyarakat dimasukkan u ntuk memperbesar kelompok usahanya s eh ingga mereka memperoleh keuntungan karena dananya lebih murah jika dibandingkan bank tersebut mengimbil kredit kle lembaga lain. Hal ini mengapa bisa terjadi? Karena informasi bank masih tenutup dan belum ada ukuran penilaran
serta iklim usaha di tndonesia belum memiliki moral dan etika berbisnis yang baik
IOPIl( Restrukturisasi Perbankan Meskipun kond isi perbankan masih belum menggembirakan pemerintah turun tangan menangani sektor perbankan, Hal initerbukti dengan tindakan pemerintah untuk memperbaiki sistem perbankan dengan mengelompokkan bank BUMN dan bank swasta yang sehat dan bank yang tidak sehat. Pada tanggal 4 April 1 998 ada 7 bank yang dibekukan yaitu Bank Surya, Bank Subentra, Bank lstismerat, Bank Pelita, Bank Hokindo. Bank Deka, dan Bank Centris. pemerintah mengambil tiga langkah penting terhadap tuiuh bank beku operasi yaitu sebagai berikut : 'l- Aset tujuh bank swasta tersebut dialihkan dari BPPN ke AMU {Asset Management U nit) dengan per incia n tagihan pada debitur sebesar Rp. 5,7 trilyun, dana sebesar Rp 24 milyar dan aktiva terap Rp 160 milyar serta anak perusahaan tersebut tidak metaporkan pinjaman secara akurat. 2. Proses liku idasi bank-bank dilakukan segera setelah asetnya dipindahkan dari BPPN ke AMU. 3. Kasus perdata dan pidana berkaitan dengan bank tersebut akan diselesaikan oleh instansi yang berwenang (Kompas, 1998 : 3). Selang beberapa waktu kemud ian pemerintah juga membekukan bank swasta dan mengambil alih bank swasta tersebut meliputi: BDNI, Bank BCR,
Bank Modern, Bank Umum Nasional, Bank Danamon, Bank PDFCI, dan Bank Tiara. Selaniutnya bank yang tidak sehat masuk dalam perawatan dimana keenam bank swasta (tanpa BCA) operasi
dan manajemennya diambil alih oleh Badan Perawatan Perbankan Nasional April 1998. pada tanggal 21 Agustus 1998 dalam pengumuman yang d isampaikan Menteri Keuangan (BPPN) mulai 3
tDISl 83
o
folu]l
Bambang Subianto, akhirnya pemerintah melakukan Bank Beku Operasi (BBO) pada tiga bank swasta yaitu: Bank Umum Nasional (BUN), BDNI, dan Bank Modern. Sedangkan empat bank swasta laiqnya adalah BCA, Bank Danamon, Bank PDFCI, dan Bank Tiara d ikuasai oleh pemerintah. Kenyataan pahit dengan dibekukannya tujuh bank atau BBO (Bank Beku Operasi) karena terbukti menggunakan kredit likuiditas Bank lndonesia lebih dari 500 o/" dari modal yang drsetor serta telah melebihi 75 o/" dari totalasetnya atau sama dengan Rp 2 trifyun (Batara, MS, 1998:27).
Dalam rangka restukturisasi di bidang perbankan (Kompas, 22lBl9B) tindak lanjut pemerintah dalam menyelesaikan bank yang tidak sehat dari empat bank swasta tersebut dari pendiri/ pemilik bank yang bersedia menyerahkan sejurnlah dana dan aset yang mencukupi jumlah kred it yang telah disalurkan kepada kelompok usahanya dan BLBI dengan batas waktu tanggal 2t September 'l 998. Dari keempat bank swasta hanya BCA yang telah bersedia untuk menyelesaikan kredit BLBI kepada Bank lndonesia. Sedangkan tiga bank lainnya diserahkan ke BppN dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Bagi debitur dari bank yang di BBO yang mempunyai kred it dan berjalan lancar akan dihubungi BPPN sehingga kelancaran usahanya dapat terjamin. 2. Debitur yang bermasa lah dialihkan ke BPPN diupayakan penyelesaian lebih la n jut sehingga diusahakan men jad i lancar. 3. Pemerintah melakukan merger untuk bank-bank BUMN yaitu Bank Exim, Bapindo, Bank Bumi Daya, dan Bank Dagang Negara menjadi satu yaitu Bank rraandiri serta tiga bank lainnya yaitu : BRl, BNl, dan BTN di bawah pengawasan Menter i N egara PBUMN,
IIAJAIAH pilt6il,tBAilGAI tL]tU-il.]tU S0StAl
IOPIK
ormasi Perbankan
Ref
Untuk dapat menciptakan kinerja perbankan yang sehat dibutuhkan metoda atau cara-cara yang tepat dalam pengelolaan bank sehingga pengalaman pahit saat ini dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi pemerintah khususnya Bank lndonesia sebagai pengawas dan masyarakat sebagai nasabah dan deposan. Oleh sebab itu perlu dilakukan
reformasi
di bidang perbankan untuk
menggerakkan rod a perekonomian nasional.
Reformasi diartikan (Sudharto PH, I998:1)
tersebut.
5,
atau mengganti sesuatu yang tidak lagi ses ua i,
reformasi karena itu
seh
ka
n.
Sektor perba n kan merupakan roda penggerak perekono m ian. Apab ila kondisi per-
berikut:
Penyempurnaan ndang'undang Perbankan dan
ndang-undang Kepai litan. 2. Persyaratan program permodalan, contoh : modal pendirian bank dari Rp 250 milyar menjadiRp I trilyun. Current Asset Ratio (CAR) ketentuan CAR suatu bank yang harus d ipenuhi untuk tahun 1998 adalah 4 o/". Sedangkan untuktahun I999 adalah 8 % (Kontan,
2A
bank
oleh masyarakat sebagai nasabah dan deposan dari pemilik dana sehingga mereka tidak dirugi-
bankan pada masa orde baru yang mempunyai banyak kelemahan dapat direformasi menjadi lebih baik. Upaya penyehatan perban kan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai
1998:12).
at dan
ng tidak sehat dapat diketahui ya
ya meniadi lebih baik, lebih adil dan lebih terbuka. Daiam dunia per-
U
Keterbukaan lnformas i (Kwik Kian Cie, 1 998) artinya informasi bank yang
merupakan suatu upaya untuk membentuk kembali, memperbaikr supa-
U
ada campur tangan dari pemerintah atau pihak lain) sehingga Bank lndonesia dapat bekerja dengan optimal. 4. Ukuran Penilaian yang ditetapkan Banklndonesia harus.jelas (Laksamana S, 1997 : 17) ukuran penilaian suatu bank dapat d ilakukan dengan dua cara yaitu : kuantitatif (neraca keuangan, ROA, ROI) dan kualitatif (penernpatan dana jangka pend ek dan jangka p a nja ng, dan memban-d ingkan Net lnteres lnco me
(Nll) dengan pertumbuhan kredit bank
adalah suatu gerakan atau action u ntuk memperbaiki suatu kondisi
'1.
3. Fungsi Bank lndonesia sebagai Bank Central yang independen (bebas tidak
bankan memburuk
akan berakibat kondisi ekonomi,
sebaliknya jika kondisi perbankan sehat
akan dapat meningkatkan kondisi ekonomi secara umum. Peranan Bank lndonesia sebagai Bank Central yang mengawasi dan meng koord in ir bankbank baik bank BUMN maupun bankbank swasta harus dapat bekerja dengan
optimal sehingga penyelewengan dana yang dihimpun dari masyarakat dan dana
toiutffiUAt^H PEIGtltEtxGAx il.iru-trltu sosrAr.
. tDtst
83
IOPIK bantuan likuiditas bank untuk bank Penutup Reformasi perbankan sangat dipertersebut dapat dimonitor dan dievaluaSi lukan sebagai upaya penyehatan ekonosecara dini. Jadi tidak ada lagi penyami nasional. Banksebagai tempat untuk lahgunaan dana yang dikucurkan oleh menghimpun dana dari masyarakat dan Bank lndonesia (BLBI) yang melebihi menyalurkan dana tersebut atau membatas ketentuan yang telah ditetapkan berikan kredit kepada masyarakai khuseperti kondisi bank di masa orde baru susnya industri kecil dan menengah sedapat dihindari. Disisi lain pemilik atau bagai roda pengerak perekonomian sepengelola bank tidak dapat seenaknya hingga pengelolaan bank harus transparan dan ada keterbukaan informasi saja menggunakan dana yang d ihimpqn baik dari masyarakat maupun bank ln- dengan cara menentukan ukuran penidonesia untuk keperluan pribadi atau laian baik yang kualitatif maupun kuankelompok usahanya. Dengan demikian titatif sehingga dapat diketahui bank yang sakit dan bank yang sehat. Seiain masyarakat mengetahui kond isi suatu rtu perangkat perundang-undangan bank melalui ukuran penilaian yang perbankan dan kepailitan harus mampu telah ditentukan dan keterbukaan menangkal kecurangan atau penyeleinformasi yang berkaitan dengan kinerja wengan dana yang dilakukan oleh pebank sehingga masyarakat tidak dirugi- ngelola atau pemilik bank. Selain itu kan karena dapat memilih bank yang peranan Bank Central yang independen benar-benar mempunyai kinerja yang akan dapat menghasilkan keb ija ka n baik atau sehat dan hanya bank yang yang tepat karena tidak ada campur tangan dari pihak lain. Akhirnya perbenar-benar sehat yang dapat melakubankan dapat diandalkan kan kegiatan operasional seh ingga gairahkan kembali p untuk mengereko no m ia n terjamin kelangsungan hidupnya. nasional.tr
Daftar Pustaka Batara. MS, Agustus, 1 998, "Manajemen Usahawan,
Bambang Subianto, Agustus, 1998, "Kontan,
Kwik Kian Cie, Agustus, 1998, ,TVR|" Mari'e Muhammad, November, i997, "Jawa pos, Marzuki Usman, Maret, 1998, ,Manajemen Usahawan, Laksamana Sukard i, Juni, 1997,'Kofipas' Sudharto PH, Agustus, 'l 998, "Reformasidalam Pembangunan Berkelanjutan"
EDISI
83
o
r0[U]l
]IAJALAH
PtlGt]tBAtGAI il.]tU-tt]lU
S0StAt
29
