IKHTISAR EKSEKUTIF. LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Tenggarong, Maret 2013

IKHTISAR EKSEKUTIF Sejak Otonomi Daerah dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memasuki paradigma baru dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya paradigma baru tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur yang seluruhnya diarahkan untuk menciptakan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dimana akuntabilitas, transfaransi dan partisipasi masyarakat menjadi pilarnya. Searah dengan paradigma baru tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatannya kepada publik. Karenanya, berdasarkan pada inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan terlebih lagi adanya semangat untuk menyampaikan pertanggungjawaban amanah dari Stake holder, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010. Sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2011 – 2015. Maka pada tahun 2012 dilakukan penilaian terhadap 21 sasaran dengan 43 indikator. Tingkat keberhasilannya belum dapat diukur dengan optimal hal ini disebabkan kurang representatifnya data yang diperoleh dari Lakip masing-masing SKPD terutama mengenai indikator kinerja dari masing-masing sasaran. Pengukuran capaian sasaran telah diupayakan dengan indikator setingkat output dan outcome. Hasil penilaian atas 21 sasaran secara umum telah mencapai nilai rata - rata sebesar 93,78% dengan kategori Sangat Berhasil. Diharapkan setelah dilakukan pembenahan di segala bidang akan didapatkan hasil pembangunan yang lebih baik. Tenggarong, Maret 2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012

1

KATA PENGANTAR Sejalan dengan ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pembangunan di segala bidang, sudah sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi bangsa dan negara tercinta ini. Tanpa terasa, masa Pengabdian Saya seiring dengan Program Gerbang Raja pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya untuk mewujudkan Rakyat Kutai Kartanegara yang semakin adil, aman, makmur dan sejahtera telah memasuki tahun ke-3 (tiga). Dalam rentang waktu tersebut, telah banyak capaian strategis yang berhasil kita lakukan dengan semangat dan kerja keras di tengah kondisi bangsa yang sedang mengalami cobaan, tantangan dan ujian yang tidak ringan.

Gerak

langkah

pelaksanaan

Pembangunan Rakyat Sejahtera hendaknya ditingkatkan

tetap

kita

di

masa

“GERBANG RAJA”, Gerakan

dalam berbagai aspek

jaga dan

semakin nyata ,

pertahankan, bahkan harus

mendatang.

terus

Saya menyampaikan apresiasi yang

mendalam terhadap segenap tingkatan aparatur pemerintah / birokrasi yang telah melakukan berbagai langkah terobosan untuk kemajuan dan pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada awal pengabdian saya selaku Bupati Kutai Kartanegara hingga sekarang ini, saya terus mengharapkan dukungan dan kebersamaan dari segenap tingkatan aparatur pemerintah, birokrasi, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan hasil nyata sebagai terobosan dalam rangka percepatan dari perwujudan program Gerbang Raja. Tugas kita kedepan akan semakin berat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Kita akan dihadapkan pada tahun dengan situasi sosial dan politik yang dinamis menyongsong pemilu tahun 2014. Untuk itu, peran aparatur Negara / pemerintah menjadi unsur yang sangat penting dalam mendinamisir jalannya keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita harus mampu secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan


2

peran dan tugas. Terkait Kabupaten

dengan pelaksanaan Kutai

pencapaian kinerja

Kartanegara

tahun

2012,

kebijakan Pemerintah

kita menyusun

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Kutai kepada

Kartanegara Tahun masyarakat

mempunyai

2012.

Hal

bahwa Pemerintah

ini

semata-mata

Kabupaten

Komitmen dan tekad yang kuat

untuk

kita tunjukkan

Kutai

Kartanegara

melaksanakan

kinerja

pemerintahan yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain, penyusunan LAKIP Kabupaten Kutai Kartanegara ini juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Mudah-mudahan,

penyajian

LAKIP

Pemerintah

Kabupaten

Kutai

Kartanegara Tahun 2012 ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja Aparatur pemerintahan selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara perencanaan,

lebih

produktif,

pengorganisasian,

efektif dan efisien, baik

dari aspek

keuangan

koordinasi

manajemen

maupun

pelaksanaannya. Tenggarong,

2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI


3

DAFTAR ISI Halaman IKHTISAR EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

LAMPIRAN I LAMPIRAN II LAMPIRAN III

: PENDAHULUAN…………………………………………..... A. Kedudukan………………………………………………… B. Struktur Organisasi………………………………………... C. Landasan Hukum…………………................…………… D. Sistematika Penyajian……………………………………

i ii iv

1 2 3 4

5 6 7 7 8

: PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA……….. A. Visi………………………………………………………….. B. Misi………………………………………………………… C. Tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran D. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2012………………..

18

: AKUNTABILITAS KINERJA A. Metodologi pengukuran pencapaian kinerja tahun 2012.

21 21

B. Analisis Pencapaian Kinerja …………………………….. C. Perbandingan Pencapaian Kinerja D. Aspek Keuangan ………………………………………….

23 30 33

: PENUTUP……………………………………………………...

37

SUMBER DATA KINERJA………………………………….

38

: : :

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENETAPAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA


iv

BAB I

PENDAHULUAN Akuntabilitas

didefinisikan

sebagai

suatu

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodek. Sejalan dengan hal tersebut diatas, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut ketetapan MPR. Dan sebagai turungan dari produk hukum ini diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sesuai Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instasni Pemerintah (AKIP) setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabiiltas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi Pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodek setiap akhir tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berfungsi sebagai sebagai peran alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong good governance. Dalam perspektif yang lebih luas dan media pertanggungjawaban kepada publik . Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh Aparatur / SKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan partisipasi masyarakat .


v

A. KEDUDUKAN Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah otonom yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat pelimpahan kewenangan yang meliputi kewenangan wajib dan kewenangan lainnya yang mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, serta Agama. Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud di atas meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja, serta bidang pembangunan lainnya. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana tersebut di atas, Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud Pemerintahan Kabupaten yang Baik dan Bersih Berlandaskan Asas Keadilan, Kesetaraan, Keragaman dan Demokrasi Menuju Terbentuknya Masyarakat yang Berkualitas, Maju, Mandiri dan Sejahtera Otonomi daerah yang merupakan amanat peraturan perundangan yaitu dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mendorong pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melibatkan seluruh pihak baik pihak pemerintah daerah itu sendiri, pihak swasta, pihak kelompok masyarakat madani (LSM), serta pihak masyarakat pedesaan (petani, peternak, nelayan dan kelompok industri kecil) dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2011 - 2015.


vi

Dan untuk terlaksananya semua kegiatan pembangunan yang mengacu pada tujuan otonomi pembangunan sebagaimana disampaikan dalam RPJMD Tahun 2011 – 2015 maka diperlukan transparansi dan akuntabilitas seluruh kegiatan pembangunan sehingga secara bertahap namun pasti, tekad kita bersama untuk memberdayakan diri dan semakin meningkatkan kualitas peran serta masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan ciri serta karakteristik daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat tercapai. Dengan semangat baru “Gerbang Raja ” dan sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran 2012.

B. STRUKTUR ORGANISASI Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan PP 41 tahun 2007 tentang OPD, yang di teruskan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan TataKerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kutai Kartanegara dibantu : -

Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas Pendidikan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Perkebunan dan Kehutanan;


vii

-

Dinas Pertambangan dan Energi; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pendapatan Daerah. Inspektorat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat. Badan Lingkungan Hidup Daerah. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah. Badan Kearsipan dan Perpustakaan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Badan Kepegawaian Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan

C. LANDASAN HUKUM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 ini berdasarkan pada : - Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan daerah - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi - Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. - Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 389 tahun 2003 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013. LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012

viii

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2012. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2012 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini : Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan disajikan dalam bentuk Bab-bab sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja Bab III. Akuntabilitas Kinerja Bab IV. Penutup


ix

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 20112015 Merupakan Penjabaran RPJM Nasional dan RPJM Provinsi dan telah dijabarkan dalam visi dan misi program Gerbang Raja Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2010. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan program SKPD yang mendukung keberhasilan setiap misi, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan keuangan dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD sebagaimana dimaksud tersebut diatas berfungsi sebagai : a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD ; b. Bahan penyusunan dan perbaikan RPJMdes dengan memperhatikan tugas pemerintahan desa dalam mencapai sasaran yang termuat dalam RPJMD; c. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; d. Pedoman bagi pihak swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah; RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan Rencana Pembangunan tahunan yang memuat perioritas pembangunan daerah. RKPD sebagaimana dimaksud tersebut diatas digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang memuat perioritas program setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat perioritas kegiatan SKPD. Renja SKPD sebagaimana dimaksud tersebut diatas digunakan sebagai pedoman untuk menyusun RKA/DPA-SKPD setiap tahun. LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012

x

Dalam RPJMD 2011-2015 ini tertuang visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang lebih popular serta dikenal dengan Program

“

GERBANG RAJA “ Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera. A. Visi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati/Wakil

Bupati

terpilih.

Dengan

mempertimbangkan

potensi,

kondisi,

permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2011–2015 adalah : “Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan” Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah sebagai berikut : Sejahtera adalah, upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (sosial, ekonomi dan budaya) untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah dan besar serta koperasi. Berkeadilan adalah pembangunan yang adil dan merata serta penegakan hukum dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak.

B. Misi Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015, misi pembangunan Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance.


xi

2.

Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3.

Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja.

4.

Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata.

5.

Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas.

6.

Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.

7.

Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

C. Tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015 yang merupakan tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025. Agar misi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Kabupaten Kutai Karanegara, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : Misi Pertama : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance. Tujuan : 1.

Mewujudkan daerah yang memiliki tata pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab, serta akuntabel.

2.

Mewujudkan daerah dengan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Sasaran : 1.

Berkurangnya tindak pidana korupsi

2.

Semakin membaiknya integritas layanan publik

3.

Semakin membaiknya opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah per SKPD


xii

Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 1:

Misi Kedua : Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Tujuan : Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang menguasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertaqwa kepada

Tuhan YME,

berdasarkan falsafah Pancasila

Sasaran : 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 2. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya pengangguran terbuka. 3. Menurunkan angka kemiskinan.



xiii

Misi Ketiga : Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja. Tujuan : 1. Mendorong usaha mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tak terbaharui (unrenewable resources) ke SDA yang terbaharui (renewable resources) 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal 3. Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja. LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012

xiv

Sasaran : 1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat 2. Meningkatnya PDRB Migas dan tanpa Migas 3. Meningkatnya pendapatan perkapita 4. Meningkatnya investasi


Misi Keempat : LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012

xv

Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata Tujuan : 1. Mengembangkan industri yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan kehutanan secara berkelanjutan, serta industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal. 2. Mengembangkan kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, agribisnis dan agroindustri. Sasaran : 1. Meningkatnya nilai tukar petani (NTP) 2. Meningkatnya produksi tanaman pangan 3. Meningkatnya produksi perkebunan 4. Pengembangan hutan tanaman industri 5. Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging 6. Meningkatnya produksi perikanan tangkap 7. Meningkatnya destinasi pariwisata dan melestarikan kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata) 8. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik



xvi

Misi Kelima : Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas Tujuan : Mewujudkan ketersedian dan kualitas infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat

Sasaran : 1. Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan yang semakin membaik. 2. Meningkatnya rasio jaringan irigasi.


xvii

3. Meningkatnya rasio rumah layak huni 4. Meningkatnya rasio permukiman layak huni 5. Persentase ruang terbuka hijau di perumahan. 6. Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 7. Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas 8. Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik.


Misi Keenam : Menetapkan

penyelenggaraan

pembangunan

berwawasan

lingkungan

dan

pelestarian sumber daya alam Tujuan : LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012

xviii

1. Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengembangkan kearipan lokal 2. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten

Sasaran : 1. Meningkatnya persentase rehabilitasi hutan terhadap lahan kritis. 2. Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau. 3. Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan



xix

Misi Ketujuh : Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan Tujuan : Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak

Sasaran : 1. Membaiknya Gender Empowerment Measurement (GEM) 2. Membaiknya Gender-related Development Index (GDI) 3. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera


xx


D. Penetapan Kinerja Tahun 2012


xxi

Agar sasaran yang ditetapkan tersebut dapat terukur pencapaiannya maka ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2012. Sesuai dengan RPJMD telah ditetapkan rencana indikator yang harus tercapai selama lima tahun dan masing-masing tahun sudah ditetapkan targetnya. Pada tahun 2012 telah ditetapkan indikator kinerjanya sebagai berikut.

PENETAPAN KINERJA 2012 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

2

3

4

5

Persentase Penerapan kode etik di SKPD

%

55,00

Persentase Penerapan Pakta Integritas

%

68,33

Persentase Penerapan e-procurement

%

100,00

Terbentuknya system integrasi layanan (SIL) Gerbang Raja

%

50,00

Penerapan SPM untuk seluruh SKPD (unit pelayanan publik)

%

80,00

Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Kepegawaian

%

100,00

Menindak lanjuti hasil pemeriksaan

%

100,00

Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pmrth(SAKIP) dan LAKIP

%

90,00

Persentase Meningkatnya Angka harapan hidup

%

48,67

Meningkatnya Angka melek huruf

%

50,28

Persentase Meningkatnya Rata-rata lama sekolah

%

8,67

Persentase Pengangguran terbuka

%

63,88

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %

%

Pemantapan Tata Kelola Kepemerintahan melalui Pengawasan dan Motivasi 1

2

3

Berkurangnya Tindak Pidana Korupsi

Semakin membaiknya Integritas layanan publik

Semakin membaiknya Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD

Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing 4

5

Meningkatnya Indeks Pemb. Manusia (IPM)

Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya pengangguran terbuka


xxii

6

Menurunnya Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin

%

5,21

Penduduk Miskin

46.909

Garis Kemiskinan (Rp/Bln)

Rp

263.556

Menumbuhkan sentra perekonomian berbasis usaha kerakyatan melalui pembangunan investasi 7

Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat

Persentase Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi

%

37,50

8

Meningkatnya PDRB Migas dan tanpa Migas

Persentase Meningkatnya PDRB Migas

%

57,93

9

Meningkatnya pendapatan perkapita

Persentase Meningkatnya Pendapatan Perkapita

Juta Rp

189,71

Meningkatnya investasi

Persentase Meningkatnya Investasi

Izin Investasi

22,00

10

Mengembangkan Potensi dan Daya Saing 11

Meningkatnya nilai tukar petani

Persentase Meningkatnya Nilai tukar petani

%

37,50

12

Meningkatnya produksi tanaman pangan

Persentase Peningkatan Produksi tanaman pangan

%

33,33

13

Meningkatnya produksi perkebunan

Persentase Meningkatnya Produksi perkebunan

%

16,67

14

Pengembangan hutan tanaman industri

15

Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging

Persentase Meningkatnya Produksi daging

%

20,83

16

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Persentase Meningkatnya Produksi perikanan tangkap

%

20,83

17

Meningkatnya destinasi pariwisata dan melestarikan kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata)

Persentase Meningkatnya PDRB Pariwisata

%

83,33

18

Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik

% Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing meningkat

%

4,00

% Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik meningkat

%

4,00

Pembangunan infrastruktur 19

Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan yang semakin membaik.

Persentase Meningkatnya Panjang jaringan jalan dlm kondisi baik

%

75,00

20

Meningkatnya rasio jaringan irigasi.

Rasio jaringan irigasi

%

26,68

21

Meningkatnya rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni

%

53,00

22

Meningkatnya rasio permukiman layak huni

Rasio Permukiman layak huni

23

Persentase ruang terbuka hijau di perumahan.

Rasio ruang terbuka hijau

24

Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

25

Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas

Persentase Menurunnya pelanggaran lalu lintas

%

50,00


xxiii

26

Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik.

Rasio ketersediaan daya listrik

%

14,20

Pelestarian SDA dan Lingkungan 27

Meningkatnya persentase rehabilitasi hutan terhadap lahan kritis.

Persentase rehabilitas hutan terhadap lahan Kritis

%

75,00

28

Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau.

Persentase ruang terbuka Hijau

%

100,00

29

Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan

Persentase Status lingkungan hidup daerah (SLHD)

%

100,00

Persentase Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan

%

100,00

Persentase GEM

%

62,50

Persentase GDI

%

37,50

Persentase Laju pertumbuhan penduduk

%

50,00

Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak 30

Membaiknya Gender

Empowerment Measurement (GEM) 31

Membaiknya Gender-related

Development Index (GDI) 32

Menurunkan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera

BAB III LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012

xxiv

AKUNTABILITAS KINERJA

A

kuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah perwujudan kewajiban pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung

jawaban secara periodik. A. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi kinerja (performance plan) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama yang dirumuskan ini memang masih jauh dari sempurna, namun diharapkan telah memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun secara bertahap akan selalu dilaukan review terhadap indikator kinerja utama ini agar selalu dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Pencapaian kinerja sasaran pembangunan merupakan hasil dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan dengan RPJMD 2011 - 2015. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktorfaktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi pada periode berikutnya. Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu : LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012

xxv

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut : Persentase Capaian =

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑥 100 % 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut : Persentase Capaian =

1+

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑥 100 % 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK). Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut : Tabel 3.1. Skala Ordinal Pengukuran Sasaran NO 1.

JUMLAH NILAI 85 sampai dengan 100

KATEGORI Sangat Berhasil

KET (SB)

2.

70 s/d kurang dari 85

Berhasil

(B)

3.

55 s/d kurang dari 70

Cukup Berhasil

(CB)

4.

Kurang dari 55

Kurang Berhasil

(KB)

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidak keberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.


xxvi

B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA Secara umum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Penetapan tugas utama berdasarkan RPJMD kabupaten Kutai Kartanegara 2011 - 2015 telah dilaksanakan secara bertahap sebanyak 32 sasaran dengan 43 indikator, namun tingkat keberhasilannya belum dapat diukur dengan optimal hal ini disebabkan kurang representatifnya data yang diperoleh dari Lakip masing-masing SKPD terutama mengenai indikator kinerja dari masing-masing sasaran. Pengukuran capaian sasaran, telah diupayakan dengan indikator setingkat output dan outcome. Berdasarkan hasil analisis dari 32 sasaran, hanya 21 sasaran yang bisa diukur. pengukuran terhadap 21 sasaran tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut : a.

13 (tiga belas) sasaran mempunyai tingkat capaian rata-rata berkisar 85 – 100 % dengan kategori “Sangat Berhasil”.

b.

1 (satu) sasaran mempunyai tingkat capaian rata-rata berkisar 55 – 70 % dengan kategori “Cukup Berhasil”.

c.

7 (tujuh) sasaran mempunyai tingkat capaian rata-rata berkisar dibawah 55 % dengan kategori “Kurang Berhasil”.

Dari rentang capaian tersebut, diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja sebesar

93,78 %

atau masuk dalam katagori “Sangat Berhasil”. Rincian capaian kinerja ditinjau dari masingmasing sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

1. Misi Pertama dengan 3 Sasaran dan 8 indikator No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

3

4

5


%

55,00


%

Persentase Penerapan eprocurement Terbentuknya system integrasi layanan (SIL) Gerbang Raja

Target

Realisasi 2012

Capaian (%)

6

7

68,33

68,33

100,00%

%

100,00

100,00

100,00%

%

50,00


2




xxvii

Penerapan SPM untuk seluruh SKPD (unit pelayanan publik) Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Kepegawaian 3


%

80,00

%

100,00

Menindak lanjuti hasil pemeriksaan

%

100,00

Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pmrth(SAKIP) dan LAKIP

%

90,00

Sasaran pertama didukung oleh tiga indikator namun hanya dua indikator yang dapat dinilai dengan masing-masing tingkat capaian 100% yaitu -

Penerapan Pakta Integritas sudah dilakukan untuk pejabat esselon II, III dan IV, jika dibandingkan dengan tahun 2011 tingkat pencapaiannya meningkat

-

Penerapan e-procurement sudah mulai berjalan ditahun 2012

2. Misi kedua dengan 3 sasaran dan 8 indikator

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi 2012

1

2 Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Meningkatnya Indeks Pemb. Manusia (IPM)

3

4

5

6

1

2

3



Capaian (%) 7


%

48,67

68,05

139,82%

Meningkatnya Angka melek huruf Persentase Meningkatnya Rata-rata lama sekolah

%

50,28

99,20

197,30%

%

8,67

8,70

100,35%


%

63,88

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %

%


%

5,21

7,89

48,56%

Penduduk Miskin Garis Kemiskinan (Rp/Bln)

Rp

46.909 263.556

Sasaran pertama didukung oleh tiga indikator yaitu -

Tingkat angka harapan hidup ditahun 2012 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011 dengan capaian 94,45%

-

Angka melek huruf ditahun 2012 dengan capaian 197,30%


xxviii

-

Rata-rata lama sekolah ditahun 2012 diatas target yang telah ditetpkan yaitu dengan capaian 100,35%

Sasaran kedua didukung oleh dua indikator namun belum dapat dapat diukur tingkat capaiannya karena belum tersedianya data. Sasaran ketiga didukung oleh tiga indikator namun hanya satu indikator yang dapat diukur yaitu -

Persentase penduduk miskin ditahun 2012 masih dibawah target

Untuk mengurangi penduduk miskin, Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang akan lebih meningkatkan didalam pelaksanaan dan pengelolaan program dan kegiatannya yang mengarah pada capaian yang masih dibawah target.

3. Misi ketiga dengan 4 Sasaran dan 4 indikator

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

1

2 Menumbuhkan sentra perekonomian berbasis usaha kerakyatan melalui pembangunan investasi

3

4

Target

Realisasi 2012

5

6

Capaian (%) 7

1



%

37,50

0,25

0,67%

2



%

57,93

57,93

100,00%

3



Juta Rp

189,71

189,71

100,00%

4



Izin Investasi

22,00

22,00

100,00%

Misi ketiga didukung oleh 4 sasaran dengan empat indikator yaitu -

Persentase Meningkatnya PDRB Migas ditahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

-

Pertumbuhan ekonomi ditahun 2012 masih dibawah target.

-

Pendapatan perkapita ditahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% sedangkan tahun lalu tingkat pencapaiannya 85,59%.

-

Untuk tingkat Investasi ditahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan.


xxix

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang akan lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

4. Misi keempat dengan 8 Sasaran dan 8 indikator

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

1

2 Mengembangkan Potensi dan Daya Saing

3

4

Target

Realisasi 2012

5

6

Capaian (%) 7

1



%

37,50

109,54

292,11%

2



%

33,33

1,48

4,44%

3



%

16,67

26,67

159,99%

4


5



%

20,83

31,31

150,31%

6



%

20,83

0,84

4,03%

7

Meningkatnya destinasi pariwisata dan melestarikan kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata) Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik


%

83,33

0,11

0,13%

% Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing meningkat

%

4,00

% Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik meningkat

%

4,00

8

Dari 8 sasaran hanya 6 sasaran dan 6 indikator yang dapat dinilai. Penjelasan masing masing indikator sasaran yaitu -

Produksi perkebunan ditahun 2012 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 159,99% jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 hanya mencapai 82,45%.

-

Untuk kontribusi PDRB Pariwisata masih dibawah target yang telah ditetapkan.

-

Nilai tukar petani telah melebihi target yang ditetapkan jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 hanya mencapai 82,45%

-

Untuk produksi tanaman pangan dan produksi perikanan tangkap masih dibawah target yang telah di tetapkan.

-

Sedangkan produksi daging ditahun 2012 melebihi target yang ditetapkan jika


xxx

dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 hanya mencapai 82,45%

Untuk capaian yang masih dibawah target Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang akan lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang masih dibawah target.

5. Misi kelima dengan 8 Sasaran dan 8 indikator

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

1

2 Pembangunan infrastruktur Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan yang semakin membaik.

3

4

1

Target

Realisasi 2012

5

6

Capaian (%) 7


%

75,00

40,47

53,96%

2



%

26,68

26,68

100,00%

3



%

53,00

90,00

169,81%

4



5



6



7



%

50,00

45,23

109,55%

8



%

14,20

14,20

100,00%


Panjang jaringan dalam kondisi baik masih dibawah target yang telah ditetapkan.

-

Rasio jaringan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 tingkat capaiannya sebesar 54,54%

-

Rasio rumah layak huni telah melebihi target yang ditetapkan

-

Penurunan pelanggaran lalulintas telah melebihi target yang ditetapkan

-

Ketersediaan daya listrik

telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan jika

dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 tingkat capaiannya sebesar 54,54%


xxxi

Untuk capaian yang masih dibawah target

Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun

mendatang akan lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang masih dibawah target.

6. Misi keenam dengan 3 Sasaran dan 4 indikator

No 1

Sasaran Strategis 2 Pelestarian SDA dan Lingkungan

Indikator Kinerja

Satuan

3

4

Target

Realisasi 2012

5

6

1



%

75,00

2



%

100,00

3


Persentase Status lingkungan hidup daerah (SLHD) Persentase Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan

%

100,00

%

100,00

65,81

Capaian (%) 7

65,81%

Dari 3 sasaran hanya 1 sasaran dan 1 indikator yang dapat dinilai yaitu Persentase ruang terbuka hijau yang masih dibawah target.


7. Misi ketujuh dengan 3 Sasaran dan 3 indikator Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak 1

Membaiknya Gender

Persentase GEM

%

62,50

Persentase GDI

%

37,50

Empowerment Measurement (GEM) 2

Membaiknya Gender-related

58,65

156,40%

Development Index (GDI)


xxxii

3



%

50,00

3,87

7,74%


Persentase GDI telah melebihi target yang ditetapkan jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 tingkat capaiannya sebesar 93,36%

-

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk belum memenuhi target yang telah ditetapkan


C. PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Perbandingan pencapaian sasaran antara tahun 2011 dengan tahun 2012 ini belum bisa dilakukan secara menyeluruh, hal tersebut disebabkan ada beberapa indikator pencapaian sasaran pada tahun 2011 tidak dilakukan penilaian di tahun 2012 demikian juga sebaliknya. Untuk lebih jelasnya perbandingan pencapaian sasaran beserta indikator sasarannya dengan tahun sebelumnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel Perbandingan pencapaian indikator sasaran No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

3

( % ) Capaian Indikator Kinerja 2011 2012 4

5

Kenaikan/ Penurunan 6




71,54%


xxxiii


72,50%

Persentase Penerapan eprocurement 2


100,00%

27,50%

100,00%

Terbentuknya system integrasi layanan (SIL) Gerbang Raja Penerapan SPM untuk seluruh SKPD (unit pelayanan publik)

3


Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Kepegawaian Menindak lanjuti hasil pemeriksaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pmrth(SAKIP) dan LAKIP

4

Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing Meningkatnya Indeks Pemb. Manusia (IPM)


95,45%

Meningkatnya Angka melek huruf Persentase Meningkatnya Rata-rata lama sekolah 5


139,82%

44,37%

197,30% 100,35%


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 6



97,21%

48,56%

-48,65%

85,59%

0,67%

-84,92%

Penduduk Miskin Garis Kemiskinan (Rp/Bln) Menumbuhkan sentra perekonomian berbasis usaha kerakyatan melalui pembangunan investasi 7



8



9



85,59%

100,00%

14,41%



85,59%

100,00%

14,41%


82,45%

292,11%

209,66%

10

100,00%

Mengembangkan Potensi dan Daya Saing 11



xxxiv

12



41,05%

4,44%

-36,61%

13



82,45%

159,99%

77,54%

14


15



82,45%

150,31%

67,86%

16



80,96%

4,03%

-76,93%

17

Meningkatnya destinasi pariwisata dan melestarikan kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata) Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik


74,60%

0,13%

-74,47%


54,54%

53,96%

-0,58%

54,54%

100,00%

45,46%

18

0,00%

% Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing meningkat % Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik meningkat

19

Pembangunan infrastruktur Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan yang semakin membaik.

20



21



22



23



24



25



26



54,54%

85,43%

169,81% 54,54%

63,62%

109,55% 100,00%

45,46%

Pelestarian SDA dan Lingkungan 27



28



29


Persentase Status lingkungan hidup daerah (SLHD)

85,43%

Persentase Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan

85,43%

65,81%

Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak


xxxv

30

31 32

Membaiknya Gender Empowerment Measurement (GEM) Membaiknya Gender-related Development Index (GDI)

Persentase GEM

94,23%

Persentase GDI

93,36%

156,40%

63,04%



94,23%

7,74%

-86,49%

D. ASPEK KEUANGAN Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan kewenangan yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Sumber pembiayaan selama ini yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, bantuan pembangunan daerah, subsidi dan ganjaran yang berkaitan dengan tugas-tugas dekonsentrasi bersama komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu melalui dana APBN sektoral di daerah, termasuk dana Bantuan Luar Negeri (BLN). Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2012 dan sebagai wujud transparansi penggunaan dana APBD tahun 2012, maka dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012. Sebagai wujud transparansi penggunaan dana APBD tahun 2012 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH NO NAMA SKPD ANGGARAN LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012

REALISASI xxxvi

1 1 2 3 4 5 6

2 SEKRETARIAT DAERAH

275.306.185.000,00

137.785.371.124,90

94.009.368.085,00

70.101.183.172,00

54.329.744.579,00

1.990.361.621,00

18.318.649.313,00

30.898.831.989,00

26.933.798.976,00

22.867.884.579,00

20.060.813.130,00

23.152.811.451,2 7

19.912.284.544,00

20.978.887.496,51

17.395.771.802,00

9.407.456.984,00

8.666.461.021,00

27.744.251.436,00

20.191.333.248,00

20.191.752.964,48

17.558.688.924,00

39.069.804.801,93

28.666.290.498,00

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

863.155.409.381,92

734.989.910.981,00

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

40.403.890.736,00

37.824.770.326,00

36.330.672.709,00

31.206.241.193,00

14.083.628.200,00

12.234.801.140,00

21.229.279.746,00

20.114.018.865,00

96.645.214.579,00

72.827.810.702,00

60.947.195.165,00

53.092.890.002,00

14.148.515.150,00

8.978.657.572,00

2.098.825.669.971,03

1.572.618.489.901,00

SEKRETARIAT DPRD BAPPEDA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) BADAN KELUARGA BERENCANA, P3A BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSIDAERAH BADAN KESBANG POLMAS

8

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4

547.693.266.684,02

7

9

3

BADAN PELAYANAN PERUINAN TERPADU INSPEKTORAT KABUPATEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BAPEMAS DAN PEMERINTAHAN DESA BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SATPOL PP RSU PARIKESIT RSU IIJIBATARA AGUNG DEWA SAKTI DPRD

DINAS DAERAH LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012

xxxvii

N O 1

NAMA SKPD

ANGGARAN

REALISASI

2

3

4

1

DINAS PENDIDIKAN

2

DlNAS KESEHATAN

3

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

4

DJNAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

5

DINAS PERHUBUNGAN

6

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SlPIL

1.311.935.989.781,00

1.012.695.148.749,00

317.994.258.761,00

272.051.467.810,00

1.429.676.702.440,66

931.880.798.905,00

473.277.511.800,35

287.724.001.420,00

170.567.113.471,00

133.060.123.863,00

39.972.872.095,50

27.947.085.285,00

26.960.213.383,00

23.866.462.990,00

7

DINAS SOSIAL

8

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

23.799.577.239,63

17.806.313.913,00

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

39.015.166.484,65

31.068.971.061,00

25.169.534.238,00

24.071.511.181,00

63.155.074.687,00

55.348.165.972,00

24.994.459.129,00

17.031.853.512,00

47.454.983.781,00

38.994.259.156,00

49.834.359.789,00

43.549.181.969,00

89.405.477.351,00

71.740.016.153,00

23.555.057.926,27

13.112.392.482,00

36.769.505.221,15

30.957.522.683,00

44.154.847.943,81

33.248.452.657,00

4.237.692.705.523,02

3.066.153.729.761,00

9 10

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

11

DINA$ PENDAPATAN DAERAH

12

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

13

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

14

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

15

DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

16

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

17

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

18

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KELURAHAN NO 1

NAMA SKPD 2

ANGGARAN 3

REALISASI 4

1

KELURAHAN JAHAB

3.103.667.898,15

2.960.860.884,00

2

KELURAHAN BUKIT BIRU

4.460.211.840,82

3.994.783.447,00

3

KELURAHAN TIMBAU

4.306.680.159,26

4.090.741.507,00

4

KELURAHAN PANJI

5.105.971.978,33

4.539.742.935,00

5

KELURAHAN SUKARAME

4.006.971.483,77

3.735.030.719,00

6

KELURAHAN BARU

4.986.776.852,00

3.881.007.973,00

7

KELURAHAN LOA TEBU

3.948.678.480,00

3.374.306.860,00

8

KELURAHAN MANGKURAWANG

3.864.559.689,35

3.760.784.753,00

9

KELURAHAN MALUHU

4.818.590.600,44

4.628.610.093, 00


xxxviii

10

KELURAHAN LOA IPUH

4.919.530.444,58

4.626.870.101,00

11

KELURAHAN LOA IPUH DARAT

3.791.396.377,50

3.4067. 92.775,00

12

KELURAHAN SALOK API DARAT

2.825.100.852,00

2.730.932.532,00

13

KELURAHAN SALOK API LAUT

2.663.005.602,00

2.604.807.08fj,00

14

KELURAHAN AMBORAWANG LAUT

2.914.964.643,00

2.805.697.554,00

15

KELURAHAN AMBORAWANG DARAT

2.779.955.392,73

2.652.194.350,00

16

KELURAHAN MARGO MULYO

2.625.537.113,99

2.534.820.542,00

17

KELURAHAN SUNGAI MERDEKA

2.665.604.853,43

2.586.283.323,00

18

KELURAHAN SUNGAI SELUANG

3.105.225.887,00

2.814.997.378,00

19

KELURAHAN WONO TIRTO

2.686.860.077,00

2.567.620.320,00

20

KELURAHAN TANJUNG HARAPAN

2.808.966.283,81

2.535.302.826,00

21

KELURAHAN SAMBOJA KUALA

2.876.767.874, 55

2.562.245.320,00

22

KELURAHAN SANIPAH

2.747.501.499,00

2.526.425.232,00

23

KELURAHAN HANDIL BARU

2.754.636.203,94

2.514.865.613,00

24

KELURAHAN MUARA SEMBILANG

2.520.741.424,91

2.384.546.877,00

25

KELURAHAN ARGOSARI

2.858.324.774,26

2.409.055.850,00

26

KELURAHAN TELUK PEMEDAS

3.004.588.825,00

2.711.933.017,00

27

KELURAHAN BUKIT MERDEKA

2.844.040.276,39

2.599.308.769,00

28

KELURAHAN KARYA MERDEKA

2.825.332.309,00

2.690.793.614,00

29

KELURAHAN MUARA JAWA ILIR

2.214.364.282,40

2.040.144.257,00

30

KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH

2.876.530.065,00

2.589.212.449, 00

31

KELURAHAN MUARA JAWA ULU

2.177.527.960,60

2.067.629.906,00

32

KELURAHAN TELUK DALAM

2.241.055.580,00

2.047.038.932,00

33

KELURAHAN DONDANG

2.195.485.468,85

2.055.492.692,00

34

KELURAHAN TAMA POLE

2.487.831.149,02

2.144.220.664,00

35

KELURAHAN MUARA KEMBANG

1.988.543.570,01

1.774.444.686,00

36

KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR

2.117.121.793,43

1.836.521.484,00

37

KELURAHAN JAWA

1.709.382.599,00

1.490.844.506, 00

38

KELURAHAN PENDINGIN

2.487.762.889,00

2.157.723.062,00

39

KELURAHAN SANGA-SANGA DALAM

2.639.416.693,95

2.270.650.041, 00

40

KELURAHAN SARI JAYA

2.290.037.665,00

1.900.661.158,00

41

KELURAHAN SANGA SANGA MUARA

1.928.376.245,00

1.459.758.286,00

42

KELURAHAN MELAYU

4.522.560.853,00

4.029.518.685,00

43

KELURAHAN KAMPUNG LAMA

2.200.000.000,00

1.955.689.000, 00

KECAMATAN NO 1

NAMA SKPD 2

1

KECAMATAN TENGGARONG

2 3

ANGGARAN 3

REALISASI 4

12.667.616.782,42

11.795.852.2ll,OO

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

9.563.060.914,00

7.286.909.153,00

KECAMATAN LOA KULU

7.799.028.239,77

7.054.570.298,00

4

KECAMATAN LOA JANAN

8.446.833.841,00

8.094.334.863,00

5

KECAMATAN MUARA BADAK

8.822.732.389,00

7.692.606.119,00

6

KECAMATAN MARANG KAYU

9.066.633.943,00

7.995.652.731,00


xxxix

7

KECAMATAN MUARA JAWA

8

KECAMATAN SAMBOJA

7.468.023.374,36

6.230.515.076,

11.269.543.807,00

10.408.888.085,00

9

KECAMATAN SEBULU

7.854.070.539,00

6.817.610.049,00

10

KECAMATAN MUARA KAMAN

7.960.744.855,11

7.717.648.870,00

11

KECAMATAN KOTA BANGUN

9.916.678.292,10

9.779.083.379,00

12

KECAMATAN MUARA MUNTAI

8.390.730.729,93

6.906.310.886,00

13

KECAMATAN KENOHAN

6.809.384.268,32

6.189.801.014,00

14

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

8.311.397.666,22

6.787.794.754,00

15

KECAMATAN TABANG

8.839.347.176,69

6.118.631.996,00

16

KECAMATAN MUARA WIS

7.125.168.840,00

6.992.889.893,00

17

KECAMATAN SANGA-SANGA

9.168.458.856,00

7.473.016.864,00

18

KECAMATAN ANGGANA

8.244.181.005,00

7.377.117.096,00

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2012 JUMLAH REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012

Rp6.612.305.134.012,68 Rp1.572.618.489.901,00

BAB IV

PENUTUP Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja program maupun sasaran sebagai realisasi pencapaian target-target yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2011-2015 maupun RKT Tahun 2012 yang juga telah dituangkan dalam kontrak kerja berupa Penetapan Kinerja Tahun 2012 untuk diwujudkan pada tahun 2012. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara setelah melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya pada tahun 2012. Hasil penilaian atas 21 sasaran secara umum telah mencapai nilai rata - rata sebesar 93,78% dengan kategori Sangat Berhasil. Uraian mengenai capaian sasaran adalah sebagai berikut : a.

13 (tiga belas) sasaran mempunyai tingkat capaian rata-rata berkisar 85 – 100 % dengan kategori “Sangat Berhasil”.

b.

1 (satu) sasaran mempunyai tingkat capaian rata-rata berkisar 55 – 70 % dengan kategori “Cukup Berhasil”.

c.

7 (tujuh) sasaran mempunyai tingkat capaian rata-rata berkisar dibawah 55 % dengan kategori “Kurang Berhasil”.


xl

Semoga LAKIP Tahun 2012 ini dapat memenuhi permintaan pertanggungjawaban kinerja sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) yang pada tingkat Kabupaten disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada masa mendatang . Tenggarong,


Maret 2013

xli

SUMBER DATA KINERJA 1.

LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

2.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2011 – 2015

3.

Statistik Daerah - BPS Tahun 2012 (e-book online)

4.

LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2012

5.

Satlantaskukar.com


xlii

IKHTISAR EKSEKUTIF. LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Tenggarong, Maret 2013

Recommend Documents