ii Rencana Strategis

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TAHUN 2015-2019

i

ii

Rencana Strategis


iii

Kata Pengantar

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015-2019 merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan beberapa hal terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, antara lain: tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100%

iv

Rencana Strategis

pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia, serta meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah, dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar. Adapun pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu membangun sistem, fasilitasi Pemerintah Daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Melalui 3 (tiga) pendekatan tersebut, diharapkan target Gerakan Nasional 100-0-100 dapat tercapai. Akhir kata, Direktorat Jenderal Cipta Karya akan berupaya penuh untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang diselenggarakan tidak hanya oleh Pemerintah semata, tetapi juga melalui kemitraan dengan berbagai pelaku pembangunan infrastruktur permukiman.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc NIP. 19570418198412001


v

Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya

Jakarta, 29 Juni 2016 e015

Kepada yang terhormat, 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya; 2. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman; 3. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 4. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman; 5. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman; 6. Direktur Bina Penataan Bangunan; 7. Sekretaris BPPSPAM; 8. Kepala Dinas PU/Cipta Karya/Permukiman Provinsi/Kabupaten/Kota; 9. Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

SURAT EDARAN Nomor : 50/SE/Dc/2016

TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TAHUN 2015-2019 Memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 yang telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran untuk periode lima tahun mendatang. A. UMUM Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

vi

Rencana Strategis

B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2025; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; 9. Peraturan Pemerintan Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019; 11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; 12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019. C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai acuan menyusun rencana kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Direktorat/Satminkal di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam penyusunan program 5 (lima) tahun. Tujuan Surat Edaran ini adalah agar Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran pembangunan infrastruktur bidang cipta karya dapat terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. D. RUANG LINGKUP RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Ruang lingkup Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah sebagai berikut : 1. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan bidang Cipta Karya; 2. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Ditjen Cipta Karya; 3. Arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; 4. Target kinerja dan kerangka pendanaan.


vii

Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya

E. PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Sekretaris BPPSPAM melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019. F. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 1. Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019 merupakan penjuru bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran, serta evaluasi kinerja, seperti RENJA-KL, RKA-KL, dan LAKIP; 2. Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Bidang Cipta Karya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019. 3. Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019 merupakan acuan untuk menyusun Renja Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Unit Organisasi Eselon II di Direktorat Jenderal Cipta Karya ke dalam program tahunan masing-masing. 4. Perwujudan sasaran yang telah di tetapkan di dalam Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019 tersebut dicapai melalui pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 29 Juni 2016 DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc NIP. 19570418198412001 Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; 3. Kepala BPPSPAM; 4. Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

viii

Rencana Strategis

Penanganan Kawasan Lingkungan Permukiman, Karangwaru Yogyakarta Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TAHUN 2015-2019

ix

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................................ iv SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA ......................................................................................... vi BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................................................................................................ 1 1.1 Kondisi Umum .............................................................................................. ................................................... 2 1.1.1 Kondisi Umum Infrastruktur Cipta Karya ................................................................................ 2 1.1.2 Kondisi Infrastruktur Cipta Karya per Sektor ......................................................................... 5 1.2 Potensi dan Permasalahan ........................................................................... ............................................... 13 BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DITJEN CIPTA KARYA ........................................ .......................... 23 2.1 Visi .......................................................................................................................................................................... 24 2.2 Misi ......................................................................................................................................................................... 25 2.3 Tujuan .................................................................................................................................................................... 26 2.4 Sasaran Strategis .............................................................................................................................................. 26

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ... ........................................................................................................................... 31 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ................................................................ .................................... 32 3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ............................. ....... 32 3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 .......... .................... 33 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Cipta Karya .................................................... ............................. 34 3.2.1 Kebijakan Umum Ditjen Cipta Karya ................................................................ ......................... 34 3.2.2 Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman ............ 46 3.2.3 Kebijakan dan Strategi Pembinaan Penataan Bangunan....................................... .......... 54 3.2.4 Kebijakan dan Strategi Penyediaan Air Minum ................................................... ................. 58 3.2.5 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Penyehatan Lingkungan .............................. 62 3.3 Kerangka Regulasi ........................................................................................ ................................................... 67 3.4 Kerangka Kelembagaan ................................................................................. ............................................... 73 BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ............................................... ................................. 81 4.1 Target Kinerja dalam RPJMN 2015-2019 ............................................................... .................................. 82 4.2 Sasaran Kinerja Ditjen Cipta Karya 2015-2019 ....................................................... ............................. 86 4.2.1 Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Permukiman ................................... ......... 86 4.2.2 Rencana Strategis Bina Penataan Bangunan .......................................................... .............. 92 4.2.3 Rencana Strategis Sistem Penyediaan Air Minum ............................................... ............. 98 4.2.4 Rencana Strategis Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman ... ...... 108 4.2.5 Dukungan Manajemen ................................................................................ .................................. 116 BAB 5 PENUTUP................................................................................................... .................................................................... 126

x

Rencana Strategis

DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Kinerja Ditjen Cipta Karya 2010-2014 .......................................................... ........................... 3 Tabel 2.1 Sasaran Program Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya .................................. ................ 27 Tabel 3.1 Pendekatan Pembangunan Bidang Cipta Karya .......................................... ...................... 37 Tabel 3.2 Daftar 35 WPS ...................................................................................... ............................................ 39 Tabel 3.3 Sasaran Pembangunan Perkotaan Nasional RPJMN 2015-2019 ................................... 41 Tabel 3.4 Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota ................. ....... 69 Tabel 4.1 Rencana Pendanaan Renstra Ditjen Cipta Karya 2015-2019 ............................. ............. 83 Tabel 4.2 Sasaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman ................................ ............. 87 Tabel 4.3 Sasaran Kegiatan Pembinaan Penataan Bangunan .............................................. ............. 92 Tabel 4.4 Sasaran Kegiatan Penyediaan Air Minum ................................................................ ............. 99 Tabel 4.5 Sasaran Kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman .................................. ............. 109 Tabel 5.1 Strategi Pelaksanaan Bidang Cipta Karya ................................................................. ............. 127

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Dukungan Ditjen Cipta Karya dalam Pengembangan Kota Hijau .............................. Gambar 1.2 Cakupan Pelayanan Air Minum 2010-2014 ............................................... .......................... Gambar 1.3 Cakupan Pelayanan Sanitasi 2010-2014 .................................................. ............................. Gambar 1.4 Proyeksi Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan ............................ ................ Gambar 1.5 Kontribusi PDRB per Pulau ................................................................... .................................... Gambar 2.1 Peta Strategis Kementerian PUPR 2015-2019 ............................................. ....................... Gambar 2.2 Sasaran Gerakan Nasional 100-0-100 .................................................................................... Gambar 3.1 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ........... ......... Gambar 3.2 Peta Wilayah Pengembangan Strategis Kementerian PUPR .......................... ............... Gambar 3.3 Strategi Pembiayaan Gerakan 100-0-100 ................................................. ............................

4 10 13 14 14 24 27 32 38 43


xi

Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kampung Nelayan Hamadi, Jayapura Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya

xii

Rencana Strategis


1

Pendahuluan

1.1

KONDISI UMUM

1.1.1 Kondisi Umum Infrastruktur Cipta Karya Untuk dapat mewujudkan bangsa yang mandiri, maju, adil, dan makmur seperti yang dicita-citakan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, perlu adanya dukungan penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya/Permukiman yang handal. Berdasarkan RPJPN, pembangunan Bidang Cipta Karya berperan dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat Indonesia antara lain dengan (i) mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, (ii) mewujudkan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta (iii) pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi yang diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

2

Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, Ditjen Cipta Karya dalam dekade terakhir telah melaksanakan tugasnya dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang Cipta Karya. Berbagai program dan kegiatan telah diselenggarakan, bahkan sebagian diantaranya telah melebihi target output pada RPJMN dan Renstra PU 2010-2014 (tabel 1.1).

Baiknya kinerja Ditjen Cipta Karya disertai dukungan para pemangku kepentingan, menyebabkan cakupan pelayanan infrastruktur Cipta Karya yang terus meningkat. Hal ini tercermin dari meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak dari 47,7% pada tahun 2009 menjadi 68,36% pada tahun 2014. Cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi yang layak juga mengalami peningkatan dari 51% pada tahun 2009 menjadi 61,04% pada tahun 2014. Dengan kecenderungan yang ada, diperkirakan target Millenium Development Goals pada tahun 2015 dapat tercapai, yakni 68,87% untuk air minum dan 62,41% untuk sanitasi layak. Di samping itu, luas permukiman kumuh juga mengalami penurunan yang signifikan dari 57.800 Ha pada tahun 2009 menjadi 38.431 Ha pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya telah menunjukan kemajuan dalam hal kualitas lingkungan permukiman di tanah air menuju kondisi permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal; b) meningkatkan

Rencana Strategis

Tabel 1.1 Kinerja Ditjen Cipta Karya 2010-2014

NO

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET RENSTRA*

CAPAIAN TARGET 2010-2014**

A.

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI PERMUKIMAN PERKOTAAN

1.

Peningkatan Jumlah Pelayanan Air Minum Kawasan MBR yang Terlayani Infrastruktur Air Minum IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

2.

1,277

155%

IKK

872

1,192

137%

Desa

10,142

10,714

106%

Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

Kwsn

776

864

111%

PDAM/Kab/ Kota

505

540

107%

Kab/ Kota

13

13

100%

Pembinaan Kemampuan Pemda/ PDAM

Peningkatan Jumlah Pelayanan Sanitasi Kawasan yang Terlayani Infastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-Site dan Sistem On-Site

Kwsn

921

2,330

253%

Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan

Kab/ Kota

236

253

107%

Kabupaten/Kota yang Terlayani nfrastruktur Stasiun Antara dan tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Kab/ Kota

425

394

93%

Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R

Kwsn

376

376

100%

250

250

100%

Kwsn

1,355

1,361

101%

Kab/ Kota

316

377

119%

B.

MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG

1.

Pembangunan Rusunawa Stasiun Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya

2.

1,975

Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum

PDAM yang Memperoleh Pembinaan 3.

Kwsn

% CAPAIAN

TB

Revitalisasi Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya Kabupaten/Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/Bersejarah

C.

MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN/KUMUH/NELAYAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.

Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan/Kumuh/Nelayan

2.

Kelurahan/Desa yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Sosial (P2KP/ PNPM)

3.

Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur Permukiman

Desa

36,361

91,832

253%

Kel/Desa

10,999

11,066

101%

Desa

25,362

36,897

145%

Sumber : *)Lampiran PerMen PU No 20/PRT/M/2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PU No 02/PRT/M/2010 tentang Renstra Kementerian PU Tahun 2010-2014, **)LAKIP Es II Cipta Karya 2014


3

Pendahuluan

Gambar 1.1 Dukungan Ditjen Cipta Karya dalam Pengembangan Kota Hijau

Green Building

Green Waste

Green Open Spaces

Green Water

kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja; c) meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman.

4

Untuk itu, pembangunan infrastruktur permukiman juga diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional lainnya seperti penanggulangan kemiskinan, pengembangan kota hijau, dan penataan kawasan strategis. Dalam hal penanggulangan kemiskinan, Ditjen Cipta Karya turut berkontribusi dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat (P2KP, PPIP, Pamsimas, dan Sanimas), serta program pro rakyat klaster 4 sesuai dengan Direktif Presiden RI. Dalam hal pengembangan kota hijau, Ditjen Cipta Karya turut berperan dengan menginisasi penyelenggaraan green waste (TPA Sanitary landfill dan TPST 3R), green water (IPA Reverse Osmosis dan Pamsimas), green building dan green open space (revitalisasi kawasan). Ditjen Cipta Karya juga mendapatkan mandat membangun infrastruktur permukiman pada kawasan strategis seperti daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Pada kawasan tersebut telah dilaksanakan peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta pembangunan prasarana air minum dan sanitasi.

Dalam mendukung pembangunan infrastruktur permukiman, telah dilakukan upaya pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan infrastruktur permukiman untuk memastikan keterpaduan dan keberlanjutan infrastruktur terbangun. Dalam periode 2010-2014, Ditjen Cipta Karya turut berkontribusi dalam perumusan UU No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan UU No 20/2011 tentang Rumah Susun dan

Rencana Strategis

peraturan pelaksananya, serta terlibat dalam perumusan berbagai peraturan turunan UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Persampahan, dan UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Upaya pembinaan dilakukan melalui pendampingan pemerintah daerah dalam merumuskan NSPK daerah serta menyusun dokumen perencanaan seperti RPI2JM, RPKPP, SSK, RISPAM dan RTBL. Untuk fungsi pengawasan, Ditjen Cipta Karya terus melakukan monitoring secara berkala melalui pengembangan sistem informasi (e-Monitoring) dan melakukan evaluasi tahunan dengan menyusun LAKIP. 1.1.2 Kondisi Infrastruktur Cipta Karya per Sektor a. Pembangunan Permukiman Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya. Berdasarkan hasil identifikasi Ditjen Cipta Karya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa luas permukiman kumuh di tanah air mencapai 38.431 Ha yang tersebar di 4.108 kawasan. Tantangan dalam mengurangi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh berkaitan dengan masalah urbanisasi. Pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh dengan angka absolut mencapai sekitar 9,6 juta rumah tangga pada tahun 2014. Di samping itu, penanganan permukiman kumuh yang menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah (UU No. 1/2011) belum diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan. Penanganan permukiman kumuh memerlukan koordinasi lintas sektor, sehingga diperlukan SK Bupati/Walikota tentang permukiman kumuh sebagai acuan pemangku kepentingan dalam memadukan upaya penanganan permukiman kumuh. Pada tahun 2014 baru 215 kabupaten/kota yang telah menerbitkan SK Kumuh.

Salah satu bentuk penanganan permukiman kumuh adalah dengan membangun rusunawa yang sampai akhir tahun 2014 telah terbangun sebanyak 250 Twin Blok (TB) atau 24.730 unit. Dengan demikian total jumlah rusunawa yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 372,5 TB dan 3 menara yang terdiri dari 37.080 unit. Meskipun demikian, sampai akhir tahun 2013 baru sebanyak 129 TB atau sekitar 35 persen yang dihibahkan kepada Pemda. Padahal, pembangunan Rusunawa sebagai mengurangi jumlah rumah tangga kumuh melalui permukiman kembali yang bertujuan untuk mengatasi kekumuhan perkotaan. Upaya lain untuk penanganan permukiman kumuh dilakukan melalui pembangun infrastruktur kawasan permukiman perkotaan di 814 kawasan.


5

Pendahuluan

6

Dalam pembangunan kawasan permukiman perdesaan, kondisi saat ini lebih banyak dihadapkan pada kebutuhan penyediaan infrastruktur permukiman terutama dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan. Hingga tahun 2014, 68,85% dari 74.093 desa di Indonesia merupakan desa berkembang yang masih membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur permukiman (Bappenas, diolah dari Potensi Desa Tahun 2014). Bentuk – bentuk program penanganan kawasan permukiman perdesaan selama ini diarahkan pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat agar mampu mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana permukiman maupun prasarana pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan.

Penyelenggaraan permukiman khusus pada dasarnya adalah bagian dari penyelenggaraan permukiman perkotaan dan perdesaan, tetapi memiliki karakter khusus yaitu berada di kawasan perbatasan atau berada di kawasan rawan bencana. Permasalahan permukiman perbatasan tidak terlepas dari permasalahan pembangunan perbatasan secara umum. Kebijakan pembangunan perbatasan yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai area belakang dan sabuk pengaman semata telah menunjukkan perlunya perubahan kebijakan dalam menangani kawasan perbatasan. Pembatasan pembangunan di kawasan perbatasan mengakibatkan rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan ini dan semakin tingginya ketergantungan pada sarana dan prasarana yang tersedia di negara tetangga. Mayoritas permukiman perdesaan yang berada di kawasan perbatasan adalah permukiman yang sulit dijangkau dan memiliki akses pelayanan dasar yang rendah. Selama ini bentuk penanganan permukiman pada kawasan perbatasan telah dilakukan melalui peningkatan infrastruktur pada kawasan perdesaan dan kawasan khusus.

Untuk kegiatan pemberdayaan komunitas dalam penanggulangan kemiskinan, maka telah dilaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui Program PNPM Mandiri, yang dilaksanakan dalam bentuk P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan di 11.066 kelurahan di Indonesia. Kegiatan P2KP ini memadukan prinsip tri-bina, yaitu bina fisik lingkungan, bina ekonomi, dan bina sosial masyarakat. Dengan pendekatan tri-bina, kemiskinan perkotaan dapat dikurangi secara komprehensif.

Perkembangan permukiman di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi rawan bencana. Indonesia merupakan negeri yang rawan bencana alam karena berada di jalur gunung berapi teraktif di dunia: Cincin Api Pasifik. Selain itu, Indonesia terdiri atas tiga tumpukan lempeng benua yang hiperaktif, yaitu lempeng Austronesia, Asia, dan Pasifik, yang menyebabkan Indonesia berada dalam lilitan sabuk api Pasifik. Mempertimbangkan posisi ini tidak mengherankan apabila Indonesia sering menghadapi ancaman bencana terutama ancaman bencana alam. Keadaan tersebut tidak dapat dihindari, tetapi jumlah

Rencana Strategis

PLPBK Desa Caturharjo, Kabupaten Bantul

Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya

kerugian bencana dapat diminimalisir. Risiko bencana semakin besar apabila kawasan yang mendapat ancaman bencana memiliki kerentanan yang tinggi dan kapasitas yang rendah.

Kejadian bencana yang pernah terjadi di Indonesia, terutama kejadian gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004 memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Tidak dipungkiri masih banyak ditemukan permukiman bahkan perkotaan yang dibangun pada kawasan rawan bencana. Selain itu, pembangunan permukiman yang tidak terkendali juga memengaruhi kualitas lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya bencana pada kawasan-kawasan yang sebelumnya relatif aman dari bencana. Masyarakat dan pemerintah harus memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan agar dapat melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, baik dengan cara memperkecil ancaman kawasan, mengurangi kerentanan kawasan (secara sosial, ekonomi, fisik, dan ekologi), serta meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam (aturan & kelembagaan; peringatan dini dan kajian risiko; pendidikan; kesiapsiagaan; pengurangan risiko dasar). b. Penataan Bangunan dan Lingkungan UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung mengamanatkan bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Sebagai operasionalisasi amanat


7

Pendahuluan

ini, maka pemerintah daerah dituntut untuk menetapkan Perda Bangunan Gedung yang mengatur penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. Hingga tahun 2015, baru 327 kabupaten/kota yang telah menetapkan Perda Bangunan Gedung. Rendahnya angka tersebut disebabkan instrumen pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan belum dipahami oleh Pemda dan legislatif di daerah.

Akibatnya penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah kurang optimal, tercermin dari rendahnya jumlah bangunan gedung yang ber-IMB; hanya 0,4% kabupaten/kota yang telah melakukan pendataan bangunan gedung; hanya 3% kabupaten/kota yang mengatur Sertifikat Laik Fungsi (SLF); dan hanya 2,9% kabupaten/kota yang terlayani Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Oleh karena itu, Ditjen Cipta Karya terus melakukan pendampingan penyusunan Perda BG di beberapa kabupaten/kota.

UU Bangunan Gedung juga mengamanatkan pengembangan bangunan gedung hijau sebagai perwujudan bangunan yang serasi dan ramah lingkungan. Saat ini baru 3 (tiga) bangunan gedung negara yang berstatus bangunan gedung hijau, diantaranya gedung Kementerian PU-PR. Pengembangan Bangunan Gedung Hijau perlu terus dikembangkan untuk mengurangi konsumsi energi bangunan sebagai salah satu langkah mengurangi emisi gas rumah kaca. Pedestrian Kawasan Waean Expo, Kota Jayapura


8

Rencana Strategis

Di samping penyelenggaraan bangunan gedung, Ditjen Cipta Karya juga turut mendukung perluasan ruang terbuka hijau dan pelestarian bangunan pusaka melalui kegiatan Revitalisasi Kawasan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan proporsi luas RTH publik yang baru mencapai 12%, masih dibawah aturan UU Penataan Ruang yang mengamanatkan luas ruang terbuka publik minimal 20% ditambah ruang terbuka privat minimal 10%. Revitalisasi kawasan juga diarahkan pada upaya penataan lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah untuk mendukung pengembangan kota sebagai warisan dunia. Di masa yang akan datang, program ini akan diintesifkan (upscaling) menjadi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dan Kota Pusaka. c. Pengembangan air minum Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air terlindung di daerah perkotaan dan perdesaan memperlihatkan peningkatan sejak tahun 1993. Pada tahun 2010-2014, Ditjen Cipta Karya telah membangun infrastruktur air minum dengan kapasitas sebesar 34.319 liter/detik. Hal ini menyebabkan peningkatan cakupan pelayanan air minum yang aman hingga mencapai 68,36% atau mendekati target sasaran MDGs sebesar 68,87%. Meskipun demikian, pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan masih sangat terbatas, yaitu hanya 18% dimana sebagian besar berada di kawasan perkotaan. Kondisi ini disebabkan infrastruktur yang ada belum dimanfaatkan secara optimal sehingga terdapat kapasitas air yang tidak terpakai (idle capacity) sebesar 37.900 liter/detik. Idle capacity disebabkan Pelayanan Air Minum Perpipaan Kel. Imbi, Kota Jayapura



9

Pendahuluan

Gambar 1.2 Cakupan Pelayanan Air Minum 2010-2014

85,0% 80,0%

76%

76,95%

79,34%

80,72%

75,0% 70,0% 65,0%

59,9%

63,40%

65,05%

60,0% 55,0% 50,0%

53,26%

52,15%

53,39%

67,73%

68,36%

56,17%

56,09%

2013

2014

46,61%

45,0% 40,0%

2010

2011 Perkotaan

2012 Perdesaan

Nasional

beberapa hal seperti menurunnya kapasitas air baku, tidak optimalnya kapasitas operasi unit produksi, disamping masih banyaknya pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan pemasangan pipa distribusi dan sambungan rumah. Di sisi lain, SPAM bukan jaringan perpipaan berkembang sangat pesat dengan cakupan mencapai 18%, namun perkembangannya masih memerlukan pembinaan. Di samping itu, dalam rangka mencapai 100% akses aman, diperlukan daya dukung air baku yang cukup besar yaitu sebesar SPAM IKK Aceh Besar, Provinsi NAD


10

Rencana Strategis

128 m3/detik. Kondisi ini diperparah adanya pencemaran air, pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang baik, serta fenomena perubahan iklim.

Dari segi pendanaan, saat ini investasi air minum mengandalkan pendanaan pemerintah daripada sumber pendanaan alternatif, seperti melalui skema KPS ataupun B to B (Business to Business). PDAM belum berfungsi secara optimal karena belum efektifnya sistem kelembagaan dan tarif air minum yang dibawah harga pokok produksi. Pada tahun 2014, terdapat 182 PDAM dengan kinerja Sehat, 103 PDAM dengan kinerja Kurang Sehat, dan 74 PDAM sakit. Ditjen Cipta Karya telah mendorong perencanaan pembangunan infrastruktur air minum melalui fasilitasi penyusunan RISPAM, yang sudah disusun di 468 kabupaten/ kota di Indonesia.

d. Penyehatan Lingkungan Permukiman Pada tahun 2010-2014, Ditjen Cipta Karya telah mengembangkan infrastruktur sanitasi pada 2.711 kawasan di seluruh Indonesia. Upaya ini turut mendorong peningkatan akses terhadap prasarana air limbah yang layak sampai dengan tahun 2014 mencapai 61,04% atau sekitar 152 juta jiwa. Saat ini, pengelolaan air limbah permukiman dilakukan dengan berbasis masyarakat dan berbasis institusi. Pengelolaan air limbah berbasis masyarakat dilakukan pada skala lingkungan dengan skema Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk perdesaan dan Sanimas di perkotaan.

Dengan pendekatan tersebut diharapkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dapat meningkat. Di sisi lain, pengelolaan air limbah permukiman berbasis institusi dilakukan pada skala kawasan dan kota melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Meskipun demikian, cakupan pelayanan yang menggunakan IPAL terpusat skala kota baru mencapai sekitar 3% dari penduduk nasional, dimana selebihnya masyarakat terlayani dengan sistem komunal dan setempat. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat adalah masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam mendanai operasional dan pemeliharaan infrastruktur terbangun serta pemasanagan sambungan rumah. Di samping itu, kendala dalam pengembangan infrastruktur sanitasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PHBS yang terkadang mengakibatkan penolakan warga terhadap pembangunan infrastruktur sanitasi.

Kondisi eksisting drainase saat ini tercatat bahwa hanya 55,9% dari permukiman yang memiliki akses menuju sistem penanganan limpasan air hujan (berupa saluran drainase) dengan kondisi yang baik. Sedangkan, 14,49% permukiman memiliki akses terhadap sistem penanganan limpasan air hujan yang memiliki kapasitas aliran yang kurang memadai, dan


11

Pendahuluan

Instalasi Pengolahan Air Limbah Sewon, Kab. Bantul


32,68% permukiman tidak terhubungkan dengan sistem penanganan limpasan air hujan. Pada skala lingkungan, pengembangan drainase difokuskan pada kawasan kumuh dan rawan genangan dengan pendekatan eco-drainage (drainase berwawasan lingkungan). Sedangkan, untuk entitas kabupaten/kota penanganan limpasan air hujan dilakukan dengan pembangunan sistem polder dan kolam retensi, serta normalisasi saluran.

12

Di bidang persampahan, cakupan pelayanan pada tahun 2014 berada pada tingkat 86.73%. Meskipun pada tahun 2010-2014 Ditjen Cipta Karya telah mengembangkan TPA di 210 kabupaten/kota, namun kondisi ini belum sebanding dengan laju pertumbuhan timbulan sampah dari penduduk perkotaan. Untuk membangun TPA baru, kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya ketersediaan lahan. Sedangkan, beberapa TPA yang ada sudah tidak mampu menampung sampah yang dihasilkan penduduk. Terlebih lagi kondisi Tempat Pemrosesan Akhir yang tidak dikelola dengan baik, masih menggunakan sistem open dumping, menyebabkan kerusakan lingkungan karena menghasilkan air lindi (leachate) dan gas metana. Upaya pengurangan sampah dengan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu 3R (reduce, reuse, recycle) terus dikembangkan meskipun masih terbatas dan memerlukan upaya berkelanjutan. Tantangan lainnya adalah belum seluruh kabupaten/kota memiliki kelembagaan pengelola sampah, baik sebagai regulator maupun sebagai operator.

Rencana Strategis

Gambar 1.3 Cakupan Pelayanan Sanitasi 2010-2014

86,73

90 85

80,5

80,5

80,5

79,8

80 75 70 65 60

55,54

55,6

2010

2011

57,35

60,91

61,4

2013

2014

55 50 45 40

2012

Air Limbah Permukiman

Persampahan

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Hingga saat ini pembangunan infrastruktur permukiman terus dilaksanakan secara intensif dan terencana. Di samping kemajuan yang telah banyak diraih, ke depan masih banyak tantangan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi Pada tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 247 juta jiwa (BPS, 2013). Diperkirakan jumlah penduduk ini akan terus bertambah, tiap tahunnya bertambah 4 juta5 juta, atau setara dengan jumlah penduduk Singapura. Menyediakan sarana prasarana permukiman untuk penduduk sebesar itu merupakan tantangan besar bagi Ditjen Cipta Karya karena laju pertumbuhan infrastruktur harus ditingkatkan untuk mengimbangi laju pertumbuhan jumlah penduduk.

Di samping itu, jumlah penduduk perkotaan di Indonesia cenderung meningkat. Saat ini lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan proporsinya akan terus bertambah di masa mendatang. Pesebaran penduduk Indonesia pun tidak merata. 57.5 % dari total penduduk atau 140 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 6.9% dari luas daratan Indonesia. Hal ini menjadi tantangan untuk membangun prasarana permukiman secara merata dan berkeadilan karena pengembangan infrastruktur permukiman dapat memicu pertumbuhan ekonomi kawasan.


13

Pendahuluan

Gambar 1.4 Proyeksi Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan 100

Percentage (%)

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Perkotaan Perdesaan

1960 14 86

1980 22 78

2000 42 58

2010 54 46

2025 68 32

2050 85 15

b. Ketimpangan Ekonomi Wilayah dan Kemiskinan Di samping adanya ketimpangan persebaran penduduk, kesenjangan ekonomi antar wilayah juga terjadi di Indonesia. Kontribusi kegiatan ekonomi di kawasan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua terhadap PDRB nasional hanya 9.31 % (BPS, 2013), meskipun kawasan timur Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan timur Indonesia perlu diperhatikan pemerintah pusat. Gambar 1.5 Kontribusi PDRB Per Pulau

14

Rencana Strategis

Angka penduduk miskin di Indonesia, walaupun setiap tahun terus mengalami penurunan, bisa dikatakan masih cukup besar, yaitu mencapai 28 juta jiwa (11,25% dari total penduduk Indonesia). Faktor kemiskinan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat terhadap pelayanan air minum dan perumahan. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di kawasan permukiman kumuh yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan aksesibilitas infrastruktur permukiman yang tidak memadai. Padahal infrastruktur permukiman seperti air minum dan sanitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas penduduk sehingga dapat keluar dari jurang kemiskinan. Untuk itu, kebijakan pembangunan kawasan permukiman haruslah memberdayakan masyarakat dan berkontribusi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di tanah air. c. Desentralisasi Sejak diberlakukannya otonomi daerah, maka hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan di bidang ini merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah pusat berperan dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan (TURBINWAS) serta tugas lain dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Standar Pelayanan Minimum. Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk itu, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Namun, keterbatasan kapasitas yang dimiliki Pemda mengakibatkan ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal ini tercermin dari rendahnya kontribusi Pemda dalam penyediaan Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB). Padahal, pembangunan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya merupakan stimulan bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pengembangan infrastruktur permukiman. Selain itu, pembangunan ekspansif disertai ego kedaerahan telah menyebabkan aktivitas eksploitasi lingkungan yang membahayakan daya dukung kawasan/kota. Maka dari itu, kebijakan yang disusun perlu mendorong peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan infrastruktur permukiman yang lebih hijau di daerah masing-masing. d. Pencemaran lingkungan dan perubahan iklim Kurangnya kesadaran masyarakat dengan paradigma not in my back yard (NIMBY) telah menyebabkan sampah dan air limbah yang belum diolah mengalir ke badan air sehingga


15

Pendahuluan

terjadi pencemaran. Akibatnya air permukaan tidak bisa lagi digunakan sebagai air baku. Untuk mengatasi masalah ini, pembangunan fisik infrastruktur saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, tetapi juga diperlukan adanya perubahan sikap masyarakat yang sadar akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Perubahan iklim merupakan suatu tantangan yang nyata terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca mempengaruhi siklus air sehingga memperpanjang kemarau dan meningkatkan intesitas hujan serta menaikan permukaan laut sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir. 70% emisi gas rumah kaca berasal dari kawasan perkotaan, salah satunya berasal TPA Open Dumping yang menghasilkan gas metana (CH4). Bangunan gedung menggunakan 40% dari energi global, dan menghasilkan emisi pada tahap konstruksi dan operasi. Perubahan iklim perlu diantisipasi melalui tindakan adaptasi dan mitigasi agar bisa meminimalisir bencana alam yang dipicu perubahan iklim. e. Reformasi Birokrasi Dalam pembangunan prasarana bidang Cipta Karya, untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan sistem kelembagaan yang dapat berfungsi sebagai motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan ini dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2014, maka diamanatkan seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Reformasi Birokrasi. Upaya perbaikan birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya telah dimulai sejak tahun 2005. Pembenahan yang dilakukan adalah menyangkut 3 (tiga) pilar birokrasi, yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Ke depan, sistem birokrasi Kementerian PUPR perlu terus dibenahi untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan responsif. f. Sustainable Development Goals/Global Goals Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) merupakan arahan internasional mengenai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia yang perlu dicapai pada tahun 2015. Ditjen Cipta Karya mempunyai tugas penting dalam pencapaian MDGs, terutama untuk memenuhi sasaran 7C yaitu “menurunkan hingga setengahnya proporsi

16

Rencana Strategis

Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Ditjen Cipta karya


rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak dan fasilitas sanitasi dasar layak hingga tahun 2015” serta sasaran 7D yaitu “Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020”. Berbagai kebijakan dan strategi telah dirumuskan sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan untuk memenuhi target MDGs pada setiap entitas wilayah. Kurun waktu pencapaian target MDGs adalah tahun 2015, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan agenda pembangunan global yang baru. Presiden Indonesia telah ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk menjadi Co-Chair dalam Panel Tingkat Tinggi (High Level Panel of Eminent Person) yang bertugas memberikan rekomendasi kerangka kerja agenda pembangunan global pasca-2015. Laporan panel tersebut mengindikasikan 12 tujuan universal, dimana salah satunya adalah penyediaan akses universal air minum dan sanitasi. Arahan internasional lainnya seperti Konferensi Rio+20 juga mengamanatkan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau serta pengembangan permukiman dan perkotaan berkelanjutan, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pengurangan kemiskinan. Pada 25 September 2015, United Nations Sustainable Development Summit menetapkan The 2030 Agenda for Sustainable Development yang mencakup 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Terdapat 2 (dua) Global Goals yang berkaitan langsung dengan Ditjen Cipta Karya, yaitu SDGs Goal 6 Menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua; dan SDGs Goal 11 Mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.


17

Pendahuluan

Pengarusutamaan Gender pada Pembangunan Infrastruktur Permukiman


g. Pengarusutamaan Gender Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang luas. Dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, Pemerintah Indonesia mendorong pengarusutamaan gender di setiap bidang pembangunan nasional, termasuk di antaranya dalam bidang Cipta Karya. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender mengamanatkan semua Kementerian, dan Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, sehingga seluruh proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di seluruh sektor pembangunan mempertimbangkan aspek gender. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen untuk mendukung kebijakan tersebut dengan membentuk Tim Pokja IV Kegiatan Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Cipta Karya dan BPPSPAM No. 108/KPTS/DC/2015. Penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya yang ada saat ini pada umumnya bersifat netral gender, tanpa membedakan kelompok sasaran pelaku dan penerima manfaat pembangunan. Meskipun demikian, infrastruktur Cipta Karya ternyata memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap peningkatan kesejahteraan wanita dan anak. Sebagai contoh, dengan adanya akses terhadap air bersih maka ibu rumah tangga dapat mengumpulkan air dalam jarak yang dekat. Di samping itu, kesehatan anak-anak juga terjaga sehat dan terhindar dari penyakit diare karena memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Program pemberdayaan masyarakat juga turut melibatkan perempuan, orang tua, dan difable pada

18

Rencana Strategis

proses perencanaan sehingga prasarana permukiman dapat dimanfaatkan oleh seluruh orang tanpa diskriminasi. Ke depan, upaya pengarusutamaan gender perlu didorong dalam setiap perumusan kebijakan dan perencanaan sehingga menjamin pembangunan yang inklusif. h. Standar Pelayanan Minimal Sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan pemerintah yang diharapkan semakin baik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM ini merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi kewajiban daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM bidang Cipta Karya diselenggarakan pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi pelayanan penyediaan air minum, penyediaan sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta penanganan permukiman kumuh perkotaan. Ke depan, Ditjen Cipta Karya akan terus mendorong kemandirian Pemerintah Daerah untuk mencapai target SPM. Kegiatan pembangunan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya merupakan stimulan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur permukiman. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk memiliki basis data SPM sebagai dasar perencanaan pembangunan. Meskipun berbagai tantangan perlu dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan permukiman di tanah air, beberapa potensi dan peluang perlu dimanfaatkan untuk mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Potensi dan peluang itu antara lain: i. Pertumbuhan ekonomi makro dan peningkatan daya saing Saat ini, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah (Middle Income Country) dengan pertumbuhan ekonomi 5,8% (2013) dan pendapatan per kapita sebesar USD 3.500 per tahun. Kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh stabilitas yang tetap terpelihara. Inflasi dapat dikendalikan dalam batas yang aman sedangkan defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata kinerja perekonomian Indonesia cukup baik. Namun, untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2030 dan keluar dari Middle Income Trap, maka perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata antara 6 – 8 persen per tahun. Diberlakukannya The ASEAN Community di tahun 2015 di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi dan peningkatan daya saing.


19

Pendahuluan

ii. Keterpaduan Pembangunan Berbasis Penataan Ruang Pada tahun 2015, tercatat 25 provinsi, 329 kabupaten dan 84 kota yang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Perda RTRW memuat arahan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Infrastruktur Cipta Karya seperti sistem air minum, persampahan, air limbah permukiman dan drainase merupakan unsur pembentuk struktur ruang yang diatur dalam RTRW. Selain itu, RTRW juga mengarahkan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai kawasan prioritas pembangunan di daerah. RTRW memudahkan keterpaduan pembangunan infrastruktur Cipta Karya di setiap entitas wilayah, baik skala regional, kabupaten/kota, kawasan, maupun skala komunitas/lingkungan. Dengan mengacu pada RTRW, outcome dari pembangunan infrastruktur permukiman akan lebih terasa oleh masyrakat, serta lebih tepat sasaran dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal sekaligus mengurangi permukiman kumuh. Dalam Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019 telah ditetapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai arahan pengembangan wilayah dan basis perencanaan keterpaduan infrastruktur PUPR. Lokasi WPS tersebar di seluruh Indonesia yaitu 6 WPS di Pulau Sumatera, 5 WPS di Kepulauan Bali-Nusa Tenggara, 5 WPS di Pulau Sulawesi, 4 WPS di Pulau Kalimantan, 2 WPS di Kepulauan Maluku, dan 4 WPS di Pulau Papua. iii. Partisipasi Dunia Usaha dalam pendanaan pembangunan Dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan, peran para pemangku kepentingan penting untuk dikembangkan. Terutama terkait pendanaan, dimana pemerintah memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur permukiman di tanah air. Sektor swasta yang dapat berkontribusi dalam pendanaan pembangunan infrastruktur Cipta Karya. Untuk program yang bersifat cost-recovery, sektor swasta dapat dilibatkan dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) maupun skema business to business dengan PDAM. Selain itu, untuk program non costrecovery, dunia usaha dapat mengembangkan infrastruktur permukiman sebagai bentu Corporate Social Responsibility (CSR). Ke depan, potensi pendanaan dari dunia usaha perlu terus dikembangkan sehingga beban pendanaan pemerintah dapat berkurang. iv. Pemberdayaan masyarakat Masyarakat merupakan stakeholder terpenting, karena pembangunan infrastruktur Cipta Karya bertujuan menyediakan pelayanan kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, masyarakat perlu diberdayakan sebagai subjek dari

20

Rencana Strategis

pembangunan infrastruktur di lingkungan komunitasnya. Masyarakat lokal sebagai penerima manfaat dari kegiatan pembangunan, tentu lebih memahami kondisi setempat dan kebutuhannya akan infrastruktur permukiman. Dengan menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengungkapkan prioritas dan kebutuhan mereka, maka akar permasalahan dapat diidentifikasi dan pada akhirnya akan menghasilkan program pembangunan infrastruktur permukiman yang tepat. Di samping itu, masyarakat juga merupakan pengoperasi, dan pemelihara infrastruktur yang telah terbangun. Sumber daya lokal pun dapat dimobilisasi dalam pembangunan infrastruktur permukiman, sehingga mengurangi beban pendanaan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman merupakan salah satu amanat dari UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi.

Kawasan Permukiman Nelayan-Kampung Nelayan Beting, Pontianak



21

Kegiatan PISEW-Pembangunan Jalan Beton, Kab. Landak Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya

22

Rencana Strategis


23

Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Ditjen Cipta Karya

2.1 VISI Guna mewujudkan visi pembangunan nasional pada periode 2015-2019 yaitu menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan bekepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi, misi, tujuan serta sasaran strategis untuk mendukung perwujudan visi pembangunana nasional. Adapun visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada periode tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pencapaian visi Kementerian PUPR dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi dimana terdapat 2 (dua) misi yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Adapun kedua misi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mempercepat pembangunan infastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’; dan 2. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari peinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.

Learning & Growth

Internal Process

Costumers/Stakeholders

Gambar 2.1 Peta Strategi Kementerian PUPR 2015-2019

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019

24

Rencana Strategis

Berdasarkan Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019, sasaran strategis yang fokus perhatian Ditjen Cipta Karya adalah meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan. Adapun indikator kinerja outcome Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi: 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat. 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak. 3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Berdasarkan visi, misi dan indikator kinerja outcome yang telah dijabarkan, visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015-2019 adalah: “Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur bidang keciptakaryaan yang terpadu dan inklusif melalui pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.”

2.2 MISI Berdasarkan arahan kebijakan serta memperhatikan peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan infrastruktur permukiman, maka misi yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode lima tahun ke depan adalah: 1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang Cipta Karya dengan mengedepankan prinsip keterpaduan, inklusifitas, dan berkelanjutan. 2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan penataan ruang dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). 3. Menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan target RPJMN 2015-2019. 4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. 5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.


25

Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Ditjen Cipta Karya

2.3 TUJUAN Tujuan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan penjabaran visi dan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu, tujuan Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan penjabaran dari tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Pencapaian tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu didukung oleh setiap satminkal di lingkungan kementerian salah satunya Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam pencapaian tujuan tersebut, dukungan Ditjen Cipta Karya adalah melalui penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”. Berdasarkan arahan tersebut, tujuan Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019 adalah: Penyelenggaraan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas dengan prinsip “infrastruktur untuk semua” melalui pembangunan yang terpadu, inklusif dan berkelanjutan.

2.4 SASARAN STRATEGIS Setelah mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015, target SDGs adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang, juga membangun kota dan permukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh. Target tersebut merupakan tantangan berat Indonesia di bidang infrastruktur permukiman adalah memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia. Target tersebut lebih dikenal sebagai Gerakan Nasional 100-0-100 sebagai aktualisasi visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Ditjen Cipta Karya bertekad bekerja tidak sekedar business as usual, tidak bisa hanya bekerja berbasis output tanpa penyempurnaan perangkat dan melakukan terobosan. Perlu dilakukan perbaikan baik dari segi fungsi, teknis, kualitas/mutu, administrasi, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam penyelenggaraan gerakan 100-0-100, Ditjen Cipta Karya akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan kebutuhan dana yang sangat besar.

26

Rencana Strategis

Gambar 2.2 Sasaran Gerakan Nasional 100-0-100

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran strategis Ditjen Cipta Karya adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum; 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, dengan indikator persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan; 3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi. Tabel 2.1 Sasaran Program Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya

INDIKATOR KINERJA

1

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

%

73,7

78,8

84,8

92,1

100

100

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan

3

TARGET

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum

2

SATUAN

%

8

6

4

2

0

0

100

100

Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi

%

64

72

85

92


27

Program PISEW- Pembangunan Tambatan Perahu, Bangka Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya

Sesuai RPJMN 2015-2019, Ditjen Cipta Karya memberikan fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan dan peningkatan kualitas permukiman. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan hingga operasional dan pemeliharaan infrastruktur. Khusus untuk penanganan kumuh, akan diprioritaskan pada kawasan-kawasan permukiman kumuh di kawasan strategis kabupaten/kota dan kabupaten/kota KSN yang akan ditangani secara terpadu sehingga dapat menjadi kawasan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

28

Rencana Strategis

Sedangkan untuk air minum dan sanitasi akan dilaksanakan dengan pendekatan entitas yang diprioritaskan pada kawasan regional dan daerah-daerah rawan air/sanitasi. Dalam bidang penataan bangunan, program perlu difokuskan pada upaya pengaturan untuk menjamin keandalan bangunan gedung serta peningkatan kualitas kawasan di kota pusaka dan kota hijau. Sesuai arahan RPJMN, Ditjen Cipta Karya juga dituntut untuk mengembangkan infrastruktur perdesaan. Pencapaian sasaran tersebut terjabarkan ke dalam pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan.


29

30

Pembangunan Infrastruktur Permukiman untuk Mendukung Sail Tomini Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya Rencana Strategis


31

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Sesuai Undang-Undang No 17 Tahun 2007, visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2000-2025 adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), yang masing-masing tahapan telah pula memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Sesuai arahan RPJPN, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan pembangunan yang mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap negara menengah, sehingga mulai tahun 2025 dapat memasuki gerbang untuk menjadi negara maju pada 2030. Gambar 3.1 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 RPJM 4 2020-2025 RPJM 3 2015-2019 RPJM 2 2010-2014 RPJM 1 2005-2009

• •

•

•

Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yang lebih kondusif termasuk memperbaiki infrastruktur Percepatan pembangunan infrastruktur didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasardasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan

• •

•

Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi serta pos dan telematika Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan khususnya bio energi, panas bumi, tenaga air, angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan Pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

32

Rencana Strategis

• •

• •

• •

Ketersediaan infrastruktur sesuai dengan tata ruang Berkembangnya jaringan transportasi Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien Mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur perdesaan mendukung pertanian Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh

•

• •

Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarajat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI Tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntable sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh

Berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025, pada periode 2015-2019 daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif, salah satunya melalui terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha. RPJPN juga mengarahkan terpenuhinya penyediaan air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang dapat diartikan meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia (akses 100%). Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. Pengembangan infrastruktur perdesaan juga akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.

3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 RPJMN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan nasional jangka menengah hasil penjabaran tahapan ketiga dari RPJPN 2005-2025 yang kemudian disandingkan dengan Visi, Misi, dan Agenda Presiden/Wakil Presiden (Nawa Cita).

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan visi pembangunan jangka panjang, periode 20152019 menjadi sangat penting karena merupakan titik kritis untuk meletakkan landasan yang kokoh untuk mendorong ekonomi Indonesia agar dapat maju lebih cepat dan bertransformasi dari kondisi saat ini sebagai negara berpenghasilan menengah menjadi negara maju dengan penghasilan per kapita yang cukup tinggi. Meskipun demikian, upaya peningkatan kinerja perekonomian Indonesia perlu memperhatikan kondisi peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan, warga yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakat memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, serta postur perekonomian yang semakin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan IPTEK dan bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Maka dari itu, ditetapkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Salah satu tantangan pokok dalam mewujudkan visi pembangunan 2015-2019 adalah terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Untuk itu, ketersediaan infrastruktur permukiman harus ditingkatkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Nawacita seperti membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing ekonomi. Maka dari itu, salah satu arahan kebijakan umum RPJMN 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.


33


Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang seluruhnya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta. Adapun sasaran pokok yang ingin dicapai pada tahun 2019 terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat untuk bertempat tinggal pada hunian yang layak yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai, meliputi akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah.

Sasaran pembangunan kawasan permukiman yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen; 2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia; 3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum; 4. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional; 5. Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung; 6. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar; 7. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DITJEN CIPTA KARYA 3.2.1 Kebijakan Umum Ditjen Cipta Karya Kebijakan dan strategi penyelenggaraan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya diarahkan dengan memperhatikan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Cipta Karya yang meliputi kegiatan utama berupa Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan (Turbinwas), dan kegiatan pembangunan (Bang).

34

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tugas Ditjen Cipta Karya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan

Rencana Strategis

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Ditjen Cipta Karya melaksanakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, Ditjen Cipta Karya menggunakan tiga strategi pendekatan yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam membangun sistem, Ditjen Cipta Karya memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur keciptakaryaan melalui programprogram pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya untuk bidang Cipta Karya, hampir semua tugas pembangunan dikerjakan bersama pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh


35


karena itu, peran pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen Cipta Karya lebih terfokus kepada tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Turbinwas). Tugas pengaturan dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta tugas-tugas lain yang bersifat penyusunan perangkat peraturan. Sedangkan tugas pembinaan dilakukan dalam bentuk dukungan perencanaan, pemberian bantuan administrasi dan teknis, supervisi serta konsultasi. Untuk tugas pengawasan, peran pemerintah pusat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi kinerja. Keseluruhan tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan ini didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), disertai dukungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

36

Meskipun fokus melakukan tugas Turbinwas, Ditjen Cipta Karya juga melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur Cipta Karya. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Ditjen Cipta Karya diamanatkan melakukan pembangunan infrastruktur skala nasional (lintas provinsi), serta infrastruktur untuk kepentingan nasional. Di samping itu, Ditjen Cipta Karya juga melakukan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan SPM sebagai stimulan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan komitmennya dalam melakukan pembangunan infrastruktur Cipta Karya. Pemda juga bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang terbangun.

Ditjen Cipta Karya juga menyelenggarakan pembangunan dengan pendekatan pola pemberdayaan khususnya kegiatan yang mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungannya. Untuk tugas pembangunan juga ada melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memenuhi target pencapaian SPM berupa bantuan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan kriteria-kriteria teknis tertentu. Selain itu terdapat pola hibah, yaitu bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan strategis nasional yang mendesak.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, proses perencanaan perlu diselenggarakan dengan mengacu kepada amanat perundangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden), baik spasial maupun sektoral. Selain itu, perencanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya juga memperhatikan kondisi eksisting, isu strategis, serta potensi daerah.

Rencana Strategis

Tabel 3.1 Pendekatan Pembangunan Bidang Cipta Karya

Pendekatan

Strategi Pelaksanaan

Membangun Sistem

1. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala Regional (TPA Regional atau SPAM Regional) 2. Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada kawasan strategis (kawasan perbatasan, KSN, PKN, WPS) atau kawasan khusus (kawasan kumuh perkotaan, kawasan nelayan, kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar) 3. Mendorong penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sebagai alat sinergisasi seluruh sektor dalam menata kawasan

Fasilitasi Pemda

1. Pendampingan penyusunan NSPK daerah antara lain Perda Bangunan Gedung, SK Kumuh, dsb. 2. Penyusunan Rencana Penanganan Kawasan/Induk Sektoral seperti Strategi Sanitasi Kota (SSK), Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM), dan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 3. Pembangunan Indrastruktur Permukiman Skala kawsan seperti fasilitasi PDAM, fasilitasi kota hijau dan kota pusaka, penanganan kumuh perkotaan, serta penataan bangunan dan lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakt melalui kegiatan Pamsimas, Sanimas, dan P2KP. 2. Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat

Keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). WPS merupakan wilayah-wilayah yang dipandang memerlukan prioritas pembangunan yang didukung keterpaduan penyelenggaraan infrastruktur dan meningkatkan peran serta seluruh stakeholder. Dalam Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019 telah ditetapkan 35 WPS yang merepresentasikan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan mereflksikan amanat NAWACITA yaitu pembangunan wilayah dimulai dari pinggiran dan perwujudan konektivitas dan keberpihakan terhadap maritim. Selanjutnya pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan


37


Gambar 3.2 Peta Wilayah Pengembangan Strategis Kementerian PUPR 2015-2019


diterpadukan pertama, dengan pengembangan 16 Kawasan Srategis Pariwisata Nasional Prioritas (KSPNP) yang terdiri dari Pulau Sumatera (KSPNP Danau Toba dsk); Pulau Jawa (KSPNP: Kep Seribu dsk, Kota Tua-Sunda Kelapa dsk, Borobudur dsk, dan BromoTenggerSemeru dsk); Pulau Bali- Nusa Tenggara (KSPNP: Kintamani-Danau Batur dsk, MenjanganPemuteran dsk, Kuta-Sanur-Nusa Dua dsk, Rinjani dsk, Pulau Komodo dsk, dan EndeKelimutu dsk); Pulau Kalimantan (KSPNP Tanjung Puting dsk); Pulau Sulawesi (KSPNP: Toraja dsk, Bunaken dsk, dan Wakatobi dsk); dan Kepulauan Maluku (KSPNP Raja Ampat dsk).

38

Kedua, diterpadukan dengan program pengembangan 22 Kawasan Industri Prioritas (KIP), yaitu Pulau Sumatera (KIP: Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Tanggamus); Pulau Jawa (KIP: Tangerang, Cikarang, Cibinong, Karawang, Bandung, Cirebon, Tuban, Surabaya, dan Pasuruan); Kalimantan (KIP: Batulicin, Ketapang, dan Landak); Pulau Sulawesi (KIP: Palu, Morowali, Bantaeng, Bitung, dan Konawe); Kepulauan Maluku (KIP Buli /Halmahera Timur); dan Pulau Papua (KIP Teluk Bintuni). Ketiga, diterpadukan dengan program Pengembangan Perkotaan KSN, PKW dan PKSN/

Rencana Strategis

Kota Perbatasan yang terdiri dari Pulau Sumatera (9 PKN, 58 PKW, 4 PKSN); Pulau Jawa-Bali (12 PKN, 35 PKW); Kepulauan Nusa Tenggara (2 PKN, 10 PKW, 3 PKSN); Pulau Kalimantan (5 PKN, 25 PKW, 10 PKSN); Pulau Sulawesi (5 PKN, 27 PKW, 2 PKSN); Kepulauan Maluku (2 PKN, 11 PKW, 4 PKSN); dan Pulau Papua (3 PKN, 11 PKW, 3 PKSN).

Keempat, diterpadukan dengan program pengembangan Tol Laut sebanyak 24 buah (pelabuhan hub dan pelabuhan feeder) yang meliputi Pulau Sumatera (Malahayati, Belawan, Kuala Tanjung, Teluk Bayur, Panjang, Batu Ampar, Jambi: Talang Duku, dan Palembang: Boom Bar); Pulau Jawa (Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas); Pulau Kalimantan (Sampit, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan: Kariangau, dan Pontianak); Pulau Bali dan Nusa Tenggara (Kupang); Pulau Sulawesi (Makasar, Pantoloan, Kendar dan Bitung); Kepulauan Maluku (Ternate: A. Yani dan Ambon); dan Pulau Papua (Sorong dan Jayapura). Tabel 3.2 Daftar 35 WPS

Kelompok WPS

WPS

WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu

Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api; Metro Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru; Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang; Malang-Surabaya Bangkalan; Yogyakarta-Solo-Semarang; Balikpapan-Samarinda-Maloy; Manado-Bitung-Amurang; Makassar-Pare Pare- Mamuju

WPS Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman

Ternate-Sofifi-Morotai; Ambon-Seram

WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman

Batam-Bintan-Karimun; Jambi-Palembang-Bangka Belitung (Pangkal Pinang)

WPS Konektivitas Keseimbangan Pertumbuhan Terpadu

Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi; Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi

WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang

Sibolga-Padang-Bengkulu; Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang; Banjarmasin- Batulicin-Palangkaraya; Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas; Gorontalo- Bolaang Mongondow; Palu-Banggai; Sorong-Manokwari; Manokwari-Bintuni

WPS Konektivitas dan Pusat Pertumbuhan Wisata

Denpasar-Padang Bay

WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang dan Hinterland

Sabang-Banda Aceh-Langsa


39


Kelompok WPS

WPS

WPS Pusat Pertumbuhan Baru, Hinterland dan Perbatasan

Jayapura-Merauke

WPS Pusat Pertumbuhan Wisata dan Hinterland

Pulau Lombok

WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan

Kupang-Atambua

WPS Pertumbuhan Baru

Tanjung Lesung - Sukabumi - Pangandaran - Cilacap; Mamuju-Mammasa-Toraja-Kendari

WPS Pertumbuhan Terpadu Baru dan Wisata

Labuan Bajo-Ende

WPS Pertumbuhan Wisata dan Hinterland

Pulau Sumbawa

WPS Perbatasan

Temajuk-Sebatik

WPS Aksesibilitan Baru

Nabire-Enarotali-(Ilaga-Timika)-Wamena

WPS Pulau Kecil Terluar

Pulau Pulau Kecil Terluar (tersebar)


40

Isu urbanisasi merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan infrastruktur permukiman. Hal ini dikarenakan dengan semakin besarnya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan, maka dibutuhkan infrastruktur perkotaan yang handal untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi penduduk perkotaan. Oleh karena itu, Ditjen Cipta Karya diberi mandat untuk turut berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan perkotaan nasional sesuai RPJMN 2015-2019 (tabel 3.3). Untuk itu, Ditjen Cipta Karya perlu melakukan pengembangan wilayah pada skala perkotaan (city-wide) maupun penataan kawasan di beberapa kota yang menjadi fokus perhatian pembangunan perkotaan nasional yaitu 7 kawasan metroplitan eksisting, 5 kawasan metropolitan baru, 20 kota sedang, 10 kota baru, dan 39 kawasan pusat pertumbuhan baru. Diharapkan melalui pembangunan perkotaan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya dapat tercipta kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP); kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; dan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Rencana Strategis

Tabel 3.3 Sasaran Pembangunan Perkotaan Nasional RPJMN 2015-2019

No

Pembangunan

Sasaran 2019

Arahan Kebijakan

1

Pembangunan Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali

5 Kawasan Perkotaan Metropolitan

Pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa

2

Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada

7 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada

Pusat kegiatan berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi

3

Optimalisasi kota otonom berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa

20 Kota Otonom Sedang

Pengendali (buffer) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percontohan (best practices) perwujudan kota berkelanjutan

4

Pembangunan 10 Kota Baru Publik

10 Kota Baru Publik

Kota mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali

5

Memperkuat pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

39 pusat pertumbuhan diperkuat perannya

peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan bertujuan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi.

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Dalam rangka pengembangan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengembangkan konsep perencanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang terintegrasi dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya, sebagai upaya mewujudkan keterpaduan pembangunan di kabupaten/kota. RPIJM Bidang Cipta Karya disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi yang mengintegrasikan kebijakan skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik kebijakan spasial maupun sektoral. RPIJM, selain mengacu pada rencana spasial dan arah pembangunan nasional/daerah, juga mengintegrasikan rencana sektoral Bidang Cipta Karya, antara lain Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Melalui perencanaan yang rasional dan inklusif, diharapkan keterpaduan pembangunan Bidang Cipta Karya dapat terwujud, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kelembagaan, dan kemampuan keuangan daerah. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TAHUN 2015-2019

41


Dalam mewujudkan sasaran 100-0-100 diperlukan peningkatan pendanaan yang signifikan dalam bidang Cipta Karya. Diperkirakan kebutuhan dana mencapai mencapai Rp. 830 Triliun untuk mencapai sasaran tersebut dalam jangka waktu 5 tahun. Pemerintah Pusat yang selama ini mendominasi pendanaan pembangunan bidang Cipta Karya pada periode 2010-2014 (66,96% dari total seluruh pendanaan pembangunan), mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan prakiraan maju, baseline pendanaan pemerintah hanya cukup memenuhi 15% kebutuhan pendanaan tersebut. Berdasarkan skenario optimis maka pemerintah pusat dapat berkontribusi terhadap 3035% dari porsi pendanaan tersebut.

Untuk mengatasi gap pendanaan, maka sumber-sumber pendanaan alternatif dari para pemangku kepentingan lainnya perlu ditingkatkan. Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya perlu meningkatkan komitmen sehingga kontribusi pendanaannya meningkat dari 14,7% menjadi 25% pada periode 2015-2019. Sektor swasta dan perbankan yang selama ini hanya berperan dalam 2,25% dari total pembangunan bidang Cipta Karya, perlu didorong melalui skema KPS maupun CSR sehingga peranannya meningkat signifikan menjadi 15%. Masyarakat juga dapat berkontribusi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat ataupun kegiatan swadaya masyarakat sehingga diharapkan dapat berkontribusi 15% terhadap porsi pendanaan. Dukungan pinjaman dan hibah luar negeri juga akan dimanfaatkan, meskipun porsi kontribusinya dikurangi dari 16,09% menjadi 10% pada tahun 2015-2019 untuk mengurangi beban hutang negara. Kebijakan kemitraan dan peningkatan partisipasi para stakeholder merupakan strategi utama dalam mewujudkan sasaran 100-0-100.

Penataan Kawasan Strategis Nasional Kota Tua Ampenan, Kota Mataram


42

Rencana Strategis

Gambar 3.3 Strategi Pembiayaan Gerakan 100-0-100

2010-2014

2015-2019

Untuk meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran Gerakan Nasional 100-0-100 perlu juga sinergi kemitraan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, antara lain: • Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, terkait perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan Rusunawa di kawasan permukiman kumuh; • Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, terkait penyediaan air baku dan penanganan kawasan rawan genangan; • Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terkait keterpaduan perencanaan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang perumahan dan permukiman serta bidang perkotaan dan perdesaan; • Kementerian Kesehatan, terkait perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); • Kementerian Dalam Negeri, terkait pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah; • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait pengelolaan persampahan; • Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait pengembangan kawasan permukiman nelayan/pesisir dan pulau terluar; • Kementeran Agraria dan Tata Ruang, terkait keterpaduan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR; • Badan Nasional Pengembangan Kawasan Perbatasan, terkait pengembangan kawasan perbatasan


43

44

Permukiman di Bantaran Sungai Cikapundung, Tamansari, Bandung Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya Rencana Strategis


45

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman

3.2.2

Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pencapaian target berdasarkan prinsip pembangunan permukiman serta peran pemerintah dalam pembangunan permukiman. Kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan permukiman meliputi kebijakan umum terkait pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Tur-BinWas) yang berlaku untuk semua tipologi permukiman serta kebijakan khusus meliputi pelaksanaan pembanguanan pada tipologi permukiman perkotaan, perdesaan dan kawasan permukiman khusus. Kebijakan dan strategi tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu: • Kebijakan dan Strategi Umum Pembangunan dan Pengembangan Permukiman; • Kebikajan dan Strategi Implementasi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Perkotaan; • Kebijakan dan Strategi Implementasi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Perdesaan; dan • Kebijakan dan Strategi Implementasi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Khusus. a. Kebijakan dan Strategi Umum Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Kebijakan 1: Penyusunan dan penyiapan landasan penyelenggaraan kawasan permukiman. Strategi pelaksanaan kebijakan ini adalah: Menyiapkan peraturan perundang-undangan (PP, Peraturan Menteri, dan lain sebagainya) dan Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Permukiman (NSPK) sebagai landasan penyelenggaraan kawasan permukiman. Landasan penyelenggaraan kawasan permukiman ini antara lain juga meliputi: • Regulasi dan aturan main yang harus tersedia sebagai acuan bagi Pemerintah dan terutama pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kawasan permukiman; • Landasan kebijakan jangka panjang daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas permukiman kumuh, yaitu RPJPD, RTRW, dan RP3KP serta RKP Kumuh Perkotaan; • SK Kepala Daerah mengenai penetapan lokasi kumuh; • Menyusun Pedoman Teknis Penanganan Kawasan Permukiman. Kebijakan 2: Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk penanganan permukiman. Strategi pelaksanaan kebijakan ini adalah: Melakukan peningkatan dan penguatan

46

Rencana Strategis

kelembagaan dan SDM penyelenggara dan pengelola permukiman (pemerintah, lembaga masyarakat, dan masyarakat/individu) melalui pelatihan, pendampingan, bimbingan/bantuan teknis. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman membutuhkan dukungan seluruh pelaku yang berjalan dalam sistem yang disepakati bersama. Terkait aspek kelembagaan ini, maka akan dibutuhkan: • Kesepahaman bersama antarpelaku; • Komitmen dari seluruh pelaku; • Kemitraan antar pelaku: antar bidang pembangunan, kemitraan antara pemerintah pusat dengan daerah, kemitraan antara pemerintah – dunia usaha – masyarakat, kemitraan dengan lembaga donor, kemitraan dengan praktisi, dan kemitraan dengan pelaku lainnya. Dalam hal ini, upaya membangun dan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dilakukan agar pemerintah daerah mampu menjalankan perannya sebagai nakhoda yang menentukan keberhasilan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. Peningkatan kapasitas Pemda dilakukan kepada: • Kepala daerah yang memiliki visi dan kemampuan menjalankan visinya; • Seluruh SKPD terkait dalam penyelenggaraan kawasan permukiman yang memiliki pengetahuan dan mampu berinovasi. Kebijakan 3: Pengelolaan sistem informasi nasional yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah. Strategi pelaksanaan kebijakan ini adalah: Membangun dan mengelola sistem informasi nasional yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah dan dimutakhirkan secara berkala. Sistem informasi ini akan dimanfaatkan untuk: • Mengukur perkembangan pencapaian target setiap tahun; • Pertukaran informasi yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah; • Menjadi sistem informasi komunikasi sebagai alat pengembangan pengetahuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah, serta sebagai sarana berbagi informasi ketersediaan sumberdaya di antara pelaku.


47


Kebijakan 4: Pengawasan secara berkala penyelenggaraan kawasan permukiman di pusat dan daerah. Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pengendalian perencanaan melalui monitoring perencanaan dan pemrograman; 2. Melakukan pengawasan (pemantauan, evaluasi, pelaporan) pembangunan untuk menjamin tercapainya target RPJMN; 3. Memfasilitasi daerah dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan hasil pembangunan. b. Kebijakan dan Strategi Implementasi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Perkotaan Kebijakan 1: Penanganan permukiman kumuh perkotaan terkait dengan upaya penurunan kumuh perkotaan menjadi 0% melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar permukiman dengan pendekatan kegiatan fisik maupun non-fisik. Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah: 1. Penanganan komprehensif terhadap 30 kabupaten/kota prioritas kementerian sebagai best practice penanganan permukiman kumuh yang diharapkan menjadi model penanganan komprehensif yang dapat direplikasi dan diterapkan di kotakota lainnya. 2. Penanganan permukiman kumuh terhadap kabupaten/kota lainnya dengan tujuan pemenuhan standar pelayanan perkotaan disesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan oleh kabupaten/kota. Kebijakan 2: Pengembangan permukiman baru dan perkotaan layak huni terkait dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan Inkubasi Kota Baru. Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah: 1. Pemenuhan SPP bagi kawasan permukiman perkotaan yang mengacu pada rencana kawasan permukiman; 2. Perintisan/inkubasi Kota Baru sebagai best practice kota publik berkelanjutan, meliputi kegiatan pemenuhan SPP, penerapan pendekatan Kota Hijau, dan penerapan Kota Cerdas Berdaya Saing.

48

Rencana Strategis

c. Kebijakan dan Strategi Implementasi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Perdesaan Kebijakan 1: Percepatan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan. Adapun strategi dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah: Menyediakan sarana dan prasarana permukiman sesuai dengan SPM Perdesaan. Sarana dan prasarana dasar permukiman ini meliputi penyediaan air minum, pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan, penyediaan pelayanan pengeolaan persampahan serta peningkatan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat di kawasan perdesaan. Penyediaan ini dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan dilakukan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

Kebijakan 2: Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan. Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas umum permukiman yang memenuhi SPM, baik melalui pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi maupun kawasan non-transmigrasi. 2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan produksi di kawasan perdesaan sesuai dengan komoditas unggulannya. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan produksi ini antara lain berupa terminal agro, pasar agro untuk kawasan agropolitan, atau dermaga, tambatan perahu dan tempat pelelangan ikan (TPI) pada kawasan permukiman pesisir/minapolitan. 3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung peningkatan konektivitas kegiatan antar desa maupun antar desa-kota. Sarana dan prasarana ini antara lain berupa jalan usaha tani dan jalan poros desa. d. Kebijakan dan Strategi Implementasi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Khusus Kebijakan 1: Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung meningkatnya produktivitas kawasan perbatasan berbasis komoditi unggulan, terutama di 10 PKSN. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan produksi ini untuk PKSN non-perkotaan


49


antara lain berupa terminal agro, pasar agro untuk kawasan agropolitan, atau dermaga, tambatan perahu dan tempat pelelangan ikan (TPI) pada kawasan permukiman pesisir/minapolitan. Selain itu disediakan pula sarana dan prasarana pendukung peningkatan konektivitas kegiatan antardesa dalam kecamatan, berupa jalan usaha tani dan jalan poros desa. Sementara untuk PKSN Perkotaan seperti Sabang dan Jayapura, sarana dan prasarana yang disediakan memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan dan sesuai dengan sektor yang dikembangkan di kota tersebut. 2. Menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan perbatasan seperti pos perbatasan negara yang memenuhi standar internasional di PKSN. Ketentuan mengenai sarana prasarana pendukung kegiatan perbatasan mengacu pada Permendagri No. 18 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara. Kebijakan 2: Percepatan penyediaan sarana dan prasarana permukiman perbatasan memenuhi SPM. Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah menyediakan sarana dan prasarana permukiman sesuai dengan SPM dan karakteristik permukiman (daratan dan pesisir). Sarana dan prasarana dasar permukiman ini meliputi penyediaan air minum, pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan, penyediaan pelayanan pengelolaan persampahan serta peningkatan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat. Kebijakan 3: Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang memiliki ketahanan terhadap bencana. Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut: 1. Mengurangi ancaman bencana melalui pembangunan dan pengembangan permukiman pada lokasi yang aman sesuai RTRW dan mitigasi. Dalam hal ini pembangunan dan pengembangan permukiman dilakukan dengan didasarkan pada analisis risiko bencana dan melakukan mitigasi yang diperlukan. 2. Mengurangi kerentanan fisik (bangunan dan PSU). Langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan standar bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan tipe bahaya; melakukan penataan bangunan dan lingkungan untuk memperkecil ancaman dan meningkatkan ketahanan; atau melakukan pemindahan lokasi permukiman yang berisiko tinggi ke kawasan yang aman dari bencana. 3. Meningkatkan kapasitas (peraturan, masyarakat, lembaga). Langkah yang dilakukan adalah menyediakan NSPK untuk berbagai tipe bencana sesuai

50

Rencana Strategis

karakteristik ancaman bencana; meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemerintah daerah mengenai pembangunan tanggap bencana serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar menjadi masyarakat tangguh bencana. 4. Meningkatkan kualitas/rehabilitasi permukiman di kawasan pasca bencana. Pelaksanaan penanganan pasca bencana dimulai dari masa tanggap darurat melalui pemulihan kondisi serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Permukiman Perbatasan Dusun Balai Karangan, Entikong



51

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara, Entikong Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya

52

Rencana Strategis


53

Kebijakan dan Strategi Bina Penataan Bangunan

3.2.3

Kebijakan dan Strategi Pembinaan Penataan Bangunan Dalam mendukung Gerakan 100-0-100 yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan memfokuskan kegiatan pada upaya revitalisasi kawasan tematik perkotaan. Dalam mewujudkan kegiatan revitalitasi kawasan tematik perkotaan, didukung oleh tiga komponen utama, yaitu: penyusunan dan impelementasi NSPK, fasilitasi pemerintah daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan revitalisasi kawasan tematik perkotaan sebagai agenda utama bidang penataan bangnan dan lingkungan memiliki tujuan untuk mencapai perwujudan sustainable city dan juga menggiatkan urban economic development. Kebijakan utama dalam bidang penataan bangunan dan lingkungan ialah “Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Andal dan Berkelanjutan”. Kebijakan utama tersebut dapat ditempuh melalui beberapa strategi dan strategi operasional sebagai berikut: Kebijakan 1: Memberikan dukungan pembangunan sistem penataan bangunan dan lingkungan dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang berkelanjutan 1. Mendorong penyusunan Rencana Tata Bangunan dam Lingkungan (RTBL) untuk mensinergiskan kepentingan berbagai sektor dalam penataan kawasan; 2. Mendukung kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui revitalisasi kawasan tematik perkotaan; 3. Meningkatkan aspek kualitas perencanaan terkait Penataan Bangunan dan Lingkungan; 4. Mendukung penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tertib, andal serta ramah lingkungan. Kebijakan 2: Melakukan fasilitasi kepada daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, dan kemitraan termasuk pembinaan teknis 1. Meningkatkan pendampingan penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah; 2. Meningkatkan pendampingan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) oleh Pemerintah kepada Penyelenggara (Pemerintah Daerah, Swasta, atau Masyarakat); 3. Meningkatkan pendampingan penyusunan Peraturan Walikota/Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;

54

Rencana Strategis

RTH Amihami Kota Bima


4. Memberikan pendampingan untuk implementasi peraturan Daerah Bangunan Gedung terutama untuk pendataan bangunan gedung, penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung; 5. Mendorong kapasitas dan kompetensi aparatur Pemerintah, Pemerintah Daerah; 6. Memperkuat peran dan fungsi Dinas/Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan; 7. Mendorong pembentukan dan peningkatan kelembagaan bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan; 8. Memberdayakan aparatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait hak, kewajiban, dan peran dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan; 9. Memberdayakan aparatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait hak, kewajiban, dan peran dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan; 10. Meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan Rumah Negara. Kebijakan 3: Memberikan dukungan penataan bangunan dan lingkungan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat 1. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan; 2. Mendorong kerjasama bidang Penataan Bangunan dengan masyarakat dan pelaku peduli lingkungan; 3. Membentuk jejaring dan wadah komunikasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan ahli profesi secara nasional dan profesional; 4. Membentuk kontribusi signifikan dalam kegiatan penyebarluasan informasi dan sosialisasi program Penataan Bangunan dan Lingkungan serta revitalisasi; 5. Membangun jaringan informasi yang mandiri dalam mendukung pembangunan bidang Keciptakaryaan; 6. Memberikan layanan atas informasi/produk lainnya yang diperlukan perencana, pelaksana, pengusaha, asosiasi profesi, pemerintah, masyarakat maupun kalangan akademis terkait bidang Keciptakaryaan. 7. Membuat contoh Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam rangka menonton film revolusi mental sesuai arahan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia.


55

56

IPA SPAM Penatu, Bali Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya Rencana Strategis


57

Kebijakan dan Strategi Sistem Penyediaan Air

3.2.4

Kebijakan dan Strategi Sistem Penyediaan Air Minum Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), maka kebijakan dan strategi pengembangan air minum adalah: Kebijakan 1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi. 1. Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. 3. Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku. 5. Menurunkan tingkat kehilangan air. 6. Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum. Kebijakan 2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan. 1. Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM. 2. Meningkatkan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pendanaan pengembangan SPAM. 3. Mengembangkan pola pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). 4. Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman nonperbankan, dan obligasi perusahaan. 5. Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD dalam percepatan pengembangan SPAM. Kebijakan 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM. 1. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat pusat dan daerah dalam pengembangan SPAM. 2. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan SPAM.

58

Rencana Strategis

3. 4. 5. 6.

Mendorong komitmen Pemda untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM. Menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk Penyelenggara/operator SPAM. Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola Center of Excellent. Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan. 7. Mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPAM Regional. Kebijakan 4. Pengembangan dan penerapan NSPK di pusat dan di daerah. 1. Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 2. Menerapkan NSPK yang telah tersedia. 3. Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis. Kebijakan 5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan. 1. Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku. 2. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional. Kebijakan 6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat. 1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha dan koperasi. Kebijakan 7. Pengembangan inovasi teknologi SPAM 1. Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum. 2. Memasarkan hasil inovasi teknologi. 3. Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku. 4. Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM.


59

60

IPAL DSDP Kota Denpasar. Provinsi Bali Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya Rencana Strategis


61

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

3.2.5

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kebijakan dan strategi penyelenggaraan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman diarahkan dengan memperhatikan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan Permen PUPR No.15/ PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun tugas Direktorat Pengembangan PLP adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Tur-Bin-Was) serta fasilitasi pembangunan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan sebagai stimulus bagi pemerintah daerah. Kebijakan dan strategi pengembangan penyehatan lingkugan permukiman, sesuai dengan tugas dan fungsinya dibagi menjadi sebagai berikut: • Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Limbah; • Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Persampahan; dan • Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Drainase Lingkungan. a. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Kebijakan 1. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah melalui sistem setempat dan terpusat. Strategi dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan infrastruktur air limbah sistem setempat melalui hibah dan DAK sanitasi; 2. Penerapan kriteria infrastruktur air limbah layak dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 3. Pembangunan dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terintegrasi dengan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT); 4. Pembangunan infrastruktur air limbah sistem terpusat skala komunal, kawasan dan kota melalui dana APBN. 5. Peningkatan kapasitas dan skala penanganan sistem pengelolaan air limbah skala komunal dan kawasan; 6. Peningkatan teknologi pada sistem pengelolaan air limbah terpusat.

62

Rencana Strategis

Kebijakan 2. Peningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pembangunan air limbah permukiman. Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/ swasta dalam pembangunan air limbah permukiman yang diterapkan melalui strategi sebagai berikut: 1. Peningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman melalui pemicuan; 2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur air limbah berbasis masyarakat; 3. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan air limbah permukiman. Kebijakan 3. Pengembangan peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. Arah kebijakan ini adalah untuk melengkapi perangkat peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. Strategi dalam pengembangan perangkat peraturan perundangan, antara lain: 1. Penyusunan peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; 2. Penyebarluasan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; 3. Penerapan peraturan perundangan. Kebijakan 4. Penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. Strategi dalam penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut: 1. Fasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat; 2. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola air limbah permukiman; 4. Peningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga; 5. Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan terhadap pengelolaan air limbah permukiman.


63


Kebijakan 5. Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman. Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman dalam rangka mempercepat pencapaian akses universal air limbah. Strategi dalam peningkatan kapasitas pembiayaan, antara lain: 1. Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman; 2. Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama. 3. Peningkatan kemitraan dalam penyelenggaraan pembangunan air limbah permukiman. b. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Persampahan Kebijakan 1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut dan dibuang ke TPA dan memanfaatkan semaksimal mungkin material yang dapat di daur ulang. Adapun strategi yang diterapkan dalam rangka pengurangan sampah dari sumber adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan 3R (Reduce-ReuseRecycle); 2. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R; 3. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian dan perdagangan. Kebijakan 2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pengelolaan. Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air limbah dan kualitas pengelolaan sehingga dapat mecapai target akses universal bidang persampahan. Adapun strategi yang diterapkan untuk meningkatkan cakupan pelayan serta kualitas pengelolaan persampahan yaitu: 1. Meningkatkan pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan; 2. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan; 3. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan; 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA ke arah sanitary landfill; 5. Mengembangkan Pengelolaan TPA Regional; 6. Menerapkan teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan.

64

Rencana Strategis

Kebijakan 3. Peningkatan peran aktif masyarakat sebagai mitra pengelolaan. Arah kebijakan peningkatan peran aktif masyarakat dimaksudkan untuk menggalang potensi dari masyarakat agar dapat berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan sektor persampahan. Adapun strategi yang diterapkan dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat yaitu : 1. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah; 2. Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum; 3. Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah; 4. Mendorong pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kebijakan 4. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan. Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola; 2. Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan; 3. Memisahkan fungsi / unit regulator dan operator; 4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain; 5. Meningkatkan kualitas SDM; 6. Mendorong pengelolaan kolektif atas penyelenggaraan persampahan kala regional. Kebijakan 5. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan. Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi yang ditetapkan yaitu: 1. Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta 2. Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan. c. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Drainase Lingkungan Kebijakan 1. Peningkatan keterpaduan penanganan pengendalian genangan berdasarkan keseimbangan tata air Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi yang ditetapkan yaitu: 1. Mendorong rencana induk sistem drainase yang terpadu antara sistem drainase lingkungan dengan sistem drainase utama serta pengaturan dan pengelolaan sungai;


65


2. Mengembangkan sistem drainase yang berwawasan lingkungan yang mendukung upaya konservasi air; 3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan drainase Kebijakan 2. Pemanfaatan sistem yang ada, peningkatan/pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan baru. Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi yang ditetapkan yaitu: 1. Pengembangan kapasitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana sistem drainase yang terbangun; 2. Penyiapan prioritas optimalisasi drainase lingkungan; 3. Pembangunan baru terutama di kawasan strategis perkotaan di kota metropolitan dan besar. Kebijakan 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola prasarana dan sarana drainase dan peran serta masyarakat Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi yang ditetapkan yaitu: 1. Mendorong pembentukan institusi pengelola drainase; 2. Meningkatkan kinerja institusi pengelola; 3. Melakukan perkuatan kapasitas institusi pengelola; 4. Peningkatan kapasitas SDM Pemda. Kebijakan 4. Penguatan peraturan dan perundangan pengelolaan drainase lingkungan Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi yang ditetapkan yaitu: 1. Menyiapkan peraturan dan produk hukum (NSPK) untuk penanganan drainase; 2. Menyebarluaskan informasi terkait produk hokum (NSPK) pengelolaaan drainase lingkungan; 3. Mendorong penerapan sanksi hokum untuk pengelolaan drainase lingkungan. Kebijakan 5. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu: 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadappentingnya pengelolaan drainase lingkungan; 2. Mendorong pengelolaan drainase lingkungan berbasis masyarakat.

66

Rencana Strategis

3.3 KERANGKA REGULASI Ditjen Cipta Karya dalam melakukan tugas dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang yang berlaku. Adapun amanat perundangan yang terkait dengan keciptakaryaan antara lain: • Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional - Dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, maka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada: (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (asset management) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin. - Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha; Pengembangan perumahan dan permukiman. - Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang; Terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur pedesaan mendukung pertanian; Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang; Terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh. - Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh. • Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah - Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang dioperasikan dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping) paling lama lima (5) tahun terhitung sejak diberlakukannya UU ini. - Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan dengan pengurangan sampah, dan penanganan sampah. Upaya pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. • Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman - UU mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, pendanaan & pembiayaan, dan peran masyarakat. - Dalam menangani permukiman kumuh dilakukan upaya pencegahan, terdiri dari pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan kualitas permukiman, yaitu pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. • Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun - Peraturan ini mengatur perihal pembinaan, perencanaan, pembangunan, penguasaan,


67


pemilikan, dan pemanfaatan, pengelolaan, peningkatan kualitas, pengendalian, kelembagaan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan peran masyarakat. • Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung - Bangunan gedung harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Sistem penghawaan, pencahayaan, dan pengkondisian udara dilakukan dengan prinsip-prinsip penghematan energi (amanat green building). - Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan. - Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung. • Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - Infrastruktur air minum, air limbah permukiman, persampahan, merupakan bagian dari sistem jaringan prasarana yang mendukung sistem permukiman dan membentuk struktur ruang kota. - Peraturan ini mengamanatkan penyediaan ruang terbuka hijau dengan proporsi paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. • Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah - Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan seluruh Daerah dan bersifat Pelayanan Dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pemda telah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sehingga mendapat perlakuan khusus dalam penyusunan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran di pusat dan di daerah. - Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sekaligus mendukung indikator kinerja utama kementerian dan kinerjanya akan dikontrol secara ketat oleh berbagai stakeholders. - Dalam pembangunan bidang infrastruktur permukiman, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengembangkan sistem permukiman secara nasional, lintas provinsi, atau untuk kepentingan strategis nasional. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota ditunjukan pada tabel 3.4.

68

Rencana Strategis

Tabel 3.4 Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Sub Urusan

Pemerintah Pusat

Daerah Provinsi

Daerah Kab/Kota

Permukiman

a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional. b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional

Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah Provinsi.

Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota

Bangunan Gedung

a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional dan penyelenggaraan banguanna gedung fungsi khusus

a. Penetapan banguanna gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi b. Penyelenggaeaan bangunana geudng untuk kepentigan strategis Daerah provinsi

Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian IMB dan sertifikat laik fungsi bangunan

Penataan Bangunan dan Lingkungan

a. Penetapan pengembangan sistem penataan bangunan dan lingkungan secara nasional b. Penyelenggaraan penataan bangunan danlingkungannya di kawasan strategis nasional

Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungan lintas daerah

Penyelenggaraan penataan banguanan dan lingkungan di daerah kabupaten/kota

Air Minum

a. Penetapan pengembangan SPAM secara nasional b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional

Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota

Pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten/kota


69


Sub Urusan

Pemerintah Pusat

Daerah Provinsi

Daerah Kab/Kota

Air Limbah

a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional

Pengelolaan dan pengembangan sistem airl limbah domestik regional

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota

Persampahan

a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional b. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional

Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten/ kota

Drainase

a. Penetapan pengembangan sistem drainase secara nasional b. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lintas daerah provinsi dan sistem drainase untuk kepentingan strategis nasional

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota

Di samping Undang-Undang tersebut, Ditjen Cipta Karya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga mengacu pada peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri PUPR. Adapun peraturan pelaksanaan bidang Cipta Karya antara lain: • PP No. 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG (Undang Undang Bangunan Gedung); • PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; • PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

70

Rencana Strategis

• PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; • PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; • PP No. 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; • Perpres No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dengan perubahannya Perpres No. 13 Tahun 2010 dan Perpres No. 56 Tahun 2011; • Perpres No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; • Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; • Perpres No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; • Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; • Perpres No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; • Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; • Permen PU No. 21/PRT/M/2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); • Permen PU No. 06/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; • Permen PU No. 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; • Permen PU No. 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP); • Permen PU No. 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan Gedung; • Permen PU No. 16/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung; • Permen PU No. 18/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; • Permen PU No. 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga; • Permen PU No. 13/PRT/M/2013 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; • Permen PU No. 1/PRT/M/2014 Tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; • Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan; • Permen PU No. 25/PRT/M/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum; • Permen PUPR No. 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;


71


• Permen PUPR No. 03/PRT/M/2015 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur; • Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; • Permen PU No. 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; • Permendagri No. 57 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Perkotaan; • Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Meskipun perangkat peraturan perundangan yang dimiliki Ditjen Cipta Karya sudah cukup lengkap, namun ke depan fungsi pengaturan perlu terus diperkuat. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembanguan 2015-2019, perangkat peraturan yang perlu disusun antara lain: • RUU Sanitasi • RPP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman • RPP Rumah Negara • RPP Penyelenggaraan Rumah Susun • Raperpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Kawasan Permukiman • Raperpres Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung • Raperpres Bangunan Gedung Negara • Raperpres tentang Badan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum • Rapermen PUPR tentang Pedoman Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Badan Usaha dan Masyarakat untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri • Rapermen PUPR tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengembangan SPAM • Rapermen Pemberian Dukungan Pemerintah Daerah dalam Rangka Kerjasama BUMN/BUMD dengan Badan Usaha • Rapermen PUPR tentang POS Pengelolaan SPAM • Rapermen PUPR tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM • Rapermen PUPR tentang Pemberlakuan Standar Kompetansi Kerja Nasional Indonesia • Rapermen PUPR tentang Penyelenggaraan SPAM • Rapermen PUPR Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah • Rapermen PUPR tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman • Rapermen PUPR tentang Pedoman Teknis Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perdesaan • Rapermen PUPR tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh • Rapermen Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa

72

Rencana Strategis

• • • • •

Rapermen Pedoman Teknis Kemudahan pada Bangunan Gedung Rapermen PUPR tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Rapermen PUPR tentang Tim Ahli Perumahan dan Kawasan Permukiman Rapermen PUPR tentang Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara Rapermen PUPR tentang Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Pemberdayaan Masyarakat • Rapermen PUPR tentang Spesifikasi Teknis dan Biaya Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan • SE Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Model Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kerangka regulasi ini diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Kerangka regulasi ini disusun dengan mempertimbangkan regulasi yang ada, untuk melengkapi kebutuhan regulasi yang belum diatur, maupun untuk perbaikan bilamana regulasi yang ada belum optimal dalam mencapai tujuan/sasaran pembangunan.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN Dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Ditjen Cipta Karya perlu ditopang struktur kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oleh sebab itu, pada periode 2015-2019 terjadi perubahan struktur organisasi yang tergambar dari bagan yang berada pada sub bab ini. Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tugas: memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Fungsi: • pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana; • pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; • koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pemberian pertimbangan hukum, serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal; • pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal; dan • koordinasi, pemantauan, dan evaluasi sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana alam.


73


b. Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman. Fungsi: • penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman; • penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman; • penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya; • pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; • pengelolaan data dan sistem teknologi informasi; • pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan • pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. c. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Tugas: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus. Fungsi: • penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus; • penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus; • pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah; • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus; • penyusunan dan penyebarluasan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus; • fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus; dan • pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

74

Rencana Strategis

d. Direktorat Bina Penataan Bangunan Tugas: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan khusus, serta penyusunan standardisasi dan penguatan kelembagaan. Fungsi: • penyiapan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; • pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; • penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; • fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; dan • pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. e. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tugas: melaksanakan perumusan dan pelaksanakan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum. Fungsi: • penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan


75

• • • • • •

pengembangan sistem penyediaan air minum; penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus; pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan, perdesaan, kawasan khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; penyiapan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Penanganan Kawasan Permukiman Karangwaru, Kota Yogyakarta


76

Rencana Strategis

f. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Tugas: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait. Fungsi: • penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; • penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; • pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait serta fasilitasi penyediaan tanah; • pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; • penyiapan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; • fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait; dan • pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.


77

Struktur Organisasi DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN


SUBDIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS

SUBDIREKTORAT KETERPADUAN PEMBIAYAAN

SUBDIREKTORAT KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

SUBDIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN

SUBDIREKTORAT KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

SUBDIREKTORAT KAWASAN PERMUKIMAN KHUSUS

SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SUBDIREKTORAT STANDARDISASI DAN KELEMBAGAAN

UPT/BALAI

78

Rencana Strategis

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN


BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM


BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN





SUBDIREKTORAT BANGUNAN GEDUNG

SUBDIREKTORAT SPAM PERKOTAAN

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN AIR LIMBAH

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

SUBDIREKTORAT SPAM PERDESAAN

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

SUBDIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KHUSUS

SUBDIREKTORAT SPAM KHUSUS

SUBDIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KHUSUS




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


79

PPIP-Jalan Lingkungan, Kab. Tabanan Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya

80

Rencana Strategis


81

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 TARGET KINERJA DALAM RPJMN 2015-2019 Peraturan Presiden Nomor 2Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 menjabarkan sasaran pembangunan kawasan permukiman yang menjadi prioritas, yaitu sebagai berikut: 1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar, peningkatan kualitas pemukiman perdesaan seluas 78.384 Ha, peningkatan kualitas permukiman khusus seluas 3.099 Ha, inkubasi 10 kota baru dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan. 2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia yang dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu optimalisasi dan pembangunan baru (supply side), peningkatan efisiensi layanan air minum (demand side), dan penciptaan lingkungan yang kondusif (enabling environment). 3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum dilakukan melalui (i) fasilitasi SPAM PDAM yaitu bantuan program PDAM menuju 100% PDAM Sehat dan pengembangan jaringan SPAM MBR di 5.700 kawasan dan (ii) fasilitasi SPAM non-PDAM yaitu bantuan program non-PDAM menuju 100% pengelola non-PDAM sehat dan pengembangan jaringan SPAM MBR di 1.400 kawasan. Sedangkan pembangunan baru dilakukan melalui (i) pembangunan SPAM kawasan khusus yaitu SPAM kawasan kumuh perkotaan untuk 661.600 sambungan rumah (SR), SPAM kawasan nelayan untuk 66.200 SR, dan SPAM rawan air untuk 1.705.920 SR; (ii) pembangunan SPAM berbasis masyarakat untuk 9.665.920 SR; (iii) pembangunan SPAM perkotaan yaitu SPAM IKK untuk 9.991.200 SR dan SPAM Ibukota Pemekaran dan Perluasan Perkotaan untuk 4.268.800 SR; (iv) pembangunan SPAM Regional untuk 1.320.000 SR di 31 kawasan. 4. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional. Penerapan prinsip tersebut dilakukan melalui (i) pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) pada komponen sumber, operator dan konsumen di seluruh kabupaten/kota; (ii) optimalisasi bauran air domestik di seluruh kabupaten/kota; (iii) penerapan efisiensi konsumsi air minum pada tingkat rumah tangga sekitar 10 liter/orang/hari setiap tahunnya dan pada tingkat komersial dan fasilitas umum sekitar 10 persen setiap tahunnya. 5. Penciptaan lingkungan yang mendukung dilakukan melalui (i) penyusunan dokumen perencanaan air minum sebagai rujukan pembangunan air minum di seluruh kabupaten/kota yang mencakup Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), rencana strategis penyediaan air minum daerah (Jakstrada) dan rencana tahunan penyediaan air minum; (ii) peningkatan pendataan air minum sebagai rujukan perencanaan dan penganggaran air minum di seluruh kabupaten/kota; (iii) fasilitasi pengembangan peraturan di daerah yang menjamin penyediaan layanan air minum di seluruh kabupaten/kota.

82

Rencana Strategis

6. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar yaitu (i) untuk sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal di 438 kota/kab (melayani 34 juta jiwa), serta peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab; (ii) untuk sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan pembangunan TPA sanitary landfill di 341 kota/kab, penyediaan fasilitas 3R komunal di 334 kota/kab, fasilitas 3R terpusat di 112 kota/kab; (iii) untuk sarana prasarana drainase permukiman dalam pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman termasuk 4.500 Ha di kawasan kumuh; serta (iv) kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi di 507 kota/kab seluruh Indonesia. 7. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui (i) pembinaan dan pengawasan khususnya bangunan milik Pemerintah di seluruh kabupaten/kota; (ii) penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk seluruh bangunan gedung dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau di seluruh kabupaten/ kota; dan (iii) menciptakan building codes yang dapat menjadi rujukan bagi penyelenggaraan dan penataan bangunan di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan target kinerja prioritas pada RPJMN 2015-2019 maka kerangka pendanaan Ditjen Cipta Karya untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Rencana Pendanaan Renstra Ditjen Cipta Karya 2015-2019

Indikator Outcome 2015-2019

Alokasi Anggaran (Rp. Miliar) 2015

2016

2017

2018

2019

Total Renstra DJCK 2015-2019 (Rp. Miliar)

Proporsi rumah tangga yang menempati permukiman tidak layak di perkotaan, perdesaan dan permukiman khusus

4.863

10.605

10.836

10.276

9.869

46.449


1.254

1.203

1.666

1.970

2.340

8.433

Capaian Pelayanan Akses Air Minum

5.265

6.169

6.828

7.542

8.096

33.900

Capaian Pelayanan Akses Sanitasi

3.835

5.466

6.894

9.077

10.373

35.645

Dukungan Manajemen

594

754

803

855

944

3.949

- Setditjen

257

314

345

378

414

1.708

- Keterpaduan Infrastruktur

276

331

346

361

378

1.692

61

109

112

116

152

550

15.811

24.197

27.027

29.720

31.622

128.376

- BPPSPAM Total APBN


83

84

Penataan Kawasan Permukiman Terdampak Erupsi Merapi, Sleman Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya Rencana Strategis


85


4.2 SASARAN KINERJA DITJEN CIPTA KARYA 2015-2019 4.2.1 Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya juga menyelenggarakan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Adapun indikator kinerja program Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman adalah meningkatnya kontribusi penanganan kawasan permukiman di kawasan kumuh perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus, dengan sasaran kegiatan dan indikator yaitu: a. Layanan Perkatoran dengan indikator terselenggaranya pelayanan pendukung kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman selama 60 bulan; b. Peraturan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan indikator tersusunnya 10 NSPK bidang pengembangan kawasan permukiman; c. Pembinaan dan pengawasan pengembangan kawasan permukiman dengan indikator terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengembangan permukiman di 507 kab/kota; d. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan indikator meningkatnya kualitas permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan; e. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan dengan indikator meningkatnya kualitas permukiman di 78.384 Ha daerah perdesaan; f. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus dengan indikator meningkatnya kualitas permukiman di 3.099 Ha kawasan khusus; g. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator terselenggaranya pendampingan masyarakat di 11.607 kelurahan; h. Fasilitasi kota dan kawasan perkotaan dalam pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni dengan indikator terselenggaranya fasilitasi di 18 kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 744 kota/kawasan perkotaan; i. Perintisan inkubasi kota baru dengan indikator terselenggaranya perintisan inkubasi di 10 kota baru. Adapun pengelompokan kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman berdasarkan strategi pendekatan pembangunan bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut:

86

Rencana Strategis

Tabel 4.2 Sasaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman

Strategi Pendekatan

Sasaran Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Perkotaan

Membangun Sistem Permukiman

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Perdesaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kawasan Khusus Layanan pendukung kegiatan Pengaturan, Pembinaan Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengambangan Kawasan Permukiman

Fasilitasi Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota

Pengaturan Pengembangan Kawasan Permukiman Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman Perintisan Inkubasi Kota Baru

Memberdayakan Masyarakat

Pendampingan Pemberdayaan Masyaraakat

PISEW Pembangunan Jembatan Gantung Turunan Baji, Sinjai



87


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET RENSTRA SATUAN

2015

2016

2017

2018

PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN Layanan Perkantoran

88

Jumlah bulan layanan pendukung kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman

Bulan Layanan

12

12

12

12

NSPK

2

2

2

2

Peraturan Pengembangan Kawasan Permukiman

Jumlah NSPK bidang pengembangan kawasan permukiman yang tersusun

Pembinaan dan pengawasan pengembangan kawasan permukiman

Terselenggaranya pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman di 507 kab/kota

Kab/Kota

507

507

507

507

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan

Meningkatnya kualitas permukiman di 38.341 Ha di daerah perkotaan

Ha

2.680

9.300

9.500

8.900

Fasilitasi Kota dan Kawasan Perkotaan dalam Pemenuhan SPP dan Pengembangan Kota Layak Huni

Terselenggaranya fasilitasi kota dan kawasan perkotaan dalam pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni di 18 kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 744 kota/kawasan perkotaan

Kab/Kota/ Kawasan

-

-

6 kota, 4 kawasan perkotaan metropolitan, 365 kota/ kawasan perkotaan


Perintisan inkubasi kota

Terselenggaranya perintisan inkubasi di 10 kota baru

Kab/Kota

0

2

3

3

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Meningkatnya kualitas permukiman di 78.384 Ha daerah perdesaan

Ha

47.530

7.683

7.501

7.835

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus

Meningkatnya kualitas permukiman di 3.099 kawasan khusus

Ha

266

500

667

833

Penataan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat

Terselenggaranya penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat di 11.067 kelurahan

Kelurahan

11.067

11.067

11.067

11.067

Rencana Strategis

ANGGARAN (Rp. Miliar) 2019

TOTAL

CATATAN

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI (Rp. Miliar)

4.863

10.605

10.836

10.276

9.869

46.449

PENDEKATAN DIURAIKAN

12

60

Fasilitasi Pemda Provinsi/Kab/Kota

2

10


507

507


8.051

38.431




2

10


7.835

78.384


833

3.099


11.067

11.067




89

RTH Fatmawati, Kab. Wonosobo Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya

90

Rencana Strategis


91


4.2.2 Rencana Strategis Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya juga menyelenggarakan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pembinaan Penataan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan. Adapun sasaran kinerja dan indikatornya yaitu: a. Layanan Perkantoran dengan indikator jumlah bulan layanan pendukung kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan bina penataan bangunan yang terselenggara selama 60 bulan; b. Terwujudnya 744 kawasan tematik perkotaan, yang terdiri dari: • Terwujudnya 537 kawasan Ruang Terbuka Hijau • Terwujudnya 12 Kebun Raya Prioritas • Terwujudnya 45 revitalisasi Kota Pusaka • Terwujudnya 150 penataan Kawasan Strategis c. Tersusunnya 250 RTBL sebagai dokumen induk penataan kawasan permukiman; d. Terwujudnya 32 Bangunan Gedung Negara yang berstatus Bangunan Gedung Hijau; e. Tersedianya 10 NSPK terkait Penataan Bangunan dan Lingkungan selama periode 2015-2019; f. Tercapainya seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki Peraturan Daerah Bangunan Gedung; g. Tercapainya 60% Bangunan Gedung yang telah memiliki IMB; h. Terwujudnya fasilitasi ruang terbuka publik di 1200 kecamatan untuk menonton Film Bertema Revolusi Mental di seluruh Indonesia. Adapun pengelompokan kegiatan Bina Penataan Bangunan berdasarkan strategi pendekatan pembangunan bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut:

92

Rencana Strategis

Tabel 4.3 Sasaran Kegiatan Pembinaan Penataan Bangunan

Strategi Pendekatan Membangun Sistem Permukiman


Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penataan Bangunan Fasilitasi pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau dan Kota Cerdas Peraturan Penataan Bangunan Lingkungan Pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di kota/kab


Ruang Terbuka Publik Percontohan

Ruang Terbuka Hijau Kota Wonosobo



93


SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


2015

2016

2017

2018

PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN, PENGELOLAAN GEDUNG, DAN RUMAH NEGARA

Layanan Perkantoran

Bulan Layanan

12

12

12

12

Dukungan pembangunan sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang aman

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

m2

44.813

121.688

29.650

35.250


m2

105.500

193.319

121.000

101.400

Kawasan

159

148

168

182

Fasilitasi kepada daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan dan kemitraan termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan

Penyusunan Standar/Pedoman Bidang Penataan Bangunan

NSPK

2

4

2

1

Pembinaan dan Pengawasan Penataan Bangunan

Kab/Kota

507

507

507

507

Edukasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

Kecamatan

0

300

300

300

Memberikan dukungan Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat

94

Jumlah Bulan Layanan Pendukung Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Bina Penataan Bangunan

Rencana Strategis

Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan


TOTAL

12

60

32.500

263.900

118.180

639.399

87

744

1

10

507

507

300

1.200

CATATAN

2015

2016

2017

2018

2019


1.254

1.203

1.666

1.970

2.340

8.433



95

96

SPAM Penet, Provinsi Bali Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya Rencana Strategis


97


SPAM Penet, Bali


4.2.3 Rencana Strategis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dalam mendukung pencapaian target dalam RPJMN 2015-2019 maka Ditjen Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Adapun indikator kinerja programnya adalah meningkatnya kontribusi pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat yang terdiri dari peningkatan sambungan rumah SPAM jaringan perpipaan dan peningkatan cakupan SPAM bukan jaringan perpipaan. Sedangkan sasaran kinerja diukur melalui indikator: a. Pembangunan Infrastruktur SPAM Regional dan SPAM di Kawasan Perkotaan dengan indikator terbangunnya SPAM Regional dan pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan berkapasitas 27.479 L/d dan 2.729.750 SR; b. Pembangunan Infrastruktur SPAM Perdesaan dengan indikator terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat dan SPAM Kawasan Rawan Air berkapasitas 8.489 L/d dan 2.716.673 SR; c. Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Khusus dengan indikator terbangunnya SPAM di kawasan kumuh, SPAM di kawasan nelayan, SPAM di kawasan perbatasan dan pulau terluar, serta SPAM di kawasan strategis berkapasitas 4.249 L/d dan 621.107 SR; d. Fasilitasi SPAM di kawasan perkotaan melalui bantuan program dan pengembangan jaringan perpipaan dengan indikator 4.527 kawasan; e. Fasilitasi SPAM di kawasan perdesaan melalui bantuan program dan pengembangan jaringan perpipaan dengan indikator 1.421 kawasan;

98

Rencana Strategis

f. Fasilitasi SPAM di kawasan khusus melalui pengembangan jaringan perpipaan dengan indikator 473 kawasan. g. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Air Minum dengan indikator terselenggaranya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan air minum di 507 Kabupaten/Kota. Adapun pengelompokan kegiatan Pengembangan SPAM berdasarkan strategi pendekatan pembangunan bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut: Tabel 4.4 Sasaran Kegiatan Penyediaan Air Minum

Strategi Pendekatan

Sasaran Kegiatan Pembangunan Infrastruktur SPAM Regional Pembangunan Infrastruktur SPAM IKK Pembangunan SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Kumuh Perkotaan


Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Nelayan Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Rawan Air/ Perbatasan/Pulau Terluar Pengembangan jaringan perpipaan air minum Fasilitasi PDAM Fasilitasi UPTD/Non-PDAM

Fasilitasi Pemda Provinsi/Kabupaten Kota

Penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan air minum di Kab/Kota


Pembangunan Infrastruktur SPAM Berbasis Masyarakat

Program pemenuhan akses aman air minum melalui jaringan perpipaan memiliki pendanaan melalui APBN sebesar Rp 52,1 Triliun dengan pembagian yaitu Rp 33,9 Triliun dari APBN Cipta Karya dan Rp 18,2 Triliun dari APBN SDA (Sumber Daya Air). Rencanakan sasaran kegiatan pengembangan SPAM tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan memproyeksikan pencapaian pengembangan SPAM tanpa memperhitungkan sumber dana lain diluar APBN. Sumber

Sumber

APBN + Turbinwas APBN CK CK + Turbinwas APBN APBN SDASDA APBN NonNon APBN Total Total

Rp. (Triliun)

Rp (Triliyun)

Persentase

Persentase (%)

33,9 33.900

65,1% 65.1%

18,2 18.2

34,9% 34.9%

0 0

0% 0.0%

52,1 52.100

100% 100%


99

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


2015

2016

2017

2018

PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Layanan Perkantoran

Jumlah bulan layanan pendukung kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, Serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Bulan

12

12

12

12

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Air Minum

Jumlah penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan air minum di Kab/kota

Kab/Kota

507

507

507

507

Pembangunan Infrastruktur SPAM Regional

Debit dan jumlah sambungan rumah SPAM Regional

L/d

-

-

950

2,350

SR

-

-

95,000

215,000

Debit dan jumlah sambungan rumah SPAM IKK

L/d

4,843

2,207

2,207

2,206

SR

484,250

220,675

220,675

220,675

Debit dan jumlah sambungan rumah SPAM Ibu Kota Pemekaran

L/d

155

198

198

198

SR

15,500

19,775

19,775

19,775

Debit dan jumlah sambungan rumah Perluasan SPAM Perkotaan

L/d

-

170

740

1,000

SR

-

17,000

74,000

100,000

Debit dan jumlah sambungan rumah Pemanfaatan Idle SPAM Perkotaan

L/d

-

112

112

111

SR

-

11,150

11,150

11,150

Debit dan jumlah sambungan Penurunan Kebocoran SPAM Perkotaan

L/d

-

62

62

61

SR

-

5,300

6,433

6,433

Bantuan Program SPAM kawasan perkotaan terfasilitasi

Kawasan

149

80

80

80

Pengembangan jaringan perpipaan di kawasan perkotaan SPAM kawasan perkotaan terfasilitasi

Kawasan

468

898

898

898

Pembangunan Infrastruktur SPAM Kawasan Perkotaan

100

Rencana Strategis

2019

TOTAL

12

60

507

507

6,050

9,350

605,000

915,000

2,206

13,669

220,675

1,366,950

197

946

19,775

94,600

930

2,840

93,000

284,000

111

446

11,150

44,600

61

246

6,433

24,600

79

468

897

4,059

CATATAN

2015

2016

2017

2018

2019


5.265

6.169

6.828

7.542

8.096

33.900

ANGGARAN (Rp. Miliar)



101


SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

L/d

1,449

1,551

1,551

1,550

SR

463,680

496,160

496,160

496,160

L/d

300

122

122

122

SR

96,000

39,014

39,013

39,013

L/d

-

12

12

13

SR

-

4,000

4,000

4,000

Bantuan Program SPAM Kawasan Rawan Air Terfasilitasi

Kawasan

84

28

27

27

Pemngembangan Jaringan Perpipaan di SPAM Kawasan Rawan Air Terfasilitasi

Kawasan

162

267

267

266

Debit dan jumlah sambungan rumah pembangunan SPAM di Kawasan Kumuh

L/d

398

481

481

480

SR

127,200

26,200

26,200

26,200

Debit dan jumlah sambungan rumah pembangunan SPAM di Kawasan Nelayan

L/d

116

31

31

31

SR

37,120

9,920

9,920

9,920

Debit dan jumlah sambungan rumah pembangunan SPAM di Kawasan Perbatasan

L/d

189

13

13

13

SR

60,480

9,094

9,093

9,093

Debit dan jumlah sambungan rumah pembangunan SPAM di Kawasan Pulau Terluar

L/d

179

13

13

13

SR

57,280

9,094

9,093

9,093

Debit dan jumlah sambungan rumah pembangunan SPAM Strategis

L/d

-

305

305

304

SR

-

30,450

30,450

30,450

Pengembangan jaringan perpipaan di Kawasan Kumuh

Kawasan

82

38

38

37

Pengembangan jaringan perpipaan di Kawasan Nelayan

Kawasan

17

8

8

8

Pengembangan jaringan perpipaan di Kawasan Perbatasan

Kawasan

18

5

5

5

Debit dan jumlah sambungan rumah SPAM Berbasis Masyarakat

Pembangunan Infrastruktur SPAM Kawasan Perdesaan

Pembangunan Infrastruktur SPAM Kawasan Khusus

102

Rencana Strategis


Debit dan jumlah sambungan rumah Pembangunan SPAM di Kawasan Rawan Air Debit dan sambungan rumah Pemanfaatan Idle SPAM di Kawasan Rawan Air


TOTAL

1,550

7,651

496,160

2,448,320

122

788

39,013

252,053

13

50

4,000

16,000

27

193

266

1,228

480

2,320

26,200

232,000

31

240

9,920

76,800

13

241

9,093

96,853

13

231

9,093

93,653

304

1,218

30,450

121,800

37

232

7

48

5

38

CATATAN

2015

2016

2017

2018

2019




103


SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Pengembangan jaringan perpipaan di Kawasan Pulau Terluar Pengembangan jaringan perpipaan strategis

104

Rencana Strategis


2015

2016

2017

2018

Kawasan

16

5

4

4

Kawasan

24

25

25

24


TOTAL

4

33

24

122

CATATAN

2015

2016

2017

2018

2019




105

TPST 3R Desa Mulyoagung, Kab. Malang Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya

106

Rencana Strategis


107


4.2.4 Rencana Strategis Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dalam mendukung pencapaian target dalam RPJMN 2015-2019 maka Ditjen Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (air limbah dan drainase) serta Pengembangan Persampahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Adapun indikator kinerja programnya adalah meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat yang terdiri dari pelayanan air limbah, pelayanan persampahan, dan pelayanan drainase. Sedangkan sasaran kinerja diukur melalui indikator: a. Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan indikator terselenggaranya 15 NSPK peraturan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman; b. Pembinaan, Fasilitasi, Pengawasan dan Kampanye serta Advokasi dengan indikator terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman di 507 kabupaten/kota; c. Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan dan Komunal dengan indikator jumlah kabupaten/ kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota sebanyak 12 kabupaten/kota, jumlah kabupaten/kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala komunal sebanyak 4.694 kawasan di 438 kabupaten/kota, dan jumlah kabupaten/kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kawasan sebanyak 200 kawasan di 150 kabupaten/kota; d. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan indikator terbangunnya IPLT di 222 kabupaten/kota; e. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan indikator terbangunnya TPA di 163 kabupaten/kota; f. Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R dengan indikator terbangunnya TPST/3R di 850 kawasan di 334 kabupaten/kota; g. Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah dengan indikator terbangunnya FPAS di 41 kabupaten/kota; h. Infrastruktur Drainase dengan indikator luas genangan yang tertangani seluas 4.500 Ha di 192 kabupaten/kota. Adapun pengelompokan kegiatan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan strategi pendekatan pembangunan bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut:

108

Rencana Strategis

Tabel 4.5 Sasaran Kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Strategi Pendekatan

Sasaran Kegiatan Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kota Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kawasan

Membangun Sistem

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah Infrastruktur Drainase



Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Komunal Infrastruktur TPST/3R

Bar Screen



109


SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


2015

2016

2017

2018

PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN, SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGELOLAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN PERSAMPAHAN

Layanan Perkantoran

Jumlah Bulan Layanan Pendukung Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Bulan

12

12

12

12

NSPK

3

3

3

3

Jumlah Pembinaan & Pengawasan Pengembagan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Kab/Kota

507

507

507

507

Jumlah Kab/Kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala regional

Kab/Kota

2

2

2

3

Jumlah Kab/kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota

Kab/Kota

7

8

10

9

Kawasan

952

728

1.600

762

Kab/Kota

209

103

141

165

Kawasan

77

11

58

37

Kab/Kota

67

11

31

24

Peraturan Pengembagan Jumlah NSPK Peraturan Penyehatan Lingkungan Pengembagan Penyehatan Permukiman Lingkungan Permukiman Pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi

Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan dan Jumlah Kab/kota yang Komunal dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala komunal Jumlah Kab/kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kawasan

110

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Jumlah Kab/kota yang dibangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Kab/Kota

40

24

65

52

Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional

Jumlah Kab/Kota yang dibangun TPA Regional

Kab/Kota

3

3

4

5

Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Jumlah Kab/kota yang dibangun TPA

Kab/Kota

75

40

16

20

Rencana Strategis


TOTAL

CATATAN

2015

2016

2017

2018

2019


3.835

5.466

6.894

9.077

10.373

35.645


12

60

3

15

Fasilitasi Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota

507

507

Fasilitasi Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota

3

3


9

9


652

4.694

89

438

17

200

17

150

41

222


3

11


12

163


Terdapat pembangunan infrastruktur di kab/ kota yang berulang

Membangun Sistem Permukiman Membangun Sistem Permukiman


111


SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


2015

2016

2017

2018

PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN, SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGELOLAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN PERSAMPAHAN

112

Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R

Jumlah Kab/kota yang dibangunTPST/3R

Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah

Jumlah Kab/kota yang difasilitasi Pengolahan Akhir Sampah

Infrastruktur Drainase

Luas Genangan Tertangani

Rencana Strategis

Kawasan

328

174

158

119

Kab/Kota

200

105

107

81

Kab/Kota

5

5

10

14

Kab/Kota

41

30

45

40

Ha

1.309

710

910

880


TOTAL

71

850

51

334

7

41

36

192

691

4.500

CATATAN

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL ALOKASI (Rp.Miliar)

3.835

5.466

6.894

9.077

10.373

35.645


Memberdayakan Masyarakat Membangun Sistem Permukiman Membangun Sistem Permukiman


113

Drainase Kota Surabaya Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya BAB Strategis 4 - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 114 Rencana 114


115


4.2.5 Dukungan Manajemen Dalam rangka menunjang upaya keterpaduan pembangunan bidang permukiman yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya, maka diperlukan dukungan manajemen yang dilakukan melalui tiga kegiatan utama yaitu: 1. Pelayanan Manajemen dengan sasaran kinerja yang diukur melalui indikator: a. Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan, Penatausahaan, dan jabatan Fungsional dengan indikator tersusunnya 87 Dokumen Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian/Ortala; b. Tersusunnya dokumen laporan keuangan, tata usaha dan rumah tangga sebanyak 75 laporan; c. Tersusunnya dokumen anggaran tahunan, pembinaan perbendaharaan, pembinaan PNBP, verivikasi dan LHP dengan indikator 59 laporan administrasi keuangan dan akuntansi; d. Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan, advokasi bantuan hukum, pengelolaan dokumen dan arsip dengan indikator 99 laporan penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum dalam rangka penanganan perkara; e. Pengelolaan tata persuratan, pengelolaan prasarana kantor dan gedung, serta pembinaan aset dan barang milik negara (BMN) dengan indikator 59 dokumen sistem akuntansi barang milik negara; f. Penyediaan prasarana dan sarana kantor serta inventaris dengan indikator 45 unit prasarana dan sarana gedung kantor dan peralatannya; g. Terselenggaranya prasarana air minum/ persampahan /pengembangan permukiman dengan indikator 112 paket infrastruktur tanggap darurat/kebutuhan mendesak; h. Pengelolaan dan peningkatan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) dengan indikator 60 bulan layanan publik (PNBP); i. Pembinaan teknis bidang Cipta Karya di 369 angkatan; j. Pengelolaan gaji/tunjangan, lembur, dan honorarium serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 60 bulan; k. Penyelenggaraan pengembangan informasi permukiman dan perkotaan dengan indikator 73 laporan. 2. Penyelenggaraan Keterpaduan Perencaaan dan Kemitraan, Keterpaduan Pembiayaan, Keterpaduan Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi, serta Pemantauan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Bidang Permukiman dengan sasaran kinerja yang diukur melalui indikator: a. Penyelenggaraan Keterpaduan Perencanaan dan Fasilitasi Kemitraan Bidang Permukiman dengan indikator penyusunan laporan sebanyak 32 laporan; b. Penyelenggaraan Keterpaduan Pembiayaan Bidang Permukiman dengan indikator penyusunan laporan sebanyak 35 laporan; c. Penyelenggaraan Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman dengan indikator penyusunan laporan sebanyak 35 laporan; d. Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang permukiman

116

Rencana Strategis

dengan indikator penyusunan laporan sebanyak 40 laporan; e. Penyelenggaraan Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Bidang Permukiman dengan indikator penyusunan laporan sebanyak 35 laporan; f. Terselenggaranya Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman sebanyak 320 laporan. 3. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan dengan sasaran kinerja yang diukur melalui indikator: a. Peraturan Pengembangan SPAM, Sanitasi, dan Persampahan dengan indikator penyusunan 25 konsep standar/pedoman/kriteria; b. Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM dengan indikator 22 laporan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM dan Sanitasi; c. Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM, Promosi Investasidengan indikator 245 laporan Fasilitasi Opsi Pembiayaan dan kepengusahaan SPAM dan Sanitasi.


117


SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA


2015

2016

2017

2018

Bulan

12

12

12

12

PELAYANAN MANAJEMEN BIDANG PERMUKIMAN

118

Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Jumlah pengelolaan administrasi perkantoran

Pengelolaan kepegawaian dan ortala, keuangan dan umum, Pengelolaan BMN, serta hukum dan komunikasi

Jumlah laporan kepegawaian dan ortala

Laporan

19

17

17

17

Jumlah laporan keuangan, tata usaha dan rumah tangga

Laporan

15

15

15

15

Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara

Laporan

11

12

12

12

Jumlah Laporan penyusunan peraturan perundangundangan, advokasi hukum dan penyelenggaraan komunikasi publik

Laporan

21

18

19

20

Jumlah layanan PNBP

Bulan

12

12

12

12

Laporan

-

2

2

2

Pengelolaan Habitat

Jumlah laporan pengelolaan habitat

Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung/ Kantor

Jumlah paket penyediaan sarana dan prasarana gedung/ kantor

Paket

9

9

9

9

Jumlah bulan penyediaan sarana dan prasarana gedung/ kantor

Bulan

12

12

12

12

Bantuan Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak

Jumlah paket bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak

Paket Bantuan

40

7

25

25

Bimbingan Teknis Bidang Cipta Karya

Jumlah angkatan untuk bimbingan teknis bidang Cipta Karya

Angkatan

111

91

55

56

Penyelenggaraan Penegembangan Informasi Permukiman

Jumah laporan penyelenggaraan pengembangan informasi permukiman

Laporan

7

8

15

15

Rencana Strategis


TOTAL

12

60

17

87

15

75

12

59

21

99

12

60

2

8

9

45

12

60

25

122

56

369

15

60

CATATAN

2015

2016

2017

2018

2019


256,97

314,08

344,98

377,83

413,92

1.707,78



119


SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET RENSTRA 2015

2016

2017

2018

PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCAAAN DAN KEMITRAAN, KETERPADUAN PEMBIAYAAN, KETERPADUAN PELAKSANAAN, PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI, SERTA PEMANTAUAN EVALUASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMAN

120

Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Jumlah pengelolaan administrasi perkantoran

Bulan

12

12

12

12

Penyelenggaraan Keterpaduan Perencanaan dan Fasilitasi Kemitraan Bidang Permukiman

Jumlah laporan penyelenggaraan Keterpaduan Perencanaan dan Fasilitasi Kemitraan Bidang Permukiman

Laporan

8

6

6

6

Penyelenggaraan Keterpaduan Pembiayaan Bidang Permukiman

Jumlah laporan Penyelenggaraan Keterpaduan Pembiayaan Bidang Permukiman

Laporan

8

8

8

8

Penyelenggaraan Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Jumlah laporan Penyelenggaraan Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Laporan

7

7

7

7

Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang permukiman

Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang permukiman

Laporan

8

8

8

8

Penyelenggaraan Jumlah laporan Pengolahan Pengolahan Data dan Data dan Pengembangan Pengembangan Sistem Sistem Informasi Informasi

Laporan

7

7

7

7

Penyelenggaraan Program dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

Laporan

64

64

64

64

Rencana Strategis

Jumlah laporan Perencanaan dan Pengendalian Program bidang Permukiman

2019

TOTAL

12

60

6

32

8

40

7

35

8

40

7

35

64

320

CATATAN

2015

2016

2017

2018

2019


275,78

330,97

345,95

361,26

377,56

1.691,52

ANGGARAN (Rp. Miliar)



121


TARGET RENSTRA SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2015

2016

2017

2018

DUKUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, SANITASI, DAN PERSAMPAHAN

122

Layanan Perkantoran

Jumlah Bulan Pelayanan perkantoran

Bulan

12

12

12

12

Penyusunan NSPK

Jumlah konsep Standar/ Pedoman/Kriteria

SPK

5

5

5

5

Penerapan NSPK

Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi penerapan NSPK

Kab/kota

90

90

-

-

PDAM

-

-

5

5

Kajian Penyelenggaraan SPAM

Jumlah laporan kajian kebijakan dan strategi pengembangan SPAM

Laporan

6

6

6

6

Pembinaan Penyelenggaraan SPAM

Jumlah PDAM/PDAL yang mendapatkan pembinaan penyelenggaraan SPAM (PDAM Sakit & Kurang Sehat)

PDAM

35

35

35

48

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan SPAM

Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM

Laporan

1

1

1

1

Pembinaan Penyelenggaraan SPAM

Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan SPAM (PDAM Sehat)

Laporan

1

1

1

1

Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan

Jumlah dokumen proposal fasilitasi opsi pembiayaan SPAM

Dokumen Proposal

20

15

15

15

Fasilitasi Pengembangan Kepengusahaan

Jumlah dokumen perjanjian fasilitasi kepengusahaan SPAM

Dokumen Perjanjian

15

20

20

20

Rencana Strategis


TOTAL

12

60

5

25

-

180

5

15

6

30

48

201

1

5

1

5

10

75

20

95

CATATAN

2015

2016

2017

2018

2019


61,31

108,65

111,88

116,04

152,11

549,98



123

Kampung Nelayan Hamadi, Jayapura Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya

124

Rencana Strategis


125

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015-2019 merupakan arahan yang akan dijabarkan ke dalam pelaksanan program dan kegiatan bagi setiap unit eselon II di lingkungan Ditjen Cipta Karya dalam mendukung Gerakan Nasional 100-0-100. Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, serta antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan infrastruktur bidang permukiman dalam mencapai target-target yang telah disepakati perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang optimal. Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (local capacity building) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK. Pencapaian saran target rencana strategis Ditjen Cipta Karya 2015 - 2015 sangat memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah, masyarakat, dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan sistem pelelangan yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta. Tantangan pembangunan ke depan dalam konteks otonomi daerah adalah bagaimana menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skemaskema kreatif atau non-konvensional. Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan terkait kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), berupa pemberian dukungan Pemerintah, seperti pembebasan tanah atau pembangunan yang sebagian dibangun oleh Pemerintah. Melalui pelaksanaan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 secara konsisten, serta keterlibatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin

126

Rencana Strategis

kuat dalam penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sangat diperlukan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu membangun sistem, fasilitasi Pemerintah Daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Akhir kata, Renstra Ditjen Cipta Karya Tahun 2015-2019 perlu untuk dijabarkan ke dalam rencana program dan rencana kegiatan unit kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya sehingga dapat menjadi panduan dalam mensukseskan gerakan nasional 100-0-100. Tabel 5.1 Strategi Pelaksanaan Bidang Cipta Karya Strategi Pelaksanaan

Membangun Sistem



Sasaran Strategis

PSPAM

PPLP

PKP

BPB

Memberikan dukungan pembangunan sistem infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infrastruktur Kab/Kota

Rencana Induk/ FS/DED: • SPAM Regional • SPAM Perkotaan dan Perdesaan • SPAM Kws. Khusus

Rencana Induk/FS/ DED: • TPA Skala Regional/Kota/ Kawasan • SPAL Setempat • SPAL Terpusat Skala Regional/ Kota/Kws • Rencana Induk PLP

Rencana Induk/ FS/DED: • Bangkim Kws. Perkotaan dan Perdesaan • Bangkim Kws. Khusus

Rencana Induk/FS/ DED: • Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan • Revitalisasi Kawasan Tematik Perkotaan (Kota Hijau, Kota Pusaka, Kota Cerdas)

Melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan

Fasilitasi/ Pendampingan: • Penyusunan NSPK • Binwas Pengembangan SPAM • Bantuan Program PDAM • Dukungan Penanganan Bencana

Fasilitasi/ Pendampingan: • Penyusunan NSPK • Binwas Pengembangan PLP • Dukungan Penanganan Bencana

Fasilitasi/ Pendampingan: • Penyusunan NSPK • Fasilitasi Rencana Daerah Kawasan Permukiman • Binwas Pengambangan Permukiman • Dukungan Penanganan Bencana

Fasilitasi/ Pendampingan: • Penyusunan Perda Bangunan Gedung dan Bangunan Gedung Hijau • Binwas Penataan Bangunan dan Lingkungan • Dukungan Penanganan Bencana

Memberikan dukungan pembangunan infrastruktur melalui pembangunan berbasis masyarakat

• SPAM Berbasis Masyarakat • Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat

• Sanitasi Berbasis Masyarakat • Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat

• PIP Berbasis Masyarakat Bantuan • Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat

• Sosialisasi/ Publikasi Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan • Kampanye Publik Melalui Klinik Keciptakaryaan (PIP2B)


127

Penataan Infrastruktur Permukiman Kampung Nelayan Hamadi, Jayapura Sumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya

128

Rencana Strategis


129

130

Rencana Strategis


131

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Jalan Pattimura No. 20 Jakarta Selatan http://ciptakarya.pu.go.id

132

Rencana Strategis

ii Rencana Strategis

Recommend Documents