EVALUASI IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE MELALUI PAKTA INTEGRITAS DI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DENGAN SISTEM ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU Ihil S. Baron ABSTRAKSI Penerapan Tata Pemerintahan yang baik (good governance) di Kalimatan Selatan ditandai dengan pembuatan komitmen bersama jajaran Pemerintah Provinsi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dituangkan dalam suatu naskah Kesepakatan bersama dalam mewujud Tata Pemerintahan yang Baik sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme pada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Sebagai wujud nyata Pemerintah Kota Banjarbaru menanda tangani Fakta Integritas yang merupakan prasyarat dari proses pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Banjarbaru, dan untuk mengetahui serta menguji apakah Pakta Intergritas sudah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tujuan dan kriteria yang telah ditentukan digunakan jenis evaluasi promotive evaluation, dimana penelitian ini dilakukan pada saat Implementasi Program dilaksanakan. Data dihimpun dengan memanfaatkan data sekunder, dan data primer. Hasil evaluasi menunjukan bahwa Implementasi good governance melalui Pakta Integritas di unit layanan pengadaan barang dan/atau jasa dengan sistem elektronik di Kota Banjarbaru sudah dilaksanakan jauh sebelum pendeklarasian Pakta Integritas . Pakta Integritas dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang digunakan selama ini berwujud surat perjanjian yang berisikan komitmen antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, yaitu pengguna anggaran/pengguna barang dan/atau jasa, pejabat/panitia pengadaan dan penyedia barang dan/atau jasa yang kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut, yang selanjutnya Pakta Integritas dalam wujud perjanjian tertulis itu dilampirkan dalam dokumen kontrak saat pemenang dari proses lelang pengadaan barang dan/atau jasa telah ditetapkan. Kemudian jika dilihat dari pengimplementasian prinsip-prinsip Good Governance melalui Pakta Integritas sudah diimplementasikan sesuai dengan tujuan penerapannya. Ini dapat dilihat dari terpenuhinya setiap unsur dari prinsip-prinsip tersebut, yaitu Komitmen Pemerintah, komitmen dari pihak swasta, masyarakat, dan lembaga pemantau Independen. Kata Kunci: Evaluasi, Implementasi, Good Governance, Pakta Integritas. Sedangkan Good Governance menurut Lembaga Administrasi Negara, adalah penyelengaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Widodo, 2001). Ini berarti bahwa setiap domain diharapkan mampu menjalankan perannya dengan optimal agar pencapaian tujuan berhasil dengan efektif. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, swasta diharapkan dapat
PENDAHULUAN Dalam era globalisasi yang ditandai dengan ketatnya persaingan, tuntutan tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan tidak dapat dihindari lagi. Good Governance mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik maupun administrasi negara yang baik (Siliwati, 2008). 73
74 menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, politik, serta mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. TINJAUAN PUSTAKA Menurut United Nations Development Programme (UNDP) ada tiga pilar utama yang dilibatkan dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance); 1. The State (Negara) Negara dan perangkatnya berperan menciptakan kerangka hukum yang dapat menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Untuk ituantar penyelenggara negara perlu melakukan koordinasi secara efektif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu Regulator harus memahami perkembangan bisnis agar dapat melakukan penempurnaan kerangka hukum secara berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang baik dan cepat, negara harus dapat mengatur kewenangan dan koordinasi antar instansi yang jelas. Koordinasi dan pelayanan ini sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya ikli usaha yang sehat, efisien dan transparan. 2. The Private Sector (Sektor Swasta) Dalam sektor swasta good corporate governance menjadi bagian dari manajemen dan karakter suatu perusahaan. Dunia usaha sebagai pelaku bisnis berkewajiban menerapkan good corporate governance sebagai pedoman dasar pelaksanaan usahanya. Untuk itu dunia usaha harus yakin bahwa untuk mencapai kesinambungan usahanya, pelaksanaan bisnis harus didasari oleh
etika, karena etika bisnis merupakan landasan good corporate governance, sehingga ketaatan dunia usaha terhadap dunia etika bisnis sangatlah penting. 3. Civil Society Organizations (Organisasi Masyarakat Sipil) Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan (sustainable human development) bukan hanya tergantung pada negara yang mampu memerintah dengan baik dan sektor swasta yang mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan, tetapi juga tergantung pada organisasi masyarakat sipil (civil society organizations) yang memfasilitasi interaksi sosial dan politik, dan memobilisasi berbagai kelompok didalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi,dan politik. Organisasi masyarakat sipil dapat menyalurkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas, dan mengorganisir mereka kedalam kelompok-kelompok yang lebih potensial mempengaruhi kebijakan publik. Organisasi masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam mengurangi dampak potensial dari ketidak stabilan ekonomi, menciptakan mekanisme alokasi manfaat sosial (social bebefits), dan menyuarakan suara kelompok miskin dalam pembuatan keputusan politik dan pemerintah (political and government decision making). Organisasi ini dapat juga membantu sebagai sarana (means) untuk melindungi (protecting) dan memperkuat (strengthening) kultur, keyakinan agama dan nilai-nilai (Widodo, 2001). Sebagai Stakecholder yang sangat berperan strategis dalam komponen civil society adalah media massa yang peran utamanya adalah mendorong transparansi, sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai corong kepentingan stakecholder lain.
75 Dalam berbagai forum civil society maupun forum multi-stakecholders yang marak berkembang diberbagai daerah, dimana kada-kadang personil media massa ikut terlibat. Kehadiran mereka membuat upaya membangun komunikas dua-arah menjadi lebih efektif. Berbagai gerakan menuju partisipasi dan good governance yang memanfaatkan media massa (cetak dan/atau elektronik) sebagai alat penyebaran informasi sekaligus alat penampung dan penyalur aspirasi warga masyarakat, berjalan lebih cepat dan dinamis ketimbang gerakan yag kurang memanfaatkan media massa. Peran media massa untuk mendorong adanya komunikasi dan ruang partisipasi yang lebih sehat juga merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan good governance (Sjaifudian, 2003). . Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya, dari prinsipprinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penilaian terhadap baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip good governance menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) adalah: 1. Participation (Partisipasi) Masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan sah yang mewakili kepentigan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. 2. Rule of law (Tegaknya Supremasi Hukum). Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa memandang siapapun pelakunya, termasuk didalam
3.
4.
5.
6.
7.
8.
hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Transpararancy (Transparan). Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi yang perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Responsiveness (Peduli pada Stakecholders). Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan (Stakecholders). Consensus Orientation (Berorientasi pada konsensus). Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingankepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur. Equity (kesetaraan). Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejaheraannya. Effectiveness and Efficiency (Efektivitas dan Efisiensi). Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumbersumber daya yang ada seoptimal mungkin. Accountability (Akuntabilitas). Para pengambil keputusan dipemerintah, sektr swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentukpertanggungjawaban tersebut tergantung dari jenis orgaisasi yang bersangkutan dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebutuntuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
76 9. Strategic Vision (Visi Strategis). Para pemimpin dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Elemen-elemen penting Pakta Integritas yang meliputi masyarakat, pemerintah, dan kontraktor/pemasok dapat digambarkan sebagai berikut: MASYARAKAT
PEMERINTAH
KONTRAKTOR /PEMASOK
Partisipasi
Tidak ada suap, Tidak ada penggelembungan, tidak ada penurunan mutu
Kontrak Kerja
Persaingan yang sehat
Akses Terhadap Informasi
Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi
Jasa dan/atau barang disediakan sesuai dengan spesifikasi dan harga yang sebanding
Keuntungan Normal
Penyelesaian perselisihan, Sanksi
Pengadaan
Perbaikan Insentif, Disinsentif,
Pelayanan Sektor Publik yang baik
Gambar 1. Bagan elemen-elemen penting Pakta Integritas Dari bagan tersebut diatas dapat digambarkan bahwa melalui partisipasi masyarakat yang mendapat kemudahan akses terhadap informasi yang kemudian melakukan pengawasan, pemantauan, dan
evaluasi terhadap mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah dapat meminimalisir tindak penyuapan, penggelembungan dana proyek, dan penurunan mutu out-put serta tindak KKN dalam pembuatan kontrak kerja antara pihak pemerintah sebagai pengguna barang dan/atau jasa dan pihak kontraktor sebagai penyedia barang dan/atau jasa,hal tersebut dimaksudkan agar terjadi persaingan yang sehat antara para kontraktor sebagai peserta tender dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, hingga didapati kontraktor yang sesuai. Bagi masyarakat yang menemukan hal-hal yang tidak sewajarnya dalam mekanisme pengadaan barang dan/ataujasa yang diselenggarakan pemerintah dapat melaporkan pengaduannya kepada badan-badan independen yang ditunjuk pemerintah. Dengan diterimanya pengaduan tersebut instansi pemerintah terkait bersama dengan badan pemantau independen akan menindaklanjuti temuan masyarakat tersebut untuk kemudian dilakukan perbaikan, sehingga nantinya akan menghasilkan pelayanan sektor publik yang baik sesuai dengan harapan dan kebutuhan dari masyarakat karena barang dan/atau jasa yang disediakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan pemerintah dengan harga yang sebanding dan memberikan keuntungan yang normal bagi pihak kontraktor sebagai penyedia barang dan/atau jasa. Tersedianya barang dan/atau jasa sesuai dengan perencanaan dan kebutuha masyarakat dengan kualitas out-put yang baik akan memberikan perbaikan insentif kepada pegawai instansi publik yang mengadakan pengadaan barang dan/atau jasa, dapat berupa tambahan honor atau uang kesejahteraan. Bagi pihak kontraktor yang telah berhasil menjalankan proyek pengadaannya dengan baik akan mendapatkan penghargaan dan kemudahan prakualifikasi untuktender-tender berikutnya, namun apabila terjadi sebaliknya, yaitu ketika barang dan/atau jasa yang disediakan tidak
77 sesuai dengan spesifikasi yang telah dibuat dan dengan harga yang tidak sebanding, maka bagi pegawai yang terbukti lalai akan dikenakan sanksi dan disinsentif, dan bagi kontraktor penyedia barang dan/atau jasa yang lalai dalam proyeknya akan dikenakan sanksi berupa pembatalan kontrak, ganti rugi dan juga daftar hitam bagi perusahaannya. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003, pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai dengan APBD/APBN, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan/atau jasa. Dengan tata cata pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah harus meliputi langkah-langkah; 1) Perencanaan pengadaan, 2) pembentukan panitia lelang, 3) prakualifikasi perusahaan, 4) Penyusunan dokumen lelang, 5) Pengumuman lelang, 6) Pengambilan dokumen lelang, 7) Penentuan harga perhitungan sendiri (HPS), 8) Penjelasan lelang, 9) Penyerahan penawaran arga dan pembukaan penawaran, 10) Evaluasi penawaran, 11) Pengumuman calon pemenang 12) Sanggahan peserta lelang,13) Penunjukan pemenang lelang, 14) Penandatanganan Kontrak perjanjian, 15 Penyerahan barang dan/atau jasa. Tata cara ini disusun sedemikian rupa mengingat sektor ini menyerap anggaran paling besar dan juga akan memunculkan resiko kerugian negara yang besar pula akibat korupsi dan ketidak efisienan.untuk mewujudkan Kota Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan Prima, seluruh pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui lelang umum/terbatas secara terpadu melalui unit layanan pengadaan. Dengan demikian kerangka pikir penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:
Implementasi Pakta Ingeritas
Good Governance
1. 2. 3.
Partisipasi Masyarakat. Melihat Transparansi governance Akuntabilitas
1. Komitmen Pemerintah. 2. Komitmen swasta. 3. Komitmen Swasta dan Pemerintah terhadap Parti sipasi Masyarakat. 4. Lembaga pemantau indePenden. 5. Mekanisme pengaduan. 6. Mekanisme Resolusi konflik 7. Perlindungan saksi. 8. Penerapan penghargaan dan Hukuman. 9. Kesepakatan batasan rahasia
Evaluasi
1.
Penilaian pada tahap Impementasi Program (Promotive Evaluation). Program Improvement. Pendekatan Objektive Oriented
berbagai kebaikan dari good dan Pakta Integritas, maka sebagai wujud nyatanya Pemerintah Kota 2. Banjarbaru dalam Implementasi good 3. governance, yaitu dengan menerima tawaran dari Tranparancy International Indonesia, tentang penyusunan dan pelaksanaan Pakta Integritas dilingkugan Pemerintah Kota Banjarbaru. Sejak itu (20 April 2007) Pemerintah Kota Banjarbaru telah mempunyai dan menandatangani Pakta Integritas. Pakta Integritas ini bertujuan untuk menyediakan sarana bagi pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat umum untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah. Untuk meyakinkan apa yang menjadi tujuan dari semua ini, kiranya perlu dilakukan sebuah kajian untuk mengevaluasi apakah Pakta Integritas sudah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip dari good governance, khususnya pada unit Layanan Pengadaan, sehingga dapat mencegah terjadinya Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme dalam mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dan keberhasilan Implementasi good governance melalui Pakta Integritas dalam mendukung program good governance di Pemerintah Kota Banjarbaru. METODE PENELITIAN Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Qualitative research). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif, membuat gambaran secara sistematis, faktual dan tingkat akurasi tinggi dalam Implimentasi Program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsir
78 mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1988;5). Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bodgan, 1984).Dengan jenis penelitian evaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan menggunakan evaluasi pada tahap implementasi program (promotive evaluation). Pendekatan evaluasi dilakukan melalui program Implementation,dan analisis data yang dipergunakan adalah dengan analisis interaktif dari Mile dan Huberman (dalam Rohidi, 2009). Analisis data dilakukan secara terus menerus serta dilakukan hampir bersamaan dengan pengumpulan data. Ini dilakukan agar fenomena yang menjadi objek dapat dideskripsikan secara utuh, faktual dan sistematis. Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut.
Pengumpula Peyajian data
Reduksi Kesimpulankesimpulan:
HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Good Governace Pemerintah Kota Banjarbaru.
oleh
Sebagai upaya Pemerintah Kota Banjarbaru dalam implementasi good governace, menurut Syahriani, 2010 disusun berbagai program sebagai berikut: 1. Program kerja dan Implementasi Good Governance. a) Kontrak kinerja Pimpinan SKPD dengan Walikota, Kontrak kinerja Eselon III dengan Eselon II, dan kontrak kinerja Eselon IV dengan Eselon III. b) Evaluasi kinerja (dalam bentuk Mutasi dan Promosi Jabatan). 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. a) Penerbitan standar pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan. b) Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik. c) Penerimaan pelayanan perizinan satu pintu dibadan pelayanan perizinan terpadu. d) Penerapan metode manual praktis peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis pengaduan pada 5 Kecamatan dan Sekolah Menengah Atas Negeri Banjarbaru bekerjasama antara Pemerintah Kota Banjarbaru, Lembaga Administrasi Negara, Masyarakat dan GTZ. e) Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 kepada Walikota Banjarbaru, untuk 6 SKPD (Dinas Pendidikan, BP2T, Kecamatan Banjarbaru Utara, Puskesmas Rawat Inap Cempaka, Kelurahan Syamsuddin Noor, dan Bagian Organisasi. 3. Pengadaan barang dan/atau jasa sesuai Keppres Nomor: 80 Tahun 2003. a) Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP). b) Penerapan pelelangan pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik e’Proc (elektronik procurement). c) Menerbitka surat edaran Walikota Banjarbaru No:20/472/Umum, perihal pedoman pelaksanaan pengadaan barang/dan atau jasa di Pemeritah Kota Bajarbaru. 4. Dukungan kepada penegak hukum terhadap upaya penindakan korupsi.
79 a) Menerbitkan perjanjian kerjasama antara Walikota Banjarbaru dan Ketua Kejaksaan Negeri Banjarbaru. b) Pembentukan Tim TPTGR Pemerintah Kota Banjarbaru. 5. Kajian sistem yang menimbulkan korupsi. Pelaksanaan kegiatan dengan sistem skala prioritas. 6. Peningkatan pengawasan dan pembinaan Aparatur. a) Pelaksanaan kegiatan Tim P2D, melalui inspeksi mendadak ditempat umum dan inspeksi mendadak pada Satua Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Banjarbaru. b) Pengukuran tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat. Pakta Integritas di Pemerintah Kota Banjarbaru. Ditandatangani Naskah Pakta Integritas dalam pengadaan barang dan/atau jasa di Pemerintah Kota Banjarbaru merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama untuk memerangi korupsi yang sistematik di Indonesia. Komitmen ini merupakan kesepakatan dan rangkaian kerjasama Transparancy International Indonesia (TII) dengan Walikota Banjarbaru, melalui pertemuanpertemuan, sejak Maret 2007 dengan para pejabat teras serta semua kalangan untuk merumuskan pelaksanaan good governance melalui Pakta Integritas dengan sembilan Prinsip dasar Pakta Integritas. Persiapan menuju kesepakatan dan penandatanganan Pakta Integritas dilakukan secara intensif oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dan Transparancy International Indonesia, yang antara lain penyusunan draft naskah Pakta Integritas oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dan Transparancy International Indonesia, lobilobi intensif, dan fokus group discusion (FGD) untuk kalangan civil society organization dan pengusaha lokal, diakhiri degan penyelegaraan semiloka untuk menyatukan pandangan dan pendapat semua pihak yang terlibat dalam penandatanganan Pakta Integritas.
Dengan berbagai tahap persiapan dan penyusunan, melalui proses fasilitasi intensif yang dilakukan Transparancy International Indonesia bersama dengan Pemerintah Kota Banjarbaru serta dukungan dari berbagai pihak, seperti sektor bisnis dan kpmunitas masyarakat sipi maka pada tanggal 20 April 2007 Pemerintah Kota Banjarbaru telah mempunyai sekaligus menandatangani Pakta Integritas sebagai media pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan/atau jasa. Secara lengkap naskah Pakta Intergitas di Pemerintah Kota Banjarbaru mengatur tentang mekanisme proses pengadaan barang dan/atau jasa dilingkungan pemerintah yang menggunakan dana APBD. Penandatangani Pakta Integritas sekaligus sebagai pengejawantahan dari Keppres No: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barangdan/atau jasa Pemerintah. Implementasi Good Governance melalui Pakta Integritas. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam implementasi good governace adalah pelaksanaan Pakta Integritas, yang dalam pelaksanaannya tentunya melibatkan berbagai pihak dan kalangan, tidak hanya Pemerintah, namun juga diperlukan keterlibata swasta dan partisipasi masyarakat. Berbagai komitmen harus dicapai dan dilaksanakan agar tujuan dapat dicapai. Pelaksanaan Pakta Integritas dalam pengadaan barang dan/atau jasa diperlukan acuan sebagai dasar pelaksanaannya. Acuan ini berguna agar pelaksanaan Pakta Integritas sesuai dengan tujuannya. Acuan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pakta Integritas adalah sembila prinsipprinsip dasar Pakta Integritas yang dirancang oleh Transparancey International Indonesia yang merupakan jaringan global Non-Governmental Organization (NGO) anti korupsi. Setiap butir yang terdapat dalam sembilan prinsip-prinsip dasar Pakta
80 Integritas merupakan cermin dari beberapa prinsip good governace yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan good governance, pemerintahan yang baik. Prinsi-prinsip tersebut adalah, 1)Partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang tercermin dalam Lembaga Pemantau Idependen, dan mekanisme pengaduan, 2)Transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, tercermin dalam komitmen Pemerintah dan Swasta terhadap partisipasi masyarakat, 3)Akuntabilitas para pengambil keputusan d Pemerintah, Sektor Swasta dan organisasi-organisasi masyarakatyag tercermin dalam komitmen Pemerintah dan Swasta, Mekanisme esolusi konflik, Perlindungan Saksi,Penerapan penghargaa dan hukuman, serta Kesepakatan batasan rahasia. Dengan dilaksanakannya Pakta Integritas dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan sembilan prinsip-prisip dasarnya maka dengan demikian dalam proses pelaksanaan tersebut juga mengimplementasikan prisipprinsip dari good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan disuatu daerah. Setelah pelaksanaan Pakta Integritas dijalankan sesuai dengan sembilan prinsip dasarnya, kemudian perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan tersebut telah mencapai tujuan dari Pakta Integritas, dan apakah hasil dari pelaksanaan tersebut juga sesuai dengan tujuan semula, serta kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaannya. 1. Komitmen Pemerintah. Komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa yang baik dapat dilihat dari dilakukannya penyempurnaan Petunjuk Teknis pengadaan barang dan/atau jasa yang telah ada da menetapkan Peraturan Walikota No: 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru. Untuk melakukan penilaian kebutuhan masyarakat
dalam pembangunan, Pemerintah Kota Banjarbaru menyelenggarakan konsultasi publik dan dengar pendapat dengan masyarakat secara berkala melalui musyawarah rencana pembangunan dan rapat koordinasi dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota untuk menilai kinerja pelayanan publik, kemudiandilanjutkan dengan rapat koordinasi pembangunan untuk menentukan masalah apa dari masyarakat yang akan dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan berikutnya. Sementara itu untuk lebih mengefisienkan penggunaan anggaran dalam pengadaan barang dan/atau jasa, diadakan peninjauan standar harga barang dan/atau jasa, dan standar biaya komponen kegiatan yang dilakukan secara berkala dan partisipatif. Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HPSK) dimulai dengan inventarisasi kebutuhan barang dan jasa yang akan diadakan oleh setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dilakukan survey harga pasar diwilayah Kota Banjarbaru dan sekitarnya atas barang dan jasa tersebut, atau dari informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik(BPS). HPSK ini digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat harga perkiraan sendiri (owner estimate) sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran. Untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan/atau jasa, Pemerintah Kota Banjarbaru menerapkan pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik (e-procurement, sekarang diganti dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik – SPSE). Semua paket barang dan/atau jasa yang akan diadakan dapat dilhat pada situs Banjarbaru,dan para penyedia barang dan/atau jasa dapat melakukan penawaran lewat internet. Dengan menerapkan SPSE, panitia pengadaan akan mendapatkan penawaran lebih banyak dari penyedia barang dan/atau jasa, menciptakan persaingan usaha yang sehat diantara penyedia barang dan/atau jasa, memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan, dan lebih
81 disukai oleh para penyedia barang dan jasa karena lebih jelas dalam proses dan penawaran harganya. Kepada para pejabat dan pegawai yang terlibat pengadaan barang dan/atau jasa, Pemerintah KotaBanjarbaru mengadakan pelatihan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa. 2. Komitmen Swasta. Komitmen swasta yang kuat, dalam hal ini penyedia barang dan/atau jasa diperlukan agar dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan/atau jasa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlau dan mendapatkan output barang dan/atau jasa yang memuaskan sesuai dengan perencanaan semula. Komitmen ini dapat berupa sikap untuk tidak memberi atau menawarkan, secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya kepada pejabat dan/atau pegawai yang terlibat dalam pengadaan barang dan/atau jasa, serta tidak akan berkolusi dengan pihak lain baik sesama penyedia barang dan/atau jasa, maupun pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan/atau jasa, serta pemantau Independen. Seperti pernyataan para pejabat pengelola LPSE, bahwa komitmen kuat dari penyedia barang dan/atau jasa terhadap Pakta Integritas dapat dilihat dari daftar hitam/blacklist yang jarang terisi. Penyedia barang dan/atau jasa yang mengikuti proses pengadaan barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Banjarbaru terikat atas butir-butir kesepakatan yang ada dalam Pakta Integritas tersebut baik secaramanual maupun secara elektronik. 3. Komitmen Pemerintah dan Swasta terhadap Partisipasi Masyarakat. Komitmen Pemerintah dan Swasta terhadap partisipasi masyarakat ditandai dengan ditandatanganinya komitmen bersama antara pemerintah,Swasta dan Masyarakat pada saat pendeklarasian Pakta Integritas pada tanggal 20 April 2007.
Pada saat itu dari Pemerintah diwakili oleh Walikota Banjarbaru dan Ketua DPRD, dari pihak swasta diwakili Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha se Kota Banjarbau, dan perwakilan dari masyarakat diwakili Ketua Forum Komunikasi RT/RW Banjarbaru. Komitmen Pemerintah Banjarbaru terhadap partisipasi masyarakat dapat dilihat dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan yang dilaksanakan dari tingkat kelurahan sampai dengan kota, untuk mendapatkan usulan kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga memenuhi asas manfaat, maka proses pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan sepenuhnya dipimpin oleh fasilitator yang berasal dari masyarakat, dan utusan fasilitator akan dipertemukan dengan SKPD untuk memperjuangkan usulannya. Komitmen dari pihak swasta dalam hal ini penyedia barang dan/atau jasa terhadap partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kewajiban pengumuman pemenang lelang disurat kabar yang terbit di Banjarbaru yang berisikan informasi mengenai nama pekerjaan, pelaksana, lokasi pekerjaan, besarnya biaya, dan lama pekerjaan, serta masa pemeliharaan. Ini dilakukan agar masyarakat dapat memantau dan mengawasi hasil usulan mereka dalam musyawarah rencana pembangunan. 2. Pemantau Independen. Setiap anggota masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan berhak melakukan proses pemantauan dalam pengadaan barang dan/atau jasa. Untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pemantau dibentuk sebuah Lembaga Pemantau Independen yang anggotanya terdiri dari perwakilan masyarakat yang dipilih oleh masyarakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota. Anggota Lembaga Pemantau Independen berasal dari masyarakat yang dipilih oleh panitia pemilihan dari calon yang mengajukan permohonan setelah melalui seleksi dan uji publik, dimana pemilihan diadakan secara transparan dan partisipatif. Panitia pemilihan dipilih dalam pertemuan
82 masyarakat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota. 3. Mekanisme Pengaduan. Untuk melayani pengaduan dari masyarakat terkait dengan layanan dari unsur Pemerintah Kota Banjarbaru, terutama masalah pengadaan barang dan/atau jasa, Pemerintah Kota Banjarbaru menyediakan akses pengaduan bagi masyarakat. Pengaduan masyarakat baik perorangan, badan hukum atau organisasi dapat disampaikan melalui layanan SMS Publik Pemerintah Kota Banjarbaru, melalui kotak pos dan melalui form email saran/keluhan yang terdapat pada website resmi Pemerintah Kota Banjarbaru. Selain melalui jalur resmi, pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui media massa. Pengaduan masyarakat akan dihimpun dan disusun oleh Tim Pelaksana Program Implementasi Good Governance Kota Banjarbaru di-instansi yang ditujukan oleh pengaduan tersebut. Pengaduan baik perorangan, badan hukum atau organisasi masyarakat yang disampaikan melalui media massa, surat biasa, surat elektronik atau laporan langsung yang disampaikan melalui Inspektorat (Bawasda) dapat ditindaklanjuti langsung oleh Inspektorat (Bawasda) secara fungsional sesuai dengan Pedoman Operasional Pemeriksaan dan Petunjuk Operasional Pemeriksaan Kasus Pengadaan. Selain pengaduan masyarakat yang disampaikan tidak melalui Inspektorat, kotak pos, dan layanan SMS Publik tidak dapat ditindaklanjuti langsung oleh Badan/Dinas/kantror/Unit Kerja yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu menyampaikan pengaduan masyarakat tersebut kepada Walikota untuk mendapat petunjuk dan pengarahan. 4. Mekanisme Resolusi Konflik/Penyelesaian Perselisihan. Pelaksanaan Pakta Integritas melibatkan tiga pihak, yaitu; Pemerintah (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Panitia/Pejabat Pengadaan, Anggota Unit Layanan Pengadaan), Penyedia barang dan/atau jasa, dan Masyarakat. Akan sangat rawan akan terjadinya pertentangan kepentingan. Penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan musyawarah antar pihak dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum, baik Pengadilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan/atau jasa Pemerintah (Pasal 94 ayat 1 dan 2). 5. Perlindungan Saksi. Sesuai Undang-Undang No: 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengamanatkan memberikan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberi rasa aman dan kepastian perlindungan atas Hak Asasi Manusia kepada Saksi/Pelapor/Korban. Menyikapi masalah perlidungan Saksi Pemerintah Kota Banjarbaru mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor: 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat juga diatur mengenai perlindungan saksi, yaitu pada pasal 7 ayat (3) berbunyi; “Setiap Pengadu atau Pelapor berhak mendapat perlindungan dari Pemerintah Kota Banjarbaru”. 6. Penerapan Penghargaan dan Hukuman. Penghargaan dapat diberikan kepada pihak yang berjasa melaporkan adanya pelanggaran pelaksanaan Pakta Itegritas dalam Pengadaan barang dan/atau jasa disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan Pemerintah Nomor :71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur pada pasal 7 ayat (1 dan 2). Ini diatur pula dalam Peraturan Walikota Nomor: 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penangan
83 dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat pada pasal 7 ayat (1 dan 2). Untuk pemberian sanksi terhadap penyimpangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah, dan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru. 7. Kesepakatan Batasan Rahasia. Penentuan batasan rahasia dalam lingkup Pakta Integritas mengacu pada Keputusan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan yang relevan berkenaan dengan aspek-aspek yang harus terbuka seperti; rencana umum pengadaan, paket pekerjaan, pelaksanaan lelang/seleksi, peoses pengadaan,dan yang harus dirahasiakan seperti; dokumen penawaran, detail perhitungan harga perkiraan sendiri, pekerjaan yang sifatnya memang harus dirahasiakan. Dari kesembilan butir prinsip-prinsip dasar Pakta Integritas di Pemerintah Kota Banjarbaru pada umumnya sudah ada dasarnya dan sudah dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuannya, maka Implementasi good government melalui pelaksanaan Pakta Integritas dapat pula dikatakan telah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat berbagai kendala, seperti; 1).belum adanya Lembaga Pemantau Independen yang resmi, 2).belum adanya PeraturanDaerah yang mengatur tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat, 3)tidak adanya dasar hukum yang jelas untuk faktor pendukung Pakta Integritas, dalam hal mekanisme perlindungan Saksi dan Pelapor, 4).masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Pelaksanaan Pakta Integritas dalam pengadaan barang dan/atau jasa di Pemerintah Kota Banjarbaru sudah
dilaksanakan jauh sebelum pendeklarasian Pakta Integritas itu sendiri. Pakta Integritas dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang digunakan selama ini berwujud surat perjanjian yang berisi komitmen antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, yaitu; pengguna anggaran/pengguna barang dan/atau jasa, pejabat/panitia pengadaan, dan penyedia barang dan/atau jasa yang kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut. Pelaksanaan Pakta Integritas selama ini sudah sesuai dengan sembilan prinsip-prinsip dasarnya, ini dapat dilihat dari terpenuhinya setiap unsur dari prinsipprinsip Pakta Integritas, yaitu: Komitmen Pemerintah yang kuat sebagai penyelenggaran dan pengguna barang dan/atau jasa, komitmen dari pihak swasta sebagai penyedia barang dan/atau jasa untuk melaksanakan proyek pengadaan dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan output yang terbaik, komitmen dari pemerintah dan swasta terhadap partisipasi masyarakat dengan memberikan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai proses pengadaan barang dan/atau jasa, lembaga pemantau independen yang terbentuk untuk mengelola pengaduan dari masyarakat terkait ditemukannya penyimpangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa, mekanisme pengaduan yang jelas dimana pemerintah menyediakan akses bagi masyarakat yang ingin melaporkan penyimpangan yang ditemui dalam pengadaan barang dan/atau jasa melalui jalur yang disediakan pemerintah, jaminan perlindungan saksi dari pemerintah bagi pihak-pihak yang melaporka adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa, penerapan hukuman untuk memberi efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas dan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang berani untuk melaporkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan Pakta Integritas, dan kesepakatan atas halhal apa saja yang perlu dirahasiakan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, dan hal-hal apa saja yang harus terbuka sehingga dapat diketahui oleh masyarakat
84 umum. Dengan dilaksanakannya kesembilan butir prinsip-prinsip Pakta Integritas berarti implementasi good governance dengan ketiga unsurnya, yaitu; transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di Pemerintah Kota Banjarbaru sudah berhasil dengan baik. DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyararakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 238 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lembaga Pemantau Independen. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor: 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.
Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru. Referensi. Hetifah Sjaifudian, 2003. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governace: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. Joko Widodo, 2001. Good Governance, Surabaya, Insan Cendikia. Masyarakat Transparancy Indonesia, 2008. Prinsip-Prinsip Good Governance, Jakarta. Miles, Matthew B dan Huberman, A.Michael, Terjemahan Tjetjep Rohendi, 2009. Analisis Data Kualitatif. Raden Siliwangi, 2008. Workshop Tata Kepemerintahan yang Baik (Pengembangan Bahan Ajar Materi Good Governance/Sosialisasi Good Governance Index), Jakarta, Bappenas. Syahriani, 2010. Makalah Implementasi Good Governance Kota Banjarbaru, Banjarbaru. Tranparancy International Indonesia, 2003. Modul Pakta Integritas & Sistem Pemantauan (Pelaksanaan Barang dan Jasa) di Institusi/Lembaga Publik, Jakarta. ......., 2007. Pakta Integritas Kota Banjarbaru
