I. RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RKPM) MINGGU 5 A. TUJUAN AJAR: Dapat menjelaskan evolusi batas maritim nasional di Indonesia B.POKOK BAHASAN/SUB POKOK BAHASAN: Konsep Negara kepulauan • • • •
Evolusi Klaim wilayah laut oleh Indonesia Konsep Negara Kepulauan Garis pangkal kepulauan Indonesia dan Alur Laut Kepulauan Indonesia Hukum laut domestik yang terkait batas maritim
C. MEDIA AJAR : Handout D. METODE EVALUASI DAN PENILAIAN a. Kuis E. METODE AJAR: STAR : SCL (Student Centered Learning) + TCL (Teacher Centered Learning) + F. AKTIVITAS MAHASISWA a. Memperhatikan, mencatat, membaca modul b.Berdiskusi c. Mengerjakan soal kuis G. AKTIVITAS DOSEN DAN NAMA DOSEN a. Menjelaskan materi pokok bahasan b. Membuat soal kuis c. Memandu diskusi d. Nama Dosen : I Made Andi Arsana II. BAHAN AJAR 1. Evolusi Klaim Wilayah Laut oleh Indonesia Ketika 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamasikan menjadi suatu negara merdeka, secara hukum internasional, wilayah Negara Indonesia adalah meliputi bekas jajahan Hindia Belanda yang mengikuti Ordonansi“Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie 1939” Stbl.1939 No.442 Artikel 1 Ayat (1) bahwa batas teritorial Negara Indonesia adalah : 3 mil laut dari garis air rendah setiap pulau yang masuk Wilayah Indonesia. Dengan demikian setiap pulau mempunyai wilayah teritorial di laut sendiri-sendiri selebar 3 Mil dari garis pantai. Perairan yang terletak diantar pulau-pulau setelah 3 Mil adalah laut bebas atau laut internasional sehingga negara mana saja dapat melintas wilayah internasional tanpa harus minta izin kepada Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, maka wilayah negara Indonesia tidak merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh, namun merupakan wilayah yang terpisah-pisah anatar satu pulau dengan pulau lainnya, diantara pulau-pulau bagian wilayah Indonesia merupakan laut internasional. Laut diantara pulau-pulau bukan merupakan pemersatu, namun sebagai pemisah (lihat ilustrasi Gambar 1) 1
Kondisi wilayah negara yang seperti diuraikan di atas tentu sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia sebagai suatu negara karena dengan demikian negara Indonesia tidak menjadi satu kesatuan wilayah, tidak merupakan satu kesatuan bangsa, tidak merupakan satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi. Dari segi geo-strategi perahanan dan kemanan kondisi tersebut juga sangat tidak menguntungkan karena wilayah negara Indonesia bukan merupakan satu kesatuan pertahanan keamanan. 2. Konsep Negara Kepulauan Memperhatikan kondisi wilayah teritorial yang sangat tidak menguntugkan tersebut, pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda mengeluarkan peraturan pemerintah bahwa Indonesia yang menyatakan bahwa adalah negara Indonesia adalah negara kepulauan (archipelago state) . Peraturan Pemerintah ini sangat dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Dalam Deklarasi Djuanda pada intinya menyatakan bahwa: •
Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Indonesia adalah wilayah kedaulatan mutlak NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
•
Batas teritorial ditetapkan 12 mil laut dari pulau terluar wilayah NKRI
•
Prinsip: mempersatukan wilayah darat dan wilayah laut negara Indonesia menjadi satu kesatuan utuh NKRI meliputi: Satu kesatuan wilayah , Satu kesatuan bangsa, Satu kesatuan budaya, Satu kesatuan ekonomi dan Satu kesatuan pertahanankemanan. Kemudian konsep tersebut sekarang lebih dikenal dengan KONSEP WAWASAN NUSANTARA .
Evolusi Klaim wilayah laut oleh Indonesia •
Territorial sea and Maritime Environment Ordnance 1939 3 M TS
Hanya untuk ilustrasi
Available at http://madeandi.staff.ugm.ac.id
Gambar 1: Wilayah teritorial Indonesia mengikuti Ordonansi“Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie 1939” Stbl.1939 No.442 2
Sehingga dengan Deklarasi Djuanda maka wilayah teritorial Indonesia menjadi seperti Gambar 2.
Evolusi Klaim wilayah laut oleh Indonesia •
Deklarasi Djoeanda 1957 – Wawasan Nusantara (Law No. 4/Prp/1960)
Hanya untuk ilustrasi
Available at http://madeandi.staff.ugm.ac.id
Gambar 2: Wilayah Indonesia setelah Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. •
Deklarasi yang merupakan pernyataan sepihak dikuatkan dengan UU. No.4/Prp.1960 yang merubah ordonansi 1939
•
Dua hal penting yang perlu dicatat dari Deklarasi Djuanda bahwa: 1). garis pangkal normal menjadi garis pangkal lurus dan 2). lebar teritorial yang tadinya 3 mil dirubah menjadi 12 mil dari garis pantai (surut terendah).
•
Akibat dari dua ketentuan tersebut maka luas wilayah teritorial NKRI berubah dari 2.027.087 km2 menjadi 5.193.025 km2
3. Perjuangan untuk mendapat pengakuan internasional terhadap Konsep Wawasan Nusantara Periode 13 des 1957- 17 feb 1969 era awal perjuangan konsep Wawasan Nusantara (Negara Kepulauan) untuk mendapat pengakuan internasional melalui konvensi hukum laut (UNCLOS I) tahun 1958 dan UNCLOS II tahun 1960, hasilnya belum diakui. Konsep Wawasan Nusantara mendapat tentangan dari negara maju: Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris dan Selandia Baru.Peserta konferensi menganggap konsep Archipelago State masih perlu dikaji. Namun ada 3 hal yang diakui : 1).penarikan garis pangkal lurus diakui sebagai metode penarikan garis pangkal laut teritorial disamping garis pangkal biasa 3
(normal base line= low water), 2).memberikan hak kepada negara pantai untuk melaksanakan hak berdaulatnya (sovereign right) pada zone tambahan (contigoues zone ) Pada UNCLOS III (1982) setelah mlalui perjuangan diplomasi yang gigih tanpa henti akhirnya konsep Negara Kepulauan diakui secara internasional, sehingga dengan demikian konsep Wawasan Nusantara diakui secara internasional. Konsep Negara Kepulauan menurut UNCLOS III adalah seperti dilustrasikan pada Gambar 3.
Konsep Negara Kepulauan ZEE
laut Zona tambahan
Perairan pedalaman
ZEE
*
Perairan kepulauan
LTE
ZEE
darat
ZEE
Lihat: UNCLOS (46 dan 47)
Available at http://madeandi.staff.ugm.ac.id
Gambar 3: Konsep Negara Kepulauan menurut UNCLOS III 1982
Segera setelah pengakuan tersebut Indonesia meratifikasi UNCLOS III pada tgl. 31 desember .1985 melalui UU No.17 tahun 1985. Sebagai tindak lanjut dari pengesahan UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
4.Garis pangkal kepulauan Indonesia dan Alur Laut Kepulauan Indonesia Dengan diakuinya konsep negara kepulauan, maka garis pangkal kepulauan Indonesia menjadi seperti Gambar 4.
4
Garis pangkal kepulauan Indonesia dan ALKI Thailand
Philippines
India
Palau Malaysia Malaysia
Garis pangkal kepulauan
Garis pangkal kepulauan
Perairan Kepulauan
Soal ALKI ALKI adalah ‘kompensasi’ karena pengakuan dunia atas staus negara kepulauan Indonesia baru menetapkan ALKI utara-selatan. Timur-barat masih dikaji Animation by I Made Andi Arsana (2012)
Australia
Available at http://madeandi.staff.ugm.ac.id
Gambar 3: Garis pangkal kepulauan Indonesia dan ALKI
Sesuai dengan ketetntua UNCLOS III, walaupun wilayah perairan diantara pulau-pulau milik Indonesia sudah menjadi wilayah teritorial, namun Indonesiah tetap harus memberi hak kepada negara lain untuk melintas secara damai di wilayah perairan kedaulatan Indonesia. Oleh sebab itu dibuatlah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai alur bagi negara lain untuk melintas secara damai di wilayah kedaulatan Indonesia. Beberapa perjanjian dengan negara tetangga yang sudah menjadi hukum nasioanal: No
Zona Maritim
Tanggal Perjanjian
continental shelf
27 Oct 1969
2
territorial seas
17 Mar 1970
3
continental shelf
18 May 1971
4
continental shelf
9 Oct 1972
certain boundaries
12 Feb 1973
exclusive economic zone and continental
14 Mar 1997
Negara
1 Malaysia
5 6
Australia
5
shelf 7
continental shelf
8 Aug 1974
continental shelf
14 Jan 1977
Maritime Boundary
13 Dec 1980
territorial sea
25 May 1973
territorial sea
10 March 2009
continental shelf
17 Dec 1971
continental shelf
11 Dec 1975
India 8 9
Papua New Guinea
10 Singapore 11 12 Thailand 13 14
India and Thailand
tri-junction point of continental shelf
22 Jun 1978
15
Malaysia and Thailand
continental Shelf
21 Dec 1971
16
Vietnam
continental shelf
26 Jun 2003
III. EVALUASI 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Bagaimana wilayah teritorial Indonesia setelah Indonesia merdeka, jelaskan Jelaskan konsep Negara Kepulauan dan Konsep Wawasan Nusantara Ada 3 hal penting tentang konsep negara Kepulauan yang diajukan Indonesia, jelaskan Apa akibatnya terhadap wilayah teritorial Indonesia dengan diakuinya konsep negara kepulauan oleh dunia internasional Apakah negara-negara lain boleh melintas di perairan wilayah kedaulatan Indonesia, jelaskan Apakah konsep negara kepulauan diakui dengan mudah oleh dunia internasional, jelaskan Jelaskan tentang ALKI dan mengapa Indonesia perlu menetapkan ALKI, jelaskan. Jelaskan beberapa perjanjian internasional yang sudah menjadi hukum laut nasional.
Jawaban soal evaluasi akan didskusikan di kelas
6
DAFTAR BACAAN (REFERENSI): 1. Anonim, 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, United Nations Organisation, New York. 2. Anonim, 2000, Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries, United Nations Organisation, New York. 3. Anonim, 2006, A Manual On Technical Aspects Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea – 1982, Special Publication No. 51, 4th Edition - March 2006, Published by the International Hydrographic Bureau, MONACO 4. Churchill, R. and Lowe, A. (1999). The Law of the Sea, Manchester University Press Cole, George. M. (1997). Water Boundaries 5. Evans, Malcolm D. (1988). Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, Clarendon Press – Oxford 6. Sutisna, S., 2004, Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia, Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Bakosurtanal
7
