I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Terorisme
merupakan
kejahatan
terhadap
kemanusiaan
(Crime
Against
Humanity), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.
Terorisme
adalah
serangan-serangan
terkoordinasi
yang
bertujuan
membangkitkan perasaan takut atau cemas terhadap sekelompok mayarakat. Inti dari terorisme adalah menyebarkan ketakutan ditengah kalangan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan para pelaku. Para pelaku selalu mengandalkan elemen kejutan yang mengakibatkan korban tidak memiliki kesempatan untuk membela diri.
Dalam
melakukan
aksinya,
pelaku terorisme seringkali
menggunakan cara kekerasan ataupun militer untuk menyebarkan ketakutan atau teror. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan, seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Meski demikian, terorisme
2
sebenarnya tidak terbatas hanya pada cara kekerasan atau militer saja, melainkan juga cara-cara lainnya.
Fenomena terorisme belakangan ini semakin menguat seiring dengan menguatnya pula fenomena radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan paham yang menggunakan unsur-unsur kekuatan dan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Orang atau kelompok radikal memiliki pandangan bahwa dalam mencapai tujuantujuannya harus menggunakan cara-cara yang radikal atau cepat. Perubahan yang ingin dicapai harus diwujudkan dengan segera dan untuk itu diperlukan kekerasan atau kekuatan. Penggunanaan kekuatan atau kekerasan diperlukan agar perubahan atau hasil yang dinginkan dapat segera dicapai. Hal inilah yang melatarbelakangi kenyataan berkembangnya radikalisme berbanding lurus dengan perkembangan terorisme.
Tindak pidana terorisme terjadi merupakan kejahatan yang bermotif kepentingan dan kebutuhan pribadi atau kelompok. Motif kepentingan dan kebutuhan merupakan fenomena dalam pergaulan antar kelompok untuk mendapatkan kekuasaan atau keuntungan materi, fanatisme kelompok akibat wawasan atau cara berfikir yang sempit dan tertutup. Pengelompokan bisa didasarkan atas kesamaan ras, etnis asal negara atau daerah, agama, gender atau kesamaan apapun status sosial yang disampaikan dalam bentuk kekerasan/kejahatan.
Terorisme dilakukan untuk menteror supaya diadakan perubahan dalam struktur politik, meniadakan struktur yang telah ada, aksi teror juga dapat dijadikan suatu taktik perang yang pada saat-saat tertentu kadang-kadang efektif namun dengan
3
memakan jumlah korban yang besar dan luas. Dari tahun ketahun aksi terorisme menunjukan angka-angka yang tinggi dan aksi terorisme ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan yang tidak saja bagi negara tersebut tetapi juga dunia internasional.
Aksi-aksi terorisme ini tidak hanya menyebar secara geografis, sehingga jumlah kelompok yang beroperasional dan jumlah korban yang mati maupun yang luka akibat aksi-aksi tersebut bertambah besar pula, sebagai contoh korban dari berbagai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia seperti Bom di Legian, Kuta, Bali pada tanggal 12 oktober 2002, Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 1999, kantor Kedutaan Besar Filipina, Kantor BCA Jakarta Utara dan beberapa tempat lainnya, Peledakan Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton di Mega Kuningan ( 17/7/2009 ) sedangkan aksi teror juga lebih sering terjadi di beberapa negara yang berpotensi menjadi sasaran aksi teroris, seperti peristiwa peledakan Gedung WTC (World Trade Center) 11 September 2001 yang menewaskan 3.096 orang.
Terorisme adalah kejahatan yang sangat berbahaya oleh sebab itu Pemerintah Indonesia segera membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai upaya represif dan sekaligus preventif, yang kemudian menjadi UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan terorisme sebenarnya telah dirangkum oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 187 yang mengatur tentang kejahatan yang berkenaan dengan
4
peledakan, kebakaran dan banjir serta pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan penerbangan seperti yang diatur dalam Bab XXIX a KUHP. Aturan itulah yang dahulunya dipakai untuk menjerat pelaku perusak atau pengebom yang terjadi di wilayah Indonesia selain itu dari Undang-Undang Subversi Undang-Undang Darurat Tentang Senjata Api.
Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme merupakan ketentuan khusus karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundangundangan yang ada dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam kitab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UndangUndang Tindak Pidana Terorisme ini merupakan undang-undang materil/hukum pidana materil dan sekaligus merupakan undang-undang formil/hukum pidana formil, karena ia mengatur keduanya dalam satu undang-undang sekaligus. Namun dalam penjelasannya keberlakuan undang-undang ini tetap mengacu kepada KUHP dan KUHAP sebagai Lex Generalisnya.
Pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya di Lampung perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan secara dini, maka diperlukan peranan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dengan tugas dan fungsi yang bersifat preventif maupun refresif. Selain peranan dari aparat penegak hukum juga diharapkan peran serta dari masyarakat. Salah satu aparat penegak hukum yang berperan aktif dalam menanggulangi masalah terorisme adalah polisi baik yang bersifat pencegahan maupun proses pidananya.
5
Pencegahan terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh polisi diantaranya seperti membentuk tim khusus, patroli, razia dan penjagaan terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai sasaran terorisme. Upaya ini dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan terorisme. Patroli dan razia sebagai salah satu bentuk usaha Polisi dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), berdayaguna untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan berbuat jahat, memelihara dan meningkatkan tertib hukum masyarakat serta membina ketentraman masyarakat, menjaga keselamatan orang, harta benda, hak asasi dan termasuk memberikan pelayanan masyarakat, menerima laporan atau pengaduan, melakukan pengawasan dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara. Patroli dan razia polisi merupakan tulang punggung pelayanan dan pelaksanaan garis depan operasional kegiatan dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan maupun timbulnya berbagai pelanggaran hukum termasuk tindak pidana terorisme.
Dari latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian dan menulis tentang “ Upaya Preventif terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme oleh Polda Lampung (Studi Pada Polisi Daerah Lampung)”.
6
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan Penelitian
Berdasarkan uraian yang telah digambarkan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : a. Apakah bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Lampung dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme? b. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Lampung dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme?
2.
Ruang Lingkup penelitian
Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Lampung dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Lampung dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme.
7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah : a. Untuk mengetahui bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Lampung dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Lampung dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme
2. Kegunaan Penelitian
Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah : a. Secara Teoritis Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana dalam bidang tindak pidana terorisme. b. Secara Praktis Penulisan ini adalah untuk kepentingan penulis sendiri guna memenuhi salah satu syarat bagi penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1.
Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, (Soerjono Soekanto, 1985: 125). Upaya menaggulangi tindak pidana terorisme, juga menggunakan teori penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (1996: 48). Penanggulangan kejahatan ditetapkan dengan cara : a. Penerapan hukum pidana (Criminal Law Application), b. Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment), dan c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.
Pada butir (1) diatas menitik beratkan pada upaya yang bersifat Represif (Penindakan/Pemberantasan yaitu upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi upaya ini termasuk dalam sarana penal, sedangkan pada butir (2 dan 3) menititk beratkan pada upaya yang bersifat Preventif (Pencegahan/Penangkalan) yaitu upaya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi, upaya ini dikelompokan dalam sarana Non Penal.
Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang
9
merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana.
Upaya lain yang juga dilakukan adalah melalui sarana non penal, seperti tindakan preventif dari masyarakat untuk tidak menjadi korban kejahatan, peneranganpenerangan melalui media cetak dan elektronik sebagai sarana informasi lainnya, meningkatkan norma, keimanan dan ketakwaan serta memperkuat norma-norma agama.
2. Konseptual
Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti (Soerjono Soekanto, 1985: 32). a. Upaya adalah ikhtiar untuk mencapai suatu maksut, memecahkan suatu persoalan,dan mencari jalan keluar (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005) b. Preventif adalah mencegah suapaya jangan samapai terjadi sesuatu hal tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005) c. Polisi adalah alat kekuasaan negara yang ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku (Satjipto Raharjo, 1983: 97). d. Tindakan Kepolisian adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap orang atau benda yang ada hubungannya dengan tindak
10
pidana, (Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol:Juklak/35/V/1989, tanggal 26 Mei 1989). e. Perbuatan pidana (tindak pidana-pen.) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu,
bagi
barangsiapa
melanggar
larangan
tersebut”
(Moeljatno,1987:54). f. Terorisme adalah segala bentuk perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan (atau maksud untuk) menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public internasional (Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003). g. Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari integral dari perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan Bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Barda Nawawi Arief , 1992: 2).
11
E. Sistematika Penulisan
Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
I.
PENDAHULUAN
Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.
II.
TINJAUAN PUSTAKA
Merupakan Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari: pengertian polisi, tugas dan wewenang polisi, pengertian tindak pidana dan kejahatan, pengertian ruang lingkup terorisme dan penanggulangan kejahatan.
III.
METODE PENELITIAN
Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan tediri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.
12
IV.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Lampung dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Lampung dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme
V.
PENUTUP
Bab yang terakhir berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.
