Tinjauan Teoritik terhadap Kejahatan Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. 23 Mei 2015
Perkembangan Kejahatan • Kejahatan dilakukan secara individu maupun berkelompok • Kejahatan dilakukan Berkelompok tidak terorganisasi maupun terorganisasi • Kejahatan berkembang tidak hanya dalam lingkup nasional, tapi juga transnasional bahkan internasional.
PERBEDAAN Kejahatan intemasional • adalah suatu tindak pidana terhadap dunia atau suatu masyarakat dan biasanya digerakkan oleh motif-motif ideologi atau politik, sebagai contoh dari kejahatan ini adalah tindakan yang menjadi ancaman terhadap keamanan dunia, kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan hak asasi nianusia, kejahatan perang (war crimes), genosida, dan lainlain.
Kejahatan transnasional •
•
hampir selalu berkaitan dengan kejahatan-kejahatan dengan motif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara. Kejahatan ini meliputi perdagangan obat bius (drug trafficking), kegiatan kejahatan terorganisir lintas batas negara (transborder organized criminal activity), pencucian uang (money laundering), kejahatan finansial (financial crimes), perusakan lingkungan secara sengaja (wilful damage to the environment), dan lain-lain.
Kelompok kejahatan terorganisir (TOC) • „ Organized criminal group “ shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more 'serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit. • (“Kelompok kejahatan terorganisir” harus diartikan suatu kelompok terstruktur terdiri dari tiga orang atau lebih, yang ada pada suatu periode waktu dan yang bertindak secara bersama-sama dengan maksud melakukan satu atau lebih kejahatan serius atau tindak pidana yang ditetapkan menumt Konvensi ini, demi untuk memperoleh, baik langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya)
Kejahatan Transnasional Terorganisasi (TOC) • Organisasi Kejahatan – Ikatan Etnis – Politis • Kelompok Pelindung – Oknum Penegak Hukum – Akuntan – Notaris – Ahli Komputer dll
Kejahatan bersifat transnasional • dilakukan di lebih dari satu negara; • dilakukan di satu negara tetapi sebagian besar dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendaliannya berlangsung di negara lain • dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas kejahatan di lebih dari satu negara; atau • dilakukan di satu negara tetapi mengakibatkan dampak luas di negara lain.
Kejahatan serius (serious crimes or offences) • „ Serious crime “ shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty”, (“kejahatan serius” diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman badan (Penjara) serendah-rendahnya empat tahun atau suatu hukuman yang lebih serius lagi)
Pembagian TOC Core Crime
Kejahatan Utama ⁻ Perdagangan gelap obat bius (narkotika atau psikotropika)
Follow-up crimes Kejahatan yang terkait – Pencucian Uang, – perdagangan wanita – Penyelundupan imigran gelap
Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, h. 112
Transaksi Gelap Narkotika • Perdagangan Gelap Narkotika: – Transaksi Transnasional • Transaksi lintas batas negara di antara dua negara atau lebih negara
– Transaksi Internasional • Transaski bersifat Global baik lingkup maupun jaringannya
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
• Menimbang: • e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut
Troels Vester • Diperkirakan ada sekitar 3,7 juta sampai 4,7 juta orang pengguna narkoba di Indonesia. Ini data tahun 2011. Sekitar 1,2 juta orang adalah pengguna crystalline methamphetamine dan sekitar 950.000 pengguna ecstasy. Sebagai perbandingan, ada 2,8 juta pengguna cannabis dan sekitar 110.000 pecandu heroin. Sedangkan menurut perkiraan otoritas Indonesia Badan Narkotika Nasional (BNN), saat ini ada sekitar 5,6 juta pengguna narkoba. Dulu, bahan yang paling banyak dikonsumsi adalah cannabis. Pada paruh kedua 1990-an ada peningkatan tajam pengguna heroin, terutama lewat jarum suntik. Ini mengakibatkan peningkatan pesat penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Tapi menjelang akhir 1990-an, yang paling banyak diguna kan adalah Amphetamine Type Stimulants (ATS). • Troels Vester koordinator lembaga PBB untuk kejahatan narkoba, UNODC (United Nations Office on Drugs dan Crime) di Indonesia. http://www.dw.de/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-18252054
Laporan UNODC Asia Pasifik, Global SMART Update 2012 • sepertiga dari ATS global dan setengah dari metamfetamin global yang disita pada tahun 2010 berasal dari Asia Timur dan Asia Tenggara. • Sejumlah besar ATS terus diproduksi di Cina, Myanmar dan Filipina. • Produksi ATS gelap terus berkembang di negara-negara yang sebelumnya menjadi negara transit untuk ATS seperti Kamboja, Indonesia dan Malaysia.
Troels Vester •
•
•
Bisa dikatakan bahwa Indonesia sekarang telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan Narkotika/Psikotopika. Banyak Narkotika/Psikotopika diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional yang terorganisasi, terutama karena ada permintaan cukup tinggi dan Indonesia punya populasi muda yang besar dan menjadi pasar Narkotika/Psikotopika yang besar juga. Organisasi sindikat Narkotika/Psikotopika ini sangat rapih dan beroperasi dari beberapa negara. Mereka memanfaatkan pengawasan perbatasan yang lemah, karena banyak kapal yang bisa beroperasi melewati laut tanpa pengawasan.
http://www.dw.de/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utama-penyelundupan-narkoba/a-18252054
http://www.princeton.edu/~ina/images/data/drugs/trafficking.jpg
http://www.dope-smoker.co.uk/wp-content/uploads/2009/07/cannabis-trafficking.jpg
http://indonesiana.tempo.co/read/28152/2014/12/26/antonemus/korban-jalur-narkoba-amerika-selatan-asia-tenggara#.VV5lxrntmko
Nilai perdagangan obat-obatan terlarang • Pada tahun 2010 nilai perdagangan obatobatan terlarang di: – Kolombia mencapai $ 27 miliar, – Brazil mencapai $ 20 miliar, dan – Meksiko mencapai $ 17 miliar.
Nilai Kerugian Penyalahgunaan Narkotika • Di Indonesia, pada tahun 2010 perkiraan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba kurang lebih Rp 41,2 triliun yang terdiri dari komponen biaya private dan biaya sosial.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIK
• Pasal 63 • Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional. • Penjelasan Pasal 63 • Ketentuan ini menegaskan bahwa kerja sama internasional meliputi juga kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan Narkotika transnasional yang terorganisasi.
Traktat/Konvensi Penanggulangan Narkotika • Traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yaitu Konvensi Internasional tentang Opium (International Opium Convention) di Den Haag Belanda pada tahun 1912. • Pertemuan antara para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961 telah dihasilkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Single Convention Narcotic Drugs, 1961) dan telah diubah dengan tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (Protocol Amending The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) dan Konvensi Psikotropika 1971 (Convention on Psychotropic Sucstances, 1971), di Austria pada tanggal 25 Maret 1972 dan terakhir adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1988 (United Nation Convention Againts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988).
ASEAN RENTAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA • Dengan nilai jual narkotika yang tinggi dan jumlah permintaan yang terus tumbuh, menyebabkan kawasan ASEAN menjadi sasaran penyelundupan narkotika dan bahan-bahan prekursor dari berbagai jenis dan kemasan.
Peredaran gelap Narkoba di wilayah ASEAN - 1 • Penangkapan WN Iran di Indonesia, Thailand, dan Philipina yang memasukkan Narkoba jenis Metamphetamine atau dikenal dengan Shabu dalam jumlah besar. • Terungkap pula di kelompok kriminal Vietnam yang melakukan metode cloning untuk menghasilkan tanaman Ganja dengan kualitas yang sama, dan cara ini belajar dari kelompok kriminal Vietnam yang berada di Australia. • Masih berkembangnya sindikat Nigeria yang menggunakan kurir kebanyakan wanita setempat, meskipun jaringan sindikat ini sudah banyak terungkap, namun semakin berubah-ubah dalam melakukan modus operandinya dan bahkan dapat mengarah timbulnya tindak pidana korupsi pada aparat penegak hukum setempat. • India sebagai sumber produksi Ketamine banyak mengirim selain ke negara-negara di daratan Amerika dan Eropa juga ke Asia termasuk negara-negara di ASEAN.
Peredaran gelap Narkoba di wilayah ASEAN - 2 •
•
•
Penyelundupan tablet cold (obat flu dalam bentuk tablet) dalam jumlah besar ke Thailand dari Korea Selatan, karena 100.000 tablet dapat diekstrak menjadi 6 (enam) Kg Pseudo-ephedrine berubah fungsinya sebagai bahan kimia untuk membuat Narkoba jenis Shabu. Laporan UNODC Asia and the Pacific 2011 Regional ATS Report, di tahun 2010 terdapat sekitar 136 juta metamfetamin tablet yang disita di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebanyak 98% dari total yang disita terdapat di tiga negara - Cina (58,4 juta), Thailand (50,4 juta), dan Laos (24,5 juta). Selain itu, terdapat sebanyak 6,9 ton metamfetamin kristal yang disita di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, dimana 61% dari total yang disita terdapat di Cina (4,2 ton). Sedangkan untuk ekstasi, penyitaan di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara terhitung lebih dari 1,7 juta tablet. Penyitaan terbesar (94%) terdapat di wilayah Cina dan Indonesia. Dengan nilai jual narkotika yang tinggi dan jumlah permintaan yang terus tumbuh, menyebabkan kawasan ASEAN menjadi sasaran penyelundupan narkotika dan bahan-bahan prekursor dari berbagai jenis dan kemasan.
Upaya Penanggulangan TOC di ASEAN • Tahun 1982, Negara Anggota ASEAN bersepakat membentuk Gugus Tugas Narkotika yang menangani: – 1. Pemberian informasi atau isu-isu peredaran gelap narkotika ke Sekretariat Jenderal ASEAN – 2. Meningkatkan program kerjasama dalam memerangi perdagangan gelap narkotika di ASEAN
• negara-negara ASEAN berambisi menciptakan kawasan bebas narkoba pada 2015.
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Tingkat Nasional • Angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia, 2011 telah mencapai 2,23% atau sekitar 4,2 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10 - 59 tahun). • Tahun 2015 jumlah penyahguna Narkoba diproyeksikan ± 2,8% atau setara dengan ± 5,1 - 5,6 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia. penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2011 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia
Ketentuan Transnasional dalam UU Narkotika • Pasal 102 • Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarne • Pasal 101 • (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
Tugas dan Wewenang BNN terkait TOC • g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; – Pasal 70 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIK
• h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. –
Pasal 80 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIK
KETENTUAN SANKSI PIDANA terkait TOC • •
•
•
Pasal 132 (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasalPasal tersebut. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 145 UU Narkotika • Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.
Pasal 146 UU Narkotika • (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. • (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. • (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM • Urutan pertama perkara kasasi pidana khusus yang diterima tahun 2014 adalah perkara narkotika/ psikotropika sebanyak 752 perkara (30,62%) • Dominasi perkara narkotika/psikotropika pada tahun 2014 merupakan fenomena anomali yang pertama kali terjadi dalam trend penerimaan perkara pidana khusus sejak terbentuknya kepaniteraan pidana khusus tahun 2007. •
Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2014
Dampak Penegakan Hukum Penjara • Pasal 4 UU No. 35/2009 menjamin rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Hal ini bertolak belakang bahwa secara empiris penyalah guna yang mendiami Lapas berjumlah 23 Ribu lebih • peningkatan dan tingginya presentase penghuni LAPAS Narkoba, baik pengguna, pengedar, maupun residivis • LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL , Tahun Sidang : 2013-2014 , Masa Persidangan : II, Selasa, 26 November 2013.
Hukuman Mati Bagi Pelaku tindak Pidana Narkotika di ASEAN -1 • retentionist • Singapura pengedar narkoba asal Melbourne bernama Van Tuong Nguyen dieksekusi mati di Singapura pada 2005, Dua warga negara Singapura juga dieksekusi mati atas perdagangan heroin murni pada Juli 2014. • Vietnam, pengadilan tertinggi negara ini pada tahun 2014 menjatuhkan hukuman mati bagi 29 orang pengedar narkoba. • Malaysia mencatatkan 900 orang yang saat ini telah berstatus terpidana mati. • Indonesia, terdapat 133 orang terpidana mati pada 2012, yang 71 di antaranya terlibat kasus peredaran narkoba. http://www.antaranews.com/berita/481404/mengenal-hukuman-mati-di-asia-tenggara
Hukuman Mati Bagi Pelaku tindak Pidana Narkotika di ASEAN -2 • abolitionist de facto • Sejak 1980-an, tidak ada eksekusi mati yang terjadi di negara Myanmar dan Laos. Eksekusi di Laos terakhir dilakukan tahun 1989, dan saat ini tercatat ada 89 orang narapidana mati. Di Myanmar, ada 235 orang yang dijatuhi hukuman mati, tapi pemerintah setempat tidak melakukan eksekusi sejak dekade 1980-an. Di Thailand, terdapat 112 orang terpidana hukuman mati. Dan eksekusi mati terakhir dilakukan pada 24 Agustus 2009. Di Brunei Darussalam, eksekusi mati dilakukan terakhir kali tahun 1957. Namun dengan diberlakukannya kembali hukum hudud mulai tahun lalu, eksekusi mati bisa kembali terjadi di negeri kesultanan tersebut. Filipina, Kamboja sepenuhnya juga telah menghapuskan hukuman mati. http://www.antaranews.com/berita/481404/mengenal-hukuman-mati-di-asia-tenggara
Tren legalisasi ganja • Amerika Serikat di New York dan Colorado, Belanda, Jerman (kepemilikan 6 gram), • Argentina, Siprus (15 gram), Ekuador, Meksiko (5 gram), Peru (8 gram), Swiss (4 • Batang), Belgia (3 gram), Brazil, Uruguay, Paraguay (10 gram), Kolombia (20 gram), dan • Australia (?).
Bagaimana Indonesia Ke Depan • Pengembangan Kerjasama Regional, Internasional • Penjagaan Perbatasan, Pengawasan Perlintasan di Bandara Udara/Pelabuhan/Terminal • Penegakan Hukum yang Konsisten
[email protected] - 08122756336
TERIMA KASIH
Daftar Pustaka • Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro Semarang, 1997. • Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. • Romliatmasasmita, Dampak Ratifikasikonvensi Transnational Organized Crime (TOC), BBHN, 2004 • Yingyos Leechaianan dan Dennis R. Longmire, The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis, Article, ISSN 2075-471X, www.mdpi.com/journal/laws • Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2013 Edisi Tahun 2014 • Laporan Tahunan Mahakamah Agung Republik Indonesia, 2014
