PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN (ANALISIS PUTUSAN NO. 45 PK/PID/HAM AD HOC/2004) Oleh : Faisal, SH., M.H.* Abstract Topics in this paper, will attempt to restore the accumulation profiles of several human rights violations that have occurred and the fact the nation's history, as well as human rights violations that occurred in Aceh in August 2001, May 1998 Trisakti, Semanggi I November 1998, Semanggi II September 1999 , Tanjung Priok in 1984 to the case of East Timor after the poll to determine the future fate of the people of East Timor. Keywords: command Responsibility, human rights, crimes against humanity. A. Pertanggungjawaban Komando di Timor-Timur Istilah “pertanggungjawaban
komandan/atasan berlaku bagi seorang
komando” merupakan terjemahan dari
termasuk komandan militer, kepala
“command responbility” yang dalam
negara dan pemerintahan, menteri dan
perkembangan
selanjutnya
dalam
kepustakaan internasional sering kali digunakan
istilah
atasan dalam pengertian yang luas
pimpinan
perusahaan.
Dengan
demikian, bentuk pertanggungjawaban ini tidak terbatas pada tingkat atau
“pertanggungjawaban atasan” (“super
jenjang tertentu, komandan atau atasan
respon sibility”) yang dimaksudkan
pada
agar sekaligus dapat mencakup atasan dari kalangan non-militer (sipil). Untuk kebutuhan praktis baik di bidang
digunakan istilah pertanggungjawaban
pertanggungjawaban
dapat
tersebut apabila terbukti memenuhi unsur-unsurnya.2 Pada
awalnya
gagasan
pertanggungjawaban komando hanya diterapkan
pada
situasi
namun
konflik dalam
perkembangannya gagasan ini dapat juga
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
pun
pertanggungjawaban
bersenjata,
komandan.1 Konsep
tertinggi
dikenakan
perundang-undangan dan peradilan, bagi kalangan militer lebih tepat jika
tingkat
diterapkan
pada
kasus-kasus
tertentu, seperti dalam kasus kejahatan genosida
dan
kejahatan
terhadap
1
Mahkamah Agung, Buku Pedoman Unsurunsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando, Jakarta, 2006, hal 59.
2
Putusan Nomor: 45 PK/Pid/HAM AD HOC/2004, dengan terpidana Abilio Jose Osorio Soares, hal 545.
kemanusiaan
yang
konflik
terjadi
bersenjata.
perkembangannya
diluar
I.
Komandan
militer
atau
Dalam
seseorang yang secara efektif
konsep
bertindak sebagai komandan
pertanggungjawaban komando, juga
militer
diterapkan di Indonesia. Hal ini dapat
atau atas dasar keadaan saat itu
kita
Indonesia
seharusnya mengetahui bahwa
mengaktualisasikan Pasal 42 Undang-
pasukan yang berada di bawah
undang
lihat,
ketika
Nomor
26
tersebut
mengetahui
Tahun
2000
komando atau kekuasaan dan
Hak
Asasi
pengendaliannya yang efektif,
mengadili
kasus
sedang melakukan atau baru
pelanggaran HAM berat di Timor-
saja melakukan pelanggaran
Timur, dimana sebagian besar pelaku
HAM berat;
Tentang
Pengadilan
Manusia
dalam
dituntut
dengan
sistem
II.
Pelanggaran
yang dilakukan
pertanggungjawaban komando. Para
oleh pasukan tersebut adalah
terdakwa
sebagai
yang
diadili
dalam
akibat
pengadilan tersebut tidak hanya terdiri
dilakukan
dari petinggi militer saja, tetapi juga
pasukan
gubernur dan para bupati.
komandan
Maka
untuk
mendapatkan
secara
jawaban, sejauh mana relevansi sistem
secara
pertanggungjawaban
komandan
terhadap potret pelanggaran HAM berat di Tim-tim, maka terlebih dahulu
tidak
pengendalian patut
militer
seseorang
komando
dari
oleh atau
yang
bertindak
efektif
sebagai
militer
yang
militer
atau
bersangkutan; III.
Komandan
kita harus mengetahui unsur-unsur
seseorang yang secara efektif
pertanggungjawaban komando sesuai
bertindak sebagai komandan
pada Pasal 42 Ayat (1) dan (2) UU
militer
26/2000 Tentang Pengadilan HAM.
melakukan pengendalian yang
Pada Pasal 42 Ayat (1) UU 26/2000,
layak dan diperlukan dalam
terdapat tiga syarat agar seorang
ruang
komandan militer dapat dipertanggung
dengan cara;
jawabkan terhadap perbuatan yang
tersebut,
lingkup
tidak
kekuasannya
i. Mencegah
atau
dilakukan oleh pasukan yang berada di
menghentikan
bawah komandonya, yaitu;
pelanggaran HAM yang berat; atau
ii. Menyerahkan pelakunya kepada
pejabat
berwenang dilakukan
diperlukan dalam ruang lingkup
yang
kewenangannya dengan cara;
untuk
i. Mencegah
penyelidikan,
penyidikan
menghentikan
dan
pelanggaran HAM berat;
penuntutan.3 Sementara,
atau ii. Menyerahkan pelakunya
pertanggung
kepada
jawaban atasan sipil diatur dalam Pasal
pejabat
berwenang
42 Ayat (2) UU 26/2000. Seperti
penyelidikan,
penyidikan
pertanggung jawaban atasan sipil pun
yang untuk
dilakukan
halnya dalam komandan militer, dalam
dan
penuntutan.4
harus memenuhi unsur-unsur, yaitu; 1) Atasan baik Polisi maupun sipil
Berdasarkan penjelasan singkat
lainnya mengetahui atau secara
di atas, terdapat beberapa perbedaan
sadar mengabaikan informasi
antara pertanggung jawaban komando
yang secara jelas menunjukkan
atas nama sipil dan militer. Perbedaan
bahwa
ini terletak pada kemampuan atau
bawahannya
yang
berada di bawah kekuasaan dan
sumber
pengendaliannya yang efektif,
informasi di mana komandan militer
sedang melakukan atau baru
dianggap
saja melakukan pelanggaran
untuk itu, dan karenanya ia tidak dapat
HAM yang berat;
mengatakan bahwa ia tidak tahu.
2) Pelanggaran HAM berat, yang dilakukan
oleh
bawahan
daya
untuk
mempunyai
atasan
peroleh.5
melakukan
cukup
daya
mereka diharapkan bertindak sesuai dengan pengetahuan
tidak
memperoleh
Sementara bagi sipil sebagai atasan,
tersebut adalah sebagai akibat
pengendalian
terhadap
Jauh
hari
yang mereka
sebelum
aksi
bawahannya secara patut dan
kerusuhan yang menewaskan banyak
benar;
korban pasca jajak pendapat tahun
3) Atasan tersebut tidak mengabil tindakan
3
atau
yang
layak
dan
R. Wijaya, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hal 129.
1999 sebagai kebijakan penentu masa depan rakyat Tim-tim, potret terhadap
4 5
Ibid. Mahkamah Agung, Op., Cit, hal 73.
pelanggaran terjadi.
HAM
sudah
Pembunuhan
pemakaman
Santa
pernah
massal Cruz
bahwa tertuduh melanggar hukum
di
subversi Indonesia karena rakyat Tim-
Dili
tim telah membuat Deklarasi Balibo,
merupakan adegan keji yang diduga
yang
dilakukan
militer
bersatu
Indonesia. Kejadian ini berawal dari
melalui
tertembaknya Sebastian Gomes di
Sehingga “integrasi” menjadi titik
halaman Gereja Motael yang dilakukan
perdebatan
oleh pihak militer Indonesia. Beberapa
Deklarasi Balibo sebenarnya di buat
hari setelah insiden tersebut, rakyat
oleh pemerintah Indonesia, yang isinya
Tim-tim
ialah berupa legitimasi secara de facto
oleh
Pasukan
memperingati
kematian
menyatakan
bahwa
dengan wilayah sebuah
Tim-tim Indonesia
proses
dalam
persidangan.
Sebastian Gomes dan berdemonstrasi
bahwa
dengan berjalan dari Gereja Motael ke
Indonesia
pemakaman Santa Cruz yang berjarak
Akan tetapi secara de jure wewenang
5 kilometer. Demonstran yang marah
dan
menggunakan banyak spanduk yang
Untuk alasan ini, pemerintah Indonesia
berisikan
secara
kritikan
yang
ditujukan
Tim-tim
integrasi.
sejak
menjadi tahun
kedaulatannya
de
bagian
1975/1976.
dipertanyakan.
jure
tidak
memiliki
penuh
karena
Tim-tim
kepada pemerintahan Indonesia dan
wewenang
militer, tentu saja hal ini membuat
masuk ke dalam agenda PBB dan PBB
geram militer. Setelah para demonstran
telah membuat beberapa resolusi.7
sampai ke pemakaman Santa Cruz,
Resolusi
itu
militer menembaki para demonstran
perjanjian
dan mereka banyak yang tewas di
UNAMET (Misi PBB di Timor-
tempat, sementara yang lain hilang.6
Timur). Misi itu untuk mengatur dan
Selama masa persidangan kasus
untuk
merupakan
melakukan konsultasi publik yang
Santa Cruz, jaksa penuntut mengatakan
dijadwalkan
6
berdasar
Demonstrasi itu dipimpin oleh Gregorio da Cunha Saldanha, ia adalah anggota organisasi yang sering disebut klandestin. Organisasi tersebut adalah Comite Executivo yang dikoordinasi oleh Constantio Pinto. Pemerintah Indonesia bahwa organisasi ini terlibat dalam kerusuhan Santa Cruz dan organisasi ini juga telah mengadakan beberapa pertemuan rahasia sebelumnya. Dan itu sebabnya mengapa semua anggota Comite Executivo didakwa dibawah hukum. Artidjo Alkostar, Pengadilan HAM, Indonesia,dan Peradaban, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004, hal 6
membentuk
pada
pada
Agustus pemilihan
1999, secara
langsung, rahasia dan menyeluruh dalam menentukan apakah rakyat Tim7
Menurut resolusi 1246 (1999) yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan pada pertemuannya yang ke-4013 pada 11 Juni 1999, memutuskan untuk membuat UNAMET (Misi PBB di Timor-Timur) hingga Agustus 1999. Artidjo Alkostar, Pengadilan HAM….Op.,Cit. hal 7
tim
mau
menerima
kerangka
konstitusional yang diajukan; yaitu
semakin
massif
dilakukan
oleh
kelompok pro kemerdekaan.
mengusulkan otonomi khusus untuk
Setidaknya berawal dari itu,
Tim-tim di bawah NKRI atau menolak
kelompok yang pro integrasi baik itu
otonomi khusus yang diajukan, dan
melalui simpul pemerintah daerah
menuju
setempat maupun simpul masyarakat
perpisahan
Tim-tim
dari
Indonesia.8
sipil
Pelanggaran HAM berat di
bersatu
represif
terhadap
Tim-tim tidak begitu saja terjadi
kemerdekaan.
dengan
segala
sendirinya,
profil
ini
melakukan
oposisi
kelompok
Dalam
pro
menghadapi
kemungkinan
yang
terjadi,
menunjukkan resistensi politik pada
melalui Abilio Jose Osorio Soares
waktu itu memaksa rakyat Tim-tim
selaku Gubernur Timor-Timur, perlu
dalam menentukan pilihan kedalam
dibentuk organisasi politik serta jajak
bagian
pendapat
pro
integrasi
atau
pro
dengan
nama
Forum
kemerdekaan. Dan kedua kelompok
Persatuan Demokrasi dan Keadilan
tersebut,
dari
(FPDK) dan Barisan Rakyat Timor-
skenario elite politik sebagai alat
Timur di masing-masing Kabupaten
kendali
Bahwa
Tingkat II. Organisasi ini dibentuk
sebelum dilaksanakan jajak pendapat
guna menampung aspirasi rakyat Tim-
untuk menentukan masa depan nasib
tim
rakyat Tim-tim stabilitas keamanan
menghadapi
jajak
pada waktu itu, merupakan indikator
membentuk
organisasi
pemerintah mengeluarkan kebijakan
swakarsa
darurat militer terhadap daerah konflik
Gerakan antisipasi yang di pelopori
Tim-tim.
oleh
dengan
adalah
rangkaian
kepentingannya.
Pemerintah menggunakan
lebih
yakin
pendekatan
yang
pro
integrasi pendapat,
(PAM
Abilio
merupakan
dalam serta
pengamanan
SWAKARSA).
(Gubernur kebijakan
pemerintah
militer persoalan sparatisme dapat
setempat
terselesaikan dengan baik. Ternyata
Muspida.
sebaliknya, suasana Tim-tim menjadi
menyatakan
saling
swakarsa (PAM SWAKARSA) di
tidak
percaya
dan
tingkat
pembangkangan terhadap pemerintah
8
Ibid.
berdasarkan
Tim-tim)
Kebijakan bahwa
hasil
rapat tersebut
pengamanan
biayai
dari
APBD
masing-masing
diperoleh dari daerah tingkat II.9
nasional. Walaupun secara politis dia tidak
berada
dalam
spektrum
Tercatat ada 3 kabupaten dan
kekuasaan, namun reputasinya sebagai
administratif
berdiri
wakil panglima milisi Aitarak sangat
bersifat
populer di Indonesia karena aksi-
kemasyarakatan berdasarkan kebijakan
aksinya di Tim-tim untuk mendukung
dari Abilio, mengarahkan organisasi
integrasi
tersebut
persiapan
Namun, di depan hukum nasional dan
pemerintah
hukum internasional, Guterres adalah
Indonesia mengenai jajak pendapat.
salah seorang penjahat kemanusiaan
Disamping itu organisasi ini memiliki
yang banyak terlibat dalam berbagai
fungsi
aksi
kota
organisasi10
yang
sebagai
menjelang
Dilli
forum
keputusan
kendali
terhadap
stabilitas
Tim-tim
pelanggaran
dalam
HAM
NKRI.
berat
di
keamanan di Tim-tim. Setelah jajak
Timtim, terutama pasca jajak pendapat
pendapat organisasi-organisasi tersebut
yang mengantarkan Tim-tim menjadi
bergabung menjadi satu dalam PPI
negara merdeka.
(Pasukan
Pejuang
Integrasi)
yang
dipimpin oleh Eurico Gutteres.11
Beberapa
aksi
penyerangan
oleh kelompok pro integrasi terhadap
Peristiwa di atas menjadi cerita
kelompok pro kemerdekaan,
yang
penting dalam menghantarkan kita
dilakukan pada waktu dan tempat yang
memahami profil pelanggaran HAM
berbeda, serta berakibat ratusan orang
berat
di
kepemimpinan Gubernur
Tim-tim
melalui
meninggal merupakan bagian dari aksi
Abilio
(selaku
dan
Eurico
kelompoknya. Peristiwa ini diawali
Tim-Tim)
dan
pengaruh
dari
komandan
AITARAK).
SWAKARSA pada tanggal 17 April
Eurico Guterres merupakan nama yang
1999, dihadiri antara lain Abilio
cukup
(Gubernur Tim-tim), Mathius Maia
9
terkenal
di
pentas
politik
Putusan Nomor: 45 PK/Pid/HAM AD HOC/2004, dengan terpidana Abilio Jose Osorio Soares, hal 515. 10 Ibid. Beberapa organisasi yang dibentuk oleh Abilio dan berada di wilyah Tim-tim; antara lain PAM SWAKARSA, FPDK, BRTT (Barisan Rakyat Tim-Tim), MAHIDI (Mati Hidup Demi Indonesia), BMP (Besi Merah Putih), AITARAK, MILISI dan Pejuang Pro Integrasi. 11 Ibid.
akbar
terhadap
Gutteres (Wakil Panglima PPI dan kelompok
apel
Gutteres
peresmian
PAM
(Walikota Dili), dan Eurico Gutteres (Wakil
Panglima
PPI)
beserta
anggota/pasukan organisasi bentukan dari kebijakan Abilio. Mereka semua datang dan berkumpul di depan kantor Gubernur Tim-tim dengan membawa bermacam-macam senjata tajam. Pada
kesempatan
yang
sama
Gutteres
terorisme telah dilakukan secara luas
memberikan pidato kepada peserta apel
baik
akbar pada waktu itu, dengan semangat
kelompok dengan kesaksian langsung
yang berapi-api dan nuansa bahasa
dan
penuh provokasi. Bahkan Gutteres
aparat keamanan”. Selanjutnya pada
berani mengatakan perintah untuk
22
membunuh
membentuk
semua
kelompok
pro
kemerdekaan.
perorangan
pembiaran
september
oleh
maupun
unsur-unsur
Komnas
Komisi
HAM
Penyelidik
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di
Hal inilah yang meyebabkan perhatian
oleh
masyarakat
Tim-Tim
(KPP-HAM).
Tugasnya
Internasional
adalah mengumpulkan fakta mengenai
pada Timor Lorosa’e sangat besar,
pelanggaran hak asasi manusia di Tim-
ketika terjadi kekerasan luar biasa pada
tim sebelum dan sesudah hasil dari
tahun 1999. Melalui desakan dan
jajak pendapat yang dikeluarkan oleh
respon komisi hak asasi PBB, mereka
pemerintah Indonesia. Penyelidikan
membentuk
Komisi
dikhususkan
Intenasional
yang
Penyelidikan antara
merekomendasikan pengadilan
lain
pembentukan
Internasional
mengadili
para
kemanusiaan kemudian,
pelaku tersebut.
perhatian
Internasional
menjadi
untuk
terjadinya; massal,
pada
kemungkinan
genosida,
pembunuhan
penganiayaan,
pemindahan
paksa, dan pembumi hangusan.12
penjahat
Tinjauan
atas
profil
Namun
pelanggaran HAM berat masa lalu
masyarakat
yang terjadi di Tim-tim, membuat KPP-Komnas
HAM
(khususnya Komisi Hak Asasi PBB)
penyelidikan
terhadap
setelah
diberikannya
pelanggaran HAM yang terjadi di Tim-
dengan
melemah
memfokuskan serangkaian
kepercayaan
kepada
pemerintah
tim. Setidaknya ada sepuluh kasus
Indonesia
untuk
melakukan
pelanggaran HAM di Tim-tim yang
pengusutan dan pengadilan sendiri. Di
Indonesia,
sebelumnya
Komnas HAM telah mengeluarkan pernyataan yang antara lain berisi; “...perkembangan-perkembangan kehidupan masyarakat Tim-Tim pada waktu itu telah mencapai kondisi anarki
dan
tindakan-tindakan
dapat diidentifikasi untuk selanjutnya 12
KPP-HAM yang bertugas menyelidiki keterlibatan aparat negara dan/atau badanbadan lain. Dasar hukum yang memberi wewenang kepada KPP-HAM adalah Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Data ini di dapat dari http://www.jsmp.minihub.org//htm. dan diakses 01/03/2008/21.00.
dapat
ditindak
dengan
politisi di Jakarta. Amien Rais yang
menghadirkan para saksi, korban dan
saat itu masih menjadi ketua umum
pelaku kejahatan HAM. Sepuluh kasus
PAN
itu antara lain; Pembantaian gereja
tersebut karena hal itu berarti telah
liquica (6 April 1999), Pembunuhan di
melupakan jasa-jasa Guterres sebagai
rumah manuel carrascalao (17 April
pejuang pro integrasi. Tanggapan itu
1999), Pembunuhan Cailaco (April
direspon
1999) dan Pembantaian kantor polisi
(Kapolri saat itu), bahwa penangkapan
mailana (2-8 september 1999), Kasus
Guterres merupakan bagian dari upaya
lospalos
untuk menegakkan hukum. Di depan
(21
lanjuti
April-25
September
menyesalkan
oleh
penangkapan
Jenderal
1999), Kasus lolotoe (2 Mei- 16
hukum
September 1999), Pembantaian gereja
kedudukannya,
suai (6 September 1999), Serangan
berjasa atau tidak, kata Bimantoro.
terhadap kediaman uskup belo (6
Namun,
september 1999), Pembantaian passabe
berlangsung lama. Tekanan politik
dan
kepada Gus Dur membuat Guterres
makaleb
(September-Oktober
1999), Kasus deportasi, pengejaran, pembunuhan kekejaman
staf yang
UNAMET
dan
dilakukan
oleh
semua
Bimantoro
orang
apakah
penangkapan
sama
orang
itu
itu
tidak
dilepas kembali.14 Pada pengadilan HAM yang terbentuk
berdasarkan
Keppres
Batalyon 745 TNI (April-September
96/2001 pada tahun 2002, menghukum
1999),
Guterres selama 10 tahun karena
dan
kasus-kasus
kekerasan
seksual yang dilakukan oleh distrik
terbukti
(April-September 1999).13
pelanggaran HAM paska referendum
Eurico Guterres pertama kali
bersalah
terlibat
dalam
di Timor-Timur. Setelah vonis tersebut
ditangkap oleh pihak kepolisian di
Guterres
Jakarta pada tahun 2000 atas tuduhan
karena
penyerangan bersenjata, menyusul aksi
Mahkamah
kerusuhan
yang
pengajuan tingkat kasasi di MA, semua
menewaskan staf PBB. Penangkapan
terpidana kasus pelanggaran HAM di
Guterres dibawah perintah Presiden
Timor-Timur divonis bebas, termasuk
Abdurrahman
beberapa perwira TNI dan Polisi serta
di
Atambua
Wahid
sempat
masih ia
belum
mengajukan Agung.
dieksekusi kasasi
Dalam
ke
proses
memunculkan polemik di kalangan 14
13
Ibid.
Data ini di http://www.elsam.or.id//htm, 04/03/2008/10.40.
dapat dari dan diakses
mantan
Gubernur
Timtim
Abilio
lain di putus bebas. Selain itu, sampai
Soares pada tahun 2004. Sementara
hari ini polemik yang terjadi atas nama
untuk
belum
Jenderal (purn) Wiranto yang pada
pada
waktu itu sebagai perwira TNI dan
Guterres,
memutuskan
MA
vonisnya.
Baru
Senin (13/03/2006), MA memutuskan
termasuk
bahwa Guterres bersalah melakukan
disinyalir kuat bahwa ada keterlibatan
tindak pidana pelanggaran HAM berat,
atas terjadinya pelanggaran HAM berat
berupa
terhadap
di Tim-tim. Karena berdasarkan Pasal
menghukum
42 Ayat (1) UU No 26/2000 tentang
kejahatan
kemanusiaan
dan
Menhankam/Pangab,
Guterres selama 10 tahun penjara.
pengadilan
Putusan MA tersebut pada intinya
mengenai
menyatakan bahwa Guterres bersalah,
komando atas nama militer. Pasal
ini
tersebut
karena
membiarkan
terjadinya
HAM,
telah
diatur
pertanggungjawaban
secara
jelas
menyatakan
perbuatan kejahatan kemanusian yang
bahwa komandan bertanggung jawab
dilakukan oleh anak buahnya dalam
terhadap tindak pidana yang dilakukan
konteks pertanggungjawaban komando
oleh
sipil pada penyerangan pengungsi di
Tindakan
rumah Manuel Viegas Carascalao,
komandan militer atas dasar keadaan
mantan Gubernur Tim-tim yang pro
saat
kemerdekaan.15
mengetahui anak buahnya melakukan
Lebih jauh dari itu, sampai hari ini
aktualisasi
pasukan itu
sebagai baik
itu,
sepengetahuan
maupun
pelanggaran
bawahan.
tapi
komandan
membiarkannya.
pertanggungjawaban
Dalam konteks ini, timbul pertanyaan
komando tidak sepenuhnya dijalankan
yang mungkin sudah usang, apakah
sesuai UU No.26 Tahun 2000, hal ini
Jenderal
terbukti para pelaku pelanggar HAM di
dimintakan pertanggungjawaban atas
Tim-tim tidak semua mendapatkan
nama
hukuman, dan tercatat hanya Eurico
sebagai atasan ?
(purn)
pangkat
Wiranto
dan
dapat
kedudukannya
Gutteres (vonis 10 tahun), Brigjen
serta AKB Drs Hulman Gultom (vonis
B. Analisis Peninjauan Kembali Abilio Jose Osorio Soares Kejahatan terhadap
3 tahun penjara) yang mendapatkan
kemanusiaan
putusan pemidanaan. Sedangkan yang
Abilio Jose Osorio Soares, Mantan
Noer Muis (vonis 5 tahun penjara)
Gubernur 15
Ibid.
yang dilakukan oleh
Timor-Timur.
Abilio
dianggap bertanggung jawab secara
Penyerangan kelompok pro integrasi
pidana terhadap pelanggaran HAM berat
yang
dilakukan
terhadap
oleh
penduduk
pro
bawahannya, yaitu Bupati KDH Tk. II
kemerdekaan
Kabupaten Liquisa Leonito Martins,
dikediaman Uskup Bello di Dilli yang
Bupati KDH Tk. II Covalina Drs.
Eurico
Pejuang
Integrasi
Gutteres
di
mengakibatkan
mengungsi
10
orang
meninngal dunia dan 1 orang luka-
Herman Sudyono dan Wakil Panglima Pasukan
yang
sipil
luka;
(PPI)
dan penyerangan kelompok pro
Kabupaten
integrasi terhadap penduduk sipil
Dili/Kota Administratif Dili di Dili
pro kemerdekaan yang mengungsi di
yang berada di bawah kekuasannya
Gereja
dan
(Kabupaten
pengendalian
yang
efektif,
Ave
Maria
di
Covalima)
sehingga mengakibatkan terbunuhnya
mengakibatkan
penduduk sipil, yakni;
meninggal.
27
Suai yang orang
16
Penyerangan oleh kelompok pro integrasi terhadap penduduk sipil
Dalam hal ini, majelis hakim
pro kemerdekaan yang mengungsi di
pada pengadilan negeri HAM ad hoc,
tempat kediaman Pastur Refael Dos
berdasarkan fakta-fakta kasus di atas
Santos di komplek Gereja yang
dalam putusannya menyatakan Abilio
mengakibatkan 22 orang meninggal
Jose Osorio Soares bersalah melakukan
dan 21 orang luka-luka;
tindak
Penyerangan oleh kelompok pro integrasi terhadap penduduk sipil pro kemerdekaan yang mengungsi di kediaman
Manuel
Carrascalao
di
Dilli,
Viegas yang
mengakibatkan 12 orang meninggal
pidana
berupa
kejahatan
terhadap kemanusiaan yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) a dan b jo Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
Tentang
Pengadilan
HAM,
dengan pidana penjara selama 3 tahun.
dan 4 orang luka-luka;
Berdasarkan
Penyerangan oleh kelompok pro
ancaman
dari
integrasi pada tanggal 4 dan 5
aturan hukum yang dituliskan di atas,
September 1999 terhadap penduduk
tuntutan dari penuntut hukum pada
sipil
yang
waktu itu, lewat surat dakwaannya
mengungsi di Diosis Dilli yang
menuntut Abilio pidana penjara selama
mengakibatkan 46 orang meninggal
10 Tahun. Dengan proses hukum yang
pro
kemerdekaan
dunia; 16
PutusanNomor:01/Pid.HAM/AD.HOC/2002/ PH.JKT.PST, dengan terpidana Abilio Jose Osorio Soares, hal 11-12.
berlangsung dan didasarkan kepada
mengajukan novum, ia memberikan
fakta-fakta hukum dipersidangan (baik
beberapa argumentasi
itu dari barang bukti dan alat bukti)
mengenai
permohonan
maka putusan pengadilan HAM Jakarta
kembali
atas
tanggal 14 Agustus 2002, menghukum
diterimanya. Alasan-alasan pemohon
Abilio sebagai terdakwa dengan pidana
(Abilio) peninjauan kembali, sebagai
penjara
berikut;
selama
3
tahun.
Melihat
alasan-alasan peninjauan
dakwaan
yang
putusan itu Abilio dan penasehat
Pada kesempatan ini Abilio, menolak
hukumnya tidak tinggal diam, mereka
dakwaan yang diberikan kepadanya
keberatan
dengan
atas tindak pidana pelanggaran HAM.
diberikan
oleh
pengadilan
putusan hakim
HAM
yang
ad
yang
hoc tidak
didasarkan kepada fakta hukum yang ada. Kemudian Abilio, lewat penasehat hukumnya melakukan upaya hukum banding.
Singkatnya
pengadilan
Kesaksian yang diberikan oleh elite politik/tokoh politik Timor Leste dalam
bentuk
surat
pernyataan
tertulis tertanggal 25 Maret 2002. Yang intinya dakwaan Jaksa tidak benar dan cenderung mengada-ada. Karena kesaksian dari tokoh pro
Tinggi HAM ad hoc pada tanggal 13
kemerdekaan,
Maret
putusan
semasa kami hidup bersama di Timor
Pengadilan HAM Jakarta Pusat pada
Lorosa’e baik Abilio sebelum atau
tanggal 14 Agustus 2002. Begitu juga
setelah menjabat Gubernur Tim-tim,
dengan
yang
ia selalu memberikan perlakuan yang
dilakukan oleh Abilio dan penasehat
sama kepada kami bahkan nyawa
2003,
menguatkan
permohonan
kasasi
hukumnya selalu mendapatkan jalan buntu. Akhirnya Abilio mengunakan hak-nya yang terakhir yaitu upaya hukum
luar
biasa
permohonan
mengatakan
bahwa
kamipun pernah diselamatkan oleh beliau. Kesaksian dari Presiden Rebuplik Demokratik Timur Leste, Xanana Gusmao, dia mempunyai keyakinan
peninjauan kembali. Hasilnya pada
yang
putusan peninjauan kembali Abilio
seharusnya tidak dijadikan sebagai
diputus bebas
orang yang bertanggungjawab. Dia
kuat
bahwa
Tuan
Abilio
hukum
tahu benar usaha-usaha Abilio atas
Abilio
kesediaannya untuk mengupayakan
menggunakan novum sebagai senjata
rekonsiliasi dan solusi yang damai
Dengan peninjauan
upaya
kembali
inilah
pamungkasnya agar dapat terlepas dari jeratan
hukuman.
Sebelum
Abilio
atas masalah Tim-tim, namun tidak diterima oleh orang lain (ABRI) yang
mengambil pendekatan yang lebih
tidak lebih hanya alasan konspirasi
keras.
elite. Karena alasan ini tidak cukup
Lebih
khusus
setelah
adanya
kesepakatan TRI PARTIT tanggal 5 Mei 1999 di New York tentang jajak pendapat.
Pada
kesepakatan
itu,
Pemerintah Daerah Tim-tim tidak pernah dilibatkan oleh Pemerintah Pusat. Dan penyelenggaraan hasil
berimbang dengan keterkaitan Abilio atas
kewenangannya
pembentukan
oraganisasi-organisasi
kemasyarakatan SWAKARSA
dan yang
pembiayaan
dari
mendapatkan
APBD
tiap-tiap
kabupaten Tim-tim, dan belakangan
Pemerintah
sedangkan
atas nama oraganisasi dan kelompok-
diserahkan
kelompok
Pusat
inilah
yang
membuat
sepenuhnya oleh pihak Polisi dan
konflik dan kerusuhan di berbagai
dibantu TNI. Sejak saat itulah,
daerah tanah lorosa’e.
nuansa politik Tim-tim mulai
Namun
tidak seimbang.
17
mengutarakan
jika pihak
bertanggungjawab Dalam
hal
inilah
mengungkapkan
Abilio
alasan-alasannya
untuk melakukan peninjauan kembali, karena
asumsi
Abilio,
ia
hanya
dijadikan kambing hitam dalam kasus pelanggaran HAM di Tim-tim.
bawahi,
alasan
permohonan
ini
merupakan argumentasi yang tidak memiliki relevansi yang kuat terhadap fakta-fakta hukum yang memberatkan Abilio. Kesaksian yang diberikan para politik/tokoh
kemerdekaan
dan
Abilio
militer atas
juga
kejadian
kerusuhan di Tim-tim, hal ini dapat dimengerti. Karena kontribusi militer sangat berpengaruh terhadap tingkat resistensi konflik di Tim-tim. Hal ini didasarkan
beberapa
kasus
yang
melibatkan pihak militer sebagai aktor
Satu hal yang perlu di garis
politik
pro
ditambah
lagi
dengan kesaksian Xanan Gusmao, 17
PAM
jajak pendapat ini diawasi oleh
pengamanannya
elite
terhadap
Rangkuman Penulis dari Putusan Nomor: 45 PK/Pid/HAM AD HOC/2004, dengan terpidana Abilio Jose Osorio Soares, hal 534540.
intelektual atas kejadian pelanggaran HAM berat di Tim-tim. Termasuk pengakuan
Abilio
dilibatkannya
dengan
terhadap
tidak
kesepakatan
TRI PARTIT, ini merupakan skenario Pemerintah Pusat untuk menghapuskan jejak
pelanggaran
HAM
yang
dilakukan oleh pihak militer. Terlihat dari hasil kesepakatan TRI PARTIT yaitu jajak pendapat yang sepenuhnya pengamananya
diserahkan
kepada
pihak militer. Akan tetapi Abilio tidak
dapat
begitu
saja,
melihat
dari
Abilio.
Ditambah
lagi,
dari
ketidakterlibatan ini dijadikan alasan
beberapa kelompok dan organisasi
akan lepas dari dakwaan. Karena hal
kemasyarakatan
ini hanya merupakan faktor kelemahan
apakah
konsolidasi internal pemerintah daerah
penyelesaian masalah konflik di Tim-
Tim-tim
bagian
tim dengan menggunakan pendekatan
terpenting dalam kesepakatan TRI
dialogis ? Menurut hemat penulis, hal
PARTIT.
ini
untuk
menjadi
Tidak hanya sampai disitu,
tidak
terbukti
organisasi
yang
menggunakan
luar dari pada itu Abilio mengajukan
(penganiayaan,
novum sebagai alasan kunci untuk
pembunuhan).
lepas dari dakwaan. Penulis berusaha
pertama
untuk
berdasarkan
dengan
tujuan
terbentuk,
menunjukkan
upaya yang dilakukan oleh Abilio, di
meringkas
yang
cara
karena
semua
dibentuk
selalu
pendekatan
represif
pengrusakan, Maka
tidak
novum
dan yang
dapat
dibenarkan
beban
historis
efektifitas dalam memahami kasus ini.
terbentuknya FPDK, dan cenderung
Adapun isi dari novum yang diajukan
mengada-ada.
oleh Abilio, antara lain; pertama,
Kemudian novum yang kedua
FPDK (Forum Persatuan Demokrasi
bahwa
dan Keadilan) merupakan organisasi
Gutteres (wakil panglima PPI) disebut
underbow ABRI yang menghendaki
sebagai bawahannya. Alasannya dari
penyelesaian Tim-tim secara militer.
kesaksian saudara Gutteres sendiri di
Akan tetapi disini Abilio tidak dapat
persidangan, yang menyatakan bahwa
menjelaskan keterkaitan ABRI dengan
PPI (Pasukan Perjuangan Integrasi)
FPDK
historis
bukan bentukan Abilio. Ditambah lagi
pola
fakta hukum yang mengatakan ketika
baik
secara
pembentukannya hubungan
maupun
atasan
dan
bawahan
Abilio
rombongan
menyangkal
keluarga
Abilio
bahwa
ingin
berdasarkan kewenangan yang dimiliki
mengungsi ke Atumba NTT, tiba-tiba
ABRI kepada FPDK. Bahwa novum
ditengah jalan dilakukan pencegatan
yang pertama ini sebenarnya bukan hal
oleh anak buah Gutteres. Dan pada
baru,
dapat
waktu itu Octavio (keponakan Abilio)
memberatkan posisi Abilio. Karena
di larang untuk keluar dari daerah Tim-
sejogjanya
tim.
dan
sebenarnya
FPDK
organisasi/kelompok
merupakan yang
dibentuk
atas pengendalian dan kewenangan
Singkat
diperbolehkan pengungsian
cerita untuk
jika
mereka melakukan
menerima
surat
rekomendasi dari Gutteres. Maka pada
kepada saudara Abilio. Seharusnya,
waktu itu, Abilio mendapatkan surat
dapat di pidananya Abilio berdasarkan
rekomendasi
lalu
fakta-fakta hukum di persidangan,
menyerahkan kepada Octavio untuk
sangat memungkinkan untuk menyeret
melanjutkan perjalanan ke Atumba
pelaku pelanggaran HAM berat di
NTT.
Tim-tim yang dilakukan oleh militer.
tersebut,
Penceritaan tersebut, apakah
Sangat
disayangkan,
melupakan peristiwa pada tanggal 17
dibebaskannya
April 1999, yaitu Apel Akbar PAM
proses hukum terhadap pelanggaran
SWAKARSA yang dilakukan di depan
HAM di Tim-tim menjadi melemah.
kantor Gubernur Tim-tim, dan dihadiri
Karena, putusan terhadap Abilio dapat
juga oleh Abilio dan Gutteres. Artinya
dijadikan tolak ukur mengapa sampai
dengan kehadiran Abilio berarti telah
saat ini pihak dari militer sangat sulit
melegitimasi
tersentuh oleh hukum.
keberadaan
kelompok
Abilio
dengan menjadikan
yang dipimpin oleh Gutteres. Lebih jauh lagi, bahwa Abilio juga ikut
C. Kesimpulan
membentuk organisasi/kelompok yang
Aktualisasi bentuk pertanggung
belakangan bersatu ke dalam PPI.
jawaban komando semestinya dapat
Maka alasan kesaksian Gutteres di
dilakukan, hal ini dianggap sebagai
persidangan
dan
yang
salah satu pertanggungjawaban pidana
menimpa
Octavio,
merupakan
terhadap potret kejahatan kemanusiaan
rangkaian
fakta
peristiwa
kecil
yang
yang terjadi di Timor-Timur. Karena
sesungguhnya tak dapat mengingkari
ruang
fakta yang lebih besar. Sangat jelas
komando dapat menuntut individu
pada kesempatan ini, Abilio hanya
sebagai atasan, baik itu dari kalangan
mencari
sipil maupun militer. Tentunya semua
celah
hukum
demi
terbebaskannya ia dari tuntutan. Setidaknya bagian itulah yang merupakan hal terpenting yang dapat disampaikan dalam analisa terhadap putusan pelanggaran HAM berat di Tim-tim. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Mahkamah Agung telah keliru memberikan putusan bebas
lingkup
tanggungjawab
itu tidak terlepas dari unsur-unsur pertanggungjawaban komando yang mengikutinya.
Daftar Pustaka Anis
Ibrahim,
Merekonstruksi
R. Wijaya, Pengadilan Hak Asasi
Keilmuan Ilmu Hukum &
Manusia
Hukum Milenium Ketiga, In-
Kencana, Jakarta, 2006.
TRANS, Malang, 2007.
Indonesia,dan
Peradaban,
PUSHAM
Yogyakarta,
2004.
Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran
Hak
Yang
Asasi
Berat
dan
Pertanggungjawaban Komando, Jakarta, 2006. M. Luqman Hakiem, Deklarasi Islam Tentang HAM, Risalah Gusti, Surabaya, 1993. Muladi, Hak Asasi Manusia (hakekat, konsep
dan
implikasinya
dalam perspektif hukum dan masyarakat), Refika Aditma, Bandung, 2005. ______, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Hukum
http://www.kontras.org//htm, 04/03/2008/10.30. http://www.elsam.or.id//htm, 04/03/2008/10.40
Mahkamah Agung, Buku Pedoman
Manusia
Indonesia,
Media Indonesia, 13 Maret 2003
Artidjo Alkostar, Pengadilan HAM,
UII,
di
dan
Reformasi
Indonesia,
The
Habibie Center, Jakarta, 2002. Putusan Nomor: 45 PK/Pid/HAM AD HOC/2004, dengan terpidana Abilio Jose Osorio Soares.
http://www.jsmp.minihub.org//htm, 01/03/2008/21.00.
