Renstra 2010 - 2015 I. PENDAHULUAN 1.1.
Latar belakang Pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Barru telah
memperlihatkan pertumbuhan yang positif, hal ini dapat dilihat dari perkembangan produksi, namun disadari bahwa pembangunan perikanan yang di capai sampai saat ini belum maksimal sesuai yang di harapkan, dimana masih banyak masyarakat perikanan yang tingkat kehidupannya masih dikategorikan miskin. Rendahnya tingkat produktivitas usaha yang menyebabkan produksi dan mutu rendah serta tidak berkembangnya produk olahan adalah penyebab rendahnya tingkat keberhasilan Kelautan dan Perikanan di Barru. Kedepan usaha kelautan dan perikanan di daerah ini akan menjadi usaha perikan yang berproduktivitas tinggi dan komuditinya memiliki daya saing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar eksport. Dengan komitmen ini, kelautan dan perikanan di Barru akan mampu memberi dukungan untuk pembangunan di Sulawesi Selatan. Ada beberapa alasan yang dapat memberi pertimbangan terhadap hal tersebut di atas yaitu (1) sektor prikanan Budidaya kedepan akan melaju dengan tingkat permasalahan yang cukup tinggi, sektor prikanan tangkap pertumbuhanya cenderung mendatar, (2) Adanya gerakan peningkatan Produksi komoditas terhadaf
komoditi
unggulan seperti udang, dan rumput laut sebagai wujud dari repitalitasi perikanan dan kelautan, (3) semakin bergairahnya masyarakat pembudidaya udang dan rumput laut untuk berusaha karena lingkungan sumberdaya perikanan yang mendukung, (4) adanya tren dukungan kebutuhan akan semakin besar sehingga ada jaminan pasar. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga pemerintah diberi mandat untuk mengembang tugas dan tanggung jawab pembinaan, pelayanan kepada masyarakat dimana di tuntut untuk menyusun perencanaan strategis yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat kepada aparatur pemerintah untuk merespon atas mandat yang di berikan dalam rangka pencapaian misi pembangunan.
1
Renstra 2010 - 2015 Mengacu pada sistem perencanaan Nasional yang tertuang dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dan sistem pengelolahan prikanan dalam undang-undang nomor 45 Tahun 2009, maka rencana strategis (RENSTRA) Pembangunan kelautan dan perikanan
priode 2010-2015 disusun sebagai langka perjalanan dari rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Barru yang memuat visi,misi dan tujuan, kebijakan, program, kegiatan pembangunan untuk lima tahun mendatang. Renstra Kelautan dan Perikanan Periode 2010 – 2015 juga diarahkan sebagai langkah adaptasi terhadap era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan perikanan Kabupaten Barru yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan. 1.2. Landasan hukum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13.
Undang – Undang Nomor 32 Thaun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Undang – Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, Undang – Undang Nomor 26 Thaun 2007 tentang Penataan Ruang, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 108 Tahun 2000 tentangTata Cara Pertanggung Jawaban Kepala daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, 2
Renstra 2010 - 2015 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sulawesi Selatan. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Barru. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mernengah (RPJM) Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015.
1,3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru adalah. (1)
untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,
(2) sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru dalam rangka mendukung rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Barru. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru adalah menetapkan langkah yang akan diambil dalam melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan. Program dan kegiatan sebagai tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan dapat diwujudkan sesuai visi dan misinya.
3
Renstra 2010 - 2015 1.3. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Pembanguna Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru untuk Tahun 2010 – 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan.
Bagian ini memuat urusan tentang latar belakang,
maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematiak penulisan.
Bab II
Gambaran Pelayanan SKPD. Memuat tentang struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas dan fungsi, sarana dan prasarana dan pendukung tugas dan fungsi.
Bab III Issu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi memuat tentang permasalahan dari aspek SDM, Aspek Ketatalaksanaan (sarana dan prasarana) dan Kelembagaan dan Issu-issu strategis yang berkaitan dengan tantangan dan peluang..
Bab IV
Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan memuat uraian tentang visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggambarkan apa yang diharapkan pada yang akan datang, dan misi yang menggambarkan langkah – langkah utama yang akan diambil untuk mendukung percapaian visi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan.
Bab V
Rencana Program dan Kegiatan, Indidkator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif memuat uraian tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan,
Indikator
Kinerja,
Kelompok
sasaran
(termasuk
Desa/Kelurahan) dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber lainnya. Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengaju pada tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat tentang indicator Kinerja SKPD Berdasarkan Indikator Sasaran RPJMD
Bab VII Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksnaan Bab VIII Penutup 4
Renstra 2010 - 2015 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Struktur dan Organisasi
(Perda No. 5 Tahun 2003, 21
Juli 2008)
KEPALA SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM
BIDANG PERIKANAN TANGKAP
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA
SEKSI BUDIDAYA
SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENANGKAPAN
SEKSI SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA
SEKSI PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI BUDIDAYA
SUBBAG KEUANGAN
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN
SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA SEKSI PEMBINAAN USAHA, PERIZINAN DAN PEMASARAN SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA
UPTD
5
SUBBAG UMUM
Renstra 2010 - 2015 2.2. Sumberdaya SKPD 2.2. 1. Kepegawaian Jumalah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru Tahun 2010 tercatat sebanyak 204 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai Magister Sains (S2). Adapun Strukturnya sebagai berikut :
SD
= -
SLTP
= -
Orang (
SLTA
= 4
Orang ( 10,8 % )
D III
= 3
Orang ( 8,1 % )
D IV
= -
Orang ( 0 % )
S1
= 28 Orang ( 75,7 % )
S2
= 2
Orang ( 0 % ) 0 %)
Orang ( 5,4 % )
2.2.2. Tingkat Penjenjangan Tingkat penjejangan yang telah diikuti oleh Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barru sebanyak
Orang yang mulai dari Diklat PIM IV sampai
dengan Diklat PIM II. Adapun strukturnya sebagai berikut : Diklat PIM IV
=
3 Orang
Diklat PIM III
=
6 Orang
Diklat PIM II
=
1
Orang
2.2.3. Pangkat dan Golongan Tingkat Kepangkatan dan golongan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru bervariasi dari Golongan I sampai Golongan IV, Adapun strukturnya sebagai berikut : Golongan
I
= - Orang ( 0 %)
Golongan
II
= 4 Orang ( 10,8 %)
Golongan III
= 30 Orang ( 81,1 %)
Golongan IV
= 3 Orang ( 8,1% )
6
Renstra 2010 - 2015 2.3. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Barru (lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 03) dan Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Kepala Dinas Sekretaris membawahi 3 Sub Bagian Kepala Bidang (tiga) dengan membawahi masing – masing 3 seksi Kepala UPT
Adapun uraian tugas pokok dan fungsi jabatan pada struktural organisasi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru sesuai PP 41 tahun 2007 adalah sebagai berikut : 2.3.1. Tugas Pokok
a.
Kepala Dinas Melaksanakan urusan di bidang Kelautan dan Peraikanan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
b.
Sekretaris Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan koordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi
serta pengelolaan
keuangan, baik dalam satuan organisasi Dinas maupun dalam lembaga antar Dinas/perangkat daerah lainnya. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi :
Penggkoordinasian penyusunan program Pengelolaan keuangan Pelayanan administrasi yang meliputi surat mneyurat, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga; dan 7
Renstra 2010 - 2015
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
c.
1.
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
2.
Kepala Sub Bagian Keuangan
3.
Kepala Sub Bagian Umum
Bidang Penangkapan Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan melakukan
kegiatan
dalam
menyusun
perumusan
kebijakan
teknis,
menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang perikanan tangkap. Bidang perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyelenggarakan fungsi : Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan dibantu oleh tiga Kepala Seksi :
d.
1.
Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya
2.
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan, dan
3.
Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Bidang Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan
kebijakan teknis,
menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang perikanan budidaya.
8
Renstra 2010 - 2015 Bidang perikanan budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 menyelenggarakan fungsi : Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya; Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang perikanan budidaya; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan budidaya; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Bidang perikanan budidaya dalam melaksanakan tugas fungsi dibantu oleh tiga kepala seksi :
e.
1.
Seksi Budidaya
2.
Seksi sarana dan prasarana budidaya
3.
Seksi pengembangan dan pemanfaatan teknologi budidaya
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Bidang kelembagaan dan pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang kelembagaan dan pengawasan. Bidang kelembagaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 menyelenggarakan fungsi :
Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan;
Penyelenggaraan dan pelayanan kelembagaan dan pengawasan;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas Kelautan dan Perikanan.
urusan
pemerintahan
di
bidang
Bidang kelembagan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga kepala seksi : 1.
Kepala Seksi Pembinaan kelembagaan nelayan dan pembudidaya;
2.
Kepala Seksi Pembinaan Usaha, perijinan dan Pemasaran;
3.
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya. 9
Renstra 2010 - 2015
f.
Unit PelaksanaTeknis Dinas Unit pelaksana teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
g.
Sarana dan Prasarana Kondisi sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru
(tahun 2011), dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 1. Sarana dan Prasarana (Bangunan Gedung) No. Sarana/Prasarana (Bangunan Gedung)
Jumlah (Unit)
Kondisi
1
Bangunan gedung kantor permanen
1
Baik
2
Bangunan workshop
1
Baik
3
Bangunan backyard
1
Rusak
4
Bangunan TPI Pancana
1
Baik
5
Banguann TPI Sumpang Binangae
5
Baik
6
Banguan TPI Takkalasi
1
Baik
7
Bangunan PPI Polejiwa (Konstruksi)
1
Baik
Jumlah (Unit)
Kondisi
1.200 m
Baik
1.000
Baik
Tabel 2. Sarana dan Prasarana (Tanah) No
Sarana dan Prasaran (Tanah)
1
Tanah bangunan Kantor
2
Tanah Bangunan Backyard
3
Tanah Bangunan TPI Pancana
840
Baik
4
Tanah Bangunan TPI Sumpang Binangae
2.400
Baik
5
Tanah Bangunan TPI Takkalasi
112
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Alat – alat Kantor 10
Renstra 2010 - 2015 No Sarana dan Prasarana (alat-
Jumlah (unit)
Kondisi
alat kantor) 1
Mesin ketik manual
9 buah
2 baik
2
Brangkas
2 buah
rusak
3
Rak kayu
1 buah
rusak
4
Filling cabinet
9 buah
4 baik
5
Papan nama
1 buah
baik
6
Papan struktur organisasi
1 buah
baik
7
Papan pengumuman
1 buah
rusak
8
Peta
1 buah
rusak
9
Lemari kayu
4 buah
5 baik
10
Lemari besi
1 buah
baik
11
Lemari dokumentasi
2 buah
1 baik
12
Kursi biasa
26 buah
17 baik
13
Kursi tamu
4 set
3 baik
14
Meja
60 buah
35 baik
15
Telepon
1 buah
baik
16
Meja computer
1 buah
rusak
17
Meja akuarium
2 buah
rusak
18
Jam dinding
2 buah
rusak
19
Kipas angin
4 buah
3 baik
20
Lambang garuda
2 buah
1 baik
21
Akuarium
8 buah
baik
22
Hiasan akuarium
3 buah
rusak
23
Komputer
5 buah
3 baik
24
Teropong
1 buah
rusak
25
Gambar biota laut
2 buah
rusak
26
Handy talky
1 buah
rusak
27
Leaflet perikanan
4 buah
rusak
28
Kamera biasa
3 buah
rusak
29
Para-para
2 buah
rusak
30
Notebook
2 buah
1 baik
31
Handy camera
1 buah
baik
32
Printer
2 buah
baik
33
Kamera digital
2 buah
baik
34
Kipas angin ventilasi
1 buah
rusak
11
Renstra 2010 - 2015 35
Pengaman pintu besi
2 buah
baik
36
Mesin faximili
1 buah
baik
37
LCD Proyektor
1 buah
baik
38
Wireless Soundsystem
1 buah
baik
39
Air Conditioner
1 buah
baik
40
Kursi putar
19 buah
16 baik
41
Kursi lipat
88 buah
50 baik
Jumlah
284 buah
Tabel 4. Sarana dan Prasarana Alat Angkut
No
Nama Barang
Jumlah (Unit)
Kondisi
1
Sepeda Motor
12
Baik
2
Speed Boat
2
Baik
3
Kapal Penangkap Ikan
4
Baik
Tabel 5. Sarana dan Prasarana Alat-alat Laboratorium No
Nama Barang
Jumlah
Kondisi
1
pH meter
1 buah
Baik
2
Hand refraktometer
1 buah
Baik
3
Hand refraktometer
1 buah
Baik
4
pH meter
1 buah
Baik
5
DO meter
1 buah
Baik
6
pH tanah
1 buah
Baik
7
NH3 meter
1 buah
Baik
8
Global Positioning system (GPS)
3 buah
Baik
Jumlah
10 buah
Tabel 6. Sarana dan Prasarana Buku Perpustakaan 12
Renstra 2010 - 2015 No 1
Nama Barang
Jumlah
Kondisi
Buku praktis ilmu perikanan
15 buah
Baik
Jumlah
15 buah
Tabel. 7. Sarana dan Prasarana Jaringan No
Nama Barang
Jumlah
Kondisi
1
Jaringan listrik kantor
1 buah
Baik
2
Listrik backyard
1 buah
Baik
Jumlah
2 buah
2.4. Capaian Kinerja SKPD Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru tahun 2006 – 2010 disusun dengan memperhatikan Visi, Misi dan kebijakan strategis yang telah ditempuh, dalam periode tahun tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut : A.
Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
B.
Penanggulangan kemiskinan bidang kelautan dan perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (rumpon, dan P2KP-DT)
Pengembangan sarana perikanan tangkap, Bagang dan Purse seine)
13
(PPI Polejiwa, TPI Siddo,
Renstra 2010 - 2015
C.
D.
E.
Pengembangan dan pemanfaatan system informasi statistic perikanan tangkap (PPI Polejiwa)
Rehabilitasi Trumbu Karang buatan
Pengadaan rumpon cumi
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Pengembangan Bibit Ikan Unggul (pelatihan/pembinaan kepada pembenih ikan/udang)
Pendampingan pengembangan kawasan budidaya
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Pelatihan / Pembinaan SDM Kelautan dan Perikanan
Penyuluhan hukum dan pendayagunaan sumberdaya kelautan
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pembinaan/pengawasan sumberdaya kelautan
F.
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air tawar, dan Air payau Kegiatan pengembangan budidaya air tawar
14
Renstra 2010 - 2015 BAB III. ISSU STRATEGI 3.1.
Permasalahan Pembangunan Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Barru kurung waktu 2006 – 2010 berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan dan analisis data Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan hasil yang belum oftimal, hal ini disebabkan oleh berbagai masalah dan kendala pembangunan sebagai berikut : 1. Tingkat pengetahuan dan keterampilan nelayan dan pembudidaya relative masih rendah, 2. Kualitas sumberdaya manusia masih terbatas terutama dalah hal pengetahuan teknis fungsional, 3. Terbatasnya sarana prasarana operasional aparat/tenaga teknis dalam melakukan pembinaan teknis di lapangan, 4. Tingkat produktifitas masih rendah, 5. Pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya masih rendah, 6. Penyediaan sarana dan prasarana masih terbatas, 7. Kapasitas kelembagaan nelayan dan pembudidaya masih rendah, 8. Aksesibilitas permodalan terbatas, 9. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal.
3.2.
Issu Strategi Issu-issu strategi yang berkembangan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan selama ini yang juga banyak dipengaruhi oleh globalisasi
15
Renstra 2010 - 2015 baik dari aspek ekonomi global maupun issu dunia tentang lingkungan, maka dapat diidentifikasi issu strategi sebagai berikut : 1. Permintaan pasar dunia akan komudity perikanan lebih diutamakan dari komudity budidaya, hal ini berkaitan dengan aspek lingkungan sumberdaya, 2. Komudity hasil perikanan tangkap sangat ketat terutama dari cara/metode, teknik dan alat yang digunakan, hal ini dipantau oleh Uni Eropa, 3. Menurunnya kualitas sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai akibat dari Illegal fishing dan meningkatnya kebutuhan penduduk akan lahan hunian dan lahan usaha, 4. Sarana dan prasarana budidaya khususnya budidaya air payau dan laut relative masih terbatas demikian juga dengan usaha penangkapan ikan, sehingga produksi dan produktifitas masih terbatas, 5. Pasca panen hasil kelautan dan perikanan belum dikelola secara optimla, 6. Belum adanya penataan wilayah pesisir dan pulayu-pulau kecil sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sehingga masih terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang antara pembangunan ekonomi atau manufactur dengan pembangunan kelautan dan perikanan.
16
Renstra 2010 - 2015 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4. 1. Visi dan Misi
Dengan berdasar pada pemahaman terhadap potensi, kondisi saat ini serta peluang dan tantangan yang dihadapi saat ini dan di masa mendatang, dan Visi Kabupaten Barru tahun 2010 – 2015 BARRU
LEBIH
MAJU,
“ TERWUJUDNYA KABUPATEN
SEJAHTERA
DAN
TAAT
AZAS
DAN
BERMARTABAT YANG BERNAFASKAN KEAGAMAAN “ maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru mewujudkan dengan merumuskan Visi, Misi, dan Strategi sehingga mengarah pada upaya mewujudkan hasil menjadi nyata.
Untuk lima tahun kedepan (2010 – 2015) ditetapkan Visi
sebagai berikut :
“ Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan yang Bernafaskan Keagamaan “ Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru selama tahun 2010-2015 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut : Masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera bermakna bahwa potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan,
Mandiri
bermakna
bahwa
potensi
sumberdaya
yang
tersedia
dimanfaatkan secara optimal sehingga memiliki daya saing untuk mencapai kemandirian,
17
Renstra 2010 - 2015
Berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung, kelestarian lingkungan dan nilai kearifan local,
Berdasarkan keagamaan mengandung makna bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berlandaskan pada nilai dan norma keagamaan. Berdasarkan Visi tersebut di atas maka Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru dirumuskan sebagai berikut :
Meningkatkan pengelolaan dan pemenafaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan,
Membina, melayani dan mengembangkan SDM kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan,
Pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan,
Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan,
18
Renstra 2010 - 2015 1.2.
Tujuan dan Sasaran
1.2.1.
Tujuan Sesuai Visi dan Misi tersebut diatas, maka ditetapkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Barru sebagai berikut :
Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat,
Terjaminnya
kelestarian
lingkungan
dan
keberlanjutan
sumberdaya alam,
Meningkatkan daya saing daerah,
Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat.
1.2.2.
Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut :
Menurunnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin bagi kelompok yang berpotensi miskin,
Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antar sector primer, sekunder dan tersier,
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya,
Meningkatnya sarana dan prasaran penangkapan,
Terlestarikannya sumberdaya alam,
Berkembangnya wilayah perkotaan/minapolitan, wilayah industri dan kawasan strategis,
Tercapai efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transfaran, akuntabel dan partisipatif,
1.3.
Terciptanya pelayanan publik yang prima,
Meningkatnya kemampuan managerial dan teknis aparatur.
Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode 2010 – 2015, maka ditempuh kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 19
Renstra 2010 - 2015 Kabupaten Barru yang diarahkan mendukung kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Barru yang dirumuskan dalam RPJMD, yaitu :
1. Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan social lainnya melalui penajaman dan fasilitasi program yang terintegrasi lintas sector pada semua tingkatan pemerintahan dengan dukungan kelembagaan, regulasi, data yang “up to date” dan mudah diakses dengan sumber pembiayaan yang memadai dan “pro poor”
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berorientasi pasar melalui fasilitasi pendampingan usaha oleh tenaga teknis yang trampil, didukung oleh system informasi, regulasi dan kelembagaan dengan sumber pembiayaan dari pemerintah dan lembaga keuangan
3. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan antisipasi penanganan bencana melalui pengembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta mengutamakan pemeliharaan sumberdaya alam, kesiagaan penanganan bencana yang didukung oleh regulasi, system pengawasan, mitigasi dan adaptasi serta pembiayaan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui penerapan tata kelola pemerintahan
yang
transparan,
akuntabel
dan
partisipatif
dengan
mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi mudah dan murah dengan dukungan aparat yang professional. Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan jangka menengah Kelautan dan perikanan Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :
20
Renstra 2010 - 2015
Menurunkan jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan kerentanan untuk miskin bagi kelompok yang berpotensi miskin.
Mengembangakan transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sector primer, sekunder dan tersier,
Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya,
Meningkatkan sarana dan prasarana penangkapan
Pengendalian dan pengawasan sumberdaya alam melalui monitoring dan surveilence
Pembentukan kawasan Minapolitan
Meningkatkan pencapaian pelayanan publik yang prima
Meningkatkan kemampuan managerial dan teknis aparatur
21
dan
Renstra 2010 - 2015 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu 20102015 adalah sebagai berikut :
1.
Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2.
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
3.
Penanggulangan kemiskinan bidang kelautan dan perikanan
Pengadaan alat/sarana pengolaan dan pemasaran
Program pengembangan perikanan tangkap
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Rehabilitasi terumbu karang buatan
Rehabilitasi sumberdaya kawasan pesisir
Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
Pengembangan dan pemanfaatan sistim informasi dan statistik perikanan tangkap
Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
4. Program pengembangan sistim penyuluhan
Pembinaan SDM kelautan dan perikanan
5. Program pengembangan Budidaya perikanan
Pengadaan alat uji kualitas air
Rehabilitasi saluran tambak
Pengembangan bibit ikan unggul
Pembinaan dan pengembangan perikanan
6. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
22
Renstra 2010 - 2015
Pembentukan kelompok masyarakat suakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
Pembinaan/pengawasan sumberdaya kelautan
7. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
8. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Kajian kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar
Rincian program dan kegiatan dan pagu indikatif yang direncanakan selama 5 tahun terlampir.
23
Renstra 2010 - 2015 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diukur melalui penetapan indikator kinerja sebagai instrument untuk melakukan penilaian atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 8. Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2010 – 2015
No
Indikator
1
2 Jumlah KK miskin di daerah pesisir yang mendapatkan bantuan
1
2
3
4
5
6
7
Berkembangnya industri pengolahan hasil hasil perikanan Meningkatnya produksi hasil perikanan tangkap Meningkatnya produksi perikanan budidaya dari Berkembangnya jumlah kapal yang menggunakan teknologi penangkapan secara modern Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang layak dan memadai Menurunnya jumlah kasus perusakan sumberdaya laut
Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra (2010)
2011
2012
2013
2014
2015
3
4
5
6
7
8
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2015) 9
kk
364
25 KK
28 KK
30 KK
33 KK
33 KK
512 KK
unit
204
4 Unit
4 Unit
4 Unit
4 Unit
5 Unit
225 Unit
17.435,4
470,7 Ton
470,7 Ton
470,7 Ton
470,7 Ton
470,7 Ton
19.788.9 Ton
ton
3.663,3
363,34
363,34
363,34
363,34
363,34
5480
unit
4
4
2
2
2
1
15 Unit
unit
1
1
1
1
1
5 Unit
kasus
7
5
5
5
5
5 Kasus
ton
5
24
Renstra 2010 - 2015
8
Jumlah Kawasan minapolitan yang terbentuk
kwsan
9
Tertibnya administrasi dan keuangan
%
91,67
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
100 %
91,67
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
100 %
60
70
80
80
2,83
2,83
2,83
2,83
10
Persentase capaian kinerja
%
11
Tersusunnya, terimplementasikan nya SOPP
%
12
Persentase aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
%
0
1
0
0
66,66
2,83
25
1
100 %
80 %
Renstra 2010 - 2015 BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN
7. 1. Pedoman Transisi
1.
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2016, yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2016 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 maka rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru tahun 2010-2015 juga mencakup rencana.
2.
Sekretariat dan bidang dalam lingkup Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Barru berkewajiban menjabarkan rencana program dan kegiatan ke dalam rencana kegiatan dengan berpedoman pada rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru tahun 2010-2015.
7. 2. Kaidah Pelaksanaan
1.
Sekretariat dan bidang dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam rencana strategis Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Barru tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya.
2.
Sekretariat dan bidang dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru berkewajiban menjamin konsistensi antara rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2015 dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru.
3.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas rencana strategis Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru tahun 2010-2015, maka Kepala Dinas 26
Renstra 2010 - 2015 Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan penyelarasan terhadap pelaksanaan Renstra. 4.
Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru tahun 2010-2015 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.
5.
Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru tahun 2010-2015 bersifat
dinamis dan fleksibel sehingga
memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangan mendesak untuk dilaksanakan melalui keputusan Kepala Dinas. 6.
Sumber dana untuk melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru tahun 2010-2015 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.
27
Renstra 2010 - 2015 BAB VIII. P E N U T U P
Pada dasarnya pembangunan kelautan dan perikanan merupakan suatu subsistem dari sistem pembangunan Kabupaten Barru. Sebagai suatu subsistem, maka pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak terlepas dari keterkaitan sektor antar komponen pembangunan di daerah. Perencanaan strategis (Renstra) melalui program kegiatan ini akan dapat berubah dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi dalam negeri. Keberhasilan Perencanaan Startegis tahun 2011-2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru memerlukan dukungan dari pihak terkait dalam meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah ini dan semoga menjadi salah satu acuan dalam pemetapan kebijakan pembangunan kelautan dan perikana di Kabupaten Barru.
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BARRU
Ir. H. A. Amin Manggabarani Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19551227 198303 1 012
28
Renstra 2010 - 2015
29
